Docstoc

Ekonomi Publik tentang BBM

Document Sample
Ekonomi Publik tentang BBM Powered By Docstoc
					                                       BAB I
                                 PENDAHULUAN


1.1 Latar belakang
       Barang publik merupakan suatu barang yang menjadi konsumsi publik atau
masyarakt umum, dalam penyalurannya dibutuhkan suatu kebiakan yang tepat karena
menyangkut kepentinga masyarakat luas. Dalam hal ini pemerintah mempunyai
peranan yang cukup dominant dan penting sekali untuk mengambil suatu keputusan
atau kebijakan mengenai barang publik itu sendiri, baik menyangkut jumlah, kualitas,
maupun harga-harga.
       Salah satu kebijakn yang cukup berdampak kesegala sector perekonomian
yaitu tentang kebijakan harga BBM. Kebijakan menaikan harga BBM tersebut sempat
terjadi lagi kemarin pada pertengahan tahun 2008, harga BBM naik yang berimbas
juga pda kehidupan masyarakat khususnya masyarakt menengah kebawah, namun
demikaian kebijakan tersebut sudah menjadi wewenang atau kuasa pemerintah,
karena ataas berbagai pertimbangan dan alasan-alasan tertentu, yang bertujuan untuk
kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara.
       Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tentang
reaksi dari masyarakat serta berbagai hal yang terkait dengan kebijakan barang publik
khususnya kebijakn BBM yang akan dibahas diBAB selanjutnya.
1.2 Tujuan
       Tujuan dalam penyusunan makalah ini selain untuk mnyelesaikan tugas mata
kuliah “EKOMI PUBLIK” juga untuk mengetahui serta menjelaskan akibat serta
dampak yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Selain
itu juga melatih kita untuk bisa menilai sesuatu itu dari berbagai sudut pandang, guna
memperoleh suatu pemikiran yang lebih baik lagi.
1.3 Rumusan masalah
       Berdasarka tugas yang kami kerjakan ini kami mengambilm rumusan masalah
sebagai berikut:
         “Apakah dampak atau akibat yang ditimbulakan dari sebuah kebijakn
         pemerintah mengenai kenaikan harga BBM”




                                           1
                                        BAB II
                                 LANDASAN TEORI


2.1 Pengertian
         Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang
banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh otoritas publik.
Sebagai keputusan yang megikat maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas
politik, yakni mereka yang menerima mandate dari publik atau orang banyak,
umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.
Selanjutnya, kebijakan publik dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan
birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah
pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara
umtuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.
         William N Dunn mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu
disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian
dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan
kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan
masalah-masalah kebijakan.
         Weimer dan Vinning: the product of policy analysis is advice. Specially, it is
advice that inform some public policy descision. Jadi analisis kebijakan publik lebih
merupakan nasehat atau bahan pertimbangan kebijakan publik yang berisi tentang
masalah yang dihadapi, tugas mesti dilkukan oleh organisasi publik berkaitan dengan
masalah tersebut, dan juga berbagai alternative kebijakan yang mungkin bias diambil
dengan berbagai penilaian berdasarkan tujuan kebijakan. Analisis kebijakan publik
bertujuan memeberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam
upaya memecahkan masalah-masalah publik. Didalam analisis kebijakan publik
terdapat informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah publik dan argumen
tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan
terhadap pembuat kebijakan.


2.2 TIGA BENTUK UTAMA ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
         William N Dunn membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik,
yaitu:



                                           2
2.2.1 Analisis Kebijakan Prospektif
       Analisis propektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum
       aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini
       merupakan suatu alat untuk mensitesakan informasi untuk dipakai dalam
       merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dirumuskan secara
       komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai
       landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.
2.2.2 Analisis Kebijakan Retrospektif
       Analisis kebijakan Retrospektif adalh sebagai penciptaan dan transformasai
       informasi sesudah akasi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analisis
       berdasarka kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analis ini yakni analis
       yang berorientasi pada disiplin, analis yang berorientasi pada masalah dan
       analis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis
       retrospektif terdapat kelebihan dan kelemahan.
2.2.3 Analisis Kebijakn yang Terintegrasi
       Analisis kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk tipe analisis yang
       mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada
       penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan
       kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya
       mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif
       dan perspektif, tetapi juga mentuntut para analis untuk terus menerus
       menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.


2.3 TERMINOLOGI
       Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan
pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga
aspek anaggaran dan strutur pelaksana. Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan
dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan.
Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya
dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum (opini publik).
Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan keinginan tersebut efektif,
maka diperlukan sejumlah hal yaitu: pertama, adanya perangkat hukum berupa
peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah
diputuskan; kedua, kebijakan ini harus sudah jelas struktur pelaksana dan


                                         3
pembiayaanya; ketiga, diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang
memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya
mengalami penyimpangan atau tidak.


2.4 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK
       Dalam pelaksanaannya kebijakan publik ini harus diturunkan dalam
serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dan
birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang pentig adalah adanya suatu standar
pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi
haknya, siapa yang bisa mendapatkanya, apa persyaratanya, juga bagaimana bentuk
layanan itu. Hal ini akan mengikat pemerintah sebagai pemberi layanan dan
masyarakat sebagai penerima layanan. Fokus politik pada kebijakan publik
mendekatkan kajian politik pada administrasi negara, karena satuan analisisnya adalah
proses pengambilan keputusan sampai dengan evaluasi dan pengawasan termasuk
pelaksanaannya. Dengan mengambil fokus ini tidak menutup kemungkinan untuk
menjadikan kekuatan politik ataubudaya politik sebagai variabel bebas dalam upaya
menjelaskan kebijakn publik tertentu sebagai variabel terikat.


2.5 MENIMBANG EFEK EKONOMI
       Satu-satunya komoditas yang memiliki resonansi global adalah persoalan
minyak. Harga minyak merupakan fakta ekonomi sekaligus politik yang saling
berkaitan. Sebagai factor produksi minyak merupakan komoditas strategis. Kenaikan
harga minyak akan memicu cost push inflation akibat adanya imported inflation dari
harga minyak internasional. Implikasinya, biaya total produksi kian terdongkrak.
Komposisi jenis industri yang yang diperkirakan sangat terpukul adalah industri padat
energi, misalnya tekstil, semen, pabrik plasstik, dan industri manufaktur lainnya.
Sementara sector jasa yakni transportasi (darat, laut, dan udara) karena 99% masih
mengandalkan BBM. Bisa dibayangkan jika kenaikan harga minyak hingga US$ 100
per barel akan bekosenkuensi terdereknya harga sampai 50%. Dengan demikian,
secara asimetris daya beli masyarakat akantertekan. Implikasinya, “panen raya”
jumlah orang miskin akan membumbung lagi.




                                           4
2.6 EFEK EKONOMI-POLITIK
       Mengingat minyak bukan semata faktor produksi ekonomi melainkan juga
faktor produksi ekonomi politik, yang membuat elite politik semakin hati-hati
mencermati dan membuat kebijakan terhadap trend kenaikan harga. Dalam kaitan
komoditas minyak ini, teori ekonomi politik saat ini menjadi relevan. Ekonomi politik
merupakan teori ekonomi yang diformulasi dengan didasarkan pada pertimbangan
politik. Politik disini bukan politik an sich, tapi juga politik yang didasari oleh latar
budaya, sosial, dan lingkungan dimana kebijakan ekonomi itu tumbuh. Ini artinya,
kebijakan atau keputusan ekonomi sangat dipengaruhi oelh latar politik dimana ia
tumbuh dan hidup. Dengan demikian kebijakan ekonomi tidak menjadi otonom, liar,
dan rakus, tapi dideterminasi oleh variabel politik.
       Selama ini, kebijaan ekonomi cenderung liar karena hanya memakai
“kacamata kuda”. Ada banyak produk hukum dan perundang-undangan dibidang
eknomi kurang menyertakan bidang lain sehingga menimbulkan overlapping dalam
tataran internasional.




                                            5
                                     BAB III
                                 PEMBAHASAN




3.1 Keluhan-keluhan masyarakat mengenai kebijakan kenaikan harga BBM
       Kebijakan pemerintah yaitu kenaikan harga BBM ditanggapi beragam oleh
kalangan masyarakat. Mereka berpendapat berbeda tentunya melihat dari sudut
pandang yang berbeda pula. Seperti dari hasil observasi terhadap beberapa kalangan
masyarakat antara lain:
3.1.1 Kalangan ibu-ibu rumah tangga
      Para ibu rumah tangga pada umumnya berpendapat bahwa, kebijakn tersebut
cukup memberatkan karena mereka harus dituntut untuk pandai-pandai mengatur
uang belanja. Dimana, dengan naiknya harga BBM segala sesuatunya semakin sulit.
Harga BBM naik dan segala kebutuha n rumah tangga yang dikonsumsipun ikut naik
sedangkan penghasilan tetap, itu yang menjadikan kebijakn tersebut cukup berat
apalagi bagi keluarga menengah kebawah.
3.1.2 Kalangan pekerja atau karyawan
      Untuk kalangan pekerja atau karyawan ini, pendapat serta keluhanya hampir
sama dengan para ibu rumah tangga namun mereka lebih cenderung mengelukan
biaya transportasi. Mereka mengeluhakan biaya transportasi bertambah dengan
dinaikanya haraga BBM apaligi bagi karyawan atau pekerja yang berdomisili jauh
dari tenpatnya bekerja. Mereka mengeluarkan dana lebih hanya untuk transportasi
sedangkan bayaran atau gaji yang diterima tetap atau tidak ikut naik, sehingga dengan
demikian mereka terpaksa mengurangi biaya untuk konsumsi kebutuhan lain sehari-
hari atau lebih berhemat.
3.1.3 Kalangan pengusaha kecil atau pedagang
      Untuk kalanagan ini dampak akibat kenaikan harga BBm dirasa dapat
mengancam kelangsungan usaha mereka. Naiknya harga BBM mengakibatkan turut
serta naiknya bahan baku serta bahan pendukung dalam produksi, hal tersebut
mencitapkan suatu kondisi yang serba susah. Untuk kelangsungan usahanya mereka
dituntut untuk memperoleh keuntunga dimana harga jual lebih tinggi dari pada biaya
produksi. Akan tetapi dalam hal ini mereka sulit mencapainya, kembali modal saja
sudah untung dan dipakai untuk melakukan kelangsungan usahanya kembali. Mereka
mengeluhkan jika produknya dijual dengan menyesuaikan biaya produksi ditambah


                                         6
prosentase keuntungan yang ditetapkan maka mereka berasumsi bahwa produk
mereka sulit untuk laku, karena pada saat itu juga mayarakat mengalami hal serupa
yaitu melakukan pengurangan konsumsi akibat menurunnya daya beli. Jika mereka
menjual produknya dengan haraga tetap yaitu sebelum harga BBM naik, padahal
biaya produksi sekarang meningkat maka mereka bisa tidak memperoleh keuntungan,
bahkan bisa gulung tikar. Kebanyakan para pengusaha atau pedagang yang kami
temui mengambil jalan tengahnya yaitu mengurangi prosentase keuntungan yang
ditetapkan serta pengurangan porsi produk yang dijual atau pengurangan kualitas
produk yang dijual.


3.2 Pendapat-pendapat masyarakat tentang kebijakan harga BBM
       Masyarakat mempunyai pendapat yang berbeda-beda tergantung melihatnya
dari sudut pandang mana. Dalam observasi dan wawancara yang kami lakukan,kami
menemukan adanya dua pendapat yang berbeda,yaitu pendapat yang pro dan kontra
dalam mensikapi adanya kebijakan tersebut.
3.2.1 Pendapat yang setuju dengan naiknya harga BBM.
                Masyarakat yang setuju dengan dinaikannya harga BBM karena,
       harga BBM yang bersubsidi tinggi kebanyakan lebih dinikmati oleh orang-
       orang kaya atau orang-orang yang berduit, sedangkan masyarakat menengah
       ke bawah tidak begitu merasakan dikarenakan mereka tidak mampu. Sebagai
       contohnya mobil-mobil mewah juga ikut merasakan subsidi BBM, sedangkan
       masyarakat yang kurang mampu tetap merasakan kesusahan, jangan mengisi
       bensin bersubsidi kendaraan atau motorpun tidak punya, walaupun punya
       jumlahnya tidak sebanding dengan kendaraan orang kaya.
                Jadi masyarakat yang setuju dengan kenaikan BBM berasumsi bahwa
       dana untuk subsidi BBM kurang efektif dan efisien, lebih baik dialokasikan
       untuk dana BLT kepada masyarakt yang kurang mampu, untuk kompensasi
       akibat dinaikanya harga BBM agar mereka sedikit dapat terbantu. Untuk
       program BLT diharapkan tepat sasaran.
3.2.2 Pendapat masyarakat yang tidak setuju dengan naiknya harga BBM
                Kebijakan menaikan harga BBM memang suatu keputusan yang sulit
       untuk pemerintah, dimana jika dinaikan maka sebagian besar bahkan semua
       kebutuhan hidup juga ikut naik, tapi jika tidak dinaikan APBN akan terancam.
       Disini masyarakat menentang kebijakan tersebut, demonstrasi dijalan banyak


                                        7
terjadi baik masyarakat umum maupun para mahasiswa. Mereka mengatakan
bahwa dengan menaikan harga BBM atau mengurangi subsidi itu adalah suatu
langkah yang memberatkan, dimana dengan penghasilanyang pas-pasan
mereka dituntut untuk membagi-bagi atau mengalokasikan sumber dana
mereka dengan seksama dan tak ayal dana mereka tidak cukup untuk itu.
Untuk pendapat ini diutarakan oleh masyarakat menengah kebawah yang tidak
menerima BLT. Namun demikian harga BBM tetap naik walaupun ada protes
dari berbagai kalangan karena itu merupakan suatu kebijakan serta keputusan
yang telah diambil pemerintah dan mau tidak mau kita sebagai warga Negara
kita harus mengikuti ketetapan pemerintah walaupun tidak sepenuh hati atau
terpaksa.




                                 8
                                 Kata Pengantar


       Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME yang telah
berkenan memeberikan rahmat dan petunjuknya, kepada penyusun sehingga dapat
menyelesaikan tugas mata kuliah ekonomi publik yang berjudul “kebijakan barang
publik”.
       Dengan selesainya penyusunan tugas ini kami mengucapkan terima kasih
kepada Bu.Lina Sulistyowati,SE selaku dosen pembimbing mat kuliah Ekonomi
Publik, seta kepada semua pihak yang turut berperan dan membantu dalam
penyusunan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.
       Penyusun juga menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih terdapat
kekurangan dan belum bisa dikatakn sempurna. Oleh karena itu adanya kritik dan
saran dari semua pihak sangat diharapkan. Kami juga berharap semoga makalah ini
dapat bermanfaat bagi semua pihak.




                                                     Jombang, Januari 2009


                                                           Penyusun




                                        9
                                        ii

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:530
posted:2/9/2011
language:Indonesian
pages:9