Docstoc

PENDIDIKAN DASAR PROVINSI GORONTALO

Document Sample
PENDIDIKAN DASAR PROVINSI GORONTALO Powered By Docstoc
					               EVALUASI KINERJA PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN DAN KOTA
                                       DI PROVINSI GORONTALO
                                              (Study : 2009)
                                                  Suripto1


Education is a strategic aspect in development. Therefore, any country residents aged 6 years followed during
 nine years of basic education for free. Gorontalo Province in the year 2008 provides a budget of 46.97 billion
   (IDR) to basic education free. How does the efficiency of basic education in the Gorontalo Province? This
paper discusses the efficiency of basic education in the district and the municipality of Gorontalo province by
     using analytical tools DEA-BCC-Output. Moreover, in this paper also provides recommendations and
    references to improve efficiency. Analysis results can be concluded that the implementation of primary
   education as much as three districts efficiently, two districts and one municipality inefficient. Meanwhile,
   implementation of educational junior high school as much as two district Efficient, one municipality and
  three district Efficient. Furthermore, most being a reference DMUs in increasing efficiency is the Gorontalo
                                                  North District.

Kata Kunci : Pendidikan Dasar, Evaluasi, Efisien, Gorontalo.

    A. Pendahuluan

            Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD’45) Alinea ke empat berbunyi
      “Kemudian daripada itu…….., mencerdaskan kehidupan bangsa, dan …..…” Oleh
      karena itu, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan.2 Setiap warga
      negara wajib mengikuti pendidikan dasar.3 Selanjuntya, Setiap warga negara yang
      berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar4.
            Pemerintah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan5. Anggaran
      pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
      (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi
      kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional6. Hal tersebut sebagai upaya
      Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar
      minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya 7. Namun demikian,




1
  Peneliti Pertama Pusat Kajian Kinerja kelembagaan Lembaga Adminsitrasi Negara
2
  UUD ’45 Pasal 31 ayat 1
3
  UUD ’45 Pasal 31 ayat 2
4
  UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat 1
5
  UUD ’45 Pasal 31 ayat 2
6
  UUD ’45 Pasal 31 ayat 4
7
  UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat 2
     Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh
     lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat8.
            Aspek pendidikan senantiasa menempati posisi yang strategis dalam
     pembangunan sejak zaman dulu sampai sekarang9. Anggaran pendidikan Provinsi
     Gorontalo pada tahun 2009 mencapai Rp 62 miliyar atau naik dari 2008 yang
     sebesar Rp46,97 miliar10atau hampir 25 % dari APBD. Besarnya anggaran tersebut
     merupakan upaya melaksanakan program "Gorontalo menuju Pendidikan gratis."
     Hasil dari besarnya anggaran tersebut ditunjukan dengan meningkatnya Indeks
     Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo secara nasional. Dimana, tahun
     2004 provinsi Gorontalo menempati peringkat 28 dengan nilai IPM 65,4 dan pada
     tahun 2008 menempati peringkat 24 dengan nilai IPM 69,29 atau meningkat empat
     peringkat.
            Peningkatan IPM Gorontalo merupakan prestasi semua level pemerintahan di
     Provinsi Gorontalo. Setidaknya hal ini dapat terlihat dari penyelenggaraan urusan
     pemerintahan seperti bidang pendidikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)
     nomor 38 tahun 2007 dan PP nomor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan
     pengelolaan pendidikan, kabupaten dan kota memiliki tanggung jawab dalam
     pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan
     pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. Sedangkan, Provinsi hanya pada
     tataran koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tersebut serta
     mengembangkan urusan wajib pendidikan hanya pada sekolah bertaraf
     Internasional sesuai kewenanganya.
            Berdasarkan hal tersebut di atas, kabupaten dan kota merupakan ujung
     tombak dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Hal ini lebih dipertegas dengan
     PP no 17 tahun 2008 pasal 28 yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota
     bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerah dan
     merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai
     kewenaganya. Sehingga sangat penting pula untuk mengevaluasi efisiensi
     penyelenggaraan pendidikan dasar. Lokus evaluasi yakni kabupaten dan kota di
     Provinsi Gorontalo. Pemilihan ini didasarkan atas keberhasilan Provinsi ini dalam
     bidang pendidikan secara nasional.



8
  UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat 3
9
  Gubernur Gorontalo DR.Ir.H. Gusnar Ismail, MM dalam diskusi bedah hasil UN SMA/MA/SMK se-Provinsi
Gorontalo yang berlangsung di GSG SMK I Gorontalo, Jumat (30/4) diunduh dari
http://www.gorontalo.go.id/serambi/berita/berita-gorontalo/44-berita-gorontalo/330-diskusi-bedah-hasil-un-
smamasmk-provinsi-gorontalo.html
10
   Anggaran Pendidikan di Gorontalo Rp62 Miliar, 2008, diunduh dari
http://www.antaranews.com/view/?i=1220919703&c=NAS&s=
 B. Tinjauan konsep

     Pengertian Pendidikan Dasar
            Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh
     warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.11
     Pendidikan Dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau
     bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah
     tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. 12 Sehingga, Pendidikan dasar
     ditempuh selama 9 tahun, SD dan sederajat 6 tahun dan SMP sederajat 3 tahun.
     Tujuan penyelenggaraan wajib belajar adalah memberikan pendidikan minimal bagi
     warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat
     hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
     lebih tinggi.13 Sedangkan Fungsinya adalah mengupayakan yang dilakukan negara
     memperluas dan meratakan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu
     bagi setiap warga negara Indonesia. 14
            Pendidikan dasar dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal,
     pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.15 Jalur formal meliputi SD, MI, SMP,
     MTs, dan bentuk lain yang sederajat.16 Jalur non formal dilaksanakan melalui
     program paket A, program paket B, dan bentuk lain yang sederajat. 17


11
   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 1 point 1.
12
   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 1 point 2.
   Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk
   Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah
   pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat
13
   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 2 ayat 2, Wajib
belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan
potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi.
14
   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 2 ayat 1 Wajib
   belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang
   bermutu bagi setiap warga negara Indonesia
15
   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 3 ayat 1, Wajib
belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal
16
   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 1,
Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang
meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat
17
   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 1,
Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A,
program paket B, dan bentuk lain yang sederajat.
            SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
     menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. 18 SD
     merupakan jenjang pendidikan dasar yang berada dibawah pembinaan Menteri
     Pendidikan Nasional. SD dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6, sehingga pada
     umumnya ditempuh selama 6 tahun dan sebagian kecil ditempuh kurang dari 6
     tahun karena menempuh kelas khusus (akselerasi). Setiap siswa kelas 6 diwajibkan
     mengikuti Ujian Nasional (UN) sebagai syarat kelulusan dan menempuh tingkat
     sekolah selanjutnya. SD disenyelenggarakan oleh pemerintah (SD Negeri) dan
     masyarakat (SD Swasta).
            MI merupakan jalur pendidikan dasar yang sederajat dengan SD yakni
     ditempuh dengan waktu selama 6 tahun dan diselenggrakan oleh pemerintah dan
     masyrakat. Hal yang membedakan adalah MI memiliki kekhasan agama Islam pada
     jenjang pendidikan dasar, dan pembinaannya oleh Menteri Agama. 19
            SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
     menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai
     lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat. 20 SMP merupakan jenjang
     pendidikan dasar yang berada dibawah pembinaan Menteri Pendidikan Nasional.
     SMP ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Siswa Kelas 9
     diwajibkan mengikuti UN sebagai syarat kelulusannya untuk dapat meneruskan
     pendidikan selanjutnya. SMP disenyelenggarakan oleh pemerintah (SMP Negeri) dan
     masyarakat (SMP Swasta).
            MTs merupakan jalur pendidikan dasar yang sederajat dengan SMP yakni
     ditempuh dengan waktu selama 3 tahun dan diselenggrakan oleh pemerintah dan
     masyarakat. MTs juga disenyelenggarakan oleh pemerintah (MTs Negeri) dan
     masyarakat (MTs Swasta). Hal yang membedakan yakni MTs memiliki kekhasan
     agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau
     bentuk lain yang sederajat, di dalam pembinaannya dilakukan oleh Menteri Agama. 21
            Program paket A adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang
     setara SD. 22 Sedangkan, Program paket B adalah program pendidikan dasar jalur
     nonformal yang setara SMP. 23 Kedua program tersebut diselenggaran melalui
     kelomok belajar atau disingkat Kejar, sehingga program paket A dan B lebih dikenal
     dengan Kejar Paker A dan B. Perseta Kejar paket A dapat mengikuti ujian keseteraan



18
   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 1 point 3
19
   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 1 point 4
20
   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 1 point 5
21
   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 1 point 6
22
   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 1 point 7
23
   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 1 point 8
SD dan Kejar paket B mengikuti kesetaraan SMP. Peserta yang lulus berhak
mendapatkan dan memiliki sertifikat (ijazah) yang setara pendidikan formalnya.




Kewenangan Kabupaten dan Kota dalam bidang Pendidikan Dasar

       Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah membagi 31 (tiga puluh satu) bidang
urusan pemerintahan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan
wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan
pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar,
kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Dalam
bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan kota dalam khususnya
Pendidikan Dasar antara lain meliputi :
     Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten/kota sesuai dengan
     kebijakan nasional dan provinsi. Yakni Perencanaan operasional program
     pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan
     pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi
     dan nasional.
     Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan
     dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
     Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar,
     satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan
     nonformal.
     Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini,
     pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
     Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan
     pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
     Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana
     pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
     pendidikan nonformal.
     Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini,
     pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
     Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak
     usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal
     sesuai kewenangannya.
     Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk
     pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
     pendidikan nonformal sesuai kewenangannya
     Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan
     tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
     menengah dan pendidikan nonformal.
     Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak
     usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal
     selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
     Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
     pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan
     pendidikan nonformal skala kabupaten/kota.
     Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada
     pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan
     pendidikan nonformal skala kabupaten/kota.
     Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
     pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu
     untuk memenuhi standar nasional pendidikan.

       Pembagian urusan pemerintahan tersebut merupakan wujud untuk
menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri.
Dengan demikian, setiap pemerintah daerah dapat mengelola urusan pemerintahan
sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Konsep Evaluasi Pendidikan Dasar
       Evaluasi (Evaluation) merupakan proses penilaian pada sesuatu. Evaluasi
dapat dilakukan pada tiga tahap yakni tahap awal (pretest), tahap proses dan akhir
(posttest). Evaluasi tahap prestest dilakukan untuk menguji konsep dan rencana
pelaksanaan. Evaluasi proses dilakukan untuk mengawal pelaksaan kegiatan supaya
sesuai dengan rencana. Evaluasi posttest dilakukan untuk melihat tercapainya tujuan
dan dijadikan analisa masukan kegiatan berikutnya. Tujuan evaluasi yakni untuk
mengetahui tingkat efektifas dan efisiensi dari suatu tahapan kegiatan. Efektivitas
umumnya lebih menitikberatkan pada hasil kegiatan yang telah direncanakan.
Sedang efisiensi dapat dilihat lebih luas yakni dengan melakukan perbandingan
antara input dan output. Selanjuntya, Evaluasi Pendidikan Dasar dalam kajian ini
melakukan penilaian pada tingkat efisiensi penyelenggaraan Pendidikan Dasar
meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama
(SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Swasta tingakat Kabupaten dan
Kota di Provinsi Gorontalo. Jika input yang digunakan melebihi dari yang diperlukan
   dalam menghasilkan output, maka menunjukkan pemborosan sumber daya,
   sehingga dengan demikian dikatakan tidak efisien.

C. Deskripsi Pendidikan Dasar

         Dalam deskripsi ini memberikan penjelasan mengenai data-data
   penyelenggaran pendidikan dasar yang meliputi Jumlah sekolah, Jumlah Siswa,
   Jumlah Kelas dan Jumlah Guru SD/MI serta SMP/MTs pada kabupaten dan kota di
   Provinsi Gorontalo. Deskripsi Data SD/MI seperti pada tabel 1. Sedangkan Deskripsi
   Data SMP/MTs seperti pada tabel 2.

                                         Tabel 1
            Jumlah sekolah, Jumlah Siswa, Jumlah Kelas dan Jumlah Guru SD/MI
                             Berdasarkan Kabupaten dan Kota

         Kabupaten / Kota         Jumlah Sekolah   Jumlah Siswa   Jumlah Kelas   Jumlah Guru
                                      SD / MI        SD / MI         SD / MI       SD / MI

    Kabupaten Boalemo                   102           17.972          677           1.342

    Kabupaten Gorontalo                 296           54.132         1.795          3.848

    Kabupaten Pohuwato                  103           17.631          819           1.243

    Kabupaten Bone Bolango              127           18.415          883           1.494

    Kabupaten Gorontalo Utara           106           15.778          656           724

    Kota Gorontalo                      118           21.304          991           1.964

   Sumber : GorontaloDalam Angka 2009


          Berdasarkan tabel 1, Bila berdasarkan kelurahan/desa maka jumlah SD/MI
   pada setiap kelurahan / desa rata-rata memiliki satu atau dua SD/MI. Kabupaten
   yang memiliki rata-rata satu SD/MI pada setiap kelurahan/desa meliputi Boalemo,
   Pohuwato dan Bone Bolango. Sedangkan yang memiliki rata-rata dua SD / MI setiap
   kelurahan / desa meliputi Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara serta Kota
   Gorontalo.
          Selanjutnya, deskripsi rasio perbandingan antar Jumlah sekolah, siswa, kelas
   dan guru SD/MI. Rasio perbandingan guru per SD/MI yakni Kota Gorontalo
   merupakan dengan rata-rata rasio tertinggi dengan 17 guru per SD/MI, sedangkan
   rata-rata rasio terendah adalah Kabupaten Gorontalo Utara dengan 7 guru per
   SD/MI, Kabupaten Boalemo dan Gorontalo memiliki rata-rata rasio 13 guru per
SD/MI, Pohuwato dan Bone Bolango rata-rata sebesar 12 guru per SD/MI. Rasio
perbandaingan siswa per kelas yakni kabupaten Gorontalo merupakan rasio
terbanyak dengan 30 siswa per kelas, disusul Kabupaten Boalemo dengan 27 siswa
per kelas, selanjuntya Kabupaten Gorontalo Utara 24 siswa perkelas, Kabupaten
Pohuwato dengan 22 siswa perkelas dan paling sedikit adalah Kota Gorontalo dan
Kabupaten Bone Bolango dengan rasio 21 siswa per kelas. Selanjutnya, Rasio siswa
dan guru sebagai berikut Kabupaten Gorontalo dengan rasio terbesar yakni 22 siswa
per guru, Kabupaten Gorontalo dan Pahuwato dengan rasio 14 siswa perguru,
Kabupaten Boalemo dengan rasio 13 siswa per guru, Kabupaten Bone Bolango
dengan 12 siswa perguru dan yang paling kecil rasio Kota Gorontalo dengan 11
siswa per guru.

                                       Tabel 2
        Jumlah sekolah, Jumlah Siswa, Jumlah Kelas dan Jumlah Guru SMP/MTs
                          Berdasarkan Kabupaten dan Kota

      Kabupaten / Kota          Jumlah Sekolah   Jumlah Siswa   Jumlah Kelas   Jumlah Guru
                                  SMP / MTs       SMP / MTs       SMP / MTs     SMP / MTs

 Kabupaten Boalemo                    53            5.965           248           509

 Kabupaten Gorontalo                  130           16.791          658           1.666

 Kabupaten Pohuwato                   47            6.341           245           522

 Kabupaten Bone Bolango               44            6.179           248           680

 Kabupaten Gorontalo Utara            47            4.846           195           240

 Kota Gorontalo                       31            9.730           312           908

Sumber : Gorontalo dalam Angka 2009


       Berdasarkan tabel 2, bila dilihat dari jumlah SMP/MTs pada setiap
kecamatan, maka, Kabupten Gorontalo Utara memiliki rata-rata SMP/MTs setiap
kecamatan sebanyak 9 sekolah, Kabupaten Boalemo dan Gorontalo memiliki rata-
rata SMP/MTs setiap kecamatan sebanyak 8 sekolah, Kota Gorontalo memiliki rata-
rata SMP/MTs setiap kecamatan sebanyak 5 sekolah, Kabupaten Pohuwato memiliki
rata-rata SMP/MTs setiap kecamatan sebanyak 4 sekolah, dan Kabupten Bone
Bolango memiliki rata-rata SMP/MTs setiap kecamatan sebanyak 3 sekolah.
       Selanjutnya, deskripsi rasio perbandingan antar Jumlah sekolah, siswa, kelas
dan guru SMP/MTs. Rasio perbandingan sekolah dan guru, per SMP/MTs yakni
Kota Gorontalo merupakan dengan rata-rata rasio tertinggi dengan 29 guru per
     sekolah, sedangkan rata-rata rasio terendah Kabupaten Gorontalo Utara dengan 5
     guru per sekolah, Kabupaten Bone Bolango rata-rata sebanyak 15 guru per sekolah,
     Kabupaten Gorontalo Gorontalo memiliki rata-rata rasio sebanyak 13 guru per
     sekolah, Kabupaten Pohuwato rata-rata sebanyak 11 guru per sekolah, Kabupaten
     Boalemo rata-rata sebanyak 10 guru per sekolah. Rasio perbandingan siswa dan
     sekolah SMP/MTs, Kabupaten Bone Bolango memiliki rasio perbandingan paling
     banyak yakni 140 per sekolah, Kabupaten Pahuwato 135 per sekolah, Kabupaten
     Gorontalo 129 per sekolah, Kabupaten Boalemo 113 per sekolah, Kabupaten
     Gorontalo Utara 103 per sekolah, Kota Gorontalo 314 per sekolah. Rasio
     perbandingan siswa dan kelas SMP/MTs, Kota Gorontalo memiliki rasio
     perbandingan paling banyak yakni 31 siswa per kelas, Kabupaten Gorontalo dan
     Pahuwato yakni 26 per kelas, Kabupaten Bone Bolango dan Gorontalo Utara
     memiliki rasio perbandingan 25 siswa per kelas, Kabupaten Boalemo Utara memiliki
     rasio perbandingan 24 siswa per kelas. Rasio perbandingan siswa dan guru
     SMP/MTs, Kabupaten Gorontalo memiliki rasio perbandingan 20 siswa per guru,
     Utara Kabupaten Boalemo dan Pahuwato memiliki rasio perbandingan 12 siswa per
     guru, Kota Gorontalo Pahuwato memiliki rasio perbandingan 11 siswa per guru,
     Kabupaten Gorontalo Pahuwato memiliki rasio perbandingan 10 siswa per guru, dan
     Kabupaten Bone Bolango memiliki rasio perbandingan 9 siswa per guru.

 D. Alat Analisis Evaluasi

            Alat analisis evaluasi yang digunakan Data Envelopment Analysis (DEA). DEA
     merupakan salah satu instrumen yang dapat mengukur tingkat relative efisiensi
     organisasi dengan membandingkan (rasio) antara input dengan output (Cooper et al,
     2006)24 Objek evaluasi dalam DEA disebut denga decision making unit (DMU). Hasil
     analisis DEA dapat menentukan tingkat dan nilai efisien dan tidak efisien DMUs. DEA
     telah digunakan oleh berbagai organisasi baik public maupun swasta. Berbagai
     organisasi public yang menggunakan DEA sebagai alat analisis kinerja di antaranya
     bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya. Bahkan, Oyama (2008)
     berpendapat bahwa DEA merupakan salah satu teknik dalam operation research
     yang cukup sering digunakan dalam sektor publik.
            Pemilihan DEA sebagai alat analisis berdasarkan pertimbangan system kerja
     DEA relatif sederhana yakni dengan membandingkan DMU. Hasil analisis DEA dapat
     memberikan nilai proyeksi DMU yang efisien. Dengan demikian, DEA dapat
     memberikan rekomendasi indikator atau variabel yang harus dikurangi dan


24
  Cooper, William W., Seiford, Lawrence M., and Tone, Kaoru, (2006) Data Envelopment Analysis : A
Comprehensive Text With Models, Applications, References and Dea-Solver Software, Springer, New York, USA
ditambah.. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas DMU yang tidak
efisien, mengurangi input, dan meningkatkan output.
        Dalam menentukan efisiensi DMU, DEA dapat berdasarkan orientasi input
dan/atau output. Pengukuran efisiensi teknis dengan orientasi input (input-
oriented) didasarkan pada upaya pengurangan penggunaan input secara
proporsional dengan menjaga tingkat ouput konstan. Sedangkan pengukuran
efisiensi teknis dengan orientasi output (output-oriented) didasarkan pada upaya
peningkatan output secara proporsional dengan menjaga tingkat input yang
diunakan konstan. Dalam kajian ini, pengukuran efisiensi teknis puskesmas dan
sekolah didasarkan pada orientasi output dengan alasan bahwa peningkatan output
lebih dimungkinkan daripada pengurangan input.
        Dalam paper ini, Model DEA yang digunakan adalah DEA-BCC Output.
Pemilihan model tersebut didasarkan atas pemilihan untuk memfokuskan dalam
perbaikan indikator output. Model BCC berorientasi output untuk DMU ke-i secara
matematik dinyatakan sebagai sebuah pemrograman linear berikut:




dengan E adalah tingkat efisiensi yang akan dihitung dan dimaksimumkan, X dan Y
berturut-turut adalah matriks input dan matriks output, xi dan yi berturut-turut
adalah vektor kolom ke-i dari matriks-matriks X dan Y yang berkaitan dengan DMU
ke-i, e adalah vektor baris yang semua elemennya 1, dan  adalah vektor kolom
dengan elemen-elemen taknegatif.
        Selanjuntya, Indikator yang digunakan DEA-BCC-output meliputi indikator
input yakni jumlah kelas, jumlah guru, sedangkan indikator output yakni jumlah
siswa. Pemilihan indikator input didasarkan pertimbangkan indikator tersebut
menentukan tingkat efisiensi output. Sedangkan untuk indikator jumlah sekolah
tidak di sertakan dalam perhitungan dengan pertimbangan bahwa telah cukup
dengan mempertimbangkan jumlah kelas. Selanjuntya, pemilihan indikator output
di dasarkan bahwa banyaknya jumlah siswa menentukan tingkat efisiensi
penggunaan indikator input.
        Dalam memberikan kesamaan pemahaman pengertian dari setiap indikator
sebagai berikut :
  Jumlah kelas adalah jumlah kelas pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP
     dan MTs setiap kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo.
  Jumlah guru adalah jumlah guru pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP
     dan MTs setiap kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo.
      Jumlah siswa adalah jumlah siswa pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP
       dan MTs setiap kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo.



E. Analisis DEA Penyelenggaraan SD/MI

  Statistik Input dan Output

         Data yang digunakan dalam Analisis DEA- BCC-O Solver LV3.0 meliputi
  jumlah DMUs sebanyak 6 unit, dua indikator input dan satu indikator output. Hasil
  perhitungan statistik data input dan output SD/MI seperti pada tabel 3. Sedangkan,
  Hasil perhitungan statistik data input dan output SMP/MTs seperti pada tabel 4.

                                              Tabel 3
                             Statistik Data Input dan Output SD/MI

                                    Kelas              Guru           Siswa

            Maksimal                1,795              3,848          54,132

             Minimal                 656               724            15,778

            Rata-Rata                970               1,769          24,205

          Standar Deviasi            386               999            13,482

         Sumber : Hasil DEA-Solver LV3.0/ BCC(BCC-O)


         Nilai Maksimal pada tabel 3, Jumlah Kelas SD/MI sebanyak 1,795 unit,
  Jumlah Guru SD/MI sebanyak 3,848 orang, Jumlah siswa SD/MI sebanyak 54,132
  orang. Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2, Kabupaten Gorontalo merupakan DMU yang
  memiliki nilai indikator maksimal. Nilai Minimal pada tabel 3, Jumlah Kelas SD/MI
  sebanyak 656 unit, Jumlah Guru SD/MI sebanyak 724 orang, Jumlah siswa SD/MI
  sebanyak 15,778 orang. Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2, Kabupaten Gorontalo Utara
  merupakan DMU yang memiliki nilai-nilai indikator minimal. Selanjutnya, nilai rata-
  rata dan standar deviasi seperti pada tabel 3.

                                              Tabel 4
                            Statistik Data Input dan Output SMP/MTs

                                    Kelas              Guru           Siswa

            Maksimal                 658               1,666          16,791

             Minimal                 195               240            4,846
          Rata-Rata              318                754          8,309

       Standar Deviasi           156                454          4,080

      Sumber : Hasil DEA-Solver LV3.0/ BCC(BCC-O)


       Nilai Maksimal seperti pada tabel 4, Jumlah Kelas SMP/MTs sebanyak 658
unit, Jumlah Guru SMP/MTs sebanyak 1,666 orang, Jumlah siswa SMP/MTs
sebanyak 16,791 orang. Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2, Kabupaten Gorontalo
merupakan DMU yang memiliki nilai indikator maksimal. Nilai Minimal seperti pada
tabel 3, Jumlah Kelas SMP/MTs sebanyak 195 unit, Jumlah Guru SMP/MTs sebanyak
240 orang, Jumlah siswa SMP/MTs sebanyak 4,846 orang. Berdasarkan tabel 1 dan
tabel 2, Kabupaten Gorontalo Utara merupakan DMU yang memiliki nilai-nilai
indikator minimal. Selanjutnya, nilai rata-rata dan standar deviasi seperti pada tabel
4.
       Nilai data maksimal dan minimal pada tabel 3 dan tabel 4 antara lain
pengaruhi oleh jumlah penduduk. Berdasarkan Gorontalo Dalam Angka 2009,
jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo sebanyak 339.620 orang. Dimana jumlah
tesebut merupakan jumlah paling banyak dibandingkan dengan kabupaten dan kota
lainnya. Selanjutnya, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki jumlah penduduk
sebanyak 95.177 orang. Jumlah tersebut merupakan jumlah penduduk paling sedikit
dibandingkan dengan kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo.

Korekasi Antar Indikator Evaluasi
       Hasil analisis korelasi indikator dengan menggunakan DEA- BCC-O Solver
LV3.0, pendidikan SD pada tabel 5 dan pendidikan SMP/MTs pada tabel 6.
                                          Tabel 5
                         Korelasi Indikator Input dan Output

                                Kelas               Guru         Siswa

            Kelas                  1                0,98          0,98

            Guru                 0,98                1            0,97

           Siswa                 0,98               0,97           1

      Sumber : Hasil DEA-Solver LV3.0/ BCC(BCC-O)


                                          Tabel 6
                         Korelasi Indikator Input dan Output

                                Kelas               Guru         Siswa
             Kelas                  1                  0,98               0,98

             Guru                  0,98                 1                 0,98

             Siswa                 0,98                0,98                1

       Sumber : Hasil DEA-Solver LV3.0/ BCC(BCC-O)



       Tabel 5 dan tabel 6 menunjukan bahwa nilai korelasi antara indikator yang
digunakan untuk melakukan evaluasi efisiensi pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di
Provinsi Gorontalo sebesar 0,97 s.d 0,98. Hal tersebut menunjukan bahwa korelasi
antar indikator sangat kuat. Sehingga hasil evaluasi kinerja dari analisis DEA akan
lebih akurat dan dapat menggambarkan kondisi sebenarnya.

Peringkat dan Nilai DMUs

       Hasil analisis DEA- BCC-O Solver LV3.0 menunjukan bahwa peringkat dan
nilai masing-masing DMUs SD/MI pada tabel 7 dan SMP/MTs pada tabel 8.
                                         Tabel 7
                            Nilai dan Peringkat DMUs SD/MI

No.                 DMUs                       Nilai          Peringkat          1/Nilai

 1    Kabupaten Boalemo                        1.00              1                1.00

 2    Kabupaten Gorontalo                      1.00              1                1.00

 3    Kabupaten Gorontalo Utara                1.00              1                1.00

 4    Kabupaten Pohuwato                       0.82              4                1.22

 5    Kabupaten Bone Bolango                   0.77              5                1.29

 6    Kota Gorontalo                           0.76              6                1.31

 Sumber : Hasil DEA-Solver LV3.0/ BCC(BCC-O)

                                          Tabel 8
                           Nilai dan Peringkat DMUs SMP/MTs

No.                 DMUs                       Nilai          Peringkat          1/Nilai

 1    Kabupaten Gorontalo                      1.00              1                1.00

 2    Kota Gorontalo                           1.00              1                1.00
 3    Kabupaten Gorontalo Utara                1.00                  1                    1.00

 4    Kabupaten Pohuwato                       0.92                  4                    1.09

 5    Kabupaten Bone Bolango                   0.88                  5                    1.14

 6    Kabupaten Boalemo                        0.87                  6                    1.15

 Sumber : Hasil DEA-Solver LV3.0/ BCC(BCC-O)


        Berdasarkan Tabel 7 dan tabel 8 diatas, Nilai 1,00 menunjukan DMU telah
relative efisien, dan nilai kurang dari 1.00 menunjukan relative belum efisien.
Dalam menyelenggarakan pendidikan SD/MI yang telah relative efisien meliputi
Boalemo, Gorontalo dan Gorontalo Utara. Sedangkan, Kabupaten yang belum efisien
meliputi Pohuwato dan Bone Bolango serta Kota Gorontalo. Selanjuntya, pada
penyelenggaraan pendidikan SMP/MTs, Kabupaten yang telah efisien meliputi
Gorontalo dan Gorontalo Utara serta kota Gorontalo, Kemudian yang belum efisien
meliputi Kabupaten Boalemo, Bone Bolango serta Pohuwato. Ketidak efisienan
tersebut antara dilihat dari nilai perbandingan rasio siswa per kelas, guru per kelas
dan siswa per guru lebih kecil dibandingkan dengan nilai rasio kabupaten yang
efisien. Perbandingan dapat dilihat pada Tabel 9 Nilai Rasio Perbandingan Indikator
Evalausi DMUs.
        Rasio perbandingan kelas / guru SD / MI pada kabupaten Pohuwato dan
Bone Bolango menunjukan nilai sama 2 yang memiliki arti bahwa setiap guru rata-
rata mengajar pada dua kelas. Namun hal yang membedakan adalah nilai rasio siswa
per kelas yang menunjukan bahwa kedua kabupaten tersebut memiliki jumlah siswa
per kelas yang lebih kecil dibandingkan Kabupaten Bualemo, Gorontalo dan
Gorontalo Utara. Sehingga dapat diartikan bahwa dengan sumber input sama tetapi
menghasilkan input yang lebih besar. Sehingga ketiga kabupaten tersebut relative
lebih efisien dibandingkan dengan Kabupaten Pohuwato, Bone Bolango dan Kota
Gorontalo. Sedangkan, Efisiensi pada Rasio perbandingan pada SMP/MTs dapat
dilihat dari dua sisi yakni rasio perbandingan kelas/guru yang lebih besar atau sama
tetapi outputnya lebih siswa perkelas kecil. Sehingga untuk Kabupaten Boalemo,
Pohuwato, Bone Bolango perlu meningkatkan outputnya.

                                      Tabel 9
                 Nilai Rasio Perbandingan Indikator Evaluasi DMUs

                                       Nilai Rasio SD/ MI            Nilai Rasio SMP / MTs
            DMUs                 Siswa / Kelas /       Siswa /   Siswa /      Kelas /   Siswa
                                  Kelas       Guru      Guru      Kelas        Guru     / Guru
 Kabupaten Boalemo                  27          2         13        24           2        12
 Kabupaten Gorontalo                30         2         14        26          3         10
 Kabupaten Pohuwato                 22         2         14        26          2         12
 Kabupaten Bone Bolango             21         2         12        25          3          9
     Kabupaten Gorontalo Utara           24           1   22         25           1       20
     Kota Gorontalo                      21           2   11         31           3       11
    Sumber : diolah dari Gorontalo dalam Angka 2009


    Analisis Proyeksi Peningkatan Efisiensi DMUs

            Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Alat Analisa memberikan proyeksi
    dalam meningkatkan efisiensi DMUs Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo meliputi
    proyeksi jumlah kelas, proyeksi jumlah guru dan proyeksi jumlah siswa.
            Hasil analisis proyeksi DEA- BCC-O Solver LV3.0, jumlah siswa SD/MI yang
    efisien pada tabel 10 dan SMP/MTs pada tabel 11.


                                       Tabel 10
             Proyeksi Jumlah Siswa dalam Peningkatan Efisiensi DMUs SD/MI

No      DMUS                                      Data    Proyeksi    Perbedaan       Prosentase

1       Kabupaten Boalemo                        17,972   17,972            -            0%

2       Kabupaten Gorontalo                      54,132   54,132            -            0%

3       Kabupaten Pohuwato                       17,631   21,458          3,827         22%

4       Kabupaten Bone Bolango                   18,415   23,813          5,398         29%

5       Kabupaten Gorontalo Utara                15,778   15,778            -            0%

6       Kota Gorontalo                           21,304   27,911          6,607         31%

Sumber : Hasil DEA-Solver LV3.0/ BCC(BCC-O)


                                       Tabel 11
           Proyeksi Jumlah Siswa dalam Peningkatan Efisiensi DMUs SMP/MTs

No      DMUS                                      Data    Proyeksi    Perbedaan       Prosentase

1       Kabupaten Boalemo                        5,965     6,855          890            0.1

2       Kabupaten Gorontalo                      16,791   16,791            -             -

3       Kabupaten Pohuwato                       6,341     6,912          571            0.1

4       Kabupaten Bone Bolango                   6,179     7,058          879            0.1

5       Kabupaten Gorontalo Utara                4,846     4,846            -             -
6         Kota Gorontalo                              9,730    9,730         -            -

Sumber : Hasil DEA-Solver LV3.0/ BCC(BCC-O)


            Pada tabel 10 dan tabel 11 tersebut diatas dapat bahwa, Kabupaten dan Kota
    yang yang belum efisien dapat meningkatkan efisiensinya dengan menambah nilai
    indikator outpun yakni jumlah siswa. Pertama, Kabupaten Boalemo hasil Analisis
    menunjukan bahwa pada penyelenggaraan pendidikan SMP/MTs perlu
    meningkatkan outpur sebesar 1 persen atau 890 siswa untuk mencapai kinerja yang
    efisien. Kedua, Kabupaten Pohuwato pada pendidikan SD/MI perlu meningkatkan
    nilai sebesar 22 persen atau 3,827 dan pendidikan SMP/MTs perlu meningkatkan
    sebesar 1 persen atau 571 siswa. Ketiga, Kabupaten Bone Bolango pada pendidikan
    SD/MI perlu meningkatkan nilai sebesar 29 persen atau 5,389 siswa dan pendidikan
    SMP/MTs perlu meningkatkan sebesar 1 persen atau 879 siswa. Selanjuntya Ke
    empat, Kota Gorontalo pada pendidikan SD/MI perlu meningkatkan nilai sebesar 31
    persen atau 6,607 siswa.
            Hasil analisis proyeksi DEA- BCC-O Solver LV3.0, jumlah guru yang efisien
    seperti pada tabel 12 dan tabel 13. Berdasarkan pada tabel 8, maka hanya terdapat
    satu kabupaten yang belum efisien dalam jumlah guru yakni Kabupaten Bone
    Bolango pada pendidikan SMP/MTs. Hal ini ditunjukan bahwa jumlah guru saat ini
    dinilai terlalu besar sahingga perlu dilakukan pengurangan sebesar 2 persen atau
    137 guru.

                                          Tabel 12
                Proyeksi Jumlah Kelas Dalam Peningkatan Efisiensi DMUs SD/MI

 No         DMUS                                      Data    Proyeksi   Perbedaan   Prosentase

    1       Kabupaten Boalemo                         1,342    1,342        0           0%

    2       Kabupaten Gorontalo                       3,848    3,848        0           0%

    3       Kabupaten Pohuwato                        1,243    1,243        0           0%

    4       Kabupaten Bone Bolango                    1,494    1,494        0           0%

    5       Kabupaten Gorontalo Utara                 724       724         0           0%

    6       Kota Gorontalo                            1,964    1,964        0           0%

        Sumber : Hasil DEA-Solver LV3.0/ BCC(BCC-O)
                                      Tabel 12
            Proyeksi Jumlah Kelas Dalam Peningkatan Efisiensi DMUs SD/MI

No      DMUS                                      Data    Proyeksi   Perbedaan   Prosentase

1       Kabupaten Boalemo                         509       509          -           -

2       Kabupaten Gorontalo                       1,666    1,666         -           -

3       Kabupaten Pohuwato                        522       522          -           -

4       Kabupaten Bone Bolango                    680       543        (137)       (0.2)

5       Kabupaten Gorontalo Utara                 240       240          -           -

6       Kota Gorontalo                            908       908          -           -

    Sumber : Hasil DEA-Solver LV3.0/ BCC(BCC-O)


       Selanjuntya, Hasil analisis proyeksi jumlah kelas telah efisien DEA- BCC-O
Solver LV3.0, seperti pada tabel 13 dan tabel 14.

                                      Tabel 13
            Proyeksi Jumlah Kelas Dalam Peningkatan Efisiensi DMUs SD/MI

No      DMUS                                      Data    Proyeksi   Perbedaan   Prosentase

1       Kabupaten Boalemo                         677       677         0           0%

2       Kabupaten Gorontalo                       1795     1795         0           0%

3       Kabupaten Pohuwato                        819       819         0           0%

4       Kabupaten Bone Bolango                    883       883         0           0%

5       Kabupaten Gorontalo Utara                 656       656         0           0%

6       Kota Gorontalo                            991       991         0           0%

    Sumber : Hasil DEA-Solver LV3.0/ BCC(BCC-O)
                                     Tabel 14
         Proyeksi Jumlah Kelas Dalam Peningkatan Efisiensi DMUs SMP/MTs

No      DMUS                                      Data   Proyeksi   Perbedaan   Prosentase

1       Kabupaten Boalemo                         248      248         0           0%

2       Kabupaten Gorontalo                       658      658         0           0%

3       Kabupaten Pohuwato                        245      245         0           0%

4       Kabupaten Bone Bolango                    248      248         0           0%

5       Kabupaten Gorontalo Utara                 195      195         0           0%

6       Kota Gorontalo                            312      312         0           0%

    Sumber : Hasil DEA-Solver LV3.0/ BCC(BCC-O)


Dengan demikian, Jumlah kelas saat ini telah efisien dengan nilai out put yang
dihasilkan.

Penutup

      Berdasarkan analisa tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten
yang telah Efisien dalam penyelenggaraan pendidikan SD/MI meliputi Gorontalo,
Boalemo dan Gorontalo Utara. Sedangkan yang tidak efisien meliputi Kabupaten
Pohuwato, Bone Bonango serta Kota Gorontalo. Selanjuntya, Kabupaten dan Kota
yang telah efisien dalam penyelenggaraan pendidikan SMP/MTs meliputi Kota
Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara. Kabupaten yang tidak efisien
meliputi Pohuwato, Bone Bolango dan Boalemo.
      Dalam meningkatkan efisiensi DMUs yang tidak efisien dapat merefernsi
pada DMUs sebagai berikut :
  Penyelenggaraan SD/MI
    Kabupaten Pohuwato mereferensi pada Kabupaten Gorontalo, Boalemo dan
      Gorontalo Utara
    Kabupaten Bone Bonango mereferensi pada Kabupaten Gorontalo, Boalemo
      dan Gorontalo Utara
    Kota Gorontalo mereferensi pada Kabupaten Gorontalo, Boalemo dan
      Gorontalo Utara
  Penyelenggaraan SMP /MTs
    Kabupaten Pohuwato mereferensi pada Kabupaten Gorontalo, Gorontalo
      Utara dan Kota Gorontalo
    Kabupaten Bone Bolango mereferensi pada Gorontalo Utara dan Kota
      Gorontalo
    Kabupaten Boalemo mereferensi pada Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara
      dan Kota Gorontal
      DMUs yang paling banyak menjadi referensi dalam meningkatkan efisiensi
penyelenggaraan pendidikan dasar DMUs lainnya yakni Kabupaten Gorontalo Utara
sebanyak 6 kali, Kabupaten Gorontalo 5 kali, Kota Gorontalo dan Kabupaten
Boalemo masing-masing 3 kali. Dengan demikian, Kabupaten Gorontalo Utara
merupakan Best Practices dalam penyelenggaraan pendidikan dasar secara efisien.
Daftar Pustaka

Cooper, William W., Seiford, Lawrence M., and Tone, Kaoru, (2006) Data Envelopment
        Analysis : A Comprehensive Text With Models, Applications, References and Dea-
        Solver Software, Springer, New York, USA
_________,(2009) Kajian Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan
        Dasar, Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, (2009) Gorontalo Dalam Angka 2009, Badan
        Pusat Statistik Provinsi Gorontalo,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
        Nasional
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
        Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
        Kabupaten/Kota
Evaluasi, diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi tanggal 21 Juli 2010
Pendidikan Dasar diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_dasar tanggal
        21 Juli 2010
Eri B Santosa, (2010) “Hitam”, Pahit dan Manisnya Pendidikan Sultra diunduh dari
        http://www.batukar.info/komunitas/articles/“hitam”-pahit-dan-manisnya
        pendidikan-sultra tanggal 29 Juli 2010
Pendidikan          Ada       Dasar         Dan      Menengah        diunduh       dari
        http://www.gorontaloprov.go.id/berita-gorontalo/pendidikan/159-pendidikan
        ada-dasar-dan-menengah.html tanggal 29 Juli 2010

				
DOCUMENT INFO
Description: Education is a strategic aspect in development. Therefore, any country residents aged 6 years followed during nine years of basic education for free. Gorontalo Province in the year 2008 provides a budget of 46.97 billion (IDR) to basic education free. How does the efficiency of basic education in the Gorontalo Province? This paper discusses the efficiency of basic education in the district and the municipality of Gorontalo province by using analytical tools DEA-BCC-Output. Moreover, in this paper also provides recommendations and references to improve efficiency. Analysis results can be concluded that the implementation of primary education as much as three districts efficiently, two districts and one municipality inefficient. Meanwhile, implementation of educational junior high school as much as two district Efficient, one municipality and three district Efficient. Furthermore, most being a reference DMUs in increasing efficiency is the Gorontalo North District.