PELAKSANAAN SANKSI DENDA BAGI CPNS LOLOS SELEKSI NAMUN TIDAK MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG DI KABUPATEN KARANGANYAR

Document Sample
PELAKSANAAN SANKSI DENDA BAGI CPNS LOLOS SELEKSI NAMUN TIDAK MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG DI KABUPATEN KARANGANYAR Powered By Docstoc
					  PELAKSANAAN SANKSI DENDA BAGI CPNS LOLOS SELEKSI
      NAMUN TIDAK MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG
                DI KABUPATEN KARANGANYAR




                        Penulisan Hukum
                            ( Skripsi )
                   Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
                            Surakarta




                              Oleh :

                    ENDAH FITRI ETASARI
                         NIM. E0006116




                      FAKULTAS HUKUM
                UNIVERSITAS SEBELAS MARET
                          SURAKARTA
                             2011
                     PERSETUJUAN PEMBIMBING




                      Penulisan Hukum ( Skripsi )
   PELAKSANAAN SANKSI DENDA BAGI CPNS LOLOS SELEKSI

        NAMUN TIDAK MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG
                  DI KABUPATEN KARANGANYAR



                                  Oleh
                           Endah Fitri Etasari
                             NIM. E0006116


Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
     ( Skripsi ) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta


                       Surakarta, Januari 2011
                           Dosen Pembimbing

     Pembimbing II                                  Pembimbing I




Rahayu Subekti, S.H, M.Hum                Dr. I Gusti Ayu KRH, S.H, MM
 NIP. 197111022006042001                         NIP. 197210082005012001




                                    ii
                      PENGESAHAN PENGUJI

                      Penulisan Hukum ( Skripsi )
PELAKSANAAN SANKSI DENDA BAGI CPNS LOLOS SELEKSI
     NAMUN TIDAK MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG
               DI KABUPATEN KARANGANYAR

                                   Oleh
                          Endah Fitri Etasari
                           NIM. E0006116

           Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
            Dewan Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi )
       Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
                                   Pada :

                         Hari              : Kamis
                         Tanggal           : 20 Januari 2011

                          DEWAN PENGUJI



1. Wida Astuti, S.H                 :
   Ketua


2. Rahayu Subekti, S.H, M.Hum :
   Sekretaris


3. Dr. I Gusti Ayu KRH, S.H, MM :
   Anggota

                                Mengetahui
                                 Dekan,




                 Mohammad Jamin, S.H., M.Hum
                       NIP. 196109301986011001


                                     iii
                                PERNYATAAN


       Nama           : Endah Fitri Etasari

       NIM            : E0006116

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
PELAKSANAAN SANKSI DENDA BAGI CPNS LOLOS SELEKSI
NAMUN TIDAK MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG DI KABUPATEN
KARANGANYAR adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya
saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan
dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya benar,
maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan
hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.



                                                    Surakarta, Januari 2011
                                                    yang memberi pernyataan




                                                       Endah Fitri Etasari
                                                        NIM. E0006116




                                        iv
                                 ABSTRAK



ENDAH FITRI ETASARI. E0006116. 2011. PELAKSANAAN SANKSI
DENDA      BAGI    CPNS    LOLOS  SELEKSI     NAMUN      TIDAK
MELAKSANAKAN           DAFTAR    ULANG     DI     KABUPATEN
KARANGANYAR. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta,
Penulisan Hukum (Skripsi).
       Penulisan hukum ini bertujuan mengetahui prosedur penerimaan CPNS di
Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2002, dan mengetahui pelaksanaan sanksi denda sebesar
RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagi CPNS yang telah lolos seleksi namun
tidak melaksanakan daftar ulang di Kabupaten Karanganyar beserta hambatan-
hambatan dan solusinya.
       Jenis penelitian ini merupakan yuridis empiris yang bersifat deskriptif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah
wawancara yaitu dengan mencari data pada pihak yang berkompeten dalam
pelaksanaan CPNS Kabupaten Karanganyar, dan studi kepustakaan yaitu dengan
menggunakan data-data yang didapat dari BKD Karanganyar dan buku-buku serta
sumber pustaka lainnya yang berkaitan.
       Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan
penerimaan CPNS di Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002. Namun pelaksanaan
sanksi denda seperti yang terdapat pada Pengumuman Nomor:810/7500.29/2009
tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Pemerintah
Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009 belum dapat diterapkan pada
kenyataannya.


Kata Kunci : Prosedur CPNS, Denda CPNS




                                      v
                                  ABSTRACT


ENDAH FITRI ETASARI. E0006116. 2011. IMPLEMENTATION OF
ADMINISTRATION PENALTY FOR CPNS PARTICIPANTS WHO PASS
BUT NOT EXECUTE THE RE-REGISTRATION IN DISTRICT
KARANGANYAR. Law Faculty of Sebelas Maret University, Legal Writing
(Skripsi).
        This Legal writing is aimed to know the procedure in the District
Karanganyar CPNS acceptance in accordance with the Indonesian Government
Regulation Number 11 of 2002, and know the implementation of a penalty
amounting to Rp.10.000.000, - (ten million rupiah) for CPNS who have passed the
selection but did not perform list Karanganyar District re its barriers and
solutions.
        This research is an empirical descriptive. Data collection techniques used
in this study is the interview that is by looking for data on the competent
authorities in the implementation CPNS Karanganyar District, and the study of
literature by using data obtained from BKD Karanganyar and books and other
library-related resources.
        From the results of this study concluded that the procedures for
implementation in the District Karanganyar CPNS acceptance in accordance with
the Indonesian Government Regulation No. 11 of 2002. However, the
implementation of sanctions such as fines contained in the Announcement
Number: 810/7500.29/2009 about Candidate Procurement Of Civil Servants
General Applicants Karanganyar County Government Formation in 2009 can not
be applied in reality.


Keyword : Procedure of CPNS, Administration Penalty of CPNS




                                        vi
                             KATA PENGANTAR



       Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan
hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi)
yang berjudul “Pelaksanaan Sanksi Denda Bagi CPNS Lolos Seleksi Namun
Tidak Melaksanakan Daftar Ulang Di Kabupaten Karanganyar”.

       Penulisan hukum ini membahas mengenai fenomena adanya syarat bagi
pelamar CPNS yang harus disertakan pada waktu mendaftar yaitu adanya surat
pernyataan kesanggupan membayarkan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah) apabila telah diterima namun mengundurkan diri atau tidak
melaksanakan daftar ulang. Penulis ingin mengatahui penerapan aturan denda ini
di Kabupaten Karanganyar.

       Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih
kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga penulisan hukum ini dapat
terselesaikan, ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

   1. Bapak Mohammad Jamin, S.H, M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum
       Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan
       kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
   2. Ibu Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H, MM, dan Ibu Rahayu
       Subekti, S.H, M.Hum, selaku pembimbing penulisan hukum (skripsi) yang
       telah menyediakan waktu serta pikiran dan dorongan untuk memberikan
       bimbingan dan arahan bagi penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
   3. Bapak Yudo Taruno Muryanto, S.H, M.Hum, selaku pembimbing
       akademik yang telah memberikan masukan bagi penulis selama belajar
       pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
   4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang
       telah memeberikan bekal ilmu kepada penulis.
   5. Bapak Agam selaku pimpinan bagian pengangkatan dan pengembangan
       Badan Kepegawaian Daerah Karanganyar, beserta Bapak Bagoes selaku


                                       vii
       staff bagian pengangkatan dan pengembangan Badan Kepegawaian
       Daerah Karanganyar.
   6. Orang tua penulis yang telah memberikan dorongan berupa materiil
       maupun non materiil selama ini, semoga dapat penulis amalkan untuk
       kebaikan penulis serta dapat membahagiakan bapak dan ibu atas
       pencapaian yang akan datang.
   7. Kakak tersayang Mbak Meta dan Mas Bambang beserta keponakan yang
       lucu Dek Nisa dan Dek Hafiz, serta Adekku tersayang Yoga, terima kasih
       untuk semangat yang diberikan untuk penulis segera menyelesaikan
       skripsi ini.
   8. Wendy Kus Nooryanto yang selalu menyemangati serta membantu penulis
       dalam mendapatkan data untuk skripsi ini, serta selalu memberikan
       perhatian spesialnya kepada penulis.
   9. Teman-teman yang telah lulus terlebih dahulu Dhani, Nonie, Chacha, serta
       teman-teman seperjuangan semester akhir ini Rhanie, Arunda.
   10. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah
       membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini.


       Penulis menyadari bahwa kesempurnaan adalah milik Allah SWT semata,
maka dalam penyusunan skrispi inipun jauh dari kesempurnaan atau masih
terdapat kekurangan.

       Akhirnya teriring doa dan harapan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi
kita semua, terutama bagi penulis.

                                                 Surakarta, Januari 2011
                                                           Penulis,




                                                   Endah Fitri Etasari




                                       viii
                                                DAFTAR ISI




HALAMAN JUDUL .....................................................................................              i

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................                       ii

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................                      iii

HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................                       iv

ABSTRAK .....................................................................................................   v

ABSTRACT ...................................................................................................     vi

KATA PENGANTAR ...................................................................................              vii

DAFTAR ISI ..................................................................................................    ix

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................               xi

BAB I         PENDAHULUAN

              A. Latar Belakang Masalah ..........................................................               1

              B. Perumusan Masalah .................................................................             4

              C. Tujuan Penelitian .....................................................................         4

              D. Manfaat Penelitian ...................................................................          5

              E. Metode Penelitian ....................................................................          6

              F. Sistematika Penulisan Hukum .................................................                   9


BAB II        TINJAUAN PUSTAKA

               A. Kerangka Teori atau Konseptual ............................................                   11

                   1. Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ....                                   11


                                                          ix
                  2. Tinjauan Tentang Kepegawaian Pemerintah Daerah ..........                                   16

                  3. Tinjauan           Tentang         Sanksi        Denda        Dalam         Hukum

                       Administrasi Negara ........................................................              21

                  4. Tinjauan Tentang CPNS ..................................................                    28

                  5. Tinjauan Tentang Pengadaan CPNS ................................                            35

                  6. Tinjauan Tentang Teori Bekerjanya Hukum ....................                                37

              B. Kerangka Pemikiran ..............................................................               41


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

              A. Deskripsi Lokasi Penelitian ...................................................                 43

              B. Prosedur Penerimaan CPNS di Kabupaten Karanganyar ......                                        48

              C. Pelaksanaan Sanksi Denda Bagi CPNS Lolos Seleksi
                   Namun Tidak Melaksanakan Daftar Ulang di Kabupaten
                   Karanganyar ............................................................................      54
              D. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Penerimaan CPNS dan
                   Sanksi Denda Bagi                  CPNS Lolos Seleksi namun tidak
                   mendaftar ulang di Kabupaten Karanganyar ..........................                           58


BAB IV PENUTUP
              A. Simpulan .................................................................................      63
              B. Saran .......................................................................................   64


DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................                65




                                                          x
                           DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1.   Surat Rekomendasi Research / Survey


Lampiran 2. Pengumuman Nomor:810/7500.29/2009 tentang Pengadaan Calon
              Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten
              Karanganyar Formasi Tahun 2009.


Lampiran 3. SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengadaan Calon Pegawai
              Negeri Sipil Formasi 2009 Kabupaten Karanganyar.




                                     xi
                                        BAB I

                                 PENDAHULUAN


                                 A. Latar Belakang

    Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang
besar. Idealnya dengan jumlah penduduk atau sumber daya manusia yang besar
tersebut, Indonesia dapat terus berkembang dan semakin maju. Namun hal
tersebut    tidak   sesuai    dengan    kenyataan.    Pada     kenyataannya   semakin
meningkatnya angka pengangguran, baik dari tingkat pendidikan tamat wajib
belajar    sembilan   tahun    sampai    dengan      tingkat   Sarjana,   menyebabkan
permasalahan di bidang lain, misalnya semakin banyaknya kriminalitas yang
kemudian menimbulkan keresahan masyarakat.

    Masalah pengangguran menjadi salah satu aspek yang paling disoroti oleh
pemerintah, seperti diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”, artinya bahwa setiap warga negara harus mendapatkan pekerjaan
yang layak dimana maksud layak disini adalah yang pantas serta dapat
menyejahterakan warga negara beserta kehidupan keluarganya.

    Ketersediaan lapangan pekerjaan yang jauh lebih kecil daripada jumlah
tenaga kerja seperti saat ini, rasanya apa yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2)
UUD 1945 tersebut tidak dapat diwujudkan secara merata kepada seluruh warga
negara. Hanya mereka yang mempunyai keberuntungan lebih yang mudah
mendapat pekerjaan.

    Negara adalah badan hukum publik yang mempunyai status sebagai
pendukung hak dan kewajiban.             Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ini
dilaksanakan dalam rangka Negara mencapai dan mewujudkan tujuan negara,
tujuan Negara RI tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (alinea ke-IV)




                                           1
                                                                           2




yang dipertegas dan dijabarkan dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1978 tentang
GBHN, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sehingga tercipta
masyarakat adil dan makmur.

    Negara menyediakan kesempatan bagi warga untuk secara luas mengikuti
kesempatan mendapat pekerjaan yang layak, diantaranya adalah dengan
diadakannya penerimaan CPNS. Yang mana kegiatan ini dapat diikuti dan terbuka
lebar bagi seluruh warga yang memenuhi syarat.

    Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas
Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,
membagi Pegawai Negeri menjadi:

    1. Pegawai Negeri Sipil;
    2. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
    3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Dapat disimpulkan bahwa salah satu pekerjaan yang dapat menjamin warga
negara adalah Pegawai Negeri Sipil. Sejak diberlakukannya Undang-Undang
No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tiap-tiap daerah diberi
kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atas dasar prakarsa sendiri
sesuai dengan potensi dan aspirasi mayarakat. Yang merupakan salah satu
kewenangan daerah yang populer adalah penyelenggaraan seleksi penerimaan
CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).

    Dalam penerimaan CPNS terdapat dua cara yaitu, pertama dengan
diselenggarakannya seleksi CPNS yang dapat diikuti oleh semua orang yang
memenuhi syarat, serta kedua yaitu dengan cara langsung mendaftar ke instansi
tertentu yang membutuhkan tenaga kerja. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan,
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi
Pegawai Negeri Sipil.
                                                                              3




    Berdasar pasal 34a ayat (1) Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang
perubahan atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian, pengadaan seleksi penerimaan CPNS disebutkan bahwa untuk
kelancaran Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sehingga yang
bertanggung jawab dalam pangadaan seleksi penerimaan CPNS adalah BKD tiap-
tiap daerah. Untuk pengadaan seleksi penerimaan CPNS tersebut tiap daerah juga
berhak menentukan apakah akan mengadakan secara mandiri atau bergabung
dengan provinsi.

    Dalam prakteknya permasalahan seleksi CPNS seolah tak pernah usai padahal
berbagai perbaikan dan upaya telah dilakukan dalam penyelenggaraan rekrutmen
PNS. Namun pada kenyataannya pelaksanaan CPNS dari tahun ke tahun tetap saja
tidak memuaskan berbagai pihak. Permasalahan umum yang terjadi dalam
perekrutan CPNS diberbagai daerah antara lain munculnya peserta fiktif dan
susulan, peserta tidak mengikuti ujian tapi dinyatakan lulus, pengumuman CPNS
sebanyak dua kali, hasil rangking tidak diumumkan pada publik, pembatalan
pegumuman yang terlanjur diumumkan dan diganti dengan pengumuman baru,
formasi terisi dengan kualifikasi pendidikan yang tidak tepat, penempatan tenaga
honorer yang tidak pernah mengabdi tapi dinyatakan lulus, perubahan formasi
tidak diumumkan, pengumuan ditandatangani Wakil Bupati yang seharusnya
dilakukan oleh Bupati, peserta dengan rangking tertinggi tapi tidak lulus,
penentuan kelulusan tenaga honorer tidak ditentukan oleh masa kerja, dan
banyaknya SK siluman untuk tenaga honorer (http://halilintarblog.Blogspot.
com/2009/10/permasalahan-pegawai-negeri-sipil.html,5 April 2010).

    Pengadaan Pegawai Negeri di Kabupaten Karanganyar mengahadapi masalah
salah satunya yaitu Sesuai Pengumuman Nomor : 810/7500.29/2009 Tentang
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Pemerintah
Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009, untuk setiap pendaftar wajib
melampirkan surat pernyataan kesanggupan mengganti biaya yang telah
dikeluarkan oleh Panitia sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila
                                                                              4




pelamar mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus dalam pegumuman ujian
tertulis yang dibubuhi materai Rp. 6.000,-.

    Namun persyaratan ini dirasa terlalu komersil untuk para pendaftar dan tidak
efektif untuk dijalankan karena belum adanya peraturan lebih lanjut yang
mengatur tentang hal tersebut. Berdasar uraian di atas, penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi dengan judul:
“PELAKSANAAN SANKSI DENDA BAGI CPNS LOLOS SELEKSI
NAMUN TIDAK MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG DI KABUPATEN
KARANGANYAR”.


                          B. Perumusan Masalah

    Perumusan masalah penting bagi penulis untuk memudahkan penulis dalam
menuliskan penelitian hukum ini serta untuk membatasi permasalahan yang akan
diteliti, sehingga dapat mencapai tujuan atau sasaran yang hendak dituju sesuai
harapan. Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah penulis paparkan,
maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

  1. Bagaimana prosedur penerimaan CPNS di Kabupaten Karanganyar?
  2. Bagaimana pelaksanaan sanksi denda bagi CPNS lolos seleksi yang tidak
      mendaftar ulang di Kabupaten Karanganyar?
  3. Apa sajakah hambatan-hambatan pelaksanaan penerimaan CPNS dan sanksi
      denda bagi CPNS lolos seleksi namun tidak melaksanakan daftar ulang di
      Kabupaten Karanganyar dan solusinya?


                            C. Tujuan Penelitian

    Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar penulis dapat
memberikan arah dalam penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
                                                                              5




  1. Tujuan Obyektif
       a.   Untuk mengetahui prosedur penerimaan CPNS di Kabupaten
            Karanganyar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
            Nomor 11 Tahun 2002 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
            Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
       b. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi denda bagi CPNS lolos seleksi
            yang tidak mendaftar ulang di Kabupaten Karanganyar.
       c.   Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sanksi
            denda bagi CPNS lolos seleksi namun tidak melaksanakan daftar
            ulang di Kabupaten Karanganyar beserta solusinya.


   2. Tujuan Subyektif
       a.   Untuk memperoleh data yang akurat dan mengetahui prosedur yang
            benar dalam proses penerimaan CPNS di Kabupaten Karanganyar.
       b.   Sebagai penyusunan data untuk skripsi sebagai syarat mencapai gelar
            Sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
            Sebelas Maret Surakarta.



                          D. Manfaat Penelitian

    Dalam suatu penelitian harus mempunyai manfaat yang dapat dicapai.
Adapun manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

   1. Manfaat Teoritis
       a.   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada pengembangan
            ilmu hukum di bidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya
            dan Hukum Kepegawainan pada khususnya.
       b.   Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan
            sebagai bahan informasi ilmiah untuk melakukan kajian dan penelitian
            yang serupa pada tahap selanjutnya.
                                                                                6




   2. Manfaat Praktis
       a.     Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran untuk para pihak
              yang terkait mengenai prosedur penyelenggaraan CPNS serta
              permasalahan yang ditimbulkannya.
       b.     Sebagai wacana yang diharapkan penulis dapat digunakan sebagai
              bahan informasi dalam kaitannya dengan perimbangan yang
              menyangkut masalah.


                            E. Metode Penelitian
    Dalam penentuan metode penelitian, penulis harus cermat dan tepat agar
metode yang digunakan nantinya sesuai dengan kebenaran yang dapat
dipertanggungjawabkan. Penelitian merupakan kegiatan yang bertalian dengan
kegiatan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis dan
sistematis.
    Metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu                 pengetahuan
mempunyai peranan sebagai berikut :
  1. Menambah        kemampuan      para   ilmuwan   untuk    mengadakan     atau
      melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.
  2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian
      hal-hal yang belum diketahui.
  3. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan secara mengintegrasikan
      pengetahuan, mengenai masyarakat.
  4. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian
      interdisipliner (Soerjono Soekanto,2008:7).


    Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah
sebagai berikut:
  1. Jenis Penelitian
              Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian
      ini adalah yuridis empiris. Dimana yang dimaksud dengan penelitian yuridis
      empiris yaitu dengan manggunakan data primer sebagai data utama yang
                                                                             7




   berasal dari lapangan dengan cara penulis langsung terjun ke lokasi. Dalam
   hal ini penulis melakukan penelitian dan memperoleh data yang berkaitan
   dengan pengadaan CPNS di Kabupaten Karanganyar.


2. Sifat Penelitian
         Dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang
   memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atas gejala-
   gejala lain. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas
   hipotesis-hipotesis agar dapat membantu dalam memperkuat teori atau
   dalam kerangka menyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 2008:10).

         Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan mengenai Pelaksanaan
   Sanksi Denda Bagi CPNS yang Lolos Seleksi Namun Tidak Melakukan
   Daftar Ulang di Kabupaten Karanganyar.


3. Pendekatan Penelitian
         Oleh karena jenis penelitian dalam penulisan ini yuridis empiris, maka
   pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan Kualitatif. Penelitian
   ini mempunyai maksud untuk dapat memahami fenomena tentang apa yang
   dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi,
   tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk
   kata-kata dan bahasa penulisan. Pada suatu konteks khusus yang alamiah
   dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang diperlukan.


4. Jenis Data
         Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa data
   primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh
   langsung dengan turun ke lapangan, dalam penulisan hukum ini
   menggunakan data primer dengan cara wawancara pihak yang berkompeten
   dalam pengadaan CPNS di Kabupaten Karanganyar.
                                                                           8




         Untuk data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini
   yaitu diperoleh dari bahan-bahan kepustakan, dokumen dan laporan-laporan
   yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan.


5. Sumber Data
         Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh, dalam penelitian
   hukum ini, mengingat jenis data dalam penelitian ini adalah primer dan
   sekunder maka penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :
     a. Sumber data primer, berasal dari keterangan-keterangan dengan
         wawancara kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan
         CPNS di Kabupaten Karanganyar.
     b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langsung
         memberikan keterangan yang mendukung sumber data primer. Dalam
         penelitian hukum ini yaitu adanya Standar Operasional Prosedur dan
         literatur-literatur yang mendukung.


6. Teknik Pengumpulan Data
         Pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan data
   yang akurat dan relevan yaitu dengan menggunakan teknik pengupulan data
   sebagai berikut :
     a. Wawancara, merupakan teknik memperoleh data dengan jalan
         melakukan tanya jawab dengan pihak yang berkompeten dalam
         pengadaan pelaksanaan CPNS di Kabupaten Karanganyar.
     b. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data berupa
         dokumen-dokumen       yang    diperoleh   dari   BKD     Kabupaten
         Karanganyar, buku-buku dan sumber pustaka yang lainnya yang
         berkaitan dengan pembahasan penelitian hukum ini.


7. Teknik Analisis Data
          Langkah selanjutnya setelah pengumpulan data adalah analisis data.
   Teknik analisis data yang digunakan harus sesuai agar data-data yang telah
                                                                               9




      dikumpulkan dapat diolah sehingga menghasilkan penulisan hukum yang
      baik. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data
      dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema
      dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data
      (Lexy J Moeleong, 2002:103).


                    F. Sistematika Penulisan Hukum

    Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam
penulisan hukum ini, penulis dapat menguraikan sistematika penulisan hukum
sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

    Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian.


BAB II Tinjauan Pustaka

    Dalam bab ini dijabarkan mengenai Kerangka teori berupa Tinjauan Tentang
Penyelenggaraan     Pemerintahan   Daerah,   Tinjauan   Tentang      Kepegawaian
Pemerintah Daerah, Tinjauan Tentang Sansi Denda Dalam Hukum Administrasi
Negara, Tinjauan Tentang CPNS, Pengadaan CPNS, dan Tinjauan Tentang Teori-
Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat. Serta berisi kerangka pemikiran
mengenai permasalahan yang menjadi konsentrasi penulis.


BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

    Dalam bab ini membahas permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya
yaitu mengenai pengadaan CPNS di Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan sanksi
denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi CPNS yang telah
diterima namun tidak melaksanakan daftar ulang di Kabupaten Karanganyar, serta
hambatan-hambatan pelaksanaan sanksi denda tersebut dan solusinya.
                                                                           10




BAB IV Penutup

    Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian mengenai
permasalahan yang menjadi objek penelitian, serta berisi saran-saran.
                                      BAB II

                           TINJAUAN PUSTAKA



                    A. Kerangka Teori atau Konseptual
1.   Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

            Pemerintah pusat disebut Pemerintah adalah Presiden Republik
     Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
     Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
     Republik Indonesia Tahun 1945.
            Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
     oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
     pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
     Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
     Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
     Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:
           a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan
              kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
           b. mengajukan rancangan Perda;
           c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama
              DPRD;
           d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada
              DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
           e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
           f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat
              menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan
              peraturan perundangundangan;
           g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan
              perundang-undangan (Pasal 25).

       Pasal 26:
       (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:
          a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan
              daerah;
          b. membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan
              instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau
              temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan
              pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan


                                        11
                                                                          12




           pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan
           hidup;
       c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan
           kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
       d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di
           wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala
           daerah kabupaten/kota;
       e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam
           penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
       f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang
           diberikan oleh kepala daerah; dan
       g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala
           daerah berhalangan.
    (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
        wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
    (3) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa
        jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti,
        diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6
        (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

        Dalam     Undang-Undang      Nomor      32   Tahun   2004   mengenai
Pemerintahan Daerah bahwa asas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Pasal
Pasal 20 yaitu berpedoman pada asas umum Penyelenggaraan Negara yang
terdiri atas:
       a.   asas kepastian hukum;
       b.   asas tertib penyelenggara negara;
       c.   asas kepentingan umum;
       d.   asas keterbukaan;
       e.   asas proporsionalitas;
       f.   asas profesionalitas;
       g.   asas akuntabilitas;
       h.   asas efisiensi; dan
       i.   asas efektivitas.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:
     a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
     b. memilih pimpinan daerah;
     c. mengelola aparatur daerah;
     d. mengelola kekayaan daerah;
     e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
     f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan
        sumber daya lainnya yang berada di daerah
     g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
                                                                        13




      h. mendapatkan hak lainnya yang            diatur   dalam   Peraturan
         perundangundangan (Pasal 21).

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:
     a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan
        kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik
        Indonesia;
     b. meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat;
     c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
     d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
     e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
     f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
     g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
     h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
     i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
     j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
     k. melestarikan lingkungan hidup;
     l. mengelola administrasi kependudukan;
     m. melestarikan nilai sosial budaya;
     n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai
        dengan kewenangannya; dan
     o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
        (Pasal 22).


    Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu :
    a. Asas Desentralisasi
           Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
      pemerintah kepada Derah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan
      Republik Indonesia. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi
      berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas
      prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
    b. Asas Dekonsentrasi
           Asas dekonsentrasi adalah wewenang dari pemerintah kepada
      gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di
      daerah.
                                                                        14




           Pelaksanaan asas dekonsentrasi menimbulkan pemerintahan lokal
       administratif yang merupakan pemberian tugas atau wewenang
       penyelenggaraan pusat yang ada di daerah. Apabila ditinjau dari
       pembagian wilayah negara, asas dekonsentrasi membagi wilayah
       negara menjadi daerah-daerah pemerintahan lokal administratif.
    c. Asas Tugas Pembantuan
           Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada
       Daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas
       tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber
       daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan
       mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
           Pelaksanaan dari urusan tugas pembantuan dapat ditugaskan
       kepada dinas daerah yang telah ada ataupun dibentuk menurut
       pelaksanaan lainnya. Penyerahan urusan tugas pembantuan dari
       pemerintah kepada pemerintah daerah harus dilaksanakan dengan
       peraturan perundang-undangan.


    Desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak 1 Januari
2001 adalah suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada
hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mengubah perilaku
sebagian masyrakat indonesia yang sebelumnya hanya terfokus pada satu
pusat kekuasaan, pemerintah pusat di Jakarta. Pentingnya desentralisasi dan
otonomi daerah mungkin dapat disejajarkan dengan proses demokratisasi
yang terjadi begitu drastis pada tahun 1998. Desentralisasi memang
merupakan konsekuensi logis dari munculnya kehidupan demokrasi di
Indonesia sejak berakhirnya rezim orde baru. Kedua proses tersebut bahkan
mempunyai beberapa kesamaan yang tidak terbantahkan lagi. Kedua-duanya
berlangsung pada saat perekonomian nasional sedang berada dalam kondisi
sangat parah, setelah krisis perekonomian 1998. Keduanya juga berlangsung
dalam skala yang besar dan terjadi dalam masa yang sangat singkat, bahkan
hampir tanpa maa transisi yang memadai. Kompeksitas proses desentralisasi
                                                                           15




di Indonesia dapat digambarkan dengan peralihan kewenangan dari satu
pemerintah pusat yang sangat dominan ke lebih dari empat ratus
pemerintahan lokal (Kabupaten/Kota), terjadi transfer lebih dari dua juta
pegawai negri sipil, serta beralihnya mayoritas kewenangan pemerintahan
dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal. Apabila dibandingkan dengan
Filipina yang mengalihkan kewenangan dari pemerintah pusat ke sekitar
enam puluh pemerintah provinsi, mentransfer puluhan ribu pegawai negeri
serta mengalihkan hanya sebagian kewenangan ke pemerintah provinsi,
desentralisasi di Indonesia jauh lebih kompleks. Filipina mempunyai waktu
transisi sekitar 10 tahun sebelum desentralisasi dilakukan sepenuhnya.
Indonesia hanya mempunyai waktu satu tahun (Tahun 2000) untuk
mempersiapkan implementasi penuh setelah diundangkannya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
(Ni’matul Huda,2009:93).


    Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang
pemerintah, yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam
kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-
keputusan (besluiten) dan ketetapan-ketetapan (beschikkingen) oleh organ
pemerintahan sehingga dikenal ada keputusan atau ketetapan yang bersifat
terikat dan bebas. Indroharto mengatakan sebagai berikut:
    a. Wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila
       peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang
       bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan
       dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang
       harus diambil. Dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang
       menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci, maka
       wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang
       terikat.
    b. Wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha
       negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau
                                                                          16




           sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya
           dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana
           ditentukan dalam peraturan dasarnya.
         c. Wewenang bebas yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi
           kebebasan pada badan atau pejabat tata usaha negara untuk
           menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan
           dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup
           kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan
           (Ridwan HR, 2006:110).


2.   Tinjauan Tentang Kepegawaian Pemerintah Daerah
          Penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan sumber daya
     manusia sebagai pelaksananya. Sumber daya manusia pada pemerintah
     daerah disebut pegawai pemerintah daerah. Pegawai pemerintah daerah
     adalah pegawai negeri sipil pada pemerintah daerah. Pegawai negeri sipil
     daerah adalah unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan
     kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam
     penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.
          Dalam sistem pemerintahan daerah dikenal tiga sistem pengelolaan
     pegawai daerah:
         a. Integrated System
                 Suatu sistem kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya
           mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai
           penggajian dan pensiun ditentukan oleh pusat. Sistem ini umumnya
           dilaksanakan di negara-negara berkembang, karena ketidakmampuan
           daerah untuk menggaji pegawai dan pegawai difungsikan juga sebagai
           alat perekat negara dan bangsa.
         b. Separated System
                 Suatu sistem kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya
           mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai
           penggajian dan pensiun dilaksanakan oleh masing-masing daerah.
                                                                        17




      Umumnya sistem ini dilaksanakan di negara-negara maju, karena
      daerah mampu menggaji pegawainya. Di negara yang telah maju
      masalah integrasi bangsa telah selesai. Oleh karena itu, yang menjadi
      komitmen adalah profesionalisme pegawai dalam            membrikan
      pelayanan publik.
    c. Unified System
            Suatu sistem kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya
      mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai
      penggajian dan pensiun dilaksanakan oleh suatu lembaga ditingkat
      nasional yang khusus dibentuk untuk keperluan tersebut (Hanif
      Nurcholis,2005:143).


     Sejumlah Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab dalam
manajemen di Indonesia adalah:
    a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ( MENPAN )
            Lembaga ini bertugas membantu Presiden dalam merumuskan
      kebijakan dan koordinasi di bidang pendayagunaan aparatur negara.
      Untuk melaksanakan tugas tersebut lembaga ini dibebani fungsi:
         1) Perumusan kebijakan Pemerintah di bidang pendayagunaan
            aparatur negara.
         2) Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan
            rencana dan program, pemantauan, analisis, dan evaluasi di
            bidang pendayagunaan aparatur negara.
         3) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di
            bidang tugas dan fungsinya pada Presiden.


    b. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
            Berdasarkan Keppres No 103 tahun 2001 tentang kedudukan,
      tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga
      Pemerintah Nondepartemen, BKN bertugas melaksanakan tugas
      pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan
                                                                    18




  ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas
  tersebut BKN menyelenggarakan fungsi:
    1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan Nasional dibidang
       kepegawaian;
    2) Penyelanggaraan koordinasi identifikasi kebutuhan pendidikan
       dan pelatihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
       pendidikan dan pelatihan SDM PNS;
    3) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat negara dan
       mantan pejabat negara;
    4) Penyelenggaraan      administrasi    dan    sistem    informasi
       kepegawaian negara dan mutasi kepegawaian antar provinsi;
    5) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan norma, standar, dan
       prosedur mengenai mutasi, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak,
       dan kewajiban, kedudukan hukum PNS Pusat dan PNS Daerah
       dan bidang kepegawaian lainnya;
    6) Penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan
       perundang-undangan dibidang kepegawaian kepada Instansi
       Pemerintah;
    7) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKN;
    8) Fasilitasi kegiatan instansi pemerintah di bidang Administrasi
       Kepegawaian; dan
    9) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum,
       ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian,
       keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah
       tangga.


c. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
       Berdasarkan Keppres No 103 tahun 2001 tentang kedudukan,
  tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga
  Pemerintah     Nondepartemen,   bahwa    LAN    bertanggung    jawab
  melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara
                                                                      19




  tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
  berlaku. Tugas tersebut dimanifestasikan kedalam sejumlah fungsi,
  yakni:
    1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di
       bidang administrasi negara;
    2) Pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur
       dalam     rangka    pembangunan      administrasi    negara   dan
       peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
    3) Pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan
       pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;
    4) Penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan
       otomatisasi administrasi negara;
    5) Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
       aparatur negara;
    6) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN;
    7) Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah
       di bidang administrasi negara; dan
    8) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum
       di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata
       laksan,    kepegawaian,    keuangan,    kearsipan,    persandian,
       perlengkapan, dan rumah tangga.


d. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
       Badan ini di bentuk setelah otonomi daerah tahun 1999. Tugas
  BKD dalam melaksanakan administrasi kepegawaian daerah pada
  prinsipnya terdiri atas 3 macam yaitu:
   1) Penyiapan peraturan daerah di bidang kebijaksanaan teknis
       kepegawaian;
   2) Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat,
       pemindahan, penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan
                                                                          20




          pemberhentian PNS daerah baik yang menduduki jabatan
          struktural / fungsional atau tidak;
     3) Pengelolaan      sistem    informasi     kepegawaian   daerah,   dan
          menyampaikan setiap informasi kepegawaian daerah kepada
          BKN.


       Semua fungsi tersebut harus sesuai dengan norma, standar, dan
prosedur yang ditetapkan pemerintah. Materi yang boleh diatur hanya
mengenai kebijaksanaan teknis kepegawaian daerah, sehingga tidak akan
terjadi perbedaan dalam menetapkan norma, standar, dan prosedur
kepegawaian, yang pada akhirnya dapat diciptakan kualitas PNS yang
seragam diseluruh Indonesia. Aturan hukum di bidang Kepegawaian
daerah dapat diperinci sebagai berikut:
  1) Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi
             Perda Provinsi adalah aturan hukum pada daerah provinsi
       yang ditetapkan oleh Gubernur atas persetujuan DPRD Provinsi
       dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan merupakan
       penjabaran lebih lanjut dari aturan yang lebih tinggi. Kewenangan
       pembentukan      Perda     Provinsi      untuk   membentuk    Badan
       Kepegawaian      Daerah     dan    kewenangan     mengatur    bidang
       administrasi kepegawaian daerah merupakan suatu kewenangan
       yang bersumber pada delegasi untuk mengatur dan mengurus
       rumah tangga bidang kepegawaian daerahnya.
  2) Keputusan Gubernur (Kepala Daerah)
             Keputusan Gubernur (Kepala Daerah Provinsi) bidang
       administrasi kepegawaian daerah adalah aturan hukum tingkat
       daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Perda Provinsi
       yang dibentuk berdasarkan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang
       Nomor 32 Tahun 2004.
                                                                               21




         3) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten / Kota
                   Sama   halnya      dengan   Perda    Provinsi,   bahwa   Perda
             Kabupaten/Kota adalah aturan hukum yang ditetapkan oleh
             Bupati/Walikota   atas    persetujuan     DPRD,    bertujuan   untuk
             menyelenggarakan otonomi daerah yang merupakan penjabaran
             lebih lanjut dari aturan hukum yang lebih tinggi. Kewenangan
             menetapkan Perda Kabupaten/Kota adalah untuk membantu BKD
             yang sistematikanya terdiri atas kedudukan, tugas, fungsi, serta
             susunan organisasi BKD dan Perda yang berfungsi untuk mengatur
             administrasi kepegawaian daerah tentang penetapan pensiun, gaji,
             tunjangan, dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan
             pelatihan PNS Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
             daerah, berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
         4) Keputusan Bupati / Walikota (Kepala Daerah)
                   Keputusan Bupati/Walikota (Kepala Daerah Kabupaten/
             Kota) di bidang administrasi kepegawaian daerah adalah bentuk
             aturan hukum tingkat daerah dan merupakan peraturan pelaksanaan
             dari Perda Kabupaten/Kota dan Perda Provinsi atau Keputusan
             Gubernur (Sri Hartini, 2008:22-30).




3.   Tinjauan Tentang Sanksi Denda Dalam Hukum Administrasi Negara

       1) Arti sanksi Hukum Administrasi adalah:

          a) Menurut J.B.J.M. ten Berge : sanksi merupakan inti dari penegakan
             hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan
             hukum administrasi.

          b) Menurut P de Haan dkk : penggunaan sanksi administrasi dalam
             Hukum Administrasi Negara merupakan penerapan kewenangan
                                                                         22




      pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum
      administrasi tertulis dan tidak tertulis.

  c) Menurut JJ. Oosternbrink : sanksi administratif adalah sanksi yang
      muncul dari hubungan antara pemerintah dan warga negara yang
      dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan),
      tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri.


2) Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

   a) Sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas
       pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada
       kondisi semula sebelum terjadinya          pelanggaran (misalnya
       bestuursdwang, dwangsom);

   b) Sanksi punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan
       hukuman pada seseorang (misalnya adalah berupa denda
       administratif);

   c) Sanksi Regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas
       ketidak patuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan
       yang diterbitkan.

         Perbedaan Sanksi Administrasi dan sanksi Pidana adalah, jika
   Sanksi Administrasi ditujukan pada perbuatan, sifat repatoir-
   condemnatoir, prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pejabat
   Tata Usaha Negara tanpa melalui peradilan. Sedangkan Sanksi Pidana
   ditujukan pada si pelaku, sifat condemnatoir, harus melalui proses
   peradilan.

3) Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi seperti berikut,
    a) Bestuursdwang (paksaan pemerintahan)
                Paksaan pemerintahan merupakan tindakan nyata yang
        dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk
                                                                       23




memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi,memperbaiki
pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang
dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang
ditentukan    dalam     peraturan     perundang-undangan.          Contoh
Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1961 tentang Larangan
Pemakaian Tanah Tanpa ijin yang Berhak atau Kuasanya.
Bestuursdwang     merupakan          Kewenangan        Bebas,      artinya
pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut
inisiatifnya sendiri apakah menggunakan bestuursdwang atau
tidak atau bahkan menerapkan sanksi yang lainnya.
     Paksaan pemerintahan harus memperhatikan ketentuan
Hukum yang berlaku baik Hukum tertulis maupun tidak tertulis,
yaitu asas-asas pemerintahan yang layak seperti asas kecermatan,
asas keseimbangan, asas kepastian hukum dan lain-lain.
  i. Contoh Pelanggaran yang tidak bersifat substansial seorang
       mendirikan rumah tinggal di daerah pemukiman, tanpa
       IMB. Pemerintah tidak sepatutnya langsung menggunakan
       paksaan        pemerintahan          (bestuursdwang),       dengan
       membongkar        rumah      tersebut,    karena    masih    dapat
       dilakukan legalisasi, dengan cara memerintahkan kepada
       pemilik rumah untuk mengurus IMB. Jika perintah
       mengurus IMB tidak dilaksanakan maka pemerintah dapat
       menerapkan bestuursdwang, yaitu pembongkaran
  ii. Contoh Pelanggaran yang bersifat substansial, misalkan
       pada pengusaha yang membangun industri di daerah
       pemukiman penduduk, yang berarti mendirikan bangunan
       tidak sesuai dengan RTRW yang ditetapkan pemerintah,
       maka      pemerintah         dapat       langsung    menerapkan
       bestuursdwang.
     Peringatan yang mendahului Bestuursdwang, hal ini dapat
dilihat pada pelaksanaan bestuursdwang di mana wajib didahului
                                                                   24




   dengan suatu peringatan tertulis, yang dituangkan dalam bentuk
   Ketetapan Tata Usaha Negara. Isi peringatan tertulis ini biasanya
   meliputi hal-hal sebagai berikut:
       (1) Peringatan harus definitif;
       (2) Organ yang berwenang harus disebut;
       (3) Peringatan harus ditujukan kepada orang yang tepat;
       (4) Ketentuan yang dilanggar jelas;
       (5) Pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas;
       (6) Memuat penentuan jangka waktu;
       (7) Pemberian beban jelas dan seimbang;
       (8) Pemberian beban tanpa syarat;
       (9) Peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya.
       (10) Beban mengandung pemberian alasannya;


b) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan
       Penarikan kembali Ketetapan Tata Usaha Negara yang
  menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan
  baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak
  berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Ini diterapkan dalam hal jika
  terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang
  dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat
  terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin
  yang dipegang oleh si pelanggar.
       Penarikan kembali ketetapan ini menimbulkan persoalan
  yuridis, karena di dalam HAN terdapat asas het vermoeden van
  rechtmatigheid atau presumtio justea causa, yaitu bahwa pada
  asasnya setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat
  Tata Usaha Negara dianggap benar menurut hukum. Oleh karena
  itu, Ketetapan Tata Usaha Negara yang sudah dikeluarkan itu pada
  dasarnya tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan
  sebaliknya oleh hakim di pengadilan. Kaidah HAN memberikan
                                                                  25




  kemungkinan untuk mencabut Ketetapan Tata Usaha Negara yang
  menguntungkan sebagai akibat dari kesalahan si penerima
  Ketetapan Tata Usaha Negara sehingga pencabutannya merupakan
  sanksi baginya.
        Sebab-sebab Pencabutan Ketetapan Tata Usaha Negara
  sebagai Sanksi ini terjadi melingkupi jika:
        (1)   Jika yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan
              pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan peraturan
              perundang-undangan yang dikaitkan pada izin, subsidi,
              atau pembayaran.
        (2)   Jika yang berkepentingan pada waktu mengajukan
              permohonan untuk mendapat izin, subsidi, atau
              pembayaran telah memberikan data yang sedemikian
              tidak benar atau tidak lengkap, hingga apabila data itu
              diberikan secara benar atau lengkap, maka keputusan
              akan berlainan misalnya penolakan izin.


c) Pengenaan denda administratif
        N.E. Algra, mempunyai pendapat tentang pengenaan uang
  paksa ini, menurutnya, bahwa uang paksa sebagai hukuman atau
  denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus
  dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan
  atau tidak sesuai waktu yang ditentukan, dalam hal ini berbeda
  dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan pembayaran bunga.
  Menurut hukum administrasi, pengenaan uang paksa ini dapat
  dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak
  mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh
  pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan.
                                                                         26




    d) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom)
            Pendapat P de Haan DKK menyatakan bahwa, terdapat
       perbedaan dalam hal pengenaan denda administratif ini, yaitu
       bahwa berbeda dengan pengenaan uang paksa yang ditujukan untuk
       mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda
       administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran
       norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti.
       Dalam pengenaan sanksi ini pemerintah harus tetap memperhatikan
       asas-asas hukum administrasi, baik tertulis maupun tidak tertulis
       (legokarjoko.staff.hukum.uns.ac.id, 8 Desember 2010).

    Yang dimaksud dengan sanksi yaitu tanggungan (tindakan, hukuman,
dsb.) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan
undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dsb). Dan dalam arti hukum
adalah imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang
ditentukan dalam hukum; Imbalan positif, yang berupa hadiah atau
anugerah yang ditentukan dalam hukum. Arti kata denda yaitu hukuman
yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar
aturan, undang-undang,dsb), (pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php).

    Sehingga dapat disimpulkan sanksi denda adalah pembebanan yang
ditentukan dalam hukum yang merupakan keharusan untuk membayar
dalam bentuk uang tertentu karena adanya pelanggaran terhadap suatu
aturan. Sanksi denda baru dapat diterapkan apabila ada kesalahan ataupun
pelanggaran yang telah dilakukan.

    Sarana penegakan hukum disamping pengawasan adalah sanksi.
Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-
undangan, bahkan J.B.J.M ten Berge menyebutkan bahwa sanksi
merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi biasanya
diletakkan dalam setiap akhir peraturan. Sanksi diperlukan untuk
menjamin penegakan hukum administrasi. Dalam Hukum Administrasi
                                                                        27




Negara,   penggunaan      sanksi      administrasi   merupakan   penerapan
kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan
hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis (Ridwan HR,2006:313).

    Dalam penelitian ini kesalahan atau pelanggaran yang menyebabkan
timbulnya sanksi denda adalah adanya surat pernyataan dengan materai
yang dibuat oleh para pendaftar CPNS yang telah dilanggar dimana di
dalam nya menyatakan sanggup membayarkan uang denda sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

    Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak
hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi
oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh
Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang memengaruhi penegakan
hukum,yaitu:

 a. Faktor hukumnya sendiri;

 b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun
    yang menerapkan hukum;

 c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

 d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
    dan diterapkan;

 e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
    didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup (Ridwan
    HR,2006:307).
                                                                           28




4.   Tinjauan Tentang CPNS
       1) Pengertian Pegawai Negeri Sipil

              Pengertian Pegawai Negeri menurut Mahfud M.D dalam buku
          Hukum Kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu :

           a) Pengertian Stipulatif
                      Seperti pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43
                Tahun 1999 Tentang Perubaan Atas Undang-Undang Nomor 8
                Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa:

                “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia
                yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh
                pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
                negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji
                berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.


                Dan dari Pasal 3 ayat (1) menyatakan :

                “Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara
                yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
                secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam
                penyelenggaraan     tugas   negara,   pemerintahan,    dan
                pembangunan”.


           b) Pengertian Ekstensif

                      Ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai
                Negeri menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tetapi
                dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama
                dengan Pegawai Negeri, artinya disamping pengertian stipulatif
                ada pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu.
                Pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada
                hal-hal tertentu. Pengertian tersebut terdapat pada:

                 i.   Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 415-437 KUHP
                       mengenai kejahatan jabatan. Orang yang diserahi suatu
                                                                         29




                 jabatan publik itu belum tentu Pegawai Negeri menurut
                 pengertian Stipulatif apabila melakukan kejahatan dalam
                 kualitasnya sebagai pemegang jabatan publik, ia dianggap
                 dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, khusus
                 untuk kejahatan yang dilakukannya.
        ii.     Ketentuan Pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status
                 anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah dan kepala
                 desa. Menurut Pasal 92 KUHP dimana diterangkan bahwa
                 yang termasuk dalam arti Pegawai Negeri adalah orang-
                 orang   yang   dipilih     dalam   pemilihan   berdasarkan
                 peraturan-peraturan umum dan juga mereka yang bukan
                 dipilih, tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan
                 dewan daerah serta kepala-kepala desa dan sebagainya.
     iii.       Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo
                 Undang-Undang      Nomor      31   Tahun   1999    tentang
                 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
     iv.        Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974
                 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam
                 usaha swasta (Sri Hartini, 2008:32-33).


    Dari perumusan diatas terdapatlah empat unsur penting untuk
menyatakan seseorang sebagai Pegawai Negeri, yaitu :

a) Memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan
    yang berlaku;
b) Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
c) Diserahi tugas dalam suatu Jabatan Negara atau Tugas Negara
    lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan;
d) Di         gaji   menurut    peraturan    perundangan    yang    berlaku
    (Muchsan,1988:6).
                                                                       30




        Indonesia has a large number of civil servants: approximately
   3.74 million, or 1.7% of the 2005 population. This figure represents a
   decrease from 1974, during the early years of the so-called New
   Order Government (1966–98), when the ratio was about 2.1% of the
   population. These ratios are similar to those of other countries in the
   region, such as India (1.2%), Pakistan (1.5%), the Philippines (2.1%),
   and Vietnam (3.2%) (Schiavo-Campo, 1998).
        Civil servants are divided into four ranks, from I (the lowest) to
   IV (the highest), each with a basic salary scale. Ranks I through III
   are divided into four grades (a, b, c, and d), and rank IV has five
   grades (a, b, c, d, and e), making a total of 17 grades from Ia to IVe.
   Individual civil servants’ ranks are based on their educational
   qualifications and seniority. Ranks III and IV require a university
   degree. The basic salary for a civil servant at rank Ia (primary and
   junior high school graduates), regardless of the job held and the level
   of responsibility, is around US$66 per month, or a little over US$2
   per day. The salary for an employee at rank IVe with 32 years of
   service is only around US$207 per month. This is roughly equivalent
   to 6 percent of the average salary of a chief executive officer of an
   Indonesian state-owned enterprise (Prijono Tjiptoherijanto,
   International Public Management Review Volume 8 Issue 2 – 2007).


2) Syarat CPNS menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
   2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor              98
   Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yaitu :
         Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah:
          a. Warga Negara Indonesia;
          b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan
             setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
          c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan
             keputusan pengadlian yang sudah mempunyai kekuatan
             hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana
             kejahatan;
          d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas
             permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai
             Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan
             hormat sebagai pegawai swasta;
          e. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
          f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan
             ketrampilan yang diperlukan;
          g. Berkelakuan baik;
          h. Sehat jasmani dan rohani;
                                                                    31




         i. Bersedia ditempatkan di Seluruh wilayah Negara Republik
            Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
            dan
         j. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.



3) Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri Sipil
       Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 ditetapkan
   bahwa kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah :
         a. Wajib setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara
            dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan
            kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik
            Indonesia (Pasal 4).
         b. Wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang
            berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang
            dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian,
            kesadaran dan tanggung jawab (Pasal 5).
         c. Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
            mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah
            pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-undang (Pasal 6).



   Hak Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun
   1999 yaitu :

         a. Hak Memperoleh Gaji (Pasal 7)
            (1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang
                adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan
                tanggung jawabnya;
            (2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu
                memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya;
            (3) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana
                dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
                Pemerintah.

         b. Hak Atas Cuti (Pasal 8)
            Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti.

         c. Hak Atas Perawatan, Tunjangan dan Uang Duka (Pasal 9)
            (1) Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu
                kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas
                kewajibannya berhak memperoleh perawatan;
                                                                   32




           (2) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani
               atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas
               kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja
               lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh
               tunjangan;
           (3) Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak
               memperoleh uang duka.

       d. Hak Atas Pensiun (Pasal 10)
          Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat
          yang ditentukan berhak atas pensiun.



       Bilamana dalam menjalankan tugasnya pegawai negeri itu lalai
sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau bagi negara
maka merea harus mempertanggung-jawabkan kelalaiannya itu.
Macam-macam pertanggung-jawaban pegawai negeri yaitu:
  a.    Pertanggung Jawaban Kepidanaan
            Pertanggung jawaban kepidanaan itu dibebankan kepada
        pegawai negeri apabila melakukan kesalahan serius dan sangat
        pembahayakan negara dan masyarakat. Untuk itu pembuat
        undang-undang menganggap perlu memberikan ancaman
        sanksi pidana bagi perbuatan-perbuatan tertentu yang berkaitan
        dengan tugas pegawai negeri. Masalah ancaman pidana bagi
        pegawai negeri ini, antara lain terdapat di dalam Titel XXVIII
        buku II, Pasal 413 sampai 437 KUH Pidana (Kejahatan
        Jabatan), Titel VIII buku III Pasal 552 sampai 559 KUH
        Pidana (tentang Pelanggaran Jabatan) serta UU No.3 Tahun
        1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


  b.    Pertanggung Jawaban Finansial
            Pertanggung jawaban finansial dan kehartaan, harus
        dilakukan baik terhadap pihak ketiga maupun terhadap negara.
        Secara teoritis di negara Perancis dikenal adanya dua teori
        tentang pertanggung jawaban finansial dan kehartaan yang
                                                                       33




          harus dilakukan oleh pegawai negeri yaitu Fautes Personalles
          dan teori Fautes de Services Publiques.
              Teori Fautes Personalles adalah teori yang menunjukkan
          bahwa pertanggung jawaban keuangan pegawai negeri itu
          harus dilakukan oleh si pegawai (ambtennar) secara pribadi
          terhadap pihak ketiga yang dirugikan. Sedangkan teori Fautes
          de Services Publiques menyatakan bahwa kesalahan pegawai
          negeri terhadap pihak ketiga dipertanggung jawabkan dalam
          dinas atau instansi pegawai negeri yang bersangkutan sehingga
          jika ada kerugian yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga
          maka yang membayar adalah dinasnya, kemudian barulah
          dinas atau instansi tersebut menuntut pertanggung jawaban
          kepada pegawai yang bersangkutan (SF Marbun,2000:106).


4) Pengertian Formasi CPNS

       Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi
   formasi yang kosong. Formasi yang ditetapkan setiap daerah berbeda-
   beda. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri
   Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk
   mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu
   (Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
   Pegawai Negeri Sipil).

        Formasi PNS Pusat adalah formasi bagi PNS yang bekerja pada
   suatu satuan Organisasi Pemerintah Pusat. Formasi PNS Daerah
   adalah formasi PNS yang bekerja pada suatu satuan Organisasi
   Pemerintah Daerah Analisis Jabatan adalah proses metoda dan teknik
   untuk memperoleh data jabatan serta mengolahnya menjadi informasi
   jabatan. Informasi Jabatan adalah hasil analisa jabatan yang berupa
   uraian jabatan dan peta jabatan. Uraian jabatan adalah uraian tentang
   hasil analisis jabatan yang berisi informasi tentang nama jabatan, kode
   jabatan, unit organisasi, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja,
   perangkat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, nama jabatan
   yang berada di bawahnya, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja,
   resiko bahaya, syarat jabatan dan informasi jabatan lainnya.
                                                                 34




Penyediaan Pegawai adalah upaya suatu satuan organisasi Negara
untuk mencari, mendapatkan dan mengembangkan pegawai sesuai
dengan standar, kualifikasi dan kompetensi jabatan dalam rangka
memenuhi         kebutuhan     suatu   satuan   organisasi   Negara
(http://halilintarblog.blogspot.com/2009/10/ formasi-pegawai-negeri-
sipil.html ,5 April 2010).
    Tujuan penetapan formasi adalah agar satuan-satuan organisasi
Negara yang dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai
yang memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab pada
masing-masing satuan organisasi. Organisasi adalah alat untuk
mencapai tujuan (Moekijat,2009:91).

    Formasi yang lowong dalam suatu organisasi pada umumnya
disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya PNS yang sudah berhenti, dan
adanya perluasan organisasi. Dengan demikian pengadaan dan proses
tersebut meliputi perencanaan, pengumuman lamaran, penyaringan,
dan penerimaan menjadi PNS.

    Seperti yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) PP No.98 Tahun
2000 tentang Pengadaan Pegawai Negri Sipil bahwa dalam lowongan
formasi PNS dicantumkan:

  a.   Jumlah dan jenis jabatan yang kosong;
  b.   Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  c.   Alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  d.   Batas waktu pengajuan lamaran.


    Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 97
Tahun 2000, Formasi masing-masing satuan organisasi negara disusun
berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai
dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar,
dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah.
                                                                         35




         Analisis    kebutuhan     yang   dimaksud      tersebut   dilakukan
     berdasarkan:
         a. jenis pekerjaan;
         b. sifat pekerjaan;
         c. analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pegawai
            Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu;
         d. prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan
         e. peralatan yang tersedia.

         Penetapan Formasi CPNS Formasi PNS Pusat untuk masing-
     masing satuan organisasi Pemerintah pusat ditetapkan oleh menteri
     yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara
     berdasarkan pertimbangan tertulis kepada Kepala Badan Kepegawaian
     Negara. Khusus untuk penetapan formasi PNS Luar Negeri harus
     memperhatikan pula pertimbangan Menteri Luar Negeri.

          Formasi PNS Daerah untuk masing-masing satuan organisasi
     Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran
     ditetapkan oleh Kepala Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang
     bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang
     bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara,
     berdasarkan pertimbangan tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian
     Negara (http://halilintarblog.blogspot.com/2009/10/formasi-pegawai -
     negeri-sipil.html, 5 April 2010).


5. Tinjaun Tentang Pengadaan CPNS

     Setelah jenjang kepangkatan dan formasi ditentukan dalam tahap
  perencanaan, diadakanlah penerimaan pegawai yang diperlukan untuk
  mengisi posisi lowongan yang ada. Pengadaan dapat dilakukan dengan
  cara rekruitmen. Pengadaan PNS ini diatur dalam Peraturan Pemerintah
  Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan CPNS.
                                                                               36




    Secara Prinsipil, pengadaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
organisasi dan lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Pengadaan
pegawai menggunakan pendekatan zero growth dimana pengadaan
pegawai didasarkan untuk mengganti pegawai yang pensiun. Jadi
pengadaan pegawai/rekruitmen tidak harus dilaksanakan tiap tahun (Sri
Hartini, 2008:91-92).

    Prinsip     pengadaan          berdasarkan   Lampiran      Peraturan    Bupati
Karanganyar Nomor 96 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur
(SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dari
Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009,
bahwa Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan
prinsip netral, obyektif, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme dan transparan, yang dilaksanakan sebagai berikut:

       a. Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat
              mengikuti seleksi, tanpa membedakan jenis kelamin, suku,
              agama, ras, golongan, atau daerah.
       b. Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
              diumumkan secara luas dengan menggunakan media yang
              tersedia antara lain: internet, radio, surat kabar, dan/atau papan
              pengumuman.
       c. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk
              mengisi lowongan formasi yang disusun berdasarkan analisis
              kebutuhan sesuai dengan kebutuhan nyata/riil masing-masing
              satuan unit organisasi Negara.
       d. Pelamar           yang    dinyatakan   lulus   dan    diterima,    harus
              ditempatkan pada unit kerja sesuai dengan formasi yang sudah
              ditetapkan.
       e. Setiap pelamar tidak dipungut biaya apapun, kecuali biaya
              pengiriman dokumen lamaran.
                                                                            37




             f. Lembar jawaban ujian diolah dengan komputer untuk
                mendapatkan rangking hasil ujian.
             g. Penetapan peserta yang lulus dan diterima diumumkan secara
                terbuka oleh PPK Kabupaten Karanganyar berdasarkan nilai
                rangking tertinggi.

         Pegawai sebagai sumber daya aparatur memiliki posisi yang sangat
     strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena
     posisi penting inilah reformasi PNS dalam konteks reformasi birokrasi
     perlu terus-menerus dilakukan. Salah satu upaya penting dan strategis
     dilakukan adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses
     rekrutmen Pegawai Negeri Sipil. Pentingnya partisipasi publik dalam
     rekrutmen PNS merupakan upaya untuk mengurangi praktek KKN dan
     untuk mendapatkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berkualitas
     sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam job analisis dan job
     spesification. Dengan demikian rekrutmen CPNS merupakan salah satu
     harapan baru terbentuknya sebuah sistem birokrasi yang jauh lebih baik
     dari pada saat ini (Jurnal Nasional Endah Setyowati 2009).




6. Tinjauan Tentang Teori Bekerjanya Hukum

       Dalam bekerjanya sistem hukum perspektif ilmu sosial, Lawrence M
   Friedman memaparkan adanya 3 (tiga) unsur sistem hukum (three element of
   legal system), yang mempengaruhi bekerjanya hukum sebagai berikut:

         a. Struktur Hukum (legal stucture)
                  Adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan,
            bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap
            keseluruhan.   Jelasnya   struktur   bagaikan   foto   diam   yang
            menghentikan gerak (a kind of still photograph, which frezes the
            action).
                                                                     38




b. Substansi Hukum (legal substance)
        Adalah aturan, norma dan perilaku-perilaku nyata manusia
   yang berada dalam sistem itu. Substansi juga diartikan sebagai
   produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem
   itu, meliputi keputusan yang mereka keluarkan serta aturan baru
   yang mereka susun. Selanjutnya substansi mencakup living law
   (hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan-aturan yang ada
   dalam kitab undang-undang atau law books.

c. Kultur Hukum (legal culture)

            Adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum
   barupa     kepercayaan,   nilai-nilai,   pemikiran   serta   harapan.
   Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu
   jalannya proses hukum. Jadi dengan kata lain kultur hukum adalah
   suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan
   bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.
   Tanpa kultur hukum maka sistem hukum itu sendiri menjadi tidak
   berdaya menjalankan fungsinya dalam masyarakat (Esmi,2005:30).

            Komponen kultur yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-
   sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum atau yang disebut
   sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai
   jabatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan
   tingkah laku hukum seluruh warga. Dengan istilah lain Friedman
   menggambarkan ketiga unsur sistem hukum diatas sebagai berikut:

      1) Stuktur hukum diibaratkan sebagai mesin;

      2) Substansi hukum diibaratkan produk yang dihasilkan atau
            apa yang dikerjakan mesin tersebut;
                                                                        39




           3) Kultur hukum adalah apa atau siapa sajakah yang
               memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin
               tersebut serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

    Menurut Fuller, sebagai suatu sistem, hukum harus memenuhi 8
(delapan) asas atau principles of legalty yaitu sebagai berikut:

   a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia
       tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang
       bersifat ad hoc;

   b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;

   c. Peraturan tidak boleh berlaku surut;

   d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;

   e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang
       bertentangan satu sama lain;

   f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang
       melebihi apa yang dapat dilakukan;

   g. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah;

   h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan
       pelaksanaannya sehari-hari.



Secara sosiologis dapat dilihat adanya dua fungsi utama hukum, yaitu:

   a. Kontrol Sosial (Social Control)

             Adalah       fungsi   hukum    untuk    mempengaruhi    warga
       masyarakat agar bertingkah laku sejalan dengan apa yang telah
       digariskan sebagai aturan hukum, termasuk nilai-nilai yang hidup
       dalam masyarakat. Yang termasuk kontrol sosial antara lain:

           1) Pembuatan norma-norma hukum, baik yang memberikan
                                                                40




          peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara
          orang dengan orang;

       2) Penyelesaian sengketa di dalam masyarakat;

       3) Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu
          dalam hal terjadi perubahan-perubahan sosial.

b. Rekayasa Sosial (Social Engineering)

         Adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai
   suatu tertib atau keadaan sosial sebagaimana yang dikehendaki
   oleh pembuat hukum. Berbeda dengan fungsi sosial yaitu untuk
   kepentingan waktu sekarang, maka fungsi rekayasa sosial dari
   hukum lebih mengarah pada pembahasan          sikap dan perilaku
   masyarakat di masa yang akan datang sesuai dengan keinginan
   pembuat peraturan (Satjipto,1980:38).
                                                                         41




                        B. Kerangka Pemikiran


                                          Pengumuman
                                Nomor:810/7500.29/2009 tentang
                              Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
                                 Dari Pelamar Umum Pemerintah
                                Kabupaten Karanganyar Formasi
                                           Tahun 2009




                                                Tes                   Tidak Lolos




                                                Lolos




               Tidak Daftar Ulang                                    Daftar Ulang




                                                                        BKN
      Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96
      Tahun 2009 tentang Standar Operasional
     Prosedur (SOP) Pengadaan Calon Pegawai
     Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dari Pelamar
                                                                        BKD
           Umum Pemerintah Kabupaten
      Keterangan :
         Karanganyar Formasi Tahun 2009




     Pendaftar CPNS melakukan pendaftaran dimana ketentuan-ketentuan yang
harus dipenuhi telah ditentukan dalam Pengumuman Nomor:810/7500.29/2009
tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Pemerintah
                                                                           42




Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009, yang mana dasar hukumnya adalah
sebagai berikut :

   a. Undang-Undang      Nomor     8   Tahun     1974   tentang   Pokok-Pokok
       Kepegawaian, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
       43 Tahun 1999;
   b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
   c. PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil,
       sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 54 Tahun 2003;
   d. PP Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil,
       sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2002;
   e. PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan
       dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
   f. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 tahun 2002 tanggal 17 Juli 2002
       tentang Pelaksanaan PP Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan PNS
       sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2002;
   g. Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.169-2/99 tanggal 28 Agustus 2009
       Perihal Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2009.

      Langkah selanjutnya yaitu mengikuti tes secara bersamaan dan terbuka.
Bagi peserta yang lolos diwajibkan untuk mendaftar ulang, sehingga mendapatkan
NIP dari BKN lalu diproses di BKD Karanganyar.

      Namun seperti     yang   tertuang dalam    Lampiran Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 96 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dari Pelamar Umum
Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009, dimana dalam
lampiran ini peserta diwajibkan membuat surat pernyataan yang menyatakan
kesanggupan membayar denda sebesar Rp.10.000.000 ( sepuluh juta rupiah )
apabila peserta pengundurkan diri setelah dinyatakan lulus. Lalu dapat kita
kaitkan pelaksanaan atas adanya aturan ini dengan aturan-aturan yang berada
diatasnya.
                                   BAB III

               HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN




A. Deskripsi Lokasi Penelitian
   1. Deskripsi Lokasi
             Dengan adanya otonomi daerah, BKD merupakan wakil atau
       perpanjangan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang berada pada
       tiap-tiap daerah. Salah satu tugas pembantuan yang terpenting yaitu
       bertanggung jawab atas pengadaan tes CPNS dalam kurun waktu tertentu.
       Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar. Adapun
       letak BKD Karanganyar yaitu berada di alamat Komplek Perkantoran
       Cangakan Kabupaten Karanganyar. Batas-batas lokasi BKD Karanganyar
       adalah sebelah Utara berbatasan dengan Dinas Pendidikan, sebelah Barat
       berbatasan dengan Sekretariat Daerah, pada Selatan berbatasan dengan
       Rumah Penduduk, dan sebelah Timur berbatasan dengan PDAM
       Karanganyar.


   2. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Karanganyar
         a. Visi
                      Visi merupakan gambaran tentang keadaan masa depan
             yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Badan
             Kepegawaian      Daerah     Kabupaten    Karanganyar.    Visi   juga
             merupakan pandangan kedepan untuk menentukan kearah mana
             dan keadaan seperti apa yang diharapkan terhadap Aparatur
             Kabupaten Karanganyar, agar mampu bertindak sebagai pelayan
             masyarakat    yang   baik      yang   akhirnya   mampu    membawa
             masyarakat pada kehidupan yang lebih baik.
                      Maka dengan mendasar pada isu-isu tentang Aparatur yang
             masih berkembang dan potensi yang dimiliki oleh Badan



                                       43
                                                                       44




         Kepegawaian Daerah, disusunlah Visi Badan Kepegawaian Daerah
         tahun   2009-2013     adalah    “Terwujudnya     Aparatur   Yang
         Berkualitas”.


      b. Misi
                 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
         akan dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian Visi yang telah
         ditetapkan. Maka dengan mendasarkan pada pengertian tersebut,
         disusunlah Misi Badan Kepegawaian Daerah tahun 2009-2013
         adalah sebagai berikut:
                 1) Mewujudkan SDM Aparatur yang Profesional
                 2) Memantapkan Disiplin Aparatur
                 3) Mewujudkan Kesejahteraan Aparatur


3. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
         Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar dibentuk
  denga Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan
  Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
  dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar               yang
  pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati Karanganayar Nomor 80
  Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Pada
  Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar, Dengan Struktur
  organisasi yang disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:
                                                                               45




                                 KEPALA


                                                       SEKRETARIAT

   Kelompok Jabatan Fungsional

                                         Sub. Bagian        Sub. Bagian    Sub. Bagian
                                         Perencanaan         Keuangan       Umum dan
                                                                           Kepegawaian




   Bidang              Bidang                Bidang                  Bidang
Pengangkatan
     dan               Mutasi                 Diklat               Pembinaan
Pengembangan




 Sub. Bidang         Sub. Bidang            Sub. Bidang            Sub. Bidang
Pengangkatan         Mutasi dan                Diklat               Penegakan
     dan               Pensiun               Struktural              Disiplin
 Penempatan

  Sub. Bidang        Sub. Bidang            Sub. Bidang
Pengembangan,                               Diklat Teknis
                                                                    Sub. Bidang
                      Kenaikan
 Informasi dan                                   dan               Kesejahteraan
                       Pangkat
   Pelaporan                                 Fungsional



                                   UPT



         Sumber: Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2009-2013
                                                                      46




4. Susunan Kepagawaian
        Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar           didalam
  melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya ditunjang oleh personil
  Pegawai sebanyak 59 orang, yang terdiri dari :
  a. Pegawai Negeri Sipil      : 55 orang
  b. Tenaga Honorer            : 3 orang
  c. Tenaga harian lepas       : 1 orang


  Jumlah Pegawai menurut Pangkat, golongan/ruang dan Jenis Kelamin:


   No.    Golongan/ruang     Laki-Laki      Perempuan   Jumlah
   1.           I/a              -                 -      -
               I/b               -                 -      -
                I/c              -                 -      -
               I/d               -                 -      -
   2.          II/a              2                 -      2
               II/b              -                 -      -
               II/c              2                 -      2
               II/d              -             1          1
   3.          III/a             6             3          9
               III/b             8             7         15
               III/c             -             5          5
               III/d            10             5         15
    4          IV/a              2                 -      2
               IV/b              -             3          3
               IV/c              1                 -      1
               IV/d              -                 -      -
               IV/e              -                 -      -
              Jumlah            31             24        55


Sumber: Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2009-2013
                                                                            47




5. Tugas Pokok dan Fungsi
         Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3
      Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
      Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong
      Praja    Kabupaten     Karanganyar    (Lembaran    Daerah     Kabupaten
      Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009) Badan Kepegawaian Daerah
      Kabupaten Karanganyar mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai
      berikut:
    a. Tugas Pokok
              Tugas Pokok yang harus dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian
        Daerah adalah:
         1) Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
               di bidang Kepegawaian;
         2) Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
               dan pengendalian berbagai kegiatan di bidang kepegawaian.


    b. Fungsi
              Sedangkan    fungsi   yang   harus   dilaksankan    oleh   Badan
        Kepegawaian Daerah adalah:
         1) Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Kepegawaian;
         2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan
               Daerah di bidang kepegawaian yang meliputi pengangkatan
               dan pengembangan, mutasi, diklat, dan pembinaan serta
               kesekertariatan;
         3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian yang
               meliputi pengangkatan dan pengembangan, mutasi, diklat dan
               pembinaan serta kesekretariatan;
         4) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup
               Badan Kepegawaian Daerah bila dipandang perlu ada.
                                                                              48




B. Prosedur Penerimaan CPNS di Kabupaten Karanganyar
     Dalam sistem pemerintahan daerah dikenal tiga sistem pengelolaan
   pegawai daerah:
       a.   Integrated System
                 Suatu sistem kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya
            mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai
            penggajian dan pensiun ditentukan oleh pusat. Sistem ini umumnya
            dilaksanakan di negara-negara berkembang, karena ketidakmampuan
            daerah untuk menggaji pegawai dan pegawai difungsikan juga
            sebagai alat perekat negara dan bangsa.
       b.   Separated System
                 Suatu sistem kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya
            mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai
            penggajian dan pensiun dilaksanakan oleh masing-masing daerah.
            Umumnya sistem ini dilaksanakan di negara-negara maju, karena
            daerah mampu menggaji pegawainya. Di negara yang telah maju
            masalah integrasi bangsa telah selesai. Oleh karena itu, yang menjadi
            komitmen adalah profesionalisme pegawai dalam membrikan
            pelayanan publik.
       c.   Unified System
                 Suatu sistem kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya
            mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai
            penggajian dan pensiun dilaksanakan oleh suatu lembaga ditingkat
            nasional yang khusus dibentuk untuk keperluan tersebut (Hanif
            Nurcholis,2005:143).


        Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2009
   tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Calon Pegawai
   Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten
   Karanganyar
                                                                    49




Formasi Tahun 2009, tahapan yang dilakukan yaitu:
 1. Perencanaan
    a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah menetapkan TIM Analisis
        Jabatan yang bertugas menetapkan Daftar Susunan Pegawai (DSP)
        setiap awal tahun anggaran yang berisikan kondisi riil pegawai
        (bezzeting) sebagai dasar perencanaan pegawai dan penyusunan
        formasi;
    b. Tim analisis jabatan menyusun dan mengusulkan formasi kebutuhan
        berdasarkan hasil analisa kebutuhan pegawai dan analisa jabatan
        dengan beban kerja kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
        Negara;
    c. Tim analisis jabatan menerima persetujuan formasi dari menteri
        Negara Pendayagunaan Aparatur Negara serta melaporkannya
        kepada Bupati;
    d. Bupati menetapkan formasi sesuai dengan persetujuan Menteri
        Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.


 2. Persiapan
    a. Bupati Karanganyar sebagai PPK membentuk Panitia Pengadaan
        Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Karanganyar;
        Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
        Kabupaten Karanganyar terdiri dari:
           1) Penaggungjawab (Pejabat Pembina Kepegawaian: Bupati
                Karanganyar);
           2) Ketua;
           3) Wakil Ketua;
           4) Sekretaris;
           5) Sub Tim Administrasi;
           6) Sub Tim Penyusunan Materi dan Pengolahan Hasil;
           7) Sub Tim Pelaksanaan Ujian;
           8) Sub Tim Pemantau.
                                                                     50




b. Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah melakukan
   rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
c. Penyusunan SOP.
d. MOU (Nota Kesepakatan)
       Nota Kesepahaman adalah bentuk kesepakatan dua belah pihak
   dalam hal ini Pemerintah Kabupaten dengan PTN, yang akan dijalin
   kerjasama dalam penyusunan master soal dan LJK serta pengolahan
   LJK Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Karanganyar
   Tahun 2009, dimana sesuai ketentuan yang berlaku harus dilakukan
   kerjasama dengan PTN sebagai salah satu pelaksanaan kegiatan
   swakelola oleh BKD Kabupaten Karanganyar.
e. Perjanjian Kerja Sama (PKS)
       PKS merupakan tindak lanjut dari MOU uang berisi substansi
   pekerjaan yang lebih rinci termasuk cara-cara pembayaran.
f. Sarana dan Prasarana
       Setelah melakukan PKS, langkah yang dilakukan adalah
   menyiapkan sarana dan prasarana, antara lain:
      1) Menentukan       dan    menyiapkann      tempat/posko   Panitia
          Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, yaitu Aula Badan
          Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar;
      2) Menentukan dan menyiapkan tempat/posko penyimpanan
          soal ujian dan LJK, yaitu Ruang Kerja Kepala BKD
          Kabupaten Karanganyar;
      3) Menentukan dan menyiapkan tempat ujian;
      4) Menentukan dan meyiapkan tenaga keamanan, dari unsur
          kepolisian dan Satpol PP;
      5) Menentukan dan menyiapkan pengawas ujian.
g. Akomodasi
                                                                    51




3. Pelaksanaan
  a. Pengumuman Pendaftaran
      1) Pengumuman dimuat di internet, radio, surat kabar, dan/atau
        papan pengumuman resmi kantor-kantor Pemerintah yang
        ditandatangani oleh Bupati.
      2) Pengumuman resmi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
        memuat informasi:
          i. Persyaratan Umum, dan
         ii. Jenis Formasi.
  b. Penerimaan Pendaftaran/Penerimaan Lamaran
  c. Seleksi Administrasi
  d. Pelaksanaan Ujian
          Hal-hal yang dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan ujian
     meliputi:
      1) Pembuatan aplikasi dan proses pendampingan pendaftaran;
      2) Pembuatan master soal dan LJK serta penggandaan soal ujian dan
        LJK;
      3) Distribusi soal ujian dan LJK pemenang lelang dari LMFE-UI
        kepada Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten
        Karanganyar;
      4) Distribusi Soal Ujian dan LJK ke lokasi ujian;
      5) Pengumpulan LJK dan hasil ujian;
      6) Penyerahan LJK Hasil Ujian;
      7) Pengolahan LJK hasil ujian;
      8) Perangkingan Nilai Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
      9) Pelaporan.
  e. Penetapan Kelulusan
  f. Pengumuman Kelulusan
                                                                       52




4. Pemberkasan
  a. Verifikasi Kelengkapan/Keabsahan Berkas
      1) Sub Tim Administrasi menetapkan petugas yang menerima
        peserta untuk melakukan pendaftaran ulang;
      2) Sub Tim Administrasi menetapkan petugas yang meneliti
        kebenaran data dan menata pada berkas peserta lulus;
      3) Petugas yang telah ditetapkan memberikan undangan kepada
        masing-masing peserta yang telah dinyatakan lulus untuk
        selanjutnya   mengikuti     pemberkasan   sesuai   tanggal   yang
        ditentukan;
      4) Petugas memberikan sosialisasi penyiapan kelengkapan berkas
        administrai kepada peserta yang telah dinyatakan lulus;
      5) Kelengkapan berkas yang harus disiapakn meliputi:
          i. Foto copy ijazah/akta (legalisir);
         ii. Daftar riwayat hidup yang telah ditempeli pas foto;
         iii. Asli SKCK dari kepolisian;
         iv. Asli surat keterangan sehat;
         v. Asli surat bebas NARKOBA;
         vi. Surat pernyataan bermaterai 6000 terdiri dari point a,b,c,d,
             dan e;
        vii. Foto copy bukti pengalaman kerja yang autentik dan
             dilegalisir bagi yang memiliki pengalaman kerja;
       viii. Khusus bagi yang berusia lebih dari 35 tahun dan tidak lebih
             dari 40 tahun wajib melampirkan fotocopy bukti-bukti telah
             bekerja (SK Pengangkatan) sekurang-kurangnya 12 tahun 8
             bulan sampai dengan 31 Desember 2009 (legalisir);
         ix. Pas foto hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 6 (enam) lembar;
         x. Bagi pelamar tenaga kesehatan wajib melampirkan surat ijin
             tenaga   kesehatan     sesuai   dengan   Peraturan    Menteri
             Kesehatan;
                                                                      53




          xi. Petugas menerima berkas pendaftaran ulang peserta yang
              dinyatakan lulus seleksi pada waktu dan tempat yang telah
              ditetapkan;
         xii. Petugas menetapkan berkas pendaftaran ulang lengkap, tidak
              lengkap, dan keliru;
        xiii. Petugas memberitahukan dan memberi kesempatan kepada
              peserta untuk memenuhi jika persyaratan kurang lengkap atau
              keliru;
         xiv. Petugas memastikan berkas pedaftaran ulan lengkap dengan
              memberikan paraf pada check list.


   b. Usulan Penetapan NIP ke BKN
       1) Sub Tim Adminstrasi menetapkan petugas yang membuat aplikasi
         pencetakan data pada formulir pengusula Nota Persetujuan NIP;
       2) Sub Tim Administrasi menetapkan petugas yang bertugas
         menginput data peserta lulus;
       3) Petugas membuat aplikasi komputer untuk memudahkan dalam
         pengisian form usuan penetapan NIP;
       4) Petugas menginput data peserta lulus seleksi pengadan Calon
         Pegawai Negeri Sipil;
       5) Petugas mencetak form usulan penetapan NIP;
       6) Petugas mengusulkan penandatanganan form usulan penetapan
         NIP kepada pejabat yang berwenang;
       7) Petugas menyusun surat usulan penetapan NIP setiap orang
         dengan dilampiri berkas persyaratan sebagaimana yang telah
         ditetapkan, kemudian dikirimkan ke Kantor Regional I BKN
         Yogyakarta.


5. Penetapan SK CPNS
   a. Persetujuan BKN;
   b. Penerbitan SK Calon Pegawai Negeri Sipil.
                                                                              54




C. Pelaksanaan Sanksi Denda Bagi CPNS Lolos Seleksi Namun Tidak
   Melaksanakan Daftar Ulang di Kabupaten Karanganyar

        Dalam       melaksanakan     pengadaan   CPNS,      BKD      Karanganyar
   menggunakan kesepakatan koordinasi satu provinsi yang dituangkan dalam
   Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2009 tentang Standar
   Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
   (CPNSD) dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi
   Tahun 2009.

        Prinsip     pengadaan      berdasarkan   Lampiran    Peraturan    Bupati
   Karanganyar Nomor 96 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur
   (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dari Pelamar
   Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009, bahwa
   Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan prinsip netral,
   obyektif, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dan transparan,
   yang dilaksanakan sebagai berikut:

      1. Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengikuti
          seleksi, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan,
          atau daerah.
      2. Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil diumumkan
          secara luas dengan menggunakan media yang tersedia antara lain
          internet, radio, surat kabar, dan/atau papan pengumuman.
      3. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk mengisi
          lowongan formasi yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan sesuai
          dengan kebutuhan nyata/riil masing-masing satuan unit organisasi
          Negara.
      4. Pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima, harus ditempatkan pada
          unit kerja sesuai dengan formasi yang sudah ditetapkan.
      5. Setiap pelamar tidak dipungut biaya apapun, kecuali biaya pengiriman
          dokumen lamaran.
                                                                            55




    6. Lembar jawaban ujian diolah dengan komputer untuk mendapatkan
        rangking hasil ujian.
    7. Penetapan peserta yang lulus dan diterima diumumkan secara terbuka
        oleh PPK Kabupaten Karanganyar berdasarkan nilai rangking
        tertinggi.

      Di dalam SOP tersebut terdapat salah satu syarat yang menyebutkan
sebutkan bahwa harus disertakannya surat pernyataan, dimana surat
pernyataan ini harus dibuat sendiri oleh pelamar. Isi dari surat pernyataan ini
wajib menyatakan bahwa bersedia membayarkan sanksi denda sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila telah diterima namun tidak
mendaftar ulang atau mengundurkan diri dari CPNS. Surat pernyataan ini
dibuat dengan suarela, ditandatangani oleh pelamar dan diberi materai
Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

      Pada Pengumuman Nomor: 810/7500.29/2009 Tentang Pengadaan
Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten
Karanganyar Formasi Tahun 2009 jumlah formasi yang dibutuhkan yaitu
Tenaga Kependidikan 173 Formasi, Tenaga Kesehatan 122 Formasi, dan
Tenaga Teknis Lainnya 136 Formasi. Untuk jumlah pendaftar CPNS Tahun
2009 terdaftar sejumlah 32.502 peserta, jumlah peserta yang tidak memenuhi
syarat sebanyak 11.092 orang, dan jumlah peserta yang memenuhi syarat
(MS) sejumlah 21.410 peserta.

      Wawancara kepada Bapak Agam selaku Kepala Bagian Pengangkatan
dan Pengembangan BKD Karanganyar (Pada Tanggal 1 April 2010),
menyatakan bahwa latar belakang diadakannya persyaratan mengenai surat
pernyataan bersedia membayar denda RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
ini yaitu:

    1. Tidak serentaknya waktu diadakannya tes di berbagai daerah dan
        banyaknya lowongan formasi akan mendorong pelamar untuk
        mendaftar dan mengikuti tes pada lebih dari satu daerah, sehingga
                                                                          56




       apabila diterima di dua kota akan menyebabkan salah satu kota
       mengalami kerugian materiil karena telah diadakan penerimaan CPNS
       dengan biaya yang tidak sedikit namun formasi daerah tersebut tidak
       terisi.

   2. Tumbukan karena seseorang yang diterima di daerah satu dan di
       daerah lain, sehingga merugikan salah satu daerah secara SDM, yaitu
       tidak tersinya lowongan formasi yang diharapkan terisi dengan adanya
       penerimaan CPNS ini.


     Tujuan dari dibentuknya aturan sanksi denda tersebut yaitu agar
pemerintah daerah khususnya Kabupaten Karanganyar dapat memperoleh
Pegawai Negeri Sipil sesuai formasi seperti yang dibutuhkan di daerah
tersebut dalam jangka waktu tertentu. Dengan cara memberikan sejenis
ancaman sanksi bagi pelamar CPNS seperti ini, diharapkan dapat menjadikan
para pelamar lebih berhati-hati dan hanya mendaftar CPNS di satu daerah
saja, sehingga tidak merugikan pemerintah daerah.

     N.E. Algra, mempunyai pendapat tentang pengenaan uang paksa ini,
menurutnya, bahwa uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya
berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena tidak
menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai waktu yang
ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan,
dan pembayaran bunga. Menurut hukum administrasi, pengenaan uang paksa
ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak
mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai
alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan

     Bapak Agam selaku Kepala Bagian Pengangkatan dan Pengembangan
BKD Karanganyar menyatakan bahwa pada pelaksanaan CPNS tahun 2009
terdapat lima orang yang telah lolos seleksi namun tidak melakukan daftar
ulang. Kelima orang tersebut terdiri dari tiga orang dari tenaga Kependidikan
dan dua orang dari tenaga Teknis. Pada prakteknya sanksi denda sebesar
                                                                           57




10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak dilaksanakan atau tidak dibayarkan di
Kabupaten Karanganyar. Dari pihak BKD Karanganyar menyatakan tidak
merealisasikannya dikarenakan belum ada aturan lebih lanjut atau tidak ada
payung hukum mengenai prosedur pelaksanaan sanksi denda tersebut.
Sehingga tidak ada peraturan yang dapat memaksakan denda ini
dilaksanakan.

      Dapat kita simpulkan dari sini bahwa latar belakang serta tujuan dari
dibentuknya aturan ini semata-mata demi terwujudnya disiplin bagi peserta
CPNS dan merupakan cara agar tiap-tiap daerah mendapatkan formasi yang
terpenuhi sesuai dengan yang dibutuhkan, bukan hanya untuk mencari
keuntungan secara materiil dari para peserta CPNS belaka. Karena tujuan
sebenarnya penetapan formasi adalah agar satuan-satuan organisasi Negara
yang dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai
sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab pada masing-masing satuan
organisasi (Moekijat,2009:91).

      Menurut Fuller, sebagai suatu sistem, hukum harus memenuhi 8
(delapan) asas atau principles of legalty yaitu sebagai berikut:
       1. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia
          tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang
          bersifat ad hoc;

       2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;

       3. Peraturan tidak boleh berlaku surut;

       4. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;

       5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang
          bertentangan satu sama lain;

       6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang
          melebihi apa yang dapat dilakukan;

       7. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah;
                                                                          58




         8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan
             pelaksanaannya sehari-hari.


        Akan tetapi dapat kita lihat, bahwa adanya ketidakserasian mengenai
   bagaimana telah terdapat pengaturan persyaratan yang begitu mendetail
   namun dalam kenyataannya tidak ada pelaksanaan yang nyata. Peraturan
   denda ini hanya dianggap sebatas alat untuk mengatahui sejauh mana para
   pelamar serius mengikuti tes pada satu tempat saja serta menjamin suatu
   daerah tersebut mendapatkan seseorang yang kompeten untuk mengisi
   formasi yang kosong.




D. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Penerimaan CPNS dan Sanksi Denda
   Bagi CPNS Lolos Seleksi namun tidak melakukan daftar ulang di
   Kabupaten Karanganyar

        Wawancara dengan Bapak Bagoes selaku staff Bagian Pengangkatan
   dan Pengembangan BKD Kabupaten Karanganyar (Pada Tanggal 30
   Desember 2010), beliau menyatakan bahwa hambatan yang dialami dalam
   proses penerimaan CPNS tahun 2009 mulai dari Perencanaan, Persiapan,
   Pelaksanaan, dan Pemberkasan adalah:

    1. Pada tahap perencanaan hambatan yang dihadapi adalah bahwa izin
       untuk mengadakan jumlah CPNS belum mengakomodasi jumlah
       kebutuhan pegawai, dengan kata lain di beberapa satuan kerja belum
       melakukan analisis kebutuhan pegawai.

    2. Pada tahap Persiapan hambatannya yaitu terbatasnya waktu turunnya izin
       dari Menpan dengan jadwal dimulainya CPNS.

    3. Pada tahap Pelaksanaan hambatannya bahwa waktu yang terlalu singkat
       dengan batas akhir tahun anggaran.
                                                                          59




4. Kalau pada tahap Pemberkasan hambatannya yaitu datang dari peserta
    CPNS yang diterima namun kurang memperhatikan jadwal yang harus
    dilaksanakan, padahal waktu pengumpulan berkas untuk mengajukan
    NIP sangat terbatas yaitu kurang lebih tiga hari, sehingga kita juga ikut
    terburu-buru.

         Bapak Agam selaku Kepala Bagian Pengangkatan dan Pengembangan
BKD Karanganya menyatakan bahwa tidak terlaksananya denda ini
disebabkan oleh beberapa hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya,
yaitu:

 1. Bahwa aturan ini tidak berlaku efektif karena tidak ada aturan yang
    mengatur lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan sanksi denda
    Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu sendiri.

 2. Bahwa apa yang terkandung dalam aturan ini merupakan aturan yang
    bersifat perdata, sehingga bukan merupakan wewenang dari BKD
    Kabupaten Karanganyar untuk merealisasikan pelaksanaan sanksi denda
    tersebut.

 3. Bahwa BKD tidak ingin mendapatkan anggapan image buruk dengan
    pelaksanaan sanksi denda apabila direalisasikan, karena dapat dianggap
    hanya menginginkan uang dari celah ini.

          Hambatan-hambatan tersebut merupakan sebab dari BKD tidak
 melaksanakan peraturan tersebut dan tidak yakin untuk        merealisasikan
 peraturan itu labih lanjut. Karena daerah dalam melaksanakan kebijakan
 harus dengan instruksi atau perintah dari lembaga diatasnya yang
 mempunyai kewenangan atas hal tersebut serta diawasi.

          Seperti yang tertuang dalam pasal 2 Permendagri Nomor 23 Tahun
 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah
 Daerah yang menyebutkan :

          (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :
                                                                           60




          a. Administrasi umum pemerintahan; dan
          b. Urusan pemerintahan.
     (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
         dilakukan terhadap :
          a. Kebijakan daerah;
          b. Kelembagaan;
          c. Pegawai daerah;
          d. Keuangan daerah; dan
          e. Barang daerah.
     (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
         dilakukan terhadap :
          a. Urusan wajib;
          b. Urusan pilihan;
          c. Dana Dekonsentrasi;
          d. Tugas pembantuan; dan
          e. Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.


     Dengan adanya aturan yang tidak efektif seperti ini maka terdapat
beberapa solusi yang dapat dijalankan, yaitu:

     1. Dengan meniadakan aturan sanksi denda

                 Yaitu   dengan    menghapuskan     syarat   adanya   surat
         pernyataan kesanggupan membayarakan uang denda sebesar
         Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Karena dengan keadaan
         sekarang yang tidak ada aturan mengenai tindak lanjutnya, maka
         aturan ini menjadi tidak berguna atau hanya sebagai formalitas.

                 Tujuan utama adanya aturan ini sebenarnya untuk
         manjadikan pelamar hanya mendaftar pada satu daerah saja.
         Namun pada kenyataannya masih banyak pelamar yang mendaftar
         pada lebih dari satu kota dan masih banyaknya kasus pengunduran
         diri CPNS yang lolos tes. Sehingga aturan ini tidak diperlukan
         lagi.

     2. Dengan membentuk aturan labih lanjut

                 Aturan lebih lanjut yang mengatur dan menjelaskan
         mengenai prosedur pelaksanaan sanksi denda ini pada tiap-tiap
                                                                         61




        daerah, serta harus dikemanakan alokasi dana yang telah
        dibayarkan tersebut. Hal ini bukannya tidak mungkin terlaksana
        namun dengan banyak pertimbangan maka hal ini sulit
        terealisasikan. Atas pertimbangan bahwa tujuan utama diadakan
        CPNS yaitu merekrut tenaga kerja (PNS) sesuai lowongan formasi
        yang tersedia, serta keadaan ekonomi masyarakat atau peserta
        ujian yang tidak memungkinkan karena akan memberatkan, maka
        aturan ini akan sulit terealisasi.

               Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan
        banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan
        dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana
        dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang
        memengaruhi penegakan hukum,yaitu:

            a. Faktor hukumnya sendiri;

            b. Faktor    penegakan      hukum,   yaitu   pihak-pihak   yang
                membentuk maupun yang menerapkan hukum;

            c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan
                hukum;

            d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum
                tersebut berlaku dan diterapkan;

            e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan
                rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam
                pergaulan hidup (Ridwan HR,2006:307).


     Ada dua langkah penting untuk mendorong penyempurnaan peraturan
perundangan yang mengarah pada independensi Pegawai Negeri Sipil
Pertama, membangun dan memperluas wacana independensi administrasi
negara dari pemerintah. Kedua, mengawal proses pembahasan dan
                                                                      62




penyempurnaan undang-undang yang berkaitan dengan administrasi negara
dan Pegawai Negeri.

     Membangun dan memperluas wacana independensi administrasi
negara dimaksudkan agar publik semakin terbuka pikirannya, bahwa:

       a. Administrasi negara (instansi dan pegawai negeri) adalah abdi
           negara yang tunduk pada kepentingan negara dan bukan
           abdi/bawahan pemerintah yang tunduk pada kepentingan
           pemerintah sebagai lembaga yang sarat kepentingan politik dan
           kekuasaan.
      b.   Administrasi negara sebagai organ birokrasi negara selama ini
           tidak pernah bekerja maksimal karena besarnya pengaruh politik
           dan kekuasaan. Belajar dari sejarah, besarnya pengaruh politik
           dan kekuasan dalam birokrasi menjadi sumber utama penyebab
           korupsi, buruknya layanan dan inefisiensi.
      c.   Administrasi negara harus dilepaskan dari pengaruh besar
           pemerintah agar birokrasi mampu memberikan pelayanan publik
           yang profesional dan tidak rentan terhadap pengaruh tarik-
           menarik kepentingan politis dan kekuasaan.
      d.   Administrasi   negara   harus   independen untuk    menjamin
           pembatasan kekuasaan dan efektivitas demokrasi (Muhammad
           Basri, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS).
                                    BAB IV

                                   PENUTUP



                                  A. Simpulan
1.   Prosedur      pelaksanaan   penerimaan   CPNS   Kabupaten    Karanganyar
     dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2009
     tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Calon Pegawai
     Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten
     Karanganyar Formasi Tahun 2009. Prosedur pelaksanaannya yaitu dimulai
     dari Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, Pemberkasan dan Penetapan SK
     CPNS.


2.   Adanya sanksi denda sebagaimana yang telah pelamar CPNS sanggupi pada
     surat pernyataan atas denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
     apabila telah diterima namun tidak melaksanakan daftar ulang di Kabupaten
     Karanganyar dalam kenyataannya aturan ini belum efektif dilaksanakan.


3.   Dalam pelaksanaan pengadaan CPNS terdapat beberapa hambatan yaitu
     terbatasnya    waktu, izin untuk mengadakan jumlah CPNS belum
     mengakomodasi jumlah kebutuhan pegawai dan peserta yang kurang
     memperhatikan jadwal. Sedangkan tidak dilaksanakannya peraturan sanksi
     denda disebabkan beberapa hambatan yaitu tidak adanya peraturan lebih
     lanjut yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi denda tersebut dari pusat,
     sanksi ini bersifat perdata sehingga bukan merupakan kewenangan dari
     BKD, dan tidak ingin adanya kesan komersil dari masyarakat. Hambatan-
     hambatan ini dapat disikapi dengan beberapa solusi antara lain tidak
     diberlakukannya     lagi aturan   ini atau   sebaliknya   dibentuk aturan
     mengenai prosedur pelaksanaan sanksi denda bagi CPNS lolos seleksi
     namun tidak mendaftar ulang di Kabupaten Karanganyar.




                                       63
                                                                             64




                                  B. Saran
1.   Di masa yang modern seperti sekarang ini seharusnya pengadaan CPNS
     lebih praktis dan ekonomis tanpa mengabaikan kompetensi dan kebutuhan
     formasi pada setiap daerah. Pengadaan seperti sekarang ini menelan biaya
     yang tidak sedikit dan apabila ada formasi tidak terisi maka akan dibiarkan
     kosong begitu saja sampai pengadaan CPNS periode selanjutnya. Maka
     akan lebih baik apabila diadakannya seleksi CPNS dengan cara tes terjadwal
     dengan media elektronik di BKD pada masing-masing daerah.


2.   Adanya aturan namun tidak terealisasikan dalam kenyataannya seperti ini
     harus dihilangkan, karena akan menimbulkan permasalahan baru apabila
     ada pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi ini untuk
     keuntungan pribadinya, serta kepercayaan masyarakat dengan peraturan
     akan mengalami kemrosotan dan menganggap bahwa aturan tidak perlu
     dihiraukan.


3.   Pelaksanaan sanksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagi
     CPNS lolos seleksi namun tidak melakukan daftar ulang ini sebaiknya tetap
     diksanakan. Apabila aturan ini tidak dilaksanakan maka justru akan
     mendapat image buruk dari masyarakat, karena aturan yang tidak terlaksana.
     Hal ini dapat menimbulkan efek di masyarakat bahwa aturan/hukum itu
     tidak perlu dilaksanakan karena dianggap hanya merupakan ancaman
     belaka.
                                                                               65




                             DAFTAR PUSTAKA



Burhannudin A.Tayibnapis, MPH. 1995. Administrasi Kepegawaian Suatu
     Tinjauan Analitik. Jakarta: PT.Pradnya Paramita.

Endah Setyowati. 2009. “Partisipasi Publik Dan Transparansi Dalam Rekruitmen
     Pegawai Negeri Sipil”. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS. Vol.3 No.2.
     Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian
     Nasional.
Esmi Warasih. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: PT.
     Suryandaru Utama.
http://halilintarblog.blogspot.com/2009/10/formasi-pegawai-negeri-sipil.html   [5
       April 2010 pukul 08.15]
Hanif Nurcholis. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
     Jakarta:PT.Grasindo.
Keputusan Kepala BKN Nomor 11 tahun 2002 tanggal 17 Juli 2002 tentang
     Pelaksanaan PP Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan PNS
     sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2002
legokarjoko.staff.hukum.uns.ac.id [8 Desember 2010 pukul 19.03]
Lexy J Moeloeng. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja
     Rosdakarya.
Moekijat. 2009. Administrasi Kepegawaian Negara Indonesia. Bandung:
    CV.Mandar Maju.

Muchsan. 1988. Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
    Yogyakarta: Liberty.

Ni’matul Huda. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media.

Pengumuman Nomor:810/7500.29/2009 tentang Pengadaan Calon Pegawai
     Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar
     Formasi Tahun 2009.

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2009 tentang Standar
    Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
    (CPNSD) dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi
    Tahun 2009.
                                                                              66




Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 54
      Tahun 2003 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11
      Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan
      Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Prijono Tjiptoherijanto. 2007. “Civil Service Reform In Indonesia”. International
      Public Management Network. Volume 8 Issue 2.

Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT.Rajagrafindo
    Persada.

Satjipto Raharjo. 1980. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.

SF Marbun, Moh.Mahfud. 2000. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara.
    Yogyakarta:Liberty.

Soerjono Soekanto. 2008. Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Andi Offset.

Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat. 2008. Hukum Kepegawaian Di
     Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.169-2/99 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal
      Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2009

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2008. Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pegawai
    Negeri Sipil (PNS). Bandung: Nuansa Aulia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
    Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan amandemennya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

www.ppk.or.id/downloads/Alat%20Pembuktian%20Tertulis.Pdf [23 Maret 2010
    pukul 19.00]

www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php [12 Maret 2010 pukul 19.45]

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1096
posted:2/4/2011
language:Indonesian
pages:77
Description: PELAKSANAAN SANKSI DENDA BAGI CPNS LOLOS SELEKSI NAMUN TIDAK MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG DI KABUPATEN KARANGANYAR