; ANALISIS PENERAPAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF D DAN HURUF F KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DALAM HAL HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN (STUDI PERKARA TINDAK PIDANA HAK CIPTA NOMOR : 2
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

ANALISIS PENERAPAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF D DAN HURUF F KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DALAM HAL HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN (STUDI PERKARA TINDAK PIDANA HAK CIPTA NOMOR : 2

VIEWS: 4,150 PAGES: 106

ANALISIS PENERAPAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF D DAN HURUF F KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DALAM HAL HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN (STUDI PERKARA TINDAK PIDANA HAK CIPTA NOMOR : 2152 K/PID.SUS/2009)

More Info
  • pg 1
									ANALISIS PENERAPAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF D DAN HURUF F
   KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
  DALAM HAL HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN
  (STUDI PERKARA TINDAK PIDANA HAK CIPTA NOMOR : 2152
                          K/PID.SUS/2009)




                        Penulisan Hukum
                         (SKRIPSI)

                     Disusun dan diajukan untuk
 Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
  dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
                             Surakarta


                               Oleh
                           ALFIN HILMI
                             E 1106086




                       FAKULTAS HUKUM
                 UNIVERSITAS SEBELAS MARET
                           SURAKARTA
                               2010
                    PERSETUJUAN PEMBIMBING




                      Penulisan Hukum ( Skripsi )


ANALISIS PENERAPAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF D DAN HURUF F
   KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
  DALAM HAL HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN
   (STUDI PERKARA TINDAK PIDANA HAK CIPTA NOMOR : 2152
                           K/PID.SUS/2009)




                                 Oleh
                            ALFIN HILMI
                               E 1106086




Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
      (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta


                       Surakarta, 8 Desember 2010




                          Dosen Pembimbing




                       Edy Herdyanto, S.H., M.H.
                       NIP. 195706291985031002

                       PENGESAHAN PENGUJI
                        PENGESAHAN PENGUJI
                       Penulisan Hukum ( Skripsi )
ANALISIS PENERAPAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF D DAN HURUF F
   KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
  DALAM HAL HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN
  (STUDI PERKARA TINDAK PIDANA HAK CIPTA NOMOR : 2152
                            K/PID.SUS/2009)


                                  Oleh
                             ALFIN HILMI
                                E 1106086
            Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
             Dewan Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi )
         Fakultas HukumUniversitas Sebelas Maret Surakarta

                                  Pada :
                  Hari         : Selasa
                  Tanggal      : 11 Januari 2011


                           DEWAN PENGUJI

  1. Kristiyadi, S.H., M.Hum                       ( .................................. )
             (Ketua)
  2. Bambang Santoso, S.H., M.Hum                  ( .................................. )
           (Sekretaris)
  3. Edy Herdyanto, S.H., M.H                      ( .................................. )
            (Anggota)

                            MENGETAHUI
                               Dekan,



                   Mohammad Jamin, S.H, M.Hum
                    NIP. 1961 0930 198601 1 001
                              PERNYATAAN
           Nama        : Alfin Hilmi
           NIM         : E1106086
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
ANALISIS PENERAPAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF D DAN HURUF F
KITAB UNDANG-UNDANG              HUKUM ACARA          PIDANA (KUHAP)
DALAM HAL HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN
(STUDI PERKARA TINDAK PIDANA HAK CIPTA NOMOR : 2152
K/PID.SUS/2009) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya
saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan
dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak
benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan
penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum
(skripsi) ini.




                                             Surakarta, 11 Januari 2011
                                            yang membuat pernyataan




                                                   Alfin Hilmi
                                                 NIM. E1106086
                                  ABSTRAK


ALFIN HILMI, E 1106086, ANALISIS PENERAPAN PASAL 197 AYAT (1)
HURUF D DAN HURUF F KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA (KUHAP) DALAM HAL HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN
PEMIDANAAN (STUDI PERKARA TINDAK PIDANA HAK CIPTA
NOMOR: 2152 K/PID.SUS/2009), Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret.

        Penelitian Hukum ini bertujuan Untuk mengetahui penerapan Pasal 197
Ayat (1) huruf d dan huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) dalam hal hakim menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara
tindak pidana Hak Cipta No. 2152 K/Pid.Sus/2009.
        Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah
menggunakan metode penelitian sebagai berikut : Jenis penelitian normatif,
metode penelitian kualitatif, pendekatan studi kasus, sifat penelitian preskriptif
dan analisis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder, sumber
bahan hukum adalah sumber bahan hukum sekunder yang masih relevan dengan
permasalahan yaitu bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 2152 K/Pid.Sus/2009), bahan
hukum sekunder (buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal
hukum, pendapat para sarjana, karya ilmiah, makalah, dan majalah), dan bahan
hukum tersier (kamus dan internet).
        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 197 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penerapan pasal tersebut
dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 2152
K/Pid.Sus/2009 dengan menerapkan semua unsur yang terdapat dalam Pasal 197
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu dengan
mempertimbangkan semua hal yang menjadi dasar penetuan kesalahan terdakwa
dan menerapkan pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta hal
yang memberatkan dan meringankan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis
data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung
dalam menjatuhkan putusan pemidanaan telah benar-benar menerapkan Pasal 197
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dalam penelitian ini
dikhususkan pada huruf d dan f.

Kata Kunci : Pasal 197 Ayat (1) huruf d dan f Kitab Undang-Undang Hukum
             Acara Pidana (KUHAP), putusan, pemidanaan, tindak pidana hak
             cipta.
                                   ABSTRACT

ALFIN HILMI, E 1106086, AN ANALYSIS ON THE APLICATION OF
ARTICLE 197 PARAGRAPH (1) LETTERS D AND F OF PENAL
PROCEDURE CODE (KUHAP) IN THE EVENT OF JUDGE
PUNISHMENT VERDICT (A CASE STUDY COPYRIGHT CRIME
NUMBER: 2152 K/PID.SUS/2009). Law Faculty of Sebelas Maret University.

         This research aims to find out the implementation of Article 197 paragraph
(1) letters D and F of Penal Procedure Code (KUHAP) in the term of judge
sentencing verdict in the case copyright crime number: 2152 K/Pid.Sus/2009.
         The research methods employed in this law research were as follows:
normative research type, qualitative research method, case study approach,
prescriptive research and law material analysis used included secondary one; the
law material sources was the secondary law material source still relevant to the
problem, namely, primary law material (Acts number 8 of 1981 about Law of
Procedure, Acts number 48 of 2009 about Power of Justice, Acts number 19 of
2002 about Copyright and the verdict of Supreme Court number: 2152 K/ Pid.
Sus/2009), the secondary law material (textbooks written by the law scholars,
journals of law, scholars’ opinion, scientific work, paper and magazine), and
tertiary law material (dictionary and internet).
         This research aims to find out the implementation of Article 197 paragraph
(1) letters D and F of Penal Procedure Code (KUHAP) and the legal consequences
if the provision in Article 197 paragraph (1) letters D and F of Penal Procedure
Code (KUHAP) are not fulfilled carefully. The implementation of such article is
done by the Supreme Court in its verdict number: 2152 K/ Pid. Sus/2009 by
applying all elements included in the Article 197 of Penal Procedure Code
(KUHAP), by considering all things underlying the determination of the guilt of
the accused and by applying the prevailing legislation as well as incriminating and
alleviating factors. Considering the result of research and data analysis, it can be
concluded that Supreme Court in sentencing the punishment has actually applied
the Article 197 of Penal Procedure Code (KUHAP) particularly letters d and f, in
this research.

Keywords: Article 197 paragraph (1) letters D and F of Penal Procedure Code
          (KUHAP), verdict, punishment, copyright crime.
                                MOTTO


Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai
          penolongmu, Allah beserta orang-orang yang sabar.
                          (Al - Baqarah: 155)


       “Kalau terpaksa gunung akan bergeser, bergeserlah.......
                Kalau laut akan meluap, meluaplah.......
        Kalau sinar rembulan akan pudar sudah, pudarlah.......
Tetapi janganlah wibawa hukum, keadilan dan kebenaran mulai pudar,
       sebab kalau sampai pudar, terancamlah peradaban kita.”
           (Ismail Saleh, dalam Leden Marpaung: 1995: 29).


Kepintaran seseorang tidak dilihat dari indek prestasinya atau nilai yang
    dicapainya dalam belajar, kepintaran seseorang itu merupakan
bagaimana seseorang itu dapat menciptakan suatu hal, ide, karya yang
              baru yang dapat diterima oleh masyarakat..
                               (Penulis)
PERSEMBAHAN




  1. Allah SWT.
  2. Kedua orang tuaku Tercinta Sayuti
    dan Sobiyatun.
  3. Kakaku Abfatieh Marham dan adiku
    M. Anas Sa’dillah.
                                    4. Seseorang yang spesial yang pantas
                                      mendampingi hidupku Dwi Ratna P.
                                    5. Teman-temanku semua.




                             KATA PENGANTAR


Assalamu’alaikum Wr. Wb
        Segala puji syukur dan sembah sujud penulis panjatkan atas kehadirat
Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah-Nya, serta shalawat serta
salam kepada Nabi junjungan Muhammad S.A.W, sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “ANALISIS PENERAPAN
PASAL 197 AYAT (1) HURUF D DAN HURUF F KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DALAM HAL HAKIM
MENJATUHKAN           PUTUSAN        PEMIDANAAN         (STUDI      PERKARA
TINDAK PIDANA HAK CIPTA NOMOR : 2152 K/PID.SUS/2009)” dengan
baik.
        Penyusunan penulisan hukum ini mempunyai tujuan yang utama untuk
melengkapi salah satu syarat dalam mencapai derajat sarjana (S1) dalam bidang
ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
        Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis banyak memperoleh
bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan
ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :
1.   Bapak Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr. Sp.KJ., selaku Rektor Universitas
     Sebelas Maret Surakarta.
2.   Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
     Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan
     kesempatan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan
     hukum ini.
3.   Ibu Siti Warsini, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah
     memberikan bimbingan bagi tersusunnya penulisan hukum ini dan
     bimbingan-bimbingan yang berkenaan dengan perkuliahan.
4.   Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku kepala bagian hukum Acara
     sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan-masukan dan
     pengarahan yang sangat berharga sehingga terselesaikannya penulisan hukum
     ini.
5.   Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum, terima kasih telah meluangkan
     waktunya untuk melaksanakan ujian remidi khusus Bahasa Inggris sehingga
     penulis dapat melengkapi syarat-syarat untuk ujian pendadaran.
6.   Ibu Atiqoh selaku Staff Bagian Hukum Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri
     Banyumas yang telah membantu penulis dalam penyusunan penulisan hukum
     ini.
7.   Bapak Aris selaku Jaksa/Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banyumas
     yang telah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan penulis untuk
     menyusun penulisan hukum ini.
8.   Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
     yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis sehingga dapat
     menjadi bekal bagi penulis dalam penulisan hukum ini.
9.   Orang Tuaku tercinta yang selalu kucintai dan mencintaiku Ayah, ibu yang
     telah yang telah memberikan semangat, kasih sayang, dukungan, do’a, dan
     cinta tulus orang tua kepada anaknya,
10. Kakakku: Abfatieh Marham (terima kasih atas ikatan persaudaraan yang
     kental, rasa sayang seorang kakak pada adiknya yang tak pernah luntur, ayo
     maju dan hadapi masa depan kita..), adiku : M. Anas Sa’dillah terimakasih
     atas kelucuannya yang selalu memberikan senyum bahagia kepada kakaknya
     (besok kita kemon, hehehehe..).
11. Dwi Ratna P. (thanks been there for me and always there in my heart forever,
     jangan suka Njailin lagi yaaa…….n Makannya dikurangi, hehehe).
12. Sahabat, teman perjuangan di Fakultas Hukum yang selalu bersama, tertawa,
    bercanda, dalam suka duka Nasrul, Yusup, Gilang, Yoga, Aditya G, Tyas,
    Arif W, Prima, Akbar M, Yanuar, Pras, Bimo, Mas Eko dan semuanya yang
    tidak dapat penulis sebutkan satu persatu trimakasih atas persahabatan dan
    persaudaraan yang terlahir dari satu tujuan untuk menyambut masa depan
    yang cerah, semoga jalinan persahabatan kita abadi selamanya... Amien.
13. Teman-Teman Kos PB, Nasrul, Arif P, Budi, Hafiz, Gilang, Rudi, Ari, Paul.
    Oghan, Mas fariz, N’dot, Wawan, Mahmut, serta teman-teman Kos PB yang
    tidak bisa disebut satu per satu terima kasih dukungan dan kebersamaannya.
14. Teman-temanku angkatan 2006 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
    Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas
    segala pengalaman dan motivasinya.
15. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih
    atas segala bantuan dan dukungannya sehingga penulisan hukum ini dapat
    terselesaikan.
       Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan hukum ini masih
jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya karena keterbatasan dan
kemampuan penulis. Namun demikian, penulis berharap agar karya ini dapat
memberikan manfaat bagi semuanya. Sehingga segala kritik dan saran yang
bersifat membangun merupakan hal yang sangat penulis harapkan.




                                                     Surakarta, 11 Januari 2011
                                                             Penulis




                                                           Alfin Hilmi
                                                 DAFTAR ISI


                                                                                                           Halaman
HALAMAN JUDUL ...................................................................................                   i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.............................................                                        ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....................................................                                  iii
HALAMAN PERNYATAAN.......................................................................                         iv
ABSTRAK ......................................................................................................     v
ABSTRACT ....................................................................................................     vi
MOTTO........................................................................................................    vii
PERSEMBAHAN ...........................................................................................          viii
KATA PENGANTAR .................................................................................                  ix
DAFTAR ISI ...............................................................................................       xii
DAFTAR BAGAN ......................................................................................              xiv
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. .              xv
BAB I           PENDAHULUAN ......................................................................                 1
                A.     Latar Belakang Masalah ......................................................               1
                B.     Rumusan Masalah ................................................................            4
                C.     Tujuan Penelitian ................................................................          5
                D.     Manfaat Penelitian ..............................................................           6
                E.     Metode Penelitian ...............................................................           6
                F.     Sistematika Penulisan Hukum................................................                10
Bab II    TINJAUAN PUSTAKA .............................................................                          12
          A.     Kerangka Teori......................................................................             12
                 1. Tinjauan tentang Putusan ............................................. ..                     12
                       a. Isi Putusan Pasal 197 Kitab Undang-Undang
                            Hukum Acara Pidana (KUHAP) …………………..                                                  12
                       b. Macam-Macam Putusan …………………………...                                                       13
                 2. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim ..........................                                19
                       a. Pengertian Pertimbangan Hakim …………………..                                                 19
                       b. Pertimbangan yang Meringankan dan Memberatkan
                             ................................................................................     20
                 3. Tinjauan tentang Putusan Pemidanaan...........................                                21
                       a. Pengertian Putusan Pemidanaan ...............................                           22
                       b. Macam-Macam Pemidanaan ....................................                             22
                 4. Tinjauan tentang Tindak Pidana Hak Cipta ...................                                  29
                       a. Pengertian Tindak Pidana Hak Cipta .......................                              29
                       b. Unsur Pelanggaran Tindak Pidana Hak Cipta ..........                                    30
          B.     Kerangka Pemikiran .............................................................                 32
Bab III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .............................                                           35
          A.    Penerapan Pasal 197 Ayat (1) Huruf D dan Huruf F Kitab
                Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam
                Hal Hakim Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Pada Perkara
                Tindak Pidana Hak Cipta Nomor: 2152 K/Pid.Sus/2009
                ...............................................................................................   51
          B.    Akibat Hukum Apabila Ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1)
                Huruf D dan Huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Acara
                Pidana (KUHAP) Tidak Dipenuhi Secara Cermat dalam
                Penjatuhan Putusan Pemidanaan Pada Perkara Tindak
                Pidana         Hak         Cipta        Nomor:           2152         K/Pid.Sus/2009
                ....................................................... .......................................   57
Bab IV    PENUTUP ...................................................................................             63
          A.    Simpulan .............................................................................            63
              B.     Saran ...................................................................................   65
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................            66
LAMPIRAN




                                           DAFTAR BAGAN


Bagan 1 : Alur Kerangka Pemikiran ................................................................. 32
                       DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2152
             K/Pid.Sus/2009.
                                      BAB I
                                PENDAHULUAN


                     A. LATAR BELAKANG MASALAH
       Negara Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat) sebagaimana
ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga. Secara
konseptual maka teori negara hukum menjunjung tinggi sistem hukum yang
menjamin kepastian hukum (rechts zekerheids) dan perlindungan terhadap hak asasi
manusia (human rights). Pada dasarnya, suatu negara yang berdasarkan atas hukum
harus menjamin persamaan (equality) setiap individu termasuk kemerdekaan individu
untuk menggunakan hak asasinya. Substansi elementer dalam suatu negara hukum
selain terdapat persamaan (equality) juga pembatasan (restriction). Batas-batas
kekuasaan ini juga berubah-ubah tergantung kepada keadaan. Namun, sarana yang
dipergunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum. Baik negara
maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh
karena itu, dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan
negara senantiasa dalam keseimbangan. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban
yang dilindungi hukum (www.komisihukum.go.id/index.php?...pembuktian...dalam-
perkara-korupsi).
       Konsep negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan
untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan dalam bidang hukum. Pencerminan
sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam bidang hukum
acara pidana terkait dengan proses peradilan dalam hal penjatuhan sanksi pidana oleh
hakim. Penjatuhan putusan oleh hakim tidak lepas dari sesuatu yang diyakini dan
terbukti dalam sidang pengadilan. Eddy Junaidi berpendapat bahwa:
       Segala pengaturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak
       pada pemidanaan yang dapat merenggut kemerdekaan seseorang, harta
       bendanya, dan bahkan jiwanya. Untuk itu dibutuhkan pedoman dan prinsip-
       prinsip yang diberikan oleh hukum pidana dalam hal pemidanaan maka hakim
       akan sulit untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, akibatnya adalah timbul



                                         1
                                                                               2




       praktek-praktek pemidanaan di pengadilan yang dirasakan sewenang-wenang
       (Eddy Junaidi, 1983:1).

       Mencermati pada pembangunan hukum nasional yang salah satu diantaranya
adalah di bidang Hukum Acara Pidana, mempunyai tujuan agar masyarakat
menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para
pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing ke arah
tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,
ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan
pernyataan tersebut di atas, melalui TAP MPR Nomor: IV/MPR/1978, pemerintah
mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional
dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi dan unifikasi hukum dalam rangkuman
pelaksanaan secara nyata dari wawasan nusantara.
       Pembaharuan Hukum Acara Pidana dilakukan dalam rangka untuk mengganti
Hukum Acara Pidana yang berasal dari Pemerintah Kolonial Belanda yang termuat
dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatblad Tahun 1941 Nomor 44)
dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara
Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81), serta semua
peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan
lainnya sepanjang hal itu mengenai Hukum Acara Pidana, perlu dicabut karena sudah
tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Pembaharuan Hukum Acara Pidana
tersebut berarti mengadakan pembaharuan dalam melaksanakan peradilan bagi
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung dengan
mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga
dasar utama negara hukum dapat ditegakkan (www.scribd.com/doc/.../Hukum-Acara-
Pidana-Dalam-Praktek).
       Hukum tidak selalu persis identik dengan keadilan karena hukum memiliki
unsur kekuasaan di dalam dirinya. Di sinilah letak kebijaksanaan Hakim dalam
melakukan penerapan hukum yang obyektif untuk memenuhi rasa keadilan. Hakim
                                                                               3




sebagai penegak hukum harus berpegang pada kodifikasi agar tercipta adanya
kepastian hukum. Sedangkan di dalam memberi suatu keputusan Hakim harus juga
mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Dengan demikian, maka tercipta keluwesan hukum (rechtslenigheid) sehingga hukum
kodifikasi berjiwa dan hidup serta dapat mengikuti perkembangan masyarakat
(Kansil, 1989:66).
        Sebagai contoh kasus tindak pidana Hak Cipta yang dilakukan oleh terdakwa
IWAN SETIAWAN,          Mahkamah Agung dalam         putusannya Nomor: 2152
K/Pid.Sus/2009 menjatuhkan putusan dalam tingkat kasasi dengan menerapkan Pasal
197 ayat (1) khususnya huruf d dan huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) secara benar dan cermat untuk mencapai suatu keadilan hukum
dan tertib hukum dengan mempertimbangkan semua unsur yang tersebut dalam pasal
tersebut. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa putusan
Pengadilan Negeri Depok telah salah menerapkan atau tidak menerapkan peraturan
pemidanaan yang termuat dalam Pasal 197 ayat (1) khususnya huruf d dan huruf f
Kitab   Undang-Undang     Hukum     Acara   Pidana   (KUHAP)     dimana    dalam
pertimbangannya menyebutkan putusan Pengadilan Negeri Depok tidak memuat
keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan hanya mengambil bagian-
bagian yang menguntungkan bagi kepentingan hukum Terdakwa dan sama sekali
tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan juga Majelis Hakim tidak
melaksanakan ketentuan undang-undang serta tidak memuat pasal peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Mahkamah Agung
dalam putusannya Nomor: 2152 K/Pid.Sus/2009 secara tegas menjatuhkan
putusannya yang menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok.
        Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana diharuskan mencermati
ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang
                                                                                  4




menegaskan bahwa Hakim harus berpegang pada sedikitnya dua alat bukti yang sah
dan keyakinan Hakim sendiri yang didasar pada alat bukti, serta dalam memutus
suatu putusan juga harus memenuhi beberapa unsur seperti yang tercantum dalam
Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya
huruf d dan huruf f, hal ini dimaksudkan agar majelis Hakim dapat memberikan suatu
putusan pemidanaan yang adil dan bijaksana yang dapat menciptakan suatu tujuan
pemidanaan, dimana tujuan dari pemidanaan adalah sebagai pembalasan dan untuk
memperbaiki kelakuan terpidana (Marcus Priyo Gunarto, 2009 : 100).
       Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
khususnya huruf d dan huruf f menyatakan dengan jelas bahwa dalam putusannya
hakim harus mencantumkan pertimbangan berdasarkan fakta dan keadaan alat
pembuktian yang muncul dalam pemeriksaan di persidangan dalam menentukan
kesalahan terdakwa serta memperhatikan keadaan yang ada pada diri terdakwa
apabila akan menjatuhkan pemidanaan atau tindakan tertentu beserta pasal peraturan
perundang-undangan yang mendasarinya.
       Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis
tertarik untuk meneliti dengan judul ”ANALISIS PENERAPAN PASAL 197
AYAT (1) HURUF D DAN F KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA       DALAM        HAL       HAKIM       MENJATUHKAN             PUTUSAN
PEMIDANAAN (STUDI PERKARA TINDAK PIDANA HAK CIPTA
NOMOR: 2152 K/PID.SUS/2009”).


                          B. RUMUSAN MASALAH
       Rumusan masalah yang dibuat oleh penulis bertujuan untuk memberikan
penjelasan yang mudah untuk dipahami sehingga penelitian yang akan dilakukan
dapat sesuai dengan sasaran dan tujuan dari permasalahan yang akan dibahas.
Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
                                                                                 5




1.   Bagaimana penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf D dan huruf F Kitab Undang-
     Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam hal hakim menjatuhkan putusan
     pemidanaan   pada    perkara    Tindak   Pidana   Hak   Cipta   Nomor:   2152
     K/Pid.Sus/2009?
2.   Apa akibat hukumnya bila ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf D dan huruf
     F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dipenuhi secara
     cermat dalam penjatuhan Putusan putusan pemidanaan pada perkara Tindak
     Pidana Hak Cipta Nomor: 2152 K/Pid.Sus/2009?


                           C. TUJUAN PENELITIAN
       Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian
dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut,
maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
1.   Tujuan Obyektif
     a. Untuk dapat mengetahui analisis yuridis terhadap penerapan pasal 197 ayat
       (1) huruf D dan huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
       (KUHAP) dalah hal hakim menjatuhkan putusan pemidanaan.
     b. Untuk dapat mengetahui akibat hukumnya apabila ketentuan dalam pasal 197
       ayat (1) huruf D dan huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
       (KUHAP) tidak dipenuhi secara cermat.
2.   Tujuan Subyektif
     a. Untuk dapat memberikan nuansa dan wawasan yang baru bagi penulis
       khususnya dalam melakukan suatu penelitian di bidang Hukum Acara Pidana
       dan agar dapat bermanfaat serta dapat diterima oleh masyarakat luas pada
       umumnya, sehingga penelitian ini dapat memberikan atau meningkatkan daya
       pikir kreatif bagi pembaca.
     b. Untuk memperoleh sumber hukum yang lengkap sebagai bahan dalam
       menyusun suatu penelitian hukum agar dapat memenuhi persyaratan untuk
                                                                               6




       dapat memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas
       Sebelas Maret Surakarta.
                         D. MANFAAT PENELITIAN
       Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1.   Manfaat Teoritis
     a. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu
       hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya.
     b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Acara Pidana tentang
       analisis penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f KUHAP dalam hal
       hakim menjatuhkan putusan pemidanaan.
2.   Manfaat Praktis
     a. Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir penulis sekaligus
       untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang
       diperoleh.
     b. Memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait
       dengan masalah yang diteliti serta berguna bagi para pihak yang berminat
       pada masalah yang sama.
     c. Melatih penulis dalam mengungkapkan permasalahan tertentu secara
       sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada tersebut dengan
       metode ilmiah.


                          E. METODE PENELITIAN
       Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum
yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori
atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi
(Peter Mahmud Marzuki, 2006:35).
                                                                                   7




        Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan
metode penulisan antara lain sebagai berikut:


1.   Jenis Penelitian
          Jenis penelitian adalah penelitian hukum yang merupakan suatu proses
     untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum
     guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:35).
     Jenis penelitian hukum yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan
     hukum ini adalah penelitian doktrinal karena keilmuan hukum bersifat preskriptif
     (Peter Mahmud Marzuki, 2006:33).


2.   Sifat Penelitian
           Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat ilmu hukum
     tersebut. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif dan terapan.
     Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum,
     nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-
     norma hukum. Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang
     substansial di dalam ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006:22). Dalam
     penelitian ini penulis akan memberikan preskriptif mengenai Analisis Penerapan
     Pasal 197 Ayat (1) Huruf D Dan F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
     Dalam Hal Hakim Menjatuhkan Putusan Pemidanaan (Studi Perkara Tindak
     Pidana Hak Cipta Nomor: 2152 K/Pid.Sus/2009.


3.   Pendekatan Penelitian
           Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang
     dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek
     penelitian. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan
     pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek
     mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan
                                                                                    8




     yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang
     (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis
     (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan
     pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki,
     2006:93).
           Dari kelima pendekatan penelitian hukum tersebut, penulis di dalam
     penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). Menurut Peter
     Mahmud Marzuki dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami
     oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan
     oleh hakim untuk sampai kepada putusannya (Peter Mahmud Marzuki,
     2006:119).


4.   Jenis dan Sumber Penelitian Hukum
           Jenis bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data
     sekunder. Namun, dalam bukunya Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki
     mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data
     sehingga yang digunakan adalah bahan hukum. Dalam hal ini adalah bahan
     hukum primer dan bahan hukum sekunder.
     a.   Bahan Hukum Primer
              Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif
          artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari
          perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
          perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki,
          2006:141).
              Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:
          1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
          2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
          3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
          4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
                                                                                   9




            5) Undag-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
            6) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2152 K/Pid.Sus/2009.


     b.     Bahan Hukum Sekunder
                Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang
            bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum
            meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan
            komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki,
            2006:141).
                Bahan hukum sekunder yang akan digunakan di dalam penelitian ini
            yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel,
            internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang
            akan diteliti di dalam penelitian ini.


5.   Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
                Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai
          sumber di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan
          bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan,
          dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya
          dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. Dari
          bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan
          hukum penunjang di dalam penelitian ini.


6.   Teknik Analisis Bahan Hukum
             Analisis bahan hukum adalah tahapan yang dilakukan peneliti dalam
     mengklasifikasi, menguraikan data yang diperoleh kemudian melalui proses
     pengolahan nantinya data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang
     diteliti. Metode deduksi digunakan penulis untuk menganalisa data yang
     diperoleh dalam penelitian ini. Metode deduksi adalah metode yang berpangkal
                                                                                10




    dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor, kemudian
    dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki,
    2006:47). Dalam penelitian ini metode deduksi yang dilakukan adalah diawali
    penelitian dengan mengajukan hal yang bersifat umum dan diakhiri dengan
    kesimpulan yang bersifat khusus.
          Penulis dalam penelitian ini mengkritisi teori-teori ilmu hukum yang
    bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan yang sesuai dengan isu
    hukum yang diteliti atau dianalisa yaitu Analisis Penerapan Pasal 197 Ayat (1)
    Huruf D Dan F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Hal Hakim
    Menjatuhkan Putusan Pemidanaan (Studi Perkara Tindak Pidana Hak Cipta
    Nomor: 2152 K/Pid.Sus/2009.


                        F. Sistematika Penulisan Hukum
        Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian yang
akan dilakukan oleh penulis, perlu kiranya untuk mengetahui pembagian sistematika
penulisan hukum ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas empat bab
yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan
substansi penelitiannya. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah
sebagai berikut:


BAB I     : PENDAHULUAN
           Pada bab I penulis memberikan gambaran awal tentang penelitian yang
           meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,
           manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum
           yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini
           secara garis besar.
BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA
           Pada bab II diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran.
           Kerangka teori meliputi Tinjauan Tentang Putusan: isi putusan Pasal
                                                                            11




        197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan macam
        putusan,   Tinjauan   Tentang    Pertimbangan      Hakim:   pengertian
        pertimbangan hakim dan pertimbangan yang meringankan dan yang
        memberatkan, Tinjauan Tentang Putusan Pemidanaan: pengertian
        putusan pemidanaan dan macam-macam pemidanaan, Tinjauan Tentang
        Tindak Pidana Hak Cipta: Pengertian tindak pidana Hak Cipta, Unsur
        Pelanggaran Tindak Pidana Hak Cipta serta kerangka teori.
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
        Pada bab III ini penulis menyajikan pembahasan tentang penerapan pasal
        197 ayat (1) huruf d dan huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
        (KUHAP) dalam hal Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan pada
        perkara Tindak Pidana Hak Cipta Nomor: 2152 K/Pid.Sus/2009 dan
        akibat hukum apabila ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf d dan
        huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) tidak dipenuhi
        secara cermat dalam penjatuhan putusan putusan pemidanaan pada
        perkara Tindak Pidana Hak Cipta Nomor: 2152 K/Pid.Sus/2009.
BAB IV : PENUTUP
        Pada bab IV penulis kemukakan simpulan dan saran yang berdasarkan
        pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
                                      BAB II
                              TINJAUAN PUSTAKA


                             A. KERANGKA TEORI
1.   Tinjauan tentang Putusan
     a.   Isi Putusan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
          (KUHAP)
                Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
          Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan “Demi
          Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan tersebut
          menunjukan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Hakim tidak hanya
          bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat
          tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
                Selanjutnya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
          tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:
          1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan,
               juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang
               bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar
               untuk mengadili.
          2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim
               yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.
                Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
          (KUHAP) diatur mengenai formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan
          hakim. Putusan pemidanaan disyaratkan sesuai dengan format yang
          ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini surat putusan pemidanaan
          memuat Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
          (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut:
          a.   Kepala Putusan: DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN
               YANG MAHA ESA;
          b.   Identitas terdakwa;




                                        12
                                                                          13




   c.   Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut
        Umum;
   d.   Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan
        keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang
        yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
   e.   Tuntutan pidana Penuntut Umum;
   f.   Pasal   peraturan    perundang-undangan       yang    menjadi   dasar
        pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan
        yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang
        memberatkan dan meringankan terdakwa;
   g.   Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis;
   h.   Pernyataan kesalahan terdakwa;
   i.   Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti;
   j.   Penjelasan tentang surat palsu;
   k.   Perintah penahanan, tetap dalam tahanan atau pembebasan;
   l.   Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, Hakim yang
        memutus, dan Panitera.
         Demikian juga halnya jenis putusan yang diambil pengadilan pada
   taraf proses eksepsi berupa putusan yang menyatakan bahwa dakwaan
   tidak dapat diterima, harus memuat sebagian dari syarat yang disebut
   dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
   (KUHAP). Apalagi jika putusan eksepsi dijatuhkan pada taraf setelah
   pemeriksaan perkara dinyatakan selesai dan dinyatakan ditutup, harus
   memuat sebagian dari syarat yang disebut dalam ketentuan Pasal 197
   ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti
   syarat huruf a, b, c, d, f, k, dan l (Andi Hamzah, 2002: 283).


b. Macam-Macam Putusan
         Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil
  musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu
  yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Putusan yang akan
                                                                         14




dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai
berikut:
1) Putusan Bebas
           Putusan bebas terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-
    Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan ”Jika
    pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang,
    kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dilakukan kepadanya tidak
    terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.
    Dakwaan yang tidak terbukti berarti tidak memenuhi persyaratan yang
    dinyatakan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
    Pidana    (KUHAP)      yang   menyebutkan      ”Hakim     tidak   boleh
    menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan
    sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
    bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang
    bersalah melakukannya”.
           Ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang
    Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut menjelaskan bahwa adanya
    dua alat bukti yang sah belum cukup untuk menjatuhkan pidana bagi
    seseorang, akan tetapi dari alat-alat bukti yang sah tersebut hakim juga
    perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar
    telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana
    tersebut. Sebaliknya keyakinan hakim saja tidak cukup apabila
    keyakinan tersebut tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua
    alat bukti yang sah (Rusli Muhamad, 2006:117).


2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum
           Putusan hakim berupa dilepaskan terdakwa dari segala tuntutan
    hukum pengaturannya terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab
    Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi:
    ”Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan
    kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu
                                                                   15




tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan
hukum”.
      Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan
karena:
a)   Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok
     dengan tindak pidana;
b) Terdapat keadaan-keadaan istimewa (alasan pembenar, alasan
     pemaaf     maupun       alasan   penghapus   penuntutan)     yang
     menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum;
c)   Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan
     terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat
     melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia
     tidak dipidana,     karena tidak ada     kesalahan (Moelyatno,
     2002:137). Adapun yang termasuk alasan pemaaf antara lain:
     (1) Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
          yaitu orang yang sakit jiwa, atau cacat jiwanya dan cacat
          dalam tubuhnya (gebrekkige ontwikkeling);
     (2) Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
          yaitu tentang keadaan memaksa (overmacht);
     (3) Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
          yaitu tentang pembelaan melampaui batas.
d) Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan
     hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa
     lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar (Moelyatno,
     2002:137). Adapun yang termasuk alasan pembenar yaitu:
     (1) Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
          yaitu tentang pembelaan terpaksa (noodweer);
     (2) Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
          yaitu melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan
          Undang-Undang;
                                                                    16




        (3) Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
            yaitu melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang
            sah.
   e)   Alasan penghapus penuntutan yaitu pemerintah menganggap
        bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat
        sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Jadi yang menjadi
        pertimbangan di sini adalah kepentingan umum (Moelyatno,
        2002:137). Adapun yang termasuk dalam alasan penghapusan
        penuntutan adalah Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
        (KUHP), yaitu penuntutan pidana tentang perintah jabatan yang
        tanpa wewenang. Terhadap putusan yang mengandung pelepasan
        terdakwa dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang
        tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara
        cepat, menurut Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
        Pidana (KUHAP) tidak dapat dimintakan pemeriksaan tingkat
        banding. Meskipun Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum
        Acara Pidana (KUHAP) itu mengatakan demikian, tidak berarti
        setiap putusan pengadilan tingkat pertama, yang mengandung
        pelepasan dari segala tuntutan hukum terdakwa atau penuntut
        umum tidak berhak meminta banding ke pengadilan tinggi (Rusli
        Muhammad, 2006:118).


3) Putusan Pemidanaan
         Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 Kitab
   Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemidanaan berarti
   terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang
   ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada
   terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang
   Hukum Acara Pidana (KUHAP), penjatuhan putusan pemidanaan
   terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika
   pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah
                                                                    17




   melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan
   menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan
   penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan
   terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
   kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan
   sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang
   ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
   Pidana (KUHAP), kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan
   sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan
   kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya (Yahya Harahap,
   2003:354).


4) Penetapan Tidak Berwenang Mengadili
        Sebagaimana yang telah pernah dibicarakan, kemungkinan bisa
   terjadi sengketa mengenai wewenang mengadili terhadap suatu
   perkara. Itu sebabnya Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
   Pidana (KUHAP) memperingatkan kepada Pengadilan Negeri, setelah
   menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, tindakan
   pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari berkas perkara.
   Yang pertama dan utama diperiksanya; apakah perkara yang
   dilimpahkan penuntut umum tersebut termasuk wewenang Pengadilan
   Negeri yang dipimpinnya. Seandainya Ketua Pengadilan Negeri
   berpendapat perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya seperti
   yang ditentukan dalam Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
   Pidana (KUHAP):
   a) Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah
      hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, atau
   b) Sekalipun   terdakwa   bertempat   tinggal,   berdiam   terakhir,
      diketemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan Negeri
      tersebut, yapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum
      Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggil
                                                                    18




      lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat di mana tindak
      pidana dilakukan, dan sebagainya (Yahya Harahap, 2003:357).


5) Putusan yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima
        Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum
   tidak dapat diterima, berpedoman pada Pasal 156 ayat (1) Kitab
   Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebenarnya tentang
   hal ini pun sudah diterangkan sehubungan dengan pembahasan
   bantahan atau eksepsi yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum
   (Yahya Harahap, 2003:358).


6) Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum
        Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut
   umum batal atau batal demi hukum didasarkan pada Pasal 143 ayat
   (3) dan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara
   Pidana (KUHAP). Dengan menghubungkan Pasal 143 ayat (3) dan
   Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
   (KUHAP), Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan yang
   menyatakan dalwaan batal demi hukum. Baik hal itu oleh karena atas
   permintaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum dalam
   eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya. Alasan
   utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum, apabila surat
   dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat
   (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
   Surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang segala unsur
   konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan
   kepada terdakwa (Yahya Harahap, 2003:358).
                                                                                19




2.   Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim
     a.   Pengertian Pertimbangan Hakim
                   Majelis hakim sebagai organ pengadilan mempunyai tugas pokok
          yaitu     menerima,    memeriksa,   memutus     atau   mengadili    serta
          menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Mejelis hakim
          dalam menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara yang
          diserahkan kepadanya, sebelum menjatuhkan putusan, maka majelis
          hakim tersebut mengadakan suatu musyawarah majelis hakim yang
          bersifat rahasia. Hal tersebut terdapat pada ketentuan Pasal 182 ayat (3)
          Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu ”Sesudah
          itu hakim mengadakan musyawarah akhir untuk mengambil keputusan
          dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi,
          penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang
          sidang”. Dan pada ketentuan Pasal 182 ayat (5) Kitab Undang-Undang
          Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut ”Dalam musyawarah
          tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim
          yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir ketua
          majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta
          alasannya”.
                   Menurut Rusli Muhammad dalam memberikan telaah kepada
          pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya terdapat dua kategori,
          yaitu:
          1) Pertimbangan yang bersifat yuridis
                     Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim
              yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam
              persidangan dan oleh undang-undang yang ditetapkan sebagai hal
              yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara
              lain:
              a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
              b) Keterangan terdakwa;
              c) Keterangan saksi;
                                                                     20




       d) Barang bukti;
       e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.
   2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis
           Dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu:
       a) Latar belakang terdakwa;
       b) Akibat perbuatan terdakwa;
       c) Kondisi diri terdakwa;
       d) Agama terdakwa (Rusli Muhammad, 2006:124-144).


b. Pertimbangan yang Meringankan dan Memberatkan
        Hakim menjatuhkan putusan pidana harus dalam rangka menjamin
   tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.
   Dalam penjelasan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
   2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa sifat-sifat yang
   jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam
   mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Terhadap hal-hal atau
   keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, selain mengacu
   pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
   Kekuasaan Kehakiman ternyata Kitab Undang-Undang Hukum Acara
   Pidana (KUHAP) juga mengaturnya. Tersurat bahwa hal-hal itu
   merupakan suatu keharusan yang perlu dimuat dalam surat putusan
   pemidanaan. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yang
   tercantum pada Pasal 134 (Pasal 113) dan Pasal 136 (Pasal 115) naskah
   Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yaitu
   sebagai berikut.
   1) Pidana diperingan, hal-hal yang meringankan:
       a) Seseorang yang mencoba melakukan tindak pidana;
       b) Seseorang yang membantu terjadinya tindak pidana;
       c) Seseorang yang dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang
           berwajib setelah melakukan tindak pidana;
       d) Wanita hamil melakukan tindak pidana;
                                                                      21




    e) Seseorang yang dengan sukarela memberikan ganti kerugian
         yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana
         yang dilakukannya;
    f)   Seseorang yang melakukan tindak pidana karena keguncangan
         jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari
         keadaan pribdai atau keluarganya;
    g) Seseorang yang melakukan tindak pidana, kurang dapat
         dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa,
         penyakit jiwa, atau retardasi mental.


2) Pidana diperberat, hal-hal yang memberatkan:
    a) Pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban jabatan khusus
         diancam dengan pidana atau pada waktu melakukan tindak
         pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau upaya yang
         diberikan kepadanya karena jabatan;
    b) Setiap     orang    yang    melakukan     tindak   pidana   dengan
         menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau
         lambang negara Indonesia;
    c) Setiap     orang    yang    melakukan     tindak   pidana   dengan
         menyalahgunakan keahlian atau profesinya;
    d) Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak di
         bawah umur delapan belas tahun;
    e) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan bersekutu,
         bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau
         dengan berencana;
    f)   Setiap orang yang melakukan tindak pidana pada waktu huru
         hara atau bencana alam;
    g) Setiap orang melakukan tindak pidana pada waktu negara dalam
         keadaan bahaya;
    h) Hal-hal lain yang ditentukan secara khusus dalam suatu
         peraturan perundang-undangan;
                                                                             22




              i)   Pemberatan pidana dilakukan juga bagi setiap orang yang
                   melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu lima tahun
                   sejak:
                   (1) Menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang
                       dijatuhkan;
                   (2) Pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
                   (3) Kewenangan menjalani pidana pokok yang dijatuhkan
                       belum kadaluwarsa (Bambang Waluyo, 2000:89-94).


3.   Tinjauan tentang Putusan Pemidanaan
     a.   Pengertian Putusan Pemidanaan
               Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan
          Pengadilan Negeri. Bentuk putusan lain misalnya putusan bebas Pasal
          191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan
          putusan lepas dari segala tuntutan hukum Pasal 191 ayat (2) Kitab
          Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Putusan pemidanaan
          terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan
          tindakan pidana yang didakwakan kepadanya Pasal 193 ayat (1) Kitab
          Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian,
          bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa
          atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan
          meyakinkan. Terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang
          sah dan hakim yakin terdakwa yang bersalah melakukan (Bambang
          Waluyo, 2000:86).


     b. Macam-Macam Pemidanaan
            Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang
          Hukum Pidana (KUHP), di mana dibedakan pidana pokok dan pidana
          tambahan.
          1) Jenis Pidana Pokok
              a) Pidana Mati
                                                                23




         Berdasarkan pada Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang
   tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat.
   Karena pidana     ini berupa pidana      yang terberat,    yang
   pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi
   manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan
   Tuhan. Tentang pidana mati dilaksanakan, ketentuan dalam
   Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu
   dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan
   menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher
   terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri
   telah ditiadakan dan diganti dengan cara ditembak oleh regu
   penembak sampai mati yang pelaksanaannya ditetapkan secara
   rinci dalam Undang-Undang Nomor 2 (PNPS) Tahun 1964
   (Adami Chazawi, 2002:29-32).


b) Pidana Penjara
         Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
   ada 2 jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana
   penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan
   atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan
   terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) di
   mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya
   wajib untuk tunduk, mentaati dan menjalankan semua peraturan
   tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya
   sama. Adapun perbedaan antara pidana penjara dengan pidana
   kurungan adalah dalam segala hal pidana kurungan lebih ringan
   daripada pidana penjara (Adami Chazawi. 2002:32).
         Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
   (KUHP) menjelaskan bahwa pidana penjara adalah seumur
   hidup atau selama waktu tertentu. Sedangkan dalam ayat (2), (3)
   dan (4), Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek
                                                                    24




   adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut
   ayat (2), pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan
   untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang
   pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana
   seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau
   antara pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam
   hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan
   (concursus), pengulangan (residive) atau karena yang ditentukan
   dalam Pasal 52 dan 52a (L.N. 1958 No. 127) ayat (3), sedangkan
   dalam ayat (4) menjelaskan bahwa pidana penjara selama waktu
   tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.
c) Pidana Kurungan
           Pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara
 yaitu:
   (1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak;
   (2) Mengenal maksimum, maksimum khusus dan minimum
          umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum
          pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu
          dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan
          pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang
          maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana
          penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sedangkan
          maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak
          pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap
          tindak   pidana,   bergantung   dari   pertimbangan     berat
          ringannya tindak pidana yang bersangkutan;
   (3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara
          diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu,
          walaupun untuk narapidana kurungan adalah lebih ringan
          daripada narapidana penjara;
                                                                   25




   (4) Tempat menjalani pidana penjara adalah sama dengan
       tempat menjalani pidana kurungan, walaupun ada sedikit
       perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28);
   (5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku, apabila
       terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan haki
       (setelah        mempunyai      kekuatan         hukum    tetap)
       dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan
       mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa
       memasukkan terpidana kedalam Lembaga Pemasyarakatan.
         Akan tetapi apabila pada saat putusan hakim dibacakan,
   terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan
   sementara, maka putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada
   hari putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (inkarcht van
   gewijsde zaak) (Adam Chazawi, 2002:38-39).


d) Pidana Denda
         Pidana denda diancam pada banyak jenis pelanggaran
   (Buku III) baik secara alternatif dari pidana kurungan maupun
   berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan
   ringan   maupun       kejahatan   culpa,   pidana    denda   sering
   diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sedangkan
   bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang diancam dengan
   pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun
   berdiri sendiri.
         Adapun beberapa keistimewaan tertentu dari pidana
   denda, jika di bandingkan dengan jenis-jenis lain dalam
   kelompok pidana pokok, keistimewaan itu adalah:
   (1) Pelaksanaan pidana denda tidak menutup kemungkinan
       dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal
       pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak
       bisa terjadi;
                                                               26




   (2) Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani
       pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat
       (2));
   (3) Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum
       umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang
       menurut Pasal 30 ayat (1) adalah tiga rupiah tujuh puluh
       lima sen. Sedangkan maksimum khususnya ditentukan pada
       masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan,
       yang dalam hal ini sama dengan jenis lain dari kelompok
       pidana pokok (Adam Cahzawi, 2002:40-41).


e) Pidana Tutupan
        Pidana tutupan ditambahkan kedalam Pasal 10 Kitab
   Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-
   Undang Nomor 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana
   tertuan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyataka bahwa, dalam
   mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam
   dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang
   patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada
   ayat (2) dinyatakan bahwa, pidana tutupan tidak dijatuhkan
   apabila     perbuatan   yang merupakan   kejahatan itu,   cara
   melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah
   sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat, bahwa pidana
   penjara adalah lebih tepat. Tempat dan menjalani pidana tutupan
   dan segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undang-
   Undang Nomor 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam
   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, yang dikenal
   dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan (Adam
   Chazawi, 2002:42).
                                                                    27




2) Jenis-Jenis Pidana Tambahan
   a) Pidana Pencabutan Hak-hak Tertentu
             Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki
       seseorang   yang    dapat   mengakibatkan   kematian   perdata
       (burgerlijke daad) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). Undang-
       Undang hanya memberikan kepada negara wewenang (melalui
       alat/lembaganya) untuk melakukan pencabutan hak tertentu saja,
       yang menurut Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
       Pidana (KUHP), hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah:
       (1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang
           tertentu;
       (2) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
       (3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan
           berdasarkan aturan-aturan umum;
       (4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas
           penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas,
           pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan
           anak sendiri;
       (5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian
           atau pengampuan atas anak sendiri;
       (6) Hak menjalankan mata pencaharian.
             Hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, sifatnya
       tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu
       saja, kecuali bila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara
       seumur hidup atau pidana mati. Pasal 38 menentukan tentang
       lamanya waktu bila hakim menjatuhkan juga pidana pencabutan
       hak-hak tertentu, yaitu:
       (1) Dalam hal pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya
           pencabutan seumur hidup;
                                                                  28




   (2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau
       kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan
       paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
   (3) Dalam hal denda lamanya pencabutan paling sedikit dua
       tahun dan paling banyak lima tahun (Adam Chazawi,
       2002:44).


b) Pidana Perampasan Barang Tertentu
         Perampasan      barang   sebagai    suatu   pidana     hanya
   diperkenankan      atas   barang-barang   tertentu   saja,   tidak
   diperkenankan untuk semua barang. Undang-Undang tidak
   mengenal perampasan untuk semua kekayaan, barang yang
   dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, ada 2 jenis (Pasal
   39), yaitu:
   (1) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan
       (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan corpora
       delictie, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan
       uang, surat cek palsudari kejahatan pemalsuan surat;
   (2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan,
       yang disebut dengan instrumenta delictie, misalnya pisau
       yang digunakan dalam         kejahatan pembunuhan atau
       penganiyayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam
       pencurian, dan lai sebagainya.
         Ada 3 prinsip dasar dari pidana perampasan barang
   tertentu, ialah:
   (1) Hanya diancam dan dapat dijatuhkan terhadap 2 jenis
       barang tersebut dalam Pasal 39 itu saja;
   (2) Hanya diancam dan dapat dijatuhkan oleh hakim pada
       kejahatan saja, dan tidak pada pelanggaran, kecuali pada
       beberapa tindak pidana pelanggaran, misalnya Pasal: 502,
       519, 549 (jenis pelanggaran);
                                                                            29




                (3) Hanya diancam dan dapat dijatuhkan oleh hakim atas
                    barang-barang milik terpidana saja. Kecuali ada beberapa
                    ketentuan : (a) yang menyatakan secara tegas terhadap
                    barang yang bukan milik terpidana (Pasal 205 bis), maupun
                    (b) tidak secara tegas menyebutkan terhadap barang milik
                    terpidana atau bukan (misalnya Pasal: 275, 205, 519)
                    (Adam Chazawi, 2002:49-50).


            c) Pidana Pengumuman Putusan Hakim
                     Pidana     pengumuman     putusan   hakim    dalam     hal
                diperintahkan   supaya   putusan   diumumkan     maka     harus
                diterapkan cara melaksanakan perintah tersebut dan jumlah
                biaya pengumuman yang harus ditanggung oleh terpidana.
                Namun, apabila biaya pengumuman itu tidak dibayar oleh
                terpidana maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk
                pidana denda (vide Pasal 100 Rancangan KUHP). Kecuali itu,
                dalam putusan dapat ditetapkan kewajiban mengganti kerugian
                yang harus dibayar terpidana kepada korban atau ahli warisnya.
                Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka berlaku
                ketentuan pidana penjara pengganti untuk dipidana denda (vide
                Pasal 101 Rancangan KUHP) (Bambang Waluyo, 2000:23).


4.   Tinjauan tentang Tindak Pidana Hak Cipta
     a. Pengertian tindak pidana Hak Cipta
              UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak
        Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu
        pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas
        dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah
        dituangkan dalam wujud tetap. Perlindungan hukum terhadap pemegang
        Hak Cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang
        lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang
                                                                           30




   ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Menurut UUHC, hak cipta adalah hak
   eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau
   memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak
   mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-
   undangan yang berlaku.
         Pengertian “mengumumkan atau memperbanyak” adalah termasuk
   kegiatan        menterjemahkan,       mengadaptasi,       mengaransemen,
   mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor,
   memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam
   dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.
   Dengan begitu, setiap perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak untuk
   mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan dapat dikategorikan
   sebagai tindak pidana hak cipta. Saat ini, UUHC mengatur bahwa tindak
   pidana hak cipta adalah delik biasa. Hal ini sebenarnya sesuai dengan
   sifat utama dari hukum pidana, yaitu bahwa pelaksanaannya tidak
   digantungkan pada persetujuan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan
   oleh suatu tindak pidana, melainkan diserahkan kepada aparat penegak
   hukum untuk menentukan apakah dan sampai dimanakah hukum pidana
   akan dilaksanakan, dengan mempergunakan kepentingan publik sebagai
   ukuran (Prodjodikoro, 1981). Delik biasa berbeda dengan delik aduan
   yang pelaksanaan hukum pidananya bergantung pada pengaduan dari
   pihak yang dirugikan oleh suatu tindak pidana.


b. Unsur Pelanggaran Tindak Pidana Hak Cipta
         Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta berupa pengambilan,
  pengutipan, perekaman, pernyataan dan pengumuman sebagian atau
  seluruh     ciptaan   orang   lain   dengan   cara     apapun   tanpa   izin
  pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau
  melanggar perjanjian. Unsur-unsur pelanggaran hak cipta berdasarkan
  rumusan Pasal 72 ayat (l), (2), (3) dan Pasal 73 ayat (I) UU No.19 Tahun,
  2002 adalah:
                                                                     31




1) Barang siapa, baik manusia ataupun badan hukum atau koorporasi;
2) Dengan sengaja.;
3) Unsur tanpa hak,
4) Unsur perbuatan, dapat diklasifikasikan dalam bentuk mengumumkan
  dan unsur memperbanyak;
5) Hak cipta.
       Urgensi perlindungan hak cipta adalah bahwa HKl rnerupakan juga
bentuk pengakuan hak asasi manusia sebagaimana tertuang pada Pasal 27
ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia Perlindungan dan
penegakan hukum HKT ditujukan untuk memacu penemuan baru di
bidang teknologi dan untuk memperlancar alih serta penyebaran teknologi,
dan pengguna pengetahuan tentang teknoJogi dan dilakukan dengan cara
yang menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan
antara hak dan kewajiban.
                                                                        32




                      B. KERANGKA PEMIKIRAN




             Tindak Pidana Hak              Pasal 72 ayat (2) Undang-
                   Cipta                    Undang Nomor: 19 Tahun
                                             2002 tentang Hak Cipta

                 Pasal 193 Jo. 183
                     KUHAP



Dua Alat Bukti                       Keyakinan
  yang Sah                            Hakim
   Putusan



                 Pertimbangan
                    Hakim


             Pasal 197 ayat (1)
            Huruf D dan Huruf F
                  KUHAP


     Putusan Mahkamah Agung Nomor:
           2152 K/Pid.Sus/2009



             Gambar 1. Alur Kerangka Pemikiran
                                                                            33




Keterangan:


       Dalam kasus tindak pidana Hak Cipta yang dilakukan oleh terdakwa
IWAN SETIAWAN yang mana telah diatur dalam Pasal Pasal 72 ayat (2)
Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Mahkamah Agung
telah menyatakan bahwa terdakwa IWAN SETIAWAN terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Hak Cipta.
       Sebelum menjatuhkan putusannya Mahkamah Agung terlebih dulu
mencermati Pasal 193 jo. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) yang menjelaskan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan
pemidanaan harus berdasar pada sedikitnya dua alat bukti yang sah maka Hakim
memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang benar terbukti telah melakukan
perbuatan pidana tersebut. Barang bukti dalam perkara tindak pidana Hak Cipta
yang dilakukan oleh terdakwa IWAN SETIAWAN adalah 2.153 (dua ribu seratus
lima puluh tiga) eksemplar buku Ensiklopedia Al Quran pengarang Prof. Dr.
Wahbah Zuhaili dkk Penerbit CV. Gema Insani, 422 (empat ratus dua puluh dua)
eksemplar hard cover Ensiklopedia Al Quran, 1 (satu) lembar bukti pembelian
buku Ensiklopedia Al Quran dari toko Buku Pustaka Amani, 1 (satu) eksemplar
buku Ensiklopedia Al Quran pengarang Prof. Dr. Wahbah Zuhailin dkk penerbit
CV. Gema Insani Press Press, dan 1 (satu) eksemplar buku pintar Al Quran Seven
In One penerbit PT. ALMAHIRA.
       Setelah mencermati Pasal 193 jo. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) maka Mahkamah Agung mempertimbangkan segala
sesuatu yang menjadi dasar pemidanaan dengan memperhatikan Pasal 197 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikhususkan pada huruf d
dan f, yaitu dengan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan
keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang
menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa dan menggunakan pasal peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal
                                                                         34




peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai
keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
      Dalam putusannya Nomor: 2152 K/Pid.Sus/2009 Mahkamah Agung
memberikan putusan yang benar dan cermat yang didasarkan pada ketentuan
Pasal 197 ayat (1) khususnya huruf d dan f Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP).
                                        BAB III
                   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


                                A. HASIL PENELITIAN
PENERAPAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF D DAN HURUF F KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM HAL HAKIM
MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PADA PERKARA TINDAK
PIDANA HAK CIPTA NOMOR: 2152 K/PID.SUS/2009
   Untuk membahas penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam hal hakim menjatuhkan putusan
pemidanaan pada perkara tindak pidana hak cipta Nomor: 2152 K/Pid.Sus/2009,
berikut disajikan hasil penelitian sebagai berikut:
   1. Kasus Posisi
               Pada bulan Desember 2007 Iwan Setiawan telah mencetak dan
       memperbanyak kitab AI-Quran dengan terjemahan dan tafsir dari bahasa Arab
       yang ditulis oleh Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, Dkk. Penerbit Darul Fikr
       Damaskus Suriah ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Ensiklopedia Al
       Quran tidak ada ijin tertulis dari pihak yang berhak yakni penerbit Darul Fikr
       Damaskus Suriah. Iwan Setiawan memperbanyak AI-Quran terjemahan
       dengan judul Ensiklopedia Al Quran, berisi AI-Quran terjemah serta tafsir
       ringkas yang merupakan karya dari Prof. Wahbah Zuhaili, Dkk. Ensiklopedia
       Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir dalam bahasa Indonesia yang dicetak
       dan diperbanyak oleh CV. Gema Insani Press telah disalahgunakan oleh Iwan
       Setiawan dengan cara mengedarkan melalui internet pada sekitar bulan
       Desember 2007 dan majalah Hidayatullah serta Surat Kabar Harian Republika
       pada sekitar bulan Januari 2008 tanpa ada ijin dari Darul Fikr untuk
       memperoleh keuntungan sendiri. Akibat perbuatan Iwan Setiawan tersebut
       PT. Almahira selaku pihak yang telah mendapat lisensi dari penerbit Darul
       Fikr Damaskus Suriah menderita kerugian, sehingga M. Abdul Ghoffar selaku

                                           35
                                                                            36




   Direktur PT. Almahira melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak
   yang berwajib untuk diproses sesuai hukum. Setelah mendapat laporan dari
   M. Abdul Ghoffar Polda Metro Jaya langsung melakukan pemeriksaan dan
   penggeledahan terhadap Iwan Setiawan, dari pemeriksaan terhadap Iwan
   Setiawan Polda Metro Jaya menemukan barang bukti yang dapat dijadikan
   untuk mengadili Iwan Setiawan.


2. Identitas Terdakwa
   Nama                        : IWAN SETIAWAN;
   Tempat Lahir                : Cirebon;
   Umur/Tanggal Lahir          : 43 Tahun/06 September 1966;
   Jenis Kelamin               : Laki-laki;
   Kebangsaan                  : Indonesia;
   Tempat Tinggal              : Jl. Ir. H. Juanda Km. 3 Kota Depok, Propinsi
                                Jawa Barat atau Kompleks Gema Insani A.2
                                Sugutamu Rt 10 Rw 21, Kelurahan Bakti Jaya,
                                Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Propinsi
                                Jawa Barat;
   Agama                       : Islam;
   Pekerjaan                   : Direktur Gema Insani Press.


3. Surat Dakwaan
   KESATU:
           Bahwa ia terdakwa Iwan Setiawan pada hari dan tanggal serta jam
   yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2007 atau
   setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di kantor CV.
   Gema Insani Press Jalan Ir. H. Juanda Km. 3 Kota Depok, atau setidak-
   tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
   Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara
                                                                           37




ini, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), perbuatan
tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
       Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa telah mencetak dan
memperbanyak kitab AI-Quran dengan terjemahan dan tafsir dari bahasa Arab
yang ditulis oleh Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, Dkk. Penerbit Darul Fikr
Damaskus Suriah ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Ensiklopedia Al
Quran tidak ada ijin tertulis dari pihak yang berhak yakni penerbit Darul Fikr
Damaskus Suriah.
       Bahwa pihak penerbit Darul Fikr Damaskus Suriah selaku pemegang
hak cipta dari kitab AI-Quran dengan terjemahan dan tafsir dari bahasa Arab
yang ditulis oleh Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, Dkk. telah memberikan ijin secara
tertulis kepada PT. Almahira pada tanggal 28 Agustus 2007 (perjanjian awal
28 Mei 2007) sebagai pemegang lisensi untuk menterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia serta menerbitkan dan memasarkan Al-Mausuah AI-
Quranniyah AIMuyassarah karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, Dkk. tersebut.
       Bahwa terdakwa memperbanyak AI-Quran terjemahan dengan judul
Ensiklopedia Al Quran, berisi AI-Quran terjemah serta tafsir ringkas yang
merupakan karya dari Prof. Wahbah Zuhaili, Dkk.
       Bahwa Ensiklopedia Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir dalam
bahasa Indonesia yang dicetak dan diperbanyak oleh CV. Gema Insani Press
tersebut lalu oleh Terdakwa diumumkan dan diedarkan melalui internet pada
sekitar bulan Desember 2007 dan majalah Hidayatullah serta Surat Kabar
Harian Republika pada sekitar bulan Januari 2008;
       Terdakwa dalam mengumumkan dan memperbanyak AI-Quran
terjemahan dengan judul Ensiklopedia Al Quran, berisi AI-Quran terjemah
serta tafsir ringkas yang merupakan karya Prof. Wahbah Zuhaili, Dkk. tidak
ada ijin tertulis dari pihak penerbit Darul Fikr Damaskus Suriah atau PT.
Almahira selaku pemegang lisensi.
                                                                         38




       Bahwa perbedaan buku yang telah dicetak dan diterbitkan oleh pihak
CV. Gema Insani Press dengan PT. Almahira antara lain pada:
- Sampul depan dan sampul belakang (Cover buku), Judul buku Indonesia;
- Gema Insani Press tidak menyebutkan penerbit asli (Darul Fikr);
- CV. Gema Insani Press tidak menyebutkan Hak Cipta dilindungi oleh
  Undang-undang.
       Persamaan buku yang telah dicetak dan diterbitkan oleh CV. Gema
Insani Press dengan PT. Almahira antara lain :
- Dari judul buku Al-Mausuah AI-Quranniyah Al-Muyassarah (ditulis dalam
  bahasa Arab);
- Nama-nama penulis buku yang tertera (Prof.Dr. Wahbah Zuhaili, M.
  Bassam Rusydi Zain, Dr. Wahbi Sulaiman, M. Adnan Salim).
       Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Almahira selaku pihak yang
telah mendapat lisensi dari penerbit Darul Fikr Damaskus Suriah menderita
kerugian, sehingga M. Abdul Ghoffar selaku Direktur PT. Almahira
melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib untuk
diproses sesuai hukum;
       Bahwa petugas Polda Metro jaya yang menerima laporan dari M.
Abdul Ghoffar lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap
Terdakwa dan kantor CV. Gema Insani Press di Jalan Ir. H. Juanda Km.3
Kota Depok. Dimana dari tindakan penggeledahan tersebut petugas berhasil
menyita barang bukti berupa Buku Ensiklopedia AI-Quran sebanyak 2.153
(dua ribu seratus lima puluh tiga) eksemplar dan 422 (empat ratus dua puluh
dua) eksemplar Hard Cover.
       Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur
dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
ATAU
KEDUA:
                                                                          39




         Bahwa ia terdakwa Iwan Setiawan pada hari dan tanggal serta jam
yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2008 atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat Toko Buku Gunung
Agung Depok Plaza Jalan Margonda Raya Kota Depok dan Toko Buku
Gunung Agung Margo City Jalan Margonda Raya No. 358 Kota Depok, atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara
ini, dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual
kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak
terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perbuatan tersebut dilakukan
terdakwa dengan cara sebagai berikut:
         Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya terdakwa telah
memperbanyak AI-Quran terjemahan dengan judul Ensiklopedia Al Quran,
berisi AI-Quran terjemah serta tafsir ringkas yang merupakan karya Prof.
Wahbah Zuhaili, Dkk. tidak ada ijin tertulis dari pihak penerbit Darul Fikr
Damaskus Suriah atau PT. Almahira selaku pemegang lisensi.
         Bahwa terdakwa mengedarkan AI-Quran terjemahan dengan judul
Ensiklopedia Al Quran dari penerbit CV. Gema Insani Press, berisi AI-Quran
terjemah serta tafsir ringkas yang merupakan karya dari Prof. Wahbah Zuhaili,
Dkk dengan cara diumumkan dan diedarkan melalui Internet, Majalah
Hidayatullah dan Surat Kabar Harian Republika pada sekitar bulan Januari
2008 serta menjual kepada umum buku Ensiklopedia Al Quran terbitan CV.
Gema Insani Press tersebut di Toko Buku Gunung Agung Depok Plaza, Toko
Buku Gunung Agung Margo City Depok, dan Toko-toko Buku yang ada di
Jakarta seperti Gramedia, Gunung Agung, Pustaka Amani, serta Menara
Kudus.
         Terdakwa mengedarkan dan menjual kepada umum buku Ensiklopedia
Al Quran terbitan CV. Gema Insani Press di Toko Buku Gunung Agung Plaza
Depok pada tanggal 23 Januari 2008 sebanyak 5 (lima) eksemplar dan
                                                                           40




  mengedarkan atau menjual kepada umum di Toko Buku Gunung Agung
  Margo City Depok pada bulan Januari 2008 sebanyak 11 (sebelas) eksemplar.
          Bahwa perbedaan buku yang telah dicetak dan diterbitkan serta
  diedarkan oleh pihak CV. Gema Insani Press dengan PT. Almahira antara lain
  pada:
  - Sampul depan dan sampul belakang (cover buku), judul buku Indonesia.
  - CV. Gema Insani Press tidak menyebutkan penerbit asli (Darul Fikr).
  - CV. Gema Insani Press tidak menyebutkan Hak Cipta dilindungi oleh
     Undang-undang.
          Persamaan buku yang telah dicetak dan diterbitkan oleh CV.Gema
  Insani Press dengan PT. Almahira antara lain:
  - Dari judul buku AI-Mausuah AI-Quranniyah Al-Muyassarah (ditulis dalam
     bahasa Arab).
  - Nama-nama penulis buku yang tertera (Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, M.
     Bassam Rusydi Zain, Dr. Wahbi Sulaiman, M. Adnan Salim).
          Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Almahira selaku pihak yang
  telah mendapat lisensi dari penerbit Darul Fikr Damaskus Suriah menderita
  kerugian, sehingga M. Abdul Ghoffar selaku Direktur PT. Almahira
  melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib untuk
  diproses sesuai hukum. Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana
  sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik
  Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.




4. Tuntutan Penuntut Umum
          Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
  Depok tanggal 13 Mei 2009 sebagai berikut:
                                                                             41




   a. Menyatakan terdakwa Iwan Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan
     melakukan tindak pidana Hak Cipta sebagaimana diatur dan diancam
     pidana dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
     Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sebagaimana tersebut dalam
     surat dakwaan kedua;
   b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iwan Setiawan dengan pidana
     penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi seluruhnya selama
     terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap
     ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
   c. Menyatakan barang bukti berupa:
     1) 2.153 (dua ribu seratus lima puluh tiga) eksemplar buku Ensiklopedia Al
        Quran pengarang Prof. Dr. Wahbah Zuhaili.dkk. Penerbit CV. Gema
        Insani, dirampas oleh Negara untuk dimanfaatkan kegiatan sosial;
     2) 422 (empat ratus dua puluh dua) eksemplar Hard Cover Ensiklopedia Al
        Quran, dirampas untuk dimusnahkan;
        Dikembalikan kepada terdakwa Iwan Setiawan.
     3) 1 (satu) lembar bukti pembelian buku Ensiklopedia Al Quran dari toko
        Buku Pustaka Amani;
     4) 1 (satu) Eksemplar buku Ensiklopedia Al Quran pengarang Prof. Dr.
        Wahbah Zuhaili. dkk Penerbit CV. Gema Insani Press;
     5) 1 (satu) eksemplar buku Ensiklopedia Al Quran Seven In One penerbit
        PT. ALMAHIRA.
        Dikembalikan pada saksi M. Ghoffar.
   d. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
     10.000,- (sepuluh ribu rupiah).


5. Putusan Pengadilan Negeri Depok
          Membaca       putusan        Pengadilan    Negeri     Depok       No.
   50/Pid.B/2008/PN.Dpk yang amar lengkapnya sebagai berikut :
                                                                           42




  a. Menyatakan terdakwa Iwan Setiawan telah terbukti melakukan perbuatan
    sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan
    Kedua, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana,
    tetapi merupakan perbuatan dalam ruang lingkup hukum perdata;
  b. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts
    vervolging);
  c. Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat terdakwa seperti dalam
    keadaan semula;
  d. Menetapkan barang bukti berupa:
    1) 2.153 (dua ribu seratus lima puluh tiga) eksemplar buku Ensiklopedia Al
       Quran pengarang Prof. Dr. Wahbah Zuhaili.dkk. Penerbit CV. Gema
       Insani;
    2) 422 (empat ratus dua puluh dua) eksemplar Hard Cover Ensiklopedia Al
       Quran;
       Dikembalikan kepada terdakwa Iwan Setiawan.
    3) 1 (satu) lembar bukti pembelian buku Ensiklopedia Al Quran dari toko
       Buku Pustaka Amani.
    4) 1 (satu) eksemplar buku Ensiklopedia Al Quran Seven In One penerbit
       PT. ALMAHIRA.
       Dikembalikan kepada saksi M. Ghoffar.
  e. Membebankan biaya perkara kepada negara.


6. Putusan Mahkamah Agung
  a. Pertimbangan Mahkamah Agung
    1) Menimbang, bahwa Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
        Pidana (KUHAP) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana
        yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari
        pada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat
                                                                   43




   mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali
   terhadap putusan bebas;
2) Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa
   selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk
   membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di
   seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah
   Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan
   permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang
   membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan
   adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;
3) Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah
   ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa
   itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai
   ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
   (KUHAP) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak
   dapat diterima;
4) Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan
   pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang
   dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak
   terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila
   pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari
   segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu
   Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini
   tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar
   pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan
   yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;
5) Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
   Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:
                                                                   44




a) Tidak menerapkan     hukum   atau    menerapkan     hukum     tidak
  sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1)
  huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
  yakni dalam hal:
  - Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak
    memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-
    Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    Bahwa     dalam    pertimbangan     putusannya    tidak   memuat
    keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan
    hanya mengambil bagianbagian yang menguntungkan bagi
    kepentingan      hukum   terdakwa    dan   sama     sekali   tidak
    mempertimbangkan keterangan saksi M. Abdul Ghoffar dan
    keterangan ahli dari Direktorat HAKI Departemen Hukum dan
    HAM RI, Rikson Sitorus, SH. MH.
  - Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak
    mempertimbangkan/mengabaikan keterangan saksi M. Abdul
    Ghoffar dan keterangan Ahli dari Direktorat HAKI Departemen
    Hukum dan HAM RI, Rikson Sitorus, SH. MH. tentang adanya
    Copyright Notice tertanggal 14 April 2008 yang ditandatangani
    oleh CEO of Dar Al Fikr bahwa penerbit Dar Al Fikr Damaskus
    Suria telah memberikan kuasa kepada penerbit PT. Almahira/M.
    Abdul Ghoffar untuk mengambil langkahlangkah hukum yang
    diperlukan terhadap pelanggaran buku Ensiklopedia Al Quran
    karangan Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, Dkk.
  - Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak
    mempertimbangkan/mengabaikan adanya perbuatan Terdakwa
    yang telah menerbitkan, mengedarkan dan menjual buku
    Ensikopedia Al Quran ke toko buku Gunung Agung Plaza
    Depok, Gunung Agung Margo City Depok, dan toko-toko buku
                                                                         45




     atau Grosir buku Gramedia/Gunung Agung, Pustaka Amani serta
     Menara Kudus tanpa ada izin dari pihak Darul Fikr Damaskus
     Suriah.
  - Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak
     mempertimbangkan/mengabaikan adanya bukti surat Copy Right
     Notice tertanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Prof.
     Dr. Wahbah Zuhaili.
  - Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok
     terhadap terdakwa Iwan Setiawan telah menerapkan hukum tidak
     sebagaimana mestinya.
  - Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok
     terhadap terdakwa Iwan Setiawan telah menerapkan hukum tidak
     sebagaimana mestinya, yakni putusan Majelis Hakim tidak
     berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
     Pidana (KUHAP).
b) Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan
  Undangundang sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf
  b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni
  dalam hal:
  - Bahwa berdasarkan Pasal 255 ayat (2) Kitab Undang-Undang
     Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menerangkan; Dalam hal
     suatu     putusan   dibatalkan   karena     cara    mengadili     tidak
     dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah
     Agung tidak bertindak sendiri mengadili sendiri perkara yang
     bersangkutan. Tindakan yang dapat diambil Mahkamah Agung
     dalam hal ini bisa berupa memerintahkan pengadilan yang
     memutus memeriksa bagian yang dibatalkan, maka apabila
     Mahkamah Agung membatalkan putusan perkara yang di kasasi,
     salah     satu   kemungkinan     tindakan    yang    dapat      diambil
                                                          46




  memerintahkan pengadilan       yang memutus perkara   yang
  bersangkutan untuk memeriksa dan memutus kembali mengenai
  bagian yang dibatalkan.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok terhadap terdakwa
  Iwan Setiawan telah salah dalam cara mengadili tidak
  melaksanakan ketentuan Undang-undang, sehingga tidak dapat
  dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal demi hukum,
  karena tidak memuat pasal peraturan perundang-undangan yang
  menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan
  perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan,
  disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
  terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 179 ayat (1) huruf f
  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok terhadap terdakwa
  Iwan Setiawan telah salah dalam cara mengadili tidak
  melaksanakan ketentuan Undang-undang, yakni tidak memuat
  pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
  pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-
  undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan sebagaimana
  dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang
  Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok
  terhadap terdakwa Iwan Setiawan telah salah dalam cara
  mengadili tidak melaksanakan ketentuan Undang-undang, yakni
  putusan Majelis Hakim tidak berdasarkan Pasal 183 Kitab
  Undang-Undang Hukum Acara Pidna (KUHAP); dengan tidak
  mempertimbangkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah,
  keterangan ahli di bawah sumpah keterangan terdakwa serta
  bukti surat yang diajukan di persidangan.
                                                                     47




   c) Dalam hal Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya
      sebagaimana diatur dalam pasal 253 ayat (1) huruf c Kitab Undang-
      Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni dalam hal:
      - Bahwa Pengadilan Negeri Depok telah melampaui batas
         wewenangnya, yakni telah melepaskan terdakwa Iwan Setiawan
         dari segala tuntutan hukum, meskipun terdakwa Iwan Setiawan
         berdasarkan fakta persidangan jelas-jelas telah melanggar Pasal
         72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
         Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sebagaimana surat dakwaan
         kedua Jaksa Penuntut Umum.
      - Bahwa dalam pertimbangan putusannya Hakim sependapat
         dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa
         IWAN SETIAWAN telah terbukti melanggar pasal 72 ayat (2)
         Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
         tentang Hak Cipta, oleh karenanya terdakwa Iwan Setiawan telah
         terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan
         pertanggungjawaban sesuai perbuatannya tersebut.
6) Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
   berpendapat: Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, Judex
   Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai
   berikut:
   - Bahwa tindakan terdakwa memperbanyak Al Quran terjemahan
      bahasa Arab yang ditulis oleh Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, Dkk.
      dengan penerbit Darul Fikr Damaskus Suriah ke dalam bahasa
      Indonesia dengan judul Eksiklopedia Al Quran tanpa izin terlebih
      dahulu secara tertulis dari yang berhak yaitu penerbit yang telah
      memberi izin kepada PT. Almahira Al Suriah mengakibatkan PT.
      Almahira yang telah mendapat lisensi dari penerbit Darul Fikr
      Damaskus Suriah menderita kerugian.
                                                                      48




    - Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 72 ayat (2)
      Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
      tentang Hak Cipta.
7) Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung
    akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang
    meringankan;
    Hal-hal yang memberatkan:
    - Perbuatan terdakwa telah merugikan negara, pencipta, pemegang
      hak cipta serta pihak Almahira.
    - Terdakwa tidak merasa menyesal.
    Hal-hal yang meringankan:
    - Terdakwa belum pernah dihukum.
    - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
8) Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas
    Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri
    Depok Nomor: 50/Pid.B/2009/PN.Dpk tanggal 15 Juli 2009 tidak
    dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan
    Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut;
9) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut
    Umum dikabulkan dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi
    hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal
    222 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP));
10) Memperhatikan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor
    19 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-
    Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
    1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
    5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3
    Tahun   2009    serta   peraturan   perundang-undangan    lain   yang
    bersangkutan.
                                                                       49




b. Putusan Mahkamah Agung
  1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut
    Umum Pada Kejaksaan Negeri Depok tersebut;
  2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 50/Pid.B/2009/
    PN.Dpk tanggal 15 Juli 2009;
  3. Menyatakan terdakwa Iwan Setiawan telah terbukti secara sah dan
    meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Hak Cipta;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iwan Setiawan dengan pidana
    penjara selama 1 (satu) tahun;
  5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Iwan Setiawan sebesar
    Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila
    pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
    selama 2 (dua) bulan;
  6. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
  7. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya
    dari pidana yang dijatuhkan;
  8. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2.153 (dua ribu seratus lima puluh tiga) eksemplar buku Ensiklopedia
       Al Quran pengarang Prof. Dr. Wahbah Zuhaili.dkk. Penerbit CV.
       Gema Insani, dirampas oleh Negara untuk dimanfaatkan kegiatan
       sosial;
    - 422 (empat ratus dua puluh dua) eksemplar Hard Cover Ensiklopedia
       Al Quran, dirampas untuk dimusnahkan;
    - 1 (satu) lembar bukti pembelian buku Ensiklopedia Al Quran dari
       toko Buku Pustaka Amani;
    - 1 (satu) Eksemplar buku Ensiklopedia Al Quran pengarang Prof. Dr.
       Wahbah Zuhaili.dkk penerbit CV. Gema Insani Press Press;
    - 1 (satu) eksemplar buku pintar Al Quran Seven In One penerbit PT.
       Almahira;
                                                                               50




             dikembalikan kepada Saksi M. Ghoffar.
          7. Membebankan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk
             membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,-
             (dua ribu lima ratus rupiah).


                                  B. PEMBAHASAN
       Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam
hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses
penegakan hukum dalam menciptakan ketertiban hukum yang diharapkan oleh
masyarakat luas dilakukan dengan cara memberantas tindak pidana yang sering
terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh ialah putusan hakim dalam
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, putusan hakim tersebut
dimaksudkan agar orang yang melakukan tindak pidana mempertanggungjawabkan
perbuatanya dan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang
telah dilakukannya.
       Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus benar-benar jujur dan adil
tidak berat sebelah atau berlaku curang. Selain itu hakim dalam memutus suatu
perkara memiliki kebebasan karena kedudukan hakim secara konstitusional dijamin
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 yang berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah
yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan
pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, harus juga diadakan jaminan dalam
undang-undang tentang kedudukan para hakim. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri
dari negara hukum itu sendiri yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas,
tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif.
       Hakim merupakan penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke
pengadilan, dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki pertimbangan-
pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan hakim yang dimaksud adalah disamping
                                                                               51




berdasarkan pada pasal-pasal yang diterapkan terhadap terdakwa, juga didasarkan
atas keyakinan hakim dan kebijaksanaan hakim itu sendiri.
        Pokok pembahasan yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh penulis dalam
penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:
1.   Penerapan Pasal 197 Ayat (1) Huruf D dan Huruf F Kitab Undang-Undang
     Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Hal Hakim Menjatuhkan Putusan
     Pemidanaan Pada Perkara Tindak Pidana Hak Cipta Nomor : 2152
     K/Pid.Sus/2009
            Ketentuan mengenai putusan pengadilan ialah tentang isi yang harus
     terkandung dalam putusan. Artinya putusan pengadilan harus memuat
     pernyataan-pernyataan yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-
     Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 197 Kitab Undang-Undang
     Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai formalitas yang harus
     dipenuhi suatu putusan hakim, dimana pasal tersebut hanya merupakan syarat
     terhadap putusan pemidanaan, pembebasan, dan pelepasan dari segala tuntutan
     hukum. Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
     (KUHAP) berbunyi sebagai berikut yaitu surat putusan pemidanaan memuat:
     a. Kepala Putusan: DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG
       MAHA ESA;
     b. Identitas terdakwa;
     c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
     d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan
       beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi
       dasar penentuan kesalahan terdakwa;
     e. Tuntutan pidana Penuntut Umum;
     f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau
       tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum
       dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
     g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis;
                                                                           52




h. Pernyataan kesalahan terdakwa;
i. Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti;
j. Penjelasan tentang surat palsu;
k. Perintah penahanan, tetap dalam tahanan atau pembebasan;
l. Hari dan tanggal putusan, Nama Penuntut Umum, Hakim yang memutus, dan
   Panitera.
        Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) khususnya huruf d dan huruf f menjelaskan mengenai pertimbangan
yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang
diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan
terdakwa serta pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan
meringankan terdakwa. Huruf d Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pertimbangan yang disusun secara
ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari
pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
        Hakim dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan memiliki
pertimbangan mengenai suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa,
pertimbangan hakim dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pertimbangan yang
bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan
yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis
yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan
sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, hal-hal yang dimaksud antara
lain:
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
b. Keterangan terdakwa;
c. Keterangan saksi;
d. Barang bukti;
                                                                            53




e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.
Sedangkan mengenai pertimbangan yang bersifat non yuridisnya adalah:
a. Latar belakang terdakwa;
b. Akibat perbuatan terdakwa;
c. Kondisi diri terdakwa;
d. Agama terdakwa;
       Berdasar pada hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam
menjatuhkan    putusannya     Hakim   harus   obyektif   dan   cermat   dalam
memperhatikan kesalahan terdakwa, yaitu dengan memperhatikan beberapa hal
yang telah disebutkan diatas. Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan pula bahwa pertimbangan Hakim
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh
Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam
putusan. Dalam     putusan Mahkamah Agung Nomor: 2152 K/Pid.Sus/2009
dijelaskan mengenai pertimbangan Hakim yang menyebutkan bahwa fakta-fakta
yang ada dalam putusan tersebut adalah penjelasan mengenai perbuatan tindak
pidana yang dilakukan oleh terdakwa Iwan Setiawan dalam tindak pidana Hak
Cipta. Fakta yang diperoleh dalam sidang pengadilan adalah:
a. Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana menerbitkan, mengedarkan dan
  menjual buku Ensikopedia Al Quran ke toko buku Gunung Agung Plaza
  Depok, Gunung Agung Margo City Depok, dan toko-toko buku atau Grosir
  buku Gramedia, Gunung Agung, Pustaka Amani serta Menara Kudus, tanpa
  ada izin terlebih dahulu dari pihak Darul Fikr Damaskus Suriah, dan mengirim
  surat tertanggal 07 April 2008 Nomor GIP-060020408 melalui Manager
  Penerbitan kepada toko-toko buku dan Grosir buku agar tetap mengedarkan
  atau menjual buku Ensiklopedia Al Quran terbitan CV. Gema Insani Press;
b. Terdakwa Iwan Setiawan berdasarkan fakta persidangan jelas-jelas telah
  melanggar Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
  Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
                                                                           54




       Berdasarkan penguraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim harus dapat
menjelaskan secara rinci fakta-fakta tersebut, bukan semata-mata hanya uraian
deskriptif, tetapi juga harus dipertimbangkan secara argumentatif. Selanjutnya
hal yang dilakukan oleh hakim yaitu memeriksa alat bukti yang telah dihadirkan
di persidangan. Mengenai alat bukti atau barang bukti yang diperoleh dari
pemeriksaan sidang pengadilan tersebut adalah:
- 2.153 (dua ribu seratus lima puluh tiga) eksemplar buku Ensiklopedia Al
  Quran pengarang Prof. Dr. Wahbah Zuhaili.dkk. Penerbit CV. Gema Insani,
  dirampas oleh Negara untuk dimanfaatkan kegiatan sosial;
- 422 (empat ratus dua puluh dua) eksemplar Hard Cover Ensiklopedia Al
  Quran, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian buku Ensiklopedia Al Quran dari toko Buku
  Pustaka Amani;
- 1 (satu) Eksemplar buku Ensiklopedia Al Quran pengarang Prof. Dr. Wahbah
  Zuhaili.dkk penerbit CV. Gema Insani Press Press;
- 1 (satu) eksemplar buku pintar Al Quran Seven In One penerbit PT.
  ALMAHIRA.
  Dikembalikan kepada Saksi M. Ghoffar.
       Uraian fakta dan keadaan beserta alat bukti sebagaimana tersebut dan
terurai di atas dalam pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan
kesalahan terdakwa ialah seperti yang telah dijelaskan dalam huruf d Pasal 197
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang
menyatakan bahwa terdakwa Iwan Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan
telah melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan kepadanya.
       Huruf f Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) yang menjelaskan mengenai pasal peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang
                                                                           55




memberatkan dan meringankan terdakwa. Berdasar penjelasan tersebut diatas
maka dapat dipaparkan mengenai hal tersebut sebagai berikut:
a. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan
        Pada perkara pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh terdakwa
  Iwan Setiawan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor: 2152
  K/Pid.Sus/2009 menggunakan telah menerapkan pasal peraturan perundang-
  undangan yang menjadi dasar pemidanaan untuk menjerat terdakwa.
  Penentuan penggunaan pasal pemidanaan yang digunakan oleh Mahkamah
  Agung tersebut adalah Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun
  2002, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8
  Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah
  diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua
  dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-
  undangan lain yang bersangkutan.
        Dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
  terdakwa Iwan Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
  melakukan tindak pidana Hak Cipta dan dijatuhi dengan hukuman pidana
  penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-
  (lima puluh juta rupiah). Dari uraian penjelasan pasal yang menjadi
  pemidanaan diatas maka dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung telah
  menggunakan pasal perundang-undangan sebagaimana mestinya. Penggunaan
  pasal peraturan perundang-undangan secara tepat bertujuan agar putusan yang
  dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dapat memberikan efek jera bagi terdakwa
  dan penetapan hukuman yang sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang
  telah dilakukan adalah untuk menunjukan bahwa Mahkamah Agung selalu
  menjunjung tinggi keadilan.
b. Mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman
        Berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak hanya
  didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan obyektif
                                                                        56




yang diperoleh disekitar kehidupan sosial terdakwa yang ditinjau dari segi
sosiologis dan psikologis.
     Keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa seperti sifat-
sifat yang jahat maupun yang baik dari terdakwa seperti yang dijelaskan
dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman dimana hal tersebut merupakan suatu keharusan yang
perlu dimuat dalam surat putusan pemidanaan. Hal-hal yang meringankan dan
memberatkan pidana yang tercantum pada Pasal 134 (Pasal 113) dan Pasal
136 (Pasal 115) naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) baru. Seperti halnya dalam kasus pelanggaran Hak Cipta yang
dilakukan oleh Iwan Setiawan dalam putusan Nomor: 2152 K/Pid.Sus/2009
Mahkamah      Agung    telah   benar-benar   memperhatikan   hal-hal   yang
memberatkan dan meringankan terdakwa dalam persidangan dari hal-hal yang
memberatkan dan meringankan yang diperhatikan oleh Mahkamah Agung
adalah sebagai:
Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan terdakwa telah merugikan negara, pencipta, pemegang hak cipta
  serta pihak Almahira;
- Terdakwa tidak merasa menyesal.
Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
     Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) khususnya huruf d dan huruf f dalam Putusan Mahkamah Agung
Nomor: 2152 K/Pid.Sus/2009 mengenai tindak pidana penipuan dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan terdakwa Iwan Setiawan
telah diterapkan secara benar dan cermat. Jadi Mahkamah Agung dalam
menjatuhkan putusannya, dalam hal ini putusan Nomor: 2152 K/Pid.Sus/2009
telah sesuai dengan Ketentuan yang dimuat dalam 197 ayat (1) Kitab Undang-
                                                                              57




       Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya huruf d dan huruf f, yaitu
       dengan didasarkan pada pertimbangan hakim, fakta, keadaan, alat bukti, dan
       pasal peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang meringankan dan
       memberatkan.


2.   Akibat Hukum Apabila Ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf D dan
     Huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tidak
     Dipenuhi Secara Cermat dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan pada
     perkara Tindak Pidana Hak Cipta Nomor: 2152 K/Pid.Sus/2009
           Suatu putusan pemidanaan hendaknya berdasarkan pada pasal peraturan
     perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan sebagaimana mestinya
     sehingga dapat terciptanya suatu hukum yang adil dan benar. Dalam perkara
     tindak pidana pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh terdakwa Iwan
     Setiawan dalam putusan Nomor: 2152 K/Pid.Sus/2009 Mahkamah Agung telah
     mempertimbangkan mengenai      hal-hal   yang membatalkan putusan dari
     Pengadilan Negeri Depok. Adapun beberapa pertimbangan yang menjadi alasan
     Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok
     Nomor : 50/PID.B/2009/ PN.DPK, yaitu:
     a. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak
       menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya
       sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang
       Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni dalam hal:
       1) Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak memenuhi
          ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara
          Pidana (KUHAP).
          Bahwa dalam pertimbangan putusannya tidak memuat keseluruhan fakta-
          fakta yang terungkap di persidangan dan hanya mengambil bagian-bagian
          yang menguntungkan bagi kepentingan hukum terdakwa dan sama sekali
          tidak mempertimbangkan keterangan saksi M. Abdul Ghoffar dan
                                                                        58




    keterangan ahli dari Direktorat HAKI Departemen Hukum dan HAM RI,
    Rikson Sitorus, SH. MH.
  2) Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak
    mempertimbangkan/mengabaikan keterangan saksi M. Abdul Ghoffar dan
    keterangan Ahli dari Direktorat HAKI Departemen Hukum dan HAM RI,
    Rikson Sitorus, SH. MH. tentang adanya Copyright Notice tertanggal 14
    April 2008 yang ditandatangani oleh CEO of Dar Al Fikr bahwa penerbit
    Dar Al Fikr Damaskus Suria telah memberikan kuasa kepada penerbit PT.
    Almahira/M. Abdul Ghoffar untuk mengambil langkahlangkah hukum
    yang diperlukan terhadap pelanggaran buku Ensiklopedia Al Quran
    karangan Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, Dkk.
  3) Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak
    mempertimbangkan/mengabaikan adanya perbuatan Terdakwa yang telah
    menerbitkan, mengedarkan dan menjual buku Ensikopedia Al Quran ke
    toko buku Gunung Agung Plaza Depok, Gunung Agung Margo City
    Depok, dan toko-toko buku atau Grosir buku Gramedia/Gunung Agung,
    Pustaka Amani serta Menara Kudus tanpa ada izin dari pihak Darul Fikr
    Damaskus Suriah.
  4) Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak
    mempertimbangkan/mengabaikan adanya bukti surat Copy Right Notice
    tertanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Wahbah
    Zuhaili.
  5) Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok terhadap
    Terdakwa Iwan Setiawan telah menerapkan hukum tidak sebagaimana
    mestinya, yakni putusan Majelis Hakim tidak berdasarkan Pasal 183 Kitab
    Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
b. Menimbang, bahwa dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut
  ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf
  b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni dalam hal:
                                                                     59




1) Bahwa berdasarkan Pasal 255 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum
  Acara Pidana (KUHAP) yang menerangkan; Dalam hal suatu putusan
  dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan
  undang-undang, Mahkamah Agung tidak bertindak sendiri mengadili
  sendiri perkara yang bersangkutan. Tindakan yang dapat diambil
  Mahkamah Agung dalam hal ini bisa berupa memerintahkan pengadilan
  yang memutus memeriksa bagian yang dibatalkan, maka apabila
  Mahkamah Agung membatalkan putusan perkara yang di kasasi, salah satu
  kemungkinan tindakan yang dapat diambil memerintahkan pengadilan
  yang memutus perkara yang bersangkutan untuk memeriksa dan memutus
  kembali mengenai bagian yang dibatalkan.
2) Bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok terhadap terdakwa Iwan
  Setiawan telah salah dalam cara mengadili tidak melaksanakan ketentuan
  undang-undang, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dan harus
  dinyatakan batal demi hukum, karena tidak memuat pasal peraturan
  perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan
  pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari
  putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
  Terdakwa, sebagaimana ketentuan pasal 179 ayat (1) huruf f Kitab
  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3) Bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok terhadap terdakwa Iwan
  Setiawan telah salah dalam cara mengadili tidak melaksanakan ketentuan
  Undang-undang, yakni tidak memuat pasal peraturan perundang-undangan
  yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan
  perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan sebagaimana
  dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara
  Pidana (KUHAP).
4) Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok terhadap
  terdakwa Iwan Setiawan telah salah dalam cara mengadili tidak
                                                                              60




     melaksanakan ketentuan undang-undang, yakni putusan Majelis Hakim
     tidak berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
     (KUHAP); dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi di
     bawah sumpah, keterangan ahli di bawah sumpah keterangan terdakwa
     serta bukti surat yang diajukan di persidangan.
c. Menimbang,     bahwa    dalam   hal     Pengadilan   telah   melampaui   batas
   wewenangnya sebagaimana diatur dalam pasal 253 ayat (1) huruf c Kitab
   Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni dalam hal:
   1) Bahwa Pengadilan Negeri Depok telah melampaui batas wewenangnya,
     yakni telah melepaskan terdakwa Iwan Setiawan dari segala tuntutan
     hukum, meskipun terdakwa Iwan Setiawan berdasarkan fakta persidangan
     jelas-jelas telah melanggar Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik
     Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sebagaimana surat
     dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
   2) Bahwa dalam pertimbangan putusannya Hakim sependapat dengan
     dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa Iwan Setiawan
     telah terbukti melanggar Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik
     Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, oleh karenanya
     terdakwa Iwan Setiawan telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan
     dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai perbuatannya tersebut.
       Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung
tersebut diatas dijelaskan bahwa dalam putusannya Nomor: 2152 K/Pid.Sus/2009
menjelaskan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Depok berisikan hal-hal
yang bertentangan satu sama lain, yaitu:
1. Tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-
   Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
          Pertimbangan dalam putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis
   Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat
   (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana
                                                                           61




   dalam pertimbangan putusannya tidak memuat keseluruhan fakta-fakta yang
   terungkap di persidangan dan hanya mengambil bagian-bagian yang
   menguntungkan bagi kepentingan hukum Terdakwa dan sama sekali tidak
   mempertimbangkan keterangan saksi M. Abdul Ghoffar dan keterangan ahli
   dari Direktorat HAKI Departemen Hukum dan HAM RI, Rikson Sitorus, SH.
   MH. Selain tidak memuat fakta hukum, dalam putusan Pengadilan Negeri
   Depok Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak mempertimbangkan/
   mengabaikan keterangan saksi, ahli, bukti surat dan Majelis Hakim
   Pengadilan Negeri Depok tidak mempertimbangkan/ mengabaikan adanya
   perbuatan terdakwa yang telah menerbitkan, mengedarkan dan menjual buku
   Ensikopedia Al Quran tanpa ijin.
2. Tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-
   Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
          Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor :
   50/PID.B/2009/ PN.DPK. bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1)
   huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu tidak
   melaksanakan ketentuan Undang-undang serta tidak memuat pasal peraturan
   perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal
   peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan
   disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa
   sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang
   Hukum Acara Pidana (KUHAP). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok
   seharusnya dapat lebih cermat lagi dalam mempelajari dan membaca
   kesalahan terdakwa sebelum menjatuhkan putusannya agar ketentuan
   peraturan perundang-undangan dapat diterapkan dengan sebagaimana
   mestinya, sehingga dapat menciptakan suatu putusan yang berdasar pada
   ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan.
       Uraian diatas jelas telah menyebutkan bahwa dalam putusannya Majelis
Hakim pengadilan Negeri Depok kurang cermat sebelum menjatuhkan
                                                                            62




putusannya yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) khususnya huruf d
dan huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana
dalam putusannya pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti
yang diperoleh di sidang yang menjadi dasar pemidanaan serta pasal peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal
perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan
yang memberatkan dan meringankan terdakwa tidak diterapkan sebagaimana
mestinya, sehingga menyebabkan putusan Pengadilan Negeri Depok dinyatakan
batal demi hukum, dan dalam putusannya Nomor: 2152 K/PID.SUS/2009
Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor :
50/PID.B/2009/ PN.DPK. karena tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud
dalam pasal 197 ayat (1) khususnya huruf d dan huruf f Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).
                                         BAB IV
                                        PENUTUP


                                    A. SIMPULAN
    Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pembahasan, maka dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
   1. Penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f Kitab Undang-Undang
       Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada putusan pemidanaan, maka yang
       pertama harus dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya adalah
       terbuktinya kesalahan terdakwa. Pertimbangan-pertimbangan yang harus
       dimuat dalam menentukan kesalahan terdakwa adalah:
       a.   Pertimbangan mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, fakta-
            fakta ini diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan
            teredakwa, surat-surat dan barang bukti lainnya;
       b.   Pertimbangan mengenai unsur-unsur dalam pasal dakwaan. Pertimbangan
            ini adalah disusun dengan menganalisis fakta-fakta dalam persidangan
            dengan cara menghubungkan keterangan saksi-saksi dengan alat bukti
            lainnya. Fakta-fakta ini dianalisis untuk membuktikan apakah unsur-unsur
            pasal dakwaan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Untuk sampai pada
            kesalahan terdakwa maka setian unsur dalam suatu pasal dakwaan harus
            terpenuhi   semuanya.       Pertimbangan-pertimbangan   tersebut   disebut
            pertimbangan yuridis;
       c.   Apabila berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim yakin
            atas kesalahan terdakwa, maka pertimbangan selanjutnya adalah
            mengenai pertimbangan non yuridis. Pertimbangan non yuridis sesuai
            Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
            (KUHAP) adalah mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan
            pada diri terdakwa;



                                            63
                                                                                  64




  d.   Hal-hal yang meringankan adalah mengenai sifat-sifat positif dari
       terdakwa dalam kehidupan sehari-hari dan selama mengikuti persidangan,
       juga mengingat faktor sosial-ekonomi yaitu tanggungjawab terdakwa
       dalam rumah tangganya. Hal-hal yang memberatkan adalah sikap negatif
       dari terdakwa selama mengikuti persidangan serta akibat negatif dari
       tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang telah menimbulkan
       kerugian bagi korban, ketertiban umum, atau Negara.


2. Akibat hukum apabila suatu putusan pemidanaan tidak mencantumkan
   pertimbangan-pertimbangan hakim adalah putusan tersebut batal demi hukum.
   Hal ini diatur dalam Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara
   Pidana (KUHAP). Putusan yang batal demi hukum mengakibatkan putusan
   tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan berakibat sebagai berikut:
  a.   Putusan yang batal demi hukum dianggap tidak pernah ada;
  b.   Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat
       hukum sejak semula;
  c.   Karena tidak mempunyai kekuatan hukum maka secara otomatis putusan
       tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekusi sehingga isi putusan tersebut
       tidak dapat dilaksanakan.
       Putusan yang dijatuhkan pengadilan lupa mencantumkan salah satu
  ketentuan huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l yang disebut dalam Pasal 197
  ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan
  sendirinya putusan batal demi hukum. Berarti putusan dianggap tidak pernah
  ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap terdakwa serta jaksa
  tidak dapat melaksanakannya.
                                                                          65




                                 B. SARAN


    Berdasarkan simpulan mengenai hasil penelitian yang telah dikemukakan,
maka penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Dalam penjatuhan putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim
    seharusnya putusan pemidanaan memuat seluruh ketentuan Pasal 197 ayat (1)
    khususnya huruf D dan huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
    (KUHAP), dimana sebelum penjatuhan putusan pemidanaan seluruh fakta,
    keadaan dan alat bukti yang diperoleh dari sidang pengadilan harus lebih
    diperhatikan oleh hakim dan menerapkan pasal peraturan perundang-
    undangan yang berlaku untuk menjatuhkan pemidanaan.;
2. Penerapan kode etik bagi hakim harus benar-benar diterapkan agar dalam
    menjalankan tugasnya tidak terjadi pelanggaran yang memungkinkan/
    mengakibatkan suatu putusan dapat dinyatakan batal demi hukum;
                       DAFTAR PUSTAKA


Buku :

Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 1.Jakarta: PT Raja Grafindo
    Persada.


Andi Hamzah. 2000. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: CV. Sapta Artha
     Jaya.


___________. 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.


Bambang Waluyo. 2000. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.


Eddy Djunaedi. 1983. Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan
    Narapidana. Jakarta: Pradnya Paramita.


Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta:
     Balai Pustaka.


Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada
      Media Group.


Prodjodikoro. 1985. Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta:
     Erlangga.


Rusli Muhammad. 2006. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. Jakarta: CV
      Mandar Maju.


Soesilo. 1982. Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana
      Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum. Bogor: Politea.
Waluyadi. 1999. Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana. Bandung: Mandar
    Maju.


Yahya Harahap. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.
    Jakarta: Sinar Grafika.


______________. 2004. Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP,
     Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.


Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.


Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.


Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).


Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).


Tap MPR-RI Nomor IV/MPR/1978.


Jurnal :

Marcus Priyo Gunarto. Februari 2009. ’’Sikap Memidana Yang Berotientasi
     Pada Tujuan Pemidanaan”. Volume 21 Nomor 1. Yogyakarta : Fakultas
     Hukum UGM.


Internet :

www.scribd.com/doc/.../Hukum-Acara-Pidana-Dalam-Praktek. [Surakarta, 16
    Mei 2010, pukul 22.30 WIB].
www.komisihukum.go.id/index.php?...pembuktian...dalam-perkara-korupsi.
    [Surakarta 13 oktober 2010 pukul 11.00 WIB].

www.Scribd.com/doc/index.php?...tindak_pidana_pelanggaran_hak_cipta.
    [Surakarta, 11 Januari 2011, pukul 15.50 WIB].
LAMPIRAN
                               PUTUSAN
                         No. 2152 K/Pid.Sus/2009
   DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
                        MAHKAMAHAGUNG
memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :
        Nama                       : IWAN SETIAWAN ;
        Tempat lahir               : Cirebon ;
        Umur / tanggal lahir       : 06 September 1966 ;
        Jenis kelamin              : Laki-laki ;
        Kebangsaan                 : Indonesia ;
        Tempat tinggal             : Jl. Ir. H. Juanda Km. 3 Kota Depok,
                                   Propinsi Jawa Barat atau Komplek Gema
                                   Insani A.2 Sugutamu RT 10 RW 21,
                                   Kelurahan         Bakti       Jaya,       Kecamatan
                                   Sukmajaya, Kota Depok, Propinsi Jawa
                                   Barat ;
        Agama                      : Islam ;
        Pekerjaan                  : Direktur Gema Insani Press ;
        Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah
        ditahan :
   1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2009 sampai dengan
      tanggal 01 Februari 2009 ;
   2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2009 sampai
      dengan tanggal 12 Februari 2009 ;
   3. Dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 2 Februari 2009 sampai
      dengan tanggal 12 Februari 2009 ;

                                             Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2009
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok karena
didakwa :
KESATU :
        Bahwa ia Terdakwa Iwan Setiawan pada hari dan tanggal serta
jam yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2007 atau
setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di kantor
CV. Gema Insani Press Jalan Ir. H. Juanda Km. 3 Kota Depok, atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak melakuka perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan
ayat (2), perbuatan tersebut dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai
berikut :
        Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa telah mencetak
dan memperbanyak kitab AI-Quran dengan terjemahan dan tafsir dari
bahasa Arab yang ditulis oleh Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, Dkk. Penerbit
Darul Fikr Damaskus Suriah ke dalam bahasa Indonesia dengan judul
Ensiklopedia Al Quran tidak ada ijin tertulis dari pihak yang berhak yakni
penerbit Darul Fikr Damaskus Suriah ;
        Bahwa pihak penerbit Darul Fikr Damaskus Suriah selaku
pemegang hak cipta dari kitab AI-Quran dengan terjemahan dan tafsir dari
bahasa Arab yang ditulis oleh Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, Dkk. telah
memberikan ijin secara tertulis kepada PT. Almahira pad tanggal 28
Agustus 2007 (perjanjian awal 28 Mei 2007) sebagai pemegang lisensi
untuk menterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia serta menerbitkan dan
memasarkan Al-Mausuah AI-Quranniyah AIMuyassarah karya Prof. Dr.
Wahbah Zuhaili, Dkk. tersebut ;

                                        Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2009
       Bahwa Terdakwa memperbanyak AI-Quran terjemahan dengan
judul Ensiklopedia Al Quran, berisi AI-Quran terjemah serta tafsir ringkas
yang merupakan karya dari Prof. Wahbah Zuhaili, Dkk ;
       Bahwa Ensiklopedia Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir dalam
bahasa Indonesia yang dicetak dan diperbanyak oleh CV. Gema Insani
Press tersebut lalu oleh Terdakwa diumumkan dan diedarkan melalui
internet pada sekitar bulan Desember 2007 dan majalah Hidayatullah
serta Surat Kabar Harian Republika pada sekitar bulan Januari 2008 ;
        Terdakwa dalam mengumumkan dan memperbanyak AI-Quran
terjemahan dengan judul Ensiklopedia Al Quran, berisi AI-Quran terjemah
serta tafsir ringkas yang merupakan karya Prof. Wahbah Zuhaili, Dkk.
tidak ada ijin tertulis dari pihak penerbit Darul Fikr Damaskus Suriah atau
PT. Almahira selaku pemegang lisensi ;
       Bahwa perbedaan buku yang telah dicetak dan diterbitkan oleh
pihak CV. Gema Insani Press dengan PT. Almahira antara lain pada :
- Sampul depan dan sampul belakang (Cover buku), Judul buku
  Indonesia ;
- Gema Insani Press tidak menyebutkan penerbit asli (Darul Fikr) ;
- CV. Gema Insani Press tidak menyebutkan Hak Cipta dilindungi oleh
  Undang-undang ;
       Persamaan buku yang telah dicetak dan diterbitkan oleh CV.
Gema Insani Press dengan PT. Almahira antara lain :
- Dari judul buku " Al-Mausuah AI-Quranniyah Al-Muyassarah" (ditulis
  dalam bahasa Arab ;
- Nama-nama penulis buku yang tertera (Prof.Dr. Wahbah Zuhaili, M.
  Bassam Rusydi Zain, Dr. Wahbi Sulaiman, M. Adnan Salim)



                                      Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2009
       Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Almahira selaku pihak
yang telah mendapat lisensi dari penerbit Darul Fikr Damaskus Suriah
menderita kerugian, sehingga M. Abdul Ghoffar selaku Direktur PT.
Almahira melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang
berwajib untuk diproses sesuai hukum ;
       Bahwa petugas Polda Metro jaya yang menerima laporan dari M.
Abdul Ghoffar lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap
Terdakwa dan kantor CV. Gema Insani Press di Jalan Ir. H. Juanda Km.3
Kota Depok. Dimana dari tindakan penggeledahan tersebut petugas
berhasil menyita barang bukti berupa Buku Ensiklopedia AI-Quran
sebanyak 2.153 (dua ribu seratus lima puluh tiga) eksemplar dan 422
(empat ratus dua puluh dua) eksemplar Hard Cover.
       Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur
dalam Pasal 72 ayat (1) UU Rl No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
ATAU
KEDUA
       Bahwa ia Terdakwa Iwan Setiawan pada hari dan tanggal serta
jam yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2008 atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat Toko
Buku Gunung Agung Depok Plaza Jalan Margonda Raya Kota Depok dan
Toko Buku Gunung Agung Margo City Jalan Margonda Raya No. 358
Kota Depok, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah        hukum Pengadilan          Negeri     Depok yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja
menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum
suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait



                                     Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2009
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perbuatan tersebut dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
        Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya Terdakwa
telah memperbanyak AI-Quran terjemahan dengan judul Ensiklopedia Al
Quran, berisi AI-Quran terjemah serta tafsir ringkas yang merupakan
karya Prof. Wahbah Zuhaili, Dkk. tidak ada ijin tertulis dari pihak penerbit
Darul Fikr Damaskus Suriah atau PT. Almahira selaku pemegang lisensi ;
        Bahwa Terdakwa mengedarkan AI-Quran terjemahan dengan
judul Ensiklopedia Al Quran dari penerbit CV. Gema Insani Press, berisi
AI-Quran terjemah serta tafsir ringkas yang merupakan karya dari Prof.
Wahbah Zuhaili, Dkk dengan cara diumumkan dan diedarkan melalui
Internet, Majalah Hidayatullah dan Surat Kabar Harian Republika pada
sekitar bulan Januari 2008 Dkk dengan cara diumumkan dan diedarkan
melalui Internet, Majalah Hidayatullah dan Surat Kabar Harian Republika
pada sekitar bulan Januari 2008 serta menjual kepada umum buku
Ensiklopedia Al Quran terbitan CV. Gema Insani Press tersebut di Toko
Buku Gunung Agung Depok Plaza, Toko Buku Gunung Agung Margo City
Depok, dan Toko-toko Buku yang ada di Jakarta seperti Gramedia,
Gunung Agung, Pustaka Amani, serta Menara Kudus ;
        Terdakwa mengedarkan dan menjual kepada umum buku
Ensiklopedia Al Quran terbitan CV. Gema Insani Press di Toko Buku
Gunung Agung Plaza Depok pada tanggal 23 Januari 2008 sebanyak 5
(lima) eksemplar dan mengedarkan atau menjual kepada umum di Toko
Buku Gunung Agung Margo City Depok pada bulan Januari 2008
sebanyak 11 (sebelas) eksemplar ;
        Bahwa perbedaan buku yang telah dicetak dan diterbitkan serta
diedarkan oleh pihak CV. Gema Insani Press dengan PT. Almahira antara
lain pada :
                                       Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2009
- Sampul depan dan sampul belakang (cover buku), judul buku Indonesia ;
- CV. Gema Insani Press tidak menyebutkan penerbit asli (Darul Fikr) ;
- CV. Gema Insani Press tidak menyebutkan Hak Cipta dilindungi oleh
 Undang-undang.
       Persamaan buku yang telah dicetak dan diterbitkan oleh CV.Gema
Insani Press dengan PT. Almahira antara lain :
- Dari judul buku " AI-Mausuah AI-Quranniyah Al-Muyassarah" (ditulis
 dalam bahasa Arab) ;
- Nama-nama penulis buku yang tertera (Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, M.
 Bassam Rusydi Zain, Dr. Wahbi Sulaiman, M. Adnan Salim)
       Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Almahira selaku pihak
yang telah mendapat lisensi dari penerbit Darul Fikr Damaskus Suriah
menderita kerugian, sehingga M. Abdul Ghoffar selaku Direktur PT.
Almahira melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang
berwajib untuk diproses sesuai hukum. Perbuatan Terdakwa tersebut
diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) UU Rl No.
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
       Mahkamah Agung tersebut ;
       Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Depok tanggal 13 Mei 2009 sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa IWAN SETIAWAN terbukti secara sah dan
   meyakinkan melakukan tindak pidana Hak Cipta sebagaimana diatur
   dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) UU Rl No. 19 Tahun
   2002 tentang Hak Cipta, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan
   kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN SETIAWAN dengan
   pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi seluruhnya

                                      Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2009
   selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar
   Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,-
   (seratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 2.153 (dua ribu seratus lima puluh tiga) eksemplar buku
      Ensiklopedia Al Quran pengarang Prof. Dr. Wahbah Zuhaili.dkk.
      Penerbit      CV.    Gema     Insani,   dirampas      oleh     Negara       untuk
      dimanfaatkan kegiatan sosial.
   - 422 (empat ratus dua puluh dua) eksemplar Hard Cover
      Ensiklopedia Al Quran, dirampas untuk dimusnahkan.
   - 1 (satu) lembar bukti pembelian buku Ensiklopedia Al Quran dari
      toko Buku Pustaka Amani ;
   - 1 (satu) Eksemplar buku Ensiklopedia Al Quran pengarang Prof. Dr.
      Wahbah Zuhaili.dkk penerbit CV. Gema Insani Press Press ;
   - 1 (satu) eksemplar buku pintar Al Quran Seven In One penerbit PT.
      ALMAHIRA ;
   dikembalikan Kepada Saksi M. Ghoffar
2. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara
   sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
       Membaca            putusan     Pengadilan        Negeri         Depok         No.
50/Pid.B/2008/PN.Dpk tanggal 15 Juli 2009 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :
2. Menyatakan Terdakwa IWAN SETIAWAN telah terbukti melakukan
   perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam
   Surat Dakwaan Kedua, namun perbuatan tersebut bukan merupakan
   suatu tindak pidana, tetapi merupakan perbuatan dalam ruang lingkup
   hukum perdata ;


                                          Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2009
3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle
   rechts vervolging) ;
4. Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa seperti dalam
   keadaan semula ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 2.153 (dua ribu seratus lima puluh tiga) eksemplar buku
     Ensiklopedia Al Quran pengarang Prof. Dr. Wahbah Zuhaili.dkk.
     Penerbit CV. Gema Insani ;
   - 422 (empat ratus dua puluh dua) eksemplar Hard Cover
     Ensiklopedia Al Quran ;
   Dikembalikan kepada Terdakwa IWAN SETIAWAN ;
   - 1 (satu) lembar bukti pembelian buku Ensiklopedia Al Quran dari
     Toko Buku Pustaka Amani ;
   - 1 (satu) eksemplar buku Ensiklopedia Al Quran pengarang Prof. Dr.
     Wahbah Zuhaili.dkk penerbit CV. Gema Insani Press Press, 1 (satu)
     eksemplar buku pintar Al Quran Seven In One penerbit PT.
     Almahira ;
   dikembalikan Kepada Saksi M. Ghoffar
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;
       Mengingat     akan   akta   tentang      permohonan          kasasi       No.
12/Akta.Pid/2009/ PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada
Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22
Juli 2009 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;
       Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Agustus 2009 dari
Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 03 Agustus 2009


                                      Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2009
        Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
        Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah
dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Depok pada tanggal 15 Juli 2009 dan Pemohon
Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada
tanggal 22 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 03 Agustus 2009,
dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya
telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-
undang ;
        Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara
pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain
dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat
mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali
terhadap putusan bebas ;
        Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat
bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk
membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di
seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah
Agung      wajib   memeriksa   apabila      ada     pihak     yang      mengajukan
permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang
membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan
adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;


        Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang
sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan
Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai
                                         Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2009
       ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak
dapat diterima ;
       Menimbang,    bahwa    sebaliknya         apabila      pembebasan           itu
didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana
yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak
terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila
pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari
segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu
Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini
tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar
pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan
yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;
       Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :
1. Tidak   menerapkan    hukum    atau         menerapkan          hukum        tidak
   sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat 1
   huruf a KUHAP, yakni dalam hal :
  - Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak
     memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP ; Bahwa
     dalam pertimbangan putusannya tidak memuat keseluruhan fakta-
     fakta yang terungkap di persidangan dan hanya mengambil
     bagianbagian yang menguntungkan bagi kepentingan hukum
     Terdakwa dan sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan
     saksi M. Abdul Ghoffar dan keterangan ahli dari Direktorat HAKI
     Departemen Hukum dan HAM RI, Rikson Sitorus, SH. MH. yang
     menerangkan adanya surat kesepakatan/perjanjian yang telah


                                      Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2009
 diperlihatkan dipersidangan kepada Majelis Hakim tertanggal 28 Mei
 2007 antara Dar Al Fikr Damaskus Al Baramakah, Po.Box 962 Siria
 dengan penerbit PT. Almahira dalam bentuk tulisan Arab yang
 ditandatangani oleh kedua belah pihak dan terjemahan dalam
 bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh penterjemah Syarif Bin
 Halim, menerangkan tentang bahwa maksud surat tersebut adalah
 Dar Al Fikr Damaskus Al Baramakah Siria memberikan ijin eksklusif
 kepada    PT.    Almahira    dan     memberi        wewenang           untuk
 menterjemahkan, mencetak dan mendistribusikan buku Al Mausuah
 Al Quranniyah Al Muyassrah karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili,
 Dkk.
 Serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak
 mempertimbangkan/mengabaikan keterangan Ahli HAKI Prof. Agus
 Sarjono yang menerangkan apabila penerbit PT. Almahira sudah
 mendapat ijin berupa hak ekseklusif dari penerbit Darul Fikr Suriah
 maka penerbit PT. Almahira dapat melakukan tindakan hukum
 kepada penerbit CV. Gema Insani Press. Dimana pelanggaran hak
 cipta bukan termasuk delik aduan sehingga ada atau tidak ada
 pengaduan dapat dituntut secara pidana.
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak
 mempertimbangkan/mengabaikan        keterangan        saksi     M.     Abdul
 Ghoffar dan keterangan Ahli dari Direktorat HAKI Departemen
 Hukum dan HAM RI, Rikson Sitorus, SH. MH. tentang adanya
 Copyright Notice tertanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh
 CEO of Dar Al Fikr bahwa penerbit Dar Al Fikr Damaskus Suria telah
 memberikan kuasa kepada penerbit PT. Almahira/M. Abdul Ghoffar
 untuk mengambil langkahlangkah hukum yang diperlukan terhadap


                               Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2009
 pelanggaran buku Ensiklopedia Al Quran karangan Prof. Dr.
 Wahbah Zuhaili, Dkk.
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak
 mempertimbangkan/mengabaikan         adanya       perbuatan       Terdakwa
 yang   telah   menerbitkan,   mengedarkan          dan     menjual       buku
 Ensikopedia Al Quran ke toko buku Gunung Agung Plaza Depok,
 Gunung Agung Margo City Depok, dan toko-toko buku atau Grosir
 buku Gramedia/Gunung Agung, Pustaka Amani serta Menara Kudus
 tanpa ada izin dari pihak Darul Fikr Damaskus Suriah.
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak
 mempertimbangkan/mengabaikan adanya bukti surat Copy Right
 Notice tertanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Prof. Dr.
 Wahbah Zuhaili dan telah diperlihatkan dipersidangan kepada
 Majelis Hakim yang isinya menerangkan bahwa Prof. Dr. Wahbah
 Zuhaili tidak pernah memberikan izin kepada CV. Gema Insani
 Press atas penerbitan buku Ensiklopedia Al Quran. Bahwa putusan
 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok terhadap Terdakwa IWAN
 SETIAWAN telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya,
 yakni di dalam fakta persidangan Terdakwa telah melakukan
 perbuatan pidana menerbitkan, mengedarkan dan menjual buku
 Ensikopedia Al Quran ke toko buku Gunung Agung Plaza Depok,
 Gunung Agung Margo City Depok, dan toko-toko buku atau Grosir
 buku Gramedia, Gunung Agung, Pustaka Amani serta Menara
 Kudus, tanpa ada izin terlebih dahulu dari pihak Darul Fikr
 Damaskus Suriah, dan mengirim surat tertanggal 07 April 2008
 Nomor GIP- 060020408 melalui Manager Penerbitan kepada toko-
 toko buku dan Grosir buku agar tetap mengedarkan atau menjual


                                Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2009
buku Ensiklopedia Al Quran terbitan CV. Gema Insani Press,
meskipun Terdakwa mengetahui bahwa buku Ensiklopedia Al Quran
tidak ada izin penerbitan dan penjualan dari pihak Darul Fikr
Damaskus Suriah. Maka berdasarkan hal tersebut unsur-unsur
Pasal 72 ayat 2 UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,
sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah jelas
tergambar    dalam       perbuatan   Terdakwa,        sehingga       perbuatan
Terdakwa tersebut nyata-nyata adalah perbuatan pidana. Oleh
karena itu Pengadilan Negeri Depok tidak dapat melepaskan
Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan menyatakan perbuatan
Terdakwa bukanlah suatu perbuatan pidana, apalagi jika kita simak
bunyi Pasal 72 ayat 2 UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
yaitu Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau
barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama   5    (lima)     tahun   dan/atau    denda      paling     banyak       Rp.
500.000.000,-    (lima    ratus   juta    rupiah).    Seharusnya         dengan
terpenuhinya unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana tertera di
dalam putusan Nomor : 50/PUT.PID/B/2009/PN.DPK tanggal 15 Juli
2009 Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dan/atau denda,
namun kenyataannya Majelis Hakim tidak memutus sesuai bunyi
Pasal 72 ayat 2 UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu
dijatuhi pidana/ di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah).   Hal   itu    menunjukkan       bahwa      Majelis     Hakim      tidak
menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana


                                  Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2009
    mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat 1 huruf a
    KUHAP.
  - Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok terhadap
    Terdakwa IWAN SETIAWAN telah menerapkan hukum tidak
    sebagaimana        mestinya,     yakni    putusan         Majelis    Hakim tidak
    berdasarkan Pasal 183 KUHAP; dengan tidak mempertimbangkan
    keterangan saksi- saksi di bawah sumpah, keterangan ahli di bawah
    sumpah, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di
    persidangan, dimana antara yang satu dengan lainnya saling
    bersesuaian       serta   didukung       pula    oleh barang           bukti,    yang
    keseluruhannya telah tergambar secara jelas dalam persidangan
    dan    Terdakwa      IWAN      SETIAWAN           telah     terbukti    melakukan
    perbuatan pidana.         Namun keyakinan Hakim tidak didasarkan
    kepada alat bukti sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 183
    KUHAP
2. Dalam     cara   mengadili   tidak     dilaksanakan          menurut       ketentuan
  Undangundang sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat 1 huruf b
  KUHAP, yakni dalam hal :
  - Bahwa berdasarkan Pasal 255 ayat 2 KUHAP yang menerangkan;
    Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak
    dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung
    tidak bertindak sendiri mengadili sendiri perkara yang bersangkutan.
    Tindakan yang dapat diambil Mahkamah Agung dalam hal ini bisa
    berupa memerintahkan pengadilan yang memutus memeriksa
    bagian     yang    dibatalkan,      maka        apabila     Mahkamah            Agung
    membatalkan       putusan      perkara     yang     di     kasasi,     salah     satu
    kemungkinan tindakan yang dapat diambil memerintahkan


                                         Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2009
 pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan untuk
 memeriksa     dan   memutus     kembali     mengenai         "bagian      yang
 dibatalkan"   (Kutipan   dari   Pembahasan           Permasalahan          dan
 Penerapan KUHAP, M. Yahya Harahap, SH. Hal. 579).
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok terhadap Terdakwa IWAN
 SETIAWAN telah salah dalam cara mengadili tidak melaksanakan
 ketentuan Undang-undang, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi
 dan harus dinyatakan " batal demi hukum ", karena tidak memuat
 pasal   peraturan   perundang-undangan           yang      menjadi       dasar
 pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-
 undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan
 yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana
 ketentuan pasal 179 ayat (1) huruf f KUHAP.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok terhadap Terdakwa IWAN
 SETIAWAN telah salah dalam cara mengadili tidak melaksanakan
 ketentuan Undang-undang, yakni tidak memuat pasal peraturan
 perundang-undangan       yang   menjadi     dasar      pemidanaan          atau
 tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi
 dasar hukum dari putusan sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat 1
 huruf f KUHAP, dimana dalam fakta persidangan Terdakwa telah
 melakukan perbuatan pidana menerbitkan, mengedarkan dan
 menjual buku Ensikopedia Al Quran ke toko buku Gunung Agung
 Plaza Depok, Gunung Agung Margo City Depok, dan toko-toko buku
 atau Grosir buku Gramedia,
 Gunung Agung, Pustaka Amani serta Menara Kudus, tanpa ada izin
 terlebih dahulu dari pihak Darul Fikr Damaskus Suriah, dan
 mengirim surat tertanggal 07 April 2008 Nomor GIP-060020408


                                 Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2009
 melalui Manager Penerbitan kepada toko-toko buku dan Grosir buku
 agar tetap mengedarkan atau menjual buku Ensiklopedia Al Quran
 terbitan CV. Gema Insani Press, meskipun Terdakwa mengetahui
 bahwa buku Ensiklopedia Al Quran tidak ada izin penerbitan dan
 penjualan   dari   pihak   Darul   Fikr   Damaskus         Suriah,      Maka
 berdasarkan hal tersebut unsur-unsur Pasal 72 ayat 2 UU RI No. 19
 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sebagaimana dakwaan kedua Jaksa
 Penuntut Umum telah terbukti. Oleh karena itu berdasarkan bukti-
 bukti tersebut, Pengadilan Negeri Depok dalam putusannya telah
 salah mengadili tidak memuat Pasal 72 ayat 2 UU RI No. 19 Tahun
 2002 tentang Hak Cipta, sebagai dasar pemidanaan atau tindakan
 dan dasar hukum dari putusannya.
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok terhadap
  Terdakwa IWAN SETIAWAN telah salah dalam cara mengadili tidak
  melaksanakan ketentuan Undang-undang, yakni putusan Majelis
  Hakim tidak berdasarkan Pasal 183 KUHAP; dengan tidak
  mempertimbangkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah,
  keterangan ahli di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta bukti
  surat yang diajukan di persidangan, dimana antara yang satu
  dengan lainnya saling bersesuaian serta didukung pula oleh barang
  bukti, yang keseluruhannya telah tergambar secara jelas dalam
  persidangan dan Terdakwa IWAN SETIAWAN telah terbukti
  melakukan perbuatan pidana, namun keyakinan Hakim tidak
  didasarkan kepada alat bukti sebagaimana dimaksud ketentuan
  Pasal 183 KUHAP, dengan demikian cara mengadili Majelis Hakim
  tidak tepat dan tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-
  undang.


                                Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2009
3. Dalam   hal     Pengadilan    telah    melampaui         batas     wewenangnya
  sebagaimana diatur dalam pasal 253 ayat 1 huruf c KUHAP, yakni
  dalam hal :
  - Bahwa        Pengadilan     Negeri    Depok       telah     melampaui         batas
     wewenangnya,       yakni     telah      melepaskan          Terdakwa         IWAN
     SETIAWAN dari segala Tuntutan Hukum, meskipun Terdakwa
     IWAN SETIAWAN berdasarkan fakta persidangan jelas-jelas telah
     melanggar Pasal 72 ayat 2 UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak
     Cipta, sebagaimana surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
  - Bahwa dalam pertimbangan putusannya Hakim sependapat dengan
     dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa IWAN
     SETIAWAN telah terbukti melanggar pasal 72 ayat 2 UU RI No. 19
     Tahun 2002 tentang Hak Cipta, oleh karenanya Terdakwa IWAN
     SETIAWAN telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat
     dimintakan pertanggungjawaban sesuai perbuatannya tersebut.
     Sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri
     Depok untuk membebaskan Terdakwa IWAN SETIAWAN dari
     segala tuntutan hukum, dengan demikian putusan Hakim yang
     menyatakan perbuatan Terdakwa IWAN SETIAWAN merupakan
     perbuatan dalam ruang lingkup hukum perdata, telah melampaui
     batas wewenangnya.
      Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :
mengenai alasan-alasan tersebut di atas :
      Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, Judex Facti telah
salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :
      Bahwa tindakan Terdakwa memperbanyak Al Quran terjemahan


                                         Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2009
bahasa Arab yang ditulis oleh Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, Dkk. dengan
penerbit Darul Fikr Damaskus Suriah ke dalam bahasa Indonesia dengan
judul Eksiklopedia Al Quran tanpa izin terlebih dahulu secara tertulis dari
yang berhak yaitu penerbit yang telah memberi izin kepada PT. Almahira
Al Suriah mengakibatkan PT. Almahira yang telah mendapat lisensi dari
penerbit Darul Fikr Damaskus Suriah menderita kerugian ;
        Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 72 ayat (2)
Undang- Undang Rl No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
        Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah
Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang
meringankan ;
Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara, pencipta, pemegang
   hak cipta serta pihak Almahira.
- Terdakwa tidak merasa menyesal.
Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
        Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di
atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri
Depok Nomor : 50/Pid.B/2009/PN.Dpk tanggal 15 Juli 2009 tidak dapat
dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah
Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah
ini ;
        Menimbang,     bahwa     oleh     karena        permohonan           kasasi
Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan



                                     Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2009
bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada
Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHAP) ;
       Memperhatikan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No.
19 Tahun 2002, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang
No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan
Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta
peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;
                          MENGADILI
             Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI DEPOK
tersebut ;
             Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor :
50/Pid.B/2009/ PN.Dpk tanggal 15 Juli 2009 ;
                      MENGADILI SENDIRI :
1. Menyatakan Terdakwa IWAN SETIAWAN telah terbukti secara sah
   dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Hak Cipta ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN SETIAWAN dengan
   pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa IWAN SETIAWAN
   sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan
   apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana
   kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan     bahwa    lamanya     Terdakwa         ditahan      dikurangkan
   seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :


                                     Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2009
   - 2.153 (dua ribu seratus lima puluh tiga) eksemplar buku
     Ensiklopedia Al Quran pengarang Prof. Dr. Wahbah Zuhaili.dkk.
     Penerbit    CV.   Gema     Insani,   dirampas      oleh     Negara       untuk
     dimanfaatkan kegiatan sosial.
   - 422 (empat ratus dua puluh dua) eksemplar Hard Cover
     Ensiklopedia Al Quran, dirampas untuk dimusnahkan.
   - 1 (satu) lembar bukti pembelian buku Ensiklopedia Al Quran dari
     toko Buku Pustaka Amani ;
   - 1 (satu) Eksemplar buku Ensiklopedia Al Quran pengarang Prof. Dr.
     Wahbah Zuhaili.dkk penerbit CV. Gema Insani Press Press ;
   - 1 (satu) eksemplar buku pintar Al Quran Seven In One penerbit PT.
     ALMAHIRA ;
   dikembalikan Kepada Saksi M. Ghoffar
7. Membebankan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk
   membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,-
   (dua ribu lima ratus rupiah) ;
           Demikianlah     diputuskan     dalam    rapat      permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2010 oleh H.M.
Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH.,
MH., dan H. R. Imam Harjadi, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri
oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;




                                     Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2009
Anggota-Anggota :                                                   Ketua :
ttd./H. Mansur Kartayasa, SH., MH ttd./
ttd./H.R. Imam Harjadi, SH., MH              H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM


                            Panitera Pengganti :
                             ttd./ Dulhusin, SH
                               Untuk Salinan
                           Mahkamah Agung RI,
                                  a.n. Panitera
                       Panitera Muda Pidana Khusus




                          H. SUNARYO, SH., MH.
                              NIP. 040044338




                                          Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2009

								
To top