Makalah perkawinan campur

Document Sample
Makalah perkawinan campur Powered By Docstoc
					MAKALAH PRAPASCA MAGISTER HUKUM

KAPITA SELEKTA HUKUM PERDATA
         HUKUM PERKAWINAN




              Dibuat oleh:

       Dhika Bramantia S.T., MBA



PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
   UNIVERSITAS DIPONEGORO
           SEMARANG
             2010/2011
1. PENDAHULUAN
       Manusia sebagai mahluk sosial selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam
suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antar manusia, antara lain untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani.
       Interaksi manusia dalam masyarakat melahirkan berbagai hubungan, baik yang
bersifat individual maupun yang bersifat kolektif. Salah satu hubungan manusia yang
individual adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan
perkawinan.
       Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 1 yg
berbunyi:


 “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
 tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
 Ketuhanan Yang Maha Esa”.


       Tidak dipungkiri bahwa dalam hubungan yg bersifat individual tersebut terdapat
ikatan antara warga Negara asing dan warga Negara Indonesia. Globalisasi informasi,
ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur
adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia.1 Hal tersebut dinamakan
perkawinan campuran seperti diatur dalam pasal 57 UU no. 1 tahun 1974, yang berbunyi:

  ”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah
  perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan,
  karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan
  Indonesia.”




  1
   Nuning Hallet, Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan, source:
  http://www.mixedcouple.com/articles/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=51, diakses 16
  August 2010.
       Perkawinan campuran di Indonesia tetap harus memenuhi syarat perkawinan dan
menurut UU yang berlaku di Indonesia dimana syarat perkawinan diantaranya: ada
persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur
21 tahun, dan lain lain menurut pasal 6 UU Perkawinan. Kemudian, menurut pasal 61 ayat 1
UU perkawinan. Untuk memperoleh akta nikah, perkawinan yg sah harus dicatat oleh
pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk atau
Pegawai Kantor Catatan Sipil. Hal ini masih belum selesai dan masih harus disertai dengan
legalisir di Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Luar Negeri, serta didaftarkan di
Kedutaan negara asal suami/istri. Barulah setelah ini perkawinan tersebut sah di mata hukum
internasional dan hukum Indonesia.

2. PERUMUSAN MASALAH
       Mengenai kewarganegaraan anak sebelumnya telah diatur dalam UU no. 62 tahun
1958. Tetapi tampaknya hal itu belum bisa mengakomodir kepentingan dari berbagai pihak
yang melaksanakan perkawinan campuran. Sedangkan menurut hukum perdata internasional
status kewarganegaraan anak perlu dilihat dari pernikahan tersebut sebagai persoalan
pendahuluan. Apabila pernikahan tersebut sah di mata hukum maka anak akan memiliki
hubungan dengan ayahnya sedangkan jika perkawinan tersebut tidak sah maka anak tersebut
akan memiliki hubungan dengan ibunya.
       Mengacu pada kasus diatas, ada beberapa konsekuensi dan masalah hukum yang
timbul apabila seseorang menikahi seorang WNA. Beberapa diantaranya:
          1. Masalah kewarganegaraan anak mengacu pada UU No.62 Tahun 1958 dan
              UU No. 12 tahun 2006.
          2. Masalah pembagian harta apabila suatu saat pasangan tersebut cerai dan
              perlindungan pada istri dan anak mengenai statusnya di kemudian hari.


3. PEMBAHASAN
       Pada perkawinan campuran, status kewarganegaraan anak menjadi polemik tersendiri
sebelum UU No. 12 tahun 2006 disahkan. Pada saat itu status kewaganegaraan anak
mengacu pada UU No. 62 tahun 1958 pasal 13 ayat 1 yang hanya mengakui
kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan anak mengikuti ayah.
      “Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan
hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarga-negaraan
Republik Indonesia, turut memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia setelah ia
bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan
berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh
kewarga-negaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarga-negaraan.”

      Dalam ketentuan UU kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan
campuran bisa menjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warganegara asing. Bila
perkawinan dilakukan oleh ibu warga Negara Indonesia dan ayah warga Negara asing maka
anak akan mengikuti status warga Negara ayah dan harus dibuatkan Kartu Ijin Tinggal
sementara (KITAS) dan dibuatkan paspor sesuai dengan kewarganegaraan ayahnya dan
apabila terjadi perceraian maka akan sulit bagi sang ibu untuk memohon pengasuhan
anaknya yang dibawah umur sebagai WNI meskipun dimungkinkan mengacu pada pasal 3
UU No.62 tahun 1958. Tetapi apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang
wanita warga negara asing dengan pria warganegara Indonesia (pasal 1 huruf b UU No.62
Tahun 1958), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, kalaupun Ibu dapat
memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan
Indonesianya. Bila suami meninggal dunia dan anak anak masih dibawah umur tidak jelas
apakah istri dapat menjadi wali bagi anak anak nya yang menjadi WNI di Indonesia. Bila
suami (yang berstatus pegawai negeri)meningggal tidak jelas apakah istri (WNA) dapat
memperoleh pensiun suami.

      Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam UU No.62 Tahun 1958,
hilangnya kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-
anaknya yang memiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa (belum berusia 18
tahun atau belum menikah). Hilangnya kewarganegaraan ibu, juga mengakibatkan
kewarganegaraan anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun/ belum menikah)
menjadi hilang (apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya).2

        Sedangkan menilik dari undang-undang baru yaitu UU No. 12 tahun 2006 yang
notabene menggantikan UU No. 62 tahun 1958 yang lama memberikan kelonggaran pada
anak hasil perkawinan campuran yaitu seperti diperlihatkan pada UU No.12 tahun 2006 pasal
6 ayat 1.

        “(1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5
berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau
sudah       kawin   anak   tersebut    harus     menyatakan      memilih     salah     satu    warga
kewarganegaraannya.”

        Jadi pada dasarnya anak hasil perkawinan campuran secara otomatis memiliki
kewarganegaraan ganda sampai yg bersangkutan berumur 18 tahun atau sudah menikah. Dan
ini berefek pada pengaruh individu yang kemudian tunduk pada dua yurisdiksi. Hal ini dapat
berakibat pada ambiguitas antara dua yurisdiksi yang berbeda apabila satu personal harus
patuh pada hukum dua Negara yang berbeda. Hal ini tidak menjadi masalah apabila
yurisdiksi tersebut sama, tetapi apabila yurisdiksi antara kedua Negara bertentangan akan
menimbulkan konflik hukum pada individu tersebut dalam mematuhinya.


       Masalah Pembagian harta gono-gini apabila terjadi perceraian pada perkawinan
campuran juga perlu ditelaah. Misalnya pada pembagian property pada seorang WNI yang
melakukan perkawinan campuran akan berakibat pada kehilangan hak-haknya atas tanah atau
properti yang dimilikinya yaitu hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak milik. Ini
dikarenakan setelah melakukan kawin campur, harta benda yang diperoleh selama
melakukan perkawinan merupakan harta bersama mengacu pada pasal 35 UU perkawinan
sehingga mengakibatkan pasangan yang berstatus WNA untuk turut memiliki property



  2
   Neliana, Laura. Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Hukum Di Indonesia. Source:
  http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_10245/title_status-hukum-anak-hasil-perkawinan-
  campuran/. Diakses 16 Agustus 2010.
  tersebut dan berujung pada percampuran harta. Apabila tanah atau harta benda tersebut tetap
  ingin dimiliki oleh WNI tersebut maka harus menggunakan perjanjian pra perkawinan atau
  perjanjian pranikah yang mengatur pemisahan harta suami dan istri. Perjanjian perkawinan
  ini harus dibuat sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan, dan harus dilaporkan kepada
  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun (pasal
  73 Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
  Dan Pencatatan Sipil). Akta perjanjian kawin memiliki kekuatan mengikat kepada pihak
  ketiga pada saat akta tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yaitu baik di
  Kantor KUA maupun Kantor Catatan Sipil, hal mana diatur dalam pasal 29 UU Perkawinan.3


4. KESIMPULAN
         Perkawinan campuran tampaknya telah menimbulkan konsekuensi hukum terhadap
  pihak pihak yang bersangkutan, dan hal itu berimbas pada status kewarganegaraan anak
  mereka dan harta gono gini ketika terjadi pernikahan ataupun perceraian. Pada status
  kewarganegaraan anak telah diatur dalam UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan
  ganda, dimana hal ini dapat menjadi polemik karena individu yang bersangkutan harus
  tunduk pada dua yurisdiksi yang berbeda. Hal ini juga dapat menjadi masalah ketika individu
  tersebut harus melakukan kewajibannya sebagai warga Negara seperti pemilihan umum dan
  lain lain. Terlepas dari hal itu, anak dari perkawinan campuran tampaknya mendapat
  perlindungan hukum dengan adanya kewarganegaraan ganda sehingga melindungi individu
  tersebut dari adanya tanpa status kewarganegaraan atau stateless.


         Sama halnya dengan harta gono gini pada perkawinan campuran. Tidak adanya
  perlindungan hukum terhadap pihak pihak yg melakukannya, memaksa pihak tersebut untuk
  membuat perjanjian pranikah agar harta tersebut masih dapat dimiliki oleh individu tersebut.




    3
     Rachmadsyah, Shanti, Hukum keluarga dan Waris perkawinan campuran. Source:
    http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c529ced60c02, diakses 17 Agustus 2010.
DAFTAR PUSTAKA

    Neliana, Laura. Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Hukum Di
       Indonesia. Source:
       http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_10245/title_status-hukum-anak-
       hasil-perkawinan-campuran/. Diakses 16 Agustus 2010.

    Nuning Hallet, Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan, source:
       http://www.mixedcouple.com/articles/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&
       artid=51, diakses 16 Agustus 2010.

    Rachmadsyah, Shanti, Hukum keluarga dan Waris perkawinan campuran. Source:
        http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c529ced60c02, diakses 17 Agustus
        2010.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:8989
posted:2/1/2011
language:Indonesian
pages:7