Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah

VIEWS: 819 PAGES: 54

Pembekalan Fasilitator Penyusunan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Daerah Bappenas-USRDP di R-204 Bappenas, 1 Februari 2011

More Info
									dadang-solihin.blogspot.com   2
   Nama                       : Dadang Solihin
   Tempat/Tgl Lahir           : Bandung 6 November 1961
   Pekerjaan                  : Direktur Evaluasi Kinerja
                                Pembangunan Daerah
                                Bappenas
   Alamat Kantor              : Jl. Taman Suropati No. 2
                                Jakarta 10310
   Telp/Fak Kantor            : (021) 392 6248
   HP                         : 0812 932 2202
   Email                      : dadangsol@yahoo.com
   Website                    :
      http://dadang-solihin.blogspot.com

dadang-solihin.blogspot.com                           3
                            Materi
•   Siklus Manajemen Pembangunan
•   Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning Differentiation
    Brand (PDB)
•   Perencanaan Pembangunan Daerah
•   Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah
•   Kegagalan Perencanaan
•   Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal
•   Dokumen Perencanana Pembangunan Daerah RPJPD dan
    RPJMD
•   Penganggaran Berbasis Kinerja
        g gg                   j




                         dadang-solihin.blogspot.com             4
dadang-solihin.blogspot.com   5
dadang-solihin.blogspot.com   6
Positioning Differentiation Brand (PDB)


          POSITIONING              DIFFERENTIATION




                          BRAND




                 dadang-solihin.blogspot.com         7
PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
                          Brand Integrity
   POSITIONING                              DIFFERENTIATION

                                                  Agro Bisnis
             g g
  Provinsi Jagung
                                                   Jagung




                           BRAND

                         Visi Provinsi
                          Gorontalo



                    dadang-solihin.blogspot.com                 8
dadang-solihin.blogspot.com   9
PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
                              Brand Integrity
    POSITIONING                                 DIFFERENTIATION

    Kabupaten dengan                               Pelajaran Bahasa
      pemerintahan                                Mandarin di Sekolah
     entrepreneurship                               dan Pesantren




                               BRAND

                           Visi Kabupaten
                             Lamongan



                        dadang-solihin.blogspot.com                     10
dadang-solihin.blogspot.com   11
PDB Triangle: Kota Sawahlunto
                          Brand Integrity
  POSITIONING                               DIFFERENTIATION

  Kota Pariwisata                            Lokasi Historis Kuno,
     Budaya                                  DaerahPertambangan
  Pertambangan                                 Batu Bara, Lahan
                                                    Alami




                           BRAND

                          Visi Kota
                         Sawahlunto



                    dadang-solihin.blogspot.com                      12
dadang-solihin.blogspot.com   13
dadang-solihin.blogspot.com   14
Proses Perencanaan
  Pendekatan Politik:
  Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
  pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
  planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

  Proses Teknokratik:
  Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
        g                j yang           g
  lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional
  bertugas untuk itu.

  Partisipatif:
  Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
  antara lain melalui Musrenbang.

  Proses top-down dan bottom-up:
  Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


            dadang-solihin.blogspot.com                         15
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
                NASIONAL                                       DAERAH
        Dokumen             Penetapan                Dokumen                Penetapan
 Rencana Pembangunan             UU          Rencana Pembangunan               Perda
 Jangka Panjang Nasional   (Ps. 13 Ayat 1)   Jangka Panjang Daerah        (Ps. 13 Ayat 2)
 (RPJP-Nasional)
 (RPJP Nasional)                             (RPJP-Daerah)
                                             (           )
 Rencana Pembangunan          Per Pres       Rencana Pembangunan          Peraturan KDH
 Jangka Menengah           (Ps. 19 Ayat 1)   Jangka Menengah Daerah       (Ps. 19 Ayat 3)
 Nasional                                    (RPJM Daerah)
                                             (RPJM-Daerah)
 (RPJM-Nasional)
 Renstra Kementerian /       Peraturan       Renstra Satuan Kerja            Peraturan
 Lembaga (Renstra KL)       Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renstra    Pimpinan SKPD
                           (Ps. 19 Ayat 2)   SKPD)                         (Ps. 19 Ayat 4)
 Rencana Kerja                Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah     Peraturan KDH
 Pemerintah (RKP)          (Ps 26 Ayat 1)
                           (Ps.              Daerah (RKPD)                (Ps 26 Ayat 2)
                                                                          (Ps.
 Rencana Kerja               Peraturan       Rencana Kerja Satuan Kerja      Peraturan
 Kementerian / Lembaga      Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renja      Pimpinan SKPD
 (Renja KL)                (Ps.
                           (Ps 21 Ayat 1)    SKPD)                          Ps.
                                                                          ( Ps 21 Ayat 3)
                              dadang-solihin.blogspot.com                                    16
 Syarat Dokumen Perencanaan
          S.M.A.R.T
   Specific:
1. Specific:    Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
                jelas;
   Measurable:
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
               baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
3. Achievable:
3 Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
               kapasitas dan sumber daya yang ada;
   Relevant:
4. Relevant:    Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
                output dalam rangka mencapai target outcome yang
                ditetapkan; serta antara target outcome dalam
                    g         p      g      p    y g      p
                rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
        Bond:
5. Time Bond:   Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.


                       dadang-solihin.blogspot.com                  17
           Syarat Perencanaan
                   g                       g
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
   mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
   pengalokasiannya
   pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi           pelaksananya.
7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
   pelaksanaannya.
   p           y
                        dadang-solihin.blogspot.com          18
    Fungsi/Manfaat Perencanaan
•   Sebagai penuntun arah
    S b    i               h
•   Minimalisasi ketidakpastian
•   Minimalisasi inefisiensi
    sumberdaya
•   Penetapan standar dan
                  kualitas
    pengawasan k lit




                          dadang-solihin.blogspot.com   19
dadang-solihin.blogspot.com   20
       Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah:                             Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke                1.   Peningkatan standar hidup (levels
  arah kondisi yang lebih                                   orang
                                          of living) setiap orang, baik
  baik                                    pendapatannya, tingkat konsumsi
                                          pangan, sandang, papan, pelayanan
 melalui upaya yang                      kesehatan, pendidikan, dll.
  dilakukan secara                   2.   Penciptaan berbagai kondisi yang
  terencana.                              memungkinkan tumbuhnya rasa
                                          percaya diri (self-esteem) setiap
                                          orang.
                                     3.   Peningkatan kebebasan
                                                                     orang
                                          (freedom/democracy) setiap orang.
                                                                  Todaro, 2000


                            dadang-solihin.blogspot.com                       21
                           How?
1. Mengurangi di
1 M                 i         ketimpangan pembangunan
            i disparitas atau k i            b
     antar daerah
     antar sub daerah
     antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
           y        y              g
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
   agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
          (berkelanjutan).
   datang (berkelanjutan)




                       dadang-solihin.blogspot.com            22
     Tantangan dalam Pembangunan Daerah
                                                                  • Mengurangi
                              Sarana dan
                            Prasarana yang                          ketimpangan
                                   d i dan
                             memadai d                            • Memberdayakan
                              berkualitas                           masyarakat
                                                                  • Mengentaskan
                                                                    kemiskinan.
                                                                    k i ki
                                                                  • Menambah lapangan
                                                                    kerja.
                                                Dunia usaha yg      Menjaga k l t i
                                                                  • M j     kelestarian
                                                   kondusif         SDA
                             Pemanfaatan
                          sumber daya secara
                              berkualitas
                Koordinasi yang
               semakin baik antar
                 stakeholders



Peningkatan kapasitas
        SDM
                                    dadang-solihin.blogspot.com                    23
 PEMBANGUNAN DAERAH                          PEMBANGUNAN DI DAERAH




   Upaya terencana untuk
                                             Upaya untuk memberdayakan
   meningkatkan kapasitas
                                             masyarakat di seluruh daerah
    Pemerintahan Daerah

    Sehingga tercipta suatu                      Sehingga tercipta suatu
  kemampuan yang andal dan                  lingkungan yang memungkinkan
     profesional dalam:                            masyarakat untuk:



 Memberikan pelayanan kepada               Menikmati kualitas kehidupan
  masyarakat,
     y      ,                                yang lebih baik, maju, dan
                                             t t
                                             tenteram,
 Mengelola sumber daya                     Peningkatan harkat, martabat,
  ekonomi daerah.                            dan harga diri.

                          dadang-solihin.blogspot.com                   24
               PEMBANGUNAN DAERAH
                         Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi              Pengelolaan
                                                         Good Governance
     Daerah                    Sumberdaya
                                        y

               Keseimbangan Peran Tiga Pilar

   Pemerintahan                 Dunia Usaha                 Masyarakat

   Menjalankan dan
menciptakan lingkungan    Mewujudkan penciptaan          Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang      lapangan kerja dan           sosial,
                                                         sosial ekonomi dan
 kondusif bagi unsur-          pendapatan.                       politik.
       unsur lain.

                           dadang-solihin.blogspot.com                          25
           Pergeseran Paradigma:
        From Government to Governance
        F    G        tt G




          Government                                  Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi         Persoalan-persoalan publik
  negara untuk mengatur hal-hal         adalah urusan bersama
  publik
  publik,                               pemerintah civil society dan
                                        pemerintah,
 Aktor di luarnya hanya dapat          dunia usaha sebagai tiga aktor
  disertakan sejauh negara              utama.
        iji k
  mengijinkannya.
                        dadang-solihin.blogspot.com                      26
               Pelaku Pembangunan:
               Paradigma Governance
                              ,                      ,           y
    Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
    yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
                                    Tenaga Kerja
                   Kontrol                            Kontrol



        Dunia Usaha 
                                   Pemerintah                    Masyarakat
          Swasta


                       Nilai                       Redistibusi
                 Pertumbuhan                   Melalui Pelayanan
                                       Pasar

   Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
    Good.
    G d
                               dadang-solihin.blogspot.com                    27
         Model Governance
                Sektor Swasta      Sektor Publik        Sektor Ketiga


   Tingkat        Perusahaan        Organisasi               LSM
Supranasional    transnasional   Antar Pemerintah       Internasional




  Tingkat        Perusahaan                               Ormas/LSM
  Nasional        Nasional         GOVERNANCE              Nasional



   Tingkat       Perusahaan          Pemerintah           LSM Lokal
 Subnasional        Lokal              Lokal

                                            (Kamarack and Nye Jr., 2002)

                        dadang-solihin.blogspot.com                        28
Pelaku Pembangunan: Stakeholders

           STATE                       CITIZENS
           Executive                   organized into:
           Judiciary
              d              Community-based organizations
                             C       it b d          i ti
          Legislature        Non-governmental organizations
                                Professional Associations
         Public service
                                    Religious groups
            Military                Women’s groups
             Police                       Media

                       BUSINESS
              Small / medium / large enterprises
                 Multinational Corporations
                     Financial institutions
                        Stock exchange


              dadang-solihin.blogspot.com                     29
   Troika




dadang-solihin.blogspot.com   30
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
               Swasta
  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



  Masyarakat,
  Masyarakat
  Bangsa, dan
    Negara                                         y
                                                Masyarakat

                                                             VISI
                                       Pemerintah

Good Governance            Dunia Usaha




                  dadang-solihin.blogspot.com                       31
Perumusan Visi Daerah
                       Stakeholders




      PEMDA




      dadang-solihin.blogspot.com     32
Perumusan Visi Daerah
                       Stakeholders




      PEMDA




      dadang-solihin.blogspot.com     33
dadang-solihin.blogspot.com   34
                                                            1/4
             g g
           Kegagalan Perencanaan

 Penyusunan perencanaan
  tidak tepat, mungkin karena:
   informasinya kurang
    lengkap,
   metodologinya belum
    dikuasai,
    dik    i
   perencanaannya tidak
    realistis sehingga tidak
                   gg
    mungkin pernah bisa
    terlaksana
   pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
                                            pertimbangan
    pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.


                        dadang-solihin.blogspot.com         35
          Kegagalan Perencanaan                                      2/4
 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
  seharusnya.

   kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan
    dengan pelaksanaannya.
   aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
   masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
    tidak mendukungnya.




                       dadang-solihin.blogspot.com                   36
                                                             3/4
                g g
              Kegagalan Perencanaan
   Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
    dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
    mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

       Misalnya, orientasi
        semata-mata pada
        pertumbuhan yang
        menyebabkan makin
        melebarnya kesenjangan.
       Dengan d iki
        D        demikian, yang
        keliru bukan semata-mata
        perencanaannya, tetapi
        falsafah atau konsep di
        balik perencanaan itu.


                          dadang-solihin.blogspot.com            37
                                                            4/4
            g g
          Kegagalan Perencanaan

   Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
    kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

     P                i i tidak   b ik
      Perencanaan di sini tid k memberikan
      kesempatan berkembangnya prakarsa
      individu dan pengembangan kapasitas
      serta potensi masyarakat secara penuh.
     Sistem ini bertentangan dengan hukum
      penawaran dan permintaan karena
      pemerintah mengatur semuanya.
     Perencanaan seperti inilah yang disebut
        b     i i t
      sebagai sistem perencanaan t        t
                                   terpusat
      (centrally planned system).


                       dadang-solihin.blogspot.com          38
      Sistem Perencanaan yang Berhasil

•   Sistem perencanaan yang
    Si t
    mendorong berkembangnya
    mekanisme pasar dan peran
    serta masyarakat.
•   Dalam sistem ini perencanaan
    dilakukan dengan menentukan
    sasaran-sasaran secara garis
    besar.
•   P l k utamanya adalah
    Pelaku t         d l h
    masyarakat dan usaha swasta.




                        dadang-solihin.blogspot.com   39
                 Perencanaan yang Ideal
•   Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
    dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
•   Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
    pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
    adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
    j g        p      j
    jangan sampai terjadi kemunduran.
•   Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
    pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
                                               aspek,
    sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam
    keutuhan konsep secara keseluruhan.
•   Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
    adaptive system).
•   Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

                          dadang-solihin.blogspot.com               40
dadang-solihin.blogspot.com   41
                                                                  1/3
                                                                  1/3
                  Apa itu RPJPD
•                  k
    RPJPD merupakan satu d k                    i daerah yang
                            dokumen rencana resmi d    h
    dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam
    jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
•   Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
    Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
                                                       RPJPD,
    penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD dan
    tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala
    atas implementasinya.




                         dadang-solihin.blogspot.com               42
                                                                    2/3
                  Apa itu RPJPD
•   Dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi
    D k                       k d k                       j di
    acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala
    yang lebih rendah seperti RTRWD, RPJMD, Renstra SKPD, dan
    RKPD,
•   Oleh karena itu, kualitas penyusunan RPJPD dari segi:
         li i k     d        dan     ktif      depan,
    – analisis kecenderungan d perspektif masa d
    – pemahaman atas isu strategis yang mungkin dihadapi di masa
      depan,
        p ,
    – kejelasan visi, misi, tujuan, arah dan strategi kebijakan
      pembangunan 20 tahun ke depan
•    k                k kualitas rencana d
    akan turut menentukan k li                h dibawahnya.
                                         daerah dib   h



                          dadang-solihin.blogspot.com               43
                                                                    3/3
                 Apa itu RPJPD
         j   b i               dasar:
RPJPD menjawab tiga pertanyaan d
1. kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
   hendak dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;
2. bagaimana mencapainya dan;
3. langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
   tercapai.




                        dadang-solihin.blogspot.com                 44
               Substansi RPJPD
•                  k k              i         j  hk
    RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
    arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
•   kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
•   yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
•   kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
    keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
    tahun kedepan.




                         dadang-solihin.blogspot.com              45
                                                              1/2
                 Apa itu RPJMD
•                  k       dokumen rencana resmi d
    RPJMD merupakan satu d k                            h     k
                                                 i daerah untuk
    mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
    ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    Terpilih.
•   Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
               Daerah, DPRD
    Pemerintah Daerah DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
    penting pada:
    1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
    2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
        implementasinya.




                       dadang-solihin.blogspot.com            46
                                                                2/2
                Apa itu RPJMD
             j   b i
RPJMD menjawab tiga pertanyaan d  dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
   hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
               p                             g;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
   tercapai.
   t      i




                        dadang-solihin.blogspot.com                 47
              Substansi RPJMD
•                  k k              i         j  hk
    RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
    arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
•   kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
•   yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
•   kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
    keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
    tahun kedepan.




                         dadang-solihin.blogspot.com              48
dadang-solihin.blogspot.com   49
        Reformasi Sistem Penganggaran                                1/2

        PARADIGMA LAMA                            PARADIGMA BARU
Visi:                                 Visi:
 Melaksanakan rencana                 Melaksanakan program kerja
  pembangunan lima tahunan              Presiden/KDH terpilih
  berdasarkan GBHN
Misi:                                 Misi:
 Penyelenggaraan pemerintahan    Pelaksanaan kerangka regulasi,
  umum dan pembangunan             kerangka investasi, dan
 Penganggaran berdasarkan         pelayanan publik yang di
  pendekatan menurut pengeluaran   tuangkan dalam RKP/D
  rutin dan pengeluaran           Anggaran disusun berdasarkan
  pembangunan                      RKP/D dengan mempertimbang-
                                   kan kemampuan keuangan
                                     g
                                   negara
                        dadang-solihin.blogspot.com                  50
                                                                        2/2
    Reformasi Sistem Penganggaran


  Paradigma Lama                                 Paradigma Baru

                                             Penganggaran dengan
                                             Pendekatan:
Penganggaran Berbasis:
                                             1. Penganggaran Berbasis
1. Pengeluaran Rutin                            Kinerja
2. Pengeluaran
    e ge ua a                                2.
                                             2 Kerangka Penganggaran
   Pembangunan                                  Jangka Menengah
                                             3. Anggaran Terpadu




                       dadang-solihin.blogspot.com                      51
 Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Tujuan       1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
                prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
                between performance and budget);
             2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
  Tujuan
                penganggaran (operational efficiency);
             3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
                dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
                                      accountability).
                (more flexibility and accountability)
Landasan     1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
Konseptual      and outcome oriented);
             2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
 Landasan       menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
Konseptual
     p          manages);
             3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
                tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
                organisasi (Money follow function).
                  g        (      y               )

                     dadang-solihin.blogspot.com                        52
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

 Tujuan        1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
                   fi i (allocative efficiency)
                  efisien ( ll    ti  ffi i   )
               2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
                  improve quality of planning)
   Tujuan      3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
                  policy option)
               4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
               5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
                  sustainability)
  Landasan     1.   Penerapan sistem rolling budget
  Konseptual   2.   Mempunyai baseline (angka dasar)
  Landasan     3.   Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
 Konseptual    4.
               4    Penetapan Parameter
               5.   Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
                    kebijakan baru (additional budget for new initiatives)

                         dadang-solihin.blogspot.com                         53
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com   54

								
To top