; Laporan Terbuka Universitas Pasundan, Saya Dan KomnasHAM
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Laporan Terbuka Universitas Pasundan, Saya Dan KomnasHAM

VIEWS: 427 PAGES: 9

Laporan Terbuka Universitas Pasundan, Saya Dan KomnasHAM

More Info
  • pg 1
									Lembaran Fakta
Universitas Pasundan, Saya Dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Edisi Kedua, 27 September 2010.
Oleh: Tisna Rudi



 Catatan

 Edisi Pertama Tgl. 27 Agustus 2010 sudah saya kirimkan sebagai attachment melalui email dalam
 format file pdf setebal 19 halaman kepada pengaduan@komnasham.go.id terdiri dari scan KTP,
 identitas penulis, laporan dan scan lampiran bukti pendukung.


 Dalam edisi kedua sekarang ini kalimat yang tidak perlu dihapus tanpa mengubah pokok bahasan edisi
 pertama dan ada penambahan agar lebih jelas. Edisi kedua ini juga akan dikirimkan kepada komnas
 HAM dan Rektor Universitas Pasundan melalui pos surat tanpa lampiran bukti pendukung untuk
 menghemat kertas dan jumlah halaman.


 Scan lampiran pendukung akan dikirimkan via email dari saya ( tisna.rudi@gmail.com ) dengan
 subject “Berkas Lampiran” ke humas@unpas.ac.id dan pengaduan@komnasham.go.id sebanyak 11
 berkas dalam format file .jpg atau setebal 11 halaman dalam format file .pdf.


 Edisi kedua ini juga akan dikirimkan kepada Presiden Republik Indonesia, Mentri Pendidikan, Mentri
 Hukum Dan HAM, DPR dan sebuah Yayasan anti bullying setelah saya selesai menambahkan halaman
 perihal bullying di lembaga pendidikan sebagai bagian kampanye indonesian anti bullying.


 Masalah hak asasi dan masalah bullying adalah masalah manusia secara keseluruhan dan saya pun
 merupakan bagian dari keluarga dan masyarakat. Dengan lain kata, kesewenang-wenangan terhadap
 seseorang juga dapat dipandang seakan-akan kesewenang-wenangan kepada manusia secara
 keseluruhan. Bedanya seseorang mengalami sendiri secara langsung perlakuan sewenang-wenang,
 sementara yang lainnya mungkin hanya menonton, membaca, mendengar, membuat dan menyetujui
 undang-undang yang secara tidak langsung juga diperlakukan secara sewenang-wenang.


 Bandung, 27 September 2010
 Tisna Rudi
Kata Pengantar

Laporan ini bukan untuk mengungkit kasus lama tapi untuk menjelaskan atau mengklarifikasi agar
kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman atau rumor tidak benar terhadap saya atau terhadap kasusnya.

Laporan ini dibuat berdasarkan fakta pengalaman saya sendiri dan disertai bukti dokumen pendukung.
Jika tidak ada dokumen pendukung atau saksi maka saksinya adalah Tuhan Yang Maha Mengetahui.

Beberapa dokumen lama saya lampirkan scan-nya sebagaimana adanya semata-mata sebagai bukti
pendukung dan hanya dilampirkan dalam laporan kepada Komnas HAM dan Universitas Pasundan.
Sementara dalam laporan kepada sebagian Alumni Mesin Unpas, Ketua Jurusan dan kemungkinan
Himpunan Mahasiswa Mesin hanya dilampirkan lembaran bukti yang berkaitan dengan kurikulum,
perwalian dan formulir saja.

Bandung, 27 Agustus 2010




       ( Tisna Rudi )
                                                                                         halaman 3 dari 9
Latar Belakang
Tahun 1983 saya masuk jurusan mesin universitas pasundan. Kemudian Tahun 1991 ketika ujian sidang
sarjana ternyata tidak ada seorang dosen penguji pun yang hadir sehingga saya bertanya-tanya ada apa?
Jawabannya karena setelah diverifikasi ternyata saya belum mengambil praktikum fisika dasar I.


Semester II Tahun 1984 saya sempat mengikuti praktikum fisika dasar II karena mendengar obrolan
mahasiswa tentang adanya praktikum fisika dasar. Tapi kemudian di semester III, ternyata praktikum
fisika dasar I dan II tidak ada dalam kurikulum dan perwalian. ( Lampiran I: Buku Pedoman Unpas
Tahun 1984, Kurikulum Jurusan Mesin. Lampiran II: Lembar Perwalian Tahun 1984/1985 Tingkat I ).


Hal demikian berlangsung hingga tahun akademik 1987/1988. (Lampiran III: Lembar Perwalian
Semester Ganjil Tahun 1987/1988 Tingkat I Semester I ).


Jadi saya tidak mengambil praktikum fisika dasar I karena saya maupun mahasiswa lain mengambil
matakuliah berdasarkan perwalian yang diketahui dan disetujui oleh dosen wali.dimana ketika itu
praktikum fisika dasar I dan II tidak ada dalam perwalian.


Di Tahun akademik 1988/1989, mata kuliah fisika dasar yang tadinya berbobot 3 SKS diubah menjadi 2
SKS matakuliah dan 1 SKS praktikum ( Lampiran IV: Lembar Perwalian Semester Ganjil Tahun
1988/1989 Tingkat I Semester I ). Karena sudah tidak mengikuti kuliah di tingkat I, perubahan tersebut
tidak terbaca dan dosen wali pun tidak mengetahui atau tidak memberitahukan.


Tahun 1990, ketika akan mengurus daftar nilai hasil studi mahasiswa barulah untuk pertama kalinya saya
mendengar bahwa matakuliah praktikum fisika dasar I dan II dimasukan dalam daftar nilai hasil studi
mahasiswa. Ketika itu saya yang akan mengambil tugas akhir/skripsi meminta kebijaksanaan soal uang
kuliah karena ada kebijakan bagi mahasiswa yang tinggal mengambil tugas akhir.


Setelah menerima Daftar Nilai Hasil Studi Mahasiswa ( Lampiran V halaman 2 ), barulah saya
mengetahui bahwa matakuliah fisika dasar yang semula berbobot 3 SKS menjadi 2 SKS matakuliah dan 1
SKS praktikum dengan nilai masing-masing C. Karena jumlah bobot SKS-nya tetap sama, yaitu 3 SKS
dan nilainya pun tetap C tidak ada masalah bagi saya yang berdasarkan kurikulum sebelumnya sudah
lulus fisika dasar berbobot 3 SKS dengan nilai C.
                                                                                       halaman 4 dari 9

Tahun 1991 tugas skripsi selesai. Berdasarkan Formulir Pemeriksaan Kelancaran Administrasi Dan
Akademis ( Lampiran VI ), saya direkomendasikan berhak untuk mengikuti ujian sidang sarjana.


Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Panitia Sidang Sarjana dikeluarkan ( Lampiran VII ), lalu surat
undangan pun dibuat untuk disampaikan kepada masing-masing dosen penguji sidang sarjana.


Sebagaimana diceritakan diatas, sidang sarjana diundurkan dengan alasan setelah diverifikasi saya belum
mengambil praktikum fisika dasar I.




 Perlu diketahui, mahasiswa yang tidak mengambil praktikum fisika dasar I dan II (karena memang ketika
 semester berlangsung tidak ada dalam perwalian) bukan hanya saya sendiri. Kalau kemudian ternyata
 hanya saya saja yang dipermasalahkan dan dipersalahkan, jangan tanya kepada saya.


 Saya diharuskan mengambil praktikum fisika dasar I dan II sekaligus ( Lampiran VIII ). Jadi dulu saya
 mengambil praktikum fisika dasar II pun dianggap tidak sah.




Bom Waktu
Tiba-tiba saja sesuatu dibatalkan dan sidang sarjana diundurkan tanpa ada kepastian. Keterangan dalam
daftar nilai hasil studi mahasiswa, formulir kelancaran administrasi dan kelengkapan akademik menjadi
tidak berlaku lagi. Pada saat menghadapi ujian sidang sarjana, saya malah diharuskan mengambil
matakuliah di tingkat I yang dulu selama empat tahun tidak ada dalam kurikulum dan perwalian.


Saya jadi merasa tidak aman, merasa dipermainkan dan merasa tertipu karena keterangan yang
seharusnya dipercaya malah menyesatkan dan dibatalkan begitu saja. Saya merasa tertahan dalam
ketidakpastian dan dikorbankan harus menerima kesalahan yang bukan karena kesalahan saya. Saya
membela diri dengan mengatakan kepada Pembantu Dekan I: “Siapa Yang Bertanggung Jawab?”

Saya tidak keberatan harus mengambil praktikum fisika dasar. Masalahnya ketika itu adalah faktor waktu.
                                                                                        halaman 5 dari 9

Manusia bisa mengendalikan reaksi berantai partikel atom menjadi Tenaga Nuklir. Tapi manusia tidak
mengetahui bagaimana pola penyebaran atau rumus matematika suatu masalah sepele seiring dengan
berjalannya waktu tahu-tahu meledak menjadi kerusuhan di kota, tahu-tahu berkembang menjadi krisis
ekonomi global, atau tahu-tahu secara psikologis berdampak serius terhadap perkembangan individu.



Kerikil Dalam Sepatu
Kejadian diatas menjadi ibarat kerikil dalam sepatu yang membuat saya merasa diperlakukan sewenang-
wenang dan terganggu. Selama belasan tahun kalau teringat, saya menjadi depresi, gelisah, sulit tidur dan
gampang marah. Saya salurkan dengan menulis, menulis dan menulis untuk membela diri.


Bahwa yang membuat kurikulum/lembar perwalian dimana praktikum fisika dasar tidak ada bukan saya.
Bahwa yang membuat surat keterangan yang kemudian dibatalkan juga bukan saya. Bahwa yang tidak
mengambil praktikum fisika dasar karena tidak ada dalam kurikulum juga bukan hanya saya saja.


Kenapa saya yang dipersalahkan dan dipermasalahkan dengan mengundurkan ujian sidang sarjana dan
menimpakan kesalahan- kesalahan tersebut kepada saya? Atas dasar demi apa hal tersebut dilakukan?


Jika dasarnya adalah alasan “Karena setelah diverifikasi saya belum mengambil praktikum fisika dasar I”,
hal demikian merupakan wujud rasionalisasi untuk membenarkan tindakan menimpakan kesalahan-
kesalahan tersebut diatas kepada saya.


Apapun wujud rasionalisasi itu, kesewenang-wenangan adalah tetap kesewenang-wenangan.



Penolakan
Karena merasa terganggu “kerikil dalam sepatu” melalui surat saya kemudian melaporkan kepada Dekan
Fakultas Teknik dan Komnas HAM. Dekan kemudian menanggapi ( Lampiran IX ) dan selanjutnya
dilimpahkan kepada Pembantu Dekan III (Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni).
                                                                                              halaman 6 dari 9

Saya tidak ingat semua apa yang dibicarakan, tapi saya masih sangat ingat ucapan Pembantu Dekan III
ketika itu: “Kalau hubungan baik.......” (tanda baca titik-titik artinya tidak terdengar jelas).


Ucapan tersebut bagi saya tidak lebih dari iming-iming yang tidak jelas dan pemerasan secara psikologis.
Frase “hubungan baik” tidak jelas apa maksudnya sehingga bisa ditafsirkan secara positif maupun negatif.
Misalnya bisa saja ditafsirkan jangan melapor kepada komnas HAM meskipun diperlakukan secara keji,


Saya tidak pernah menuntut apa pun dan atau siapa pun meskipun pernah mempertanyakan siapa yang
bertanggung jawab. Hal ini bisa ditanyakan langsung kepada Pembantu Dekan III yang menanyakan
penjabaran tanggung jawabnya kepada saya dengan ancaman kalau tidak akan diabaikan.


Penyelesaian dengan cara memutarbalikan dan menimpakan masalah yang bersifat menindas terjadi lagi.
Dulu hal yang bukan kesalahan saya ditimpakan kepada saya menjadi karena kesalahan saya sendiri.
Kemudian penjabaran tanggung jawabannya pun ditimpakan pula kepada saya.


Karena itulah saya kemudian merobek ijazah S1 Universitas Pasundan sebagai reaksi penolakan saya
terhadap kesewenang-wenangan, dan meskipun sudah lulus ujian negara, sampai sekarang ijazahnya tidak
saya ambil. Dua bagian dari robekan ijazah tersebut, dalam dua amplop saya serahkan kepada dua orang
pegawai unpas agar diberikan kepada Dekan Fakultas Teknik dan Rektor Universitas Pasundan. Sisanya
masih saya simpan ( Lampiran X ).




Subkom Pemantauan Dan Rumor

Saya tidak memiliki arsip dan tidak ingat kapan melaporkan kepada Komnas HAM. Tapi saya
menyimpan arsip surat balasan dari Komnas HAM ( Lampiran XI ).yang diterima Tanggal 26 Mei 1997
(Saya mencatat tanggal diterimanya dibelakang amplop).


Kenapa baru sekarang (Tahun 2010) saya membalasnya melalui laporan ini?


Ketika merobek ijasah S1 unpas penolakan saya terhadap kesewenang-wenangan menjadi kekal. Dulu,
sekarang, sampai kapan pun dan dimana pun saya tidak akan pernah patuh terhadap kesewenang-
wenangan. Jawaban masalah di masa lampau pun ada di masa depan, dan segala sesuatu yang belum
selesai di dunia, nanti diakhirat pun akan dtuntaskan. Titik.
                                                                                         halaman 7 dari 9


Tapi sekitar dua – tiga tahun lalu (Tahun 2007 – 2008) ketika membuat dan membantu mengelola website
untuk HMM (Himpunan Mahasiswa Mesin) Unpas dan formulir online pendaftaran alumni, saya
mendengar dari alumni dan mahasiswa perihal kasus yang terjadi pada saya.


Barangkali karena tidak mengetahui secara langsung dari saya atau mendengar rumor, alumni dan
mahasiswa hanya menduga-duga dan keliru menyangka perihal kasus ini. Sejak saat itulah saya bertekad
perlu ada penjelasan untuk semua pihak hingga akhirnya saya membuat laporan ini.


Perihal Subkom pemantauan dari komnas HAM, saya samasekali tidak tahu apakah dulu memantau?




Pembelaan Diri

Bukan saya yang memulai masalah ini dan dulu maupun sekarang saya bukan orang nomor 1 di
universitas pasundan. Posisi saya dalam masalah ini adalah sebagai mahasiswa kemudian sebagai alumni
yang membela diri karena merasa diperlakukan sewenang-wenang.

Dengan lain kata, jangan menindas dengan cara menimpakan suatu masalah menjadi kesalahan saya
sendiri dan kemudian penjabaran tanggung jawabnya pun ditimpakan pula kepada saya dengan ancaman
kalau tidak akan diabaikan.


Hukum Tuhan Yang Maha Kuasa dan hukum buatan manusia pun menjamin tidak ada dosa sedikit pun
bagi mereka yang membela diri setelah teraniaya


Jangan pula mengiming-iming saya dengan menjanjikan sesuatu hal, baik jelas atau pun tidak jelas, tapi
belum tentu dipenuhi, sekedar untuk menutup-nutupi masalah atau untuk mengulur-ngulur waktu. Apalagi
kalau kemudian ternyata iming-iming tersebut tidak terpenuhi, lalu saya sendiri lagi yang dipersalahkan
untuk membenarkan tindakan tidak memenuhi iming-iming atau janji.


Penyebab masalahnya, akibat merugikannya kepada saya atau kepada orang lain, secara langsung atau
secara tidak langsung, yang diketahui atau tidak diketahui, yang telah terjadi maupun yang akan terjadi,
jangan ditimpakan kepada saya hanya karena saya yang membela diri berada di posisi lebih lemah.
                                                                                        halaman 8 dari 9

Kesimpulan
Lembaga Pendidikan berhak menyempurnakan kurikulum. Akan tetapi kalau pelaksanaannya dilakukan
dengan cara membatalkan surat keterangan (yang menyesatkan), mengundurkan ujian sidang sarjana dan
menimpakan masalahnya menjadi melulu kesalahan saya, apalagi ada dugaan hanya saya saja yang
dipermasalahkan sementara mahasiswa yang lainya tidak, maka hal demikian sudah melampaui batas dan
tanpa hak menimpakan suatu masalah menjadi kesalahan saya sendiri dan menghambat atau menahan
waktu saya.


Dalam kasus ini ada unsur rasionalisasi (mencari-cari kemungkinan alasan masuk akal tapi tidak
berdasarkan alasan yang benar) untuk membenarkan tindakan menimpakan suatu masalah menjadi
kesalahan saya sendiri. Bahkan karena saya mempertanyakan siapa yang bertanggung sebagai wujud
membela diri, penjabaran tanggung jawabnya pun ditimpakan kepada saya dengan ancaman kalau tidak
akan diabaikan.


Dalam kasus ini meskipun kejadian tersebut diatas terjadi belasan tahun lalu tapi kalau teringat membuat
saya jadi gelisah, depresi, sulit tidur dan gampang marah karena kehidupan saya telah dirusak dengan cara
sewenang-wenang menimpakan suatu masalah dan segala akibatnya menjadi melulu karena kesalahan
saya sendiri.


Dalam kasus ini setelah disampaikan laporan kepada Komnas HAM, ada unsur ucapan ”Kalau hubungan
baik.....” dan “kalau tidak akan diabaikan” yang mengandung unsur ancaman untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu dan unsur iming-iming yang tidak jelas maksudnya sehingga dapat mengelabui atau
menyesatkan. Perlu juga ditambahkan, sekitar dua-tiga tahun lalu ( Tahun 2007 – 2008 ) ketika saya
secara sukarela membantu membuat dan mengelola website Himpunan Mahasiswa Mesin UNPAS dan
formulir online pendaftaran alumni, Ketua Jurusan Mesin juga telah menyampaikan iming-iming.


Dalam kasus ini jelas ada unsur perbedaan kekuasaan dimana ketika itu saya hanya sebagai mahasiswa
dan kemudian alumni. Perbedaan kekuasaan ini membuat pihak yang merasa lebih berkuasa menindas
dengan cara menimpakan suatu masalah dan kemudian penjabaran tanggung jawabnya kepada saya
menjadi melulu karena kesalahan saya sendiri dengan cara rasionalisasi untuk pembenaran.


Dengan lain kata unsur penyalahgunaan perbedaan kekuasaan ini selain menghalangi penyelesaian
masalah juga akan cenderung menggunakan cara-cara yang bersifat menindas, mengiming-iming dan
rasionalisasi untuk pembenaran secara berulangkali, sehingga perlu adanya pihak ketiga atau mediasi.
                                                                                         halaman 9 dari 9
Sikap Saya


Sejak awal sikap saya cukup jelas, yaitu menolak kesewenang-wenangan dengan cara membela diri.
Mulai dari mempertanyakan siapa yang bertangung jawab hingga membuat laporan ini. Penolakan saya
terhadap kesewenang-wenangan tidak bergantung waktu dan tempat. Dulu, sekarang, kapan pun dan
dimana pun saya tidak akan pernah patuh terhadap kesewenang-wenangan. Hal ini jangan ditafsirkan saya
keras kepala. Bangsa Indonesia sudah merdeka puluhan tahun, penjajah sudah minta maaf dan sudah
berbuat baik kepada pemerintah dan rakyat Indonesia. Tapi dalam UUD 1945, sampai sekarang Bangsa
Indonesia masih menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi.


Dulu saya pernah mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab sebagai wujud membela diri karena
suatu masalah ditimpakan kepada saya menjadi melulu karena kesalahan saya sendiri. Analogi logikanya
ibarat mobil yang saya kendarai menabrak mobil anda, tapi saya malah menimpakan kesalahan dan
tanggung jawabnya kepada anda. Wajar kalau anda membela diri: “Siapa yang bertanggung jawab? Saya
yang sudah ditabrak atau kamu yang menabrak saya?”


Pertanyaan siapa yang bertanggung jawab jangan ditafsirkan saya menuntut ganti rugi. Saya tidak pernah
menuntut apa pun dan siapa pun. Kalau saya merasa dirugikan, kerugiannya bukan bersifat materi yang
bisa dihitung atau bisa ditukar begitu saja. Salah satu bentuk kerusakan dalam kasus ini adalah idealisme
terhadap perguruan tinggi yang seharusnya menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran telah dihancurkan
dengan cara-cara penyelesaian masalah yang cenderung bersifat menindas.


Kalau diharuskan menuntut, tuntutannya adalah: “Mundurkan Waktu Sehingga Masalah Ini Tidak Pernah
Terjadi”. Tuntunan tersebut hanya sekedar memberikan gambaran kerusakan yang terjadi sedemikian rupa
sehingga tidak akan kembali seperti semula kecuali memundurkan waktu (Kalau waktu bisa dimundurkan
pun, kemungkinan akan terjadi pengulangan dan paradox). Tuhan tidak memundurkan waktu untuk
menyelesaikan suatu masalah, tapi menangguhkan waktu untuk menguji, apakah suatu perkara
diselesaikan secara adil atau dengan cara kezaliman.


Apa pun milik saya merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Tidak Membutuhkan Apa pun, dan saya
tidak menuntut apa pun atau siapa pun, hanya membela diri. Dengan lain kata, kalau ada hal yang harus
dipertanggungjawabkan, pertanggungjawabkanlah kepada diri masing-masing. Laporan ini ditulis sebagai
wujud tanggung jawab saya kepada diri sendiri dengan tidak membiarkan diperlakukan sewenang-
wenang dan dengan tidak membiarkan adanya berbagai kesalahpahaman terhadap saya sebagai akibat
dari masalah ini. (Tisna Rudi)

								
To top