Docstoc

TINJAUAN YURIDIS LEGAL STANDING PARTAI POLITIK SEBAGAI PEMOHON DALAM SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Document Sample
TINJAUAN YURIDIS LEGAL STANDING PARTAI POLITIK SEBAGAI PEMOHON DALAM SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DI MAHKAMAH KONSTITUSI Powered By Docstoc
					TINJAUAN YURIDIS LEGAL STANDING PARTAI POLITIK SEBAGAI

PEMOHON DALAM SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

          UMUM (PHPU) DI MAHKAMAH KONSTITUSI.




                        Penulisan Hukum
                             (Skripsi)
                   Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
             dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
                Universitas Sebelas Maret Surakarta




                              Oleh:
                        AGUS WALOYO
                            E0006060




                      FAKULTAS HUKUM
         UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
                               2010



                                1
                    PERSETUJUAN PEMBIMBING




                       Penulisan Hukum (Skripsi)


  TINJAUAN YURIDIS LEGAL STANDING PARTAI POLITIK SEBAGAI
PEMOHON DALAM SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILU (PHPU)
                    DI MAHKAMAH KONSTITUSI




                                  Oleh
                              Agus Waloyo
                            NIM. E 0006060


 Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
       (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta


                       Surakarta, 8 Desember 2010




       Pembimbing I                              Pembimbing II




Sunarno Danusastro, S.H., M.H.              Isharyanto, S.H., M.Hum
  NIP. 194712311975031001                   NIP. 197805012003121002
                     PENGESAHAN PENGUJI




                     Penulisan Hukum (Skripsi)
 TINJAUAN YURIDIS LEGAL STANDING PARTAI POLITIK SEBAGAI
PEMOHON DALAM SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILU (PHPU)
                  DI MAHKAMAH KONSTITUSI




                                Oleh
                             Agus Waloyo
                            NIM. E 0006060


            Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
              Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
         Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
                                Pada:
                     Hari               : Senin
                     Tanggal            : 27 Desember 2010
                        DEWAN PENGUJI
 1. Sunny Ummul Firdaus S.H., M.H : ……………………………………
             Ketua
 2. Isharyanto, S.H., M.Hum      : ……………………………………….
           Sekretaris
 3. Sunarno Danusastro, S.H., M.H: ……………………………………….
            Anggota


                              Mengetahui
                               Dekan,




                 Mohammad Jamin. S.H., M.Hum
                     19610930 1986011001
                                 PERNYATAAN

       Nama           : Agus Waloyo
       NIM            : E 0006060

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul:
TINJAUAN YURIDIS LEGAL STANDING PARTAI POLITIK SEBAGAI
PEMOHON DALAM SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILU
(PHPU) DI MAHKAMAH KONSTITUSI adalah betul-betul karya sendiri. Hal-
hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (Skripsi) ini diberi tanda citasi
dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti
pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik
berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari
penulisan hukum (skripsi) ini.




                                                   Surakarta, 8 Desember 2010
                                                   Yang membuat pernyataan




                                                          Agus Waloyo
                                                        NIM. E 0006060
                                ABSTRAKSI
Agus Waloyo, E 0006060. 2010. TINJAUAN YURIDIS LEGAL STANDING
PARTAI POLITIK SEBAGAI PEMOHON DALAM SENGKETA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DI MAHKAMAH
KONSTITUSI. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
         Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan-ketentuan
hukum tentang Legal Standing partai politik sebagai Pemohon dalam sengketa
perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.
         Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif,
yang berupaya memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai Legal
Standing partai politik sebagai Pemohon dalam sengketa PHPU di Mahkamah
Konstitusi. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder
yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi
dokumen atau bahan kepustakaan. Studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis
lakukan dengan usaha-usaha pengumpulan bahan terkait dengan cara
mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji, dan mempelajari
buku-buku, literatur, artikel, majalah dan koran, karangan ilmiah, makalah dan
sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok permasalah dalam penelitian yang
terkait dengan Legal Standing partai politik sebagai pemohon dalam sengekta
perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.
        Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yaitu
partai politik mempunyai Legal Standing untuk berperkara di Mahkamah
Konstitusi karena pertama, Secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik dan ndang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi. Kedua, Secara Filosofis, partai politik merupakan
kumpulan dari masyarakat yang terorganisir yang mempunyai arah dan tujuan
yang dalam hal ini adalah untuk menjadi anggota legislatif.
        Ketiga, Hanya partai poltik yang mempunyai Legal Standing dalam PHPU
karena calon legislatif tidak dapat menjadi Pemohon dalam sengketa PHPU. Hal
ini disebabkan setiap Permohonan yang diajukan terkait PHPU, harus
ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP partai politik atau jabatan
sejenis beserta kuasa hukumnya. Keempat, partai politik mempunyai kepentingan
langsung dalam PHPU anggota DPR dan DPRD.Permohonan PHPU haruslah
mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah
pemilihan, sehingga tidak berpindahnya kursi dari partai politik satu ke partai
politik lain.
        Dengan demikian rekomendasi dari penelitian ini yaitu hendaknya di
wacanakan untuk adanya suatu mekanisme dan regulasi khusus di internal
masing-masing partai politik untuk mengakomodir sengketa antarcaleg yang
merupakan konflik internal.


Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Legal Standing, Partai Politik, PHPU.
                                   ABSTRACT
Agus Waloyo, E 0006060. 2010. A JURIDICAL REVIEW OF POLITICAL
PARTY’S LEGAL STANDING AS THE APPLICANT IN THE GENERAL
ELECTION RESULT DISPUTE (PHPU) IN THE CONSTITUTION
COURT. Law Faculty of Sebelas Maret University.
        This research aims to describe the legal provisions about the political
party’s Legal Standing as the applicant in the general election result dispute
(PHPU) in the Constitution Court.
        This study belongs to a normative law research that is descriptive in
nature, attempting to give a comprehensive and clear description about political
party’s Legal Standing as the applicant in PHPU dispute in the Constitution Court.
The data type used was secondary data. The secondary data source employed
included primary, secondary and tertiary law research. Technique of collecting
data used was documentary or literature study. Document and literary study was
done by the writer by the attempt of collecting the relevant material through
visiting the libraries, reading, studying, and learning books, literatures, article,
magazine and newspaper, scientific writing, paper and etc relevant to the subject
of research related to the political party’s legal standing as the applicant in the
general election result dispute (PHPU) in the Constitution Court.
        Considering the result of research and discussion, it can be concluded that
namely political parties have the Legal Standing for litigants in the Constitutional
Court because of the first Legally stipulated in Law No. 2 / 2008 on Political
Parties and the Law Number 24 Year 2003 on the Constitutional Court. Second,
The Philosophical, political party is an organized collection of people who have
direction and purpose in this case is to be a member of the legislature.
Third, the only party that has affiliated Legal Standing in PHPU for legislative
candidates can not be an applicant in the dispute PHPU. This is due to every
application for the proposed related PHPU, must be signed by the Chairman and
Secretary General of the DPP political party or similar positions and their legal
representatives. Fourth, political parties have a direct interest in members of the
House and DPRD.Permohonan PHPU PHPU haruslahmempengaruhi of seats
political parties contesting the election in an electoral district, so no transfer of
seats from one party to another political party.
        Thus the recommendations from this research that should be in wacanakan
for the existence of a mechanism and a special regulation on the internal politics
of each party to accommodate antarcaleg dispute that is internal conflict.

       .




Keywords: Constitution Court, Legal Standing, Political Party, PHPU.
                                    MOTTO


   “Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang
      demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu' ”
                             (Q. S. Al Baqarah : 45)


    “ Ujian karakter yg sejati bukanlah berapa banyak yg kita ketahui dalam
  melakukan berbagai hal, tapi bagaimana kita bersikap ketika tidak tahu harus
                                melakukan apa “
                                  (John Holt)


   “ Karakter tidak bisa dikembangkan dalam keadaan nyaman, Hanya melalui
percobaan & penderitaan, jiwa bisa diperkuat, ambisi dilahirkan, dan keberhasilan
                                    dicapai “
                                 (Hellen Keller)


“Percayalah pada kemampuan dirimu, berpikir postif dan selalu berorientasi pada
     masa depan, niscaya hidupmu akan selalu berada dalam keberhasilan”.
                                (Agus Waloyo)
PERSEMBAHAN




  Teriring rasa syukur kepada Allah SWT,
  karya ini kupersembahkan untuk:
           1.    Rasul-ku Muhammad SAW,
           suri tauladan yang terbaik;
           2.    Ibu dan Bapak yang selalu
           menyayangi      dan     mencintaiku,
           terima kasih tak terhingga ananda
           ucapkan;
           3.    Segenap Keluarga ananda
           yang selalu memberikan dukungan
           moriil maupun materiil hingga
           ananda bisa seperti sekarang ini;
           4.    Negara Kesatuan Republik
           Indonesia yang selalu berubah
           menuju Republik yang demokratis;
           5.    Sahabat         dan     teman-
           temanku;
           6.    Para Pembaca sekalian.
                            KATA PENGANTAR



       Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih
dan Maha Penyayang atas limpahan nikmat-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS
LEGAL STANDING PARTAI POLITIK SEBAGAI PEMOHON DALAM
SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DI
MAHKAMAH         KONSTITUSI”.       Penulisan   skripsi   ini bertujuan untuk
melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
       Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum atau
skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan, baik materiil maupun moril
yang yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini
dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya
kepada:
   1. ALLAH SWT yang telah memberikan kehidupan dan melimpahkan
       rahmat dan hidayahnya kepada penulis.
   2. Nabi Besar Muhammad SAW, pangeran dan junjungan serta suri tauladan
       yang terbaik.
   3. Kedua orang tua tercinta (Bapak Jumirin H.S dan Ibu Jaimah), yang telah
       memberikan segalanya dalam kehidupan penulis, tidak ada kata yang
       dapat mewakili rasa terima kasih Ananda. Semoga Ananda dapat
       membalas budi jasa kalian dengan memenuhi harapan kalian kepada
       Ananda, membahagiakan dan membuat bangga kalian adalah impian
       terbesarku.
   4. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum
       Universitas Sebelas Maret.
   5. Ibu Aminah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara yang
       telah membantu dalam penunjukkan dosen pembimbing skripsi.
6. Bapak Sunarno Danusastro, S.H., M.H selaku Pembimbing Skripsi yang di
   dalam kesibukan beliau telah bersedia meluangkan waktu serta pikirannya
   untuk memberikan bimbingan, nasihat dan arahan bagi tersusunnya skripsi
   ini.
7. Bapak Isharyanto, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah
   membimbing penulis dari awal pembentukan skripsi hingga akhir dan
   selalu memberikan semangat, dorongan sehingga skripsi ini menjadi baik.
8. Ibu Sunny Ummul Firdaus S.H.,M.H selaku dosen penguji yang telah
   memberikan semangat dan masukan yang sangat luar biasa yang
   menjadikan Skripsi ini menjadi sempurna.
9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
   Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis
   sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga
   kedepannya dapat penulis amalkan.
10. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus
   segala administrasi skripsi dari mulai pengajuan judul, pelaksanaan
   seminar proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.
11. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum UNS yang selama ini telah
   memberikan pelayanan dan menjalin hubungan yang baik dengan penulis.
12. Segenap Staf bagian Risalah dan Pelayanan Putusan Mahkamah Konstitusi
   yang telah memberikan kesempatan untuk magang dan memberikan
   penulis referensi untuk penelitian ini.
13. BEM FH UNS dan DEMA UNS yang telah memberikan banyak
   pengalaman dan memberikan ruang bagi penulis sehingga penulis dapat
   mengaktualisasikan dirinya serta dapat memerikan semangat sehingga
   penulisan hukum ini dapat menjadi baik.
14. LPT CINDO yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat
   bekerja dan menimba ilmu sehingga penulis dapat membiayai penelitian
   ini.
15. REMAS Al-Mu’minuun Gemolong Permai tempat dimana penulis
   bernaung untuk mengaktualisasikan diri dalam berserah diri kepada yang
       Maha Kuasa sehingga, penulis selalu mendapat hidayah dan inayah dalam
       menyusun penelitian ini.
   16. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah
       membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
       menyelesaikan penulisan hukum ini..
       Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini terdapat banyak
kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang
membangun, sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini. Semoga sebuah
karya kecil ini mampu memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.


                                                 Surakarta, 8 Desember 2010
                                                           Penulis




                                                        Agus Waloyo
                                                      NIM. E 0006060
                                                 DAFTAR ISI




HALAMAN JUDUL ...................................................................................                  i
HALAMAH PERSETUJUAN PEMBIMBING.............................................                                       ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ......................................................                                iii
HALAMAN PERNYATAAN.......................................................................                        iv
ABSTRAK ...................................................................................................       v
MOTTO........................................................................................................   vii
PERSEMBAHAN.........................................................................................            viii
KATA PENGANTAR ..................................................................................                ix
DAFTAR ISI ................................................................................................     xii
DAFTAR TABEL ........................................................................................           xiv
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................               xv
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................                   1
     A. Latar Belakang Masalah ...................................................................                1
     B. Rumusan Masalah .............................................................................             4
     C. Tujuan Penelitian ...............................................................................         5
     D. Manfaat Penelitian .............................................................................          5
     E. Metode Penelitian ..............................................................................          6
     F. Sistematika Penelitian........................................................................           11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................                      13
     A. Kerangka Teori .................................................................................         13
          1. Tinjauan Tentang Negara Hukum dan Demokrasi ......................                                  13
          2. Tinjauan Tentang Legal Standing ...............................................                     18
          3. Tinjauan Tentang Partai Politik ..................................................                  21
          4. Tinjauan Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)..                                         28
     B. Kerangka Pemikiran ..........................................................................            32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................                                         35
     A. Ketentuan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus
          Perselisihan Hasil Pemilihan Umum .................................................                    35
    B. Prosedur Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ....................                              38
    C. Legal Standing Partai Politik sebagai Pemohon dalam Sengketa
         Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ..................................................                53
    D. Badan Hukum Privat sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi ......                                      58
BAB IV PENUTUP ......................................................................................        64
    A. SIMPULAN ......................................................................................       64
    B. SARAN .............................................................................................   64
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................           65
                                          DAFTAR TABEL
Tabel.1 Statistika Perkara Partai Politik Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) Tahun 2009 ...................................................................................   37
                                                DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Kerangka Pemikiran ...................................................................                            32
Gambar 2. Skema Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah
Konstitusi ..............................................................................................................   52




                                           BAB I. PENDAHULUAN
                                         A. Latar Belakang Masalah
       Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berlandaskan
atas hukum yang dinamis (Rechtstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan semata.
Menurut Akil Mochtar, ciri sebuah negara hukum antara lain (Akil Mochtar,
2009: 18):
    1. adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.
    2. adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan.
    3. pemerintahan        berdasarkan      peraturan      perundang-undangan
        (Wetmatigsheid Van Bestuur) serta peradilan administrasi dalam
        perselisihan.
       Filosofi yang melandasi konsep negara hukum di Indonesia berbeda
dengan konsep negara lain. Konsep negara hukum di Indonesia adalah negara
hukum pancasila yang pada hakikatnya memiliki tiga asas, yaitu (1) asas
kerukunan, (2) asas kepatuhan dan (3) asas keselarasan mencerminkan nilai-nilai
filosofis pancasila, pembaharuan, penggantian, penerapan maupun dalam
penegakan hukum (Akil Mochtar, 2009: 19).
       Konsep negara hukum di Indonesia secara normatif dirumuskan dalam
UUD 1945 Pasal 1ayat (3) : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, pikiran, perilaku,
tindakan, dan kebijakan pemerintahan negara (dan penduduknya) harus
didasarkan atau sesuai dengan hukum (Djatmiko, 2008: 35)
       Menurut John Locke, untuk mendirikan suatu negara hukum yang
menghargai hak-hak warga negaranya harus memiliki tiga unsur penting yaitu
pertama, adanya hukum yang mengatur bagaimana anggota masyarakat dapat
menikmati hak asasinya dengan damai, kedua adanya suatu badan yang dapat
menyelesaikan sengketa yang timbul antara pemerintah (vertical dispute) atau
sesama anggota masyarakat ( horizontal dispute) (Akil Mochtar, 2009: 41).
       Perkembangan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dipengaruhi oleh
semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam
kehidupan bernegara menggantikan model-model negara tradisional. Prinsip-
prinsip negara hukum (nomocratie) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat
(democratie) dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi mata uang. Paham
negara hukum yang demikian dikenal dalam bentuk konstitusional disebut
constitutional demokracy (Akil Mochtar, 2009:45).
       Secara umum demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari
rakyat dan untuk rakyat. Salah satu prinsip demokrasi yang penting adalah adanya
pemilu yang bebas sebagai perwujudan kedaulatan rakyat atas keberlangsungan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi
agar pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis secara
substantif dan bukan sekedar prosesi ritual. Prasyarat tersebut antara lain adalah
tersedianya peraturan yang jelas dan adil bagi semua peserta, adanya
penyelenggara yang independen dan imparsial, pelaksanaan aturan yang
konsisten, dan adanya sanksi hukum yang tegas dan fair kepada semua pihak
(Moh. Jamin, 2009: 22-23).
       Pelaksanaan demokrasi ketika diterapkan pada masyarakat Indonesia yang plural
(majemuk) meninggalkan pelajaran akan perlunya mempertimbangkan kondisi komunitas
dan masyarakat yang relatif tertinggal dari berbagai aspek kehidupan, baik sosial,
pendidikan, ekonomi maupun politik (Achmad Sodiki, 2009: 1). Di Indonesia, salah
satu perubahan yang signifikan sebagai akibat Perubahan UUD 1945 (1999-2002)
adalah bahwa cara pengisian jabatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif, baik
di tataran nasional, maupun lokal, harus dilakukan dengan cara pemilihan, tidak
boleh dengan cara penunjukan, pengangkatan, atau pewarisan (A. Mukthie Fadjar,
2009: 5). Idowu berpendapat bahwa in a modern State make direct participation
of all the people in the government of the state impossible, the concept of
democracy still emphasizes the rule of the people, in that sovereign power is
exercised by the people but now indirectly through a system of representation
(Idowu, 2008: 30).
       Pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana berdemokrasi bagi warga
negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak
atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur
dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi; ”Segala warga Negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan
prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle). Hal ini secara
khusus juga dimuat dalam Pasal 43 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang
berbunyi, “Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam
pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.” (Muhammad bahrul ulum dan Dizar Al farizi,
2009: 84).
       Pemilihan umum merupakan pranata terpenting bagi pemenuhan tiga
prinsip pokok demokrasi dalam pemerintahan yang berbentuk republik, yaitu
kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara
teratur (Fadjar, 2006: 89). Pemilihan umum dengan sistem multipartai secara
teoritik akan sulit memunculkan partai politik yang memperoleh suara mayoritas
mutlak (absolute majority). (Abdul latif, 2009: 28).
       Pemilihan umum 2009 di Indonesia diakui masyarakat internasional
sebagai pemilihan yang demokratis tetapi juga paling rumit di dunia. Dikatakan
paling rumit karena sistem pemilihan yang digunakan tidak sederhana. Dalam hal
ini, pemilihan umum legislatif 2009 diikuti oleh banyak partai yaitu 34 partai
nasional dan 6 partai lokal di aceh. Banyaknya partai politik yang menjadi peserta
pemilihan umum, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis
sehingga diperbolehkan terdapat banyak partai sebagai representasi dari
kemajemukan bangsa indonesia (Aminah, 2009: 60-61).
       Hasil pemilihan umum yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU) masih sering dijadikan perdebatan oleh partai politik yang menilai
bahwa ada perbedaan jumlah suara antara yang diumumkan oleh KPU dengan
hasil penjumlahan dari masing-masing partai politik yang menjadikan partai
politik mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan sengketa
perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi.
       Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mempunyai wewenang
memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum telah menangani 42 perkara
PHPU pada pemilu 2009 (Mahkamah Konstitusi, 2009: 4). Partai politik dalam
mengajukan perkara tentang PHPU di Mahkamah Konstitusi harus memenuhi
syarat yang telah diatur dalam konstitusi. Syarat yang mutlak harus dipenuhi yaitu
tentang kedudukan hukum pemohon atau Legal Standing pemohon agar dapat
berperkara di Mahkamah Konstitusi.
       Legal Standing pemohon merupakan hal yang penting dalam mengajukan
permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena salah satu syarat untuk dapat
beracara di Mahkamah Konstitusi adalah memiliki Legal Standing atau
kedudukan hukum. Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan
hasil pemilihan umum melihat Legal Standing dari pemohon terlebih dahulu.
Putusan dapat berupa ditolak, tidak dapat diterima,diterima sebagian atau diterima
seluruhnya tergantung dari Legal Standing pemohon. Dalam Perkara No.
50/PHPU.C-VII/2009, Perkara No. 61/PHPU.C-VII/2009 dan Perkara No.
88/PHPU.C-VII/2009. Penulis akan menganalisis mengapa Partai Politik secara
yuridis mempunyai Legal Standing sebagai pemohon dalam sengketa Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.
       Dari penjelasan yang telah dipaparkan penulis berminat untuk membuat
suatu penelitian hukum dengan judul ”Tinjauan Yuridis Legal Standing Partai
Politik Sebagai Pemohon Dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) di Mahkamah Konstitusi”.


                           B. Rumusan Masalah
       Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis
menyusun sebuah rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun
rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :
Mengapa Partai Politik secara yuridis mempunyai Legal Standing sebagai
pemohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di
Mahkamah Konstitusi?


                           C. Tujuan Penelitian
       Kegiatan penelitian ini dilakukan agar dapat menyajikan bahan akurat
sehingga dapat berguna dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan obyektif dan
tujuan subyektif sebagai berikut :


   1. Tujuan Obyektif
       Untuk mengetahui dan menganalisis Legal Standing partai politik sebagai
       pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di
       Mahkamah Konstitusi.
   2. Tujuan Subyektif
        a. Untuk menambah ilmu dan pengetahuan penulis dalam bidang hukum,
            khususnya ilmu hukum tata Negara mengenai Legal Standing partai
            politik sebagai pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan
            umum (PHPU) di Mahkamah.
        b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Strata
            1 (S1) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas
            Sebelas Maret Surakarta.


                              D. Manfaat Penelitian
       Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat penelitian teoritis dan
manfaat penelitian praktis sebagai berikut:


   1. Manfaat Teoritis
        a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap
            perkembangan ilmu hukum tata negara di Indonesia khususnya
            mengenai Legal Standing partai politik sebagai pemohon dalam
            sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah
            Konstitusi.
        b. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan terhadap
            penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.
   2. Manfaat Praktis
        a. Menjadi wahana bagi penulis dalam mengembangkan penalaran dan
           membentuk      pola   pikir   ilmiah,   sekaligus   untuk   mengetahui
           kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
        b. Untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang diteliti.


                             E. Metode Penelitian
       Metode penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan-perolehan bahan-
bahan dalam penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat diolah dan
dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya
tujuan penelitian yang dirumuskan. Adapun rincian metode penelitian yang
digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :
   1. Jenis Penelitian
                Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian
       hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum
       normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
       bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum
       primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan
       tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik
       kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti (Soerjono
       Soekanto, 2006: 15). Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah
       tinjauan yuridis Legal Standing partai politik sebagai pemohon dalam
       sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah
       Konstitusi.
   2. Sifat Penelitian
              Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berupaya
       memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai objek
       penelitian, dapat berupa manusia atau gejala dan fenomena sosial tertentu.
       Menurut Soerjono Soekanto dalam pengantar penelitian hukum, penelitian
       deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan bahan
       yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.
   Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar
   dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam
   kerangka menyusun teori-teori baru.


3. Pendekatan Penelitian
          Pendekataan (approach) yang digunakan dalam suatu penelitian
   normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasi-
   hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan
   dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum
   sebagai ilmu normatif. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, dapat
   digunakan beberpa pendekatan berikut (Johnny Ibrahim, 2005: 246) :
          a) Pendekatan perundang-undangan (statute approach);
          b) Pendekatan Konsep (conceptual approach);
          c) Pendekatan analitis (analitycal approach);
          d) Pendekatan Perbandingan (comparative approach);
          e) Pendekatan Historis (Historical approach);
          f) Pendekatan Filsafat (philosophical approach)’
          g) Pendekatan Kasus (case approach).
          Pendekatan tersebut dapat digabung, sehingga dalam suatu
   penelitian hukum normatif dapat saja menggunakan dua pendekatan atau
   lebih yang sesuai, misalnya pendekatan perundang-undangan, pendekatan
   historis dan pendekatan perbandingan. Namun, dalam suatu penelitian
   normatif, satu hal yang pasti adalah penggunaan pendekatan perundang-
   undangan (statute approach). Dikatakan pasti karena secara logika hukum,
   penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan
   terhadap badan hukum yang ada (Johnny Ibrahim. 2005: 247).
          Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah
   pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan        pendekatan
   analitis (analitycal approach). Pendekatan perundang-undangan secara
   otomatis dipilih karena kajian penelitian hukum yang bersifat yuridis-
   normatif dimana penelitian hukum yang Penulis lakukan merupakan
   penelitian yang mencari bahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
   tentang Partai Politik untuk mengetahui hakekat dan pendirian partai
   politik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
   Pemilihan Umum untuk mengetahui tata cara pemilihan umum yang ada di
   Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah
   Konstitusi untuk mengetahui proses beracara di Mahkamah Konstitusi, dan
   Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman
   Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
   Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
   Daerah untuk mengetahui proses beracara perselisihan hasil pemilihan
   umum untuk mengetahui bagaimana proses beracara sengketa perselisihan
   hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi secara teknis.

           Selanjutnya pendekatan analitis dipakai untuk menganalisis
   perkara No. 50/PHPU.C-VII/2009, Perkara No. 61/PHPU.C-VII/2009 dan
   Perkara No. 88/PHPU.C-VII/2009 tentang Legal Standing masing-masing
   pemohon dalam perkara tesebut dan hasilnya akan dipadukan dengan
   pendekatan yuridis sehingga akan dapat menjawab rumusan masalah
   tentang apa yang menjadikan partai politik secara yuridis mempunyai legal
   standing sebagai pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan
   umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi


4. Sumber Penelitian Hukum
        Jenis bahan yang digunakan dalam sebuah penelitian normatif adalah
   bahan hukum sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji
   dalam penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, bahan hukum
   sekunder dapat terbagi atas:
   a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan
       terdiri dari :
         1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan UUD 1945.
         2) Peraturan Dasar :
         a) Batang Tubuh UUD 1945.
    3) Peraturan perundang-undangan:
         a) Undang-Undang;
         b) Peraturan Pemerintah;
         c) Keputusan Presiden;
         d) Keputusan Menteri;
         e) Peraturan-peraturan Daerah;
    4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti misalnya hukum
        adat;
    5) Yurisprudensi;
    6) Traktat;
    7) Bahan hukum dari jaman penjajahan yang hingga kini masih
        berlaku, seperti misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
        (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat
        tidak resmi dari wetboek van Strafrecht);
       Lebih spesifik dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan
hukum primer sebagai berikut:
    1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
        Konstitusi
    3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
        Pemilihan Umum.
    4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
        anggota DPR, DPRD, dan DPD.
    5) Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan
   mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki
   dalam pengantar penelitian hukum, bahan penelitian hukum sekunder
   yang merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks,
   kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar
   atas putusan pengadilan. Bahan penelitian hukum yang digunakan
       penulis adalah buku-buku yang terkait dengan materi atau bahasan
       mengenai Legal Standing partai politik sebagai pemohon dalam
       sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah
       Konstitusi.
    c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
       penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
       Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa
       Indonesia untuk mecari istilah-istilah guna menejelaskan hal-hal yang
       tercantum dalam bahan hukum primer dan sekunder.
5. Teknik pengumpulan bahan
          Teknik pengolahan bahan adalah bagaimana caranya mengolah
   bahan yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian
   bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya (Soerjono Soekanto
   Dan Sri Mamudji, 2007: 46). Teknik pengumpulan bahan yang
   dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau
   bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis lakukan
   dengan usaha-usaha pengumpulan bahan terkait dengan cara mengunjungi
   perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-
   buku, literatur, artikel, majalah dan koran, karangan ilmiah, makalah dan
   sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok permasalah dalam penelitian
   yang terkait dengan Legal Standing partai politik sebagai pemohon dalam
   sengekta perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah
   Konstitusi.
6. Teknik analisis bahan
          Penelitian hukum ini berusaha untuk mengerti atau memahami
   gejala yang diteliti untuk kemudian mendeskrpisikan bahan-bahan yang
   diperoleh selama penelitian, yaitu apa yang tertera dalam bahan-baha
   hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian hukum
   kepustakaan sebagaimana telah disinggung di atas. Mengkualitatifkan
   bahan adalah fokus utama dari penelitian hukum ini. Dengan demikian
   penulis berharap untuk dapat memberikan gambaran utuh dan menyeluruh
       bagi fenomena yang diteliti, yaitu seputar permasalahan Legal Standing
       partai politik sebagai pemohon dalam sengketa perselisihan hasil
       pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, dan pada akhirnya
       memberikan simpulan yang solutif untuk memecahkan permasalahan yang
       diteliti dengan memberikan rekomendasi seperlunya.
              Metode penalaran yang dipilih oleh penulis adalah metode
       penalaran (logika) deduktif, yaitu hal-hal yang dirumuskan secara umum
       diterapkan pada keadaan yang khusus. Dalam penelitian ini penulis
       mengkritisi teori-teori ilmu hukum yang bersifat umum untuk kemudian
       menarik kesimpulan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
       yang diteliti yaitu mengenai Legal Standing partai politik sebagai
       pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di
       Mahkamah Konstitusi.


                          F. Sistematika Penelitian
       Guna memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian yang
akan dilakukan oleh penulis, perlu kiranya untuk mengetahui pembagian
sistematika penulisan hukum ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi
atas empat bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab sesuai dengan
pembahasan dan substansi penelitiannya.
       BAB I PENDAHULUAN
              Terdiri dari sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah,
       tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika
       penelitian.
       BAB II TINJAUAN PUSTAKA
              Terdiri dari sub bab kerangka teori dan sub bab kerangka
       pemikiran. Pada sub bab kerangka teori mencakup tinjauan tentang Negara
       hukum dan demokrasi, tinjauan tentang Legal Standing atau kedudukan
       hukum, tinjauan tentang Partai Politik dan tinjauan tentang perselisihan
       hasil pemilihan umum (PHPU). Sub bab kerangka pemikiran merupakan
       kerangka berpikir Penulis dalam mengkaji permaslahan yang dibahas yaitu
tentang Legal Standing partai politik sebagai pemohon dalam sengketa
perselisihan pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
       Terdiri dari tiga sub bab yaitu sub bab Ketentuan Yuridis yang
Mengatur Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, sub bab Prosedur Sengketa
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan sub bab Legal Standing Partai
Politik sebagai Pemohon dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum.
BAB IV PENUTUP
       Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisi tentang
partai politik dapat beracara di Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan
hasil pemilihan umum karena partai politik sudah berbentuk badan hukum
dan mempunyai kedudukan hukum atau Legal Standing berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
                      BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
                             A. Kerangka Teori


1. Tinjauan tentang Negara Hukum dan Demokrasi
           Merujuk teori ketatanegaraan klasik yang dikemukakan Aristoteles,
   konsep negara hukum (rule of law) merupakan pemikiran yang dihadapkan
   (contrast) dengan konsep rule of man. Dalam modern constitutional state,
   salah satu ciri negara hukum (the rule of law atau rechtsstaat) ditandai
   dengan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.
   Sebagaimana Julius Stahl, pembagian atau pemisahan kekuasaan adalah salah
   satu elemen penting teori negara hukum Eropa Kontinental. Hadirnya ide
   pembatasan kekuasaan itu tidak terlepas dari pengalaman penumpukan semua
   cabang kekuasaan negara dalam tangan satu orang sehingga menimbulkan
   kekuasaan yang absolut.
           Berdasarkan sejarah perkembangan pemikiran kenegaraan, gagasan
   pemisahan kekuasaan secara horizontal pertama kali dikemukakan oleh John
   Locke dalam buku “Two Treaties of Civil Government”. Dalam buku
   tersebut, John Locke membagi kekuasaan dalam sebuah negara menjadi tiga
   cabang kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif (legislative power), kekuasaan
   eksekutif (executive power), dan kekuasaan federatif (federative power). Dari
   ketiga cabang kekuasaan itu legislatif adalah kekuasaan membentuk undang-
   undang, eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan
   federatif adalah kekuasaan untuk melakukan hubungan internasional dengan
   negara-negara lain. Selanjutnya,     konsep pemisahan kekuasaan yang
   dikemukakan John Locke dikembangkan oleh Baron de Montesquieu dalam
   karyanya L’Espirit des Lois (The Spirit of the Laws). Dalam uraiannya,
   Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu
   kekuasaan    membuat      undang-undang     (legislatif),   kekuasaan   untuk
   menyelenggarakan undang-undang yang oleh Montesquieu diutamakan
   tindakan di bidang politik luar negeri (eksekutif) dan kekuasaan mengadili
   terhadap pelanggaran undang-undang (yudikatif). Ketiga kekuasaan itu harus

                                      13
terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat
perlengkapan (lembaga)      yang menyelenggarakannya.        Konsepsi      yang
dikembangkan Montesquieu lebih dikenal dengan ajaran Trias Politica.

       Secara umum, “pemisahan kekuasaan” dalam bahasa Indonesia
dimaknai (separation of power) dimulai dari pemahaman atas teori Trias
Politica Montesquieu. Hal itu muncul dari pemahaman pendapat Montesquieu
yang menyatakan, “when the legislative and the executive powers are united
in the same person, or in the same body of magistrate, there can be no
liberty”. Begitu juga dalam hubungan dengan kekuasaan kehakiman dan
kekuasaan lainnya, Montesquieu menyatakan:

  “Again, there is no liberty, if the judiciary power be not separated
  from the legislative and the executive. Were it joined with the
  legislative, the life and liberty of the subject would be exposed to
  arbitrary control; for the judge would be then the legislator. Were it
  joined to the executive power, the judge might behave with violence
  and oppression”.

       Tidak terbantahkan, pandangan Montesquieu memberikan pengaruh
yang amat luas dalam pemikiran kekuasaan negara. Pendapat Montesquieu
yang dikutipkan dimaknai bahwa cabang-cabang kekuasaan negara benar-
benar terpisah atau tidak punya hubungan sama sekali. Dengan pemahaman
seperti itu, karena sulit untuk membuktikan ketiga cabang kekuasaan itu
betul-betul terpisah satu dengan lainnya, banyak pendapat yang mengatakan
bahwa pendapat Montesquieu tidak pernah dipraktikkan secara murni atau
tidak pernah dilahirkan dalam fakta, tidak realistis dan jauh dari kenyataan.
Karenanya itu, Jimly Asshidiqie menyatakan:

  “Konsepsi Trias Politica yang diidealkan oleh Montesquieau jelas
  tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi
  mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan
  secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan
  tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan
  antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan,
  dan bahwa ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan
  satu sama lainnya sesuai dengan prinsip checks and balances”.
       Prinsip-prinsip demokrasi dan nomokrasi yang sebaiknya kita
kembangkan dalam rangka mewujudkan cita-cita membangun Indonesia baru
di masa depan. Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang
mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat.
Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut
sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya,
kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat. Artinya, kekuasaan
iu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang
sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya
menyelenggarakan      kehidupan      kenegaraan.      Keseluruhhan    sistem
penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh
rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar
diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan
masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.
       Ciri itulah yang tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat, yaitu
bahwa kekusaan tertinggi ada di tangan rakyat, diselenggarakan untuk rakyat
dan oleh rakyat sendiri, serta dengan terus membuka diri dengan melibatkan
seluas mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraan negara. dalam
praktek pelaksanaan gagasan demokrasi itu memang sering timbul persoalan
antara das sollen dan das sein, antara yang diidealkan dengan kenyataan di
lapangan. Gagasan demokrasi itu sebagaimana terlihat dalam kenyataan
beragamanya cara orang mempraktekkannya, sering kali ditafsirkan secara
sepihak oleh pihak yang berkuasa. Bahkan disepanjang sejarah, corak
penerapannya juga terus berkembang dari waktu ke waktu. Karena itu,
konsepsi demokrasi itu terus menerus mendapatkan atribut tambahan dari
waktu ke waktu seperti “welfare democracy”, “people’s democracy”, “social
democracy”,    “participatory     democracy”,   dan     sebagainya.   Puncak
perkembangan gagasan demokrasi itu yang paling diidealkan di zaman
modern sekarang ini adalah gagasan demokrasi yang berdasar atas hukum
yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan perkataan “constitutional
democracy”.
       Dalam bentuk luarnya, ide demokrasi itu terwujud secara formal
dalam mekanisme kelembagaan dan mekanisme pngambilan keputusan
kenegaraan. Namun, dalam cakupan isinya, gagasan demokrasi itu
menyangkut nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang terwujud dalam perilau
budaya masyarakat pendukung gagasan demokrasi itu. Karena itu, pada
pokoknya, dalam gagasan demokrasi itu tercakup dua persoalan sekaligus,
yaitu institusi dan tradisi. Perwujudan demokrasi disatu pihak memerlukan
pelembagaan, tetapi di pihak lain memerlukan tradisi yang sesuai untuk
mendukungnya, jika masyarakat yang berusaha mengadopsi gagasan
demokrasi itu tidak memiliki tradisi demokrasi sama sekali, niscaya
pelembagaan demokrasi itu dalam kenyataan tidak akan berhasil melahirkan
perbaikan dalam peri kehidupan bersama dalam masyarakat                yang
bersangkutan. Oleh karena itu, perwujudan gagasan demokrasi memerlukan
penataan-penataan yang bersifat kelembagaan (institusional reform) dan
sekaligus revitalisasi, reorientasi, dan bahkan reformasi kebudayaan politik
secara lebih substantif.
       Bersamaan      dengan   perkembangan    pemikiran   tentang   negara
demokrasi, sejarah pemikiran kenegaraan juga mengembangkan gagasan
mengenai negara hukum yang terkait dengan gagasan kedaulatan hukum.
Istilah yang terkait dengan ini adalah nomokrasi yang berasal dari perkataan
nomos dan cratos atau cratien. Nomos berarti nilai atau norma yang
diandaikan sebagai konsep yang mengakui bahwa yang berkuasa sebenarnya
bukanlah orang melainkan hukum itu sendiri. Dalam istilah yang kemudian
dikenal menurut tradisi Amerika Serikat, “the Rule of Law, and not of Man”,
pemerintahan oleh hukum, bukan oleh manusia. Artinya pemimpin negara
yang sesungguhnya bukanlah orang, tetapi sistem aturan yang harus dijadikan
pegangan oleh siapa saja yang kebetulan menduduki jabatan kepemimpinan.
Inilah hakikat dari pengertian kedaulatan hukum dan prinsip negara hukum
atau “rechtsstaat” menurut tradisi Eropa Kontinental.
       Namun, dalam perkembangan pemikiran praktek mengenai prinsip
negara hukum (rechtsstaat) ini, diakui pula adanya kelemahan dalam sistem
negara hukum itu, yaitu bahwa hukum bisa saja hanya dijadikan alat bagi
orang berkuasa. Karena itu, dalam perkembangan mutakhir mengenai hal ini
dikenal pula istilah “democratische rechtsstaat”, yang mempersyaratkan
bahwa prinsip negara hukum itu sendiri haruslah dijalankan menurut prosedur
demokrasi   yang disepakati bersama.       Kedua konsep      “constitutional
democracy” dan “democratische rechtsstaat” tersebut pada pokoknya
mengidealkan mekanisme yang serupa, dan karena itu sebenarnya keduanya
hanyalah dua sisi dari mata uang yang sama. Di satu pihak, negara hukum itu
haruslah demokratis, dan di pihak lain negara demokrasi itu haruslah
didasarkan atas hukum.
       Dalam perspektif yang bersifat horizontal, gagasan demokrasi yang
berdasar atas hukum (“constitutional democracy”) mengandung empat
prinsip pokok, yaitu : adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam
kehidupan bersama, pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau
pluralitas, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan
bersama, dan adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan
mekanisme aturan yang ditaati bersama itu. Dalam konteks kehidupan
bernegara, dimana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat
vertikal antara institusi negara dengan warga negara, keempat prinsip pokok
tersebut lazimnya dilembagakan dengan menambahkan prinsip-prinsip negara
hukum (nomokrasi) : pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi
manusia, pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan
pembagian    kekuasaan     disertai   mekanisme    penyelesaian    sengketa
ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal,
adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak (independent
and impartial) dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan
dan kebenaran, dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin
keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan
pemerintahan (pejabat administrasi negara), adanya mekanisme “judicial
review” oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif,
baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun oleh lembaga eksekutif,
   dan dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur
   jaminan-jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip       tersebut diatas,     disertai
   pengakuan terhadap asas legalitas atau due process of law dalam keseluruhan
   sistem penyelenggaraan negara.


2. Tinjauan tentang Legal Standing atau Kedudukan Hukum
             Kedudukan hukum atau Legal Standing merupakan syarat mutlak
   agar Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
   Dimana Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut
   undang-undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada
   Mahkamah Konstitusi. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menentukan
   kedudukan hukum atau legal standing suatu subjek hukum untuk menjadi
   pemohon yang sah.           Dengan perkataan lain, pemohon diharuskan
   membuktikan bahwa pemohon atau mereka benar-benar memiliki legal
   standing atau kedudukan hukum, sehingga pemohon yang diajukannya dapat
   diperiksa, diadili, dan diputus sebagaimana mestinya oleh Mahkamah
   Konstitusi. Persyaratan legal standing atau kedudukan hukum dimaksud
   mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam undang-undang,
   maupun syarat materiil berupa kerugian hak atau kewenangan konstitusional
   dengan berlakunya undang-undang yang sedang dipersoalkan.
            Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
   Konstitusi diatur mengenai hukum acara yang dijadikan pedoman bagi
   Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan berbagai kewenangan yang
   dimilikinya. Ketentuan tersebut mengatur mekanisme pengajuan suatu
   permohonan     pengujian,    pemeriksaan   pengujian   itu   sendiri   hingga
   dikeluarkannya putusan oleh majelis hakim konstitusi. Dalam Pasal 51 ayat
   (1) diatur bahwa Pemohon pengujian undang-undang adalah pihak yang
   menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnaya dirugikan oleh
   berlakunya undang-undang. Pihak tersebut dapat berupa:
       a.    perorangan warga negara Indonesia;
    b.    kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
          dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
          Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
    c.    badan hukum publik atau privat; atau
    d.    lembaga negara.
          Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa setiap pemohon haruslah
salah satu dari keempat subjek hukum tersebut di atas. Subjek hukum yang
dimaksud memang mempunyai hak-hak atau kewenangan-kewenangan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Hak atau kewenangan konstitusional yang bersangkutan
memang telah dirugikan atau dilanggar oleh berlakunya undang-undang atau
bagian dari undang-undang yang dipersoalkannya itu. Adanya atau timbulnya
kerugian yang dimaksud memang terbukti mempunyai hubungan sebab akibat
atau hubungan kausal (causal verband) dengan berlakunya undang-undang
yang dimaksud. Jika kelima kriteria ini tidak dapat dipenuhi secara kumulatif,
maka yang bersangkutan dapat dipastikan tidak memiliki Legal Standing
untuk mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi(Jimly
Asshiddiqie, 2006: 69).
         Prof. Dr. M. Laica Marzuki berpendapat bahwa legal standing tidak
dapat    langsung   diterjemahkan   menjadi      kedudukan   hukum,    karena
menurutnya makna legal standing adalah suatu dasar dari seseorang atau
kelompok orang untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang.
Menurut beliau dalam rumusan Pasal 51 Undang-Undang No. 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi terdapat beberapa anasir, yang pertama
adalah hak dan kewenangan konstitusional yaitu hak dan kewenangan yang
diberikan oleh konstitusi. Unsur kedua adalah unsur dirugikan dimana karena
dirugikan tersebut maka subyek hukum merasa berkepentingan. Sehingga
apabila seorang pemohon tidak dirugikan oleh adanya undang-undang
tersebut maka ia dapat dipandang tidak memiliki legal standing. Ia juga
menambahkan bahwa hal ini sesuai dengan asas yang berlaku universal dalam
gugatan di pengadilan yaitu point d’etre point d’action, tanpa kepentingan
tidak ada suatu tindakan(Maissy Sabardiah, 2009:8).
       Persyaratan legal standing yang jelas faktanya tetap dibutuhkan untuk
menjaga agar mahkamah konstitusi tidak dijadikan alat bagi pihak-pihak tak
bertanggung jawab demi kepentingan pribadi semata tanpa melihat
kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan negara. itikad baik
dari para pemohon dalam pengujian undang-undang mnjadi hal yang sangat
penting untuk dicermati. Selain itu persyaratan legal standing juga diperlukan
untuk menghindari menumpuknya perkara serta dalam rangka mewujudkan
tertib administrasi perkara di Mahkamah Konstitusi sendiri.
       Pada umumnya penentuan mengenai ada tidaknya legal standing
pemohon, dilakukan sebelum majelis hakim Mahkamah Konstitusi
memutuskan akan meneruskan ke tahap pemeriksaan terhadap pokok perkara
atau tidak. Karena itu, sebelum pokok perkara diperiksa sebagaimana
mestinya, rapat pleno permusyawaratan hakim Mahkamah Konstitusi telah
menentukan sikap bersama mengenai keberwenangan mahkamah untuk
memeriksa perkara a quo, yaitu apakah para hakim konstitusi (Mahkamah
Konstitusi) menganggap dirinya memang berwenang untuk memeriksa
perkara a quo atau tidak dan      mengenai legal standing pemohon, yaitu
apakah pemohon memang mempunyai kedudukan hukum yang memenuhi
syarat legal standing untuk beracara di hadapan Mahkamah Konstitusi.
Karena itu, keputusan mengenai kedua hal tersebut, biasanya dianggap cukup
diselesaikan melalui pemeriksaan sidang panel hakim, dengan cara
memeriksa berkas pemohon, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada
pemohon, atau bahkan sampai kepada tahap pemeriksaan bukti-bukti yang
diajukan oleh pemohon.
       Apabila majelis panel hakim telah mendapatkan keyakinan yang
cukup baik mengenai keberwenangan Mahkamah Konstitusi dan pemenuhan
syarat legal standing pemohon sebagaimana mestinya, pnel hakim yang
bersangkutan    akan   menyampaikan      laporan    resmi      dan   mengajukan
rekomendasi-rekomendasi      mengenai      tindak     lanjut     perkara   yang
   bersangkutan dalam rapat pleno permusyawaratan hakim untuuk diputuskan
   bersama. Jika rekomendasi panel tersebut diterima berarti, pemeriksaan dapat
   dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu sidang pleno untuk mendengarkan
   keterangan pihak-pihak, yaitu Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, ahli,
   dan saksi, serta pihak-pihak terkait lainnya.
           Untuk membuktikan bahwa seseorang atau kelompok orang ataupun
   badan tertentu adalah sah satu dari keempat kelompok subjek hukum seperti
   yang dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang
   Mahkamah Konstitusi, maka yang bersangkutan diharuskan memperlihatkan
   bukti-bukti yang mencukupi, misalnya, dengan kartu tnda pengenal, kartu
   penduduk, passport, akta kelahiran, akta yayasan atau surat pengesahan
   badan hukum, atau dokumen-dokumen lain yang perlu. Mengenai lembaga
   negara, juga perlu dibuktikan dengan dokumen-dokumen hukum yang sah,
   seperti ketentuan pasal Undang-Undang Dasar, ataupun pasal-pasal Undang-
   Undang , pasal peraturan pemerintah, atau keputusn presiden (peraturan
   presiden) tertentu, dan sebagainya.


3. Tinjuan tentang Partai Politik
    a. Pengertian
             Pengertian partai politik sudah banyak dikemukakan oleh para
      sarajana diantaranya (Hestu Cipto Handoyo, 2003: 225):
         1) Miriam Budiardjo
             Suatu kelompok yang teerorganisir yang anggota-anggotanya
             mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan
             tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan
             politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan
             kebijakan-kebijakan mereka.
         2) Carl J. Friedrich
                    Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan
             tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap
             pemerintahan       bagi   pemimpin    partainya,   dan   berdasarkan
            penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan
            yang bersifat ideal maupun materiil.
       3) R.H. Soltou
                 Sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir,
            yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan
            memanfaatkan      kekuasaan    memilih,     bertujuan    menguasai
            pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka.
       4) Sigmund Neumann
                 Organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk
            menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat
            atas dasar persaingan melawan golongan atau golongan-golongan
            lain yang tidak sepaham.
                         Nasiru Aliyu berpendapat bahwa The             Political
                 parties are organizations duly registered to field/sponsor
                 a candidate in an election; Political Parties have to
                 present their candidates to the Electoral Commission for
                 compliance with law to ensure that a candidate is eligible
                 to contest an election. The candidates and their parties must
                 satisfy the requirement set out by the commission for
                 contesting election of a particular office as the case may be.
                 If the candidates satisfied the legal requirements then the
                 contest is ripe and election could be conducted into the
                 existing offices or positions (Nasiru, 2009: 19).

              Dari pengertian yang dikemukakan oleh para sarjana diatas
   terdapat beberapa unsur kesamaan dimana partai politik itu merupakan
   suatu bentuk kelompok yang telah terorganisir dan mempunyai tujuan
   untuk mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan serta menjalankan
   kebijakan-kebijakan mereka.
b. Tujuan dan Fungsi Partai Politik
              Tujuan pembentukan suatu partai politik, disamping yang utama
   adalah    merebut,    mempertahankan      ataupun    menguasai     kekuasaan
   pemerintahan suatu negara, juga dapat diperlihatkan dari aktivitas yang
   dilakukan. Aktivitas yang dilakukan oleh Partai Politik pada umumnya
   mengandung tujuan :
  1. Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti menempatkan
     anggotanya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat ikut
     mengambil keputusan politik.
  2. Berusaha melakukan pengawasan, hal ini biasanya menjadikan partai
     politik berada dalam kondisi oposisi dengan pemerintah terhadap
     kelakuan, tindakan, maupun kebijaksanaan para pemegang otoritas.
  3. Berperan untuk dapat memadu (streamling) tuntutan-tuntutan yang
     masih mentah (raw opinion), sehingga partai politik bertindak
     sebagai penafsir kepantingan dengan mencanangkan isu-isu politik
     yang dapat dicerna dan diterima masyarkat secara luas.
           Pada umumnya, para ilmuan politik biasa menggambarkan
adanya 4 (empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu
menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana : komunikasi politik,
sosialisasi politik (political socialization), rekruitmen politik (political
recruitment), dan pengatur konflik (conflict management). Dalam istilah
Yves Meny dan Andrew knapp, fungsi partai politik itu mencakup fungsi
mobilisasi dan integrasi, sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku
memilih (voting patterns), sarana rekruitmen politik dan sarana elaborai
pilihan-pilihan kebijakan.
           Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang
lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting
dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (interests articulation) atau
political interests yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi
dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh
partai politik menjadi ide-ide, visi, dan kebijakan-kebijakan partai politik
yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi
kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi
atau bahkan menjadi materi kebijakan-kebijakan kenegaraan yang resmi.
           Terkait dengan komunikasi partai politik itu, partai politik juga
berperan    penting   dalam    melakukan    sosialisasi   politik   (political
socialization). Ide, dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai
politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan feedback
berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik
ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik.
Partailah yang menjadi struktur antara atau intermediate structure yang
harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam
kesadaran kolektif masyarakat warga negara.
           Misalnya, dalam rangka keperluan untuk memasyarakatkan
kesadaran negara, partai dapat memainkan peran yang penting. Tentu,
pentingnya peran partai politik dalam hal ini, tidak boleh diartikan bahwa
hanya partai politik saja yang mempunyai tanggung jawab eksklusif untuk
memasyarakatkan UUD. Semua kalangan, dan bahkan para pemimpin
politik yang duduk di dalam jabatan-jabatan publik, khususnya pimpinan
pemerintahan eksekutif, mempunyai tanggung jawab yang sama untuk itu.
Namun, yang hendak ditekankan di sini adalah bahwa peranan partai
politik dan sosialisasi politik itu sangatlah besar.
           Fungsi ketiga partai politik adalah sarana rekruitmen politik
(political recruitment). Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk
menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin
negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada
yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui
cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun
melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya. Tentu tidak semua jabatan
yang dapat diisi oleh peranan partai politik sebagai sarana rekruitmen
politik. Jabatan-jabatan profesional si bidang-bidang kepegawainegerian
dan lain-lain yang tidak bersifat politik (political appointment), tidak boleh
melibatkan peran partai politik. Partai hanya boleh terlibat dalam pengisian
jabatan-jabatan yang bersifat politik dan karena itu memerlukan
pengangkatan pejabatnya        nelalui prosedur politik pula (political
appointment). Untuk menghindarkan terjadinya pencampuradukan, perlu
dimengerti benar perbedaan antara jabatan-jabatan yang bersifat politik itu
dengan jabatan-jabatan yng bersifat teknis administratif dan profesional.
Di lingkungan kementrian, hanya ada satu jabatan saja yang bersifat
politik, yaitu Menteri. Sedangkan, para pembantu Menteri di lingkungan
instansi yang dipimpinnya adalah pegawai negeri sipil yang tunduk kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.
        Fungsi keempat adalah pengatur dan pengelola konflik yang terjadi
dalam masyarakat (conflict management). Seperti sudah disebut diatas,
nilai-nilai (values) dan kepentingan-kepentingan (interests) yang tumbuh
dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung
saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya
banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan
melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi,
program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.
        Dengan perkataan lain, sebagai pengatur atau pengelola konflik
(conflict    management),     partai   berperan    sebagai   sarana    agregasi
kepentingan (aggregation of interests)            yang menyalurkan ragam
kepentingan yang berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan politik
partai. Oleh karena itu, dalam kategori Yves Meny dan Andrew Knapp,
fungsi pengelola konflik dapat diikatkan dengan fungsi integrasi partai
politik. Partai mengagresikan dan mengintegrasikan beragam kepentingan
itu   dengan     cara   menyalurkannya      dengan    sebaik-baiknya     untuk
mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik kenegraan.
                    George E. Skoulas menjelaskan bahwa Gramsci
            demonstrates three basic elements that constitute a political
            party. The first element is the portion that joins the organization
            mainly from faith and enthusiasm without concrete critical
            conscience and organizational ability. Second, the portion that is
            comprised by the principal cohesive element, organizing the
            party on the national field, and give its mark to international
            level. Third, the organic segment that maintains the contact of
            both groups and educates the first. The function of the latter
            segment is organic; it articulates leaders and led intellectually
            and morally by playing the role of an intermediate. 45This
            element is the group of the organic intellectuals, who will
            educate the members that constitute the base, the mass of
            followers, raise their consciousness and ability to the similar
            level as that of the party leadership(George, 2006: 45)
c. Jenis Partai Politik
      1. Partai Politik dilihat dari komposisi dan fungsi keanggotaannya.
            a) Partai massa
                            Yaitu suatu partai politik yang lebih mengutamakan
                 kekuatannya berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Oleh
                 karena itu biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari
                 berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat di
                 bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang
                 biasanya luas dan agak kabur.
            b) Partai kader
                            Yaitu suatu partai politik yang mementingkan
                 ketataorganisasian     dan    disiplin   kerja   dari   anggota-
                 anggotanya. Pemimpin partai biasanya menjaga kemurnian
                 doktrin partai yang dianut dengan jalan mengadakan saringan
                 calon-calon anggotanya secara ketat.
      2. Partai Politik dilihat dari sifat dan orientasinya.
            a) Partai Lindungan (Patronage party), yaitu suatu partai politik
                yang pada umumnya memiliki organisasi nasional yang
                kendor. Disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu
                mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Tujuan utama
                dari partai politik jenis ini adalah memenangkan pemilihan
                umum untuk anggota-anggota yang dicalonkannya. Oleh sebab
                itu partai semacam ini hanya giat melaksanakan aktivitasnya
                menjelang pemilu. Contohnya adalah partai demokrat dan
                republik di Amerika Serikat.
            b) Partai Ideologi (Partai Asas), yaitu suatu partai politik
                (biasanya) yang mempunyai pandangan hidup yang digariskan
                dalam kebijaksanaan pemimpin dan berpedoman pada disiplin
                partai yang kuat dan mengikat. Hampir sebagian besar partai
                politik di Indonesia dapat dikategorikan sebagai partai
                ideologi.
d. Sistem Kepartaian
              Dalam kehidupan politik ketatanegaraan suatu negara, pada
   prinsipnya dikenal adanya tiga sistem kepartaian, yaitu :
     1. Sistem Partai Tunggal (the single party system).           Istilah ini
        dipergunakan untuk partai politik yang benar-benar merupakan satu-
        satunya partai politik dalam suatu negara, maupun untuk partai
        politik yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa
        partai politik lainnya. Kecenderungan untuk mengambil sistem partai
        tunggal disebabkan, karena pemimpin negara-negara baru sering
        dihadapkan masalah bagimana mengintegrasikan sebagai golongan,
        daerah, suku bangsa yang berbeda corak sosial dan pandangan
        hidupnya.
     2. Sistem dua partai (two party system). Menurut Maurice Duverger,
        sistem ini adalah khas Anglo Saxon. Dalam sistem ini partai-partai
        politik dengan jelas dibagi kedalam partai politik yang berkuasa
        karena menang dalam pemilihan umum dan partai oposisi karena
        kalah dalam pemilihan umum.
     3. Sistem Banyak Partai (multy party system) pada umumnya sistem
        kepartaian semacam ini muncul karena adanya keanekaragaman
        sosial budaya dan politik yang terdapat di dalam suatu Negara.
              Indonesia    telah   menerapkan     berbagai     macam     sistem
   kepartaian. Pada awal kemerdekaan Indonesia menggunakan sistem
   banyak partai (multy party system) yang membuat pemilu tahun 1955
   diikuti lebih dari 50 partai, hal ini memperlihatkan bahwa Indonesia
   mempunyai keanekaragaman sosial budaya dan politik yang sangat banyak
   yang ditunjukkan pada banyaknya partai peserta pemilu. Pada era Orde
   Baru pemerintah melakukan penyederhanaan partai, dimana peserta
   pemilu hanya diikuti oleh dua partai dan satu golongan. Pada era
   Reformasi, pemerintah kembali menggunakan sistem banyak partai hal ini
   merupakan tuntutan dari reformasi dan pengalaman dari era Orde Baru
   yang buruk terhadap sistem kepartaian di Indonesia.
4. Tinjauan tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
           Masalah hukum (pelanggaran dan sengketa) dalam pemilu menurut
   Topo Santoso secara umum dapat dibagi menjadi 6 (enam) bentuk, yang
   terdiri dari (Topo Santoso, 2009: 23):
         a. Pelanggaran administrasi pemilu;
         b. Pelanggaran pidana pemilu;
         c. Pelanggaran kode etik penyelenggara;
         d. Sengketa dalam proses pemilu;
         e. Perselisihan hasil pemilu;
         f. Sengketa hukum lain.
           Pelanggaran administrasi pemilu di jelaskan dalam Pasal 248
  Undang-Undang Pemilu Legislatif dan Pasal 191 Undang-Undang Pemilu
  Presiden, dimana perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran administrasi
  adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang tidak
  termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam
  Peraturan KPU. Dengan demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali
  yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori
  pelanggaran administrasi.
           Pelanggaran pidana pemilu diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang
  Pemilu Legislatif dan Pasal 195 Undang-Undang Pemilu Presiden, dimana
  tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran yang mengandung unsure
  pidana. Pelanggaran ini merupakan tindakanyang dalam Undang-Undang
  Pemilu diancam dengan sanksi Pidana.
           Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diatur dalam Peraturan
  No. 31/2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, maka
  pelanggaran kode etik merupakan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip
  moral dan etika penyelenggara pemilu yang berpedoman kepada sumpah janji
  sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu yang diberlakukan,
  ditetapkan oleh KPU.
           Perselisihan hasil pemilihan umum diatur dalam Pasal 258 Undang-
  Undang Pemilu Legislatif, dimana denifisi perselisihan hasil pemilihan umum
sebagai perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan
jumlah perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan tentang hasil
suara sebagaimana dimaksud hanya terhadap perbedaan perhitungan perolehan
hasil suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu (Veri
Junaidi, 2009 : 111-112).
         Dengan demikian sengketa pemilu terdapat tiga macam yaitu
sengketa dalam proses pemilu, sengketa perselisihan hasil pemilu, dan
sengketa hukum lainnya. Di dalam UUD 1945 tidak memberi pengertian dan
ruang lingkup mengenai apa yang dimaksud dengan “perselisihan tentang
hasil pemilu”. Maka diaturlah dengan undang-undang ( Rudatyo, 2009: 14):
       a. Pasal 74     ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
           memberikan pengertian bahwa, perselisihan hasil pemilu adalah
           perselisihan mengenai penetapan hasil pemilu yang dilakukan
           secara nasional oleh KPU, yang mempengaruhi :
              1) Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
              2) Penentuan pasangan calon yang masuk putaran kedua
                  pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya
                  pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
              3) Perselisihan kursi partai politik peserta pemilu di suatu
                  daerah pemilihan.
       b. Pasal 258 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 merumuskan
           pengertian perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan
           DPRD sebagai berikut :
              1) Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU
                  dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara
                  hasil pemilu secara nasional;
              2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara
                  nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan
                  penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi
                  perolehan peserta pemilui.
        c. Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008,
           disimpulkan bahwa, pengertian perselisihan hasil pemilu Presiden
           dan Wakil Presiden adalah pengajuan keberatan yang diajukan oleh
           pasangan calon terhadap penetapan hasil pemilu Presiden dan
           Wakil    Presiden    oleh   KPU      yang   perhitungan    suaranya
           mempengaruhi terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk
           dipilih kembali pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada
           Mahkamah Konstitusi.
         Abdul Latief berpendapat Perselisisihan tentang hasil pemilihan
umum adalah perselisihan menyangkut penetapan hasil pemilihan umum
secara nasional yang dilakukan oleh KPU yang mengakibatkan seorang yang
harusnya terpilih baik sebagai anggota DPR, DPD maupun DPRD atau
mempengaruhi langkah calon Presiden/Wakil Presiden melangkah keputaran
kedua pemilihan Presiden/Wakil Presiden atau mempengaruhi pasangan
calon    terpilih   menjadi    Presiden/Wakil   Presiden.   Pada     hakikatnya
permohonan perselisihan hasil pemilihan umum dapat mengajukan dua hal
pokok. Pertama, adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh KPU.
Kedua, hasil perhitungan yang benar menurut pemohon. Dasar perhitungan
pemohon harus didasarkan pada alat-alat bukti yang dapat menunjukkan
ketidakbenaran perhitungan KPU. Serta berdasarkan hasil tersebut pemohon
meminta agak Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil perhitungan suara
yang diumumkan KPU dan agar Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil
perhitungan suara yang benar menurut pemohon(Abdul Latief, 2009: 158-
159)
         Perselisihan hasil pemilihan umum pada hakikatnya harus dibedakan
dari pelanggaran pidana Pemilu. Pelanggaran administratif Pemilu harus
diselesaikan oleh KPU berdassarkan laporan Bawaslu/Panwaslu, sedangkan
pelanggaran pidana Pemilu harus ditangani dan diselesaikan oleh aparat
penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan umum
(pengadilan negeri atau pengadilan tinggi). Menurut Pasal 257 Ayat (1)
Undang-Undang No. 10 Tahun 2008, pelanggaran pidana Pemilu yang
memengaruhi perolehan suara Pemilu harus selesai sebelum KPU
menetapkan hasil Pemilu secara nasional.
       Oleh karena itu, seharusnya perkara perselisihan hasil pemilihan
umum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi bersih dari urusan-urusan
pelanggaran pidana Pemilu. Apabila pelanggaran pidana Pemilu yang
memengaruhi perolehan suara hasil Pemilu belum/tidak diselesaikan sebelum
penetapan KPU, maka Mahkamah Konstitusi akan berpegang pada khittah-
nya sebagai Pengawal Konstitusi, yaitu mengawal asas-asas Pemilu yang
luber dan jurdil yang tercantum dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945.
       Perselisihan hasil pemilihan umum yang ditangani Mahkamah
Konstitusi adalah perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan hasil
penghitungan suara dalam pemilihan umum. Perselisihan hasil penghitungan
suara tersebut adalah antara hasil yang ditetapkan penyelenggara pemilihan
umum dengan penghitungan oleh Pemohon.
       Peradilan perselisihan hasil pemilihan umum merupakan speedy trial.
Artinya “Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diperiksa dan diputus secara
cepat dan sederhana”. Speedy trial dilakukan karena perkara perselisihan
hasil pemilihan umum menyangkut suksesi lembaga-lembaga politik. Jika
lembaga-lembaga politik (hasil pemilihan umum) tidak segera terbangun
dengan stabil, akan mengakibatkan terganggunya proses-proses kenegaraan.
       Berdampingan dengan sifat speedy trial, putusan Mahkamah
Konstitusi bersifat final and binding ‘final dan mengikat’. Putusan
Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak
diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.
                B. Kerangka Pemikiran



AMANDEMEN UUD
                                         Mahkamah Konstitusi
      1945




   Pemilu                          Perkara No. 50/PHPU.C-VII/2009

  Legislatif                       Perkara No. 61/PHPU.C-VII/2009
                                   Perkara No. 88/PHPU.C-VII/2009




                 Sengketa Perselisihan Hasil
                  Pemilihan Umum (PHPU)




                  Pemohon : Partai Politik




                      Legal Standing
                       Parta Politik




                      Gambar1
                 Kerangka Pemikiran
Keterangan:
                    Berdasarkan    bagan di atas dapat menggambarkan lebih
          jelas alur berprosesnya penelitian ini. Salah satu hasil dari amandemen
          UUD 1945 adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi dan perubahan
          terhadap sistem pemilu yaitu dengan cara pemilihan secara langsung.
          Pemilu langsung digunakan untuk memilih Presiden dan Wakil
          Presiden dan digunakan juga pada Pemilu Legislatif untuk memilih
          anggota DPD, DPR, dan DPRD yang pesertanya adalah partai politik
          dan perorangan.
                     Mahkamah Konstitusi yang merupakan Lembaga Negara
          baru diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar yang diatur dalam
          Pasal 24C ayat (1) yaitu Menguji undang-undang terhadap UUD RI
          1945, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang
          kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945, Memutus pembubaran
          partai politik, Memutus perselisihan tentang hasil pemilu, dan
          Memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa
          Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran
          hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
          tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, danatau tidak lagi
          memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden,
          sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.
                    Proses pemungutan suara yang dilakukan pada pemilu
         Legislatif sering terjadi perbedaan perolehan suara di tempat
         pemungutan suara yang mempengaruhi hasil perolehan suara partai
         politik. Perbedaan perolehan suara merupakan suatu sengketa pemilu
         dimana dengan hal tersebut partai potilik dapat mengajukan
         permohonan ke Mahkamah Konstitusi mengenai Sengketa Perselisihan
         Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagai pemohon. Memutus Sengketa
         Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) merupakan salah satu
         kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah berhak
         menyelesaikan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Mahkamah Konstitusi dalam memutus Sengketa Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum (PHPU) selain melihat kepada bukti-bukti juga
melihat Legal Standing pemohon apakah pemohon memenuhi Legal
Standing atau tidak. Penulis akan menganalisis Legal Standing partai
politik sebagai pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi dan juga dikaitkan dengan analisis dari
Perkara No.50/PHPU.C-VII/2009, No. 61/PHPU.C-VII/2009 dan No.
88/PHPU.C-VII/2009        sehingga,   dapat   diketahui   apa   yang
menyebabkan partai politik secara yuridis mempunyai Legal Standing
sebagai pemohon dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) di Mahkamah Konstitusi.
      BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Ketentuan tentang      kewenangan Mahkamah            Konstitusi dalam
  Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
         Di dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24
  Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan pemohon adalah
  pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
  dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Dalam kaitan dengan sengketa
  Perkara No.011/PUU-1/2003 dan Perkara No. 017/PUU-1/2003, hasil
  Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD,
  menurut UUD 1945 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang
  Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD.
         Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa “Pemilihan
  Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan
  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” Perselisihan ini menyangkut
  penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang dilakukan oleh
  Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengakibatkan seorang yang
  harusnya terpilih baik sebagai anggota DPD, DPR maupun DPRD atau
  mempengaruhi langkah calon Presiden/Wakil Presiden melangkah
  keputaran berikut (kedua) pemilihan Presiden/Wakil Presiden atau
  mempengaruhi pasangan calon terpilih menjadi Presiden/Wakil Presiden.
  Hal itu terjadi karena perhitungan suara hasil pemilu tersebut dilaksanakan
  secara keliru atau tidak benar, baik sengaja maupun tidak.
         Ini merupakan sejarah di Indonesia bahwa untuk pertama kalinya
  hasil pemilu tersebut dapat diuji oleh suatu badan independen secara
  juridis. Pada pemilu legislatif bulan April 2004 Mahkamah Konstitusi
  telah memeriksa perkara perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh
  calon anggota DPD sebanyak 21 permohonan serta 23 partai politik yang
  mengajukan perselisihan yang terjadi di 252 daerah. Pemilu presiden dan
  wakil presiden putaran pertama hanya menimbulkan satu perkara yang

                                  35
diajukan oleh pasangan calon Presiden-Wakil Presiden Wiranto-
Solahuddin Wahid.
       Yang dapat menjadi pemohon dalam perselisihan hasil pemilu
adalah :
   1. Perorangan Warga Negara Indonesia calon anggota DPD peserta
       pemilu.
   2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pesrta pemilu.
   3. Partai politik peserta pemilu.
       Yang menjadi termohon adalah komisi Pemilihan Umum dan
meskipun asal perselisihan adalah di daerah pemilihan tertentu yang hasil
penghitungan awal dilakukan oleh Panitia Penghitungan Suara (PPS) yang
kemudian direkapitulasi ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang
dilanjutkan ke Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten, Komisi
Pemilihan Umum tingkat Provinsi dan penetapan hasil pemilihan umum
secara nasional dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. Oleh
karenanya yang dijadikan obyek perselisihan      adalah penetapan hasil
pemilihan umum yang dikeluarkan KPU pusat meskipun perselisihan
menyangkut hasil pemilihan umum anggota DPRD di kabupaten/kota atau
provinsi tertentu yang mempengaruhi terpilihnya anggota DPRD atau
anggota DPD tersebut.
       Pada intinya permohonan perselisihan hasil pemilihan umum
mengajukan dua hal pokok yaitu pertama, adanya kesalahan perhitungan
yang dilakukan oleh KPU dan kedua, hasil penghitungan yang benar
menurut pemohon. Dasar perhitungan pemohon harus didasarkan pada
alat-alat bukti yang dapat menunjukkan ketidakbenaran perhitungan KPU.
Dan berdasarkan hal tersebut pemohon meminta agar Mahkamah
Konstitusi membatalkan hasil perhitungan suara oleh KPU dan
Menetapkan perhitungan suara yang benar menurut pemohon, hal ini
sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi. Yang menjadi perhatian adalah meskipun
perhitungan sura yang diajukan oleh pemohon benar dan hasil perhitungan
          suara KPU salah tetapi hal itu tidak mempengaruhi terpilihnya anggota
          DPD, perolehan kursi DPR/ DPRD dan langkah Presiden keputaran kedua
          Pemilu Presiden/Wakil Presiden permohonan demikian akan tetap
          dinyatakan tidak dapat diterima. Perhitungan suara yang mempengaruhi
          tersebut haruslah mengakibatkan perubahan peringkat perolehan suara.



                                                                     Putusan

            Jumlah Jumlah
Perkara    Perkara Perkara Kasus                                                               Putusan      Jumlah
          Diregistrasi Diputus                                                                  Pasal
                                                       Tidak Ditarik Perhitungan Pemungutan 205 UU Putusan
                                   Dikabulkan Ditolak
                                                      Diterima Kembali Suara Ulang Suara Ulang No. 10  Sela
                                                                                                Tahun
                                                                                                 2008
              1       2      3         4        5      6       7           8           9      10      11     12


PARPOL       42       42    627       68      398     107      27          6          2       13      6     627


          PERSENTASE                10.85%   63.48% 17.07%   4.31%       0.96%       0.32%   2.07%   0.96% 100.00%



                          Sumber                                                 :

                                    Tabel. 1
   Statistika Perkara Parpol Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009


                  Tabel diatas memperlihatkan tentang perkara-perkara yang terjadi
          pada Pemilu legislatif tahun 2009 yang lalu. Perkara yang masuk ke
          Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh partai politik pada Pemilu
          legislatif sebanyak 42 perkara yang diregistrasi dan semuanya itu juga
          diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dari 42 perkara tersebut dijabarkan
          secara rinci menjadi 627 kasus dalam Pemilu Legislatif tahun 2009. dari
          627 kasus tersebut telah diputus semua, dimana terdapat 68 kasus yang
          dikabulkan (10.85%), 398 kasus ditolak (63.48%), 107 kasus tidak
          diterima (17.07%), 27 kasus ditarik kembali (4.31%), terdapat 6 kasus
          (0.96%) diadakan perhitungan suara ulang, 2 kasus (0.32%) diadakan
          pemungutan suara ulang, 13 kasus (2,07%) diputus berdasarkan Pasal 205
   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang penentuan perolehan
   jumlah kursi anggota DPR dari Partai Politik, dan 6 kasus (0,96%) diputus
   dengan putusan sela.
          Pemilu legislatif 2009 telah menunjukkan bagaimana banyaknya
   partai politik yang mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum kepada
   Mahkamah Konstitusi sebagai        konsekuensi    terhadap   kewenangan
   Mahkamah Konstitusi yaitu memutus sengketa perselisihan hasil
   pemilihan umum.


B. Prosedur Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.


         Mahkamah Konstitusi memiliki pengalaman yang sangat berharga
   dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2004 yang
   lalu, baik dari segi kuantitas perselisihan yang diajukan ke Mahkamah
   Konstitusi maupun dilihat dari kualitas dalam arti yang berkaitan dengan
   dilanggarnya azas-azas pemilu yang sesungguhnya juga berpengaruh
   terhadap hasil perhitungan suara, tetapi tidak menjadi kewenangan
   Mahkamah Konstitusi. Sebagai antisipasi terhadap pemilu 2009, maka
   disamping mendasarkan pada prosedur penyelesaian perselisihan hasil
   pemilu yang diatur dalam Pasal 74 sampai dengan 79 Undang-Undang
   Mahkamah Konstitusi, juga aturan hukum acaranya telah dilengkapi
   dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) masing-masing nomor
   004/PMK/2004 dan nomor 005/PMK/2004. Tahun 2009 Peraturan
   Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang pedoman beracara Perselisihan
   Hasil Pemilihan Umum diperbaharui kembali dalam PMK Nomor
   16/PMK/2009. mencakup hal-hal sebagai berikut :
    1.   Wewenang Mahkamah Konstitusi :
                 Meskipun Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10
         ayat (1) huruf d Undang-Undang       Mahkamah Konstitusi hanya
         menyebutkan “perselisihan hasil Pemilihan umum”, tetapi Pasal 74
         Undang Undang Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa
   Pemilu yang dimaksud adalah Pemilu Anggota DPR, DPD, dan
   DPRD (Undang-Undang No. 12 Tahun 2003), serta Pemilu Presiden
   dan Wakil Presiden (UU No. 23 Tahun 2003), jadi tidak termasuk
   pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada),
   meskipun hal ini telah menjadi perdebatan di masyarakat dan
   Mahkamah Konstitusi. Selain itu kewenangan ini juga hanya
   terhadap penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh
   KPU, sehingga tidak mencakup penetapan hasil oleh KPU Provinsi
   dan KPU Kabupaten/Kota, dan juga tidak berkaitan dengan
   kecurangan-kecurangan dan pelanggaran asas-asas Pemilu yang
   menjadi kewenangan Panwaslu dan Pengadilan Umum (Pengadilan
   Negeri atau Pengadilan Tinggi).
2. Pihak dalam Sengketa
           Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa salah satu
   kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan
   hasil pemilihan umum. Pemilu dimaksud adalah pemilu menurut
   Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, yaitu pemilihan umum yang
   diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
   Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan
   Dewan Perwakilan Daerah. Dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945
   ditentukan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan
   Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
   adalah partai politik, sedang dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945
   ditentukan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota
   Dewan Perwakilan Daerah dan perorangan. Sedangkan peserta
   pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden
   menurut pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD 1945 adalah pasangan calon
   Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau
   gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Di lain pihak
   penyelenggaraan pemilu menurut Pasal 22E ayat 5 UUD 1945
   diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri. Komisi ini dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2003, dibentuk sebagai Komisi Pemilihan Umum
dengan jajarannya Komisi Pemilihan Umum Propinsi serta
Kabupaten/Kota sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan tersebut
diatas, maka dalam Pasal 3 PMK Nomor 16/PMK/2009 ditentukan
bahwa yang dapat menjadi Pemohon untuk mengajukan sengketa
hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi adalah :
    a. Permohonan warga negara Indonesia calon anggota DPD
        peserta pemilu.
    b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta
        pemilu, atau
    c. Partai politik peserta pemilu
        Partai politik      yang mengajukan permohonan dalam
perselisihan hasil pemilu DPR/DPRD haruslah pengurus pusat partai
yang bersangkutan sebagai badan hukum. Namun, pengurus pusat
dapat memberi kuasa, baik kepada pengurus daerah (DPD maupun
DPC) atau kuasa hukum yang ditunjuk menangani permohonan dari
partai yang bersangkutan.
        Pemilihan      anggota   DPD   yang     pesertanya   adalah
perorangan, maka yang boleh jadi pemohon adalah perorangan
peserta pemilu anggota DPD yang merasa dirugikan oleh hasil
perhitungan suara yang ditetapkan. Sedang pada pemilu untuk
memilih Presiden/Wakil Presiden meskipun psangan calon diajukan
oleh partai politik peserta pemilu namun yang boleh jadi pemohon di
MK untuk mempersoalkan hasil perhitungan suara adalah pasangan
calon Presiden/Wakil Presiden tersebut. Peserta pemilihan umum
untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik
sehingga yang boleh menjadi pemohon untuk mempersoalkan hasil
perhitungan suara pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan
DPRD adalah partai politik yang bersangkutan.
              Legal standing Pemohon didasarkan atas jenis pemilunya,
     signifikasi perolehan suaranya, dan tenggat (waktu) permohonannya,
     sebagai berikut :
          a. Pemohon untuk Pemilu anggota DPD adalah perorangan
              WNI        peserta      Pemilu    yang   perolehan     suaranya
              mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD jadi, karena
              wakil tiap provinsi hanya 4 (empat) orang, maka calon
              peringkat nomor 5 (lima) yang paling signifikan untuk
              mengajukan permohonan.
          b. Pemohon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah
              pasangan calon peserta Pemilu yang perolehan suaranya
              mempengaruhi lolosnya calon ke pemilu putaran kedua.
              Karena yang dapat lolos hanya dua pasangan, maka
              pasangan calon peringkat ketiga yang sigifikan untuk
              mengajukan permohonan atau terpilihnya pasangan calon;
          c. Pemohon untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD adalah
              partai politik peserta Pemilu. PMK No. 4/PMK/2004
              menegaskan       bahwa       permohonannya    adalah     dewan
              pimpinan pusat parpol atau sejenisnya, karena yang menjadi
              obyek perselisihan adalah penetapan hasil pemilu oleh KPU
              secara nasional dan hanya DPP Parpol yang bisa mewakili
              Parpol      ke       pengadilan   yang   perolehan     suaranya
              mempengaruhi perolehan kursi parpol yang bersangkutan di
              suatu daerah pemilihan.
          d. Tenggat untuk mengajukan permohonan oleh Pasal 74 ayat
              (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ditetapkan
              hanya 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU
              mengumumkan penetapan hasil Pemilu secara nasional.


3.   Termohon
          Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak menegaskan
  tentang ada tidaknya Termohon dalam kasus perselisihan hasil
  Pemilu, tetapi PMK No. 04 dan No. 05/PMK/2004 menegaskan
  bahwa KPU adalah pihak Termohon, karena menurut MK
  perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara peserta Pemilu
  dengan KPU sebagai penyelenggara Pemilu, dan juga merujuk
  ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
4. Syarat Permohonan
         Permohonan hanya dapat diterima jika diajukan dalam jangka
  waktu paling lambat 3x24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum
  mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional, dan hanya
  dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang
  mempengaruhi :
       a. Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.
       b. Penentuan pasangan calon yang masuk putaran kedua
          pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya
          pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
       c. Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di
          suatu daerah pemilihan.
         Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
  mensyaratkan, bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas
  tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh
  Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar
  menurut pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil
  penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum
  dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut
  pemohon. Dari persyaratan itu, maka nyata bahwa sesungguhnya
  perselisihan tersebut hanya menyangkut segi kuantitatif atau jumlah
  perolehan suara yang membawa pengaruh kepada terpilih tidaknya
  calon anggota DPD, DPR/DPRD dan Presiden/Wakil Presiden.
  Pengalaman menunjukkan penyelenggaraan pemilihan umum di
beberapa tempat tertentu telah melanggar asas pemilihan umum yang
langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur, dan adil (LUBER
JURDIL) yang sesungguhnya sangat berpengaruh terhadap hasil
penghitungan suara. Penanganan persengketaan yang sudah bercorak
pidana akan ditangani penyidik, penuntut umum serta pengadilan
negeri yang juga seharusnya dalam tenggang waktu yang ditentukan
sehingga apabila ada kecurangan pelaksanaan pemilu yang
mempengaruhi hasil perolehan suara, putusan pengadilan dapat
dijadikan alat bukti di Mahkamah Konstiusi yang akan menyatakan
hasil penghitungan suara yang demikian tidak terjadi dan setelah
perselisihan hasil pemilu selesai diputus Mahkamah Konstitusi, baru
putusan pengadilan yang menyatakan kecurangan itu dibawa ke
Mahkamah Konstitusi untuk menuntut revisi putusan Mahkamah
Konstitusi. Jadwal ketatanegaraan kita tidak membenarkan hal
tersebut dan putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat
tidak dapat diubah lagi.
       Dengan demikian, menurut Maruarar Siahaan, proses yang
terjadi di Mahkamah Konstitusi sesungguhnya sangat sederhana,
yaitu pemohon mendalilkan hasil penghitungan suara yang dilakukan
KPU    salah   dan      kemudian    pemohon     mengemukakan     hasil
penghitungan    suara      yang    benar.   Apabila   pemohon   dapat
membuktikan dalil permohonannya dan hakim yakin kebenaran hasil
penghitungan menurut versi pemohon atau hakim menyimpulkan
dari alat bukti yang diajukan memang hasil penghitungan KPU
salah, Mahkamah Konstitusi akan menetapkan hasil penghitungan
suara yang benar. Meskipun dikatakan sederhana, penghitungan
demikian menjadi tidak mudah karena standar minimum legalitas
rekapitulasi penghitungan suara dan berita acara yang dibuat belum
jelas dan tidak sedikit berita acara dan sertifikat hasil penghitungan
suara yang direkayasa oleh para petugas yang tidak jujur.
         Oleh karena batasan yang ditentukan sebagai materi
perselisihan hanya menyangkut hasil penghitungan suara yang
mempengaruhi terpilihnya anggota DPR, DPD, DPRD, dan
pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, maka meskipun terjadi
kesalahan penghitungan suara tetapi penghitungan suara tersebut
tidak signifikan membawa pengaruh untuk mengubah posisi peserta
pemilu untuk terpilih, maka permohonan demikian akan dengan
mudah dikesampingkan. Misalnya oleh karena anggota DPD yang
akan terpilih untuk tiap propinsi adalah 4 (empat) orang, maka calon
peringkat kelima dan keenam dipandang memiliki posisi yang boleh
jadi mendapat pengaruh dari hasil penghitungan suara yang salah.
Akan tetapi, itupun hanya relevan jika jumlah suara yang didalilkan
hilang dapat melampaui secara signifikan calon anggota DPD
peringkat di atasnya. Demikian pula halnya dengan calon anggota
DPR/DPRD dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
         Maruarar Siahaan, mengemukakan bahwa oleh karena faktor
waktu yang singkat dalam memutus perkara pemilu, maka segala
sarana    yang   dapat    mempermudah    komunikasi,   baik    untuk
pendaftaran      permohonan,    penyampaian       panggilan,    dan
mendengarkan keterangan saksi terutama sarana teknologi informasi
telah dipergunakan. Pendaftaran permohonan diperkenankan dengan
email dan faximile meskipun harus dikonfirmasi kemudian dengan
permohonan asli yang harus sudah diterima Mahkamah Konstitusi 3
(tiga) hari sejak habisnya tenggat waktu penerimaan permohonan.
Dalam rangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan
didaftar dalam BRPK, sidang pertama perkara perselisihan hasil
pemilu legislatif sudah harus ditetapkan dan salinan permohonan
sudah dikirim kepada KPU. Panggilan sidang dapat dilakukan
melalui dengan telepon.
         Suatu hal yang tidak dimuat secara tegas dalam PMK Nomor
04 maupun 05 tahun 2004 dan PMK Nomor 16 tahun 2009 adalah
   acara mendengarkan keterangan saksi serta KPU Provinsi dan
   Kabupaten/Kota yang jaraknya sangat jauh dari ibukota yang
   dilakukan dengan sarana teleconference. Namun acara tersebut telah
   dilakukan dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu
   legislatif yang lalu. Dasar hukum yang digunakan dalam hal ini
   adalah Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
   yang menyangkut dibakukannya alat bukti yang didasarkan pada
   Teknologi Informasi (TI).
          Materi perolehan yang wajib diuraikan dengan jelas oleh
   Pemohon adalah:
        a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh
           KPU dan penghitungan yang benar menurut pemohon.
        b. Permintaan     (petitum)    untuk    membatalkan      hasil
           penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan
           menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut
           pemohon.
5. Pemeriksaan Pendahuluan
          Berbeda dengan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana
   umumnya dilakukan dalam perkara pengujian undang-undang, dalam
   perkara perselisihan pemilu, pemeriksaan pendahuluan yang
   memberi kesempatan memperbaiki permohonan untuk pemohon
   calon anggota DPR/DPRD dan DPD, meskipun diberi jangka waktu
   3x24 jam dan perselisihan hasil pemilu Presiden/Wakil Presiden
   1x24 jam namun dalam praktek yang lalu perbaikan dilakukan
   langsung di tempat dan diperbolehkan dengan tulisan tangan. Hal ini
   terjadi karena banyaknya permohonan yang diterima sehingga
   apabila dilakukan sesuai dengan aturan dalam PMK dan Undang-
   Undang Mahkamah Konstitusi dikhawatirkan tenggang waktu yang
   disebut menjadi tidak dapat dipenuhi.
          Pemeriksaan pendahuluan akan memeriksa legal standing.
   Dalam hal perkara perselisihan hasil pemilu untuk memilih anggota
     DPR/DPRD,       pemeriksaan    pendahuluan      dilakukan      dengan
     memeriksa apabila permohonannya adalah pengurus pusat partai
     politik yang bersangkutan. Bilamana dalam permohonan tidak
     dijumpai hal demikian, pemeriksaan pendahuluan akan memeriksa
     setidaknya mengenai apakah pemohon memiliki surat kuasa yang
     sah dari pengurus pusat partai politiknya. Hal ini merupakan langkah
     pertama yang dilakukan Mahkamah Konstitusi.
             Langkah kedua adalah memeriksa signifikasi perhitungan
     suara   yang   didalilkan   pemohon    hilang   atau   salah   dalam
     penghitungannya, apakah mempengaruhi terpilihnya calon anggota
     DPR/DPRD atau DPD tersebut. Dalam hal pasangan Presiden/Wakil
     Presiden, juga diperiksa apakah signifikan untuk terpilih atau tidak
     untuk masuk dalam putaran kedua. Kalau signifikasi angka yang
     tidak berpengaruh demikian telah menjadi nyata, maka kesimpulan
     atas permohonan dengan sangat mudah telah dapat diambil tanpa
     melanjutkan pemeriksaan lainnya.
              Karena Mahkamah Konstitusi harus memutus perselisihan
     hasil pemilu dalam waktu yang singkat yaitu paling lambat 30 (tiga
     puluh) hari kerja untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan
     paling lambat 14 (empat belas) hari kerja untuk Pemilu Presiden dan
     Wakil Presiden terhitung sejak perkara diregistrasi di BRPK, maka
     tenggat untuk perbaikan permohonan, pemberitahuan kepada para
     pihak dan penetapan hari sidang pertama juga diperpendek dari yang
     ditentukan dalam hukum acara umum, demikian pula persidangan
     juga berlangsung secara cepat dan singkat, serta maraton bahkan
     sampai malam hari.
6.   Pemeriksaan Persidangan
              Atas alasan tenggat waktu dan beban permohonan yang
     masuk, PMK Nomor 16/PMK/2009 menugaskan panel hakim untuk
     melaksanakan pemeriksaan pendahuluan maupun persidangan.
     Hasilnya kemudian dilaporkan kepada pleno Mahkamah Konstitusi
untuk     dimusyawarahkan      sebelum     pengambilan     putusan.
Sebagaimana diutarakan diatas, penggunaan sarana teknologi
informasi dalam pemeriksaan persidangan juga membawa kecepatan
penyelesaaian yang diharapkan dan jarak tidak lagi menjadi masalah
yang berarti. Yang menjadi perhatian tentulah memeriksa kebenaran
identitas saksi dan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didengar
didaerah yang jauh dari tempat persidangan. Oleh karena sarana
yang dipergunakan adalah milik Mabes Polri, dan pihak yang
didengar berada diruangan Polda setempat, maka prosedur
identivikasi dan verivikasi demikian dilakukan dengan suatu kerja
sama dengan pihak Polri. Petugas Mahkamah Konstitusi dan petugas
Mabes Polri yang berada di Jakarta (lokasi sarana teleconference)
mengadakan persipan verivikasi identitas tersebut dengan petugas
Polda setempat sehingga nilai keterangannya dapat diterima sebagai
alat bukti yang sah.
          Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa perkara perselisihan
hasil pemilu merupakan perkara yang sederhana, dalam arti tingkat
kompleksitas masalah hukumnya, tetapi time-frame penyelesaian
perkara menyebabkan perkara ini diperlakukan sebagai perkara cepat
seperti halnya yang dilakukan dalam perkara cepat Pengadilan
Negeri.   Pemeriksaan di persidangan pertama-tama         memberi
kesempatan pada pemohon untuk menguraikan dengan ringkas
permohonannya dengan mengemukakan kesalahan perhitungan yang
dilakukan KPU dan mengemukakan perhitungan suara yang benar.
Dalam     petitumnya pemohon mencantumkan          untuk meminta
Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil penghitungan yang benar
dan membatalkan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU.
          KPU diberi kesempatan untuk memberi keterangan sebagai
tanggapan atas permohonan tersebut. Bila Panwaslu hadir, maka
Panwaslu juga diberi kesempatan dalil Pemohon. Apabila keterangan
telah dipandang cukup, baru kemudian diberi kesempatan bagi
Pemohon untuk membuktikan dalilnya dengan alat bukti. Alat bukti
yang disebut dalam Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
secara umum dan dalam PMK Nomor 04 dan 05 Tahun 2004 dan
PMK Nomor 16 Tahun 2009 yaitu tentang bukti surat dan saksi
adalah merupakan alat bukti yang umumnya dilakukan. Bukti surat
tersebut adalah salinan atau fotocopy berita acara dan sertifikat hasil
atau rekapitulasi hasil penghitungan suara pada jenjang yang
dipersilahkan. Sertifikat dimaksud haruslah dilegalisasi pejabat KPU
dan diberi materai secukupnya. Untuk dapat diterima sebagai alat
bukti yang digunakan mendukung dalil ketidakbenaran penghitungan
suara yang dilakukan KPU, maka berita acara demikian harus sudah
memuatpernyataan keberatan dari saksi peserta pemilu yang tidak
menerima     hasil penghitungan tersebut dan telah memohon
perbaikannya pada jenjang penghitungan suara yang berkenaan tapi
tidak ditindaklanjuti.
         Disamping itu keterangan saksi juga dapat diajukan untuk
mendukung dalil permohonan pemohon tetapi masih terdapat
ketidakseragaman dalam praktik yang lalu tentang kualifikasi saksi.
Pasal 8 ayat (3) PMK Nomor 05 Tahun 2004 menyatakan bahwa :
      “Keterangan saksi adalah keterangan dari saksi pemegang
      mandat peserta pemilu di setiap jenjang penghitungan suara
      sebagaimana ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2003 jo.
      keputusan KPU Nomor 37 Tahun 2004 dan Keputusan KPU
      Nomor 38 tahun 2004.”
         Ada yang menafsirkan bahwa hanya saksi yang ditunjuk
sebagai saksi pemegang mandat peserta pemilu di setiap jenjang
penghitungan suara, yaitu yang menyaksikan penghitungan di TPS
dan menyatakan keberata bila perlu, yang dapat didengar di sidang
MK untuk mendukung permohonan. Kalau hal itu dijadikan sebagai
aturan yang berlaku umum, maka akan brtentangan dengan Pasal 36
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyebut saksi sebagai
satu alat bukti dan saksi adalah orang yang mengallami, melihat dan
mendengar sendiri peristiwa yang terjadi. Kekhawatiran bahwa kalau
saksi seperti ini diperbolehkan untuk didengar akan menyebabkan
pemeriksaan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi
menjadi tidak pasti karena saksi-saksi bisa saja direkayasa. Akan
tetapi, keberatan ini tidak cukup beralasan karena hakim berwenang
menilai keberadaan saksi tersebut serta alasan dan latar belakang
saksi dimaksud memberi keterangan. Saksi sumpah palsu bagi
seorang saksi dan penilaian hakim akan nilai keterangannya tidak
perlu      menimbulkan    ketidakpastian   aturan    semacam    itu.
Kemungkinan bahwa tugas hakim semakin berat, memang benar.
           Setelah pemeriksaan dipandang selesai, maka panel hakim
akan melaporkan hasil pemeriksaan persidangan atas perkara
permohonan yang diajukan dan kemudian majelis pleno hakim
konstitusi     bermusyawarah     untuk     mengambil     keputusan.
Pengambilan keputusan dan pengumuman keputusan tersebut
dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Bila
permohonan tidak beralasan dan/atau pemohon tidak memenuhi
syarat, Mahkamah Konstitusi akan menyatakan permohonan tidak
dapat diterima. Kalau permohonan tidak dapat dibuktikan secara
cukup dan meyakinkan, permohonan akan dinyatakan ditolak.
Permohonan yang beralasan dan didukung bukti yang cukup serta
meyakinkan, maka Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan
Pemohon dengan menyatakan penghitungan suara yang dilaksanakan
KPU salah dan Mahkamah Konstitusi menetapkan penghitungan
suara yang benar.
           Sesudah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, maka
putusan tentang perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR,
DPD dan DPRD disampaikan kepada Presiden, pemohon dan KPU.
Putusan MK tentang perselisihan hasil pemilu Presiden/Wakil
Presiden       disampaikan     masing-masing        kepada     MPR,
     Presiden/Pemerintah, KPU, partai politik atau gabungan partai
     politik yang mengajukan calon, serta pasangan calon Presiden/Wakil
     Presiden peserta pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
     bersifat final dan mengikat serta wajib dilaksanakan oleh KPU.
     Keberatan yang disertai dengan putusan Pengadilan Negeri yang
     menyatakan terjadi pemalsuan dan tindak pidana lain yang
     menyebabkan kesalahan hasil penghitungan suara tidak dapat lagi
     digunakan sebagai dasar revisi atau peninjauan kembali putusan
     Mahkamah Konstitusi. Secara kronologis, urutan yang seharusnya
     adalah bahwa sebelum penetapan hasil penghitungan suara secara
     nasional oleh KPU segala penyimpangan yang bersifat tindak pidana
     telah selesai disidik, dituntut dan diputus oleh aparat hukum di
     daerah. Seluruh proses itu juga harus berlangsung secara cepat
     (perkara cepat) karena adanya jadwal ketatanegaraan yang harus
     dipenuhi. Akan tetpi, karena sosialisasi yang kurang memadai aparat
     hukum belum memahaminya dan penanganan yang dilakukan berada
     di luar jadwal ketatanegaraan yang telah disusun.
               Sering timbul protes dan pernyataan tentang hal ini, apakah
     hukum acara Mahkamah Konstitusi yang perlu diperbaharui atau
     Mahkamah Konstitusi yang bersikap acuh terhadap ketidakadilan ini.
     Sesungguhnya bukanlah demikian halnya. Sifat final and binding
     putusan Mahkamah Konstitusi karena jadwal ketatanegaraan yang
     tersusun menyebabkan hal ini tidak bisa dihindari. Masalah keadilan
     tidak selalu harus dijawab dengan akibat hukum revisi putusan
     Mahkamah Konstitusi tetapi dapat disalurkan pada tanggung jawab
     pidana dan perdata pelaku penyimpangan tersebut. Untuk masa yang
     akan datang, brangkat dari pengalaman berharga ini dapat ditarik
     pelajaran dan sosialisasi tentang penyusunan jadwal ketatanegaraan
     yang bersesuaian dengan penyelesaian sengketa perselisihan hasil
     pemilu.
7.   Alat Bukti
                Alat bukti surat berupa dokumen-dokumen resmi pemilu
        yang dikeluarkan KPU, sedangkan saksi adalah saksi peserta
        pemilu dalam perhitungan suara dan juga dari Panwaslu dan KPU
        beserta jajarannya.


8.    Putusan
                Putusan MK yang menurut ketentuan Pasal 79 Undang-
      Undang Mahkamah Konstitusi disampaikkan kepada Presiden ada 3
      (tiga) kemungkinan (Pasal 77 UU MK) sebagai berikut :
           a. Apabila pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 74
                Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, amar putusan
                menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
           b. Apabila permohonan beralasan, amar putusan menyatakan
                permohonan     dikabulkan    dan    membatalkan    hasil
                penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU serta
                menetapkan hasil penghitungan suara yang benar;
           c. Apabila permohonan beralasan, amar putusan menyatakan
                permohonan ditolak.


     9. Pelaksanaan Putusan
                Setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, maka
       putusan tentang perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR,
       DPD dan DPRD disampaikan kepada Presiden, Pemohon dan KPU.
       Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat serta
       wajib dilaksanakan oleh KPU.
                Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan prosedur
       beracara perselisihan hasil pemilihan umum hanya diberikan waktu
       yang terbatas dimana Mahkamah Konstitusi harus menjatuhkan
       perkara perselisihan hasil pemilihan umum paling lambat 30 hari
       sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
       (BPRK). Dalam perselisihan hasil pemilihan umum Hakim
         Mahkamah Konstitusi harus teliti, fokus dan tetap menjunjung
         tinggi prinsip independen dan imparsial sehingga, putusan yang
         dibuat     oleh    Mahkamah             Konstitusi     tetap      dapat
         dipertanggungjawabkan dan tetap menjunjung tinggi prinsip
         demokrasi dalam pemilihan umum. Secara lebih jelas, prosedur
         perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi adalah
         sebagai berikut:



    Adanya
  Perselisihan              Perhitungan Ulang                 Komisi Pemilihan
perhitungan hasil                                              Umum (KPU)
pemilihan umum

                                          Hakim Mahkamah
                                                Konstitusi




                                                 Persiapan
                                                Persidangan




  Partai Politik
                                                Pemeriksaan
     Peserta
                                                Persidangan
Pemilihan Umum



                                                  Putusan




                                                Pelaksanaan
                                                  Putusan

Sumber: Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Abdul
Latif dkk               Gambar.2
  Skema Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi
         Dalam perselisihan hasil Pemilu Tahun 2004, banyak pemohon
  masih mempersoalkan hal-hal yang bersifat kualitatif, padahal menurut
  Undang-Undang Mahkamah Konstitusi           dan Undang-Undang       Pemilu
  kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terkait dengan kasus yang
  bersifat kuantitatif. Sehingga, karena Mahkamah Konstitusi adalah the
  guardian of the constitution maka mestinya juga menjaga agar asas-asas
  pemilu yang luber dan jurdil yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD
  1945 tidak dilanggar (aspek kualitatif).


C. Legal Standing Partai Politik sebagai Pemohon dalam Sengketa
   Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
   1. Legal Standing Pemohon dalam PHPU.
                 Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa
      perselisihan hasil pemilihan umum menentukan bahwa pengajuan
      permohonan harus melalui Dewan Pengurus Pusat (DPP) parpol
      masing-masing. Setiap Permohonan yang diajukan terkait PHPU,
      harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP partai politik
      atau jabatan sejenis beserta kuasa hukumnya. Dengan kata lain, legal
      standing yang diterima dalam pengajuan perkara PHPU adalah
      permohonan partai politik melalui ketua umum dan sekjen masing-
      masing parpol.
                 Ketentuan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal
      74 ayat (1) huruf c UU MK juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK
      Nomor 16 Tahun 2009 menegaskan bahwa para pihak yang
      mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU anggota DPR dan
      DPRD adalah partai politik peserta Pemilu, bukan calon anggota
      legislatif secara orang-perorangan. Lebih lanjut ditentukan pula bahwa
      permohonan PHPU haruslah memengaruhi perolehan kursi partai
      politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, sehingga tidak
      berpindahnya kursi dari partai politik satu ke partai politik lain dalam
   konteks sengketa antarcaleg dianggap bukan menjadi objek sengketa
   Pemilu.
              Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa antarcaleg
   mempunyai 2 (dua) pertimbangan komulatif yaitu Pertama, syarat
   subjectum litis yaitu permohonan tersebut harus tetap diajukan oleh
   Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik atau nama yang
   sejenisnya, bukan oleh masing-masing caleg yang bersangkutan secara
   otonom;    Kedua,     syarat   objectum     litis   yaitu   objek   yang
   dipermasalahkan haruslah tetap Keputusan KPU tentang perolehan
   suara hasil Pemilu yang berkaitan dengan perolehan suara setiap caleg
   dalam satu parpol. Hal ini sejalan dengan syarat – syarat menjadi
   anggota legislatif yang harus mendaftarkan diri melalui partai politik.
   Mahkamah Konstitusi tidak akan menerima perselisihan antar caleg
   dengan caleg lain secara perorangan maupun dalam satu partai.
   Apabila caleg memiliki keberatan terhadap hasil perhitungan KPU
   namun DPP partai tersebut menganggap tidak ada masalah, maka
   persoalan itu harus diselesaikan dalam internal parpol tersebut.
2. Analisis Putusan Perkara di Mahkamah Konstitusi
              Untuk dapat mengetahui bagaimana kedudukan hukum atau
   Legal Standing dari partai politik sebagai pemohon dalam sengketa
   perselisihan hasil pemilihan umum, penulis mengkaji dengan
   menganalisis perkara-perkara perselisihan hasil pemilihan umum
   dalam pemilihan anggota legislatif. Perkara yang penulis analisis
   adalah Perkara No. 50/PHPU.C-VII/2009 yang diajukan oleh Partai
   Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Perkara No. 61/PHPU.C-
   VII/2009 yang diajukan oleh Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
   (PNI Marhaenisme), dan Perkara No. 88/PHPU.C-VII/2009 yang
   diajukan oleh Partai Buruh.
              Untuk mengetahui kedudukan hukum atau Legal Standing
   dari masing-masing partai politik yang dalam hal ini sebagai Pemohon
dalam perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi. Penulis menganalisis
satu per satu perkara sebagai berikut :


a. Perkara No. 50/PHPU.C-VII/2009
           Perkara No. 50/PHPU.C-VII/2009 yang diajukan oleh
   Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kepada Komisi
   Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta sebagai Termohon dan sebagai
   Turut Termohon KPU Provinsi Kepulauan Riau, KPU Kabupaten
   Demak, KPU Kabupaten Ponorogo, KPU Kabupaten Barito Timur,
   KPU Kabupaten Semarang, KPU Kabupaten Blora, KPU
   Kabupaten Banjar, KPU Kabupaten Kerinci, KPU Kabupaten
   Samosir, KPU Kabupaten Musi Rawas, KPU Provinsi Bangka
   Belitung, dan KPU Kota Makassar yang merupakan perselisihan
   hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU
   berdasarkan keputusan KPU No. 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9
   Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan
   Umum      Anggota     DPR,    DPD,DPRD   Provinsi   dan   DPRD
   kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun
   2009.
           Kedudukan hukum atau Legal Standing dari Partai
   Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dalam hal ini Pemohon,
   Mahkamah Konstitusi melihat berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dan
   ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
   Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 122 Republik Indonesia
   Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal
   258 ayat (1) UU 10/2008 dan Pasal 5 huruf a dan b Peraturan
   Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman
   Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota
   Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
   Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 16/2009), menentukan hal-hal,
   antara lain, sebagai berikut:
    1) Pemohon adalah partai politik peserta pemilu.
    2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap perselisihan
        Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara
        nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:
        a) Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua
            koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
            202 ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008
            tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan
            DPRD;
        b) Perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan kursi
            calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
            kabupaten/kota dari partai politik di suatu daerah
            pemilihan.


          Dengan dasar hal tersebut Majelis mempertimbangkan
Legal Standing dari Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1)
dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 5 huruf a dan b PMK 16 Nomor 2009
tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
sebagai berikut:
   1) Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan
       Keputusan         Komisi    Pemilihan      Umum      Nomor
       149/SK/KPU/Tahun 2008 bertanggal 16 Agustus 2008 tentang
       Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta
       Pemilihan Umum Tahun 2009;
   2) Permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan
       Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara
       nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan
       Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 255/Kpts/KPU/Tahun
      2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman
      Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
      Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
      Provinsi,   dan    Dewan        Perwakilan   Rakyat   Daerah
      Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum
      Tahun 2009;
   3) Menurut Pemohon hasil rekapitulasi penghitungan suara yang
      dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di
      atas terjadi karena kesalahan dan/atau kekeliruan yang
      menguntungkan partai politik tertentu di Daerah Pemilihan
      (Dapil) sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu,
      Pemohon       meminta    agar      Mahkamah     membatalkan
      penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.
            Dengan hal-hal yang disebutkan, Mahkamah Konstitusi
   berpendapat bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
   sebagai Pemohon dalam Perkara No. 50/PHPU.C-VII/2009 telah
   memenuhi syarat kedudukan hukum atau Legal Standing dalam
   berperkara di Mahkamah Konstitusi.
b. Perkara No. 61/PHPU.C-VII/2009
         Perkara No. 61/PHPU.C-VII/2009 yang diajukan oleh
   Partai Nasional Indonesia Marhaenisme kepada Komisi Pemilihan
   Umum (KPU) yang ada di Jakarta sebagai Termohon dan KPU
   Kota Batam sebagai Turut Termohon I, KPU Kabupaten Rokan
   Hilir sebagai Turut Termohon II, KPU Kabupaten Way Kanan
   sebagai Turut Termohon III, KPU Kota Jayapura sebagai Turut
   Termohon IV serta KPU Kabupaten Barito Timur sebagai Turut
   Termohon V.
         Partai Nasional Indonesia Marhaenisme yang dalam hal ini
   sebagai Pemohon merasa keberatan terhadap Penetapan Komisi
   Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9
   Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan
   Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
   Dewan     Perwakilan    Rakyat      Daerah   secara   nasional     yang
   diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.54 WIB
   dimana Pemohon mendapatkan Suara 316.752 atau 0,30%.
   Mahkamah Konstitusi melihat kedudukan hukum atau Legal
   Standing dari Partai Nasional Indonesia Marhaenisme didasarkan
   pada berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
   Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran
   Negara 122 Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya
   disebut UU MK) juncto Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008 dan Pasal 5
   huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun
   2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil
   Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
   Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
            Berdasarkan    ketentuan      tersebut    maka   Mahkamah
   Konstitusi mempertimbangkan kedudukan hukum atau Legal
   Standing dari Partai Nasional Indonesia Marhaenisme telah
   memenuhi syarat kedudukan hukum atau Legal Standing untuk
   dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi dalam hal ini sengketa
   Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk anggota Dewan
   Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
   Rakyat     Daerah   Privinsi,    dan   Dewan      Perwakilan     Daerah
   Kabupaten/Kota.
c. Perkara No. 88/PHPU.C-VII/2009
            Perkara No.88/PHPU.C-VII/2009 yang diajukan oleh Partai
   Buruh kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta sebagai
   Termohon dan sebagai Turut Termohon KPUD Kabupaten
   Konawe, KPUD Kabupaten Konawe Utara, KPUD Kota Batam,
   KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Provinsi Riau, KPUD
Kabupaten Paniai, KPUD Kota Kendari, KPUD Kabupaten Rejang
Lebong dan KPUD Kota Manado.
       Partai Buruh yang dalam hal ini sebagai Pemohon merasa
keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor
255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan
dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah secara nasional yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9
Mei 2009 pukul 23.54 WIB. Menurut Mahkamah kedudukan
hukum atau Legal Standing Partai Buruh yaitu telah memenuhi
kedudukan hukum atau Legal Standing karena telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 5 huruf a dan b PMK 16 Nomor
2009 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum dimana Pemohon merupakan partai politik peserta
pemilihan umum, dan permohonan yang diajukan oleh Partai
Buruh mempengaruhi perolehan kursi Partai Buruh.
       Dari ketiga perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi
mempunyai pertimbangan yang sama untuk memberikan pendapat
tentang kedudukan hukum atau Legal Standing partai politik yaitu
dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran
Negara 122 Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya
disebut UU MK) juncto Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008 dan Pasal 5
huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun
2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Sehingga, partai politik yang ingin mengajukan permohonan ke
Mahkamah Konstitusi terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan
      umum haruslah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam
      ketentuan-ketentuan tersebut agar memenuhi kedudukan hukum
      atau Legal Standing sebagai Pemohon.
3. Badan Hukum sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi.
           Badan hukum adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang
   oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia, yang sebagai
   pengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat
   menggugat dan digugat di muka pengadilan (Soebekti, 1973:14).
   Bandingkan dengan pendapat Rochmat Soemitro (1964: 7), “Badan
   hukum, dalam bahasa Belanda Rechtspersoon, ialah suatu badan yang
   dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang-orang
   pribadi, dapat melakukan perbuatan hukum, melakukan perjanjian dan
   sebagainya.”   Badan   hukum     dibedakan   antara   yang   bersifat
   privaatrechtelijk, yaitu badan hukum privat, dan yang bersifat
   Publiekrechtelijk (openbare rechtspersonnen), yaitu badan hukum
   publik. Dalam Black’s Law Dictionary (1979:307), istilah badan
   hukum digunakan dengan istilah corporation yang juga dibedakan
   dalam private corporation and public corporation.
          Sama dengan orang (naturlijke persoon) maka badan hukum
   (rechtspersoon) juga adalah penyandang hak dan kewajiban dalam
   satu sistem hukum. Badan hukum yang diakui sebagai memiliki
   kepribdian sendiri biasanya memiliki kekayaan sendiri. Dikatakan satu
   badan hukum bersifat publik apabila didirikan baik dengan undang-
   undang maupun perbuatan pemerintahan lainnya yang tidak saja
   memiliki hak tetapi juga mempunyai kewenangan tertentu untuk
   menjalankan sebagian tugas dan kewenangan pemerintahan. Sebagai
   contoh dalam hal ini, misalnya Pemerintah Daerah Provinsi maupun
   Kabupaten serta perusahaan yang didirikan dengan UU atau PP yang
   sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Sedang badan hukum privat
   biasanya merupakan perjanjian antara lebih dari dua orang sebagai
   tindakan hukum majemuk yang menyendirikan sebagian kekayaan
untuk disendirikan pada badan yang dibentuk dengan perjanjian.
Sebagai tindakan hukum yang bersifat majemuk atau dilakukan oleh
lebih dari dua orang, misalnya perseroan terbatas dan koperasi. Akan
tetapi, satu bentuk badan hukum privat tidak harus selalu merupakan
tindakan majemuk, contoh adalah yayasan dan partai politik yang
tujuannya tidak mencari untung atau setidaknya sering dikatakan
demikian.
       Dari segi subyeknya, badan hukum tersebut dapat disebut
sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang menyebabkan
badan hukum itu dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau
kepentingan publik, bukan kepentingan orang per orang. Sebalikya
apabila kepentingan yang menyebabkan ia dibentuk didasarkan atas
kepentingan pribadi orang per orang maka badan hukum tersebut
disebut badan hukum privat atau perdata.
       Namun demikian, meskipun dari segi subyeknya badan hukum
itu bersifat publik, ia tetap dapat menjalankan aktivitas dalam lalu
lintas hukum perdata. Sebaliknya, badan hukum perdata juga dapat
menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat publik
dalam lalu lintas hukum publik. Oleh karena itu, unsur-unsur
subyektif dan obyektif ini menentukan apakah suatu badan hukum
publik atau badan hukum perdata atau privat. Dari kedua kategori itu,
dapat dirinci adanya empat macam badan hukum, yaitu:
     a.     Badan hukum yang mewakili kepentingan umum dan
            menjalankan aktivitas di bidang hukum publik. Misalnya
            Komisi Pemilihan Umum yang dalam menjalankan
            tugasnya menetapkan keputusan tentang partai politik yang
            berhak mengikuti pemilihan umum.
     b.     Badan hukum yang mewakili kepentingan publik dan
            menjalankan aktivitas di bidang hukum perdata. Misalnya,
            Bank Indonesia sebagai bank sentral menurut ketentuan
            Undang-Undang      Dasar     1945    mengadakan      dan
          menandatangani perjanjian jual beli valuta asing dengan
          badan usaha lain.
     c.   Badan       hukum   yang   mewakili   kepentingan   perdata
          pendirinya tetapi menjalankan aktivitas di bidang hukum
          publik. Misalnya, suatu yayasan yang dibentuk oleh
          pribadi-pribadi para dermawan untuk membantu pemberian
          bantuan obat-obatan dan fasilitas kesehatan bagi orang
          miskin atau pegawai negeri golongan I di suatu daerah
          tertentu.
     d.   Badan       hukum   yang   mewakili   kepentingan   perdata
          pendirinya dan menjalankan aktivitas di bidang hukum
          perdata. Misalnya koperasi ataupun badan-badan usaha
          yang didirikan oleh pendirinya untuk kepentingan perdata
          dan menjalankan aktivitas perdagangan yang mendatangkan
          keuntungan perdata bagi yang bersangkutan.
       Yang     dikategorikan    sebagai    badan    hukum      privat
(privaatrechtelijke rechtspersonen) menurut Van der Grinten (Rudhi
Prasetya & Oemar, op. cit. H. 37) adalah apabila badan hukum itu
organisasi dan strukturnya dikuasai oleh hukum perdata. Yang
termasuk badan hukum privat ialah:
      a. Badan hukum dari perkumpulan-perkumpulan sebagaimana
          diatur dalam BW. Buku III Titel 9, Pasal 1653 s/d 1665,
          yang dikenal dengan istilah zedelijk lichaam, khususnya
          bukan badan hukum yang didirikan oleh pemerintah (Op
          openbaar gezag ingesteld), tetapi badan hukum yang diakui
          (erkend), yang diperizinkan (als geoorloofd toegelaten), dan
          yang didirikan oleh orang-orang yang pertikelir dengan
          tujuan tertentu dan tidak bertentangan dengan undang-
          undang dan kesusilaan. Termauk disini (badan hukum yang
          diakui) ialah badan-badan keagamaan, seperti gereja,
         misalnya. Pengakuan sebagai badan hukum perkumpulan
         ini diatur dalam S. 1870 No. 64.
      b. Perseroan Terbatas (PT=NV), yang diatur dalam Kitab
         Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD=WvK), Titel III
         Pasal 36 s.d. 56 jo. UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
         Terbatas.
      c. Firma dan Perseroan Komanditer, yang diatur oleh Pasal 15
         s.d. 35 KUHD, meskipun masih ada perbedaan di antara
         para sarjana tentang status badan hukum dari keduanya,
         tetapi saya cenderung akan pendapat Paul Scholten bahwa
         keduanya adalah merupakan badan hukum.
      d. Perkumpulan Koperasi.
      e. Perkumpulan Indonesia, S. 1939 No. 570 jo. 717.
      f. Maskapai Andil Indonesia (MAI=IMA), S. 1939-569.
      g. Perusahaan Perseroan (PERSERO), berdasar Pasal 2 ayat 3
         UU No. 19/1969 tunduk sepenuhnya kepada ketentuan
         KUHD, khususnya yang menyangkut PT.
      h. Yayasan, yang dibentuk berdasarkan hukum kebiasaan,
         kemudian diatur dalam UU No. 16 Tahun 2001 tentang
         Yayasan.
      i. Wakaf, lembaga yang berasal dari hukum Islam yang telah
         teresepsi oleh Hukum Adat.
         Terhadap badan-badan hukum privat tersebut diatas, secara
umum dapat berlaku atau dikuasai oleh KUH Perdata, KUHD, dan
juga Hukum Acara Perdatayang tercantum dalam HIR. Selain itu,
badan hukum juga dapat mempunyai hak cipta, hak merk, dan hak
oktroi, sehingga juga dikuasai oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan hak-hak tersebut.
         Ketentuan-ketentuan hukum publik juga ada yang berlaku
untuk badan-badan hukum privat, seperti hukum pajak, hukum
perburuhan, hukum agraria, hukum administrasi (perijinan), hukum
penanaman modal, dan sebagainya.
            Badan hukum privat sebagaimana tersebut di atas dapat
dikelompokkan menjadi dua macam:
       a. Badan hukum privat yang menjalankan perusahaan, dalam
            arti dalam melakukan kegiatannya bertujuan untuk mencari
            laba, seperti misalnya Perseroan Terbatas (PT) dan
            koperasi;
       b. Badan hukum privat yang tidak menjalankan perusahaan,
            jadi bersifat nirlaba, seperti yayasan, ormas, partai politik,
            dan perkumpulan.
            Pembentukan badan hukum, Baik publik maupun privat
pada umumnya berdasarkan undang-undang/peraturan perundang-
undangan. Sedangkan pemberian status sebagai badan hukum privat
menurut ketentuan hukum yang berlaku saat ini dilakukan oleh
Menteri Kehakiman dan HAM, seperti misalnya yayasan (berdasarkan
Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001), partai politik
(berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai
Politik).
            Sehingga, partai politik mempunyai kekuatan yuridis untuk
dapat beracara di Mahkamah Konstitsui yaitu dalam Sengketa
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. karena partai politik sudah
berbentuk badan hukum dan mempunyai kedudukan hukum atau
Legal Standing berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16
Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
                              BAB IV. PENUTUP
                                  A. Simpulan


       Berdasarkan dari uraian pembahasan yang telah Penulis paparkan dari bab
sebelumnya, maka Penulis mengambil simpulan terhadap masalah yang diteliti
yaitu Mengapa Partai Politik secara yuridis mempunyai Legal Standing sebagai
pemohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di
Mahkamah Konstitusi ada beberapa hal antara lain:
          1. Secara yuridis, partai politik mempunyai Legal Standing sebagai
              Pemohon di Mahkamah Konstitusi karena dalam Undang-Undang
              Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dikatakan bahwa partai
              poltik merupakan suatu Badan Hukum dan hal ini dikuatkan
              dengan    Undang-Undang      Nomor    24   Tahun   2003    tentang
              Mahkamah Konstitusi.
          2. Secara Filosofis, partai politik merupakan kumpulan dari
              masyarakat yang terorganisir yang mempunyai arah dan tujuan
              yang dalam hal ini adalah untuk menjadi anggota legislatif.
              Sehingga, partai politik dapat menjadi Pemohon dalam Perselisihan
              Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.
          3. Hanya partai poltik yang mempunyai Legal Standing dalam PHPU
              karena calon legislatif tidak dapat menjadi Pemohon dalam
              sengketa PHPU. Hal ini disebabkan setiap Permohonan yang
              diajukan terkait PHPU, harus ditandatangani oleh Ketua Umum
              dan Sekjen DPP partai politik atau jabatan sejenis beserta kuasa
              hukumnya. Dengan kata lain, Legal Standing yang diterima dalam
              pengajuan perkara PHPU adalah permohonan partai politik melalui
              ketua umum dan sekjen masing-masing parpol.
          4. Partai politik mempunyai Legal Standing dalam PHPU karena
              partai politik mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU
              anggota   DPR    dan   DPRD.     Permohonan     PHPU      haruslah
              memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu

                                      65
              daerah pemilihan, sehingga tidak berpindahnya kursi dari partai
              politik satu ke partai politik lain dalam konteks sengketa antarcaleg
              dianggap bukan menjadi objek sengketa Pemilu.


                                     B. Saran


       Dari Pembahasan yang telah diuraikan, maka Penulis memberikan saran
yaitu hendaknya di wacanakan untuk adanya suatu mekanisme dan regulasi
khusus di internal masing-masing partai politik untuk mengakomodir sengketa
antarcaleg yang merupakan konflik internal. Sehingga, dalam pengajuan sengketa
PHPU di Mahkamah Konstitusi partai politik sudah menjalankan mekanisme
sengketa antarcaleg yang ada di masing-masing partai politik.
                            DAFTAR PUSTAKA


A.A. Idowu. 2008. Human Rights, Democracy and Development: The Nigerian
      Experience. Research Journal of Internastional Studies. November. Issue 8.

Abdul Latif dkk. 2009. HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI.
    Yogyakarta: Total Media

__________.2009. “Pilpres Dalam Perspektif Koalisi Multipartai”.          Jurnal
     Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Vol. 6. No 3.

__________. 2009. Fungsi Mahkamah Konstitusi, Upaya Mewujudkan Negara
     Hukum Demokrasi. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Abdul Mukthie Fadjar. 2006. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi,
    Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi..

___________________. 2009. Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas:
     Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU. Jurnal Konstitusi
     Mahkamah Kosntitusi.

Achmad Sodiki. 2009. Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat
     Yahukimo. Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Volume 6. No. 2

Akil Mochtar. 2009. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.
     Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Aminah. 2009. Electoral Treshold dan Paliamentary Treshold sebagai Model
    Penyederhanaan Sistem Multi Partai dalam Pemilihan Umum. Jurnal
    Konstitusi P3KHAM UNS. Volume II. No 1.

Djatmiko Anom. 2008. Kedudukan Lembaga Negara Sampiran Dalam Sistem
     Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jurnal konstitusi P3KHAM UNS
     Volume I. No. 1.

George E. Skoulas. 2006. Principles Of Democracy, State And Hegemony In
     Gramsci’s Thought: A Review. Research Journal of Internastional Studies.
     January. Issue 1.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Rekapitulasi
     PHPU diakses pada Kamis, 7 Oktober 2010 Pukul 09.45 WIB di Surakarta



                                      67
Jimly Asshiddiqie. Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik
      Indonesia. Bahan temu wicara MAHKAMAH KONSTITUSI-RI dengan
      civitas akademika UNS. 15 Maret 2008.

_______________. 2006. Hukum Tata Negara dan Pilat-Pilar Demokrasi.
     Jakarta: Konstitusi Pers.

_______________. 2006. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta:
     Konstitusi Pers.

Jhonny Ibrahim. 2005. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.
     Malang: Banyumedia.

Khamamah. Pemilu. http://refensi-pemilu09.blogspot.com/2009/06/pemilu.html
    diakses pada 23 Juni 2010 pukul 09.30 WIB di Surakarta.

Mahkamah Konstitusi. 2010. Mengawal DemokrasiMenegakkan Keadilan
    Substantif:Refleksi Kinerja MAHKAMAH KONSTITUSI 2009 Proyeksi
    2010. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Moh.Jamin 2009. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemilu
     Lagislatih 2009. Jurnal Konstitusi P3KHAM UNS. Volume II. No 1.

Muhammad Bahrul Ulum Dan Dizar Al Farizi, 2009. Implementasi dan Implikasi
    Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI Terhadap Hak Konstitusional Warga
    Negara Indonesia.

Nasiru Aliyu. 2009. Concept of Democratic Elections Under International Law.
      Research Journal of Internastional Studies. April. Issue 10

PanMohammadFaiz.SengketaAntarcaleg.http://panmohamadfaiz.com/2009/06/30/
    sengketa-antarcaleg/. Diakses pada 5 Januari 2011 pukul 8.48 WIB di
    Surakarta.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman
      Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
      Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
      Daerah.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. Penelitian Hukum Normatif Suatu
     Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press.

________________. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
Tim Penyusun Profil MAHKAMAH KONSTITUSI. 2010. Profil Mahkamah
    Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah
    Konstitusi.

Undang-Undang Nomor    23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.
    Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan
    Umum. Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
    4721.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota
     Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
     Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Nomor 51, Tambahan
     Lembaran Negara Nomor 4836

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara
    Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801.

Veri Junaidi. 2009. Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis,
     Tinjauan Kewenangan Mahkamah Konstitusi atas Penyelesaian
     Perselisihan Hasil Pemilu. Jurnal Mahkamah Konstitusi. Volume 6 No. 3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:2525
posted:1/25/2011
language:Indonesian
pages:84
Description: TINJAUAN YURIDIS LEGAL STANDING PARTAI POLITIK SEBAGAI PEMOHON DALAM SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DI MAHKAMAH KONSTITUSI