Docstoc

CLEARING HOUSE

Document Sample
CLEARING HOUSE Powered By Docstoc
					 PERAN BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK SEBAGAI CLEARING HOUSE
                  LATAR BELAKANG
   kekerasan terhadap anak (kta) dan kekerasan terhadap
    perempuan (ktp) adalah tindakan yang tidak dapat
    dibenarkan atas dasar apapun karena melanggar hak anak
    dan hak azasi perempuan.

   MESKIPUN DEMIKIAN, DALAM KENYATAANNYA KTA DAN KTP
    KEJADIANNYA SEMAKIN MENINGKAT JUMLAHNYA. KAJIAN
    SECARA GLOBAL OLEH PBB MAUPUN KAJIAN DI INDONESIA
    MENUNJUKKAN    BAHWA   ANAK      DAN   PEREMPUAN
    MENGALAMI TIDAK HANYA KEKERASAN FISIK TETAPI JUGA
    KEKERASAN SEKSUAL, SOSIAL EMOSIONAL DAN EKONOMI,
    BAHKAN BANYAK DIANTARANYA DIPERDAGANGKAN UNTUK
    TUJUAN EKSPLOITASI KERJA DAN EKSPLOITASI SEKSUAL
    SEBAGAI BAGIAN DARI PENGALAMAN KEKERASAN YANG
    MEREKA ALAMI.
NAMUN MESKIPUN FAKTA KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN     DAN       ANAK    SEMAKIN      MARAK
SEBAGAIMANA      YANG     DIBERITAKAN   DI    MEDIA
MASSA   TETAPI    TETAP    MERUPAKAN    FENOMENA
GUNUNG ES. SEMENTARA ITU DATA YANG VALID
DAN   DAPAT   DIJADIKAN     ACUAN   BAIK     SECARA
NASIONAL MAUPUN DAERAH MASIH BELUM ADA.
UNTUK     ITU     KEMENTERIAN    NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK BEKERJASAMA DENGAN UNICEF TELAH
MEMBUAT SUATU SISTEM DATABASE PENCATATAN
DAN PELAPORAN PENANGANAN PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN

SISTIM DATA BASE INI DIMAKSUDKAN SEBAGAI
UPAYA UNTUK MEMPERMUDAH PELAKSANAAN
PENCATATAN, PELAPORAN DAN PENANGANAN
SERTA MENGOPTIMALKAN UPAYA PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DARI BERBAGAI TINDAK
KEKERASAN DAN PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA, SERTA UNTUK TERSEDIANYA DATA YANG
TERPADU    DAN   VALID   SEHINGGA    DAPAT
DIGUNAKAN UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DAN PEMBUATAN KEBIJAKAN.
SEBAGAI PILOT PROJECT DARI SISTIM DATA BASE
INI TELAH DITETAPKAN EMPAT PROVINSI YAITU
ACEH, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR DAN NTB. DAN
UNTUK      ITU     KEMENTERIAN     PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN        TELAH   MELATIH   TRAINER    DAN
OPERATOR         YANG    BERASAL   DARI      BADAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PUSAT PELAYAN
TERPADU (PPT) TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN DARI PROVINSI DIMAKSUD
YANG SELANJUTNYA AKAN MENJADI PELAKSANA
SISTIM DATABASE TERSEBUT.
MENINDAKLANJUTI MAKSUD TERSEBUT, BADAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK BEKERJASAMA DENGAN UNICEF ACEH DAN
DINAS   SOSIAL   TELAH   MENYUSUN   DRAFT
PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG DATA BASE
PENCATATAN   DAN   PELAPORAN  PENANGANAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG
AKAN   MENJADI    PAYUNG   HUKUM    DALAM
PENYELENGGARAAN DATA BASE TERSEBUT.

DAN   DRAFT   TERSEBUT  SEKARANG  SUDAH
MENJADI PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 92
TAHUN 2009 TENTANG DATA BASE PENCATATAN
DAN PELAPORAN PENANGANAN PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN
   BERDASARKAN    PERGUB   NO.   92   TAHUN   2009
    TERSEBUT    BADAN   PEMBERDAYAAN      PEREMPUAN
    DAN     PERLINDUNGAN   ANAK   TELAH    DITUNJUK
    SEBAGAI     CLEARING    HOUSE      DATA    BASE
    PENCATATAN DAN PELAPORAN PENANGANAN ANAK
    DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TERSEBUT
    YAITU     TEMPAT    DILAKUKANNYA       VALIDASI,
    VERIFIKASI DAN PENGELOLAAN DATA PEREMPUAN
    DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.
   SEBAGAI CLEARING HOUSE, BADAN PEMBERDAYAAN
    PEREMPUAN DAN PERLINDUNG-AN ANAK MEMPUNYAI
    TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN :

    A. MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA DATABASE UNTUK
       PENCATATAN DAN PELAPORAN PENANGANAN ANAK DAN
       PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI WILAYAH ACEH
    B. MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA DARI
       LEMBAGA PEMBERI LAYANAN UNTUK PROSES KOMPILASI
       DATA
    C. MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI TERSEBUT KEPADA
       MASYARAKAT    ATAU   PIHAK-PIHAK  TERKAIT  YANG
       MEMBUTUHKANNYA SESUAI DAN TETAP MEMPERHATIKAN
       KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.
    D. MELAPORKAN HASIL KOMPILASI DATA TERSEBUT KEPADA
       KEMENTERIAN NEGERA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
       PERLINDUNGAN ANAK DAN LEMBAGA PEMBERI LAYANAN
       SETIAP 6 BULAN SEKALI.
   LEMBAGA PEMBERI LAYANAN MEMPUNYAI TUGAS,
    DAN KEWENANGAN :

    A.   MELAKUKAN   PENCATATAN   DAN     PELAPORAN
         PENANGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
         KEKERASAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA.
    B.   MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
         DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA;
    C.   MENYERAHKAN   HASIL   TABULASI    DATA   KE
         CLEARING HOUSE.
   LEMBAGA PEMBERI LAYANAN :

    A. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PER-
       LINDUNGAN ANAK .
    B. DINAS SOSIAL;
    C. POLDA ACEH DAN JAJARANNYA
    D. PPT ACEH
    E. PPT KABUPATEN/KOTA
    F. LEMBAGA YANG MENANGANI PEMBERDAYAAN
       PEREMPUAN      DAN     PERLINDUNGANANAK
       KABUPATEN/KOTA
    G. RUMAH SAKIT UMUM
    H. LSM LOKAL DAN NASIONAL
    I. RUMAH SEJAHTERA DARUSSA’ADAH
    J. LEMBAGA-LEMBAGA     LAIN YANG BERGERAK
       DIBIDANG   PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
       PERLINDUNGAN ANAK
     MEKANISME PENGELOLAAN DATA :

A.    PENCATATAN   DAN    PELAPORAN   DILAKUKAN   OLEH   LEMBAGA
     PEMBERI LAYANAN DI TINGKAT PROVINSI DAN KAB/KOTA DNG
     MENGGUNAKAN FORMULIR YG TELAH DISEDIAKAN.

B.   HASIL   PENCATATAN    DAN   PELAPORAN   DIVERIFIKASI   DAN
     DIVALIDASI OLEH INSTANSI YANG MENANGANI PEMBERDAYAAN
     PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KAB/KOTA.

C.   DATA DIKIRIM KE CLEARING HOUSE TIGA BULAN SEKALI

D.   CLEARING HOUSE MENGELOLA DATA DAN 6 BULAN SEKALI
     MENGIRIMKAN HASIL KOMPILASINYA KEPADA GUBERNUR ACEH
     DAN MENTERI PP DAN PA SERTA LEMBAGA PEMBERI LAYANAN.

F.   CLEARING HOUSE MEMBERI KESEMPATAN KEPADA PUBLIK UNTUK
     MENGAKSES DATA.
MESKIPUN USIA CLEARING HOUSE DATA BASE
PENCATATAN DAN PELAPORAN PENANGANAN ANAK
DAN   PEREMPUAN       KORBAN   KEKERASAN   SUDAH
HAMPIR      SETAHUN    NAMUN    TERNYATA   BELUM
SATUPUN DATA YANG MASUK DAN KITA PEROLEH.
PADAHAL DALAM PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 92 TAHUN 2009 TELAH DENGAN JELAS
DINYATAKAN TENTANG TUGAS DAN KEWENANGAN
MASING-MASING       TERMASUK   KEWAJIBAN   STAKE
HOLDER      DALAM     MENGIRIMKAN   DATA    YANG
DIMILIKI.
     PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SEHINGGA
     CLEARING HOUSE DATA BASE PENCATATAN DAN
     PELAPORAN PENANGANAN ANAK DAN
     PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN ANTARA LAIN:

1.   BELUM SEMUA INSTITUSI YANG MENANGANI PEMBERDAYAAN
     PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK MEMAHAMI TENTANG
     KEBERADAAN DAN MANFAAT CLEARING HOUSE DATA BASE.
2.   MASIH TINGGINYA MUTASI    PERSONIL   YANG   SEBELUMNYA
     MENANGANI DATA BASE.
3.   BELUM BERFUNGSINYA P2TP2A DI KABUPATEN/KOTA.
4.   MASIH RENDAHNYA KOMITMEN PEMBUAT KEBIJAKAN BAIK DI
     KABUPATEN/KOTA MAUPUN DI TINGKAT PROVINSI.
5.   KURANGNYA KOORDINASI DIANTARA STAKE HOLDER.
6.   KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA
7.   MASIH BELUM BERFUNGSINYA SISTEM/PROGRAM DENGAN BAIK.
1.   PERLU MELAKUKAN SOSIALISA PERGUB NOMOR
     92 TAHUN 2009 KE KABUPATEN/KOTA C.Q
     BADAN/ DINAS YANG MENANGANI PP DAN PA.

2.   PERLU DILAKUKAN KOORDINASI YANG LEBIH
     KOMPREHENSIF ANTARA SELURUH STAKE
     HOLDER.

3. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH
   KABUPATEN/KOTA




     REKOMENDASI
Cara anda mengumpulkan,
mengelola dan menggunakan
informasi akan menentukan
    C l i k t o e d i t c atau kalah
apakahcanda menang o m p a n y s l o g a n .

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:85
posted:1/25/2011
language:Indonesian
pages:15