belajar Belajar dari Perlawanan Masyarakat Sipil Terhadap UU ITE

Document Sample
belajar Belajar dari Perlawanan Masyarakat Sipil Terhadap UU ITE Powered By Docstoc
					Belajar dari Perlawanan Masyarakat Sipil
            Terhadap UU ITE




                    oleh: Firdaus Cahyadi
        Campaigner Keadilan Informasi-Yayasan Satudunia
“Dampak pasal penghinaan dalam UU ITE, kedepannya memang akan berpengaruh pada kinerja advokasi yang
dilakukan oleh masyarakat sipil,” ujar Direktur Eksekutif YLBHI Erna Ratnaningsih.



Sekilas Pandang, Internet di Indonesia
Saat ini perkembangan internet begitu pesat di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Melalui
internet sesorang bisa mengakses begitu banyak informasi dalam waktu yang cepat. Bahkan
bukan hanya informasi, internet dapat menjadi sarana bagi pertukaran pengetahuan diantara
para penggunanya. Tentu saja, internet dapat digunakan oleh korporasi untuk memperluas
pasar bagi produk-produknya.

Pengguna internet di Indonesia terus meningkat Menurut data dari www.wordstats.com, pada
tahun 2009, Indonesia menempati urutan ke-5 sebagai pengguna internet terbesar di asia.
Jika internet dapat menjadi sarana untuk perbaikan kesejahteraan dan demokrasi maka
Indonesia berpeluang untuk mencapainya melalui internet.




Sementara secara geografis, pengguna internet masih didominasi oleh warga yang tinggal di
perkotaan. Sementara menurut APJJI di tahun 2005, seperti yang dikutip iptek.net,
menyebutkan bahwa sebanyak 75% pelanggan dan pengguna internet berlokasi di Jakarta,
15% di Surabaya, 5% di daerah lain di pulau Jawa dan 5% sisanya di propinsi lainnya.

Sedangkan dari tingkat pendidikan terungkap bahwa tingkat sarjana adalah pengguna
terbanyak (43%) selanjutnya tingkat SLTA (41%). Berdasarkan profesi menunjukkan bahwa
mahasiswa yang paling banyak menggunakan internet (39%).

Terkait dengan hal itulah maka, para pengambil kebijakan di negeri ini merasa pengaturan
konten di internet memang diperlukan. Pada tahun 2008 lalu, pemerintah telah menerbitkan
Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE).
Meskipun diarahkan mengatur transaksi elektronik, di UU itu juga mengatur tentang konten-
konten internet yang dilarang. Konten internet yang dinilai mengandung pencemaran nama
baik dan pornografi dinyatakan sebagai konten yang dilarang. Pro-kontra pun bermunculan
mengenai pengaturan konten internet dalam UU ITE tersebut. Para aktivis Hak Asasi
Manusia (HAM) menilai pengaturan konten internet dalam UU ITE tidak pada tempatnya dan
cenderung melanggar hak kebebasan berekspresi.

Korban Pasal Karet UU ITE
Tak lama setelah UU ITE diterbitkan, warga masyarakat pun berjatuhan menjadi korban dari
UU ini. Adalah Prita Mulyasari, seorang perempuan yang pertama menjadi korban dari UU ini.
Ia dituduh melakukan pencemaran nama baik karena menuliskan ketidakpuasannya terhadap
pelayanan RS Omni Internasional.

Bukan hanya Prita Mulyasari, korban berikutnya adalah Bambang Kisminarso. Polisi
sempat menahannya berserta anaknya M. Naziri atas tuduhan telah menghina anak presiden
dalam pelanggaran ketentuan pencemaran nama baik melalui Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE). Sebabnya, ia mengajukan pengaduan kepada komisi pengawasan
pemilu daerah bahwa para pendukung putra presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) telah membagi- bagikan uang kepada para calon pemilih.

Sebelumnya, Narliswandi Piliang atau Iwan Piliang juga sempat berurusan dengan pihak
kepolisian karena dituduh mencemarkan nama baik salah satu anggota DPR melalui internet.
tulisannya yang berjudul Hoyak Tabuik Adaro dan Soekanto membuat DPR dari Fraksi PAN
Alvin Lie berang.

Alvin melaporkan Iwan ke Polda Metro Jaya. Dasar hukum yang digunakan dalam pelaporan
itu adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pasal itu berbunyi Setiap orang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik.

Nama lain, seperti ditulis www.ictwatch.com, yang pernah menjadi korban pasal karet
pencemaran nama baik dalam UU ITE antara lain, Erick J Adriansjah. Saat terjadinya kasus
itu, ia adalah Account Executive Equity di Bahana Securities di Jakarta. Erick ditahan Unit V
Cyber Crime Mabes Polri karena dianggap melanggar UU ITE, Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28
ayat 1 (penyebaran berita bohong melalui sistem elektronik).

Sebelumnya, pasal karet pencemaran nama baik di KUHAP juga telah memakan banyak
korban. Pasal karet pencemaran nama baik ini seringkali digunakan oleh perusahaan dan
juga penguasa politik (elite) untuk membungkam kritik sosial dari masyarakat. Berikut nama-
nama orang yang pernah menjadi korban pasal karet pencemaran nama baik di KUHAP.
   1. Fifi Tanang, seorang penulis surat pembaca di sebuah surat kabar. Dituduh
      mencemarkan nama baik PT Duta Pertiwi melalui tulisannya di kolom surat pembaca.
   2. Alex Jhoni Polii, warga Minahasa, yang memperjuangkan kepemilikan tanahnya
      melawan PT. Newmont Minahasa Raya (NMR). Dituduh melakukan tindak pidana
      pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.
   3. Dr. Rignolda Djamaluddin, ia dinilai telah mencemarkan nama baik perusahaan
       tambang emas PT. Newmont Minahasa Raya (NMR) karena pernyataannya tentang
       gejala penyakit Minamata yang ditemukan pada beberapa warga Buyat Pante.
   4. Yani Sagaroa dan Salamuddin, kedua orang itu dituding telah mencemarkan nama
       baik perusahaan karena pernyataanya bahwa PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT)
       harus bertanggung jawab atas penurunan kualitas kesehatan yang dialami masyarakat
       Tongo Sejorong sejak perusahaan tersebut membuang limbah tailingnya ke Teluk
       Senunu.
   5. Usman Hamid (Koordiantor Kontras). Tuduhan: pencemaran nama baik.
   6. Emerson Yuntho (Koordinator ICW). Tuduhan: pencemaran nama baik.
   7. Illian Deta Arta Sari (aktivis ICW). Tuduhan: pencemaran nama baik.
   8. Gatot (aktivis KSN). Tuduhan: pencemaran nama baik.
   9. Suryani (aktivis LSM Glasnot Ponorogo). Tuduhan: pencemaran nama baik.
   10. Dadang Iskandar (aktivis Gunung Kidul Corruption Watch). Tuduhan: pencemaran
       nama baik.
   11. Itce Julinar (Ketua SP Angkasapura). Tuduhan: pencemaran nama baik.

UU ITE dan Tersingkirnya Masyarakat Sipil

Masuknya pasal karet pencemaran nama baik dalam UU ITE adalah pertanda
disingkirkannya kepentingan masyarakat sipil untuk menggunakan haknya berekspresi.
Kemerdekaan berpendapat dan juga berekspresi ini adalah salah satu hak asasi manusia
yang sangat strategis dalam menopang sistem demokrasi. Tanpa ada kemerdekaan
berpendapat dan berekspresi demokrasi tidak akan bisa berjalan.

Dalam Amicus Curiae (komentar tertulis) yang diajukan oleh ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan
YLBHI, menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sejatinya bertentangan
dengan ketentuan pasal 19 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang mengatur
tentang jaminan perlindang HAM dan kebebasan-kebebasan dasar. Penggunaan pasal karet
pencemaran nama baik dalam UU ITE tersebut merupakan ancaman terhadap kebebasan
berekspresi dan berpendapat.

Dikesampingkannya kepentingan masyarakat sipil untuk menggunakan haknya berekspresi
juga sebuah sinyal bahwa organisasi masyarakat sipil (OMS) yang selama ini menyuarakan
hak asasi manusia (HAM) telah disingkirkan. “PBHI tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU
ITE,” ujar Sekretaris Eksekutif Nasional PBHI Suryadi Radjab kepada Satudunia di Jakarta,
24 Agustus 2010 silam.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Koordinator Pengembangan Sumber Daya HAM
Elsam Wahyu Wagiman kepada Satudunia di kantornya, 23 September 2010 lalu. “Kita tidak
terlibat dalam pembahasan RUU ITE,”

Bahkan dalam sebuah perbincangan di twitter aktivis AJI Margiyono juga menuliskan bahwa
AJI juga tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU ITE. “Mungkin PBHI, YLBHI, Elsam dan AJI
tidak dilibatkan dalam konsultasi publik pembahasan RUU itu,” tulis Margiyono dalam
twitternya, “Mungkin kelompok masyarakat lain yang dilibatkan,”

Siapa kelompok masyarakat lain yang dilibatkan dalam pembuatan UU ITE pun hingga kini
masih misteri. Anadaikan benar-benar ada kelompok masyarakat sipil yang dilibatkan,
apakah kelompok masyarakat tersebut juga termasuk penggiat HAM dan kebebasan
berekspresi?

Jika dilihat dari berhasil masuknya pasal karet pencemaran nama baik dalam UU ITE,
sepertinya hampir tidak mungkin ada kelompok masyarakat sipil yang memperjuangkan HAM
atau paling tidak paham terhadap substansi HAM yang dilibatkan. Andaikan ada kelompok
masyarakat sipil yang dilibatkan lebih pada kelompok-kelompok yang secara langsung terkait
dengan persoalan teknis, internet, akibatnya aspek sosial, seperti persoalan HAM, dari UU
ITE pun terlewatkan.

Perlawanan Masyarakat Sipil terhadap UU ITE

Meskipun demikian masyarakat sipil tidak tinggal diam. Perlawanan terhadap pasal karet
pencemaran nama baik pun dilakukan. Bersamaan dengan kasus Iwan Piliang yang terjerat
pasal karet pencemaran nama baik UU ITE, diajukanlah pasal tersebut ke Mahkamah
Konstitusi untuk diuji.

Judicial Riview
Seperti ditulis oleh hukumonline (16 Desember 2008), di depan panel hakim konstitusi, Iwan
memaparkan pertentangan antara Pasal 27 ayat (3) UU ITE itu dengan konstitusi. Ia
mengutip sejumlah pasal terkait HAM dalam UUD 1945 yang dilanggar dengan berlakunya
UU ITE itu. Yakni, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2), serta Pasal 28E
ayat (2) dan (3).

Ia juga mengutip Pasal 28F yang berbunyi Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Iwan mengatakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE itu bisa sangat berbahaya. Rumusan Pasal 27
ayat (3) bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena amat rentan pada tafsir apakah
suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan, tegasnya.
Ia menambahkan rumusan delik formil Pasal 27 ayat (3) UU ITE itu bersifat ambigu, kabur,
serta terlalu luas sehingga merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28F UUD 1945.


Namun sayang upaya perlawanan masyarakat melalui MK gagal. Seperti ditulis oleh
detik.com, MK menolak permohonan judicial review Pasal 27 ayat 3 UU ITE. "Norma Pasal
27 ayat 3 dan 45 ayat 1 UU ITE adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan
demokrasi, HAM dan prinsip negara hukum. Berdasarkan UUD 1945, MK mengadili,
menyatakan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim,
Mahfud MD saat membacakan putusan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, awal Mei
2009 silam.

Gerakan Dukung Prita Mulyasari
Hampir bersamaan waktunya dengan proses judicial riview terhadap pasal karet pencemaran
nama baik di UU ITE, Rumah Sakit Omni Internasional melaporkan secara pidana pasiennya
sendiri Prita Mulyasari.

Prita Mulyasari adalah ibu rumah tangga yang kecewa terhadap pelayanan RS Omni
Internasional. Ia kemudian menuliskan kekecewaannya itu melalui email dan juga surat
pembaca di detik.com. RS Omni pun berang. Selain menggugat secara pidana, RS Omni
juga menggugat secara perdata.

Kejadian yang menimpa Prita Mulyasari itu pun menggores rasa keadilan masyarakat
khususnya para pengguna internet di Indonesia. Banjir dukungan terhadap Prita Mulyasari di
facebook adalah salah satu indikasinya. Bahkan gerakan dukungan terhadap Prita Mulyasari
di facebook seakan menjadi tonggak gerakan sosial digital di Indonesia.

Gerakan sosial digital dalam kasus Prita Mulyasari akhirnya juga berimbas di dunia nyata.
Pengumpulan koin keadilan bagi Prita Mulyasari adalah salah satu indikasinya. Ratusan juta
rupiah telah terkumpul dari masyarakat sebagai solidaritas dalam kasus Prita Mulyasari.

Bahkan sidang-sidang Prita Mulyasari kemudian juga dipadati oleh pendukungnya. Calon
Presiden Megawati Soekarnoputri dalam kampanye pemilu Presiden tahun 2009
menyempatkan diri untuk mengunjungi Prita Mulyasari. Masifnya gerakan untuk mendukung
Prita Mulyasari berawal dari gerakan sosial digital.

Pengiriman Amicus Curiare saat Kasus Prita Mulyasari
Bersamaan dengan mencuatnya kasus Prita Mulyasari, lima OMS yang bergerak di isu HAM
mengirimkan Amicus Curiare (Komentar Tertulis) kepada Pengadilan Negeri Tangerang yang
mengadili kasus Prita Mulyasari. Kelima OMS itu adalah Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat (Elsam), Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Institute for
Criminal Justice Reform (ICJR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan
Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN).

Di Indonesia istilah Amicus Curiare memang belum banyak dikenal. Amicus Curiare belum
digunakan dalam praktik peradilan, baik oleh akademisi maupun praktisi. Namun di Amerika
Serikat dan dalam praktek penyelesaian sengketa di tingkat internasional, peran Amicus
Curiare yang sangat penting, terutama pada kasus-kasus yang menonjol dan mendapat
perhatian publik secara luas.

Pengajuan Amicus Curiare oleh lima lembaga yang bekecimpung dalam isu HAM itu tentu
akan memberikan warna baru dalam praktik peradilan, utamanya terkait dengan kasus yang
menyangkut perlindungan HAM warga negara.

Revisi UU ITE
Setelah gempar kasus Prita Mulyasari, muncul kembali wacana untuk merevisi UU ITE,
terutama pasal karet pencemaran nama baik dalam UU tersebut. Pertanyaannya kemudian
adalah bagaimana posisi masyarakat sipil dalam revisi UU ITE ini? Apakah masyarakat sipil
kembali tidak dilibatkan dalam pembahasan amandemen UU ITE ini seperti terjadi pada
pembahasan RUU ITE sebelumnya?

Meskipun terbukti menelan korban dari masyarakat sipil, toh para pengambil kebijakan di
negeri ini tatap saja menganggap remeh keberadaan masyarakat sipil, utamanya yang
bergerak di bidang HAM. “Belum ada undangan dari pemerintah atau DPR kepada kami
terkait pembahasan rencana revisi UU ITE,” ujar Direktur Eksekutif YLBHI Erna Ratnaningsih
dari YLBHI kepada Satudunia di Jakarta, 6 September 2010 silam.

“Rencana revisi itu sudah pernah terdengar saat ada judicial riview UU ITE, tapi detailnya apa
yang dikerjaan pemerintah saat ini, kami tidak tahu,” ujar Koordinator Pengembangan
Sumber Daya HAM Elsam Wahyu Wagiman.

“Setelah judicial riview pasal pencemaran nama baik ditolak MK dan kasus Prita, PBHI belum
banyak terlibat terkait dengan advokasi revisi UU ITE ini,” ujar Suryadi Radjab.

Sementara pada pertemuan di Gd. BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 11 Mei 2010 silam
nampak sekali bahwa OMS yang bergerak di bidang HAM sejak awal sudah direncanakan
untuk tidak dilibatkan dalam pembahasan yang terkait dengan revisi UU ITE. Pertemuan itu
menyebutkan bahwa lembaga di bawah Kementrian Hukum dan HAM hendak mengadakan
penelitian mengenai efektifitas UU ITE. Lokasi penelitiannya di Jakarta dan Medan. Penelitian
itu digunakan sebagai bahan masukan bagi revisi UU ITE.

Ironisnya, organisasi-organisasi yang bergerak di bidang HAM tidak direncanakan menjadi
narasumber dari penelitian itu. Selain itu, penelitian tersebut nantinya didesain sebagai
penelitian normatif. Jadi kasus-kasus yang muncul seperti implementasi pasar karet
pencemaran nama baik tidak dilihat dari kenyataan empiris bahwa pasal itu cenderung
digunakan oleh pihak kekuasaan (politik dan modal) untuk membungkam konsumen dan
gerakan sosial masyarakat sipil di dunia maya.

“Hingga kini, Elsam belum pernah ada undangan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk
menjadi narasumber terkait dengan penelitian efektifitas UU ITE yang mereka lakukan,” jelas
Wahyu Wagiman.

Belajar dari Perlawanan Terhadap UU ITE
Dari uraian di atas, terlihat bahwa perlawanan masyarakat sipil cukup gencar terhadap UU
ITE yang pasal-pasalnya cukup mengancam hak-hak masyarakat. Dari perlawanan litigasi
hingga non litigasi berupa kampanye publik.

Perlawanan di ranah litigasi ternyata mengalami kegagalan dengan ditolaknya proses Judicial
Riview Pasal 27 ayat (3) UU ITE oleh MK. Perlawanan non litigasi berupa kampanye publik
relatif berhasil dengan ditandai dengan terbangunnya solidaritas masyarakat dalam kasus
Prita Mulyasari melawan RS Omni Internasional.

Bahkan kampanye publik dalam kasus Prita Mulyasari itu, seperti yang ditulis oleh detik.com,
mendorong pemerintah untuk merevisi UU ITE. Saat ini revisi UU ITE telah dimasukan dalam
Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Namun, ada ruang kosong yang nampaknya belum dimasuki oleh OMS terkait
perlawanannya terhadap UU ITE ini. Ruang itu adalah keterlibatannya dalam proses
pembuatan kebijakan. Kelompok masyarakat sipil yang bergerak di isu HAM terbukti tidak
dilibatkan dalam pembahasan RUU ITE menjadi UU. Dalam proses revisi UU ITE pun
nampaknya mereka juga belum atau bahkan tidak dilibatkan lagi.

Ketidakterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembuatan UU ITE dan juga revisinya ini
bisa jadi adalah sebuah kesengajaan untuk mengurangi resistensi publik. Namun bisa pula
para pengambil kebijakan khususnya yang terkait dengan UU ITE dan juga teknologi
inforamasi pada umumnya, memahami bahwa persoalan teknologi informasi hanyalah
sebatas persoalan teknis dan ekonomi, tidak ada kaitannya dengan persoalan hak-hak
masyarakat.

“Dampak pasal penghinaan dalam UU ITE, kedepannya memang akan berpengaruh pada
kinerja advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil,” ujar Direktur Eksekutif YLBHI Erna
Ratnaningsih, “Selain mengawal proses pembuatan RUU KUHAP, masyarkat sipil juga untuk
ikut melakukan pengawalan terhadap revisi UU ITE dan juga RUU TIPITI (Tindak Pidana
Teknologi Informasi, red),”

“Kelompok masyarakat sipil harus bisa duduk bersama terkait dengan revisi UU ITE ini,” ujar
Erna, “Selanjutnya kita bisa mengajukan semacam usul tandingan,”

Munculnya agenda revisi UU ITE dalam Prolegnas adalah ruang kosong yang tidak boleh
disia-siakan OMS. Upaya menghilangkan pasal karet pencemaran nama baik dalam UU ITE
masih terbuka. Pembuatan draft tandingan dan juga lobby-lobby politik diperlukan dalam
proses ini. Selain itu tentu saja, adalah besarnya tekanan publik melalui berbagai kampanye
agar pasal karet pencemaran nama baik dalam UU ITE dicabut.

“Masyarakat umum bisa juga mengajukan pendapat ke DPR terkait revisi UU ITE,” jelas Erna,
“Tekanan publik bisa menjadikan sebuah pasal dalam UU itu dirubah atau tidak,”

Selain itu tentu saja, perlu dibangun pemahaman kepada para pengambil kebijakan terkait
dengan teknologi informasi di negeri ini, bahwa persoalan teknologi informasi bukan hanya
persoalan teknis dan ekonomis. Dalam kebijakan teknologi informasi terdapat persoalan hak-
hak masyarakat bahkan juga persoalan keadilan, baik di tingkat lokal, nasional, regional
maupun global.


Bahan Tulisan
   1. Wawancara Satudunia dengan Sekretaris Eksekutif Nasional PBHI Suryadi Radjab, Jakarta, 24
       Agustus 2010
   2. Wawancara Satudunia dengan Direktur Eksekutif YLBHI Erna Ratnaningsih, Jakarta, 6 September
       2010
   3. Wawancara Satudunia dengan Koordinator Pengembangan Sumber Daya HAM Elsam Wahyu
       Wagiman, Jakarta, 23 September 2010
   4. Hak Asasi Manusia, Pilar Utama Kebijakan Konten di Indonesia, Kertas Posisi Satudunia, 27
       Agustus          2010.http://www.satudunia.net/content/kertas-posisi-satudunia-tentang-kebijakan-konten-
       internet
   5. Di Tengah Kegelapan, Kami Nyalakan Lentera, Ketas Posisi Satudunia, 30 Agustrus 2010.
       http://www.satudunia.net/content/kertas-posisi-satudunia-tentang-ict
   6. Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional,
       Briefing Paper No. 2/2010, ELSAM, ICJR, IMLDN, PBHI dan YLBHI, Februari 2010.
   7. http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20720/pengguna-internet-bawa-uu-ite-ke-mk
   8. http://www.detiknews.com/read/2009/05/05/125725/1126448/10/mk-tolak-judicial-review-uu-ite
   9. http://umum.kompasiana.com/2009/06/03/kronologi-kasus-prita-mulyasari/
   10. http://suarapembaca.detik.com/read/2008/08/30/111736/997265/283/rs-omni-dapatkan-pasien-dari-
       hasil-lab-fiktif
   11. http://ictwatch.com/internetsehat/2009/10/22/beberapa-kasus-ekspresi-di-dunia-maya-vs-uu-ite-dan-
   kuhp/
12. http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2010/03/100311_internetgerakan.shtml
13. Pascakasus Prita, pemerintah putuskan revisi UU ITE. http://web.bisnis.com/sektor-
   riil/telematika/1id179371.html