Get documents about "Fasilitas KB
Document Sample
FASILITAS TENTANG KAWASAN BERIKAT
I. Kawasan Berikat
Dalam rangka meningkatkan daya saing produk ekspor di pasaran global, Pemerintah
telah mengeluarkan kebijaksanaan adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan
batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan
barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan
awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang
dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk
ekspor.
Dari pengertian tersebut, suatu tempat dapat disebut sebagai Kawasan Berikat,
apabila :
1. Adanya suatu kawasan, tempat, dan bangunan dengan batas-batas tertentu;
2. Adanya kegiatan usaha industri pengolahan barang dan/atau bahan, yang hasilnya
terutama untuk tujuan ekspor;
3. Adanya kemudahan kepabeanan, cukai dan perpajakan atas impor dan ekspor barang
dan/atau bahan yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi.
Ketentuan mengenai Kawasan Berikat diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor 291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997 yang telah diubah terakhir dengan
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 349/KMK.01/1999 tanggal ... Juli 1999 dan
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-63/BC/1997 tanggal 25 Juli
1997.
Syarat-syarat Penetapan suatu kawasan Industri sebagai Kawasan Berikat adalah :
1. Penetapan suatu kawasan atau tempat sebagai Kawasan Berikat serta pemberian
izin PKB dilakukan dengan Keputusan Presiden.
2. Perusahaan yang dapat diberikan izin sebagai PKB adalah perusahaan :
a. Dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
b. Dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), baik sebagian atau seluruh modal
sahamnya dimiliki oleh peserta asing;
c. Non PMA/PMDN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
d. Koperasi yang berbentuk badan hukum; atau
e. Yayasan.
3. Untuk mendapatkan izin PKB, perusahaan harus :
a. Berlokasi di kawasan industri.
1
b. Dalam hal kawasan yang dimiliki perusahaan berada di dalam daerah yang tidak
mempunyai kawasan industri, maka kawasan tersebut harus termasuk di dalam
kawasan peruntukan industri yang ditetapkan Pemerintah Daerah Tingkat II.
c. Dalam hal suatu perusahaan telah memiliki perusahaan industri sebelum
ditetapkannya keputusan ini, perusahaan industri yang bersangkutan dapat
ditetapkan menjadi PKB yang bertindak sebagai PDKB.
Tujuan Pemerintah dengan memberikan fasilitas Kawasan Berikat adalah untuk
meningkatkan daya tarik para investor baik perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)
dan Penanaman Mdoal Dalam Negeri (PMDN) dan Non PMA -PMDN untuk menanamkan
modalnya di Indonesia dan untuk menciptakan iklim usaha yang menguntungkan. Dengan
pemberian fasilitas Kawasan Berikat, diharapkan dapat lebih mendekatkan bahan baku
asal impor dan/atau asal daerah pabean Indonesia lainnya ke perusahaan pengguna
Fasilitas Kawasan Berikat dan meningkatkan kegiatan proses produksi perusahaan dalam
rangka meningkatkan ekspor non migas Indonesia. Adapun fasilitas kepabeanan dan
perpajakan yang diberikan kepada perusahaan pemakai fasilitas Kawasan Berikat,
sebagai berikut:
a. Atas impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan konstruksi dan
peralatan perkantoran yang semata -mata dipakai oleh Penyelenggara Kawasan
Berikat (PKB) termasuk PKB merangkap sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat
(PDKB) diberikan penangguhan Bea Masuk (BM), tidak dipungut Pajak Pertambahan
Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 22 Impor.
b. Atas impor barang modal dan peralatan pabrik yang dipergunakan secara langsung
dalam proses produksi di PDKB diberikan penangguhan BM, tidak dipungut PPN,
PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor.
c. Atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB diberikan penangguhan BM,
pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor.
d. Atas pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya
(DPIL) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut atau mesin dan/atau peralatan pabrilk
yang dipergunakan secara langsung dalam proses produksi di PDKB, tidak dipungut
PPN dan PPnBM.
e. Atas pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih
lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM.
f. Atas pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL
atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak, tidak dipungut PPN dan PPbBM.
g. Atas penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan subkontrak oleh Pengusaha Kena
Pajak di DPIL atau PDKB lainnya kepada Pengusaha Kena Pajak PDKB asal, tidak
dipungut PPN dan PPnBM.
h. Atas peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari
PDKB kepada perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dan pengembaliannya
ke PDKB asal, tidak dipungut PPN dan PPnBM.
2
i. Atas pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) dari DPIL ke PDKB untuk diolah lebih
lanjut diberikan pembebasan Cukai.
j. Penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas Bapeksta keuangan dari
DPIL untuk diolah lebih lanjut oleh PDKB diberikan perlakuan perpajakan yang sama
dengan perlakuan terhadap barang yang diekspor;
l. Pengeluaran barang dari KB yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas
pembebasan atau penangguhan BM, Cukai, dan pajak dalam rangka impor diberikan
pembebasan atau penangguhan BM, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM
dan PPh pasal 22 impor.
Selain fasilitas kepabeanan dan perpajakan tersebut , PDKB mendapat fasilitas :
a. Kelancaran arus barang dan dokumen.
Pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke Kawasan Berikat tidak dilakukan
pemeriksaan fisik (kecuali untuk pengeluaran barang ke subkontrak di DPIL,
pengeluaran ke DPIL, reparasi mesin dan peminjaman mesin perusahaan di DPIL)
dan melalui proses administrasi yang singkat. Dengan tidak adanya pemeriksaan
fisik waktu yang dibutuhkan untuk pemasukan dan pengeluaran barang semakin
singkat.
b. Memperbesar Working Capital dan berkurangnya Opportunity Cost.
PKB/PDKB dapat memanfaatkan dana yang dimiliki, yang seharusnya dipergunakan
untuk membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk kebutuhan
bisnisnya. Hal ini dimungkinkan karena pemasukan barang ke dan dari KB diberikan
penangguhan BM, dan tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22.
c. Efisiensi
Disamping dapat menghemat biaya penyimpanan barang di pelabuhan, Kawasan
Berikat dapat lebih menjamin tersedianya bahan baku sehingga proses produksi dan
kelancaran ekspor barang akan lebih terjamin.
d. PDKB dapat mengelurakan barang yang telah diolah dengan tujuan ke DPIL dan
dilakukan dengan menggunakan PIB (BC 2.0) sesuai tatalaksana kepabeanan di
bidang impor setelah ada realisasi ekspor dan/atau pengeluaran ke PDKB lainnya
dalam jumlah :
1) untuk barang yang tidak memerlukan proses lebih lanjut, dapat berfungsi
sendiri tanpa bantuan barang lainnya dan digunakan oleh konsumen akhir
sebayak-banyaknya 50%; dan/atau
2) barang selain dimaksud dalam huruf d.1. sebesa r 100%;
dari nilai realisasi ekspor dan/atau pengeluaran ke PDKB lainnya(sesuai
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 jo. Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 349/KMK.01/1999).
e. PDKB dapat memberikan pekerjaan subkontrak kepada perusahaan di DPIL dan
PDKB lainnya.
3
Kewajiban PKB adalah sebagai berikut :
a. Membuat pembukuan atau catatan serta menyimpan dokumen impor atas barang
modal dan peralatan yang dimasukkan untuk keperluan pembangunan/konstruksi dan
peralatan perkantoran Kawasan Berikat.
b. Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
Indonesia (SAKI).
c. Memberikan izin PDKB kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan
Berikat.
d. Memasang tanda nama perusahaan dan No./tanggal izin PKB yang dimiliki ditempat
yang dapat dilihat umum dengan jelas.
e. Melaporkan kepada Kepala Kantor apabila terdapat PDKB yang tidak beroperasi.
f. Menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan
serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10
(sepuluh) tahun.
g. Menyediakan ruangan dan sarana kerja untuk Pejabat Bea dan Cukai.
h. Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Kawasan Berikat apabila
dilakukan Audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat
Jenderal Pajak.
Kewajiban PDKB adalah sebagai berikut :
a. Membuat pembukuan atau catatan serta menyimpan dokumen atas pemasukan,
pemindahan dan pengeluaran barang dan/atau bahan di Kawasan Berikat.
b. Menyelenggarakan pembukuan tentang pemasukan, pemindahan, dan pengeluaran
barang dan/atau bahan ke dan dari Kawasan Berikat sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan Indonesia (SAKI).
c. Memberi kode untuk setiap jenis barang sesuai dengan sistem pembukuan
perusahaan secara konsisten.
d. Menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan
serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10
(sepuluh) tahun.
e. Menyediakan ruangan dan sarana kerja untuk Pejabat Bea dan Cukai.
f. Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Kawasan Berikat apabila
dilakukan Audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat
Jenderal Pajak.
g. membuat dan mengirim laporan 3 (tiga) bulanan kepada Kepala Kantor selambat-
lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya tentang :
4
1) Persediaan barang dan/atau bahan dengan menggunakan contoh pada lampiran
IVA Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni
1997.
2) Pemakaian barang dan/atau bahan baku dalam proses dengan menggunakan
contoh pada Lampiran IVB Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor
291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997.
3) Persediaan barang jadi dengan menggunakan contoh pada Lampiran IVC
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni
1997.
PKB dilarang untuk memindahkan barang modal atau peralatan asal impor yang
dipergunakan untuk membangun konstruksi serat peralatan perkantoran tanpa
persetujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
PDKB dilarang untuk memindahkan barang modal atau peralatan pabrik asal impor yang
berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB tanpa persetujuan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
PKB dan PDKB bertanggung jawab terhadap BM, Cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22
Impor yang terutang atas barang yang dimasukkan atau dikeluarkan dari KAWASAN
BERIKAT.
PKB dan PDKB dibebaskan dari tanggung jawab dalam hal barang yang ada di Kawasan
Berikat :
a. musnah tanpa sengaja; dan/atau
b. diekspor; dan/atau
c. diekspor kembali ; dan/atau
d. diimpor untuk dipakai; dan/atau
e. dimasukkan ke Kawasan Berikat lainnya.
II Gudang Berikat
Gudang Berikat adalah suatu bangunan atau tempat dengan batas -batas tertentu yang
didalamnya dilakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan, penyortiran, pengepakan,
pemberian merek/label, pemotongan, atau kegiatan lain dalam rangka fungsinya sebagai
pusat distribusi barang-barang asal impor untuk tujuan dimasukkan ke Daerah Pabean
Indonesia lainnya, Kawasan Berikat, atau direekspor tanpa adanya pengolahan.
Dari pengertian tersebut, suatu tempat dapat disebut sebagai Gudang Berikat,apabila :
1. Adanya suatu bangunan atau tempat dengan batas-bata s tertentu;
2. Berfungsi sebagai pusat distribusi barang-barang impor, dimana sebelum
pendistribusiannya, dapat dilakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan,
penyortiran, pengepakan, pemberian merek/label, pemotongan, atau kegiatan lain
tanpa adanya kegiatan pengolahan (manufacturing);
5
3. Adanya kemudahan kepabeanan, cukai dan perpajakan atas barang impor yang
dimasukkan ke Gudang Berikat.
Tempat yang akan dipergunakan untuk mendirikan Gudang Berikat harus memenuhi
Persyaratan Fisik antara lain :
a. Mempunyai fasilitas pengaman tertentu untuk menjamin keamanan dan hak-hak
negara atas barang yang berada di dalam Gudang Berikat yaitu :
1) lokasi Gudang Berikat berada di luar Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
2) lokasi Gudang Berikat dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui
oleh kendaraan pengangkut barang;
3) lokasi Gudang Berikat tidak boleh berhubungan langsung dengan bangunan lain;
4) lokasi Gudang Berikat mempunyai fasilitas sistem satu pintu utama untuk
pemasukan dan pengeluaran ke dan dari Gudang Berikat;
5) lokasi Gudang Berikat mempunyai pagar keliling dengan ketinggian vertikal
sekurang-kurangnya 2,5 (dua koma lima) meter;
b. Mempunyai fasilitas atau dapat menjamin tersedianya fasilitas atau prasarana dan
sarana memadai untuk dapat melakukan kegiatan Gudang Berikat.
Ketentuan mengenai Gudang Berikat diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor 399/KMK.01/1996 tanggal 6 Juni 1996 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea
dan Cukai Nomor KEP-09/BC/1997 tanggal 31 Januari 1997.
Tujuan Pemerintah dengan memberikan fasilitas Gudang Berikat adalah untuk
meningkatkan daya tarik para investor baik perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)
dan Penanaman Mdoal Dalam Negeri (PMDN) dan Non PMA-PMDN untuk menanamkan
modalnya di Indonesia dan untuk menciptakan iklim usaha yang menguntungkan. Dengan
pemberian fasilitas Gudang Berikat, diharapkan dapat mendekatkan bahan baku asal
impor ke perusahaan produsen dan meningkatkan kelancaran arus barang impor dan
ekspor. Adapun fasilitas kepabeanan dan perpajakan yang diberikan kepada perusahaan
pemakai fasilitas Gudang Berikat, sebagai berikut :
a. Barang atau bahan asal impor yang dimasukkan oleh PPGB ke Gudang Berikat
diberikan fasilitas berupa penagguhan BM, pembebasan Cukai, tidak dipungut Pajak
PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor.
b. Barang atau peralatan asal impor yang dipergunakan oleh PGB dalam rangka
pembangunan/konstruksi dan kegiatan Gudang Berikat diberikan penangguhan BM,
tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor.
c. Pengeluaran barang imp or dari Gudang Berikat ke perusahaan di DPIL yang
mendapat fasilitas pembebasan/keringanan BM dan penangguhan PPN serta PPnBM
dalam rangka ekspor dilakukan dengan menggunakan PIB sesuai dengan tata laksana
kepabeanan dibidang impor dan cukai yang berlaku.
Selain fasilitas perpajakan, PPGB mendapat fasilitas :
6
a. Kelancaran arus barang dan dokumen.
Pemasukan barang ke Gudang Berikat tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan melalui
proses administrasi yang singkat. Dengan tidak adanya pemeriksaan fisik waktu
yang dibutuhkan untuk pemasukan barang semakin singkat.
b. Memperbesar Working Capital dan berkurangnya Opportunity Cost.
PGB/PPGBdapat memanfaatkan dana yang dimiliki, yang seharusnya dipergunakan
untuk membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk kebutuhan
bisnisnya. Hal ini dimungkinkan karena pemasukan barang ke Gudang Berikat
diberikan penangguhan BM, dan tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22.
c. Efisiensi
Disamping dapat menghemat biaya penyimpanan barang di pelabuhan, Gudang
Berikat dapat dimanfaatkan untuk mencapai zero inventory/just in time delivery
serta lebih mendekatkan barang dan atau bahan ke perusahaan industri di dalam
negeri dan persediaan barang dan.atau bahan dapat lebih terjamin.
d. Untuk pengeluaran barang dari Gudang Berikat ke daerah pabean Indonesia lainnya,
Pengusaha Pada Gudang Berikat dapat menerbitkan Invoice dan Packing List atas
nama perusahaan berdasarkan harga transaksi.
e. Barang asal impor yang dimasukkan ke Gudang Berikat tidak dilakukan pemeriksaan
pabean kecuali segel yang diberikan oleh Bea dan Cukai pelabuhan bongkar dalam
keadaan rusak atau keadaan segel dan petikemas/ kemasn berbeda dan/atau adanya
nota intelijen karena adanya kecurigaan akan atau telah terjadinya pelanggaran.
Kewajiban Penyelenggara Gudang Berikat dan/Pengusaha Pada Gudang Berikat antara
lain :
a. Penyelenggara Gudang Berikat berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan sebagai
berikut :
1) Membuat pembukuan atau catatan serta menyimpan dokumen impor atas barang
modal dan peralatan yang dimasukkan untuk keperluan pembangunan/konstruksi
Gudang Berikat;
2) Memberikan rekomendasi kepada pengusaha yang akan mengusahakan GB dalam
rangka pengurusan PPGB.
b. Pengusaha Pada Gudang Berikat berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan
sebagai berikut :
1) Mempertaruhkan jaminan kepada Bendaharawan Bea dan Cukai yang didasarkan
pada perhitungan bea masuk dan pungutan impor lainnya dari importasi yang
akan dilakukan selama 3 (tiga) bulan;
2) Menyelenggarakan pembukuan tentang pemasukan dan pengeluaran barang ke
dan dari Gudang Berikat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia
(SAKI);
7
3) Menyimpan, mengatur dan menatausahakan barang secara tertib, baik mengenai
pemasukannya, pengeluaran dan yang ditimbun di dalam Gudang Berikat;
4) Memberi kode barang untuk setiap jenis barang yang ditimbun sesuai dengan
sistem pembukuan masing-masing secara konsisten;
5) Menyediakan ruangan dan sarana kerja yang memadai untuk Pejabat Bea dan
Cukai;
6) Menyerahkan dokumen atau memperlihatkan buku-buku yang berkaitan d engan
pemasukan dan pengeluaran (impor dan ekspor kembali) kepada Pejabat Bea dan
Cukai serta memberikann keterangan yang diperlukan;
7) Menyampaikan laporan setiap dua bulan kepada Kepala Kantor mengenai barang
yang ditimbun dalam Gudang Berikat serta pem asukan dan pengeluaran barang
selama dua bulan terakhir.
III Entrepot untuk Tujuan Pameran
Dalam rangka memacu pertumbuhan perekonomian dan perdagangan, faktor penting
yang perlu mendapat perhatian serius adalah sektor industri non migas. Mengingat era
globalisasi perdagangan dunia yang semakin terbuka, bahwa persaingan untuk
mendapatkan peluang pasar bagi produk industri non migas sedemikian ketat, sehingga
mau/tidak mau, siap/tidak siap, daya saing produk ekspor Indonesia harus ditingkatkan,
antara lain dengan cara efisiensi proses produksi, peningkatan mutu barang dan
tersedianya sarana promosi yang memadai dalam mendukung pemasaran.
Salah satu sarana yang dapat dijadikan sebagai alternatif adalah kegiatan dalam bentuk
penyelenggaraan pameran, khususnya pameran dagang internasional. Hal ini dapat
dipahami mengingat pameran dagang internasional adalah pameran yang bertujuan untuk
memperluas dan mencari hubungan dagang atas produk dan/atau jasa yang dipamerkan,
dengan peserta maupun produk yang dipamerkan berasal dari berbagai negara, juga
diharapkan dapat meningkatkan beberapa aspek positif, antara lain:
1. Sebagai sarana promosi yang mendukung pemasaran (memperkenalkan) produk
dalam negeri dan meningkatkan perdagangan internasional, karena akan
memperte mukan semua pihak yang berkepentingan dalam industri perdagangan
internasional;
2. Memacu pertumbuhan industri dalam negeri melalui kegiatan ‘joint venture’
dan/atau pembelian mesin-mesin modern dari luar negeri, sehingga mampu
mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan, penurunan biaya
produksi dan peningkatan kualitas barang hasil produksi, yang pada akhirnya mampu
bersaing di pasar dunia;
3. Melalui pameran dagang internasional di Indonesia, para teknolog perguruan-
perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset tidak perlu ke luar negeri untuk
mengenal teknologi terbaru di pasar dunia.
Entrepot Untuk Tujuan Pameran adalah suatu bangunan atau kawasan dengan batas-
8
batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pameran
barang hasil industri asal impor atau barang industri dari dalam Daerah Pabean
Indonesia yang penyelenggaraannya bersifat internasional;
Dari pengertian tersebut, suatu tempat dapat disebut sebagai Entrepot untuk Tujuan
Pameran,apabila :
1. Adanya suatu bangunan atau tempat dengan batas-batas tertentu;
2. Di dalamnya dilakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pameran barang hasil
industri asal impor atau dari dalam Daerah Pabean Indonesia yang
penyelenggaraannya bersifat internasional;
3. Adanya kemudahan kepabeanan, cukai dan perpajakan atas barang impor yang akan
dipamerkan.
Tempat yang akan dipergunakan untuk mendirikan Entrepot untuk Tujuan Pameran
harus memenuhi Persyaratan Fisik/memiliki ruangan antara lain :
a. Tempat Penimbunan adalah gudang dan/atau lapangan penimbunan di ETP yang
dipergunakan untuk menyimpan barang asal impor yang akan dipamerkan dan/atau
yang akan diekspor kembali setelah selesainya penyelenggaraan suatu pameran.
b. Tempat Pameran adalah tempat yang dimiliki Penyelenggara ETP (PETP) yang
berlokasi di dalam area ETP yang khusus digunakan untuk memamerkan barang.
c. Ruang Pemeriksaan adalah ruang yang dimiliki PETP yang berada dalam tempat
penimbunan untuk melakukan pemeriksaan barang.
d. Ruang kerja petugas Bea dan Cukai adalah ruangan yang disediakan oleh PETP
yang dipergunakan untuk pejabat Bea dan Cukai dalam rangka pengawasan.
Tujuan Pemerintah dengan memberikan fasilitas Entrepot untuk Tujuan Pameran adalah
untuk memberikan kemudahan kepada para peserta pameran internasional, s ehingga
pengurusan pemasukan sementara dan pengeluaran barang impor yang akan dipamerkan
dapat dilakukan dengan lancar tanpa mengurangangi atas pengamanan hak-hak keuangan
negara. Adapun fasilitas kepabeanan dan perpajakan yang diberikan kepada perusahaan
pemakai fasilitas ntrepot untuk Tujuan Pameran, sebagai berikut :
a. Dalam hal izin Penyelenggara Entrepot untuk Tujuan Pameran disetujui,
Penyelenggara ETP dapat mengimpor barang modal dan/atau peralatan untuk
pembangunan/ konstruksi ETP dengan mendapat fasilitas penangguhan BM dan tidak
dipungut PPN, PPnBM, dan pasal 22 Impor berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal atas nama Menteri;
b. Berdasarkan penetapan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk, terhadap
pemasukan barang impor untuk keperluan pameran sebagaimana dapat diberikan
fasilitas :
1) Penangguhan BM, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh pasal
22 Impor untuk barang pameran golongan A;
9
2) Pembebasan BM, Cukai,serta tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh pasal 22
Impor untuk barang pameran golongan B, dengan batas jumlah maksimum FOB
US $ 1,000.00 untuk setiap Peserta pameran;
3) Pembebasan BM, Cukai, serta tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh pasal 22
Impor untuk barang pameran golongan C, dengan batas jumlah maksimum FOB
US $ 1,000.00 untuk setiap Peserta pameran;
4) Pembebasan BM, Cukai, serta tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh pasal 22
impor untuk barang pameran golongan D dengan batas jumlah :
i. untuk 1 (satu) Peserta pameran maksimum FOB US $ 5,000.00;
ii. untuk kolektif lebih dari 5 (lima) Peserta maksimum FOB US $ 25,000.00;
5) Pembebasan BM, Cukai, serta tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh pasal 22
Impor untuk barang pameran golongan E;
6) Pembebasan BM dan tidak dipungut Cukai, PPN, PPnBM dan Pph pasal 22 Impor
untuk barang pameran golongan F.
Pengolongan barang Barang-barang impor untuk keperluan pameran di ETP digolongkan
sebagai berikut:
1) Golongan A, barang pameran yang direncanakan akan diekspor kembali;
2) Golongan B, barang cetakan untuk keperluan promosi seperti pamflet, leaflet,
brosur, dan gambar yang bersifat reklame;
3) Golongan C, barang untuk keperluan stan pameran seperti dekorasi, poster, dan
photo;
4) Golongan D, barang untuk keperluan reklame atau souvenir yang diberikan secara
cuma -cuma seperti pulpen, korek api, dompet yang telah dibubuhi tulisan/logo
dari pabrik pembuatnya atau peserta pameran;
5) Golongan E, barang atau bahan yang habis dipakai untuk melakukan peragaan,
demonstrasi, atau percobaan mesin-mesin;
6) Golongan F, makanan dan minuman yang habis dipakai untuk kegiatan pembukaan
dan penutupan pameran;
7) Golongan G, barang pameran yang akan dijual.
Dalam mengusahakan ETP, PETP wajib:
a. Mempertaruhkan jaminan yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh Direktur
Jenderal;
b. Menyediakan ruangan dan sarana kerja bagi Petugas Bea dan Cukai;
c. Menyimpan, mengatur dan menatausahakan barang yang ditimbun di dalam Tempat
Penimbunan secara tertib;
d. Menyelenggarakan pembukuan tentang pemasukan dan pengeluaran barang ke dan
dari Tempat Penimbunan;
10
e. Menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan
serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10
(sepuluh) tahun;
f. Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan ETP apabila dilakukan audit
oleh Pejabat Bea dan Cukai;
g. Membuat laporan bulanan tentang pemasukan dan pengeluaran barang serta
sediaan barang di Tempat Penimbunan;
h. Memasang papan nama ETP;
i. Memasukkan kembali barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a
dan g setelah selesai dipamerkan ke tempat penimbunan ETP;
j. Memasukkan kembali barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c
yang didatangkan untuk diekspor kembali setelah selesai dipamerkan ke tempat
penimbunan ETP;
k. Mengekspor kembali barang-barang pameran setelah penutupan pameran;
PETP dan/atau Peserta pameran dilarang melakukan perubahan atas penggunaan barang
impor untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Direktur Jenderal.
PETP bertanggung jawab atas BM, Cukai, PPN, PPnBM, dan PPh pasal 22 Impor yang
terutang atas barang yang dimasukkan untuk keperluan pameran ke ETP dan
bertanggungjawab juga terhadap BM, Cukai, PPN, PPnBM, dan PPh pasal 22 Impor
yang terutang atas barang impor keperluan pameran yang tidak diekspor kembali.
Disamping itu PETP bertanggung jawab atas pelunasan BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh pasal
22 Impor yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % (seratus
persen) dari BM yang terutang, apabila dari hasil audit dimaksud Pasal 17 ditemukan
adanya selisih kurang jumlah dan/atau jenis barang yang seharusnya ada.
IV Toko Bebas Bea
Toko Bebas Bea (TBB) adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan
untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor dan atau barang asal Daerah
Pabean kepada warganegara asing tertentu yang bertugas di Indonesia, orang yang
berangkat ke luar negeri atau orang yang tiba dari luar negeri dengan mendapatkan
pembebasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak atau tidak mendapatkan pembebasan.
Dari pengertian tersebut, suatu tempat dapat disebut sebagai Toko Bebas Bea, apabila
:
1. Adanya suatu bangunan atau tempat dengan batas-batas tertentu;
2. Di dalamnya dilakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor dan atau barang
asal Daerah Pabean kepada warganegara asing tertentu yang bertugas di Indonesia,
orang yang berangkat ke luar negeri atau orang yang tiba dari luar negeri;
11
3. Adanya pembebasan atau tidak adanya pembebasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak
dalam rangka impor lainnya atas barang impor yang dijual kepada meraka yang
berhak.
Tempat yang akan dipergunakan untuk mendirikan Toko Bebas Bea harus memenuhi
Persyaratan Fisik/memiliki ruangan antara lain :
a. Gudang Penimbunan adalah ruang yang dimiliki Pengusaha TBB (PTBB) untuk
menyimpan atau menimbun barang baik barang asal impor maupun barang asal
Daerah Pabean.
b. Ruang Pemeriksaan adalah ruang yang dimiliki PTBB yang berada dalam gudang
penimbunan untuk melakukan pemeriksaan barang.
c. Ruang Penjualan adalah ruang yang dimiliki PTBB untuk menjual barang asal impor
dan barang asal Daerah Pabean.
d. Ruang Pamer adalah ruang yang dimiliki PTBB Keberangkatan yang berlokasi di luar
area Bandara Internasional/Pelabuhan Utama yang khusus digunakan untuk
memamerkan barang.
e. Ruang Penyerahan adalah ruang yang dimiliki PTBB Keberangkatan yang digunakan
untuk menyerahkan barang yang telah dilakukan transaksi pembelian di Ruang Pamer
berdasarkan bukti pembelian yang diserahkan.
TBB dapat berlokasi di :
a. Terminal Keberangkatan Bandara Internasional/Pelabuhan Utama;
b. Terminal Kedatangan Bandara Internasional/Pelabuhan Utama; atau
c. Dalam Kota.
Tujuan Pemerintah dengan memberikan fasilitas di bidang kepabeanan, cukai dan
perpajakan secara internasional dan praktik kenergaraan, juga diberikan kepada para
anggota korps Diplomati k dan lembaga internasional secara timbal balik serta kepada
mereka yang akan berangkat ke luar negeri atau yang baru tiba dari luar negeri yang
membeli barang dalam batas nilai tertentu. Adapun fasilitas kepabeanan dan perpajakan
yang diberikan kepada Toko Bebas Bea, sebagai berikut :
a. Barang impor yang dimasukkan ke TBB diberikan fasilitas berupa penangguhan BM,
pembebasan Cukai dan tidak dipungut PPN, PPnBM serta PPh Pasal 22 Impor;
b. Atas penyerahan Barang Kena Pajak asal Daerah Pabean ke TBB tidak dipungut PPN
dan PPnBM;
c. Atas pemasukan BKC asal Daerah Pabean ke TBB diberikan pembebasan cukai;
d. Dibebaskan BM, Cukai dan tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor,
kepada orang yang membeli barang-barang di TBB sebagai berikut :
1) Anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya yang berdomisili tetap di
Indonesia yang membeli barang di TBB Dalam Kota dengan jumlah pembelian
tidak dibatasi;
12
2) Tenaga Ahli bangsa asing beserta keluarganya yang berdomisili dan bekerja di
Indonesia pada lembaga-lembaga internasional dan organisasi asing lainnya yang
telah menjalankan kerjasama dengan pemerintah Indonesia yang membeli
barang di TBB Dalam Kota dengan jumlah pembelian tidak dibatasi, kecuali
untuk BKC diberlakukan ketentuan di bidang cukai;
3) Orang yang bepergian ke luar negeri, yang membeli barang di TBB
keberangkatan dengan jumlah pembelian tidak dibatasi;
4) Orang yang bepergian ke luar negeri yang melakukan transaksi barang di ruang
pamer milik pengusaha TBB Keberangkatan, dengan jumlah pembelian tidak
dibatasi, yang barangnya diserahkan di ruang penyerahan keberangkatan;
5) Orang yang baru tiba dari luar negeri yang membeli barang di TBB kedatangan
diberlakukan sesuai ketentuan barang penumpang.
e. Pembebasan cukai atas BKC kepada Tenaga Ahli bangsa asing beserta keluarganya
yang berdomisili dan bekerja di Indonesia pada lembaga-lembaga internasional dan
organisasi asing lainnya yang telah menjalankan kerjasama dengan pemerintah
Indonesia, diberikan sebanyak -banyaknya:
1) minuman mengandung etil alkohol adalah 10 (sepuluh) liter per orang dewasa per
bulan;
2) hasil tembakau adalah sigaret 300 batang atau cerutu 100 batang atau
tembakau iris/hasil tembakau lainnya 500 gram per orang dewasa per bulan
atau dalam hal lebih dari satu jenis hasil tembakau, setara dengan perbandingan
jumlah per jenis hasil tembakau tersebut.
f. Pembebasan cukai atas BKC kepada Orang yang baru tiba dari luar negeri, diberikan
sebanyak -banyaknya:
1) minuman mengandung etil alkohol adalah 1 (satu) liter per orang dewasa;
2) hasil tembakau adalah sigaret 200 batang atau cerutu 50 batang atau
tembakau iris/hasil tembakau lainnya 200 gram per orang dewasa atau dalam
hal lebih dari satu jenis hasil tembakau, setara dengan perbandingan jumlah per
jenis hasil tembakau tersebut.
g. TBB dapat menjual barang kepada turis asing atau warganegara asing yang
bekerja dalam rangka Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri,
dalam rangka kontrak karya dengan pemerintah atau project aid yang berdomisili di
Indonesia dengan ketentuan dikenakan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka
impor. Penjualan barang dimaksud hanya diberikan sesuai dengan
kebutuhan/konsumsi turis asing atau warganegara asing tersebut dengan batasan
US $ 250 per orang per bulan atau US $ 1.000 per keluarga per bulan.
Dalam mengusahakan TBB, PTBB wajib :
a. Menyimpan, mengatur dan menatausahakan barang yang ditimbun di dalam TBB
secara tertib;
13
b. Menyelenggarakan pembukuan mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan
dari TBB serta pemindahan barang dalam TBB sesuai Standar Akuntansi Keuangan;
c. Menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan
serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10
(sepuluh) tahun;
d. Membuat laporan bulanan tentang pema sukan barang, pemindahan barang,
pengeluaran barang dan persediaan barang di TBB dan mengirimkannya kepada
Kepala Kantor selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
e. Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan TBB apabila dilakukan audit
oleh pejabat Bea dan Cukai;
f. Menyediakan ruangan dan sarana kerja bagi petugas Bea dan Cukai;
g. Mencatat data pembeli barang di TBB;
h. Memasang papan nama perusahaan;
i. Memasang pemberitahuan ditempat yang dapat dilihat dan cukup jelas mengenai
pembebasan dalam nilai tertentu terhadap barang yang dijual khusus di TBB
Kedatangan/Keberangkatan.
j. Barang Kena Cukai yang dijual di TBB wajib dilekati label “Duty and Excise not paid”
pada saat akan dikeluarkan dari gudang penimbunan. Desain, penyediaan,
pemesanan, dan pelekatan label ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
TBB dilarang menjual barang selain daripada jenis barang yang tercantum dalam
persetujuan pengusahaan TBB.
14
