Data Kelahiran Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 2010 by nya22076

VIEWS: 1,072 PAGES: 76

Data Kelahiran Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 2010 document sample

More Info
									                                 BAB I
                             PENDAHULUAN

1.1    LATAR BELAKANG

Pada 27th United Nations General Assembly Special Session negara-negara peserta
menegaskan kembali dan mendeklarasikan komitmen terhadap kesejahteraan anak.
Komitmen tersebut dikenal sebagai “A World Fit for Children” (WFC). Selain berisi
pernyataan tentang tekad berbagai negara untuk terus memperjuangkan kesejahteraan
dan kemaslahatan anak, dokumen tersebut juga berisi hasil telaah terhadap kemajuan
yang telah dicapai dan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Sebagai pengejawantahan komitmen terhadap deklarasi WFC tahun 2001, setiap
negara yang terlibat dan meratifikasinya perlu menyusun suatu program nasional bagi
anak. Dokumen tentang program nasional tersebut sangat diperlukan sebagai
pedoman bagi berbagai pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam upaya mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Ada 4 bidang pokok yang mendapat perhatian khusus
dalam deklarasi WFC tahun 2001, yaitu promosi hidup sehat (promoting healthy
lives), penyediaan pendidikan yang berkualitas (providing quality education),
perlindungan terhadap perlakuan salah (abuse), eksploitasi, dan kekerasan (protecting
against abuse, exploitation and violence), dan penanggulangan HIV/AIDS
(combating HIV/AIDS). Dokumen ini berisi tentang Program Nasional bagi Anak
Indonesia (PNBAI), yang mencakup keempat bidang tersebut, dan dengan masa
pelaksanaan hingga tahun 2015.

1.2    LANDASAN
PNBAI 2015 dikembangkan berlandaskan pada beberapa prinsip dan kebijakan yang
telah dikembangkan sebelumnya. Pertama-tama, program ini dikembangkan dengan
berlandaskan pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 28b dan 28c.

Landasan kedua adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (UU PA). Undang-undang tersebut menegaskan hak-hak
anak untuk memiliki tingkat kesehatan yang optimal, memperoleh pendidikan dan
mendapatkan perlindungan. Ditegaskan pula tanggung jawab dan kewajiban orang tua
dan/atau wali/pengasuh anak, keluarga, pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan
hak-hak anak tersebut.

Penyusunan PNBAI 2015 juga memperhatikan sepenuhnya Konvensi Hak-hak Anak
(Convention on the Rights of the Child). Konvensi Hak-hak Anak menekankan
beberapa prinsip dasar dalam pemenuhan hak-hak anak, yaitu:
 non-diskriminasi;
 kepentingan yang terbaik bagi anak;
 hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
 penghargaan terhadap pendapat anak.

Millenium Development Goals (MDG) merupakan salah satu rujukan dalam
mengembangkan PNBAI. MDG menetapkan 8 tujuan utama, yaitu:


                                          1
   eradikasi kemiskinan yang ekstrim dan kelaparan;
   penyelenggaraan pendidikan primer secara universal;
   promosi kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan;
   penurunan kematian anak;
   peningkatan kesehatan ibu;
   pemberantasan HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lain;
   pemastian kesinambungan lingkungan; dan
   pengembangan kemitraan global untuk pembangunan

Dalam deklarasi yang dicanangkan pada tahun 2001, WFC menekankan beberapa
prinsip yang mendasari gerakan global untuk menciptakan dunia yang aman bagi
anak. Prinsip-prinsip yang juga menjiwai PNBAI adalah:
 Mengutamakan (kepentingan) anak-anak (put the children first).
 Membasmi kemiskinan, berinvestasi untuk (kepentingan) anak-anak (eradicate
   poverty: invest in children).
 Tidak seorang anak pun boleh ditinggalkan dan/atau tertinggal (leave no child
   behind).
 Memberikan perhatian dan pengasuhan bagi semua anak (care for every child).
 Memberikan pendidikan bagi semua anak (educate every child).
 Melindungi anak-anak dari segala bahaya dan eksploitasi (protect children from
   harm and exploitation).
 Melindungi anak-anak dari peperangan (protect children from war).
 Memberantas HIV/AIDS (combat HIV/AIDS).
 Mendengarkan anak-anak dan pastikan partisipasi mereka (listen to children and
   ensure their participation).
 Melindungi bumi (sumberdaya alam) untuk (kepentingan) anak-anak (protect the
   earth for children).


1.3     PRINSIP-PRINSIP DASAR
Batasan Usia
Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada
Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan anak adalah
“seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan.”

Anak Sebagai Modal Dasar
Hasil Sensus Penduduk tahun 2000 menunjukkan bahwa proporsi jumlah anak dan
remaja berusia 0-14 tahun mencapai hampir 30 persen dari jumlah total penduduk,
dan dengan menambahkan jumlah anak yang berusia antara 15-18, jumlah anak secara
keseluruhan lebih dari 1/3 jumlah total penduduk Indonesia. Anak merupakan
tumpuan masa depan bangsa. Mereka harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga
kelak di kemudian hari mampu berkontribusi maksimal bagi kemaslahatan bangsa dan
negara. Di lain pihak, karena masih berusia muda, anak merupakan salah satu
kelompok yang rentan terhadap berbagai masalah, seperti kesehatan, pendidikan,
hukum, ketenagakerjaan, dan lain-lain.




                                         2
Penghapusan Ketidakadilan dan Pemenuhan Hak
Ketidakadilan adalah salah satu faktor yang menghambat pencapaian pertumbuhan
dan perkembangan anak. Konvensi Hak-hak Anak dan berbagai instrumen
internasional mengenai hak-hak asasi manusia telah menekankan perlunya dilakukan
tiga pendekatan pokok dalam penghapusan ketidakadilan dan pemenuhan hak, yaitu:
 mengurangi dampak kemiskinan terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan
     anak;
 mengurangi ketidaksetaraan gender dan mengurangi dampaknya terhadap
     kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
 menghapus diskriminasi.




                                       3
                               BAB II
                           ANALISIS SITUASI

2.1    KESEHATAN ANAK
Data terakhir yang diperoleh dari Susenas 2001 menunjukkan bahwa jumlah
penduduk Indonesia adalah 202.707.418 jiwa, dengan rasio laki-laki/perempuan yang
hampir seimbang (1,003). Anak umur 0-4 tahun mencapai 5,8 persen dari total
penduduk Indonesia, sedangkan anak umur sekolah 5-14 tahun mencapai 20,76
persen. Dengan proporsi penduduk berumur lebih dari 65 tahun sebesar 4,6 persen,
komposisi ini menghasilkan angka beban tanggungan (dependency ratio) sebesar
52,44. Data kependudukan menunjukkan bahwa angka beban tanggungan dari tahun
1996 relatif tidak berubah banyak.

Walaupun proporsi anak umur 0-19 tahun dari seluruh penduduk Indonesia sejak
tahun 1996 relatif tetap, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Indonesia
jumlah anak Indonesia umur 0-19 tahun dari tahun 1996-2002 juga terus meningkat.
Hal ini berarti bahwa populasi anak Indonesia yang harus diperhatikan dan
diperjuangkan kesejahteraannya terus meningkat. Beban untuk menanggulangi
masalah kesehatan anak juga terus meningkat.

A. Kematian, Kesakitan, dan Kecacatan
Sebagai indikator tingkat kesehatan anak, Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka
Kematian Balita telah mencapai perbaikan yang berarti, setidaknya sampai sebelum
Indonesia ditimpa krisis multi-dimensi pada tahun 1997. AKB telah turun dari 68 per
1000 kelahiran hidup pada awal tahun 1990-an menjadi 46 per 1000 kelahiran hidup
pada pertengahan dekade (1992-1997). Begitu juga dengan Angka Kematian Balita,
yang telah turun dari 97 menjadi 58 pada periode yang sama.

Di samping kemajuan yang cukup bermakna tersebut, tingkat kematian bayi dan balita
di Indonesia masih yang tertinggi di antara negara-negara anggota Association of
South-East Asian Nations (ASEAN). Masalah lain timbul dari besarnya variasi
antarpropinsi, serta relatif besarnya perbedaan tingkat kematian antara daerah
perkotaan dan pedesaan.




                                         4
                               Tabel 2.1
         AKB, AKA, dan AKBA di Indonesia Menurut Tempat Tinggal
                   Hasil SUSENAS 1995, 1998 dan 2001
                Tempat tinggal    SUSENAS 1995   SUSENAS 1998      SUSENAS 2001
                                        Angka Kematian Bayi
                Perkotaan              45               35              39
                Pedesaan               66               54              59
                Kota + Desa            60               49              51
                                        Angka Kematian Anak
                Perkotaan              13                8              10
                Pedesaan               26               19              21
                Kota + Desa            22               15              17
                                        Angka Kematian Balita
                Perkotaan              58               42              49
                Pedesaan               90               74              78
                Kota + Desa            81               65              68
           Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan, 2002. Laporan
           Data SUSENAS 2001

Menurut Susenas 2001 penyebab utama kematian bayi kurang dari 1 tahun adalah
kematian perinatal (36 persen), diikuti oleh pneumonia (28 persen), diare (9 persen),
penyakit saluran cerna (4 persen), tetanus (3 persen), dan penyakit syaraf (3 persen).

     Grafik-1: Penyebab utama kematian bayi kurang dari 1 tahun (Susenas 2001)



                              Peny. Syaraf            Peny. Sal.
                                  3%                    Nafas
                                                         28%
                               Tetanus
                                 3%
                               Diare
                                9%                             Peny. Sal.
                                                                Cerna
                                                                  4%

                           Lainnya
                            17%


                                                      Perinatal
                                                        36%


Lima penyebab kematian utama pada bayi baru lahir umur 0-28 hari adalah
prematuritas disertai berat lahir rendah (29,2 persen), asfiksia lahir (27 persen),
tetanus neonatorum (9,5 persen), masalah pemberian makan (9,5 persen), dan
kelainan kongenital (7,3 persen). Sumber yang sama menunjukkan bahwa penyebab
utama kematian balita usia 1-4 tahun adalah pneumonia (23 persen), diare (13 persen),
penyakit syaraf (12 persen), tifus (11 persen) dan penyakit saluran cerna (6 persen).
Keberhasilan program imunisasi telah menurunkan mortalitas akibat difteri, pertusis,
dan campak dengan cukup tajam, yaitu dari 52,6 (SKRT 1996) menjadi 1,4 per 1000
penduduk (SKRT/Susenas 2001). Penyebab kematian anak umur 5-14 tahun adalah
tifus (15 persen), kecelakaan (13 persen), neoplasma (11 persen), penyakit saluran
cerna (9 persen), dan diare dan penyakit saluran nafas (masing-masing 8 persen).



                                                 5
Sedangkan untuk anak umur lebih dari 15 tahun penyebab utama kematian adalah
kecelakaan, tuberkulosis, dan komplikasi maternal (pada remaja perempuan).

Menurut SDKI 1997 prevalensi diare masih sekitar 10 persen, dan prevalensi pertusis
sekitar 9 persen. Hasil Susenas 1998 menunjukkan bahwa lebih dari 1 persen bayi dan
balita menderita campak dalam periode sebulan sebelum saat pengumpulan data
dilakukan. Hasil menggembirakan dicapai dalam upaya eradikasi polio, karena sejak
1996 tidak lagi ditemukan kasus baru.

Angka kesakitan untuk penyakit campak pada anak umur kurang dari 1 tahun, 1-4
tahun dan 5-14 tahun mengalami penurunan yang bermakna yaitu berturut-turut dari
20,5 menjadi 9 per 10.000 penduduk, dari 18,4 menjadi 7,4 dan dari 8,4 menjadi 3,4.
Demikian pula terjadi penurunan yang bermakna pada angka kesakitan untuk penyakit
difteri dan pertusis.

Data terakhir yang diperoleh dari Susenas 2001 menunjukkan bahwa 49,1 persen bayi
umur kurang dari 1 tahun (49,0 persen bayi laki-laki, 49,2 persen bayi perempuan),
dan 54,8 persen balita umur 1-4 tahun (55,7 persen balita laki-laki, 54,0 persen balita
perempuan) mengeluh sakit dalam sebulan terakhir sebelum saat pengumpulan data
(kunjungan) dilakukan. Di antara anak umur 0-4 tahun tersebut ditemukan prevalensi
panas sebesar 33,4 persen, batuk 28,7 persen, batuk dan nafas cepat 17,0 persen dan
diare 11,4 persen. Prevalensi gejala-gejala penyakit tersebut di perkotaan dan
pedesaan tidak terlalu berbeda.

Menurut SKRT 1995 pola penyakit anak laki-laki dan perempuan umur 5-14 tahun
relatif sama. Penyakit yang paling sering terjadi adalah anemia (52,8 persen pada anak
laki-laki, 49,2 persen pada anak perempuan), diikuti dengan penyakit periodontal
(30,2 persen pada anak laki-laki, 33,6 persen pada anak perempuan), infeksi akut
saluran nafas atas (29,2 persen pada anak laki-laki, 29,6 persen pada anak
perempuan), gangguan telinga luar (23,3 persen pada anak laki-laki, 22,7 persen pada
anak perempuan), dan tonsilitis kronik (10,5 persen pada anak laki-laki, 13,7 persen
pada anak perempuan).

Menurut Susenas 2001 pada bayi umur kurang dari 1 tahun prevalensi kecacatan
fungsi tubuh 29,9 persen dan kelainan struktur organ 2,5 persen. Pada anak umur 1-4
tahun prevalensi kecacatan fungsi tubuh adalah 31,6 persen dan kelainan struktur
organ 3,3 persen. Pada anak umur 5-14 tahun prevalensi kecacatan fungsi tubuh
adalah 24,2 persen, kelainan struktur organ 3,6 persen dan kecacatan partisipasi dan
aktivitas 9,6 persen. Secara keseluruhan 29,9 persen bayi umur kurang dari 1 tahun,
32,8 persen anak umur 1-4 tahun dan 30,1 persen anak umur 5-14 tahun menderita
satu jenis kecacatan atau lebih.

Jenis kecacatan fungsi tubuh yang paling banyak diderita anak-anak adalah kecacatan
fungsi pencernaan, metabolisme dan endokrin dan fungsi kardiovaskuler, hematologi,
imunologi dan pernafasan. Jenis kelainan struktur organ yang terbanyak diderita anak-
anak adalah kelainan mata dan telinga. Sedangkan jenis kecacatan partisipasi dan
aktivitas yang paling banyak diderita anak umur 5-14 tahun adalah kecacatan belajar
dan menerapkan pengetahuan, dan kecacatan komunikasi.




                                           6
Derajat kesehatan anak tidak dapat dipisahkan dari derajat kesehatan ibu. Data
Susenas 2001 menunjukkan Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 394 per 100.000
kelahiran hidup. Dalam kurun waktu 15 tahun AKI tidak menunjukkan penurunan
yang berarti, malah cenderung stagnant. Dari hasil survai tahun 2001 tersebut
diketahui bahwa penyebab kematian ibu terbanyak adalah perdarahan termasuk
abortus (34,4 persen), diikuti oleh eklampsia (23,7 persen). Data rumah sakit
menunjukkan bahwa kematian ibu di rumah sakit semakin meningkat, yaitu dari 4 per
1000 kelahiran hidup pada tahun 1994 menjadi 8 per 1000 kelahiran hidup pada tahun
1999. Case fatality rate kasus maternal juga meningkat dari 0,4 persen (1993 dan
1994) menjadi 0,5 persen (1996) dan 0,8 persen (1999).

B. Status Gizi
Dari berbagai sumber data yang tersedia dari tahun 1986 sampai 1999 prevalensi berat
badan lahir rendah (BBLR) berkisar antara 7-16 persen. Jika diperkirakan proporsi ibu
hamil yang akan melahirkan bayi adalah 2,5 persen dari total penduduk, maka setiap
tahun diperkirakan 355.000 sampai 710.000 dari 5 juta bayi dilahirkan dengan kondisi
BBLR.

Data terakhir menurut SKRT 2001 menunjukkan bahwa prevalensi pendek pada balita
mencapai 34,3 persen dan pada anak usia sekolah 5-9 tahun sebesar 36 persen.
Prevalensi kurus pada balita 16 persen, dan pada anak usia sekolah 0,5 persen.
Prevalensi balita dengan gizi kurang/gizi buruk (underweight) 31 persen. Data ini
menunjukkan adanya penurunan prevalensi gizi kurang dibandingkan dengan kondisi
pada tahun 1989. Namun demikian ditinjau dari jumlah penduduk dan proporsi balita,
jumlah balita dengan gizi buruk pada tahun 2002 dapat dikatakan lebih tinggi
daripada tahun 1989.

Selain itu, terlihat pula bahwa jumlah dan proporsi balita dengan gizi buruk cenderung
meningkat dari tahun 2000 ke tahun 2002. Hasil Susenas 2001 juga menunjukkan
bahwa status gizi balita di desa lebih rendah daripada di kota, dan status gizi balita di
Kawasan Timur Indonesia lebih rendah daripada di kawasan lain. Data ini
menunjukkan bahwa secara umum krisis multi-dimensi di Indonesia juga
menimbulkan dampak negatif terhadap status gizi balita.

Masalah gizi lain yang cukup penting adalah adalah defisiensi gizi mikro. Meskipun
Indonesia sudah dinyatakan bebas dari xeroftalmia pada tahun 1992, balita di
Indonesia berisiko untuk kembali mengalami xeroftalmia. Hal ini disebabkan proporsi
balita dengan serum retinol <20g/100mL masih tinggi. Selain itu kebiasaan balita
mengkonsumsi sayur dan buah berwarna masih belum membudaya.

Prevalensi gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY) pada anak usia sekolah
telah menurun dari 30 persen pada tahun 1980 menjadi 11,1 persen pada tahun 2003.

Informasi untuk prevalensi anemia sangat terbatas. SKRT 1995 menunjukkan
prevalensi anemia pada ibu hamil adalah 50,9 persen, prevalensi ini menurun menjadi
40,1 persen pada tahun 2001 (SKRT 2001). Anemia pada balita tahun 1995 (SKRT)
adalah 35,7 persen pada laki-laki dan 45,2 persen pada perempuan. Prevalensi ini
meningkat menurut SKRT 2001 yaitu menjadi 48,1 persen. Prevalensi anemia pada
wanita usia subur 15-44 tahun menurun dari 39,5 persen (SKRT 1995) menjadi 27,9
persen (SKRT 2001).


                                            7
Berdasarkan Susenas 1999 s/d 2003 yang melakukan pengukuran lingkar lengan atas,
diketahui prevalensi resiko kurang energi kronis pada wanita usia 15-19 tahun adalah
41 persen pada tahun 1999 dan 35,1 persen pada tahun 2003. Menurut Indeks Massa
Tubuh (IMT) data Helen Keller Indonesia (HKI) di 9 propinsi menunjukkan
prevalensi kurang pada wanita usia 15-19 tahun adalah 22,6 persen tahun 1999 dan
21,9 persen tahun 2001.

C. Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat
Menurut hasil Susenas 1998 cakupan air bersih mencapai 73 persen dan kepemilikan
jamban saniter (jamban leher angsa) 38,9 persen. Hasil Susenas 2001 menunjukkan
bahwa aksesibilitas terhadap sumber air bersih yang terlindung dalam kurun waktu 3
tahun tidak banyak berubah, yaitu hanya meningkat menjadi 75 persen (83 persen di
Jawa-Bali, 59 persen di Sumatera, dan 60 persen di Kawasan Timur Indonesia),
sementara penggunaan jamban saniter meningkat menjadi 61,6 persen.

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif adalah pemberian ASI saja sampai bayi
berumur 4-6 bulan. Data terakhir menunjukkan adanya penurunan prevalensi ASI
eksklusif dari 65,1 persen (Susenas 1998) menjadi 49,2 persen (Susenas 2001).
Sekitar 86 persen ibu menyusui bayinya sampai berumur 12-15 bulan, dan sekitar 66
persen menyusui sampai berumur 22-23 bulan. Proporsi bayi mendapatkan ASI
eksklusif di pedesaan lebih tinggi daripada di perkotaan dan di Kawasan Timur
Indonesia lebih tinggi daripada di kawasan Jawa, Bali dan Sumatera.

Susenas 2000 menunjukkan bahwa di antara penduduk yang mempunyai keluhan
sakit hanya 36,6 persen yang berobat jalan ke sarana pelayanan kesehatan, sebesar
27,8 persen berobat ke Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, 30,55 persen ke dokter
praktek, 14,54 persen ke rumah sakit, 14,37 persen ke petugas kesehatan lain, serta
3,5 persen ke dukun/tabib/sinshe. Hasil Susenas 2001 menunjukkan bahwa dari
penduduk yang mengeluh sakit dalam 1 bulan terakhir ada sekitar 56,3 persen yang
mengobati sendiri. Kondisi ini lebih rendah dari Susenas 1998 yang mencapai 62,2
persen. Di antara yang mengobati sendiri sekitar 85,2 persen menggunakan obat
modern, 28,7 persen menggunakan obat tradisional, dan 8,5 persen menggunakan cara
lainnya. Penggunaan obat tradisional meningkat hampir 2 kali lipat, di mana pada
tahun 1998 hanya mencapai 15 persen.

Posyandu adalah Pos Pelayanan Terpadu yang diselenggarakan oleh masyarakat di
tingkat desa. Hasil Survai Potensi Desa (PODES) tahun 2000 menunjukkan bahwa 92
persen desa telah memiliki Posyandu. Di antara desa yang tidak memiliki Posyandu,
50 persen menyatakan mudah menjangkau Posyandu (di desa lain). Berdasarkan data
tersebut secara keseluruhan 96 persen desa secara fisik memiliki aksesibilitas ke
Posyandu relatif mudah. Namun demikian pemanfaatan Posyandu oleh balita belum
seperti yang diharapkan. Pada Susenas 2001 ditemukan bahwa 40 persen balita
dilaporkan dibawa ke Posyandu dalam 1 bulan terakhir dan sekitar 28 persen balita
tidak pernah dibawa mengunjungi ke Posyandu. Jika ditinjau dari kelompok umurnya,
yang terbanyak memanfaatkan Posyandu adalah bayi 0-11 bulan. Selanjutnya proporsi
tersebut menurun seiring dengan meningkatnya umur anak. Fakta ini menunjukkan
bahwa walaupun lebih dari 90 persen desa memiliki akses yang mudah ke Posyandu
hanya 40 persen balita yang memanfaatkan pelayanan Posyandu.Di perkotaan lebih
banyak yang tidak memanfaatkan Posyandu dibandingkan di pedesaan (30,6 persen


                                         8
vs. 25,7 persen).

Hasil Survai Kesehatan Reproduksi Remaja (15-24 tahun) Indonesia tahun 2002-2003
menunjukkan bahwa 2,6 persen remaja perempuan dan 33,7 persen remaja laki-laki
telah mencoba minuman beralkohol. Sedangkan untuk narkotik, zat adiksi dan
psikotropika lainnya, survai ini menunjukkan bahwa 0,2 persen remaja perempuan
dan 0,8 persen remaja laki-laki telah mencoba menggunakannya.

Kebudayaan merokok di Indonesia telah merambah segala kelompok usia, mulai dari
anak-anak sampai usia lanjut. Di masyarakat banyak ditemui remaja belia yang
menjadi pecandu rokok, dan sulit bagi mereka terlepas dari kebiasaan merokok. Di
kalangan penduduk berusia di atas 10 tahun, 27,7 persen menyatakan merokok, dan
68 persen menyatakan bahwa mereka mulai merokok di bawah usia 20 tahun.

D. Pelayanan Kesehatan
Dalam upaya meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan sampai dengan tahun
2000 telah dibangun sarana kesehatan berupa 7.277 Puskesmas (1.818 dengan rawat
inap), 21.587 Puskesmas Pembantu, 5.084 Puskesmas Keliling, 935 rumah sakit
umum (milik pemerintah, swasta, dan TNI) disertai penempatan tenaga kesehatan di
berbagai sarana tersebut dan 54.120 bidan di desa. Namun demikian penampilan dan
mutu pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan ibu dan anak, masih belum
optimal. Lemahnya manajemen, belum mantapnya pelayanan rujukan dan kurangnya
dukungan logistik dan biaya operasional menyebabkan mutu pelayanan belum
mencapai yang diharapkan. Selain itu penyebaran sarana dan prasarana kesehatan
belum merata. Meskipun angka rata-rata kunjungan per hari di Puskesmas pada tahun
1996 sudah cukup tinggi (108 kunjungan per Puskesmas per hari), namun tidak sedikit
Puskesmas yang kunjungan rata-ratanya per hari <10 orang.

Upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas digalakkan sejak tahun
1994. Peningkatan mutu tersebut diarahkan pada upaya pelayanan kesehatan dasar
yang memiliki daya ungkit besar dalam menurunkan AKB, AKI, dan tingkat
morbiditas penyakit-penyakit utama sebagaimana diuraikan sebelumnya, yaitu
pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, imunisasi, penanggulangan ISPA,
pemberantasan diare, malaria, tuberkulosis paru dan vektor demam berdarah,
penyuluhan kesehatan, dan upaya kesehatan sekolah.

Capaian pelayanan kesehatan ibu menurut data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2000
adalah sebagai berikut, cakupan K1 (pelayanan antenatal yang pertama kali) 79,56
persen dengan kisaran antara 50,4 persen (Propinsi Papua) dan 96,69 persen (Propinsi
Bali). Cakupan K4 (pelayanan antenatal 4 kali) 66,03 persen dengan kisaran antara
35,6 persen (Propinsi Papua) dan 88,59 persen (Propinsi Bali).

Data Susenas 2001 menunjukkan bahwa pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
mengalami peningkatan. Sebanyak 58,9 persen persalinan, penolong pertamanya
adalah tenaga kesehatan (terdiri dari 8,4 persen dokter, 49,7 persen bidan dan 0,8
persen paramedis lain) dan 64 persen penolong terakhirnya adalah tenaga kesehatan
(9,1 persen dokter, 53,8 persen bidan dan 1,1 persen paramedis lain). Pada Susenas
1998 sekitar 51,9 persen persalinan penolong terakhirnya adalah tenaga kesehatan,
terdiri dari 8,3 persen dokter, 42,2 persen bidan dan 1,4 persen paramedis lain.



                                         9
Pada Susenas 2001 cakupan KB Aktif menurun dari 55,4 persen (1998) menjadi 53,8
persen. Metode kontrasepsi yang dipergunakan berturut-turut dari yang terbanyak
adalah suntik 25,8 persen, pil 13,4 persen, alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) 6,4
persen dan susuk 4,8 persen.

Capaian pelayanan kesehatan anak adalah sebagai berikut: neonatal (bayi <1 bulan)
adalah 64,08 persen dengan kisaran antara 35,89 persen (Propinsi Papua) dan 94,99
persen (Propinsi Bali). Data yang tersedia dari pencatatan program imunisasi pada
tahun 2001 menunjukkan cakupan Hepatitis B-1 pada bayi umur 0-7 hari 3 persen,
dan Hepatitis B-3 67,1 persen. Cakupan imunisasi BCG pada bayi 0-11 bulan
mencapai 96,8 persen, DPT-3 90,6 persen, Polio-4 90,4 persen, campak 89,9 persen.
Cakupan imunisasi DT pada murid kelas 1 SD mencapai 95 persen, imunisasi TT
pada murid kelas 2-6 SD sebesar 94,6 persen, dan cakupan imunisasi TT lengkap (TT-
2) pada ibu hamil mencapai 71,9 persen.

Capaian pelayanan gizi menurut Susenas 2001 adalah sebagai berikut: cakupan
pemberian 90 tablet besi pada ibu hamil mencapai 61,2 persen. Cakupan pemberian
kapsul yodium mencapai 44,5 persen pada ibu hamil, 55,4 persen pada ibu nifas, dan
83,3 persen pada anak SD. Pemberian vitamin A mencakup 55,75 persen bayi, 67,8
persen anak balita dan 40,27 persen ibu nifas.

Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) yang dilaksanakan
sejak pertengahan tahun 1998 merupakan salah satu upaya Pemerintah Republik
Indonesia untuk mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap derajat kesehatan anak-
anak dari keluarga miskin. Sebanyak 12.985.128 keluarga miskin (gakin) dari
13.997.030 sasaran gakin telah memiliki Kartu Sehat (KS) dan sebanyak 6.815.501
gakin (48,7 persen) telah memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Sejauh ini
bentuk pelayanan kesehatan bagi gakin difokuskan pada pelayanan kesehatan ibu
(yaitu pelayanan kebidanan dasar, pertolongan persalinan dan pelayanan nifas) dan
PMT Pemulihan pada anak umur 6-23 bulan dan ibu hamil dengan KEK.

Capaian JPS-BK sampai dengan bulan Desember 2002 dari 884.071 ibu hamil (bumil)
gakin, cakupan pelayanan antenatal mencapai 83,4 persen, pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan 72,2 persen, dan cakupan pelayanan ibu nifas 80,1 persen.
Sebanyak 9,6 persen bumil gakin telah menerima pelayanan rujukan baik ke
Puskesmas perawatan maupun ke rumah sakit.

Dari sasaran 135.498 bayi gakin berumur 6-11 bulan yang memperoleh Pemberian
Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan sebanyak 40,2 persen, dan dari 240.382 anak
gakin berumur 12-23 bulan sebanyak 38,7 persen mendapat PMT Pemulihan. Dari
30.220 ibu hamil (bumil) dengan kekurangan energi kronik (KEK), yang memperoleh
PMT Pemulihan adalah 56,2 persen. PMT Penyuluhan diberikan kepada 39,8 persen
dari 413.375 anak berusia 24-59 bulan.

E. Pemberdayaan Keluarga
Pembangunan kesehatan juga dilaksanakan melalui pemberdayaan keluarga. Terkait
dengan pelayanan kesehatan anak telah didirikan berbagai bentuk upaya kesehatan
berbasis masyarakat, antara lain Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang
mengintegrasikan 5 program, yaitu: (1) pemantauan pertumbuhan anak dan upaya
perbaikan gizi; (2) pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk pemantauan


                                         10
perkembangan anak; (3) pelayanan keluarga berencana; (4) imunisasi; dan (5)
penanggulangan diare.

Sejalan dengan program pemerintah penempatan bidan di desa, masyarakat desa
berpartisipasi dalam penyediaan dan pengembangan Pondok Bersalin Desa (Polindes).
Adanya Polindes menyebabkan masyarakat memiliki aksesibilitas yang lebih baik
terhadap pelayanan kebidanan dasar, persalinan, pelayanan ibu nifas, serta pelayanan
kesehatan bagi bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak pra-sekolah. Sampai saat ini
telah didirikan 33.083 Polindes.

Untuk mempercepat tercapainya visi Indonesia Sehat 2010 pemberdayaan masyarakat
dilaksanakan pula dalam bentuk berbagai gerakan, misalnya Gerakan Sayang Ibu
(GSI), Gerakan Anti Madat, Gerakan Peningkatan Penggunaan ASI, Gerakan Pita
Putih (Safe Motherhood), Gerakan Pita Merah (HIV/AIDS), Rumah Sakit Sayang
Bayi, Gebrak Malaria, Gerakan Terpadu Nasional Tuberkulosis (Gerdunas TB), dan
sebagainya.


2.2    PENDIDIKAN ANAK
Mendapatkan pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak ini dijamin dalam
Undang-undang Dasar 1945, seperti yang tertuang dalam pasal 28c ayat 2 “Setiap
anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak
mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia.” Selain itu, pendidikan merupakan aspek penting dalam
pembangunan manusia yang berkualitas, sehingga pemerintah harus memberikan
perhatian penuh terhadap isu pendidikan anak.

Saat ini kondisi pendidikan terutama pendidikan anak masih belum memadai. Tingkat
buta huruf terkecil terdapat di Propinsi DKI Jakarta (2 persen) berikutnya di Sulawesi
Utara (3 persen), sedangkan yang tertinggi terdapat di Propinsi Papua (29 persen)
berikutnya di Nusa Tenggara Barat (27 persen). Proses belajar mengajar yang
dilakukan untuk mensukseskan wajib belajar 9 tahun menunjukkan lama pendidikan
yang tertinggi terdapat di Propinsi DKI Jakarta (9,7 tahun) berikutnya di D.I.
Yogyakarta (7,9 tahun), sedangkan yang terendah di Propinsi Nusa Tenggara Barat
(5,2 tahun) berikutnya di Papua dan Kalimantan Barat (5,6 tahun)




                                          11
      Tabel 2.2: Rata-rata indeks tingkat melek huruf dan lama pendidikan penduduk di
                         beberapa propinsi di Indonesia (tahun 1999)
                                                                       Rata-rata lama
                                                        Melek huruf
                    No           Propinsi                               pendidikan
                                                        dewasa (%)
                                                                          (tahun)
                   1     Jakarta                            98              9.7
                   2     Yogyakarta                         85              7.9
                   3     Kalimantan Timur                   94              7.8
                   4     Riau                               96              7.3
                   5     Maluku                             96              7.6
                   6     Sulawesi Utara                     97              7.6
                   7     Kalimantan Tengah                  95              7.1
                   8     Sumatera Utara                     96              8.0
                   9     Sumatera Barat                     95              7.4
                   10    Bali                               83              6.8
                   11    Jambi                              94              6.8
                   12    Aceh                               93              7.2
                   13    Bengkulu                           93              7.0
                   14    Jawa Tengah                        85              6.0
                   15    Jawa Barat                         92              6.8
                   16    Sumatera Selatan                   93              6.6
                   17    Sulawesi Selatan                   83              6.5
                   18    Lampung                            92              6.4
                   19    Sulawesi Tenggara                  87              6.8
                   20    Sulawesi Tengah                    93              7.0
                   21    Kalimantan Selatan                 93              6.6
                   22    Jawa Timur                         81              5.9
                   23    Kalimantan Barat                   83              5.6
                   24    Nusa Tenggara Timur                81              5.7
                   25    Papua (Irian Jaya)                 71              5.6
                   26    Nusa Tenggara Barat                73              5.2

                               Sumber: UNDP, Bappenas dan BPS 2001

Pada tingkat kabupaten/kota menunjukkan bahwa tingkat buta huruf terendah terdapat
di Kota Jakarta Selatan (2,3 persen) berikutnya di Bengkalis (4,5 persen) dan yang
tertinggi terdapat di Kab. Jaya Wijaya (64 persen) berikutnya di Sampang (45,1
persen).

         Tabel 2.3: Rata-rata indeks pembangunan manusia di beberapa kab/kota di
                                      Indonesia (1999)
                                                                    Rata-rata lama
No.           Kab/Kota            Melek huruf dewasa (%)                                HDI Rank
                                                                  pendidikan (tahun)
1    Jakarta Selatan                        97,7                         10.0               1
2    Surakarta                              92,9                          8,8              22
3    Luwu                                   92,0                          7,1              56
4    Bengkalis                              95,5                          7,0              74
5    Bekasi                                 87,6                          6,8             131
6    Maluku Tenggara                        96,3                          6,7             132
7    Ogan Komering Ulu                      91,5                          6,2             134
8    Lombok Tengah                          64,4                          4,3             287
9    Jaya Wijaya                            36,0                          2,6             291
10   Sampang                                54,9                          2,5             292
Sumber: UNDP, Bappenas dan BPS 2001


A. Pendidikan Anak Usia Dini

Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
telah diatur Pendidikan Anak Usia Dini. Bab I, pasal 1, butir 14 menyatakan bahwa
pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak
sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian


                                                   12
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani
dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
Selanjutnya Pasal 28 mencantumkan bahwa: (1) pendidikan anak usia dini
diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar; (2) pendidikan anak usia dini
dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal; (3)
pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-
kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat; (4) pendidikan
anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB),
Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat; dan (5) pendidikan
anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau
pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Pada tahun 2001 ditemukan bahwa dari sekitar 26,2 juta anak usia 0-6 tahun baru
sekitar 7,3 juta anak (28 persen), yang telah memperoleh layanan pendidikan usia dini
melalui berbagai program (Departemen Pendidikan Nasional, 2001). Dengan
demikian masih ada 18,825,523 anak yang belum memperoleh layanan pendidikan
usia dini dari berbagai layanan yang ada. Sedangkan khusus untuk kelompok anak
usia 4-6 tahun, masih terdapat sekitar 10,2 juta (83,8 persen) anak yang belum
terlayani oleh program pendidikan pra-sekolah. Jika dilihat potensi yang ada saat ini
terdapat 244.567 BKB/Posyandu yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan program
pendidikan usia dini. Jika semua BKB/Posyandu tersebut dapat difungsikan secara
optimal di dalam memberikan pelayanan pendidikan anak usia dini, maka diharapkan
akan mampu menjangkau sebanyak 12 juta anak (45 persen) atau rata-rata 50 orang
anak usia 0-6 tahun untuk setiap BKB/Posyandu.

Di antara program tersebut, hanya BKB yang tidak memberikan layanan langsung
kepada anak melainkan kepada orang tua atau pengasuhnya sehingga sulit melacak
berapa jumlah anak yang sudah terlayani. Berdasarkan data BKKBN tahun 2001, dari
244.567 kelompok BKB diperkirakan jumlah anak usia dini yang memperoleh
layanan BKB sebanyak 2.526.204 anak, dengan asumsi di setiap keluarga peserta
BKB terdapat satu orang anak yang mendapat layanan BKB/Posyandu.

Dilihat dari seluruh daerah, proporsi anak yang telah memperoleh layanan pendidikan
antar propinsi cukup beragam. Proporsi layanan tertinggi berada di Propinsi D.I.
Yogyakarta (55 persen) dan terendah di Propinsi NTT (12 persen), dengan rata-rata
nasional 28 persen. Jika SD tidak diperhitungkan sebagai bentuk layanan pendidikan
dini, maka angkanya akan lebih rendah dari pada angka tersebut. Belum lagi bila
dilihat dari kualitas layanan, mengingat dari mereka yang sudah memperoleh akses,
pada umumnya belum terlayani secara berkesinambungan. Idealnya setiap anak
memperoleh layanan pendidikan secara berkesinambungan sejak anak itu dilahirkan,
baik melalui pendidikan dalam keluarga maupun di luar lingkungan keluarga.
Mengingat masih banyaknya keluarga yang belum memahami bagaimana cara
mendidik anak yang dapat membantu tumbuh-kembang anak secara lebih optimal,
maka diperlukan intervensi melalui orangtuanya dalam bentuk program BKB atau
sejenisnya. Sedangkan program layanan pendidikan yang diselenggarakan di luar
lingkungan keluarga sudah banyak tersedia di masyarakat, baik dalam bentuk TPA,
KB, TK, RA maupun bentuk sejenis lainnya.




                                         13
 Tabel 2.4: Jumlah anak Usia 0-6 tahun yang memperoleh layanan pendidikan tahun
                                       2001
                           Juml anak     Jumlah anak yang memperoleh layanan pendidikan melalui                          %
No.            Propinsi                                                                                   Jml
                             0-6 th                                                                                  Terlayani
                                         SD          BKB         TK        RA        KB       TPA
      1 Jabar + Banten      5,648,080    498,777     629,333     159,682   15,798      480     1,704     1,305,774     23%
      2 Jawa Timur          3,900,814    338,815     602,600     560,668 123,891     19,453    2,584     1,648,011     42%
      3 Jawa Tengah         3,634,847    420,648     408,183     299,539 125,070      2,058     336      1,255,834     35%
      4 Sumatra Utara       1,683,083    171,163     212,401      35,511   10,814      400     3,816      434,105      26%
      5 Aceh                  566,553     45,798     163,905      20,301    4,500      251     1,219      235,974      42%
      6 Yogyakarta            273,825     33,744      47,484      62,722    7,051      264      324       151,589      55%
      7 Sulawesi Selatan    1,064,517     91,562      28,633      52,011   12,359     2800      156       187,521      18%
      8 Sumatra Barat         618,885     57,322      22,539      43,679    8,174      336      132       132,182      21%
      9 Jakarta               929,633    121,131      47,690      95,495   14,744     2,424     228       281,712      30%
  10 Lampung                  916,436    105,516      22,859      44,419    1,847      560      140       175,341      19%
  11 Kalimantan Timur         351,630     44,056      38,621      25,137    2,083      140      120       110.157      31%
  12 Sulut+Gorontalo          347,750     46,554      30,750      31,536     954       400      120       110,314      32%
  13 B a l I                  369,157     42,903      25,937      41,958    1,750      160      720       113,428      31%
  14 R I a u                  669,552     78,886      21,495      42,664    4,460     1,040     720       149,265      22%
  15 J a m b i                322,608     35,881      26,278      14,167    2,775      130          59     79,290      25%
  16 Bengkulu                 201,598     25,411      35,306       8,383    1,880      144          65     71,189      35%
  17 Kalimantan Selatan       388,438     45,047      11,197      42,971   12,640     1,160     100       113,115      29%
  18 Sulawesi Tengah          320,756     32,965      15,020      21,103    3,683      450      120        73,341      23%
  19 Sumsel & Babel           982,503    120,718      32,351      31,536   11,937     1,672    1,091      199,305      20%
  20 Irian Jaya(Papua)        360,416     37,472       6,239      17,134    3,065      144      540        64,594      18%
  21 Sulawesi Tenggara        278,367     34,112      29,624      13,062    1,893      750      120        79,561      29%
  22 Kalimantan Tengah        235,447     25,067       3,946      13,846    2,861      260      120        46,100      20%
  23 Kalimantan Barat         527,733     64,095      22,941      14,353    1,823      313      444       103,969      20%
  24 NTT                      660,615     40,568      15,277      22,704    1,485      320      120        80,474      12%
  25 N T B                    564,943     45,578      12,271      27,611        *)     260      180        85,900      15%
  26 Maluku & Malut           354,577     37,473      13,325       7,530     557       280          30     59,195      17%
       Jumlah/Total        26,172,763   2,641,262   2,526,205   1,749,722 378,094    36,649   15,308     7,347,240       28%
Sumber: SD (Depdiknas,00/01), BKB (BKKBN,00/01), TK (Depdiknas,01/02), RA (Depag,2000),
TPA (Depdiknas 2001).*) belum ada

Kontribusi layanan tertinggi justru melalui SD sebanyak 2.6 juta anak (10 persen),
padahal SD tidak dirancang untuk pendidikan bagi anak dini usia. Kontribusi tertinggi
berikutnya melalui BKB 2,5 juta (9,6 persen), disusul TK 1,7 juta (6,7 persen), dan
RA 0,4 juta (1,4 persen). Sedangkan TPA dan KB kontribusinya masih sangat kecil,
yaitu 0,1 persen dan 0,06 persen. Dengan demikian masih sekitar 18,8 juta atau sekitar
72 persen anak usia 0-6 tahun belum memperoleh layanan pendidikan dari berbagai
bentuk layanan tersebut.

Masih rendahnya layanan pendidikan anak usia dini saat ini antara lain disebabkan
terbatasnya jumlah lembaga yang memberikan layanan pendidikan anak usia dini, jika
dibandingkan dengan jumlah anak usia 0-6 tahun yang seharusnya memperoleh
layanan yang ada. Pada umumnya lembaga-lembaga tersebut terdapat di perkotaan,
sedangkan sebagian besar anak usia dini yang membutuhkan pelayanan pendidikan


                                                      14
dan perawatan berada di pedesaan. Berdasarkan Data (Susenas 2000) sebanyak 60
persen anak usia 0-6 tahun tinggal di pedesaan. Sedangkan program layanan yang ada
khususnya untuk TK, Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA)
sebagian besar terdapat di daerah perkotaaan.

Apabila ditinjau dari jumlah layanan program, proporsi terbesar adalah
BKB/Posyandu 244,567 (80 persen). Proporsi menengah adalah TK 44,564 (14,6
persen) dan RA 11,560 (3,8 persen). Proporsi terkecil adalah TPA 1.789 (0,6 persen),
dan KB 1.256 (0,3 persen). Sedangkan jika ditinjau dari ketersedian lembaga layanan
tersebut di masing-masing propinsi keragamannya cukup tinggi, dari yang terendah
sebanyak 873 buah berada di Kalimantan Timur, sampai yang tertinggi 75.003 buah
terdapat di Jawa Timur. Keberadaan berbagai program layanan ini sedemikian
beragamnya sehingga sekitar 60 persen dari seluruh program layanan yang ada
terkumpul di empat propinsi yang memiliki penduduk terbesar, yaitu Jawa Timur,
Jawa Barat dan Banten, Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan
banyaknya populasi anak yang harus dilayani di propinsi tersebut (lihat tabel 2.5).

Selanjutnya bila dilihat dari rasio jumlah lembaga layanan dengan jumlah anak yang
harus dilayani, tingkat ketersediaan layanan tertinggi terdapat di Kalimantan Timur
(1:402) dan yang terendah terdapat di Nanggroe Aceh Darussalam (1:33), sedangkan
rerata nasional adalah 1:86. Hal ini berarti semua lembaga dapat memberikan layanan
pendidikan kepada anak usia dini rata-rata sebanyak 86 anak untuk setiap lembaga
dengan rentang perbedaan antar propinsi mulai 33 hingga 402 anak. Kenyataan
tersebut menunjukkan terbatasnya lembaga yang melayani anak usia dini dan akan
sangat menghambat kesempatan anak untuk dapat memperoleh layanan pendidikan.

Dari sisi gender data yang tersedia tidak cukup untuk keperluan analisis. Mengingat
data gender yang ada hanya dimiliki pada layanan TK dan RA, maka kedua jenis data
tersebut digunakan untuk memprediksi program layanan yang lain. Berdasarkan data
tersebut, menunjukkan proporsi anak perempuan yang telah memperoleh layanan
pendidikan ternyata lebih besar dibanding dengan pria. Dengan demikian diduga tidak
terdapat bias gender dalam pelayanan pendidikan bagi anak dini usia (lihat Tabel 2.6).
Sedangkan perbedaan ketersediaan layanan antara kota dan desa baik untuk anak laki-
laki maupun perempuan menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan layanan di kota
lebih baik daripada di desa.




                                          15
                Tabel 2.5 Jumlah lembaga layanan anak usia 0-6 tahun tahun 2001
                                       Jumlah anak                 Jumlah Lembaga layanan                           RASIO
 No.               Propinsi                                                                             Jumlah
                                          0-6 th        BKB            TK        RA       KB   TPA                 LAYANAN
       1 Jabar + Banten                    5,648,080     60,927          4,288    1,221     20   142      66.598    1 : 85
       2 Jawa Timur                        3,900,814     58,339         12,151    3,924    546    43      75.003    1 : 52
       3 Jawa Tengah                       3,634,847      39,517        10,810    3,447      18    21     53.813    1 : 67
       4 Sumatra Utara                     1,683,083      20,563          433      121       65    66     21.248    1 : 79
       5 Aceh                                566,553      15,868          740      221       15    30     16.874    1 : 33
       6 Yogyakarta                          273,825       4,597         1,841     854       26    14      7.332    1 : 37
       7 Sulawesi Selatan                  1,064,517       2,868         1,274     242      102   269      4.755    1 : 223
       8 Sumatera Barat                      618,885       2,182         1,175     221       14    11      3.603    1 : 171
       9 Jakarta                             929,633       4,617         1,574     375      101    19      6.686    1 : 139
   10 Lampung                                916,436       2,213         1,105     135        7     6      3.466    1 : 264
   11 Kalimantan Timur                       351,630        382           417       30       41     3        873    1 : 402
   12 Sulut+Gorontalo                        347,750       2,977         1,236      20       12     1      4.246    1 : 82
   13 B a l I                                369,157       2,511          752       43        8     3      3.317    1 : 111
   14 R I a u                                669,552       2,081          836       45       24   967      3.953    1 : 169
   15 J a m b I                              322,608       2,544          354       61       14     3      2.976    1 : 109
   16 Bengkulu                               201,598       3,418          229       33       13     4      3.697    1 : 54
   17 Kalimantan Selatan                     388,438       3,739         1,035     245       29   100      5.148    1 : 75
   18 Sulawesi Tengah                        320,756       1,454          704        *       17     1      2.176    1 : 147
   19 Sumsel & Babel                         982,503       3,132          645      132       39    14      3.962    1 : 247
   20 Irian Jaya(Papua)                      360,416        604           317         *      29    26        976    1 : 369
   21 Sulawesi Tenggara                      278,367       2,772          384       23       22     1      3.202    1 : 87
   22 Kalimantan Tengah                      235,447       1,084          456       54        7     4      1.605    1 : 147
   23 Kalimantan Barat                       527,733       2,221          350       59       26    37      2.693    1 : 196
   24 NTT                                    660,615       1,479          609       37       35     1      2.161    1 : 306
   25 N T B                                  564,943       1,188          639         *       9     3      1.839    1 : 307
   26 Maluku & Malut                         354,577       1,290          230       17       17     *      1.554    1 : 228
        Jumlah/Total                      26,172,763     244,567        44,564   11,560 1,256 1,789      303.736    1 : 86
Sumber: BKB (BKKBN, 00/01), TK (Depdiknas, 01/02), RA (Depag, 2000), TPA (Depdiknas 2002).
         *) belum ada data

                       Tabel 2.6 Proporsi anak laki-laki dan perempuan di TK & RA
                              Jenis kelamin     Kota              Desa       Kota dan desa
                              Laki-laki           14.1%          11.2%             11.7%
                              Perempuan           14.6%          11.9%             13.0%
                                        L+P       14.4%          11.0%             12.4%
                                     Sumber: Statistik Pendidikan/Susenas 2000

Berdasarkan data tersebut diatas, masih rendahnya angka partisipasi anak usia 0-6
tahun yang memperoleh layanan pendidikan serta rendahnya mutu layanan yang
diberikan selama ini, disebabkan adanya berbagai permasalahan dan tantangan, antara
lain:
a. Masih terbatasnya jumlah lembaga layanan pendidikan dan perawatan bagi anak
    usia dini. Pada umumnya lembaga-lembaga layanan tersebut berada di kota besar,
    sedangkan sasaran layanan hampir 60 persen berada di daerah pedesaan.
b. Masih rendahnya tingkat kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya
    pemberian pendidikan dan perawatan kepada anak sejak usia dini.


                                                             16
c. Rendahnya tingkat sosial-ekonomi masyarakat/orang tua, terlebih-lebih sejak
   terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan hingga saat ini, menyebabkan
   orang tua tidak mampu membiayai pendidikan dan perawatan anaknya.
d. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemberian
   perawatan dan pendidikan kepada anak sejak usia dini.
e. Belum adanya program layanan yang terpadu yang dapat memberikan layanan
   seutuhnya bagi anak usia dini, yang mencakup layanan pendidikan, kesehatan,
   perawatan dan gizi.
f. Terbatasnya dukungan yang diberikan pemerintah guna mendukung pemerataan
   layanan pendidikan dan perawatan bagi anak usia dini.
g. Belum intensifnya kemitraan/jalinan kerjasama antara pemerintah dengan
   berbagai lembaga, instansi dan organisasi yang terkait dalam pembinaan
   pendidikan dan perawatan bagi anak usia dini.

B. Pendidikan Dasar
Wajib belajar (Wajar) pendidikan dasar 9 tahun yang dicanangkan pada tahun 1994
direncanakan dituntaskan pada akhir tahun 2003/2004. Hal ini dimaksudkan agar
bangsa Indonesia lebih siap untuk memasuki pasar global, baik pasar bebas AFTA
(Asian Free Trade Area) tahun 2003 maupun APEC tahun 2010. Rencana penuntasan
wajar ini tidak tercapai sebagai akibat dampak krisis nasional dan berbagai tantangan
yang dihadapi antara lain:
1. Jumlah anak usia 7-15 tahun yang belum pernah mendapatkan layanan pendidikan
    masih tinggi (sekitar 4,2 juta), termasuk tamatan SD/MI yang tidak melanjutkan
    ke tingkat SLTP/MTs, sebesar 26 persen dari jumlah tamatan setiap tahunnya.
2. Angka putus sekolah pendidikan dasar amat tinggi. Pada tahun 2001/2002 terdapat
    sekitar 1.267.700 siswa pendidikan dasar (SD/MI dan SLTP/MTs.) yang putus
    sekolah. Jumlah ini terdiri dari 929.700 murid SD/MI dan 338.000 murid
    SLTP/MTs.
3. Tingginya angka mengulang siswa SD/MI (1,51 juta tahun 2000/2001),
    dibandingkan dengan angka mengulang siswa SLTP/MTs yang hanya mencapai
    23,6 ribu pada tahun yang sama.
4. Rendahnya mutu pendidikan dasar (baik jalur sekolah maupun luar sekolah) yang
    diukur berdasarkan prestasi akademik siswa sebagai salah satu indikator mutu
    pendidikan.

Oleh karena berbagai kendala tersebut, maka target waktu penuntasan setidaknya
diperpanjang minimal lima tahun, sehingga wajar pendidikan dasar 9 tahun
diharapkan dapat tuntas paling lambat tahun 2008/2009.

Pada tingkat sekolah dasar, satuan pendidikan pada jalur sekolah antara lain adalah
SD reguler, SD Kecil, SD Pamong, SD Terpadu, Madrasah Ibtidaiyah (MI), SD Luar
Biasa (SD-LB), dan Pondok Pesantren Salafiah (Madrasah Diniyah Ula). Pada jalur
luar sekolah satuan pendidikan yang setara SD adalah Kelompok Belajar (Kejar)
Paket A.

Pembangunan pendidikan dasar yang dilakukan dengan berbagai upaya telah
mencapai tahap yang cukup berarti, namun masih jauh dari harapan. Hal itu dapat
dilihat melalui berbagai indikator yang menggambarkan kondisi pendidikan dasar,
antara lain pada aspek peningkatan akses dan perluasan kesempatan belajar, serta
peningkatan mutu pendidikan di tingkat SD/MI dan SMP/MTs.


                                         17
B.1 Peningkatan Akses dan Perluasan Kesempatan Belajar
Peningkatan akses dan perluasan kesempatan belajar dapat digambarkan melalui
indikator: angka partisipasi, angka mengulang kelas, angka putus sekolah, angka
kelulusan, angka melanjutkan, dan angka penyelesaian. Adapun peningkatan mutu
pendidikan digambarkan melalui indikator: Nilai Ebtanas Murni/Ujian Akhir
Nasional, rasio siswa-guru, rasio siswa-kelas, rasio kelas-ruang kelas, rasio
laboratorium-sekolah, tingkat kelayakan mengajar guru, dan kondisi gedung sekolah.
Berikut uraian singkat mengenai kondisi peningkatan akses berdasarkan beberapa
indikator.

Angka Partisipasi. Pada tingkat sekolah dasar, angka partisipasi kasar (APK) pada
tahun 2001/2002 mencapai 113,52 persen sedangkan angka partisipasi murni (APM)
mencapai 94,31 persen. Namun demikian, terdapat 4,36 persen siswa berusia 7-12
tahun yang bersekolah di tingkat SMP/MTs dan SLB/SDLB, yang berarti masih
terdapat 1,33 persen atau sekitar 338.912 anak usia 7-12 tahun yang belum terlayani
oleh pendidikan SD/MI. Perbedaan yang cukup tinggi antara APK dan APM
merupakan indikator cukup banyaknya anak usia di bawah 7 tahun yang masuk
SD/MI dan anak yang umurnya 8 tahun atau lebih baru masuk SD/MI, sehingga
mereka yang berusia di atas 12 tahun masih bersekolah di SD/MI. Kemungkinan
kedua, banyak siswa mengulang kelas, sehingga sejumlah anak berusia lebih dari 12
tahun masih duduk di SD/MI. Data Depdiknas menunjukkan adanya 3.433.220 siswa
baru SD/MI yang berusia di atas 7 tahun.

Mengingat jumlah SD/MI pada umumnya sudah mencukupi untuk menampung anak
usia 7-12 tahun, maka masih adanya anak usia 7-12 tahun yang belum bersekolah
diduga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) mereka tinggal di daerah terpencil
atau terisolasi, sehingga mereka tidak dapat menjangkau SD/MI yang terdekat, (2)
mereka tidak bersekolah karena alasan ekonomi, (3) mereka tinggal di masyarakat
yang secara budaya belum menganggap pendidikan sebagai sesuatu yang penting, (4)
mereka sudah bekerja mencari nafkah untuk membantu orang tua, atau (5) mereka
tinggal di daerah konflik.

Akses pendidikan pada tingkat SMP/MTs belum sebaik tingkat SD/MI. Pada tahun
2001/2002 dari 12.775.026 orang anak umur 13-15 tahun, baru 57,44 persen yang
memperoleh akses ke pendidikan SMP/MTs. Namun jika dihitung dengan mereka
yang masih duduk di SD/MI dan SLTA, maka angka partisipasi murni sekolah (APS)
anak usia 13-15 tahun sudah mencapai 74,34 persen. Data ini menunjukkan bahwa
anak usia 13-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan SMP/MTs masih
cukup tinggi (25,66 persen). Sementara itu APK SMP/MTs pada tahun 2002/2003
meningkat menjadi 77,44 persen, sehingga mengindikasikan banyak anak usia di luar
13-15 tahun yang masih bersekolah di SMP/MTs. Seperti halnya di SD/MI, terdapat
sejumlah anak yang masuk SMP/MTs setelah umur di atas 12 tahun dan atau banyak
anak mengulang kelas, sehingga masih duduk di SMP/MTs walaupun usianya
melewati 15 tahun. Data selengkapnya tampak pada Tabel 2.7.




                                         18
       Tabel 2.7: Angka Partisipasi usia 7-15 tahun dalam 5 tahun terakhir
                  Angka
 Sekolah                             1998           1999     2000     2001     2002
                  Partisipasi
 SD/MI            APM                94,85          94,44    94,56    94,31    94,04
                  APK                114,52         111,97   112,87   113,52   113,95
                  APS                98,37          98,81    98,98    98,67    98,53
 SMP/             APM                54,67          55,72    56,57    57,44    59,18
 MTs              APK                70,43          71,67    72,35    73,80    77,44
                  APS                74,08          71,45    74,49    74,34    77,78
       Sumber: PDIP, Depdiknas 2003 dan BPS 2003.

Daya tampung untuk tingkat SMP/MTs memang masih kurang. Artinya, disamping
anak-anak yang menghadapi 5 (lima) kendala sebagaimana pada tingkat SD/MI,
masih banyak lulusan SD/MI yang belum dapat ditampung oleh SMP/MTs yang telah
ada.

Angka Mengulang Kelas. Pada tahun 2001/2002 angka mengulang SD/MI sebesar
5,40 persen, sedikit berkurang dibanding keadaan tahun 1997/98 yang mencapai 6,13
persen. Sedangkan angka mengulang kelas SMP/MTs dapat dikatakan sangat rendah,
yaitu 0,44 persen, 0,41 persen dan 0,05 persen untuk kelas I, II, dan III pada tahun
yang sama. Tabel 2.8 menunjukkan data angka mengulang kelas SD/MI dan
SMP/MTs untuk setiap propinsi. Tingginya angka mengulang kelas, khususnya di
tingkat SD/MI perlu mendapatkan perhatian karena dua alasan. Pertama, angka
mengulang kelas yang tinggi memberikan sumbangan yang cukup besar bagi tingkat
penyelesaian sekolah. Kedua, angka mengulang kelas terutama pada kelas-kelas awal
seringkali menjadi penyebab anak putus sekolah. Oleh karena itu, perlu upaya khusus
untuk menurunkan angka mengulang kelas tersebut.

Data pada Tabel 2.8 menunjukkan bahwa kecilnya angka mengulang kelas di tingkat
nasional seakan menyembunyikan kenyataan tentang tingginya tingkat mengulang
kelas di propinsi-propinsi tertentu. Artinya secara nasional sudah cukup baik, tetapi
ternyata masih banyak daerah yang memiliki angka mengulang kelas cukup tinggi.
Angka mengulang kelas di SD/MI terendah 1,53 persen di Propinsi Jawa Barat dan
tertinggi 14,19 persen di Propinsi Maluku.




                                                19
            Tabel 2.8: Angka Mengulang SD/MI dan SMP/MTs per propinsi
                                 tahun 2001/2002
                                                       SD/MI                      SMP/MTs
                Propinsi
                                           > 5,40%           <= 5,40%      > 0,30%       <= 0,30%
  DKI Jakarta                                              2,51         0,88
  Jawa Barat                                               1,53                        0,04
  Banten                                                                               0,01
  Jawa Tengah                            6,77                                          0,21
  DI Yogyakarta                                            2,79                        0,14
  Jawa Timur                                               4,95                        0,21
  N Aceh Darussalam                      6,68                           0,51
  Sumatera Utara                                           4,95         0,36
  Sumatera Barat                          7,92                          1,02
  Riau                                   6,12                           0,46
  Jambi                                  6,62                           0,65
  Sumatera Selatan                                         5,32         0,34
  Bangka Belitung                                                                      0,25
  Bengkulu                               6,35                           0,55
  Lampung                                                  4,79                        0,07
  Kalimantan Barat                       10,57                          0,88
  Kalimantan Tengah                      8,25                                          0,19
  Kalimantan Selatan                     10,13                          0,46
  Kalimantan Timur                       5,62                           0,52
  Sulawesi Utara                                           5,21                        0,24
  Gorontalo                              8,52                                          0,17
  Sulawesi Tengah                        8,52                                          0,03
  Sulawesi Selatan                       6,61                           0,33
  Sulawesi Tenggara                      7,36                           0,33
  Maluku                                 14,19                                         0,03
  Maluku Utara                           12,04                                         0,01
  Bali                                                     3,42         0,78
  Nusa Tenggara Barat                    6,80                           0,35
  Nusa Tenggara Timur                    10,38                          0,49
  Papua                                  10,04                                         0,27
Sumber: Statistik SD dan SLTP, 2002, PDIP Depdiknas

Angka Putus Sekolah. Di tingkat nasional, angka putus sekolah SD/MI pada tahun
2001/2002 sebesar 2,66 persen, sedikit berkurang dibanding keadaan tahun 1997/1998
sebesar 2,90 persen. Untuk tingkat SMP/MTs, angka putus sekolah pada tahun
2001/2002 sebesar 3,50 persen. Walaupun dalam bentuk persentase tampak kecil,
angka absolut putus sekolah ternyata cukup besar, karena jumlah siswa SD/MI dan
SMP/MTs sangat besar. Pada tahun 2001/2002 terdapat sekitar 926.843 orang siswa
pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) yang putus sekolah (Departemen
Pendidikan Nasional, 2002). Jumlah ini terdiri dari 638.056 siswa SD/MI dan 288.787
siswa SMP/MTs. Tabel 2.9 menunjukkan angka putus sekolah SD/MI per propinsi.




                                                      20
         Tabel 2.9: Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs per propinsi
                                 tahun 2001/2002
                                                        SD/MI                    SMP/MTs
                   Propinsi
                                              > 2,66%       <= 2,66%    > 3,50        <= 3,50
      DKI Jakarta                                          1,57                    1,45
      Jawa Barat                                           2,17                    2,79
      Banten                                               0,91                    3,66
      Jawa Tengah                                          1,38                    1,99
      DI Yogyakarta                                        2,22                    3,34
      Jawa Timur                                           1,34                    3,33
      N Aceh Darussalam                      4,21                      4,95
      Sumatera Utara                                       1,37        4,60
      Sumatera Barat                         3,64                      4,73
      Riau                                   3,56                                   3,49
      Jambi                                                2,57        5,97
      Sumatera Selatan                       2,81                      3,95
      Bangka Belitung                        6,80                      4,95
      Bengkulu                               2,90                      7,79
      Lampung                                4,65                                   2,49
      Kalimantan Barat                       6,78                      5,66
      Kalimantan Tengah                      3,11                      7,22
      Kalimantan Selatan                     3,32                      5,08
      Kalimantan Timur                       2,73                      5,68
      Sulawesi Utara                         3,79                      5,12
      Gorontalo                              3,09                      6,35
      Sulawesi Tengah                        5,00                      7,48
      Sulawesi Selatan                       4,46                                   3,49
      Sulawesi Tenggara                      3,28                      6,25
      Maluku                                 6,20                      9,02
      Maluku Utara                           5,74                      8,79
      Bali                                                 2,14                     1,88
      Nusa Tenggara Barat                    3,21                                   2,92
      Nusa Tenggara Timur                    5,42                                   3,43
      Papua                                  8,23                      5,58
    Sumber: Statistik SD dan SLTP, 2002, PDIP Depdiknas

Untuk tingkat SD/MI, angka putus sekolah terendah 0,91 persen di Banten dan
tertinggi 8,23 persen di Papua. Angka putus sekolah SMP/MTs terendah adalah
propinsi DKI Jakarta sebesar 1,45 persen dan angka tertinggi terjadi di Maluku, yaitu
9,02 persen.

Angka Kelulusan. Angka kelulusan ditunjukkan dengan perbandingan antara jumlah
siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang terakhir. Untuk SD angka kelulusan
didapatkan dari perbandingan jumlah lulusan dengan jumlah siswa kelas 6, sedangkan
untuk SMP/MTs dengan siswa kelas 3. Di tingkat nasional angka kelulusan untuk
SD/MI pada tahun 2001/2002 sebesar 97,01 persen dan untuk SMP sebesar 95,00
persen. Angka kelulusan SD yang terendah terjadi di Propinsi Maluku sebesar 91,12
persen dan tertinggi di Propinsi Sulawesi Utara sebesar 99,08 persen. Angka
kelulusan SMP/MTs terendah terjadi di Propinsi Maluku Utara sebesar 83,11 persen
dan tertinggi di Propinsi Maluku sebesar 98,86 persen. Data selengkapnya tampak
pada Tabel 2.10.




                                                  21
       Tabel 2.10: Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs per propinsi
                                 tahun 2001/2002
                                                     SD/MI                         SMP
  Propinsi
                                         >= 97,01%           < 97,01%     >= 95%         < 95%
  DKI Jakarta                         98,22                             96,89
  Jawa Barat                          96,35                             97,05
  Banten                              96,45                             96,68
  Jawa Tengah                         98,48                             96,85
  DI Yogyakarta                       96,02                             96,67
  Jawa Timur                          98,24                             95,57
  Nanggroe Aceh Darussalam                             92,35            97,40
  Sumatera Utara                       98,42                            95,14
  Sumatera Barat                       98,37                            97,53
  Riau                                 98,26                            96,56
  Jambi                                                94,78            95,28
  Sumatera Selatan                     98,62                                         93,65
  Bangka Belitung                      97,93                                         93,83
  Bengkulu                             99,06                            95,06
  Lampung                              98,88                            96,35
  Kalimantan Barat                     97,55                                         92,96
  Kalimantan Tengah                    98,00                                         90,01
  Kalimantan Selatan                   95,58                            95,73
  Kalimantan Timur                     98,12                                         93,50
  Sulawesi Utara                       99,08                            95,00
  Gorontalo                            99,00                            95,24
  Sulawesi Tengah                                      93,67            96,28
  Sulawesi Selatan                     98,07                                         93,64
  Sulawesi Tenggara                    99,05                            95,26
  Maluku                                               91,12            98,86
  Maluku Utara                                         94,36                         83,11
  Bali                                 98,60                                         93,40
  Nusa Tenggara Barat                  98,48                            96,78
  Nusa Tenggara Timur                                  92,10            95,62
  Papua                                97,22                                         94,14
 Sumber: Statistik SD dan SLTP, Tahun 2002, PDIP Depdiknas

Kelulusan sebenarnya terkait erat dengan mutu pembelajaran, karena anak dapat lulus
jika daya serap mereka cukup bagus, sehingga lulus ujian akhir yang diikuti. Dengan
demikian angka kelulusan sangat erat kaitannya dengan peningkatan mutu
pembelajaran.

Angka Melanjutkan. Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs menunjukkan
peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 1994/1995, angka melanjutkan ke
SMP/MTs sebesar 66,84 persen dan pada tahun 2001/2002 meningkat menjadi 70,52
persen. Data rinci untuk setiap propinsi tampak pada Tabel 2.11.




                                              22
     Tabel 2.11: Angka Melanjutkan ke SMP/MTs per propinsi tahun 2001/2002
                                           Angka Melanjutkan
          Propinsi
                                           >= 70,52%         < 70,52%
          DKI Jakarta                      106,63
          Jawa Barat                                         61,31
          Banten                                             52,17
          Jawa Tengah                      72,28
          DI Yogyakarta                    95,97
          Jawa Timur                       75,07
          Nanggroe Aceh Darussalam         75,28
          Sumatera Utara                   76,44
          Sumatera Barat                                     69,39
          Riau                                               61,40
          Jambi                                              64,11
          Sumatera Selatan                                   66,73
          Bangka Belitung                  72,41
          Bengkulu                         71,54
          Lampung                                            68,62
          Kalimantan Barat                                   63,80
          Kalimantan Tengah                                  63,86
          Kalimantan Selatan                                 53,76
          Kalimantan Timur                 74,28
          Sulawesi Utara                   93,06
          Gorontalo                                          63,00
          Sulawesi Tengah                                    64,00
          Sulawesi Selatan                 71,16
          Sulawesi Tenggara                76,64
          Maluku                                             69,08
          Maluku Utara                                       61,08
          Bali                             89,18
          Nusa Tenggara Barat                                59,51
          Nusa Tenggara Timur              76,17
          Papua                            87,68
          Sumber : Statistik SMP, Tahun 2002, PDIP Depdiknas

Data tersebut menunjukkan masih ada 29,48 persen lulusan SD/MI yang belum
melanjutkan ke tingkat SMP/MTs. Jika mereka tidak ditampung pada lembaga
pendidikan alternatif lainnya (SMP Terbuka, Pondok Pesantren atau Paket B), maka
pada tahun 2001/2002 saja terdapat 1.063.874 orang lulusan SD/MI yang tidak
melanjutkan ke SMP/MTs (Departemen Pendidikan Nasional, 2002).

Data pada Tabel 2.11 menunjukkan ada 15 propinsi (50 persen) yang memiliki angka
melanjutkan lebih tinggi dari angka nasional (70,52 persen) dengan angka tertinggi
106.63 persen di Propinsi DKI Jakarta dan terdapat 15 propinsi (50 persen) yang
mempunyai angka melanjutkan yang lebih rendah dari angka nasional, dengan angka
terendah 52,17 persen di Propinsi Banten.

Perlu dicermati angka melanjutkan Propinsi DKI Jakarta yang lebih dari 100 persen
(106,63 persen). Hal ini terjadi karena adanya lulusan SD/MI dari propinsi lain
khususnya Propinsi Jawa Barat dan Banten yang melanjutkan ke SMP/MTs di
wilayah DKI. Data itu sekaligus menjelaskan mengapa angka melanjutkan pada
propinsi Jawa Barat dan Banten rendah. Kasus yang sama juga terjadi antar
kabupaten/kota dalam satu propinsi.

Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs terkait dengan faktor: (a) apakah
lulusan SD/MI dan orang tua mereka merasa pendidikan di SMP/MTs penting bagi
mereka, (b) apakah di sekitarnya terdapat SMP/MTs yang dapat dijangkau dari tempat


                                             23
tinggalnya, (c) apakah mereka tidak kesulitan mendapatkan biaya sekolah, dan (d)
apakah mereka tidak terkendala oleh budaya setempat untuk melanjutkan ke
SMP/MTs.

Angka Penyelesaian. Tingkat penyelesaian (graduation rates) pendidikan dasar
disajikan dalam bentuk arus siswa pada pendidikan dasar (lihat Gambar-1). Dari arus
siswa dapat diketahui proporsi siswa yang menyelesaikan satu siklus pendidikan
tertentu. Proporsi siswa yang dapat menyelesaikan pendidikan dasar secara implisit
mengindikasikan tingkat kesuksesan pelaksanaan wajib belajar. Selain itu, dengan
menggunakan data dari dua siklus sebagaimana disajikan pada Gambar-1, dapat
diketahui kemajuan tingkat penyelesaian pendidikan dasar dalam kurun waktu yang
berbeda. Analisis tentang tingkat penyelesaian pendidikan dasar dari dua sudut
pandang tersebut disajikan sebagai berikut.

   RENTANG                    SD/MI                               SMP/MTs
    WAKTU            I         VI         Lulus     MB          I        II   Lulus
      Tahun 1982/83 –1990/91
 82/83         100%


 87/88                       68,8       65,4
 88/89                                            42,3   42,8

 90/91                                                                 34,6    32,1
      Tahun 1992/93 – 2000/01
 92/93          100%



 97/98                       75,1       71,8
 98/99                                            51,2   51,3

 00/01                                                                 48,8    45,6
Gambar-1: Arus Siswa Pendidikan Dasar

Pertama, dari data arus siswa yang masuk SD tahun 1982/1983 dan yang masuk tahun
1992/1993, tampak adanya perbaikan tingkat penyelesaian pendidikan dasar pada
kedua kurun waktu tersebut. Dalam kurun waktu 10 tahun telah terjadi peningkatan
angka penyelesaian pendidikan dasar sebesar 13,5 persen. Untuk siklus 1982/1983
sampai 1990/1991 tingkat penyelesaian pendidikan dasar hanya sebesar 32,1 persen.
Artinya, dari seluruh siswa kelas I SD tahun 1982/1983 hanya diperoleh 32,1 persen
lulusan SMP, 9 tahun kemudian. Untuk siklus 1992/1993 sampai 2000/2001 tingkat
penyelesaian pendidikan dasar meningkat menjadi 45,6 persen.

Kedua, setiap siklus arus siswa, baik tahun 1982/1983 s.d. 1990/1991, maupun
1992/1993 s.d. 2000/2001, tampak adanya siswa yang tidak menyelesaikan
pendidikan dasar dalam waktu 9 tahun. Dari seluruh siswa baru kelas I SD/MI pada
tahun 1982/1983, hanya 32,1 persen yang berhasil menyelesaikan pendidikan (tamat)
SMP/MTs pada tahun 1990/1991. Artinya, 67,9 persen lainnya tidak atau belum dapat
menyelesaikannya pada kurun waktu 9 tahun. Fenomena serupa terjadi pada siklus
1992/1993 s.d. 2000/2001. Hanya 45,6 persen siswa yang masuk SD/MI pada tahun


                                           24
1992/1993 berhasil menyelesaikan pendidikan (lulus) SMP/MTs tepat waktu.
Sementara itu, 54,4 persen siswa lainnya tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar
tepat 9 tahun.

Adanya siswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar selama 9 tahun
disebabkan oleh tiga kemungkinan. Pertama, adanya siswa yang mengulang kelas.
Siswa yang mengulang kelas memerlukan waktu yang lebih lama dari 9 tahun untuk
menyelesaikan pendidikan dasar. Kedua, adanya siswa putus sekolah, baik di tingkat
SD/MI maupun di SMP/MTs. Kalau siswa putus sekolah ini tidak ditampung pada
lembaga pendidikan alternatif lainnya, maka mereka ini tidak akan menyelesaikan
pendidikan dasar. Ketiga, adanya lulusan SD/MI atau yang setara yang tidak
melanjutkan ke SMP/MTs atau yang setara. Kalau lulusan tersebut tidak ditampung di
lembaga pendidikan apapun, termasuk pendidikan luar sekolah, maka mereka tidak
akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Mereka yang tidak mampu
menyelesaikan pendidikan dasar, terutama yang terjadi di tingkat SD/MI merupakan
faktor potensial untuk menjadi warga buta aksara, yang akan menjadi beban sosial di
kemudian hari.

Sementara itu, kalau kita cermati arus siswa dalam siklus 1982/1983 - 1990/1991 dan
siklus 1992/1993 - 2000/2001 terdapat perbaikan tingkat penyelesaian pendidikan
dasar, yang disebabkan adanya perbaikan angka mengulang kelas, angka putus
sekolah, dan angka melanjutkan atau kombinasi dari ketiganya. Perbaikan-perbaikan
tersebut antara lain merupakan dampak positif dari program Wajar 9 Tahun yang
telah dilakukan selama ini. Namun demikian, harus disadari walaupun terdapat
perbaikan yang cukup signifikan, angka mengulang dan angka putus sekolah,
khususnya pada tingkat SD/MI masih tinggi, dan persentase lulusan SD/MI yang
melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP/MTs masih relatif rendah.

B.2. Peningkatan Mutu Pendidikan
Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur mutu pendidikan adalah hasil
Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Akhir Nasional (UAN)/Nilai Ebtanas Murni
(NEM). Rata-rata NEM SD/MI tahun 1998/1999 adalah 5,99 yang berarti bahwa rata-
rata siswa SD/MI hanya mampu menyerap 59,9 persen bahan ajar yang dipelajari.
NEM tertinggi dicapai oleh DI Yogyakarta sebesar 6,74, sementara NEM terendah
dimiliki oleh Kalimantan Barat sebesar 4,98.

Berdasarkan data Nilai Ujian Akhir Nasional (NUAN) SMP Negeri/Swasta tahun
2002/2003 diketahui rerata NUAN untuk seluruh mata pelajaran secara nasional
relatif cukup tinggi, yaitu 5,93. Tingkat pencapaian NUAN ini dapat ditafsirkan
bahwa secara rerata, lulusan SMP menguasai 59,30 persen dari seluruh materi yang
seharusnya dikuasai.




                                        25
  Tabel 2. 12: Nilai Ebtanas Murni SD/MI per propinsi tahun 1998/1999
                                                       Nilai Ebtanas Murni
                         Propinsi
                                                    >= 5,99            < 5,99
       DKI Jakarta                           6,65
       Jawa Barat                            6,49
       Banten                                -
       Jawa Tengah                           6,56
       DI Yogyakarta                         6,74
       Jawa Timur                            6,25
       Nanggroe Aceh Darussalam              6,71
       Sumatera Utara                        -                    5,67
       Sumatera Barat                        -                    5,46
       Riau                                  -                    5,31
       Jambi                                 6,59                 -
       Sumatera Selatan                      -                    5,93
       Bangka Belitung                       -                    -
       Bengkulu                              5,95                 -
       Lampung                               -                    5,39
       Kalimantan Barat                      -                    4,98
       Kalimantan Tengah                     -                    5,29
       Kalimantan Selatan                    -                    5,92
       Kalimantan Timur                      -                    5,92
       Sulawesi Utara                        6,36                 -
       Gorontalo                             -                    -
       Sulawesi Tengah                       -                    -
       Sulawesi Selatan                      6,09                 -
       Sulawesi Tenggara                     -                    5,95
       Maluku                                -                    -
       Maluku Utara                          -                    -
       Bali                                  6,06                 -
       Nusa Tenggara Barat                   6,50                 -
       Nusa Tenggara Timur                   -                    5,91
       Papua                                 -                    5,16
       Sumber: Depdiknas, 1999



Dari tabel 2.13, rerata NUAN tertinggi sebesar 6,41 di Propinsi DI Yogyakarta dan
terendah sebesar 4,23 di Propinsi Maluku. Rendahnya rerata NUAN secara nasional
mengindikasikan perlunya peningkatan prioritas terhadap upaya-upaya peningkatan
mutu pendidikan di tingkat SMP.




                                       26
          Tabel 2.13: Rata-rata NUAN SMP per propinsi tahun 2002/2003
                                                            NUAN
                   Propinsi
                                                  >= 5,93            < 5,93
       DKI Jakarta                       6,22
       Jawa Barat                                             5,96
       Banten                                                 5,93
       Jawa Tengah                                            5,93
       DI Yogyakarta                     6,41
       Jawa Timur                        6,31
       Nanggroe Aceh Darussalam                               5,41
       Sumatera Utara                                         5,76
       Sumatera Barat                    6,24
       Riau                                                   5,11
       Jambi                                                  5,78
       Sumatera Selatan                                       5,73
       Bangka Belitung                                        5,93
       Bengkulu                          -                    -
       Lampung                                                5,74
       Kalimantan Barat                                       5,56
       Kalimantan Tengah                                      5,51
       Kalimantan Selatan                                     5,56
       Kalimantan Timur                                       5,76
       Sulawesi Utara                                         5,53
       Gorontalo                                              5,53
       Sulawesi Tengah                                        5,74
       Sulawesi Selatan                  6,30
       Sulawesi Tenggara                                      5,80
       Maluku                                                 4,23
       Maluku Utara                      6,00
       Bali                              6,18
       Nusa Tenggara Barat               -                    -
       Nusa Tenggara Timur                                    5,46
       Papua                             -                    -
     Sumber: Depdiknas, September 2003

Data di atas masih bersifat sementara, karena masih ada 3 Propinsi yang belum
melaporkan data NUAN-nya (NTB, Papua, dan Bengkulu). Selain itu, data tersebut
belum digabungkan dengan hasil NUAN MTs. Apabila semua data telah
digabungkan, ada kemungkinan rerata NUAN lebih rendah dari rerata NUAN yang
telah diperoleh di atas. Rincian data NUAN per sekolah belum diperoleh, untuk dapat
melihat berapa jumlah nominal sekolah yang berada di bawah rerata nasional. Namun
demikian, gambaran tersebut dapat diperoleh dari hasil Ebtanas SMP pada tahun
2000/2001.

Berdasarkan hasil Ebtanas, SMP yang ada dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori:
(a) kelompok baik sekali dengan NUAN > 7,5, (b) kelompok baik dengan NUAN
antara 6,5 - 7,5, (c) kelompok sedang, dengan NUAN antara 5,5 - < 6,5, (d) kelompok
kurang, dengan NUAN 4,5 - < 5,5, dan (e) kelompok kurang sekali, dengan NUAN di
bawah 4,5. Data hasil Ebtanas tahun 2000/2001 menunjukkan, bahwa dari sebagian
besar SMP yang berhasil dihimpun datanya, terdapat sebanyak 0,03 persen yang
masuk kategori baik sekali, 2,14 persen sekolah masuk kategori baik, 21,95 persen
sekolah masuk kategori sedang. Sementara itu, sekolah dengan kategori kurang
sebesar 68,37 persen. Sisanya, 7,48 persen dari seluruh sekolah yang ada masuk ke
dalam kategori kurang sekali.


                                             27
Kalau NUAN dalam kategori sedang (5,51 sampai 6,50) ke atas dianggap
mencerminkan hasil pendidikan yang bermutu, maka akses terhadap pendidikan yang
bermutu pada tahun 2000/2001 masih sangat terbatas. Hanya 24,12 persen dari
seluruh SMP yang ada masuk dalam kategori sedang ke atas. Artinya, upaya
peningkatan mutu masih harus difokuskan kepada 75,88 persen dari sekolah yang ada.
Jika pendidikan yang bermutu dicerminkan oleh kategori NUAN baik dan baik sekali,
maka pada tahun 2000/2001, proporsi sekolah yang masuk dalam kelompok ini baru
2,17 persen. Data ini mengindikasikan bahwa akses terhadap pendidikan yang
bermutu baru tersedia 2,17 persen dari sekolah yang ada.

Rasio Siswa-Guru dan Siswa-Kelas. Rasio siswa-guru merupakan indikator mutu
input pendidikan, karena dengan rasio siswa-guru yang baik dapat diharapkan proses
pendidikan berjalan baik pula. Idealnya perbandingan antara siswa dan guru tidak
terlalu besar, sehingga jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar tidak terlalu
besar dan beban jam mengajar guru juga tidak terlalu banyak. Secara nasional rata-
rata rasio siswa-guru adalah 22 dan rasio siswa-kelas adalah 26.

Dengan berpedoman dalam satu kelas terdapat 40 orang siswa, guru SD merupakan
guru kelas dan setiap SD memiliki seorang guru olahraga dan seorang guru agama,
serta seorang kepala sekolah, maka secara ideal rasio siswa-guru di SD sebesar 1:26.
Dengan demikian secara nasional dan propinsi, rasio siswa-guru sudah mencukupi,
bahkan melebihi. Masalah yang terjadi di lapangan adalah ketidakmerataan guru.
Kecenderungannya di daerah perkotaan terjadi kelebihan guru, sementara di daerah
pedesaan dan terpencil seringkali kekurangan guru. Hal itu diduga akibat terjadinya
mutasi guru dari pedesaan ke kota secara sistematik.

Rasio siswa-kelas juga sudah melebihi standar. Jika standarnya 1:40, berarti siswa-
kelas di semua propinsi kurang dari standar tersebut. Bahkan untuk beberapa daerah
tertentu rasio tersebut sudah demikian kecil akibat menurunnya populasi anak usia 7 –
12 tahun. Oleh karena itu sejak tahun-tahun terakhir telah terjadi penyatuan (merger)
antara beberapa SD.




                                         28
           Tabel 2.14: Rasio Siswa-Guru dan Siswa-Kelas SD/MI per propinsi
                                             Siswa/Guru                 Siswa/Kelas
              Propinsi
                                        <= 22           > 22        <= 26         > 26
   DKI Jakarta                                     24                         33
   Jawa Barat                                      29                         30
   Banten                                          33                         32
   Jawa Tengah                       22                                       27
   DI Yogyakarta                     16                        21
   Jawa Timur                        20                        24
   N Aceh Darussalam                               23                         27
   Sumatera Utara                    22                                       27
   Sumatera Barat                    21                        23
   Riau                                            23                         27
   Jambi                             20                        23
   Sumatera Selatan                  21                        26
   Bangka Belitung                   20                        23
   Bengkulu                          21                        26
   Lampung                           22                                       30
   Kalimantan Barat                                23          26
   Kalimantan Tengah                 15                        19
   Kalimantan Selatan                17                        21
   Kalimantan Timur                  20                        25
   Sulawesi Utara                    12                        17
   Gorontalo                         21                                       27
   Sulawesi Tengah                   21                        23
   Sulawesi Selatan                  21                        24
   Sulawesi Tenggara                               23          24
   Maluku                            22                        18
   Maluku Utara                                    23          21
   Bali                              17                        21
   Nusa Tenggara Barat                             26                         29
   Nusa Tenggara Timur               20                        25
   Papua                             20                        22
  Sumber: Statistik Sekolah Dasar, 2002, PDIP Depdiknas

Di tingkat SMP, rasio siswa-guru menunjukkan angka lebih kecil, yakni secara
nasional sebesar 16. Hal ini dapat dipahami karena jumlah guru di SMP adalah guru
mata pelajaran, sehingga penyediaan tenaga guru berdasarkan kepada kebutuhan mata
pelajaran yang diberikan pada tingkat SMP. Namun apabila data SMP dan MTs
digabung seluruh propinsi maka rasio siswa guru secara nasional menjadi 14,31.
Sementara itu rasio siswa-kelas secara nasional sebesar 1:39. Data secara rinci untuk
masing-masing propinsi tampak pada Tabel 2.15.

Dilihat data secara nasional, rasio siswa-kelas memang masih cukup besar. Masih ada
6 propinsi yang rasio siswa-kelas di atas 40 orang. Mengingat ketidakmerataan
distribusi siswa per sekolah, dapat dipastikan masih banyak SMP/MTs yang
mempunyai rasio siswa-kelas lebih besar dari 40, sehingga masih diperlukan
penambahan ruang kelas baru.




                                             29
           Tabel 2.15: Rasio Siswa-Guru dan Siswa-Kelas SMP per propinsi
                                                Siswa/Guru              Siswa/Kelas
                  Propinsi
                                            <= 16        > 16        <= 39        > 39
       DKI Jakarta                     15                       38
       Jawa Barat                                     19                       43
       Banten                                         18                       42
       Jawa Tengah                                    18                       41
       DI Yogyakarta                   11                                      43
       Jawa Timur                      15                                      41
       N Aceh Darussalam               14                       36
       Sumatera Utara                  16                                      41
       Sumatera Barat                  14                       38
       Riau                            15                       38
       Jambi                           14                                      39
       Sumatera Selatan                               17                       39
       Bangka Belitung                 16                       35
       Bengkulu                        16                       35
       Lampung                         14                                      40
       Kalimantan Barat                15                       38
       Kalimantan Tengah               12                       35
       Kalimantan Selatan              12                       33
       Kalimantan Timur                15                       37
       Sulawesi Utara                  12                       30
       Gorontalo                       13                       37
       Sulawesi Tengah                 13                       37
       Sulawesi Selatan                14                       37
       Sulawesi Tenggara               15                       34
       Maluku                          13                       30
       Maluku Utara                    14                       36
       Bali                            14                       39
       Nusa Tenggara Barat                            17                       40
       Nusa Tenggara Timur             15                       38
       Papua                           14                       35
     Sumber: Statistik SLTP, 2002, PDIP Depdiknas

Rasio ideal untuk siswa-guru di SMP/MTs tidak mudah dirumuskan. Namun jika
digunakan pedoman siswa per kelas 40 orang, jumlah jam mengajar guru per minggu
24 jam pelajaran, jumlah jam pelajaran per minggu 40 jam pelajaran, maka secara
umum rasio siswa-guru yang ideal sebesar 1:24. Dengan demikian data pada Tabel
2.15 menunjukkan rasio siswa-guru telah memenuhi batas ideal. Namun seperti
halnya di SD masalah yang terjadi adalah ketidakmerataan distribusi guru. Di
SMP/MTs perkotaan banyak terjadi kelebihan guru, sementara di SMP/MTs pedesaan
terjadi kekurangan guru. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa di samping
penambahan guru, perlu upaya pemerataan guru untuk mengurangi kelebihan di satu
daerah dan kekurangan di daerah lainnya.

Rasio Kelas-Ruang Kelas dan Laboratorium-Sekolah. Rasio kelas atau rombongan
belajar-ruang kelas dapat digunakan untuk melihat, seberapa banyak sekolah yang
melaksanakan double shift (kelas pagi dan kelas siang/petang). Tabel 2.16
menunjukkan rasio rombongan belajar-ruang kelas pada jenjang SD/MI. Secara
nasional rasio rombongan belajar-ruang kelas sebesar 1,09. Artinya, rata-rata terdapat
sekitar 9 persen SD/MI mempunyai pola double shift dalam penyelenggaraan
pendidikannya.



                                               30
             Tabel 2.16: Rasio Kelas-Ruang Kelas di SD/MI per propinsi
                                                         Kelas/Ruang Kelas
                      Propinsi
                                                   <= 1,00              > 1,00

         DKI Jakarta                                             1,38
         Jawa Barat                                              1,12
         Banten                                                  1,14
         Jawa Tengah                                             1,04
         DI Yogyakarta                          1,00
         Jawa Timur                                              1,06
         N Aceh Darussalam                                       1,17
         Sumatera Utara                                          1,05
         Sumatera Barat                                          1,07
         Riau                                                    1,16
         Jambi                                                   1,18
         Sumatera Selatan                                        1,12
         Bangka Belitung                                         1,03
         Bengkulu                                                1,07
         Lampung                                                 1,07
         Kalimantan Barat                                        1,15
         Kalimantan Tengah                                       1,17
         Kalimantan Selatan                                      1,10
         Kalimantan Timur                                        1,08
         Sulawesi Utara                                          1,03
         Gorontalo                                               1,03
         Sulawesi Tengah                                         1,02
         Sulawesi Selatan                                        1,08
         Sulawesi Tenggara                                       1,10
         Maluku                                                  1,14
         Maluku Utara                                            1,18
         Bali                                   0,97
         Nusa Tenggara Barat                                     1,25
         Nusa Tenggara Timur                                     1,03
         Papua                                                   1,11
        Sumber: Statistik Sekolah Dasar, 2002, PDIP Depdiknas

Untuk tingkat SMP rasio kelas-ruang kelas secara nasional sebesar 1,04 dan rincian
untuk setiap propinsi tampak pada Tabel 2.17. Data tersebut menunjukkan masih
terdapat rata-rata 4 persen sekolah yang melaksanakan double shift. Dari 30 propinsi
hanya 10 propinsi yang rasionya lebih kecil atau sama dengan 1,0. Mengingat double
shift tidak ideal dalam pembelajaran, maka di masa datang masih diperlukan
penambahan ruang kelas, sehingga rasio rombongan belajar-ruang kelas sama dengan
1,0.

Data pada Tabel 2.17 juga menunjukkan rasio laboratorium-sekolah di tingkat SMP
secara nasional sebesar 68,31 persen. Artinya dari 100 sekolah, hanya 68 sekolah
memiliki laboratorium, baik lab IPA, lab Bahasa, atau lab IPS. Propinsi DI
Yogyakarta memiliki persentase yang tertinggi, yakni hampir semua sekolah (98,41
persen) mempunyai laboratorium, sementara Maluku Utara hanya 11,35 persen. Data
pada tabel tersebut menunjukkan secara nasional bahwa SMP/MTs memang masih
banyak yang belum memiliki laboratorium dan ada beberapa propinsi yang masih
sangat kekurangan.




                                             31
       Tabel 2.17: Rasio Kelas-Ruang Kelas dan Lab-Sekolah SMP per propinsi
                                       Kelas/Ruang Kelas               Lab/Sekolah
Propinsi
                                 <= 1,00         > 1,00    <= 68,31%        > 68,31%
 DKI Jakarta                                     1,12                       97,84
 Jawa Barat                                      1,22      55,79
 Banten                                          1,21      54,45
 Jawa Tengah                                     1,02      69,58
 DI Yogyakarta                   0,95                                       98,41
 Jawa Timur                                      1,01                       72,14
 N Aceh Darussalam               0,98                      67,94
 Sumatera Utara                  0,98                      66,92
 Sumatera Barat                                  1,09                       94,27
 Riau                                            1,06                       71,46
 Jambi                           0,96                                       69,30
 Sumatera Selatan                                1,04      67,41
 Bangka Belitung                 0,99                                       69,84
 Bengkulu                                        1,02                       89,50
 Lampung                                         1,03      46,83
 Kalimantan Barat                                1,01      60,32
 Kalimantan Tengah                               1,01      44,65
 Kalimantan Selatan              0,99                                       92,10
 Kalimantan Timur                1,00                                       73,13
 Sulawesi Utara                                  1,01      53,89
 Gorontalo                       1,00                                       76,83
 Sulawesi Tengah                 0,98                      55,29
 Sulawesi Selatan                1,00                                       86,60
 Sulawesi Tenggara                               1,07                       71,37
 Maluku                                          1,06      47,30
 Maluku Utara                                    1,01      11,35
 Bali                                            1,05                       83,61
 Nusa Tenggara Barat                             1,33                       85,93
 Nusa Tenggara Timur                             1,05      49,91
 Papua                                           1,02      48,72
Sumber: Statistik SLTP, 2002, PDIP Depdiknas

Kelayakan Mengajar Guru. Guru mempunyai peran strategis dalam meningkatkan
mutu pendidikan, sehingga diperlukan kelayakan untuk mengajar pada jenis dan
jenjang pendidikan tertentu. Kelayakan mengajar guru, dapat dilihat berdasarkan
kualifikasi pendidikan dan kesesuaian mengajar dengan latar belakang pendidikannya.
Tabel 2.18 berikut menunjukkan kualifikasi pendidikan guru SD dan SMP tiap
propinsi. Dengan berdasarkan kualifikasi pendidikan guru SD minimal D2, nampak
bahwa hanya sekitar 49,5 persen guru SD yang dapat dianggap layak mengajar. Pada
tingkat SMP, dengan berdasarkan kualifikasi pendidikan guru minimal D3, hanya
sekitar 66,3 persen guru yang dapat dianggap layak mengajar.




                                               32
              Tabel 2.18: Persentase kualifikasi guru SD dan SMP per propinsi
                                           Guru SD (%)              Guru SMP (%)
   Propinsi
                                   < D2           >= D2     < D3            >= D3
   DKI Jakarta                     22.49          77.51     32.02           67.98
   Jawa Barat                      29.73          70.27     26.67           73.33
   Banten                          32.35          67.65     26.84           73.16
   Jawa Tengah                     37.43          62.57     31.22           68.78
   DI Yogyakarta                   38.30          61.70     34.88           65.12
   Jawa Timur                      35.88          64.12     19.65           80.35
   N Aceh Darussalam               69.76          30.24     44.92           55.08
   Sumatera Utara                  72.07          27.93     40.73           59.27
   Sumatera Barat                  51.31          48.69     34.28           65.72
   Riau                            61.66          38.34     32.95           67.05
   Jambi                           60.19          39.81     43.91           56.09
   Sumatera Selatan                67.45          32.55     38.71           61.29
   Bangka Belitung                 57.75          42.25     38.65           61.35
   Bengkulu                        53.69          46.31     34.77           65.23
   Lampung                         67.73          32.27     40.56           59.44
   Kalimantan Barat                73.96          26.04     54.42           45.58
   Kalimantan Tengah               68.22          31.78     34.65           65.35
   Kalimantan Selatan              55.86          44.14     37.49           62.51
   Kalimantan Timur                64.79          35.21     47.83           52.17
   Sulawesi Utara                  77.94          22.06     49.92           50.08
   Gorontalo                       78.50          21.50     47.78           52.22
   Sulawesi Tengah                 72.77          27.23     50.30           49.70
   Sulawesi Selatan                64.79          35.21     45.88           54.12
   Sulawesi Tenggara               71.47          28.53     41.07           58.93
   Maluku                          65.63          34.37     37.83           62.17
   Maluku Utara                    83.50          16.50     25.20           74.80
   Bali                            46.53          53.47     35.76           64.24
   Nusa Tenggara Barat             63.56          36.44     22.49           77.51
   Nusa Tenggara Timur             74.39          25.61     51.67           48.33
   Papua                           76.26          23.74     50.88           49.12
   Rata-rata Nasional              50,51          49,49     33,67           66,33
  Sumber: Statistik SD dan SLTP, 2002, PDIP Depdiknas

Perlu diperhatikan bahwa pengiriman guru mengikuti pendidikan kualifikasi ke
kampus menyebabkan sekolah kekurangan guru, sehingga proses belajar mengajar
bisa terganggu. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi dalam upaya perbaikan
kualifikasi guru adalah bagaimana caranya agar guru dapat mengikuti program
kualifikasi, dan proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar.

Kondisi Gedung Sekolah. Kondisi gedung sekolah dan ruang kelas dapat
mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan, jika dilihat dari fungsi dan kegunaan
gedung dan ruang kelas. Tabel 2.19 berikut menunjukkan kondisi ruang yang ada di
tiap Propinsi.




                                             33
              Tabel 2.19: Kondisi ruang kelas per propinsi
Propinsi                              SD/MI                              SMP/MTs
                           Rusak        Rusak          Baik      Rusak      Rusak     Baik
                           Berat       Ringan          (%)       Berat     Ringan     (%)
                            (%)          (%)                      (%)        (%)
DKI Jakarta             4.48        14.64             80.88   2.26       9.76       87.98
Jawa Barat               32.40      36.45            31.15    5.20        10.92     83.88
Banten                   25.74      28.25            46.00    4.93        10.59     84.48
Jawa Tengah              18.94      38.37            42.69    1.49       7.76       90.74
DI Yogyakarta            14.13      40.70            45.17    2.38       8.40       89.21
Jawa Timur               17.55      36.87            45.58    1.96       6.37       91.67
N Aceh Darussalam        23.25      34.91            41.84    4.21        10.93     84.86
Sumatera Utara           20.22      38.64            41.14    3.74       9.65       86.61
Sumatera Barat           18.24      38.88            42.89    4.47        10.99     84.54
Riau                     30.54      28.62            40.84    0.92       4.20       94.88
Jambi                    22.26      25.61            52.12    3.48       9.14       87.38
Sumatera Selatan         21.74      33.17            45.09    1.90       6.50       91.60
Bangka Belitung          13.26      29.93            56.81    1.95       6.56       91.50
Bengkulu                 31.56      35.66            32.78    6.61        14.08     79.32
Lampung                  28.70      45.60            25.70    2.86       8.83       88.31
Kalimantan Barat         28.39      33.32            38.29    2.87       9.67       87.46
Kalimantan Tengah        30.92      31.47            37.61    1.83       3.48       94.69
Kalimantan Selatan       27.52      33.18            39.30    3.40        11.01     85.58
Kalimantan Timur         22.31      36.00            41.70    3.42       9.29       87.29
Sulawesi Utara           17.16      33.04            49.79    7.23        17.40     75.37
Gorontalo                21.86      32.95            45.19    7.54        12.87     79.59
Sulawesi Tengah          34.03      33.00            32.97    3.53       6.85       89.62
Sulawesi Selatan         19.69      31.52            48.78    4.08        11.08     84.83
Sulawesi Tenggara        31.99      33.12            34.89    3.74       9.01       87.25
Maluku                   36.24      30.98            32.78    9.57        13.74     76.69
Maluku Utara             38.07      29.50            32.43    9.46        18.72     71.82
Bali                     20.08      35.33            44.59    4.79        10.33     84.88
NusaTenggara Barat       16.64      32.97            50.39    1.68       9.63       88.69
NusaTenggara Timur       36.68      29.37            33.96    7.40        11.94     80.66
Papua                    23.42      25.49            51.09    9.47       8.38       82.15
Rata-rata Nasional      24.27       32.92            42.82    4.28       9.94       85.78

Sumber: Statistik SD dan SLTP, 2002, PDIP Depdiknas

Data di atas menunjukkan bahwa hanya terdapat sekitar 42,8 persen SD/MI yang
berada dalam kondisi baik, selebihnya 24,27 persen rusak berat dan 32,92 persen
rusak ringan. Untuk gedung sekolah SMP, sebagian besar, yaitu sekitar 85,8 persen
berada dalam kondisi baik. Sisanya, sekitar 4,28 persen rusak berat dan 9,94 persen
rusak ringan. Kerusakan gedung tersebut berpengaruh terhadap proses belajar
mengajar dan akhirnya berpengaruh pada mutu pendidikan. Kondisi gedung sekolah
yang tidak aman dan tidak nyaman baik bagi siswa maupun guru, dapat
mengakibatkan penurunan konsentrasi. Hal ini kemudian dapat berakibat pada
penurunan prestasi siswa dan penurunan performansi mengajar guru.

B.3. Akses Pendidikan Bagi Anak Perempuan dan Berkelainan

Akses Pendidikan bagi Anak Perempuan. Secara nasional, akses terhadap
pendidikan dasar pada umumnya menunjukkan adanya tingkat keseimbangan antara
perempuan dan laki-laki. Pada tahun 1999/2000, APK siswa perempuan pada SD/MI


                                                34
sebesar 94,20 persen sedangkan pada SMP/MTs sebesar 70,88 persen. Angka ini
hanya sedikit berbeda dengan siswa laki-laki yang mencapai angka 98,82 persen pada
tingkat SD/MI dan 72,66 persen pada SMP/MTs.

     Tabel 2.20: APK siswa perempuan di SD/MI per propinsi tahun 1999/2000
                                                                   APK
      No       Propinsi
                                                 >94.20              <94.20
      1        DKI Jakarta                                           88.00
      2        Jawa barat                                            93.50
      3        Jawa tengah                        96.70
      4        DI Yogyakarta                      97.60
      5        Jawa Timur                         97.70
      6        N Aceh Dar.                        98.80
      7        Sumatra utara                                          93.00
      8        Sumatra Barat                                          92.70
      9        Riau                               99.70
      10       Jambi                              94.20
      11       Sumatra Selatan                                        90.90
      12       Bengkulu                           95.00
      13       Lampung                                                91.00
      14       Kalimantan Barat                                       90.10
      15       Kalimantan Tengah                  97.30
      16       Kalimantan Selatan                 96.40
      17       Kalimantan Timur                                       87.90
      18       Sulawesi Utara                     94.50
      19       Sulawesi Tengah                                        91.10
      20       Sulawesi Selatan                   95.00
      21       Sulawesi Tenggara                  98.80
      22       Maluku                                                 93.60
      23       BalI                               96.60
      24       NTB                                99.20
      25       NTT                                                    83.80
      26       Irian Jaya                                             73.90
               Jumlah propinsi                    14                  12
     Sumber: Internasionalisasi Informasi Pendidikan Nasional, PDIP Depdiknas, 2001

Sedangkan bila dilihat dari jumlah siswa, terdapat 48,33 persen siswa perempuan pada
tingkat SD/MI. Perkembangan antar-tahun menunjukkan angka yang stabil dengan
kenaikan yang kurang berarti, yaitu sebesar 48,26 persen pada tahun 1993/1994
menjadi 48,33 persen pada tahun 1999/2000. Demikian pula dengan siswa SMP/MTs,
persentase siswa perempuan menunjukkan kenaikan walaupun masih relatif kecil,
yaitu dari 46,52 persen pada tahun 1993/1994 menjadi 48,22 persen pada tahun
1999/2000. Dengan demikian tidak terjadi kesenjangan yang tinggi antara anak laki-
laki dan anak perempuan dalam memperoleh layanan pendidikan dasar.

Kalau dilakukan analisis pada tingkat propinsi, maka terdapat 12 propinsi yang
tingkat partisipasi perempuan umur 7-12 tahun di bawah rerata nasional dan 14
propinsi lainnya lebih tinggi. Angka tertinggi sebesar 99,70 persen di Propinsi Riau
dan terendah sebesar 73,90 persen di Propinsi Papua. Khusus untuk Papua, akses bagi
anak perempuan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan akses anak laki-
laki yang sudah mencapai 91,40 persen, untuk itu perlu upaya khusus untuk
mendorong anak perempuan di sana untuk masuk ke Pendidikan Dasar 9 Tahun.




                                              35
Kasus seperti Papua sebenarnya masih terjadi di daerah tertentu dan itu banyak terkait
dengan masalah budaya.

Akses Pendidikan bagi Anak Berkelainan. Pada tahun 2000/2001 terdapat 1.287
lembaga Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang terdiri dari Sekolah luar Biasa (SLB), SD
Luar Biasa (SD LB) dan Sekolah Terpadu. Dari jumlah itu, hanya 32,56 persen milik
pemerintah. Hal itu menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga pendidikan bagi
anak berkelainan diselenggarakan oleh swasta. Adapun jumlah anak berkelainan yang
mendapat pelayanan dari ketiga jenis lembaga pendidikan tersebut sebanyak 49.647
orang anak.

Dari 875 buah SLB yang ada di Indonesia, 52 sekolah khusus bagi tuna netra, 106
sekolah khusus untuk tuna rungu, 15 sekolah khusus bagi tuna grahita, 12 sekolah
khusus bagi tuna laras, 5 sekolah khusus bagi ganda, dan 517 sekolah melayani anak
dengan berbagai kekurangan.

Perkembangan jumlah siswa SLB dari tahun 1998/1999 hingga 2000/2001
menunjukkan peningkatan. Jumlah siswa pada periode tersebut masing-masing adalah
36.849 orang, 37.460 orang, dan 38.827 orang. Sedangkan perkembangan jumlah
siswa SDLB dari tahun 1998/1999 hingga 2000/2001 sebesar 9.090 orang, 9.621
orang, dan 9.868 orang. Perkembangan jumlah siswa Sekolah Terpadu dari tahun
1998/1999 hingga 2000/2001 memiliki kecenderungan yang agak berbeda dengan dua
jenis sekolah yang lain, dan lebih cenderung berfluktuasi, dengan jumlah 961 orang,
922 orang, dan 952 orang.

                      Tabel 2.21: Sekolah dan Siswa Luar Biasa
                                     Negeri         Swasta         Jumlah
             Sekolah                 419            868            1.287
              SLB                    38             837            875
              SD LB                  228            0              228
              Sekolah Terpadu        153            31             184
             Siswa                   13.904         35.743         49.647
              SLB                    3.162          35.665         38.827
              SD LB                  9.868          0              9.868
              Sekolah Terpadu        874            78             952
             Sumber: Statistik Pendidikan Luar Biasa, Tahun 2001, Depdiknas

Peningkatan jumlah siwa SLB, SD LB maupun Sekolah Terpadu menunjukkan
indikator bahwa orangtua mau menyekolahkan anak-anak mereka yang menyandang
kelainan. Hal itu merupakan suatu kemajuan sehingga sekolah seperti itu perlu
dikembangkan, sebagai bentuk layanan pendidikan bagi semua anak, sekaligus
pemenuhan hak asasi bagi semua anak.


2.3.   PERLINDUNGAN ANAK
Indonesia tidak sendirian dalam upaya untuk melindungi anak-anak. Dalam Konvensi
Hak-hak Anak berlaku prinsip universal mengenai non-diskriminasi. Telah disepakati
bahwa anak di mana pun berada harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan,
eksploitasi, dan diskriminasi terlepas dari perbedaan latar belakang nasionalitas,


                                              36
budaya, politik kedua orangtuanya, agama atau kepercayaan, sosial ekonomi, atau
jenis kelaminnya. Kebijakan negara yang baik adalah memastikan bahwa setiap anak
adalah potensi yang konstruktif dan mencegah terjadinya gangguan terhadap mereka
sehingga berubah menjadi sumber masalah dan biaya tinggi.

Semua anak membutuhkan perhatian khusus karena mereka tidak dapat mandiri
selama bertahun-tahun. Jumlah anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus
cukup besar, walau data yang sistematis belum tersedia. Analisis situasi dalam
dokumen ini akan menunjukkan besaran masalah dan tantangan yang dihadapi.

Untuk menyelenggarakan perlindungan bagi anak, PNBAI mengacu pada pendekatan
yang berbasis pada hak-hak asasi manusia. Dalam perencanaan perlindungan ini
terlebih dahulu diakui bahwa hak-hak anak adalah hak-hak asasi manusia,
sebagaimana tercantum dalam Konstitusi dan UU No. 23 Tahun 2002.

UUD 1945 dalam amandemen kedua pasal 28b (2) menyatakan bahwa setiap anak
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi. Pada amandemen pasal 28c (2) juga dinyatakan bahwa “setiap anak
berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya…” Mandat
konsitusi ini diterjemahkan ke dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang keseluruhannya
mengakui hak-hak anak sebagaimana yang disepakati oleh masyarakat internasional
melalui ratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-hak Anak (KHA), mengatur
mekanisme perlindungan anak, serta mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang
merugikan anak. Dalam “Menimbang” UU No. 23 Tahun 2002 butir c dikatakan
bahwa “anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan
bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang
menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan”.

Di Indonesia, jenis-jenis kondisi dan situasi anak yang sangat menonjol untuk
ditangani segera, sejalan dengan sasaran/target dari World Fit for Children maupun
Millenium Development Goals adalah:

Pekerja anak. Pekerja anak di Indonesia sudah dijumpai sejak dulu, karena secara
tradisi anak diharapkan membantu orang tua di ladang atau usaha keluarga lainnya.
Munculnya pekerja anak merupakan permasalahan sosial yang cukup
memprihatinkan, terlebih lagi karena pekerjaan sebagian dari mereka merupakan
pekerjaan yang terburuk bagi anak. Berdasarkan data BPS tahun 2000 jumlah anak
umur 10-14 tahun sebanyak 20,86 juta jiwa dan jumlah angkatan kerjanya meliputi
anak yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan sebesar 1,69 juta jiwa.
Persentase angkatan kerja anak umur 10-14 tahun terhadap jumlah anak umur 10-14
tahun sebesar 5,96 persen. Jika dilihat lebih jauh, persentase anak yang bekerja lebih
tinggi daripada yang mencari pekerjaan. Pada tahun 2000 persentase anak yang
bekerja 5,60 persen dan yang mencari pekerjaan hanya 0,36 persen dari jumlah anak
umur 10-14 tahun. Sebenarnya pada dekade terakhir, anak umur 10-14 tahun yang
bekerja telah mengalami penurunan, namun pada tahun 1998/1999 mengalami
peningkatan dibandingkan 4 tahun sebelumnya, sebagai konsekwensi kondisi krisis
yang menimpa Indonesia. Persentase pekerja anak umur 10-14 tahun yang memiliki
jam kerja normal dalam 1 minggu (35 jam/minggu) sekitar 16,89 persen. Kebanyakan
dari mereka bekerja lebih dari 35 jam/minggu, bahkan kenyataannya ada yang bekerja
lebih dari 40 jam/minggu. Pada dekade ke depan, diharapkan jumlah anak umur 10-14


                                          37
tahun yang bekerja menurun dan proporsi pekerja anak umur 10-14 tahun dengan jam
kerja 35 jam/minggu atau jam kerja kurang dari 4-5 jam/hari semakin berkurang.
Dilihat dari jenis pekerjaan, pekerja anak antara lain terdapat di bidang pertanian
(72,01 persen), industri manufaktur (11,62 persen), jasa (16,37 persen).

Data terakhir Susenas 2001 memperlihatkan tentang anak umur 5-14 tahun yang
termasuk kategori bekerja pada tabel berikut:

Tabel 2.22: Persentase penduduk umur 5-14 tahun yang bekerja menurut tipe daerah,
jenis kelamin, dan status pekerjaan.
                                                         Usaha     Bekerja pada   Bekerja pada
                             Persentase
                                               Usaha     rumah     orang/pihak    orang/pihak
     Daerah tempat         Penduduk (5-14
                                               sendiri   tangga    lain dengan     lain tidak
 tinggal/Jenis kelamin   tahun) yang bekerja
                                                 (%)     sendiri      dibayar       dibayar
                                 (%)
                                                           (%)          (%)           (%)
Perkotaan
Laki-laki                       2,05           14,91     61,90        22,38           4,28
Perempuan                       2,15            6,89     66,09        24,81           4,28
Laki-laki + Perempuan           2,10           10,89     64,00        23,59           4,28

Perdesaan
Laki-laki                       6,40            8,29     81,51         9,00           4,29
Perempuan                       4,31            7,08     82,03         9,23           4,34
Laki-laki + Perempuan           5,39            7,83     81,71         9,08           4,31

Perkotaan + Perdesaan
Laki-laki                       4,69            9,43     78,14        11,29           4,29
Perempuan                       3,45            7,04     78,06        13,10           4,32
Laki-laki + Perempuan           4,09            8,45     78,11        12,03           4,30

Sumber: Susenas 2001, BPS.

Berdasarkan data tabel 2.22, anak yang bekerja lebih banyak berada di perdesaan
daripada di perkotaan. Namun secara kategori status pekerjaan, baik di perkotaan
maupun di perdesaan, persentase terbesar adalah anak bekerja/usaha di rumah sendiri.
Perlu diteliti lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk pekerjaan dan kondisi kerja
anak yang bekerja/usaha di rumah sendiri, sejauh kondisi tersebut mengganggu proses
tumbuh kembang anak. Yang perlu juga dipantau adalah kategori anak yang bekerja
pada orang/pihak lain namun tidak dibayar. Kondisi ini mencerminkan eksploitasi
ekonomi terhadap anak. Baik di perkotaan maupun di perdesaan sekitar 4 persen anak
laki-laki dan perempuan mengalami eksploitasi untuk bekerja namun tidak diberikan
upah.

Dilihat dari jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak umur 5-14 tahun dapat
dilihat pada tabel berikut:




                                                38
Tabel 2.23: Persentase penduduk umur 5-14 tahun yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut tipe daerah, jenis kelamin dan jenis
pekerjaan utama Tahun 2001
  Daerah tempat tinggal/               Pedagang di               Sektor industri   Sektor industri    Sektor      Sektor
                             Asongan                  Memulung                                                              Sektor jasa   Lain-lain
       Jenis kelamin                   tempat tetap                 kecil/RT       besar/sedang      pertanian   angkutan
Perkotaan
Laki-laki                      8,45       25,58         0,36         13,09              0,74          26,04        1,13        7,94        16,66
Perempuan                      4,59       37,62         0,17         15,78              5,13           9,66        0,12       12,96        13,96
Laki-laki+Perempuan            6,52       31,62         0,27         14,44              2,94          17,83        0,62       10,46        15,31
Perdesaan
Laki-laki                      2,33        7,51         0,41          4,24              0,61          70,54        0,57        1,96        11,83
Perempuan                      2,95       14,92         0,37          8,78              1,15          54,40        0,05        2,20        15,17
Laki-laki+Perempuan            2,57       10,37         0,39          5,99              0,82          64,31        0,37        2,05        13,12
Perkotaan+Perdesaan
Laki-laki                      3,38       10,61         0,40          5,76              0,63          62,90        0,66        2,98        12,66
Perempuan                      3,36       20,56         0,32         10,52              2,14          43,27        0,07        4,88        14,87
Laki-laki+Perempuan            3,37       14,69         0,37          7,71              1,25          54,86        0,42        3,76        13,57
        Sumber: Susenas 2001, BPS.




                                                                         39
Berdasarkan data tabel 2.23, persentase terbesar adalah anak yang bekerja di sektor
pertanian dan di daerah perdesaan. Jumlah anak yang bekerja sebagai pemulung
persentasenya kecil (0,37 persen), namun hal ini tetap harus menjadi perhatian
pemerintah, karena pekerjaan pemulung termasuk dalam bentuk-bentuk pekerjaan
terburuk bagi anak yang berdampak buruk terutama terhadap kesehatan anak. Dengan
arus urbanisasi yang terus meningkat, dikuatirkan jumlah anak yang bekerja di sektor
pertanian di perdesaan akan sulit ditekan, sebab sumberdaya manusia produktif (usia
15 ke atas) akan semakin berkurang jumlahnya di daerah perdesaan.

Walau bagaimanapun, berbagai jenis pekerjaan tersebut, dapat mengganggu
pendidikan dan wajib belajar anak serta dapat mengganggu perkembangan dan
kesehatan fisik, mental dan sosial anak. Idealnya pada umur tersebut, mereka sekolah
dan tidak terbebani dengan pekerjaan mencari nafkah. Kondisi ini, antara lain
disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, orang tua
menganggur dan kemiskinan yang akhirnya mendorong anak terpaksa bekerja untuk
menambah penghasilan keluarga.

Meskipun belum memiliki gambaran yang jelas mengenai besarnya permasalahan
anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk tersebut, namun diyakini
bahwa keberadaan pekerja anak dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk akan
berdampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental dan
sosial serta akan memperpanjang rantai kemiskinan saja.

Berbagai penyebab terjadinya pekerja anak (Indikator dan Profil KPA, 2002 ), antara
lain:
 Adanya persepsi orang tua dan masyarakat bahwa anak yang bekerja tidak buruk
   dan merupakan bagian dari sosialisasi dan tanggung jawab anak untuk membantu
   pendapatan keluarga.
 Kemiskinan, gaya hidup konsumerisme, tekanan kelompok sebaya serta drop-out
   sekolah mendorong anak untuk mencari keuntungan material dengan terpaksa
   bekerja.
 Kondisi krisis ekonomi juga mendorong anak untuk terjun bekerja bersaing dengan
   orang dewasa.
 Lemahnya penegakan hukum di bidang pengawasan umur minimum untuk bekerja
   dan kondisi pekerjaan.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 138 dengan Undang-undang No. 20
Tahun 1999 yang menetapkan tentang batas usia minimum untuk diperbolehkan
bekerja. Dalam undang-undang tersebut dilampirkan Deklarasi Pemerintah Indonesia
bahwa batas usia minimum untuk bekerja di Indonesia adalah 15 tahun. Di samping
itu, telah diratifikasi Konvensi ILO No. 182 dengan Undang-undang No. 1 Tahun
2000 tentang larangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan
terburuk untuk anak.

Harus diakui bahwa pola penanganan pekerja anak masih bersifat represif dan kuratif.
Program yang ada belum menyentuh aspek preventif dan belum komprehensif. Dalam
upaya mengatasi berbagai permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk
anak, pemerintah melalui Keppres. No. 12 Tahun 2001 telah membentuk Komite Aksi
Nasional dan dengan Keppres No. 59 Tahun 2002 ditetapkan Rencana Aksi Nasional
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Dalam rencana aksi


                                         40
tersebut, prioritas tahap pertama dalam 5 tahun ke depan adalah penghapusan
pekerjaaan yang banyak melibatkan anak sebagai pekerja di anjungan lepas pantai
(jermal), pelacuran anak, perdagangan narkoba, pekerjaan di tambang, pembantu
rumah tangga (PRT), dan industri alas kaki (sepatu), melalui ketersediaan model-
model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk tersebut.

Anak yang dieksploitasi untuk tujuan seksual komersial. Walaupun belum jelas
berapa jumlah anak yang eksploitasi untuk tujuan seksual komersial, namun data yang
terkumpul hingga saat ini mengindikasikan bahwa sejumlah anak telah
diperdagangkan untuk dilacurkan, bahkan lintas negara. Dilaporkan bahwa tahun
2003 terdapat 125 kasus perdagangan wanita dan anak, 14 orang di antaranya adalah
anak berusia antara 14-18 tahun yang merupakan korban pelacuran di Malaysia.

Pemetaan yang dilakukan oleh Hull dkk. (1997) dan Farid (1999) mengindikasikan
jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan mencapai sekitar 30 persen dari total
prostitusi yakni sekitar 40.000 - 70.000 atau bahkan lebih adalah anak berumur di
bawah 18 tahun. Mereka beresiko tinggi untuk tertular penyakit menular seksual
(PMS) dan HIV/AIDS. Diperkirakan jumlah anak yang dilacurkan dan berada di
kompleks pelacuran, panti pijat dll. sekitar 21.000 anak. Angka tersebut bisa
mencapai 5-10 kali lebih besar jika ditambah pelacur anak yang mangkal di jalan,
café, plaza, bar, restoran dan hotel. Perekrutan anak untuk tujuan seksual komersial
biasanya terjadi dengan menggunakan penipuan atau alasan palsu untuk bekerja di
kota.

Berbagai penyebab masalah eksploitasi seksual komersial terhadap anak (ESKA),
antara lain:
 Kemiskinan, urbanisasi, pendidikan rendah, tidak ada alternatif pekerjaan,
    perkawinan umur muda dan perceraian, dan kekerasan seksual pada masa anak-
    anak.
 Adanya kesempatan kerja dengan penghasilan tinggi di kota, gaya hidup
    konsumtif dan kehidupan di kota menjadi faktor penarik (pull factors).
 Bias gender menyebabkan anak perempuan drop out dari sekolah ketimbang anak
    laki-laki sehingga menyempitkan pilihan pekerjaan bagi anak perempuan, yang
    akhirnya dapat menjadi faktor pendorong (push factors) memasuki pekerjaan
    seksual komersial dan trafiking anak
 Persepsi masyakat tentang seksualitas dan status perempuan serta pelacuran
    adalah perbuatan amoral dan tidak selayaknya dibicarakan pada ruang publik
    menyebabkan masalah ini tersembunyi, luput dari wacana publik.

Negara berkewajiban melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dengan
mengambil langkah-langkah yang layak baik bilateral maupun multilateral untuk
mencegah dan menghapus kegiatan eksploitasi seksual anak untuk tujuan komersial
maupun eksploitasi anak dalam pertunjukan dan perbuatan yang bersifat pornografi
dan pornoaksi. Berbagai instrumen internasional dalam memerangi dan menghapus
eksploitasi seksual komersial telah disetujui oleh pemerintah dan dalam penyusunan
rencana aksi nasional merujuk kepada kesepakatan yang tertuang dalam instrumen
internasional tersebut antara lain:
 Konvensi Hak-hak Anak telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36
     Tahun 1990
 Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm tahun 1996


                                         41
   Komitmen dan Rencana Aksi Regional Kawasan Asia Timur dan Pasific
    melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Tahun 2001
   Komitmen Global Yokohama tahun 2001
   Konvensi ILO No. 182 telah diratifikasi oleh Undang-undang No. 1 Tahun 2000
    tentang pengesahan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan
    Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
   Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and
    Child Phornography ditanda tangani pada tanggal 24 September 2001.
   Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially
    Women and Children supplementing to the UN Convention against Transnational
    Organized Crime ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2002.
   Selain itu, berbagai instrumen hukum nasional yang menjadi dasar penyusunan
    yakni Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang
    HAM dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah melalui Keppres No. 87 Tahun 2002 telah menetapkan Rencana Aksi
Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan Gugus Tugas untuk
memerangi dan menghapus eksploitasi seksual komersial anak yakni kejahatan yang
melanggar hak asasi anak, merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan serta
merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Ada lima bidang yang akan digarap dalam memerangi dan menghapus eksploitasi
seksual komersial anak yaitu koordinasi dan kerjasama, pencegahan, perlindungan,
pemulihan dan reintegrasi serta partisipasi anak. Kondisi yang ingin dicapai yakni
memberikan perlindungan kepada setiap anak dari eksploitasi seksual komersial,
mengurangi jumlah anak yang rawan terhadap eksploitasi seksual komersial serta
mengembangkan lingkungan, sikap dan praktek yang tanggap terhadap permasalahan
eksploitasi seksual komersial anak. (RAN-PESKA 2002, Indikator dan Profil KPA
2002, data Departemen Sosial, 2000).

Anak yang diperdagangkan (trafiking anak). Fakta yang ada menunjukkan korban
trafiking seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual, bekerja pada tempat-
tempat kasar dengan upah yang rendah seperti di perkebunan, jermal, PRT, pekerja
restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, pengemis jalanan, selain sebagai
pelacur.

Data BPS tahun 1999 (Indikator Kesejahteraan Anak, 2000) menunjukkan ada
sebanyak 1.341.712 PRT di Indonesia, dengan 310.378 PRT (atau sebanyak 23
persen) adalah anak umur 10-18 tahun dengan perempuan sebanyak (93 persen)
sedangkan laki-laki sebanyak (7 persen). Walaupun tidak semua PRT bermasalah,
dalam beberapa kasus kondisi kerja yang ada dapat dikategorikan sebagai bentuk
pekerjaan terburuk untuk anak. Meskipun data yang ada sangat minim, namun laporan
media massa sering menunjukkan adanya kekerasan fisik dan seksual yang dialami
oleh PRT dan biasanya pelaku atau majikan tidak tersentuh oleh hukum.

Perekrutan anak untuk bekerja di jermal merupakan jenis perdagangan anak lainnya.
Kebanyakan anak di jermal bekerja siang dan malam tanpa istirahat untuk
menurunkan dan mengangkat jala, memilih dan mengasinkan ikan serta memperbaiki
jala. Kajian oleh ILO/IPEC (2001) menunjukan ada 140 jermal dan 28 tangkul (mini
jermal) dengan rata-rata 3 anak umur dibawah 18 tahun pada setiap jermal.


                                         42
Jenis-jenis perekrutan lainnya yakni untuk dijadikan pengemis, pemulung di tempat-
tempat pembuangan sampah. Anak–anak tersebut menghabiskan waktunya untuk
bekerja di jalan dan tempat pembuangan sampah dengan mengumpulkan bahan-bahan
atau sampah yang dapat di daur ulang. Menurut data kepolisian, sejumlah bayi
diperdagangkan ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Berdasarkan laporan Trafficking in Persons Report (Juli 2001) yang diterbitkan oleh
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bekerja sama dengan ESCAP (Economy
Social Commission on Asia Pacific) telah menempatkan Indonesia pada peringkat
Tier III. Negara yang dikategorikan Tier III adalah negara yang memiliki korban
perdagangan orang dalam jumlah besar, sebagai wilayah pengirim perdagangan orang,
pemerintahnya belum menerapkan standar minimum dan melakukan usaha-usaha
yang berarti dalam mencegah dan menanggulangi trafiking.

Berbagai faktor yang berhubungan dengan trafiking anak yaitu:
 Kondisi keluarga karena pendidikan rendah, kemiskinan, keterbatasan kesempatan
  dan gaya hidup konsumtif
 Nilai tradisional yang menganggap anak merupakan hak milik yang dapat
  diperlakukan sekehendak orang tua selain adanya bias gender dan status
  perempuan yang dianggap masih rendah di kalangan masyarakat.
 Jangkauan pencatatan akta kelahiran yang masih rendah yang memungkinkan
  terjadinya pemalsuan umur dan identitas lainnya.
 Perkawinan usia muda beresiko tinggi bagi seorang perempuan, terlebih jika
  diikuti dengan kehamilan dan perceraian.
 Migrasi terutama pekerja migran.
 Kekerasan terhadap perempuan dan anak mengakibatkan mereka meninggalkan
  rumah kemudian menjadi korban trafiking dan bekerja di tempat-tempat yang
  beresiko tinggi.
 Konflik sosial dan bersenjata yang terjadi dalam 5 tahun terakhir di Indonesia,
  diperkirakan turut menyumbang terjadinya kasus-kasus perdagangan anak.

Pemerintah Indonesia telah menyetujui berbagai kesepakatan dan instrumen
internasional di bidang trafiking seperti yang telah diuraikan pada perdagangan anak
untuk tujuan seksual komersial. Pada tahun 1998 Indonesia menyepakati Bangkok
Accord and Plan of Action to Combat Trafficking in Women and the Asian Regional
Initiative Against Trafficking (ARIAT) yang merupakan rencana aksi regional dalam
memerangi dan mencegah trafiking perempuan dan anak.

Selain itu, amanat TAP MPR No. X/MPR/2001 menugaskan kepada eksekutif untuk
melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
 Meratifikasi Konvensi Internasional tahun 1949 tentang Larangan Perdagangan
    Perempuan (Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the
    Exploitation of the Prostitution of Others )
 Membentuk badan/lembaga atau gugus tugas untuk memberantas perdagangan
    perempuan dan anak

Pemerintah melalui Keppres No. 88 Tahun 2002 telah menetapkan Rencana Aksi
Nasional Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak serta menetapkan Gugus
Tugas untuk memerangi dan menghapus kejahatan trafiking. Bidang garapan yang


                                         43
akan diimplementasikan yakni perlindungan dengan mewujudkan norma hukum dan
tindakan hukum terhadap pelaku trafiking, pencegahan segala bentuk trafiking,
rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban trafiking serta mewujudkan kerjasama
dan koordinasi dalam penanggulangan trafiking.

Pengungsi Anak dan Anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Latar belakang
pengungsi anak di Indonesia beragam sekali, dari jenis pengungsi internal (internally
displaced person) sampai kepada pengungsi lintas batas negara (refugee). Ada yang
disebabkan oleh International Armed Conflict (eks-Propinsi Timor Timur), konflik
komunal dan sosial (Propinsi Maluku, Propinsi Kalimantan Barat, Kota Poso), konflik
separatis (Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Propinsi Papua) serta migrasi lintas
batas (TKI). Data yang dikumpulkan oleh Kantor Bakornas PBP (Mei 2002)
menunjukkan terdapat sebanyak 1.245.874 jiwa pengungsi di seluruh Indonesia,
diperkirakan 38-43 persen pengungsi adalah anak-anak. Data Departemen Sosial
(2001) menunjukkan korban konflik komunal/sosial sekitar 400.000 adalah anak-
anak tersebar di 24 propinsi di Indonesia. Khusus pengungsi Aceh per 29 Juli 2003,
Departemen Sosial mencatat sebanyak 30.814 jiwa, dan 30 persen di antaranya adalah
anak-anak.


Berbagai upaya kemanusiaan untuk mengatasi pengungsi anak (Internally Displaced
Children) telah dilakukan pemerintah bersama-sama LSM, para relawan dan lembaga-
lembaga donor internasional meliputi upaya-upaya pencegahan, tanggap darurat/
penyelamatan, penampungan, pemulangan, pemberdayaan dan pemukiman kembali
ke daerah asal, relokasi atau bertransmigrasi ke wilayah lain. Permasalahan yang
dijumpai dalam penanganan pengungsi, di samping terbatasnya tenaga lapangan, juga
dikarenakan lemahnya koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait dengan
pemerintah daerah yang telah otonom, lembaga non pemerintah dan lembaga donor
internasional.

Anak tanpa akta kelahiran. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia telah memberikan pengakuan legal terhadap hak anak atas suatu nama, status
kewarganegaraan, mengetahui dan sejauh mungkin diasuh oleh kedua orang tuanya.
Selain itu, Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menyatakan bahwa identitas anak yang menyangkut nama, jenis kelamin, tanggal
lahir, hubungan orang tua, kewarganegaraan harus diberikan sejak lahir dan
dituangkan dalam akta kelahiran. Pembuatannya menjadi tanggung jawab pemerintah
dan harus diberikan paling lambat 30 hari sejak diajukan permohonan. Diperkirakan
hanya sekitar 50-69 persen anak tercatat saat lahir dari sekitar 78 juta anak (umur 0-18
tahun). (Unicef, Progress of Nations 1998).

Hasil kajian menunjukkan sangat besar variasi jangkauan antara desa dan kota yaitu
sekitar 20-30 persen. Pencatatan kelahiran yang rendah, jangkauan pelayanan yang
terbatas tidak membudaya di kalangan masyarakat terutama di daerah terpencil,
menjadikan kendala bagi pencatatan kelahiran oleh orang tua, selain faktor biaya,
jarak dan ketidaktahuan manfaat serta kegunaan akta kelahiran. Kajian yang
dilakukan oleh Plan Internasional (1998) terhadap anak asuhnya sebanyak 400 anak
umur (0-18 tahun) mengindikasikan sebagai berikut:
 hanya 28 persen yang tercatat sedangkan 72 persen tidak tercatat kelahirannya
 dari yang tercatat hanya 80 persen yang dapat menunjukkan akta kelahiran, 20


                                           44
    persen akta kelahiran berada atau disimpan di tempat lain
   tingkat pencatatan kelahiran di kota (43 persen) lebih baik dibandingkan di desa
    (36 persen)
   hanya 29 persen yang melakukan pencatatan kelahiran dalam tempo 60 hari,
    sisanya 71 persen diatas tempo 60 hari kerja.
   di antara yang tidak tercatat kelahirannya karena ketidak tahuan bahwa akta
    kelahiran dibutuhkan (37 persen), dengan alasan mahal biayanya (26 persen), tidak
    tahu prosedur (14 persen), sisanya alasan lain-lain.
   dari 10 persen responden pada saat validasi hanya 21 persen saudara kandungnya
    yang tercatat kelahirannya, sementara itu 12 persen di antara ibunya dan 11 persen
    diantara ayahnya yang tercatat kelahirannya.

Data terakhir tentang kepemilikan akta kelahiran ditunjukkan oleh Susenas 2001
seperti tabel berikut:

    Tabel 2.24: Persentase anak umur (0-4 tahun) menurut kepemilikan akta kelahiran
                         dan daerah tempat tinggal Tahun 2001.
      Kepemilikan akta kelahiran     Perkotaan (%)   Perdesaan (%)   Perkotaan + Perdesaan (%)
     Punya, dapat ditunjukkan            39,86            14,67                25,07
     Punya,tidak dapat ditunjukkan       18,30            11,84                14,50
     Tidak punya                         41,18            72,04                59,30
     Tidak tahu                           0,66             1,45                 1,13
     Total                              100,00           100,00               100,00
    Sumber: Susenas 2001, BPS.

Pentingnya memiliki akta kelahiran mengingat akta kelahiran merupakan:
 pengakuan pertama negara atas keberadaan dan status hukum seorang anak
 alat dan data dasar bagi pemerintah untuk perencanaan menyusun anggaran
    nasional dalam memenuhi hak-hak anak di bidang pendidikan, kesehatan dan
    kebutuhan dasar lainnya bagi anak.
 fasilitas dalam memasuki pendidikan dasar 9 tahun untuk mendukung
    pelaksanaan umur minimum mengikuti sekolah
 mencegah pemalsuan umur dan lebih lanjut mencegah perkawinan di bawah
    umur 16 tahun, kekerasan seksual dan trafiking anak
 perlindungan anak dari pelanggaran yang terjadi pada sistem peradilan anak

Menurut studi (Farid, 1999), faktor-faktor di balik rendahnya pencatatan kelahiran di
Indonesia, antara lain adalah:
 Hambatan struktural berupa sistim pencatatan teritorial dalam bentuk Keterangan
    Surat Kelahiran (KSK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) versus sistim
    pencatatan kelahiran dalam bentuk Akta Kelahiran, ternyata manfaat KTP yang
    ekstensif dibandingkan Akta Kelahiran membuat penduduk tidak menyadari arti
    penting pencatatan kelahiran, sebaliknya semua orang menyatakan KTP sangat
    diperlukan.
 Masih digunakannya Surat Keterangan Kenal Lahir (SKKL) dan Surat Kelahiran
    Desa/Kelurahan. Dahulu SKKL dikeluarkan sebagai pengganti Akta Kelahiran
    sedangkan Surat Kelahiran Desa/Kelurahan dikeluarkan sebagai syarat untuk
    melakukan pencatatan kelahiran, namun ternyata dapat dipakai sebagai pengganti
    Akta Kelahiran. Meskipun SKKL telah berkurang, namun kedua surat keterangan
    tersebut ikut menurunkan permintaan Akta Kelahiran dan rendahnya tingkat



                                                     45
      pencatatan kelahiran.
     Faktor-faktor penawaran seperti kehilangan manfaat, kepedulian negara, kendala
      anggaran dan birokrasi yang tidak bersahabat serta hambatan struktural lainnya.
     Faktor sosio-budaya seperti suku asli, budaya khusus, dan lain-lain.
     Faktor-faktor permintaan seperti tidak mengetahui manfaat, tingkat pengetahuan,
      hambatan geografis, biaya dan administratif. Hal ini, dapat dilihat pada tabel
      berikut:

    Tabel 2.25: Persentase anak umur 0-4 tahun yang tidak mempunyai akta kelahiran
                    menurut alasan tidak memiliki dan daerah tempat tinggal
                  Alasan              Perkotaan (%)    Perdesaan (%)   Perkotaan + Perdesaan (%)
     Biaya mahal/tidak ada biaya          28,42            22,18                 23,97
     Perjalanan jauh                       3,44             9,82                  7,99
     Tidak tahu kalau harus dicatat       12,52            17,83                 16,31
     Tidak tahu cara mengurus             14,16            22,82                 20,34
     Tidak merasa perlu                   14,16            22,82                 20,34
     Lainnya                              40,29            26,92                 30,74
     Tidak tahu                            4,73             7,98                  7,05
    Sumber: Susenas 2001, BPS.

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam memperluas jangkauan pencatatan
kelahiran adalah:
 perlunya legislasi di tingkat nasional yang mencerminkan semangat serta prinsip
    HAM dan hak-hak anak seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 39
    Tahun 1999 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
    Dalam hal ini perlu perubahan paradigma bahwa pencatatan kelahiran adalah hak
    penduduk bukan kewajiban penduduk, sehingga setiap penduduk berkeinginan
    untuk memilikinya. Di lain pihak, pemerintah sebagai penyelenggara,
    berkewajiban memenuhi hak penduduk untuk mendapatkan akte kelahiran,
    sehingga penduduk tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan haknya (Farid
    1999).
 mengkaji ulang dan melakukan amandemen Undang-undang yang relevan dengan
    masalah pencatatan kelahiran seperti misalnya Undang-undang No. 62 Tahun
    1958 tentang Kewarganegaraan dan No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
 mengurangi kendala struktural, administratif, politis dan anggaran.
 memperluas jangkauan pelayanan dengan melibatkan RS, Klinik Bersalin dan
    para dokter serta bidan agar mendorong para orang tua untuk segera mencatatkan
    kelahiran anak mereka dan meminta RS, Klinik Bersalin, dokter dan bidan
    menyediakan pelayanan pengurusan pencatatan kelahiran sebagai bagian dari
    pelayanan persalinan yang mereka lakukan.
 selain itu perlu kampanye publik dan sosialisasi tentang arti dan manfaat
    pencatatan kelahiran yang dituangkan ke dalam akta kelahiran kepada masyarakat
    secara luas.
 menggalang kerjasama dan bantuan lembaga-lembaga internasional agar segera
    tercapai Universal Birth Registration di Indonesia.

Anak korban kekerasan (fisik dan/mental) dan perlakuan salah (Child Abuse).
Data yang akurat belum tersedia karena tidak banyak kasus-kasus kekerasan pada
anak yang dilaporkan. masalah ini dianggap masalah domestik keluarga yang tidak
perlu diketahui oleh orang lain. Jumlah kasus yang tercatat dalam laporan kepolisian


                                                  46
untuk tahun 2002 adalah 239 kasus dan tahun 2003 sebanyak 326 kasus. Sebagian
besar kasus tidak dapat diproses lebih lanjut secara hukum, karena bukti yang kurang
memadai atau pengaduan dicabut kembali oleh pelapor. Laporan Komisi Nasional-
Perlindungan Anak (Komnas-PA) mencatat sekitar 871 anak yang mengalami tindak
kekerasan dan 80 persen menimpa anak di bawah umur 15 tahun. Bentuk perlakuan
salah terhadap anak-anak Indonesia ini meliputi fisik, emosional, sosial dan seksual.
Banyak kasus tidak terpublikasikan, sehingga belum ada data lengkap tentang hal ini.
Namun berdasarkan pemantauan terhadap 13 media cetak selama tahun 1994 s/d
1997, YKAI melaporkan 538 kasus perlakuan salah secara seksual, 80 kasus
perlakuan salah secara fisik, 63 kasus penelantaran, dan 5 kasus perlakukan salah
secara emosional. Pelaku child abuse ini umumnya adalah orang yang dikenal anak
(66 persen), termasuk orangtuanya sendiri (7,2 persen).

Yang termasuk paling rentan terhadap tindakan kekerasan baik fisik, mental, dan
seksual adalah anak jalanan. Umumnya anak jalanan mengalami kekerasan, bahkan di
tempat-tempat umum, seperti pemukulan, perkosaan, kehamilan tanpa suami, ditolak
masyarakat.

Anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
(napza). Jumlah kasus anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya (napza) cenderung meningkat dan semakin parah. Pada tahun 1995-
1996 rawat inap kelompok umur remaja dan dibawah 15 tahun mencapai 2 persen dan
3 persen sedang rawat jalan berturut-turut sebanyak 8,8 persen dan 12,6 persen,
namun sampai akhir tahun 2000 kelompok umur 20-24 tahun semakin dominan
(Indikator dan Profil KPA 2002). YKAI mengestimasi pecandu napza di Indonesia
telah mencapai 1,5 juta orang dan di Jakarta saja diperkirakan sekitar 130.000 orang,
sebagian besar pecandu berumur di bawah 18 tahun. Angka sebenarnya diperkirakan
3 juta dengan jumlah pecandu anak di bawah 18 tahun mendekati 500.000-1.500.000
anak. Anak korban penyalahgunaan napza banyak di dominasi kelompok umur remaja
bahkan kelompok umur yang amat muda yaitu di bawah 15 tahun. Hal ini, dilatar
belakangi kondisi kepribadian yang masih labil dan pengaruh lingkungan dimana
remaja tinggal dan bersosialisasi.

Penggunaan narkoba suntik saat ini, cenderung meningkat dan beresiko menularkan
berbagai penyakit melalui jarum suntik yang digunakan secara bersama-sama seperti
Hepatitis dengan prevalensi sekitar 60-80 persen dan HIV dengan prevalensi sekitar
40-60 persen. Penelitian yang dilakukan di sebuah klinik ketergantungan obat di
Jakarta menunjukkan 543 (75 persen) pecandu adalah pengguna narkoba suntikan dan
71 persen diantaranya telah menyuntik selama 1-4 tahun. Survai lain di dua kelurahan
di Jakarta tahun 1990 menunjukkan bahwa 60-70 persen dari remaja (di bawah 18
tahun) merupakan pengguna narkoba dan 60 persen dari pengguna tersebut adalah
pengguna narkoba suntikan (Syamsurizal Jauzi, 1999).

Pemerintah melalui Keppres. No. 17 Tahun 2002 telah membentuk Badan Narkotika
Nasional (BNN) yang bertugas melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah
terkait dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalah gunaaan
dan peredaran gelap napza. Kemudian melalui Inpres No. 3 Tahun 2002 tentang
Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya telah memerintahkan kepada instansi terkait untuk
mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan


                                         47
penyalahgunaan dan peredaran narkotika gelap dengan melakukan koordinasi dengan
Badan Narkotika Nasional di tingkat nasional maupun daerah. Dari sisi legislasi yaitu
Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, kurang memberikan
perlindungan kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Anak
yang menggunakan dan mengedarkan narkotika dan psikotropika dapat dikenai sanksi
sebagai offenders.

Masalah penyalahgunaan napza tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan
formalistik hukum, kecaman sosial ataupun agama, melainkan diperlukan penegakan
hukum dan sanksi hukum yang tegas dan berat bagi para produsen, pengedar dan
pelaku (traffickers).

Anak jalanan. Krisis ekonomi telah mengakibatkan jumlah penduduk miskin
meningkat yang menyebabkan peningkatan jumlah kelompok rentan termasuk anak
telantar dan anak jalanan. Fenomena sosial anak jalanan terutama terlihat nyata di
kota-kota besar setelah dipicu krisis ekonomi di Indonesia. Hasil kajian Departemen
Sosial tahun 1998 di 12 kota besar, melaporkan jumlah anak jalanan sebanyak 39.861
anak dan sekitar 48 persen adalah anak-anak yang baru turun ke jalan sejak tahun
1998. Secara nasional diperkirakan sebanyak 60.000-75.000 anak jalanan dan data
dari Departemen Sosial mencatat bahwa 60 persen putus sekolah dan 80 persen masih
ada hubungan dengan keluarganya, serta sebanyak 18 persen adalah anak jalanan
perempuan yang beresiko tinggi terhadap kekerasan seksual, perkosaan, kehamilan di
luar nikah dan terinfeksi PMS serta HIV/AIDS. Umumnya anak jalanan sangat sulit
mengakses pelayanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan perlindungan
hukum. Selain itu, keberadaan mereka ditolak oleh masyarakat dan sering mengalami
penggarukan (sweeping) oleh pemerintah kota setempat karena alasan melanggar
ketenteraman dan ketertiban.

Penanganan anak jalanan telah dilakukan oleh pemerintah sejak terjadinya krisis
ekonomi berlangsung melalui rumah singgah dalam skema jaring pengaman sosial
(Social Safety Net). Pelayanan yang diberikan melalui rumah singgah antara lain
upaya penyelamatan anak jalanan, pelayanan dasar seperti pemberian makanan
tambahan (PMT), beasiswa, registrasi, tutorial, latihan keterampilan, reunifikasi
keluarga, bimbingan kewirausahaan, dan penyuluhan sosial. Penanganan anak jalanan
perlu dilanjutkan mengingat anak jalanan sangat rawan, hak-haknya tidak tidak
terpenuhi, sangat rentan terhadap eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran, dan
diskriminasi. Anak jalanan berada dalam situasi yang buruk untuk kelangsungan
hidup dan tumbuh kembangnya. Dalam kondisi yang sudah parah anak jalanan
cenderung melakukan tindak kriminal yang dapat berakibat pada timbulnya gangguan
keamanan yang lebih luas, karena anak jalanan sering berada dalam lingkungan
pelaku kejahatan kota.

Dari kajian dampak pelayanan program jaring perlindungan sosial di 4 kota besar
(Yashinta 2001) terungkap bahwa alasan anak bekerja di jalan karena membantu
pekerjaan orang tua (71 persen), dipaksa membantu orang tua (6 persen), menambah
biaya sekolah (15 persen) sedangkan alasan jajan, ingin hidup bebas, dapat teman dll.
(11 persen). Alasan ekonomi keluarga kelihatannya menjadi pendorong utama anak
bekerja di jalan. Akibat kondisi anak demikian, maka 13 persen anak jalanan
mengalami putus sekolah. Anak dalam usia sekolah, seharusnya tidak dibebani
pekerjaan, selain untuk menimba ilmu pengetahuan di sekolah. Bagi anak yang turun


                                         48
ke jalan untuk membantu orang tua, pada umumnya seluruh penghasilan diberikan
kepada orang tuanya. Anak tersebut menjadi aset ekonomi keluarga dan
ketergantungan ekonomi keluarga akan mempersulit upaya-upaya menarik anak dari
jalanan dan mengembalikan mereka ke rumah dan ke dunia anak-anak.

Kajian juga memperlihatkan berbagai manfaat yang diterima anak jalanan dan orang
tuanya selama pelaksanaan program tersebut (1998-2000). Terungkap bahwa populasi
anak jalanan berkurang (16 persen), kelangsungan pendidikan anak terpelihara (68
persen), adanya altenatif pekerjaan selain di jalan (8 persen), berkembangnya usaha
ekonomi orang tua anak jalanan (52 persen) dan anak terhindar dari tindak kekerasan,
eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, serta penurunan tindak kejahatan oleh
anak jalanan (94 persen).

Anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Badan Penelitian dan
Pengembangan HAM, tercatat jumlah “anak didik” di LAPAS Anak sebanyak 3.722
anak (Depkeh & HAM, Agustus 2002). Di Indonesia anak mempunyai tanggung
jawab hukum pada umur 8 tahun sedangkan Beijing rules menetapkan 12 tahun.

Statistik kriminal BPS memperlihatkan adanya penurunan jumlah narapidana anak
dari tahun 1995 s/d 1997 secara berturut-turut sebagai berikut 5.234 anak, 4.479 anak
dan 4.079 anak. Kasus terbanyak anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah
pencurian (60 persen) dan perkelahian (13 persen).

Sebagian besar dari narapidana anak dijatuhi hukuman kurang dari 1 tahun dengan
prosentase berturut-turut sebagai berikut 90 persen (1995), 87,6 persen (1996), 88,5
persen (1997). Tidak ada narapidana anak yang dihukum seumur hidup dan sebagian
hakim lebih memilih memberikan putusan hukuman penjara dari pada hukuman
kurungan pengganti denda.

Beijing rules menetapkan bahwa hukuman penjara sebagai upaya terakhir. Kondisi di
atas, tidak berarti materi hukum, prosedur hukum dan aparat hukum yang ada telah
harmonis dengan berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan
anak seperti Konvensi Hak-hak Anak pasal 37 & 40, UN Guidelines for the
Prevention of Juvenile Deliquency (Ryardh Guidelines), UN Minimum Rules for the
Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) dan UN Rules for the Protection of
Juveniles Deprived their Liberty, di mana Indonesia turut menyetujui.

Jumlah anak yang bermasalah dengan hukum yang terdapat dalam Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara seluruh Indonesia sampai bulan Mei
2003 adalah sebagaimana rincian berikut:

        Tabel 2.26: Distribusi Jenis Anak Dalam Lapas dan Rutan Berdasarkan
                               Jenis Kelamin Tahun 2003
 No.   Jenis anak dalam Lapas dan Rutan          Jumlah                     Total
 1     Anak di Lapas                                L           P
       a. Napi Anak                               1.874         95          1.969
       b. Anak Negara                              101           2           103
       c. Anak sipil                                3            -            3
       Jumlah anak di Lapas                       1.978         97          2.075
 2     Anak di Rutan                               894          35           929



                                          49
       TOTAL                                     2.872         132         3.004
Sumber: Dep.Kehakiman dan HAM (Mei, 2003)

Yang menjadi permasalahan dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak
yang bermasalah dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan adalah:
1. Tidak semua propinsi memiliki Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan anak.
2. Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan Anak belum mempunyai sarana dan
    prasarana yang memadai sebagai tempat pembinaan dalam upaya pemenuhan dan
    perlindungan hak anak.
3. Dengan adanya over kapasitas penghuni LP dan Rutan dewasa, khusus pada kota-
    kota kadang-kadang terjadi penghuni LP dewasa dititipkan pada LP anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum, menurut BPS, setiap tahunnya terdapat lebih
dari 4.000 perkara pelanggaran hukum yang dilakukan anak-anak di bawah usia 16
tahun. Tahun 1994 terdapat 9.442 perkara, dan menurun pada tahun 1995 (4.724
perkara). Dari seluruh anak yang ditangkap sekitar separuhnya diajukan ke pengadilan
dan 83 persen dari mereka kemudian dipenjarakan. Anak yang berkonflik dengan
hukum meliputi juga Anak Nakal, yang menurut pengertian Undang-undang No. 3
tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu anak yang melakukan tindak pidana; atau
anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut
peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup
dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Hingga tahun 2002, jumlah Anak
Nakal yang dikategorikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial sebanyak
193.155 (Departemen Sosial, 2002). Sesungguhnya anak yang berkonflik dengan
hukum merupakan bagian dari anak yang membutuhkan perlindungan khusus

Situasi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Upaya kearah
pemberian perlindungan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus telah
dimulai ketika pada tanggal 23 Juli 1997 bertepatan dengan Hari Anak Nasional
Presiden RI mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Anak (GNPA). Anak
yang mengalami perlakuan salah (abuse) seperti kekerasan dalam rumah tangga
memerlukan perlindungan khusus sebab lingkungannya telah menjadi tidak aman bagi
pertumbuhan dan perkembangannya.

Sebagai tindak lanjut pencanangan GNPA, pada tahun itu juga telah diundangkan
Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pembentukan
Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Pusat dan pada tingkat propinsi di Indonesia.
Undang-undang tentang Pengadilan Anak merupakan bentuk komitmen Pemerintah
untuk memberi perlindungan terhadap anak yang mengalami konflik dengan hukum,
sementara LPA dimaksudkan sebagai lembaga non pemerintah yang memberikan
advokasi, perlindungan dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi anak.

Dengan nomenklatur yang berbeda-beda saat ini teleh terbentuk LPA/institusi
Perlindungan Anak di seluruh Propinsi di Indonesia. Upaya lain yang sudah dilakukan
adalah membangun rumah/panti perlindungan, trauma center, Lembaga
Pemasyarakatan Anak, Panti Rehabilitasi Sosial dan sebagainya.

Yang juga termasuk dalam kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus
adalah anak berusia di bawah 5 tahun yang membutuhkan orang tua pengganti, yang
terpisah dari orang tuanya, serta anak terlantar, dan anak korban bencana alam.


                                            50
Hingga bulan Agustus 2003, tercatat 1.115 anak yang membutuhkan orang tua
pengganti, baik yang diadopsi melalui prosedur domestic adoption (863), maupun
inter country adoption (252). Namun demikian diperkirakan masih terdapat
pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya sebagaimana
diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983, yang selanjutnya
melahirkan praktrek-praktek adopsi ilegal. Anak yang terpisah dari orang tuanya
dapat disebabkan oleh terpisah saat mengungsi, orang tua meninggal, penculikan,
dititipkan pada keluarga lain atau organisasi seperti panti, pesantren, gereja, dan lain-
lain. Untuk kasus Timor Timur, sekitar 1.009 kasus masih dalam proses, dan 2.131
anak telah bersatu kembali dengan orang tuanya (Statistik UNHCR, Desember 2002).
Anak korban bencana alam pun perlu mendapatkan perlindungan khusus sebab proses
tumbuh kembangnya terganggu dengan adanya peristiwa bencana alam tersebut.

Anak dari kelompok minoritas. Anak-anak dari kelompok minoritas baik suku
bangsa, agama, dan bahasa berhak bermasyarakat dengan anggota lain dari
kelompoknya, serta dijamin haknya untuk menikmati kebudayaannya, melaksanakan
agamanya dan menggunakan bahasanya sendiri. Pada umumnya anak-anak yang
berada dalam kelompok komunitas adat terpencil (KAT) belum tersentuh pelayanan
pendidikan dasar, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial lainnya.
Tingkat kesejahteraan keluarga KAT umumnya termasuk kategori sangat miskin.
Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program berusaha untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial masyarakat terasing.

Diperkirakan dari 233.858 KK atau 939.432 orang merupakan bagian dari KAT, dan
30 persen atau sekitar 282.000 diantaranya adalah anak-anak (Departemen Sosial,
2002).

Bagi anak-anak di daerah terpencil, kepada orang tua mereka dibangunkan
pemukiman baru dengan fasilitas sosial yang memadai sehingga dapat lebih menjamin
pemenuhan hak-hak dasar anak. Di pemukiman ini anak-anak dapat mengikuti
pendidikan, pelayanan kesehatan, akses informasi/hiburan dan transportasi umum.
Sampai dengan tahun 2002, anak-anak dari KAT yang telah memperoleh pelayanan
sosial di pemukiman baru sebanyak 120.000 anak.

Anak penyandang cacat. Data menunjukkan bahwa anak penyandang cacat
sebanyak 358.738 anak (Departemen Sosial, 2002). Kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap deteksi dini kecacatan dan kehamilan yang tidak diinginkan
merupakan permasalahan yang kerap muncul pada anak penyandang cacat.
Penyandang cacat anak umur (0-4 tahun) sebanyak 0,01 persen atau sekitar 57-58
anak umur (0-4 tahun) dari setiap 10.000 penduduk. Penyebab kecacatan dibawa sejak
lahir sebanyak 34,9 persen dan akibat kecelakaan dan bencana alam sebanyak 15,2
persen. Jenis kecacatan yang banyak terjadi yaitu cacat tubuh (35,8 persen), cacat
netra (17 persen), cacat rungu (14,27 persen), cacat mental (12,15 persen) dan lain-
lain kurang dari 7 persen (RIP KPA 2001). Kebijakan dan pelayanan bagi penyandang
cacat meliputi upaya-upaya pencegahan, pengobatan serta rehabilitasi melibatkan
berbagai sektor terkait antara lain pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Secara keseluruhan, dari isu-isu yang disebutkan di atas, dapat ditarik dua
kesimpulan: pertama, anak-anak Indonesia rentan terhadap berbagai perlakuan salah
seperti kekerasan fisik dan/atau mental, eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, dan


                                           51
diskriminasi; dan kedua, perlakuan salah terhadap anak dapat dilakukan oleh orang
perorang, keluarga, masyarakat bahkan oleh negara sekalipun.

Partisipasi Anak. Suara anak masih belum menjadi pertimbangan pemerintah.
Wadah-wadah yang dapat mendengar dan menyuarakan pendapat dan harapan anak
masih sangat sedikit, sehingga partisipasi anak dalam berbagai proses pembangunan
pun sangat rendah. Hal ini turut menghambat pencapaian kesejahteraan dan
perlindungan anak.

Penyebab masalah anak yang memerlukan perlindungan dari perlakuan salah pada
umumnya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:
a. Penyebab makro. Penyebab yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah,
    seperti di bidang pembangunan sosio-ekonomi yang kurang tepat menyebabkan
    adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah, antarsektor, antarkelompok
    masyarakat, dan lain-lain dengan akibat terjadi kesenjangan kesejahteraan dan
    kekayaan antarwilayah dan kelompok masyarakat serta terjadi kemiskinan
    struktural, rendahnya kebijakan peduli anak dari sektor di tiap tingkatan Di
    samping itu, masih ada undang-undang yang perlu disesuaikan dengan ketentuan-
    ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hak-hak Anak, dan masih belum ada
    peraturan pemerintah untuk menerapkannya.
b. Penyebab meso. Penyebab yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan sosio-
    budaya masyarakat seperti ketidaksetaraan dan keadilan gender pada masyarakat
    patrilineal dan feodal. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender ini turut
    menentukan peranan dan kedudukan anak perempuan yang tidak setara dan adil
    dengan anak laki-laki terutama dalam keluarga miskin. Selain itu, krisis ekonomi
    yang berkepanjangan selain memperburuk permasalahan anak juga telah
    menurunkan kemampuan pemerintah dalam penyediaan anggaran pembangunan,
    yang kemudian berdampak pada menurunnya kemampuan pemerintah dalam
    membiayai upaya-upaya perlindungan anak.
c. Penyebab mikro. Penyebab yang berkaitan dengan diri anak dan keluarganya
    seperti anak lari dari keluarga, anak ingin berpetualang, gaya hidup
    konsumerisme, kesulitan keuangan keluarga, kesulitan berhubungan dengan
    keluarga dan tetangga, rendahnya pendidikan dan keterampilan, degradasi moral,
    buta huruf, disfungsi keluarga, penelantaran, ketidakmampuan memenuhi
    kebutuhan dasar anak, ditolak orang tua, salah pengasuhan, kekerasan di rumah,
    terpisah dari orang tua, dan keterbatasan kemampuan orang tua merawat anak.
    Selain itu, meningkatnya perceraian merupakan salah satu faktor pendorong anak
    terjerumus kepada penyalahgunaan napza, anak turun ke jalan, perdagangan anak,
    dan eksploitasi seksual komersial anak/pelacuran.


2.4    Penanggulangan HIV/AIDS
Pada dasarnya besarnya masalah PMS yang sebenarnya di Indonesia sukar diketahui
karena sekitar 30 – 50 persen penderita PMS tidak berobat. Demikian pula, sekitar
50-70 persen penderita PMS tidak berobat ke sarana kesehatan. Di samping itu,
sekitar 70 persen perempuan dan sekitar 30 persen laki-laki terinfeksi Chlamydia dan
80 persen perempuan dan 10 persen laki-laki yang terinfeksi Gonorrhoea tidak
menunjukkan gejala penyakit Chlamydia dan Gonorrhoea.



                                         52
Hasil sero survai dari tahun 1993 hingga 1997 menunjukkan bahwa pada kelompok
perilaku risiko tinggi yaitu wanita penjaja seks di daerah lokalisasi pelacuran, media
prevalensi syphilis menunjukkan kisaran angka prevalensi pada waria cukup tinggi
yaitu antara 25 – 75 persen. Angka prevalensi Gonorrhoea pada kelompok perilaku
risiko tinggi menunjukkan angka 3–30 persen, sedangkan pada kelompok masyarakat
umum, hasil pemeriksaan pada wanita pengunjung klinik KIA dan KB menunjukan
angka 0,3 – 2,7 persen.

Angka Chlamydia sangat terbatas akan tetapi penyakit ini merupakan PMS terpenting
pada kelompok perilaku risiko tinggi dan pada masyarakat umum. Data dari Jakarta,
Surabaya dan Manado tahun 1993 – 1997 menunjukkan angka 8 – 10,3 persen pada
masyarakat umum dan pada 3 – 30 persen pada kelompok perilaku risiko tinggi.

Di Indonesia, AIDS untuk pertama kali dilaporkan pada tahun 1987. Jumlah tersebut
akan meningkat terus apalagi bila tidak diambil langkah-langkah yang konkrit untuk
mengatasinya. Sampai pertengahan dekade 1990-an penularan HIV terutama terjadi
melalui hubungan seksual yang berisiko, tetapi bukti akhir-akhir ini menunjukkan
penularan melalui penyalahgunaan napza suntik semakin meningkat terutama pada
usia remaja. Hampir semua propinsi di Indonesia melaporkan adanya HIV/AIDS dan
paling sedikit terdapat tiga kantong epidemi dimana prevalensi HIV/AIDS sangat
tinggi, yakni di Propinsi Papua (Kabupaten Merauke), DKI Jakarta dan Propinsi Riau
(Pulau Batam dan Karimun).

Jumlah sebenarnya orang yang terjangkit HIV/AIDS di Indonesia sangat sulit diukur
dan masih belum diketahui keadaan sesungguhnya secara tepat. Perkiraan jumlah
infeksi HIV dan kecenderungannya dapat diamati melalui sistem surveilans
HIV/AIDS yang diselenggarakan secara nasional. Jumlah infeksi HIV dan kasus
AIDS yang dilaporkan oleh propinsi sampai dengan Desember 2003 masing-masing
2.720 dan 1.371. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dari keadaan sesungguhnya.
Estimasi yang dibuat pada tahun 2002 diperkirakan terdapat sekitar 90.000 – 130.000
orang yang positif terinfeksi HIV. Menurut penelitian empiris, kondisi positif
terinfeksi HIV dapat berubah menjadi positif AIDS dalam kurun waktu 8 tahun.
Dengan demikian, pada tahun 2010 nanti diperkirakan akan terdapat sekitar 90.000 –
130.000 penderita AIDS. Cara penularan HIV adalah melalui hubungan seks berisiko,
penggunaan jarum suntik dan alat medis yang tercemar virus, transfusi darah dan
transmisi dari ibu HIV positif kepada bayinya serta penularan melalui transplantasi
jaringan tubuh yang terinfeksi HIV.

Angka kesakitan HIV di Indonesia secara nasional masih tergolong “low prevalence
country” tetapi keadaan sebenarnya pada beberapa propinsi sudah mengarah kepada
“concentrated level epidemic” artinya pada kelompok tertentu prevalensi HIV sudah
mencapai 5 persen bahkan melebihi 5 persen paling tidak dalam 2 kali survai
berurutan. Pemahaman tentang epidemi HIV/AIDS di Indonesia dapat diikuti dengan
menyimak hasil pengamatan atau surveilans terhadap HIV/AIDS di antara kelompok
penduduk dengan risiko terinfeksi yang berbeda-beda seperti: penjaja seks,
narapidana, penyalahguna napza suntik, darah donor, ibu hamil dan lain sebagainya.
Cara penularan yang dilaporkan terutama adalah melalui hubungan seksual (60
persen), 50,6 persen diantaranya melalui hubungan seks heteroseksual dan 9,4 persen
melalui hubungan seks homoseksual. Sejak tahun 1999 penularan melalui



                                          53
penyalahgunaan napza suntik meningkat secara drastis dan menempati urutan kedua
(26,26 persen) sesudah transmisi secara heteroseks.

Hasil surveilans prevalensi infeksi HIV pada wanita penjaja seks (WPS) bervariasi
antar propinsi dan antar kabupaten dengan kisaran prevalensi antara 0 – 26,5 persen.
Di beberapa tempat seperti di propinsi Riau dan Papua prevalensi berkisar antara 6 –
26,5 persen. Tingkat infeksi di antara penyalahguna napza suntik lebih tinggi
misalnya di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali yang berkisar antara 24,5 - 53 persen.
Studi prevalensi pada ibu hamil di salah satu tempat di propinsi Riau pada tahun
1998/1999 menunjukkan bahwa 0,35 persen ibu hamil telah terinfeksi HIV,
sedangkan di propinsi Papua sebesar 0,25 persen. Di Jakarta Utara melalui program
voluntary counselling and testing (VCT) pada tahun 2000 diketahui bahwa prevalensi
HIV pada ibu hamil adalah 1,5 persen, dan pada tahun 2001 adalah 2,7 persen. Hal ini
menunjukkan telah terjadinya penularan pada masyarakat umum melalui populasi
perantara (bridging population).

Di Indonesia anak yang terkena HIV/AIDS masih rendah, jika dibandingkan dengan
negara-negara lain, kasus AIDS yang dilaporkan ditemukan pada kelompok 0 – 4
tahun sebanyak 12 kasus (1,53 persen), kelompok umur 5 – 14 tahun sebanyak 4
kasus (0,3 persen), dan kelompok umur 15 – 19 tahun sebanyak 78 kasus (5,69
persen). Jumlah tersebut jauh lebih kecil dari keadaan sesungguhnya oleh karena itu
perlu diperkuat sistem survailans di setiap tingkat administrasi pemerintahan.

Meskipun jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan pada kelompok anak masih
rendah, namun anak sangat rentan tertular HIV/AIDS antara lain karena kelompok
anak tersebut sudah mulai aktif secara seksual, penyalahgunaan narkotika suntik
(napza suntik), kekerasan seks, dan rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi
termasuk HIV/AIDS.

Kecenderungan ini dapat dilihat antara lain dengan meningkatnya anak terlantar, anak
jalanan, anak nakal yang keseluruhannya berjumlah sekitar 3 juta orang. Sementara
itu jumlah Wanita Tuna Susila yang dilaporkan berjumlah 73.037 orang diantaranya
usia dibawah 18 tahun.

Dari laporan pasif sejak tahun 1996 s/d 2000 diketahui pula terdapat 26 orang ibu
hamil positif HIV dari propinsi: DKI Jakarta, Papua, Jawa Barat, Jawa Timur dan
Riau. Dilaporkan pula terdapat 13 bayi tertular HIV.

Berbagai Upaya yang telah dilakukan
Berbagai upaya telah dilakukan dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia antara
lain: KIE, promosi perilaku seksual aman, penyediaan darah transfusi yang aman dari
HIV, pemasaran kondom, pemeriksaan dan pengobatan Infeksi Menular Seksual
(IMS), Surveilans HIV/STS, surveilans AIDS, layanan VCT yang masih terbatas pada
RS tertentu dan NGO, pelatihan bagi petugas kesehatan serta lintas sektor (Universal
precaution, VCT), pengobatan dan perawatan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang
masih terbatas, dan penelitian perilaku pada kelompok risiko tinggi.

Kegiatan yang sedang dilaksanakan pada saat ini adalah uji coba Survai Surveilans
Perilaku (SSP) di 13 propinsi, pengembangan modul survai surveilans perilaku,
pemeriksaan dan pengobatan IMS, surveilans HIV/AIDS & IMS, pelatihan bagi


                                         54
petugas kesehatan, uji coba mengurangi dampak buruk akibat IDU/Harm Reduction di
DKI dan Bali, uji coba kondom 100 persen dan uji coba Prevention Mother To Child
Transmission (PMTCT) di Papua.



                            BAB III
              VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Visi:
Anak Indonesia yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas-ceria, berakhlak
mulia, terlindungi, dan aktif berpartisipasi.

Formulasi visi tersebut melingkupi beberapa hal strategis, yaitu:
1. Kesepakatan Indonesia dalam dunia internasional seperti tertuang dalam dokumen
   A World Fit for Children
2. Mempertimbangkan 4 (empat) kata kunci yang termuat dalam dokumen Konvensi
   Hak-hak Anak, yaitu survive, growth, protection, dan participation.

Misi:
1. Menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata, dan berkualitas,
   pemenuhan gizi seimbang, pencegahan penyakit menular termasuk HIV/AIDS,
   pengembangan lingkungan dan perilaku hidup sehat.
2. Menyediakan pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan demokratis bagi
   semua anak sejak usia dini.
3. Membangun sistem pelayanan sosial dasar dan hukum yang responsif terhadap
   kebutuhan anak agar dapat melindungi anak dari segala bentuk kekerasan,
   eksploitasi, dan diskriminasi.
4. Membangun lingkungan yang kondusif untuk menghargai pendapat anak dan
   memberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tahap
   perkembangan anak.

Tujuan yang dirumuskan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional yang telah
dirumuskan dalam GBHN 1999-2004 dan PROPENAS yaitu pembangunan
sumberdaya manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak
mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. Selain
itu, perumusan tujuan juga tidak keluar dari kerangka kebijakan Perencanaan Jangka
Menengah (PJM) dan Perencanaan Jangka Panjang (PJP) pembangunan Indonesia.


3.1.    KESEHATAN ANAK

Tujuan Kesehatan Anak
1. Menurunkan angka kematian neonatal, bayi, dan balita
2. Meningkatkan kesehatan ibu
3. Meningkatkan kesehatan neonatal bayi, balita dan remaja



                                         55
4. Meningkatkan status gizi, memasyarakatkan keluarga sadar gizi (kadarzi),
   menurunkan prevalensi BBLR
5. Promosi perkembangan psikososial dan kesehatan jiwa anak dan remaja
6. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit lainnya yang
   terkait dengan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
7. Meningkatkan kepemilikan sarana sanitasi dasar dan menjamin kesinambungan
   lingkungan hidup yang sehat bagi kelangsungan hidup dan tumbuhkembang anak

Sasaran yang hendak dicapai untuk Kesehatan Anak
1. Menurunnya AKB dan AKBA pada tahun 2015 menjadi 1/3 dari kondisi 2001
   a. Menurunnya angka kematian bayi menjadi 17 per 1000 kelahiran hidup pada
      tahun 2015, terutama difokuskan pada upaya menurunkan angka kematian
      neonatal.
   b. Menurunnya angka kematian balita menjadi 23 per 1000 kelahiran hidup pada
      tahun 2015.
   c. Menurunnya angka kematian karena pneumonia dari 5 menjadi 2 per 1000
      kelahiran hidup pada tahun 2010.
   d. Menurunnya angka kematian akibat diare diantara balita dari 2,5 menjadi 1 per
      1000 kelahiran hidup pada tahun 2010.
   e. Menurunnya angka kematian akibat campak pada tahun 2005 menjadi 1/2 dari
      keadaan pada tahun 2001.
   f. Eliminasi tetanus neonatorum pada tahun 2005.
   g. Menurunnya angka kesakitan malaria menjadi 1 per 1000 penduduk dan angka
      kematian karena malaria sebanyak 75 persen serta menjamin 60 persen
      penduduk di daerah berisiko malaria – terutama anak dan wanita –
      menggunakan kelambu yang mengandung insektisida.
   h. Meningkatnya angka kesembuhan penderita TBC dengan BTA positif menjadi
       85 pada tahun 2010.
   i. Desa/kelurahan mencapai Universal Child Immunization (UCI) 100 persen
      pada tahun 2010.
   j. Menurunnya kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) yang ditemukan per 100.000
      penduduk  15 tahun menjadi  1
   k. Meningkatnya cakupan kunjungan neonatus menjadi 90 persen dan cakupan
      kunjungan bayi menjadi 90 persen pada tahun 2010.
   l. Meningkatnya cakupan bayi berat lahir rendah (BBLR) yang ditangani
      menjadi 100 persen.
   m. Neonatal risiko tinggi/komplikasi yang ditangani mencapai 80 persen.
   n. Meningkatnya cakupan manajemen terpadu pada balita sakit pneumonia,
      diare, malaria, campak, DBD, infeksi telinga, gizi kurang, menjadi 100 persen
      pada tahun 2010.

2. Menurunnya AKI pada tahun 2015 menjadi 1/3 dari kondisi pada tahun 2001.
    a. Menurunnya AKI menjadi 125 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2010.
    b. Meningkatnya kunjungan ibu hamil K4 (pelayanan antenatal yang keempat
       kali) menjadi 95 persen pada tahun 2010.
    c. Meningkatnya pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang
       memiliki kompetensi kebidanan menjadi 90 persen pada tahun 2010.
    d. Cakupan ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk 100 persen pada tahun 2010.
    e. Meningkatnya penanganan kasus komplikasi obstetrik menjadi > 20 persen
       pada tahun 2010.


                                        56
   f. Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk
      menangani rujukan ibu hamil dan neonatus mencapai 80 persen tahun 2010.
   g. Ibu hamil risiko tinggi/komplikasi yang ditangani mencapai 80 persen pada
      tahun 2010.
   h. Ibu hamil yang mendapat 90 tablet Fe mencapai 90 persen pada tahun 2010.
   i. Menurunnya prevalensi anemia gizi pada ibu hamil (kadar hemoglobin < 8 gr
      persen) menjadi 20 persen dan anemia pada wanita usia subur menjadi 15
      persen pada tahun 2010.
   j. Menurunnya angka kehamilan yang tidak diinginkan dari 17,1 persen menjadi
      11 persen pada tahun 2010.
   k. Meningkatnya kabupaten/kota yang mempunyai sedikitnya 4 puskesmas
      Pondok Obstetrict Neonatal Emergency Desa (PONED) menjadi 60 persen
      pada tahun 2010.
   l. Tersedianya tenaga profesional dan fasilitas di RS Kabupaten untuk pelayanan
      Pondok Obstetrict Neonatal Emergency Kecamatan (PONEK).

3. Menurunnya masalah kurang gizi pada tahun 2015 menjadi 1/3 dari kondisi pada
    tahun 2001.
   a. Menurunnya persentase balita gizi kurang dari 27,2 persen menjadi 20 persen
       pada tahun 2010.
   b. Meningkatnya persentase balita yang dipantau kenaikan berat badannya dari
       40 persen menjadi 70 persen pada tahun 2010.
   c. Meningkatnya pemberian ASI eksklusif sampai umur 6 bulan dari 13,9 persen
       menjadi 30 persen pada tahun 2010.
   d. Meningkatnya pemberian ASI disertai makanan pendamping ASI pada anak
       umur 6 bulan sampai 2 tahun menjadi 80 persen pada tahun 2010
   e. Menurunnya prevalensi BBLR menjadi < 5 persen pada tahun 2010.
   f. Cakupan balita mendapat kapsul Vitamin A 2 kali pertahun 90 persen pada
       tahun 2010.
   g. Menurunnya total goitre rate menjadi 13 persen pada tahun 2010.
   h. Menurunnya prevalensi anemia pada balita dari 35 persen menjadi 16 persen
       pada tahun 2010.
   i. Menurunnya prevalensi balita pendek dan sangat pendek dari 36 persen
       menjadi10,3 persen pada tahun 2015.

4. Menurunnya proporsi rumah tangga yang tidak memiliki aksesibilitas terhadap
   fasilitas sanitasi dan air bersih yang terjangkau pada tahun 2015 menjadi 1/3
   dari proporsi pada tahun 2001.
   a. Meningkatnya cakupan air bersih dari 73,5 persen menjadi 91,2 persen pada
         tahun 2015
   b. Meningkatnya cakupan jamban saniter dari 93 persen menjadi 97,7 persen
         pada tahun 2015

5. Penyelenggaraan program nasional perkembangan anak usia dini (early child
   development).
    a. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi balita dan anak pra-sekolah
        menjadi 80 persen pada tahun 2010.
    b. Meningkatnya balita yang naik berat badannya menjadi 80 persen pada tahun
        2010.
    c. Meningkatnya cakupan deteksi dan stimulasi dini tumbuh kembang anak


                                       57
            balita dan prasekolah menjadi 90 persen pada tahun 2010.
       d.   Sedikitnya 80 persen balita memiliki Buku KIA pada tahun 2010.
       e.   Pelayanan gangguan jiwa pada anak di sarana pelayanan kesehatan umum
            mencapai 15 persen pada tahun 2010.
       f.   Tersedianya tenaga profesional dan fasilitas di RS Kabupaten untuk
            pelayanan rujukan kesehatan dan tumbuh kembang anak.
       g.   Cakupan posyandu purnama yang menyelenggarakan kegiatan
            perkembangan anak dini usia sedikitnya 40 persen.

6. Penyelenggaraan program kesehatan nasional remaja.
    a. Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh
       tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/Guru UKS/Dokter Kecil 100 persen
       pada tahun 2010
    b. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja 80 persen pada tahun
       2010.

7. Penyelenggaraan program nasional kesehatan reproduksi.
    a. Cakupan KB aktif menjadi 70 persen pada tahun 2010.
    b. Meningkatnya cakupan kasus efek samping/komplikasi KB 100 persen pada
       tahun 2010.
    c. Sedikitnya 80 persen Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan
       reproduksi (PKRE dan PKRK) pada tahun 2010.


3.2.        PENDIDIKAN ANAK

Tujuan Pendidikan Anak
1. Mengembangkan potensi anak secara optimal sesuai dengan tahap
   perkembangannya, agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan
   selanjutnya.
2. Membekali anak dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar memiliki
   kemampuan untuk kehidupan di masa depan.
Sasaran yang hendak dicapai untuk Pendidikan Anak
1.     Sampai 2015, paling tidak 75 persen anak usia 0-6 tahun menerima pelayanan
       perawatan dan pendidikan.
2.     80 persen dari orang tua terlibat aktif dalam perawatan dan pendidikan anak usia
       dini.
3.     Pembangunan Pusat Perkembangan Anak Usia Dini pada setiap sub-kabupaten.
4.     Peningkatan jumlah institusi perawatan dan pendidikan anak usia dini.
5.     Sampai tahun 2008/2009 angka partisipasi kasar mencapai 95 persen pada
       jenjang SLTP/MTs.
6.     Tercapainya kesetaraan gender pada tingkat pendidikan dasar, khususnya yang
       berkaitan dengan aspek-aspek seperti akses terhadap pendidikan, kualitas belajar
       termasuk isi kurikulum, dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan lanjut.
7.     Peningkatan pada semua aspek yang mendukung kualitas dari pendidikan dasar,
       khususnya yang berkaitan dengan pendidikan individu, fasilitas dan media
       pendidikan, serta hasil belajar siswa.




                                            58
8.     Penyediaan satu macam atau lebih kecakapan vokasional bagi siswa yang
       berpartisipasi dalam pendidikan dasar, sehingga mereka dapat mengatasi
       kehidupan keseharian mereka di dalam masyarakat.
9.     Tujuan-tujuan yang dicanangkan dalam Konvensi Dakar diperkirakan akan
       dicapai sebelum 2015.



3.3.     PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan Perlindungan Anak
Tujuan umum perlindungan bagi anak-anak adalah untuk menjamin pemenuhan hak-
hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi anak.
Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai adalah:
1. Menjamin perlindungan khusus bagi anak dari berbagai tindak perlakuan tidak
   patut, termasuk tindak kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.
2. Menjamin perlindungan hukum baik dalam bentuk pembelaan dan pendampingan
   bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar hak-haknya tetap terpenuhi, dan
   terlindungi dari tindak diskriminatif.
3. Mengakui dan menjamin hak anak dari komunitas minoritas untuk menikmati
   budaya, menggunakan bahasa, dan melaksanakan ajaran agamanya.

Sasaran yang hendak dicapai untuk Perlindungan Anak
1.     Terlaksananya sosialisasi hak-hak anak di tingkat nasional, propinsi, dan
       kabupaten/kota, baik di kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, baik
       keluarga, masyarakat, maupun dunia usaha.
2.     Terjaminnya hak-hak anak dalam situasi darurat meliputi pengungsian dan
       konflik bersenjata, serta anak dalam kondisi tereksploitasi baik eksploitasi
       ekonomi maupun non-ekonomi.
3.     Tercapainya perlindungan hukum yang ramah anak, baik pada elemen pemerintah
       (polisi dan jaksa), yudikatif (hakim), pengacara, dan lembaga perlindungan
       hukum non-pemerintah.
4.     Terselenggaranya upaya-upaya pelayanan kesejahteraan bagi anak, baik
       pengawasan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi, perlindungan dari eksploitasi
       media massa dan labelisasi, re-integrasi, penyediaan sarana dan prasarana
       kecacatan, penjaminan keselamatan terhadap pihak eksploiter, dan pemudahan
       aksesibilitas terhadap informasi hukum dan hak-hak anak.
5.     Terjadinya peningkatan kepemilikan akte kelahiran bagi anak.
6.     Tersedianya wadah bagi anak-anak dari Komunitas Adat Terpencil dan
       Kelompok Minoritas untuk menikmati budaya, menggunakan bahasa, dan
       melaksanakan ajaran agamanya.

3.4.     PENANGGULANGAN HIV/AIDS

Tujuan Penanggulangan HIV/AIDS
1. Menyediakan atau menyebarluaskan informasi pencegahan infeksi HIV pada bayi,
   anak dan remaja
2. Menyediakan perawatan, akses terhadap pengobatan dan dukungan pada anak


                                           59
   dengan HIV/AIDS
3. Meningkatkan peran serta keluarga, remaja, masyarakat dalam penanggulangan
   HIV/AIDS pada bayi, anak dan remaja.
4. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, swasta, LSM dan organisasi
   masyarakat, profesional dan lembaga internasional dalam merespon Program
   Nasional bagi Anak Indonesia dalam penanggulangan HIV/AIDS
5. Meningkatkan koordinasi kebijakan nasional dan daerah yang bersinergi dalam
   penanggulangan HIV/AIDS pada bayi, anak dan remaja.

Sasaran yang dicapai hendak dicapai untuk Penanggulangan HIV/AIDS
1. Remaja dan pemuda yang memperoleh KIE untuk meningkatkan pengetahuan,
   sikap dan perilaku positif dalam mencegah penularan HIV meningkat berturut-
   turut dari 50 persen pada tahun 2005, 70 persen tahun 2010 dan 90 persen tahun
   2015.
2. Orang mampu melindungi dirinya dari penularan IMS dan HIV/AIDS meningkat
   berturut-turut dari 50 persen tahun 2005, 70 persen tahun 2010 dan 90 persen
   tahun 2015.
3. Keluarga yang mempunyai anak dan remaja mendapat informasi penanggulangan
   HIV/AIDS meningkat berturut-turut dari 50 persen tahun 2005, 70 persen tahun
   2010 dan 90 persen tahun 2015.
4. 95 persen darah donor, produk darah dan jaringan transplantasi bebas dari
   pencemaran HIV/AIDS.
5. 80 persen ibu hamil yang datang ke klinik ante-natal care mendapat informasi dan
   konseling dan pelayanan pencegahan HIV, termasuk PMTCT.
6. 100 persen ODHA yang datang ke sarana kesehatan memperoleh pelayanan
   pengobatan, perawatan, dan dukungan yang dibutuhkan mulai tahun 2005.




                                        60
                           BAB IV
                   KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan diatas, maka disusunlah
kebijakan-kebijakan dasar, sebagai berikut:
1. Mewujudkan anak yang sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal melalui
   pemberdayaan masyarakat, peningkatan kerjasama lintas sektor, perbaikan
   lingkungan, peningkatan kualitas serta jangkauan upaya kesehatan, peningkatan
   sumberdaya, pembiayaan dan manajemen kesehatan, dan pengembangan ilmu
   pengetahuan dan teknologi kesehatan.
2. Mewujudkan anak yang cerdas-ceria dan berakhlak mulia melalui upaya perluasan
   aksesibilitas dan peningkatan kualitas dan efisiensi pendidikan, dan partisipasi
   masyarakat
3. Mewujudkan perlindungan dan partisipasi aktif anak melalui perbaikan mutu
   pranata sosial termasuk hukum, pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan
   terutama bagi anak yang berada dalam keadaan darurat/sulit, dan jejaring kerja
   internasional sampai dengan lokal.

Strategi untuk mencapai visi dan misi tersebut adalah:
1. Penegakan hukum secara komprehensif dalam upaya perlindungan terhadap anak.
2. Pemberdayaan keluarga, orang tua, dan wali anak serta masyarakat dan dunia
    usaha secara keseluruhan.
3. Kerjasama lintas sektor dan kemitraan internasional, regional, dan lokal.
4. Penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial bagi anak yang relevan,
    komprehensif, terintegrasi, merata, bermutu dan dapat dijangkau.
5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender.
6. Memberi kesempatan dan mendorong anak untuk berpartisipasi dalam upaya
    pemenuhan hak-hak anak.
7. Upaya mendekatkan anak dengan lingkungan dan budayanya.


4.1.   KESEHATAN ANAK

Persoalan Strategis dalam Kesehatan Anak
Uraian situasi kesehatan anak pada Bab II menggambarkan hal-hal strategis dalam
pembangunan kesehatan anak sebagai berikut: (1) status kesehatan dan gizi anak
cenderung membaik dalam dekade terakhir, walaupun krisis sosial ekonomi


                                        61
memperlambat perbaikan tersebut; (2) kondisi perbaikan status kesehatan dan gizi
anak tersebut berkaitan langsung dengan peningkatan upaya kesehatan dan
sumberdaya kesehatan serta berbagai faktor di luar sektor kesehatan, seperti
kerjasama dan dukungan lintas sektor, perbaikan lingkungan hidup, tingkat sosial
ekonomi, perilaku individual, keluarga dan masyarakat, termasuk di dalamnya faktor
budaya, geografis, dan perbedaan kemampuan daerah; dan (3) keterlibatan aktif dan
kemandirian keluarga, dukungan masyarakat serta kemitraan dengan swasta.

Adapun isu strategis dalam kesehatan anak adalah; (1) masih tingginya angka
kematian bayi terutama komponen neonatal, angka kematian balita dan angka
kematian ibu. Selain itu kesenjangan angka kematian bayi, balita, dan ibu antardesa
dan antarkota serta antarpropinsi di Indonesia masih besar dan sangat bervariasi; (2)
masih tingginya prevalensi gizi kurang pada balita dan kesenjangan antardesa dan
antarkota; (3) masih tingginya angka kesakitan karena penyakit-penyakit menular
seperti campak, tetanus neonatorum, pneumonia, diare, tuberculosis, malaria, demam
berdarah dengue, dan infeksi parasit perut; (4) terbatasnya ketersediaan sarana sanitasi
dasar; (5) kecenderungan meningkatnya masalah kesehatan serta gangguan perilaku
pada anak dan remaja, korban kekerasan terhadap anak; (6) terbatasnya akses anak
termasuk remaja terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu baik ditingkat
pelayanan dasar maupun rujukan.

Berbagai isu strategis tersebut mengarahkan fokus pembangunan kesehatan di masa
mendatang pada: (1) peningkatan kesehatan ibu dan neonatal, (2) peningkatan status
gizi, terutama pada balita, (3) pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, (4)
pencegahan dan penanggulangan kecelakaan dan kekerasan, (5) penurunan ancaman
lingkungan, (6) peningkatan kesehatan bayi, balita dan remaja, dan (7) promosi
perkembangan psikososial dan kesehatan jiwa anak dan remaja.

Kebijakan Kesehatan Anak
Kebijakan PNBAI Bidang Kesehatan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan
dalan rencana pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 yang meliputi;
(1) pemantapan kerjasama lintas sektor dalam rangka optimalisasi hasil pembangunan
berwawasan kesehatan untuk mendukung upaya-upaya terkait kesehatan anak
Indonesia; (2) peningkatan perilaku, kemandirian masyarakat dan kemitraan swasta
dalam upaya kesehatan bagi anak melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan
pendidikan kesehatan; (3) peningkatan kesehatan lingkungan dalam rangka
mewujudkan lingkungan sehat sehingga anak Indonesia dapat hidup sehat terhindar
dari penyakit serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal; (4) peningkatan
mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dalam rangka mempertahankan status
kesehatan dan gizi anak yang meliputi aspek pencegahan dan pengurangan morbiditas
(kesakitan), mortalitas (kematian), dan kecacatan (disabilitas dan handicapped)
melalui upaya promosi hidup sehat, pencegahan dan pemberantahan penyakit menular
serta pengobatan penyakit dan rehabilitasi; (5) peningkatan sumberdaya kesehatan
untuk mendukung PNBAI bidang kesehatan yang meliputi pengembangan tenaga
kesehatan yang ahli, trampil dan professional; pembiayaan kesehatan/ jaminan
pemeliharaan kesehatan masyarakat; perbekalan kesehatan; pengadaan dan produksi
bahan baku obat; (6) peningkatan kebijakan dan pembangunan kesehatan terutama
melalui peningkatan secara strategis antara sektor kesehatan dan sektor lain yang
terkait dengan PNBAI, dan antara berbagai program kesehatan terkait PNBAI serta
antara pelaku dalam pembangunan kesehatan; (7) peningkatan perlindungan


                                           62
kesehatan masyarakat terhadap penggunaan sediaan farmasi, makanan, dan alat
kesehatan; (8) peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dalam rangka
menunjang upaya kesehatan bagi anak Indonesia.


Strategi Kesehatan Anak
1. Peningkatan mutu, distribusi dan keterjangkauan upaya kesehatan termasuk
   pelayanan, pembiayaan, sumberdaya dan manajemen kesehatan.
2. Peningkatan kerjasama lintas sektor termasuk dengan dukungan lembaga
   eksekutif dan legislatif di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.
3. Pemberdayaan keluarga, orang tua dan/atau wali anak.
4. Pemberdayaan masyarakat termasuk LSM, organisasi profesi, dan kemitraan
   swasta.
5. Penelitian dan pengembangan untuk mendukung program kesehatan dan
   kesejahteraan anak.


4.2.   PENDIDIKAN ANAK
Persoalan Strategis dalam Pendidikan Anak
Betapapun pendidikan anak usia dini telah menjadi komitmen nasional, namun masih
banyak tantangan yang kita hadapi di lapangan. Berbagai tantangan tersebut
diantaranya adalah: (1) masih rendahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya
pendidikan anak usia dini; (2) masih terbatasnya lembaga layanan pendidikan bagi
anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang masih di bawah usia empat tahun; (3)
sangat terpencarnya keberadaan anak-anak usia dini yang harus dilayani, terutama
yang ada di daerah-daerah yang sulit dijangkau karena kendala geografis dan
transportasi; (4) masih relatif terbatasnya dukungan anggaran Pemerintah dan
Pemerintah Daerah terhadap pendidikan anak usia dini; (5) masih sangat terbatasnya
tenaga pendidik dan kependidikan pada pendidikan anak usia dini, baik secara
kualitas maupun kuantitas; (6) belum adanya sistem yang menjamin keterpaduan
dalam penanganan anak usia dini yang bersifat holistik; dan (7) masih terbatasnya
jumlah perguruan tinggi yang memiliki jurusan khusus untuk pendidikan anak usia
dini serta terbatasnya penelitian di bidang pendidikan dini.

Selain itu, pendidikan dasar 9 tahun masih menghadapi tantangan-tantangan lama,
seperti aksesibilitas, efisiensi internal, dan perbaikan mutu proses belajar-mengajar.
Persoalan jumlah fasilitas belajar dan besarnya biaya di luar biaya administrasi
sekolah seperti seragam, sepatu, dan buku pelajaran serta transportasi merupakan
kendala yang amat serius dan perlu dicari jalan keluarnya segera. Tingkat literasi
orang dewasa jelas merupakan sarana sosial yang sangat penting untuk
mempertahankan anak di sekolah. Oleh karena itu, program keaksaraan fungsional
perlu dikembangkan terus. Kualitas guru juga merupakan tantangan yang perlu
dijawab segera. Investasi yang memadai untuk menunjang isu-isu besar ini akan
membantu penyelesaian persoalan-persoalan mendasar di dalam penyelanggaraan
pendidikan dasar sembilan tahun.
Kebijakan Pendidikan Anak
Kebijakan yang perlu diambil untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut adalah:
1. Pelaksanaan desentralisasi dan demokratisasi pembangunan pendidikan melalui
   penyusunan kewenangan wajib dari setiap tingkatan pemerintahan sampai ke


                                          63
       tingkat kabupaten, pengelolaan sumberdaya (personel, pembiayaan, dll.) yang
       efisien, dan pengembangan kelembagaan.
2.     Peningkatan akses terhadap perawatan dan pendidikan usia dini, serta pendidikan
       dasar, khususnya di daerah perdesaan, daerah terpencil dan terisolir, terutama
       daerah di luar Pulau Jawa.
3.     Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar, perawatan dan pendidikan usia
       dini melalui partisipasi masyarakat, organisasi masyarakat, dan dunia usaha.
4.     Peningkatan akses terhadap pendidikan dasar 9 tahun, khususnya bagi anak-anak
       yang kebutuhannya belum terpenuhi.
5.     Peningkatan kualitas proses belajar mengajar serta memperlengkapi anak dengan
       kecakapan hidup yang diperlukan.
6.     Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar sehingga
       setiap anak memiliki kompetensi dasar yang dapat digunakan untuk hidup dalam
       bermasyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
7.     Peningkatan efisiensi manajemen pendayagunaan sumber daya pendidikan agar
       semua lembaga pendidikan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih efesien
       dan efektif.

Strategi Pendidikan Anak
1. Pemberdayaan otoritas lokal/daerah sebagai faktor penting dalam pembangunan
    pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
2. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengembangan
    pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
3. Pemanfaatan dan optimalisasi prasarana dan sarana yang tersedia untuk
    mendukung pelaksanaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
4. Mobilisasi sumberdaya, khususnya masyarakat dan dunia usaha untuk
    berkontribusi menyediakan prasarana, pendidikan dan pelatihan bagi guru, dan
    bahan belajar yang diperlukan.
5. Peningkatan sosialisasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar melalui
    berbagai media yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
6. Peningkatan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik
    anak usia dini dan pendidikan dasar.
7. Pengembangan sistem monitoring kualitas pendidikan.
8. Pengintegrasian layanan pendidikan anak dengan layanan kesehatan dan
    peningkatan gizi secara holistik.
9. Perbaikan sistem dan kualitas data/informasi mengenai pendidikan anak usia dini
    dan pendidikan dasar.
10. Pengembangan pusat-pusat rujukan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
    dasar di semua wilayah, bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga
    Pendidikan Anak yang diselenggarakan masyarakat dan unit-unit pelaksana teknis.


4.3.     PERLINDUNGAN ANAK
Persoalan strategis dalam Perlindungan Anak
Tindakan pencegahan dan intervensi dini perlindungan anak sangat diperlukan bagi
anak yang berisiko dilanggar hak-haknya. Persoalan strategis yang perlu segera
diupayakan penanggulangannya adalah: rendahnya perlindungan hukum bagi anak
yang berhadapan dengan hukum; rendahnya upaya pencegahan terhadap tindak
pelecehan, penelantaran, eksploitasi, trafiking, diskriminatif, dan kekerasan terhadap


                                           64
anak; terus meningkatnya jumlah pekerja anak; masih terabaikannya perlindungan
bagi pengungsi anak; dan masih rendahnya jumlah anak yang memiliki akte kelahiran.

Kebijakan Perlindungan Anak
Untuk mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan dan dalam rangka mengatasi
persoalan-persoalan strategis dalam perlindungan anak, maka kebijakan perlindungan
anak adalah:
1. Penguatan sistem pelayanan kesejahteraan bagi anak, baik pengawasan,
    pencegahan, perawatan, rehabilitasi, perlindungan dari eksploitasi media massa
    dan labelisasi, re-integrasi, penyediaan sarana dan prasarana kecacatan,
    penjaminan keselamatan terhadap pihak eksploiter, dan pemudahan aksesibilitas
    terhadap informasi hukum dan hak-hak anak.
2. Perwujudan perlindungan hukum yang optimal bagi anak.
3. Peningkatan ketahanan dan responsivitas keluarga dan masyarakat yang dapat
    melindungi anak dari segala bentuk perlakuan salah termasuk pelecehan,
    penelantaran, eksploitasi, trafiking, kekerasan, dan diskriminasi.
4. Pembentukan mekanisme partisipasi anak dalam pembangunan yang
    mencerminkan pemikiran dan harapan anak.

Strategi Perlindungan Anak:
1. Penegakan hukum secara komprehensif dalam upaya perlindungan terhadap anak.
2. Peningkatan upaya penegakan hukum dan pemantauan berbasis masyarakat.
3. Kerjasama lintas sektor dan kemitraan internasional, regional dan lokal.
4. Revitalisasi institusi-institusi yang berkaitan langsung dengan penanganan
    masalah-masalah perlindungan anak.
5. Pemberdayaan keluarga, orang tua dan wali anak serta masyarakat secara
    keseluruhan.
6. Penyediaan pelayanan bagi anak yang relevan, komprehensif, terintegrasi,
    merata, bermutu dan dapat dijangkau.
7. Peningkatan kesetaraan gender.
8. Pendekatan perlindungan anak melalui partisipasi anak.
9. Pengembangan sistem informasi mengenai perlindungan anak.

4.3.   PENANGGULANGAN HIV/AIDS

Persoalan strategis dalam Penanggulangan HIV/AIDS
Uraian situasi HIV/AIDS dan anak menggambarkan persoalan strategis, sebagai
berikut: (1) terdapat kebutuhan yang mendesak untuk intensifikasi sistem surveilens
penyakit di semua jenjang pemerintahan dalam rangka mendeteksi keberadaan
penyakit dan penanggulangannya; (2) diperlukan upaya pengembangan organisasi dan
sistem yang mendukung upaya penderita HIV/AIDS dan keluarga untuk
penyembuhan termasuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan, pengembangan
infrastruktur dan sumberdaya manusia.

Dasar- dasar kebijakan:
a. Penanggulangan HIV/AIDS merupakan upaya terpadu dari peningkatan perilaku
   hidup sehat (promotif), pencegahan penyakit HIV/AIDS (preventif), serta
   pengobatan dan perawatan (kuratif) dan dukungan hidup (support) terhadap
   pengidap HIV/AIDS. Upaya preventif dan promotif merupakan upaya prioritas




                                        65
     yang diselenggarakan secara berimbang dengan upaya kuratif dan dukungan
     terhadap pengidap HIV/AIDS.
b.   Penanggulangan HIV/AIDS didasari kepada nilai luhur kemanusiaan dan
     penghormatan terhadap harkat hidup manusia. Para pengidap HIV/AIDS memiliki
     hak asasi sebagai manusia dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan
     pelayanan sosial yang diperlukan serta hidup layak sebagai anggota masyarakat
     lainnya.
c.   Penanggulangan HIV/AIDS merupakan bagian integral dari pembangunan
     nasional dan pemberantasan kemiskinan serta pembangunan kesehatan yang
     dalam penyelenggaraannya senantiasa menghormati atau mendasarkan kepada
     nilai-nilai budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
d.   Penanggulangan HIV/AIDS dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah,
     masyarakat, sektor swasta dan para pengidap HIV/AIDS dengan dukungan
     organisasi internasional. Masyarakat termasuk LSM merupakan pelaku utama
     dalam pelaksanaan penanggulangan sedangkan pemerintah berkewajiban
     memberdayakan masyarakat serta memberikan bantuan arahan, bimbingan dan
     menciptakan suasana yang menunjang.
e.   Pemerintah berkewajiban untuk memimpin dan memberi arah penanggulangan
     HIV/AIDS (leadership) dengan menetapkan komitmen politik (political
     commitment), memberikan prioritas kepada penanggulangan HIV/AIDS, dan
     memobilisasi sumber daya. Pemerintah berkewajiban menciptakan suasana
     kondusif guna mencegah timbulnya stigmatisasi, penyangkalan (denial), dan
     praktek diskriminasi karena HIV/AIDS .
f.   Kerjasama internasional melalui badan-badan PBB, organisasi regional, lembaga
     penyandang dana dan LSM internasional perlu ditingkatkan guna memperoleh: i)
     manfaat dari mobilisasi sumberdaya internasional; ii) menerapkan pengalaman
     dalam menurunkan prevalensi HIV/AIDS dari negara lain; dan iii) meningkatkan
     kerjasama penanggulangan penyakit di daerah perbatasan.

Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS
1. Perbaikan     suasana/lingkungan     yang     kondusif    guna    memudahkan
   diselenggarakannya upaya pencegahan, pengobatan serta perawatan yang
   komprehensif terhadap pengidap HIV/AIDS.
2. Peningkatan kerjasama lintas sektor dengan melibatkan organisasi-organisasi
   LSM, organisasi profesi, masyarakat bisnis, media masa, pemuka agama, keluarga
   dan para ODHA.
3. Pencegahan merupakan prioritas upaya penanggulangan yang diintegrasikan
   dengan perawatan, dukungan dan pengobatan.
4. Pemberdayaan masyarakat, keluarga dan anak khususnya anak perempuan.
5. Pengurangan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dan keluarganya.
6. Peningkatan akses obat ARV (Anti Retro Viral) yang murah dan dapat dijangkau.
7. Pengintegrasian pendidikan pencegahan HIV/AIDS ke dalam kurikulum baik
   ekstra maupun intra kurikuler.

Strategi Penanggulangan HIV/AIDS
1. Penggalangan komitmen politik yang tinggi.
2. Pengembangan dan penerapan strategi nasional multipihak dalam upaya
   penanggulangan HIV/AIDS.
3. Pengintegrasian kegiatan pencegahan dengan kegiatan pelayanan, dukungan dan
   pengobatan.


                                         66
4. Pengintegrasian program VCT bagi ibu hamil yang berisiko.
5. Peningkatan akses terhadap pelayanan, dukungan dan pengobatan
6. Pengembangan program perawatan, pengobatan dan dukungan bagi ODHA pada
   program community/family based care penanggulangan HIV/AIDS
7. Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender
8. Sosialisasi hak asasi dalam penyediaan pelayanan dan pengobatan ODHA




                                   67
                            BAB V
                   KEGIATAN-KEGIATAN POKOK
Program Nasional bagi Anak Indonesia memuat sejumlah kegiatan-kegiatan pokok
baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, maupun penanggulangan
HIV/AIDS. Perumusan kegiatan-kegiatan pokok ini dilakukan dengan mengacu pada
Repenas Transisi Tahun 2005, kerangka pikir Perencanaan Jangka Menengah (PJM)
untuk tahun 2006-2010 dan Perencanaan Jangka Panjang (PJP) 2025.

Secara umum, fokus kegiatan-kegiatan pokok adalah sebagai berikut:
1. Memastikan adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berpihak
   pada kepentingan anak sebagai bagian dari penguatan sistem hukum dan
   melaksanakan upaya sosialisasi peraturan perundangan tersebut ke segala lapisan
   masyarakat.
2. Melakukan advokasi kepada lembaga-lembaga legislatif, unit-unit perencana,
   tenaga profesional, sektor-sektor terkait dan pihak swasta agar senantiasa
   mengutamakan program nasional bagi anak dalam rangka pemenuhan hak-hak
   anak.
3. Mengembangkan peran dan partisipasi kelembagaan masyarakat, termasuk sektor
   media informasi, swasta dan LSM, sebagai bagian dari upaya meningkatkan
   kemandirian keluarga, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan swasta
   dalam program nasional bagi anak
4. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang peran dan status perempuan dan
   keluarga bagi kesehatan anak; bahaya, penanggulangan dan dampak HIV/AIDS;
   pendidikan anak, permasalahan penundaan usia perkawinan, masalah kesehatan
   reproduksi dan jiwa anak dan remaja,
5. Memberikan pelayanan yang bermutu dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial,
   perlindungan dan pengembangan anak yang menjangkau segala lapisan
   masyarakat termasuk anak-anak yang berasal dari daerah terpencil, anak-anak
   daerah kumuh, anak-anak jalanan, dan kelompok anak-anak lain yang masih
   belum terjangkau pelayanan sosial dasar.

Adapun kegiatan-kegiatan pokok per bidang dijabarkan sebagai berikut:

5.1.     KESEHATAN ANAK

1.     Meningkatkan upaya kesehatan ibu, neonatal, bayi, balita, anak pra sekolah dan
       usia sekolah serta remaja yang mencakup aspek promosi, pencegahan,
       pengobatan dan rehabilitasi, termasuk upaya pembinaan perkembangan anak usia
       dini dan kesehatan reproduksi. Upaya kesehatan tersebut diatas mencakup
       pelayanan kesehatan, pembiayaan, sumberdaya, dan manajemen kesehatan.
       - Menyelenggarakan pelayanan kesehatan maternal: pertolongan persalinan oleh
          tenaga kesehatan, pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar dan
          komprehensif.
       - Menyelenggarakan pelayanan kesehatan balita dan anak pra-sekolah yang
          mencakup pelayanan neonatal esensial, Manajemen Terpadu Balita Sakit
          (MTBS), deteksi dini dan stimulasi perkembangan pada anak.
       - Menyelenggarakan usaha kesehatan sekolah dan pelayanan kesehatan remaja.
       - Menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial.



                                           68
2.  Melakukan perbaikan gizi berupa pemantauan dan promosi pertumbuhan balita,
    pendidikan gizi, suplemen zat gizi (vit A, Fe, Yod), pelayanan gizi (tatalaksana
    gizi buruk) dan fortifikasi bahan makanan.
    - Melakukan penanggulangan anemia gizi pada ibu hamil, wanita usia subur dan
       balita.
    - Meningkatkan pemberian ASI eksklusif dan MP-ASI.
    - Melakukan penanggulangan gizi kurang termasuk pemantauan pertumbuhan
       anak, pemberian makanan tambahan (PMT) dan survei kewaspadaan pangan
       dan gizi.
    - Menyediakan suplementasi vitamin A, yodium, zat besi.
3. Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi.
    - Melakukan pencegahan dan pemberantasan ISPA, diare, malaria, dan
       tuberkulosis.
    - Melakukan eliminasi tetanus neonatorum.
    - Melakukan imunisasi untuk 7 macam antigen termasuk upaya Eradikasi Polio
       dan Reduksi Campak.
4. Menyediakan pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja, termasuk gangguan
    perkembangan anak, serta pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan
    napza.
5. Menyediakan air bersih dan jamban saniter.
6. Melakukan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, promosi kelangsungan hidup
    dan tumbuh kembang anak, pencegahan kecelakaan dan cedera pada anak
7. Peningkatan kerjasama lintas sektor termasuk lembaga eksekutif dan legistlatif di
    semua tingkatan administrasi.
    - Melakukan advokasi kepada lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif, unit-
       unit perencana, dan sektor-sektor terkait agar senantiasa mengutamakan
       program kesehatan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak.
    - Memastikan adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang
       berpihak pada kepentingan kesehatan, utamanya kesehatan anak (healthy
       public policy).
    - Memastikan dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan upaya
       peningkatan derajat kesehatan anak.
8. Melakukan pemberdayaan keluarga.
    - Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku ibu, suami (ayah), wali anak
       dan pengasuh anak dalam perawatan dan pengasuhan anak dini usia (0-6
       tahun).
    - Meningkatkan perilaku mencari pertolongan kesehatan (health seeking care)
       secara tepat waktu ke tenaga profesional.
9. Melakukan pemberdayaan masyarakat.
    - Meningkatkan upaya kesehatan berbasis masyarakat antara lain melalui
       revitalisasi Posyandu, pemanfaatan Polindes.
    - Melaksanakan berbagai pelatihan bagi kader, tokoh masyarakat dan tenaga
       sukarela lainnya dalam rangka mengaktifkan berbagai kegiatan kesehatan
       berbasis masyarakat.
    - Mengembangkan kewaspadaan dan kesiagaan masyarakat dalam
       menanggulangi berbagai masalah kesehatan ibu dan anak.
    - Mengembangkan peran aktif LSM, organisasi profesi dan swasta, organisasi
       pemuda, Saka Bakti Husada, dan sebagainya, dalam upaya peningkatan derajat
       kesehatan anak.
10. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan, metode


                                         69
    pengelolaan pelayanan kesehatan yang efisien, prinsip perencanaan dan
    penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ramah anak, serta pengembangan
    sistem informasi kesehatan dan manajemen kesehatan.
11. Mengkaji dan menyerasikan peraturan perundangan dan kebijakan yang berkaitan
    dengan kesehatan khususnya kesehatan anak.

5.2. PENDIDIKAN ANAK
1. Menyediakan dan meningkatkan pemanfaatan berbagai prasarana dan sarana
    pelayanan perawatan (care) dan pendidikan anak usia dini.
2. Melakukan kajian dan pengembangan kebijakan dan model layanan perawatan
    dan pendidikan anak usia dini, termasuk rintisan program TK Kecil, TK
    alternatif, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Pendidikan terpadu
    Posyandu, Pusat PAUD.
3. Melakukan sosialisasi dan promosi mengenai pentingnya perawatan dan
    pendidikan untuk anak usia dini kepada orangtua, masyarakat, lembaga
    keagamaan, dan dunia usaha dalam rangka menumbuhkan kepedulian terhadap
    perawatan dan pendidikan anak usia dini dan meningkatkan partisipasi
    masyarakat dan dunia usaha untuk menyelenggarakan perawatan pendidikan anak
    usia dini.
4. Melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat, termasuk lembaga
    keagamaan, dan dunia usaha mengenai pentingnya perawatan dan pendidikan
    bagi anak usia dini dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga
    keagamaan, dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan anak
    usia dini.
5. Mengembangkan pedoman, kurikulum, dan bahan ajar bagi penyelenggaraan
    pendidikan anak usia dini.
6. Meningkatkan keterampilan manajemen penyelenggaraan anak usia dini.
7. Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan jumlah dan kualitas tenaga
    pendidik anak usia dini.
8. Meningkatkan jaringan kerja antara penyelenggara perawatan dan pendidikan
    anak usia dini.
9. Melakukan pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan anak
    usia dini.
10. Menyediakan dan meningkatkan mutu prasarana dan sarana pendidikan termasuk
    tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan lainnya secara memadai termasuk
    bagi daerah yang terpencil dan terisolasi.
11. Mengembangkan kurikulum yang mengacu pada standar nasional pendidikan,
    mengembangkan bahan ajar yang disesuaikan dengan perkembangan jaman, ilmu
    pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan model-model pembelajaran
    untuk mewujudkan tujuan pendidikan dasar.
12. Memudahkan akses terhadap pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari
    keluarga tidak mampu, anak dari daerah terpencil, daerah kumuh, anak jalanan,
    dan kelompok anak lainnya yang masih sulit menjangkau pelayanan pendidikan
    dasar. baik melalui beasiswa maupun bentuk-bentuk kemudahan lainnya.
13. Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan untuk anak usia 7 – 15
    tahun kepada masyarakat dan orangtua, dalam rangka menumbuhkan kepedulian
    terhadap pendidikan dasar anak dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk
    menyelenggarakan pendidikan dasar.
14. Mengembangkan kebijakan pembangunan pendidikan dasar serta melakukan
    perencanaan, pemeriksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan


                                       70
      pembangunan pendidikan dasar sejalan dengan pengembangan dan penerapan
      prinsip-prinsip akuntabilitas.
15.   Melakukan upaya penarikan kembali anak yang putus sekolah agar kembali
      melanjutkan pendidikan dasar, dan upaya pemantapan pendidikan dasar dalam
      rangka mengurangi angka mengulang kelas dan angka putus sekolah.
16.   Meningkatkan mutu pendidikan dasar baik formal, informal, maupun non-formal,
      termasuk sekolah terbuka, sekolah terpadu, pendidikan pesantren salafiyah,
      pendidikan luar sekolah, dan lain-lain.
17.   Melakukan upaya perbaikan rasio buku:siswa dan siswa:guru dalam rangka
      mengoptimalkan penyerapan ilmu.
18.   Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan jumlah, kualitas, dan
      profesionalisme tenaga kependidikan, khususnya guru agar memenuhi standar
      kualifikasi nasional, bahkan internasional.
19.   Meningkatkan manajemen pendidikan sekolah dasar baik melalui peningkatan
      kapasitas manajemen pengelola sekolah, maupun pembentukan dan
      pemberdayaan Dewan Pendidikan, serta perbaikan sistem administrasi dan
      manajemen sekolah.
20.   Membangun dukungan dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan
      daerah dalam menuntaskan Wajib Belajar 9 tahun.
21.   Melakukan pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dasar.

5.3. PERLINDUNGAN ANAK
1. Melakukan penyerasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang
    berkaitan dengan peningkatan perlindungan bagi anak di berbagai bidang
    pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Diperlukan adanya kebijakan
    nasional yang komprehensif dan integral sebagai payung dalam penanganan
    masalah-masalah perlindungan anak.
2. Melakukan penyerasian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
    pemenuhan hak-hak anak dan terutama hak terhadap perlindungan, termasuk hak
    pengasuhan dan perwalian.
3. Melakukan kampanye, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta
    konseling mengenai anti perlakuan salah terhadap anak, termasuk pelecehan,
    penelantaran, eksploitasi, trafiking, kekerasan, dan diskriminasi secara nasional
    maupun lokal.
4. Melakukan sosialisasi dan advokasi kepada lembaga-lembaga legislatif, eksekutif
    dari sektor terkait, dan tenaga profesional agar senantiasa mengutamakan
    program nasional bagi anak dalam rangka pemenuhan hak-hak anak. Hal ini perlu
    dilakukan agar tertanam kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya
    pemenuhan hak-hak anak.
5. Mengembangkan pelayanan, perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi anak
    korban perlakuan salah terutama penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan. Oleh
    karena itu akses terhadap pelayanan publik yang terjangkau secara adil dan
    merata bagi anak-anak tersebut baik yang bersifat pencegahan, remedial maupun
    pemulihan dan reintegrasi sosial/keluarga menjadi sangat penting.
6. Memberdayakan keluarga pekerja anak dan melakukan penindakan hukum yang
    tegas terhadap pihak yang mempekerjakan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan
    terburuk dalam rangka penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
7. Mengembangkan mekanisme perlindungan bagi anak dalam kondisi khusus
    seperti pengungsian, konflik bersenjata, dan konflik sosial.



                                         71
8.    Meningkatkan upaya-upaya penyediaan akte kelahiran bagi setiap anak, termasuk
      anak dari komunitas terpencil, daerah pengungsian, dan anak tanpa orang tua.
9.    Mengembangkan sistem prosedur penanganan hukum yang ramah anak, termasuk
      peningkatan upaya perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat,
      konflik dengan hukum, eksploitasi, trafiking dan perlakuan salah lainnya. Dengan
      demikian diperlukan adanya reformasi hukum, peningkatan dan penegakan
      hukum dalam memberikan perlindungan
10.   Melakukan peningkatan kemampuan (capacity building) bagi petugas pelayanan,
      aparatur penegak hukum, dan pekerja sosial (orsos dan LSM) agar mampu
      melaksanakan upaya pelayanan dan perlindungan yang ramah anak.
11.   Mengembangkan sistem data dan informasi khusus anak di tingkat nasional dan
      daerah, menyusun data profil anak, serta mengintegrasikan data ke dalam survai
      dan sensus nasional.
12.   Membentuk wadah-wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan
      harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam berbagai proses
      pembangunan.
13.   Meningkatkan peran aktif keluarga dan masyarakat termasuk mengembangkan
      jaringan kerja antara pemerintah, LSM, dan dunia usaha, termasuk media
      informasi, dalam mendukung upaya-upaya perlindungan bagi anak terhadap
      segala bentuk perlakuan salah, termasuk upaya perwujudan lingkungan yang
      aman bagi anak.
14.   Meningkatkan kelembagaan dan infrastruktur yang jelas dan mapan khusus untuk
      penanganan masalah-masalah perlindungan anak, termasuk bagi anak
      penyandang cacat.

5.4. PENANGGULANGAN HIV/AIDS
1. Melakukan advokasi mengenai penanggulangan HIV/AIDS pada pengambil
    kebijakan dan pembentuk opini baik di tiap tingkat administrasi pemerintahan.
2. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha (pabrik farmasi)
    untuk penyediaan obat Anti Retro Viral (ARV) murah dan terjangkau.
3. Meningkatkan pengetahuan siswa, warga belajar maupun mahasiswa mengenai
    bahaya HIV/AIDS (merupakan bagian dari Life Skill Education).
4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para tenaga pendidik, guna
    mendukung pelaksanaan tugas sebagai ujung tombak pencegahan HIV/AIDS
    (merupakan bagian dari Life Skill Education).
5. Melakukan promosi dan KIE peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku positif
    remaja dan keluarganya dalam penanggulangan HIV/AIDS melalui broadcasting
    (media elektronik, cetak, tradisional) dan narrow casting (kelompok
    keluarga/seminar dan Komunikasi Inter-Personal/Konseling (KIP/K)
6. Melakukan promosi perilaku seksual aman.
7. Menyediakan darah transfusi yang aman (screening seluruh darah donor).
8. Mengurangi dampak buruk (harm reduction) akibat napza suntik.
9. Menyediakan layanan VCT bagi mereka yang berisiko.
10. Melaksanakan pengobatan dalam rangka pencegahan penularan infeksi HIV dari
    ibu kepada bayinya (PMTCT).
11. Meningkatkan pelayanan, dukungan, dan pengobatan ODHA.
12. Meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi.
13. Melakukan pelatihan bagi petugas kesehatan khusus mengenai penanggulangan
    kasus HIV/AIDS.



                                           72
14. Meningkatkan kerjasama lintas sektor antara instansi pemerintah terkait dan LSM
    terkait dalam penanggulangan HIV/AIDS yang komprehensif.
15. Menggalang kerjasama internasional dalam rangka pencegahan dan
    penanggulangan HIV/AIDS lintas region.
16. Memperkuat perawatan keluarga dan masyarakat termasuk yang disediakan oleh
    sektor informal dan pelayanan kesehatan baik medis, paliatif dan psiko-sosial dan
    monitor pengobatan ODHA termasuk anak.
17. Menyerasikan peraturan perundangan agar dapat menjamin perlindungan hukum
    atas perlakuan diskriminasi terhadap ODHA.




                                         73
                                  BAB VI
                                 PENUTUP

Program Nasional bagi Anak Indonesia 2015 merupakan dokumen yang disusun
secara bersama-sama oleh lintas Departemen/Lembaga Pemerintah dengan masukan
dari berbagai organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, serta perwakilan anak.
PNBAI 2015 sangat diperlukan sebagai pedoman bagi berbagai pihak yang
berkepentingan dan terlibat dalam upaya memperjuangkan kesejahteraan,
perlindungan, dan kemaslahatan anak. Ada 4 bidang pokok yang mendapat perhatian
khusus dalam PNBAI 2015 ini, yaitu promosi hidup sehat (promoting health lives),
penyediaan pendidikan yang berkualitas (providing quality education), perlindungan
terhadap perlakuan salah, ekploitasi dan kekerasan (protecting againts abuse,
exploitation and violence), dan penanggulangan HIV/ AIDS (combating HIV/AIDS).

Dalam pelaksanaan PNBAI perlu diperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan
dan kegiatan pemerintah pusat (antarinstansi), propinsi, dan kabupaten/kota, dengan
memperhatikan peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perlu pula ditingkatkan partisipasi
masyarakat, dunia usaha, dan komunitas pendidikan dalam mewujudkan dunia yang
layak bagi anak.

Pendanaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
dengan memperhatikan kebijakan dan strategi dalam Bab IV dan kegiatan-kegiatan
pokok dalam Bab V serta diutamakan untuk pengembangan sarana dan prasarana
pelayanan bagi anak, pengembangan kelembagaan, serta pengembangan SDM dan
teknologi. Keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah dalam melakukan investasi dan
pelayanan bagi anak memerlukan mobilisasi dana baik dengan meningkatkan peran
serta masyarakat maupun kerjasama dengan lembaga internasional.




                                        74
                               DAFTAR PUSTAKA


Adimiharja, K. Prof. Dr. MA, Harry Hikmat, Ir., 2001, Modul Latihan PRA,
Humaniora Utama Press, Bandung.

UNICEF, 2002, A World Fit for Children, New York.

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kesehatan, 2002, Survai Kesehatan
Nasional 2001. Laporan Data Susenas 2001: Status Kesehatan, Pelayanan
Kesehatan, Perilaku Hidup Sehat dan Kesehatan Lingkungan. Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2002, Survai Kesehatan Nasional 2001. Laporan Studi
Mortalitas 2001: Pola Penyakit Penyebab Kematian di Indonesia. Jakarta

Badan Pusat Statistik, 2001, Susenas 2001, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2000, Indikator Kesejahteraan Anak 2000, Jakarta.

Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, 2002, Bulletin Anak, Jakarta.

Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, 2000, Profil Kesehatan Indonesia
2000, Jakarta.

Departemen Kesehatan, 1999, Indonesia Sehat 2010, Jakarta.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2002, Rencana Aksi Nasional
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Jakarta.

Farid, M., 1999, Pencatatan Kelahiran Upaya Meningkatkan Hak Pertama Anak -
Nama dan Kewarganegaraan - di Indonesia, Jakarta.

Hikmat Harry, Ir. Msi., 2001, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung.

--------------------------, 2001, Strategi Meningkatkan Investasi Bidang Kesejahteraan
Anak dalam Era Otonomi Daerah, Jakarta.

--------------------------, 2001, Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Hak Anak,
Jakarta.

--------------------------, 2001, Dampak Pelayanan Program Jaring Perlindungan
Sosial melalui Rumah Singgah bagi Kehidupan Anak Jalanan, Jakarta.

Irwanto, Ph.D, M. Farid, Jeffry Anwar, 1998, Ringkasan Analisa Situasi Anak yang
Membutuhkan Perlindungan Khusus, Jakarta.

Irwanto, Ph.D, Fentiny Nugroho, Johanna Debora Imelda, 2001, Perdagangan Anak
di Indonesia, ILO/IPEC Jakarta.

Kelompok Studi Kesehatan Reproduksi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas


                                          75
Indonesia, Departemen Kesehatan dan World Health Organization, 2001, Penilaian
Situasi Kesehatan Anak Usia Sekolah termasuk Remaja di Indonesia. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
Jakarta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2002, Indikator dan Profil Kesejahteraan
dan Perlindungan Anak, Jakarta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2001, Rencana Induk Pembangunan
Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (RIP-KPA), Jakarta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2002, Rencana Aksi Nasional Penghapusan
Trafiking Perempuan dan Anak, Jakarta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2002, Rencana Aksi Nasional Penghapusan
Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF, 2001, 5th East Asia and Pacific
Ministerial Consultation on Shaping the Future Agenda for Children.

Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF, 2001, National Report on Follow-up to
the World Summit for Children (1990-2000).

Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF, The Situation of Children and Women
in Indonesia 2000, 2000, Jakarta.

Plan International, Terre des homes Netherands, 2000, Laporan Seminar
Pemberdayaan Anak dalam Situasi Khusus, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Jakarta.

World Health Organization (2001). Strategic Directions for Improving the Health and
Development of Children and Adolescents.




                                        76

								
To top