Data Kunjungan Pasien Di Kaltim (DOC) by oid16744

VIEWS: 0 PAGES: 41

More Info
									                            LAPORAN
              HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR-RI
    KE PROPINSI JAWA BARAT, SUMATERA BARAT DAN
                  KALIMANTAN TIMUR
            MASA RESES SIDANG I TAHUN SIDANG 2007-2008
                Tanggal, 29 Oktober s/d 2 November 2007

I. Pendahuluan

   A. Dasar
      1. Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor: 33/PIMP/IV/2007-2008        Tanggal
          27 September 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi I s/d XI DPR-RI
          untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok dalam Masa Reses Masa
          Persidangan I Tahun 2007-2008
      2. Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR-RI tanggal ..... September 2007
          mengenai Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR-RI pada
          Masa Persidangan I tahun Sidang 2007-2008

   B. Maksud dan Tujuan
      Laporan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang berbagai temuan
      hasil Kunjungan Kerja Komisi VI DPR-RI yang terkait dengan bidang tugasnya
      di Propinsi Jawa Barat, Sumatera Barati dan Kalimantan Timur dalam rangka
      memenuhi salah satu fungsi Dewan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib
      DPR-RI ini dengan tujuan sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk
      ditindak-lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

   C. Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja
      Sasaran kunjungan kerja titikberatkan pada aspek:
      1. Pengawasan     Pelaksanaan      Peraturan   Perundang-undangan  dan
         Pengawasan terhadap kinerja lembaga-lembaga/badan yang berada di
         dalam lingkup mitra kerja Komisi VI DPR-R;
      2. Pembahasan perkembangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan
         bidang mitra kerja Komisi VI DPR-RI;
      3. Memonitor situasi lapangan serta menampung aspirasi yang berkembang
         berkaitan dengan pengembangan Investasi, Industri, Perdagangan,
         Koperasi dan UKM, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan
         kesejahteraan masyarakat lokal. Adapun Obyek yang dikunjungi dan
         dibahas meliputi:

1. Propinsi Jawa Barat :
   a. Pemda Kab.Karawang, Kab. Indramayu dan Kab/Kota Cirebon
   b. Perum Jasa Tirta II, Perum Bulog, Perum Peruri dan PT. Jasa Marga
   c. PT. Pupuk Kujang, PT. Pertamina UP Balongan
   d. BUMN Perbankan/keuangan (Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN )
   , Bank Jabar dan PT. PPA, PT. PNM, PT. Jamsostek
   e. BUMN Kesehatan (PT. Bio Farma, PT. Kimia Farma dan PT. Indo Farma)
   f. BUMN Telekomunikasi (PT. Telkom, PT. INTI , PT. LEN dan PT. PLN)
   g. BUMN lainnya (PT. Sucofindo , PT. RNI dan PT. PN VIII)
   h. Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI


2. Provinsi Sumatera Barat


       a.    Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
       b.    DPRD Propinsi Sumatera Barat
       c.    KADIS PERINDAGKOP Sumatera Barat
       d.    BKPMD Sumatera Barat
       e.    KADINDA dan Pejabat Terkait Sumatera Barat
       f.    Pemerintah Kota Padang (beserta seluruh Dinas dan Badan)
       g.    PT. Angkasa Pura II Bandara Minangkabau International Airport
       h.    Sentra UKM (Lapangan Butik Henny dan Pengrajin Tenun Selingkang
             Aladdin )
              i.   PT. Semen Padang
              j.   PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur
              k.   PLN Wilayah Sumatera Barat
              l.   PERTAMINA Unit Pemasaran Sumatera Barat
              m.   PT. Pupuk Sriwidjaya Unit Pemasaran Sumatera Barat
              n.   PT. RNI dan PTPN VI Cabang Sumatera Barat
              o.   BUMN Perbankan (PT. BANK MANDIRI, PT. BANK BTN , PT. Bank BRI
                   dan PT. Bank BNI Sumatera Barat)
              p.   Permodalan Nasional Madani (PNM) Wilayah Sumatera Barat


      3. Provinsi Kalimantan Timur

         a.        Pemda Provinsi Kalimatan Timur
         b.        Pemerintah Kota Bontang
         c.        Bank Indonesia Samarinda dan Perbankan Pemerintah
         d.        BUMN PT Pupuk Kaltim, PT Badak NGL, dan PT Angkasa Pura I Bandara
                   Sepinggan
         e.        Sentra Produksi Sarung Samarinda FITRIAH oleh Himpunan Perempuan
                   Produktif (HIPPERPO)
         f.        Koperasi Pegawai Negeri Medika RSUD Abdul Wahab Sjahranie

      D. Waktu dan Acara Kunjungan Kerja
      (Terlampir)

      E. Anggota Tim Kunjungan Kerja
      (Terlampir)

II.      Deskripsi Umum Daerah PROVINSI JAWA BARAT

      a. Kabupaten Karawang

      Kabupaten Karawang terletak di bagian barat Pulau Jawa pada posisi 1070 02’
      BT sampai 1070 40’ BT dan - 50 56’ ” LT sampai – 60 3’4” LT. Secara keseluruhan
      luas Wilayah Kabupaten Karawang 175.327 Ha dengan pantai 4 mil X 67 km2
      yang terdiri atas 30 kecamatan dan 297 desa.. Adapun luas wilayahnya sebesar
      157.327 Ha tersebut mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

      Utara        : Laut Jawa
      Selatan : Kab, Bogor dan Kab. Cianjur
      Barat        : Kab. Bekasi
      Timur        : Kabupaten Subang


      b. Kabupaten Indramayu

      Kabupaten Indramayu terletak diantara kab. Cirebon dan Kab. Subang yang
      merupakan daerah Pantai Utara (Pantura) dengan luas wilayah sebesar ....... ha.
      Adapun batas-batas wilayah secara geografis sbagai berikut :


      Utara        : Laut Jawa
      Selatan : Kab, Majalengka
      Barat        : Kab. Subang
      Timur        : Kabupaten Cirebon
   c. Kab/Kota Cirebon

Kota Cirebon terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat dan berada pada jalur
utama batas Pantura. Secara geografis kota Cirebon berada pada posisi 108,330 dan
6,410 Lintang Selatan pada pantai utara pulau Jawa bagian barat. Bentuk wilayah
memanjang dari barat ke timur sepanjang 8 km, dan utara ke selatang sekitar 11
km, dengan ketinggian dari permukaan laut 5 meter. Adapun luas wilayah
administratif kota Cirebon adalah 35,35 km2 dengan batas-batas sebagai berikut:


   Utara    : Laut Jawa
   Selatan : Sungai Banjir Kanal
   Barat    : Sungai Kedung Panen
   Timur    : Sungai Kalijaga
                                                                          Adapun
deskripsi per bidang di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan wilayah kerja komisi VI
adalah sebagai berikut:

a. Industri dan Perdagangan

Arah dan Program Dinas Perindutrian dan Perdagangan Agro Provinsi Jawa Barat
adalah mengembangkan struktur industri agro skala kecil dan menengah berbasis
bahan baku lokal serta mengembangkan sistem perdagangan yang berkeadilan dan
bermartabat.

Peranan kontribusi secara langsung sektor perindustrian dan perdagangan agro
dalam pembentukan PDRB Jawa Barat tahun 2005 sebesar 5,41 % yaitu industri
agro sebesar 3,33% dan Perdagangan agro sebesar 2,08%. Adapun kontribusi
usaha industri agro terhadap penyerapan tenaga kerja tahun 2006 sebesar 33,41%
dan kelompok usaha industri non agro sebesar 66,59%. Sedangkan kontribusi usaha
perdagangan agro terhadap penyerapan tenaga kerja tahun 2006 adalah untuk
komoditi agro segar 17,23%, agro olahan 42,07% dan komoditi non agro 40,7 %.

Adapun perkembangan usaha perdagangan agro selama tahun 2005 di Jawa Barat
adalah sebagai berikut :

      Jumlah usaha perdagangan agro sebanyak 1.078.615 unit yang terdiri dari
       usaha yang berbasis hasil pertanian sebanyak 373.838 usaha atau 34,66%
       dan usaha perdagangan hasil ndustri agro 704.772 atau 65,34%
      Jumlah transaksi usaha/perdagangan agro tahun 2005 di Jawa Barat senilai
       Rp 75,891 miliar yang terdiri atas transaksi hasil pertanian 37,6% dan hasil
       industri agro 62,7%.

b. Investasi

Kebijakan dan program Investasi dilakukan dengan memperhatikan fungsi institusi
yang ada (Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat) serta instansi
terkait lain (di Provinsi dan Kab/Kota se Jabar). Promosi dilaksanakan untuk 3
kelompok potensian, yaitu (1) terhadap produk/komoditas unggulan, (2) Proyek-
proyek Investasi dan (3) lokasi proyek wisata (Trade-Tourism-Investment). Ditinjau
dari nilai investasi dan sektor-sektor yang ada, penanaman modal atau investasi di
Propinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

      Minat Investasi PMA/PMDN tahun 2007 sebesar Rp 37,906 miliar apabila
       dibandingkan dengan tahun 2006 dalam periode yang sama mengalami
       kenaikan sebesar 120% dimana tahun 2006 sebesar Rp 17,218 miliar
      Jumlah proyek PMA/PMDN tahun 2007 sebanyak 350 proyek, apabila
       dibandingkan tahun 2006 pada periode yang sama terjadi kenaikan sebesar
       10% dimana tahun 2006 sebesar 319 proyek
      Penyerapan tenaga kerja PMA/PMDN tahun 2007 sebanyak 76.977 orang
       TKI, apabila dibandingkan dengan tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar
       29% dimana pada tahun 2006 sebesar 59.753 orang.
Dalam hal kemudahan berinvestasi, Jawa Barat menyiapkan perangkat
pelayanan terpadu ‘One Stop Services (OSS)’, mengintegrasikan
penanganan permasalahan investasi antar instansi terkait. Sedangkan dari
sisi insentif, provinsi melihat pada regulasi yang ada berdasarkan
kewenangan (pajak dan bea masuk oleh Pemerintah, sedangkan retribusi dan
perijinan lokasi oleh Pemerintah daerah kab/kota ).

c. Koperasi dan UKM

Perkembangan jumlah koperasi di Propinsi Jawa Barat selama 3 tahun terakhir
(2004-2006) adalah sebagai berikut : jumlah koperasi sebanyak 6.833 unit ;
dengan koperasi aktif 3.678 unit dan non aktif 3.155 unit dengan anggota
1.757.593. Adapun modal sendiri Rp 454.744.000,- dan modal, luar Rp
483.879.000,-; Sedangkan volume usaha Rp 4.769.831.000,- dan SHU sejumlah Rp
145.328.000,-. Pada tahun 2006 jumlah Koperasi dan UKM sedikit penurunan jumlah
koperasi, hal ini disebabkan banyaknya koperasi yang tidak mampu bertahan karena
keterbatasan modal usaha, kemampuan pengurus koperasi dalam mengelola
koperasi yang profesional.

Pemerintah Provinisi DKI Jakarta melalui PT. Bank DKI telah menyalurkan pinjaman
modal usaha bagi GUSK sampai dengan bulan Agustus 2006 sebesar Rp
71.272.999.500 kepada 4.724 pengusaha UKM dengan tingkat kemacetan mencapai
20 %. Adapun jumlah koperasi yang sudah menerima dana bergulir selama tahun
2002 s/d 2006 sebanyak 68 koperasi dengan nilai Rp 12,5 miliar dengan periincian
sebagai berikut : 1 buah KSP Agribisnis Rp 1.000.000.000,- 5 buah KSP sektoral
masing-masing Rp 500.000.000,-. Dan Koperasi penerima dana bergulir melalui
program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) dan program
pemberdayaan perempuan keluarga sehat sejahtera (PERKASSA) masing-masing
memperoleh Rp 100.000.000 dan disalurkan kepada anggotanya maksimum Rp 4
juta per anggota.




IV. PERMASALAHAN SPESIFIK DAN REKOMENDASI

A. PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Permasalahan :

Dari aspek Industri dan Perdagangan Agro di Provinsi Jawa Barat masalah
umum yang harus dipecahkan dalam pengembangan sektor perindustrian dan
perdagangan agro ditemui berbagai permasalahan sebagai berikut :

1.     Terbatasnya pengusaan teknologi, khususnya di bidang enginering dan
disain
2.     Kecenderungan penurunan daya saing industri di pasar internasional
3.     Struktur industri (dari hulu dan hilir) belum memiliki ketahanan yang
kokoh
4.     Kecenderungan impor bahan baku, bahan penolong dan komponen
cukup tinggi
5.     Suku bunga dan ekonomi biaya tinggi
6.     Tervatasnya ragam dan jenis produk ekspor industri termasuk tujuan
ekspornya
7.     Bulum kuatnya peranan IKM bidang agro
8.     Potensi/kompetensi inti daerah belum dikembangkan secara optimal
B.    Bidang Penanaman Modal / Investasi

Beberapa permasalahan yang dihadapi pengusaha di bidang Perencanaan dan
Kebijakan Penanaman Modal antara lain :

a. Belum sinkronnya perencanaan penanaman modal antara BKPM, IPMP dan IPMK
Keterbatasan Modal
b. Peran daerah (Povinsi dan Kabupaten) dalm menindaklanjuti program BKPM
   belum optimal
c. Sinkronisasi program antara BKPM dengan IPMP/IPMK yang memiliki acuan
   Permendagri 13 tahun 2006 mengalami kendala dalam pelaksanaan di lapang
d. Nomen klatur instansi penanaman modal menurut UU No. 25 th 2007 adalah
   BKPM, sedangkan untuk Provinsi dan Kab/kota, perlu diseragamkan

Pengusaha UKM/KADINDA (khususnya rotan dan kulit)
a. Masalah ketersediaan bahan baku rotan, akibat kebijakan tataniaga dan ekpor
   bahan baku rotan
b. Masalah daya saing industri rotan dalam negeri yg mulai tersaingi Vietnam
c. Masalah pemasaran dan ekspor produk rotan nasional yg diambil alih pesaing
d. Masalah perpajakan, antara lain menyangkut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23,
   dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
e. Khusus untuk pengrajin kulit, adanya pembatasan impor bahan baku kulit
f. Kebijakan Moneter, dimana tingkat suku bunga bank masih tinggi. Suku bunga
   Bank Indonesia saat ini masih 9,25%, sehingga suku bunga kredit komersial
   masih sekitar 12%. Pengusaha UKM masih sulit mendapatkan akses perbankan.


Rekomendasi :

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, maka kebijakan Propinsi Jawa
   Barat memberikan saran-saran sebagai berikut :

a. Bidang Industri dan Perdagangan

1. Membentuk, mengembangkan dan menguatkan lembaga usaha perindustrian
   dan perdagangan agro;
2. Perlunya penyediaan lembaga pendukung guna mendorong efeisiensi dan
   efektifitas usaha industri pemjasaran produk agro;
3. Peelunya penyediaan data base dan networking di bidang IT perindustrian dan
   perdagangan agro;
4.   Mengembangkan sistem komunikasi untuk mengkoordinasikan stakeholder
   perindustrian dan perdagangan agro dalam berbagai jenjang usaha;
5. Mendorong fasilitasi pembiayaan untuk pertumbuhan, pengembamngan dan
   pemanfaatan produk industri agro

b. Bidang Investasi/Penanaman Modal

1. Pemerintah perlu memberikan keringanan dan insentif pajak yang
signifikan bagi pelaku usaha seperti yang dilakukan di negara-negara lain
seperti RRC, Vietnam, Thailand, India, dll.
2. Bank Indonesia menurunkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI)
secara signifikan dari 9,25% menjadi 5% sehingga dana-dana perbankan bisa
diarahkan ke kegiatan yang produktif
3.    Perlunya segera disusun PP dari UU No 25 tahun 2007 tentang
Penanaman Modal dan sosilalisasinya ke daerah-daerah
4. Perlunya koordinasi dan sinkronisasi antara BKPM di pusat dan BPPMD di
daerah-daerah
5.      Khusus untuk masalah bahan baku rotan, KADINDA minta segera
dicabut SK Meneteri Perdagangan tentang tataniaga ekpsor bahan baku rotan
6.      Khusus untuk tataniaga impor kulit agar pengusaha diberi kemudahan
7.      Pemerintah perlu segera merevisi RUU bidang Ketenagakerjaan serta
C. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1.      PT. Pupuk Kujang Cikampek


           PROFIL PABRIK KUJANG 1A DAN KUJANG 1B

                   URAIAN       PABRIK KUJANG 1A                    PABRIK KUJANG 1B

         KAPASITAS PRODUKSI
         Urea                   570.000 ton/tahun                   570.000 ton/tahun
         Ammonia                330.000 ton/tahun                   330.000 ton/tahun


         BAHAN BAKU             Gas alam, Air & Udara               Gas alam, Air & Udara


         KONSTRUKSI             1976 - 1978                         2002 - 2005

         Kontraktor Utama       Kellog Overseas Corporation         Toyo Engineering Corporation
         Sub Kontraktor         Toyo Engineering Corporation        PT Rekayasa Industri
                                                                    PT IKPT

         PRODUKSI PERDANA        7 November 1978                    24 Oktober 2005

         PERESMIAN PABRIK        12 Desember 1978                   3 April 2006

         SUMBER BIAYA         - Pinjaman dari Pemerintah Iran   -   Pinjaman dari Pemerintah Jepang
                                melalui pemerintah Indonesia        (JBIC) melalui pemerintah Indonesia
                                sebesar US$ 200 Juta                sebesar 27,05 Milyar Yen
                              - PMP US$ 60 Juta                 -   Equity    4,77 Milyar Yen

         CARA PEMBAYARAN      - Dibayar dengan rupiah (tidak    -   Dibayar dengan Rupiah sesuai
                                terpengaruh Kurs)                   Kurs Yen yang berlaku
                                                                    (terpengaruh Kurs)

                                                                                                          3




Keterkaitan Pabrik Kujang ! A dan 1 B:

      Pabrik Kujang 1B dibangun dengan biaya sekitar 85% melalui pinjaman dari JBIC
       yang harus dicicil selama 10 tahun mulai bulan Februari 2008.
      Pabrik Kujang 1A mempunyai kontribusi pendanaan (cash cow) yang besar untuk
       membayar cicilan dan bunga pinjaman pembangunan Kujang 1B sekitar Rp. 300
       Milyar per tahun.
      Biaya produksi Kujang 1B masih tinggi karena dibebani oleh unsur bunga dan
       depresiasi.
      Pabrik Kujang 1B tidak dapat memasok bahan baku untuk kebutuhan anak-anak
       perusahaan.
      Secara makro PT Pupuk Kujang dan anak-anak perusahaan dapat mendukung roda
       perekonomian nasional khususnya diwilayah Jawa Barat.

    Pemasaran Pupuk Kujang
    Pupuk Kujang memasarkan 2 (dua) jenis pupuk urea yaitu:
     Urea pangan yang disubsidi baik untuk Petani maupun kebun rakyat dan palawija
     Urea non pangan yang tidak disubsidi (Perkebunan Besar, Industri dan Ekspor)
    Adapun wilayah distribusi pemasaran pupuk kujang : Sebelum 1 September 2007 adalah
Propinsi Jawa Barat II ( 14 Kabupaten & 7 Kota ) dan Propinsi Jawa Tengah III ( 2 Kabupaten
& 1 Kota ). Sedangkan setelah 1 September 2007 adalah sebagai berikut :
    a. Seluruh Propinsi Jawa Barat ( 26 Kabupaten/kota ), b.    Sebagian Propinsi Jawa
    Tengah ( 7 Kabupaten/Kota ) , c. Seluruh Propinsi Banten 6 kabupaten/kota dan DKI Jaya
    (6 kota). Dalam pelaksanaannya ada beberapa wilayah yang dilakukan secara KSO
    dengan PT. PUSRI, yaitu untuk wilayah Jabar : Cirebon, Kuningan, Garut, Tasikmalaya,
    Ciamis, Banjar. Wilayah Jateng seperti Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan dan
    Batang.
Upaya Mengatasi Kelangkaan Pupuk :
    1. Menyediakan gudang supply point diseluruh wilayah Kabupaten.
   2.   Menyediakan stok di gudang-gudang Kabupaten untuk kebutuhan 2 minggu
   3.   Mewajibkan distributor untuk memelihara stok untuk 1 ( satu ) minggu
   4.   Bekerjasama dengan produsen lain untuk tambahan pasokan (apabila diperlukan)
   5.   Kerjasama dengan Dinas Pertanian untuk menyiapkan data kebutuhan.
   6.   Melaksanakan koordinasi dan pengawasan dengan pihak-pihak terkait.
   7.   Melakukan kerjasama dengan Polda terkait.
   8.   Membuka saluran telepon on-line bebas pulsa.
   9.   Melakukan operasi pasar.
  10.   Meningkatkan pengawasan melalui penempatan personil pemantau di tiap kabupaten.

     2. Perum Jasa Tirta II :
Bidang Usaha Perum Jasa Tirta II terdiri dari usaha Air Baku dan usaha Perlistrikan :
a. Usaha Air Baku
         Menyediakan dan menyalurkan air baku dari sumber-sumber air, bagi Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten dan Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya, mencapai 473
juta m3 (tahun 2001). Disamping itu menyediakan pula air baku kawasan industri dan zona-
zona industri di daerah kerja Perusahaan, mencapai 176 juta m3 (tahun 2006)
b. Usaha Perlistrikan
         Daya Terpasang Pembangakit Listrik Tenaga Air (PLTA) Ir. H. Djuanda di Jatiluhur
antara tahun 1994 s/d 1998 telah ditingkatkan (uprating) dari 150 MW menjadi 187 MW.
Produksi listrik rata-rata dalam setahun sebesar 900 juta kWh, sebagian untuk memenuhi
kebutuhan sendiri dan pengembangan usaha, sedangkan sisanya dijual ke PT. PLN (Persero),
melalui tegangan 150 KV dan 70 KV. Selain itu pada sistem pengairan terdapat banyak
bangunan terjun dengan potensi micro hydro antara 50 kVa sampai 5000 kVa.
3.       Usaha Kepariwisataan
         Jatiluhur merupakan salah satu tujuan wisata di Jawa Barat dengan obyek danau
buatan yang sangat luas (8.300 Ha), dengan pemandangan alam yang sangat indah
dipadukan dengan karya teknik hidrolis (ilmiah) berupa bendungan yang sangat besar dan
PLTA. Usaha kepariwisataan dilengkapi dengan hotel, Bungalow, Convention Hall, rekreasi air
(Jet sky), kapal pesiar, dayung dan water world
4.       Lain-lain (Pemanfaatan Lahan , Jasa Alat Besar dan Laboratorium)
         Dalam upaya pengamanan dan pemanfaatan lahan dilakukan dengan           cara sewa
dalam waktu tertentu atau kerjasama usaha. Selain itu, PJT II memiliki berbagai jenis alat-
alat berat untuk pemeliharaan jaringan pengairan, yang dapat disewakan kepada pihak lain.
Disamping         itu PJT II menyediakan jasa pelayanan laboratorium untuk pengujian
         kualitas air yang merupakan salah satu laboratorium rujukan Komite      Akreditasi
Nasional Propinsi Jawa Barat.


3. PT. Pertamina UP Balongan

a. Sejarah singkat :
    • Proyek EXOR-I (Export Oriented Oil Refinery) dibangun oleh Pertamina (own) mulai 1
        September 1990 dengan pola pembiayaan Non Re-course dan lunas pada tahun
        2001.
    • Masa pembangunan (EPC) selama 51 bulan
    • Mulai beroperasi pada bulan Agustus 1994
    • Operational Acceptance pada tanggal 30 Nopember 1994
    • Serah-terima dari proyek EXOR-I ke PERTAMINA (UP-VI Balongan) tgl. 16 Januari
        1995
    • Diresmikan oleh Presiden RI (H.M. Soeharto)     24 Mei 1995
     •   Dengan beralihnya UU 8/1971 menjadi 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, aset
         Kilang UP-VI merupakan penyertaan modal Negera kepada PT.Pertamina.

b. Tujuan Pembangunan:
    • Pada awalnya EXOR-I dibangun untuk orientasi ekspor.
    • Untuk memenuhi kebutuhan BBM Dalam Negeri, khususnya di wilayah DKI Jakarta
        dan Jawa Barat.
    • Untuk memecahkan kesulitan pemasaran minyak mentah berat khusunya jenis Duri.
    • Menaikkan nilai tambah dengan adanya peluang ekspor di Asia - Pasifik, terutama
        dengan adanya peluang produk Petrokimia.
    • Pertimbangan stabilitas/ekonomis.

c. Dasar Pemilihan Lokasi UP Balongan
    • Distribusi BBM ke wilayah DKI JAKARTA dan Jawa Barat lebih efisien dan cepat.
    • Mengurangi kepadatan Pelabuhan Tanjung Priok.
    • Tersedianya sarana PERTAMINA : SBM/CBM/SPM, UPMS-III Depot Balongan,
        Pelabuhan khusus, Pipanisasi Jawa.
    • Tersedia gas alam (natural gas) dari lapangan gas DOH-JBB.
    • Tersedia lahan luas yang merupakan lahan kering dan tidak produktif seluas 450 Ha
        (sawah tadah hujan).
    • Mobilisasi tenaga proyek trampil dekat (ex Cilacap, ex Industri Cilegon dan Cikampek).
    • Meningkatkan taraf hidup dan Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Indramayu.
d. Hal-Hal Penting ke Depan
    • Transformasi PT.Pertamina dalam menjawab persaingan kedepan
    • Konversi pasar Kero ke LPG.  Rencana produk Kero dikonversikan menjadi Avtur.
    • Proyek-2 penciptaan nilai
            ▼ Revamping II EPC selesai 2008  peningkatan Propylene &
                                               fleksibilitas operasi
            ▼ ERU/OCT         EPC selesai 2009  peningkatan Propylene
            ▼ Pengembangan Kilang (CDU kap 200 MBSD)
    • Upaya berkelanjutan, fokus pada:
            ▼ Energi, Loss & Optimasi
            ▼ Peningkatan nilai dan produktivitas
    • Peningkataan Kompetensi Organisasi dan SDM

4.       PT. LEN INDUSTRI

        PT. LEN INDUSTRI , dikenal sebagai LEN, adalah perusahaan elektronika industri
         dan infrastruktur yang bergerak dalam bidang Railway Signaling, Renewable Energy,
         Broadcasting, Automation System & Defense Electronics
        PROFIL PKBL LEN , Berdiri sejak tahun 1994
              Jumlah mitra binaan s/d 2007 : 88 unit usaha, terdiri dari :
              Bidang Jasa                :       34 unit
              Bidang Industri :          48 unit
              Perdagangan                :       3 unit
              Perikanan                  :       1 unit
              Peternakan                 :       2 unit
              Jumlah dana tersalurkan : Rp. 1,79 milyar
              Dana hibah                 : Rp. 107,5 juta
              Efektivitas penyaluran dana : 90,9%
              Tingkat kolektibilitas : 75,8%
        PERMASALAHAN
              Modal disetor dari Pemegang Saham yang likuid hanya
                 Rp. 15,6 milyar, sisanya inbreng berupa tanah dan bangunan
              Modal kerja LEN menjadi sangat terbatas, karena harus mengerjakan proyek
                 > Rp. 300 milyar, sehingga operasional pelaksanaan proyek menjadi
                 terhambat
              Net profit margin menjadi rendah (< 5%), karena harus membayar bunga bank
                 yang cukup besar
              Perlu ada Penyertaan Modal Negara (PMN), agar kinerja LEN semakin
                 meningkat
   5. PT. INDOFARMA

a. Gambaran Umum Mitra Binaan PKBL PT Indofarma terdiri atas :
    • Apotik
    • Toko Obat
    • Usaha kecil lain
    • Usaha Agromedicine
    • Koperasi
  Sampai 2006 berjumlah 1.173 unit mitra binaan.

b. Gambaran Penyaluran PKBL

   Wilayah        Pinj Mdl         Hibah            BL            Total
     - DKI        100 Juta        15 Juta         10 Juta        125 Juta
    - Jabar       250 Juta        25 Juta         20 Juta        295 Juta
   - Jateng       150 Juta        10 Juta         10 Juta        170 Juta
     - DIY        100 Juta        10 Juta         10 Juta        120 Juta
    - Jatim       150 Juta        10 Juta         10 Juta        170 Juta
     - Bali        60 Juta         5 Juta         10 Juta        75 Juta
    - NTB          60 Juta         5 Juta         10 Juta        75 Juta
   - Lainnya                                     100 Juta        100 Juta
Jumlah =       870 Juta       80 Juta         180 Juta       1.130 Juta


6. PT. Kimia Farma

Sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang farmasi, PT. Kimia Farma mempunyai misi
ingin Menjadi Perusahaan Pelayanan Kesehatan (Health Care Company) utama di Indonesia
yang berdaya saing Global. Adapun misinya antara lain : Menyediakan produk dan jasa
pelayanan kesehatan, Mengembangkan bisnis pelayanan kesehatan, Meningkatkan
kompetensi dan komitmen Sumber Daya Manusia.
Adapun portfolio Perusahaan PT. Kimia Farma adalah sbb:

INDUSTRI : Jakarta, Bandung, Semarang, Mojokerto, dan Medan dengan Produk : 324 item
obat
ANAK PERUSAHAAN : PT. KF Trading & Distribution, 41 Cabang dan PT. KF Apotek, 341
Apotek
PENGEMBANGAN BISNIS : Laboratorium Klinik, 34 Cabang dan Klinik, 34 Klinik

7. PT. Bio Farma

PT. Bio Farma merupakan salah satu BUMN Farmasi yang bergerak di bidang obat-obatan
yang berlokasi di Jl. Pasteur Bandung. Perkembangan PKBL yang dilakukan oleh PT. Bio
Farma sampai tahun 2006 adalah sebagai berikut :
            a. Program Kemitraan : - usaha kecil Rp 21,427 juta, Koperasi Rp 3,054 juta
            b. Program Bina Lingkungan sebesar Rp 6.573 juta
Adapun daerah/wilayah kerjanya meliputi Kab/kota Bandung dan Kab. Cimahi

8. PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI)

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan KA

   a. Pendanaan :
      1)    Pendanaan PSO sesuai dengan kondisi keuangan Pemerintah dan dibayar
            belakang sehingga menambah beban likuiditas perusahaan.
      2)    Mekanisme pendanaan belum tercakup dengan IMO.
       3)     Pendanaan untuk pemeliharaan prasarana (IMO) belum jelas, sehingga
       mekanisme yang berjalan selama ini tidak ada cash in untuk IMO.

   b. Kekurangan Pembiayaan PSO :
      1)     Kekurangan pembiayaan PSO (Audited BPK) tahun 2000-2004 :
                • Tahun 2000      =      Rp      344    Milyar
                • Tahun 2001      =      Rp      283    Milyar
                • Tahun 2002      =      Rp      198    Milyar
                • Tahun 2003      =      Rp      248    Milyar
                • Tahun 2004      =      Rp      264    Milyar
      Jumlah =      Rp     1.337 Milyar
      2)     Rekomendasi BPK agar kekurangan PSO tersebut dapat diselesaikan.

Dampak tidak terpenuhinya PSO- PT. KAI
         a. Pemeliharaan sarana dan prasarana tidak dapat dipenuhi sesuai kebutuhan
             yang berdampak menurunnya tingkat kehandalan sehingga mengganggu
             operasional KA.
         b. Perusahaan tidak dapat melakukan peremajaan sarana kelas komersial
             karena terjadi cross subsidi dari angkutan komersial ke angkutan ekonomi. Di
             lain pihak saat ini umur teknis sarana sudah tua dan perlu peremajaan.
         c. Program peningkatan kesejahteraan karyawan tidak dapat direalisasikan
             karena sebagian dana perbaikan kesejahteraan dipergunakan untuk
             pemeliharaan
Hal-Hal yang perlu mendapatkan dukungan :
  1. Perlunya pemenuhan kekurangan dana PSO
  2. Perlunya sumber pendanaan yang jelas dalam APBN untuk IMO
  3. Perlunya pengalokasian kekurangan pendanaan/pembiayaan PSO dari tahun 2000
     s/d 2004 sebesar Rp. 1.337 Miliar dalam APBN atau APBN P.
  4. Perlunya peremajaan sarana dan prasarana KA yang telah tua dan berisiko tinggi
     terhadap keselamatan karena terjadinya Backlog perawatan untuk sarana Rp 5,2 T
     dan Prasarana sebesar Rp 6,6 T
  5. Usulan tambahan lokomotif untuk KA Ekonomi dari Pemerintah sebanyak 50 lokomotif
     agar dapat dipenuhi


   II.DESKRIPSI UMUM DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT


     Sumatera Barat berada di bagian barat tengah pulau Sumatera dengan luas
     42.297,30 km² dan jumlah penduduk sekitar 4.775.080 jiwa (tahuun 2006)
     dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun 131.570 jiwa atau 3,1 % yang
     dibagi menjadi 12 kabupaten dan 7 kota, dengan 147 Kecamatan dan 877
     Kelurahan/desa. Provinsi Sumatera Barat memang merupakan wilayah yang
     sangat potensial untuk pengembangan industri dan perdagangan. Apabila
     dilihat per sektor, sumbangan volume ekonomi sektor industri mulai tahun
     2001 – 2006 sektor industri adalah sektor ke lima terbanyak yang memberikan
     kontribusi dalam PDRB. Dan hampir 95 % sektor Industri Sumatera Barat
     didominasi oleh industri skala kecil/rumah tangga, dengan menyumbang 14%
     dari PDRB Sumatera Barat. Pertanian dan Perkebunan 23,57 % dari PDRB
     Sumatera Barat dan jasa 16,82 % dari PDRB Sumatera Barat.
     Seperti diketahui sejak tahun 2006 lalu sebelum gempa perekonomian
     Sumatera Barat sudah bangkit menuju arah perbaikan dengan ditandai
     pertumbuhan ekonomi hampir mencapai 6 %, akantetapi ketika gempa terjadi
     tahun 2006 dan 2007 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sempat mencapai
     angka kurang dari 4 %, dan proses perbaikan demi perbaikan sudah semakin
     nampak berjalan dengan lancar, dan tumbuh lagi sebesar 5,5 %, sedikit lebih
     besar dibandingkan dengan pertengahan dan awal tahun 2007. Padahal pada
     tahun 2006 perbaikan ekonomi Sumatera Barat sudah semakin nyata, dengan
     pertumbuhan hampir menembus angka 6 %.
   Hingga tahun 2005 ekspor memperlihatkan peran makin signifikan dalam
   pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2001 ekspor hanya mengalami laju
   pertumbuhan kurang dari 3%, tahun 2004 ekspor meningkat pesat dengan laju
   pertumbuhan di atas 22%. Tahun 2005 ekspor Sumatera Barat diperkirakan
   mencapai laju pertumbuhan sebesar 15,5%. Pertumbuhan ekspor Sumatera
   Barat bersumber dari pertumbuhan sektor perkebunan, sawit dan karet. Produk
   manufaktur belum memberikan peran di atas 10% dalam ekspor Sumatera
   Barat. Ekspor masih mencerminkan dominasi 10 komoditas primer dari sektor
   perkebunan. Strategi berorientasi ke luar yang dianut selama ini belum
   mempengaruhi pertumbuhan ekspor manufaktur. Pertumbuhan ekspor yang
   meningkat cepat pada tahun 2004 telah meningkatkan peran ekspor dalam
   perekonomian daerah. Pada tahun 2001 ekspor hanya memberikan kontribusi
   sebesar 11% dalam PDRB, pada tahun 2004 peran ekspor menjadi 15%. Pada
   tahun 2005 peran ekspor mencapai 15% dalam PDRB. Akantetapi pasca gempa
   ditahun 2006 sampai 2007 peran ekspor hanya mencapai 12,29 % dalam PDRB.

   Investasi swasta yang diharapkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang
   berkelanjutan belum memperlihatkan kinerja yang mengesankan hingga akhir
   tahun 2005. Peran investasi dalam PDRB Sumatera Barat belum mencapai 20%
   hingga tahun 2005. Investasi hanya mengalami pertumbuhan sebesar 1,1%
   selama 2001 dan naik menjadi 3,2% pada tahun pada tahun 2004. Pada tahun
   2005 investasi diperkirakan mengalami laju pertumbuhan sebesar 6,5%.
   Sumatera Barat sering dikeluhkan tidak memiliki iklim investasi yang kondusif
   karena banyaknya kendala kelembagaan investasi yang masih perlu
   pembenahan. Kepastian status kepemilikan tanah belum menjadi daya tarik
   bagi investasi masuk ke Sumatera Barat.
   Adapun menurut data DINPERINDAG Pemerintah Propinsi Padang jumlah unit
   industri sebanyak 47.819 unit, terdiri dari 47.585 unit industri kecil dan 234 unit
   industri besar menengah, dengan perbandingan 203 :

III. DESKRIPSI PER BIDANG
   A. BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
             Kontribusi sektor Industri dan Perdagangan terhadap perekonomian
        Sumatera Barat dihasilkan dengan telah ditetapkannya arah kebijakan,
        sasaran, dan program pembangunan bidang industri dan perdagangan di
        Sumatera Barat.
           Adapun arah kebijakan, sasaran, dan program pembangunan Industri
        Sumatera Barat adalah sbb.:
           Arah Kebijakan Pembangunan Industri
         Peningkatan nilai tambah dan produktivitas melalui pengembangan
          industri dalam rangka pengembangan rantai nilai untuk membentuk
          industri-industri yang kuat, meningkatkan nilai tambah dari setiap
          produk yang dibuat baik pada industri ataupun pada rantai nilainya,
          memperpanjang rantai nilai baik dengan meningkatkan inovasi maupun
          penguasaan pasar, meningkatkan efisiensi rantai nilai untuk
          meningkatkan keseluruhan produktivitas.
         Pengembangan klaster industri dengan memperkuat industri-industri
          yang terdapat dalam rantai nilai, yang mencakup industri inti, industri
          terkait, dan industri pendukung, dengan keunggulan lokasi, yang dapat
          mendorong keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif;
          Memperkuat keterkaitan antar klaster dalam satu sektor maupun
          dengan klaster pada sektor lainnya, sekaligus mendorong kemitraan
          antara IKM dengan perusahaan besar dan kaitan interaktif yang relevan
          lainnya, sehingga membentuk jaringan industri serta struktur yang
  mendukung peningkatan nilai tambah melalui peningkatan produktivitas;
  Mendorong tumbuhnya industri terkait yang memerlukan suplai bahan
  baku dan penolong yang sama, sehingga memperkuat kemitraan antara
  industri inti, terkait, dan pendukung; Memfasilitasi upaya-upaya
  pemasaran dalam maupun luar negeri.
 Pengembangan lingkungan bisnis yang nyaman/kondusif dengan
  mengambangkan infrastruktur pendidikan dan pelatihan di bidang teknik
  dan manajerial; memperluas infrastruktur fisik; memperluas
  infrastruktur bisnis jasa, termasuk jasa profesi dan jasa publik;
  mengembangkan riset dan teknologi untuk meningkatkan inovasi yang
  berorientasi pasar; menyempurnakan dan mengimplementasikan
  perangkat hukum yang terkait dengan pengembangan dunia usaha;
  menyempurnakan kebijakan perdagangan dan kebijakan investasi dalam
  rangka mendukung pengembangan industri.
 Pembangunan industri yang berkelanjutan dengan memperhatikan
  aspek lingkungan dalam pengembangan industri sehingga menghasilkan
  produksi bersih; melakukan sosialisasi produksi bersih terutama
  terhadap industri-industri yang berpotensi menghasilkan limbah;
  menginternalisasikan biaya pengelolaan lingkungan ke dalam biaya
  produksi; mengembangkan zero waste industries; dan mengembangkan
  industri berbahan lokal yang terbaharukan.
 Mengembangkan IKM agar perannya setara dengan industri besar
  sehingga merupakan fondasi perekonomian yang kokoh dan
  mewujudkan industri kecil dan menengah (IKM) yang mandiri dan atau
  mendukung industri besar dalam satu kerangka kerjasama yang
  sederajat dan saling menguntungkan.
 Mendorong revitalisasi industri untuk meningkatkan daya saing industri.
 Mendorong investasi industri baru, selama ini pertumbuhan investasi
  domestik dan luar negeri mengalami kinerja yang sangat rendah dan
  cenderung stagnan maka beberapa jenis industri yang menjadi prioritas
  untuk dikembangkan khususnya industri kecil dan menengah.
Adapun sasaran pembangunan bidang industri adalah:
 Pada skala industri besar dan menengah diperkirakan akan
  meningkatnya jumlah unit usaha naik sebesar 4,4 % dari kondisi tahun
  2005-2006, nilai investasi naik sebesar 40 % dari kondisi tahun 2004
  serta penyerapan tenaga kerja naik 35 % dari kondisi tahun 2004.

 Melanjutkan program revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri
  serta memperkuat struktur industri untuk membangun pilar-pilar industri
  masa depan.
 Meningkatkan komponen lokal dan sumberdaya                 lokal   dengan
  mengoptimalkan potensi pasar di dalam negeri.
 Meningkatkan daya saing industri terpilih dan meningkatkan ekspor
  serta mengembalikan kinerja industri yang terpuruk akibat krisis.
 Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif baik bagi industri yang
  sudah ada maupun investasi baru dalam bentuk tersedianya layanan
  umum yang baik dan bersih dari KKN, sumber-sumber pendanaan yang
  terjangkau, dan kebijakan fiskal yang menunjang sehingga mampu
  menumbuhkan industri potensial.
 Peningkatan pangsa sektor industri manufaktur di pasar domestik, baik
  untuk bahan baku maupun produk akhir, sebagai cerminan daya saing
  sektor ini dalam menghadapi produk-produk impor serta mempercepat
  pertumbuhan IKM, khususnya industri menengah.
 Menciptakan usaha industri yang tangguh dengan keluaran diharapkan
  dapat mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan dengan
  menciptakan lapangan kerja baru serta percepatan perkembangan
  ekonomi dan pemerataannya.
 Meningkatnya proses alih teknologi dari Foreign Direct Investment (FDI)
  yang dicerminkan dari meningkatnya pemasokan bahan antara dari
  produk lokal dan meningkatkan kandungan bahan baku/penolong lokal.
 Meningkatnya penerapan standarisasi produk industri manufaktur
  sebagai faktor penguat daya saing produk serta meningkatkan kuantitas
  dan kualitas produksi.
Sedangkan arah kebijakan pembangunan bidang perdagangan adalah:
 Meningkatkan pertumbuhan ekspor non migas di Sumatera Barat
  berbasis sumber daya alam, teknologi dan produk unggulan daerah.
 Melakukan debirokratisasi dalam pelayanan perijinan pengelolaan
  aktivitas ekspor impor (pelayanan satu atap).
 Mendorong secara bertahap perluasan basis produk ekspor dengan
  tetap memperhatikan kriteria produk ekspor yang ramah lingkungan.
 Peningkatan nilai tambah ekspor secara bertahap terutama dari
  dominasi bahan mentah ke dominasi barang setengah jadi dan barang
  jadi disertai upaya pengurangan ketergantungan bahan baku impor.
 Revitalisasi kinerja kelembagaan promosi ekspor serta perkuatan
  kapasitas kelembagaan dalam bentuk pelatihan investasi, tata cara
  ekspor dan pembinaan secara sinergis, simultan, dan berkelanjutan.
 Peningkatan fasilitasi perdagangan melalui penyederhanaan prosedur
  ekspor impor, menerapkan konsep single document, menyederhanakan
  sistem tata niaga untuk komoditi strategis dan yang tidak memerlukan
  pengawasan serta perkuatan kapasitas lembaga uji mutu produk ekspor
  impor.
 Optimalisasi sarana penunjang perdagangan internasional seperti
  kelembagaan free financing untuk ekspor, fasilitasi modal kerja dengan
  bunga non komersial bagi UKM/IKM agroindustri yang berorientasi
  ekspor dan bertumpu pada sumber daya lokal, dan pemberdayaan
  lembaga-lembaga pelatihan dan promosi ekspor daerah seperti P3ED.
 Penguatan pasar dalam negeri melalui peningkatan kualitas SDM,
  kualitas produk sesuai dengan ISO, dan kemitraan untuk menjamin
  kontinuitas produk.
 Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, penyederhaan prosedur dan
  perijinan yang selama ini belum efisien (waktu, biaya) serta telah
  menjadi penghambat kelancaran arus barang dan pengembangan
  kegiatan jasa perdagangan.
 Perkuatan lembaga perdagangan melalui sosialisasi keberadaan lembaga
  perlindungan konsumen, kemetrologian, kelembagaan persaingan usaha
  serta kelembagaan perdagangan lainnya.
 Fasilitasi pengembangan prasarana distribusi tingkat regional dan sub
  sistem pada daerah tertentu seperti kawasan perbatasan dan daerah
  terpencil serta peningkatan dan pengembangan sarana penunjang
  perdagangan melalui pengembangan jaringan informasi produksi, pasar,
  dan peningkatan pasar lelang ditingkat lokal dan regional.
         Peningkatan    efektivitas pelaksanaan  perlindungan  konsumen,
          terwujudnya tertib niaga dan perkuatan sistem pengawasan barang
          beredar dan jasa.
        Sementara sasaran pembangunan perdagangan adalah:
         Terkendalinya impor non migas Sumatera Barat dalam rangka menjaga
          keseimbangan neraca perdagangan dan pemberdayaan produk dalam
          negeri.
         Terwujudnya keseimbangan permintaan dan penawaran untuk menjaga
          stabilitas harga.
         Meningkatnya pelayanan publik dan perlindungan konsumen melalui
          peningkatan penyediaan standar layanan minimum pada lembaga
          sertifikasi mutu barang dan standarisasi.
         Berkembangnya pasar spesifik produk UKM/IKM dan hasil pertanian di
          Sumatera Barat sehingga terbentuk harga yang wajar dan transparan.
         Menurunnya tingkat pengangguran        dan   kerawanan    sosial   serta
          meningkatnya daya beli masyarakat.
         Menjadikan ekspor sebagai andalan pertumbuhan ekonomi daerah,
          penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah serta
          peningkatan devisa termasuk didalamnya transfer teknologi dalam
          rangka mendukung daya saing global produk unggulan Sumatera Barat
          terutama yang berbasis keunggulan SDA dan SDM dengan menghapus
          segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan yang ada.

B. BIDANG BUMN dan INVESTASI
  Dalam upaya meningkatkan kinerja investasi di Sumatera Barat, Pemerintah
  Daerah Sumatera Barat telah melakukan pemetaan. Hasil pemetaan yang telah
  dilakukan berupa produk unggulan Sumatera Barat yaitu di sektor primer adalah
  pertanian, Perikanan kelautan/budidaya, Perkebunan (Karet, Gambir dan Kelapa
  Sawit), UMKM meliputi sektor sekunder (seperti; industri kerajinan sulaman,
  bordir dan konveksi, anyaman, tenun dan lain-lain) / sektor tertier (pengolahan
  air bersih, kelistrikan, perdagangan ekspor, jasa dan pariwisata, dimana sector
  pariwisata kini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah dalam
  meningkatkan perekonomian daearah).
  Dalam pengembangan produk unggulan tersebut pemerintah daerah provinsi
  Sumatera Barat telah membuat studi kelayakan guna ditawarkan kepada
  investor/calon investor melalui promosi dalam negeri maupun luar negeri yang
  bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat. Dengan
  iklim investasi Sumatera Barat yang makin kondusif serta pembangunan dan
  pengembangan sarana dan prasarana fisik terus dilakukan, maka prospek
  investasi yang akan datang cukup menjanjikan baik di bidang industri
  manufaktur, infrastruktur, agroindustri, agro bisnis, pariwisata, perikanan dan
  kelautan, jasa dan perdagangan.
  Sementara itu pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat juga telah
  mengeluarkan beberapa kebijakan dalam rangka melindungi investasi yang ada,
  seperti:
     Fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal melalui Dewan Konseling
      Investasi dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat yang bertugas
      memfasilitasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh investor untuk
      dicarikan solusi pemecahannya.
      Koordinasi dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan, promosi,
       perijinan penanaman modal dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
       dengan instansi terkait di provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat
       cukup baik, semua pihak bertekad untuk meningkatkan investasi serta
       menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat melalui
       serangkaian pembangunan kebijakan dan perbaikan instituís khususnya
       menyangkut pelayanan satu atap.

  Industri kecil/rumah tangga dengan jumlah unit industri yang banyak hanya
  mempunyai investasi dan nilai produksi yang kecil. sedangkan investasi industri
  besar menengah mencapai Rp 3.052 milyar, atau 95,60% dari total investasi,
  sedangkan industri kecil investasinya hanya Rp. 1.412 milyar atau 4,40% saja
  dari total investasi. Dengan nilai produksi industri besar menengah mencapai Rp.
  1.623 milyar, yaitu 60 % dari total nilai produksi, dan nilai produksi industri kecil
  hanya mencapai Rp. 1.090 milyar, atau 40% dari total nilai produksi
  Wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah wilayah yang termasuk banyak dijadikan
  domisili beberapa BUMN dan ada salah satu BUMN yang beroperasi langsung di
  Sumatera Barat yakni PT. Semen Padang. Pada kunjungan kerja tim Komisi VI
  DPR RI kali ini difokuskan kepada persoalan spesifik seperti soal perkembangan
  industri semen (PT. Semen Padang), perikanan tuna, pelabuhan teluk bayur,
  pertanian, perkebunan karet dan klapa sawit yang terkait dengan PTPN VI,
  Pupuk Sriwidjaya dan RNI, yang selama ini menjadi concern Komisi VI DPR RI.


C. BIDANG KOPERASI DAN UKM
  Pembangunan Koperasi dan UKM di Sumatera Barat walaupun mulai nampak
  perkembangan yang positif, namun secara umum tidak terlepas dari masih
  banyaknya kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan UKM
  yang perlu tetap mendapat perhatian pembenahan dan dukungan secara
  berkelanjutan, antara lain:
  1. Rendahnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil dan
     Menengah (KUKM) terutama dalam bidang manajemen, kelembagaan,
     pemasaran, dan penguasaan teknologi informasi sehingga menimbulkan
     disparitas usaha yang sangat lebar antar pelaku usaha.
  2. Terbatasnya akses Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) terhadap
     sumberdaya produktif yang terutama meliputi tiga aspek penting, yaitu
     modal usaha yang bukan saja mencakup penyediaan kredit modal kerja
     tetapi juga kredit investasi; informasi; dan pasar.
  Pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan arah
  kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rencana pembangunan jangka
  menengah ke depan dalam pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
  Menengah adalah:
  1.    Mengembangkan UKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang
        signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan
        kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing. Sedangkan
        pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi
        dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan
        rendah.
  2.    Memperkuat kelembagaan melalui penerapan prinsip-prinsip tata
        kepemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender.
  3.    Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuh kembangkan
        wirausaha baru berkeunggulan prima untuk mendorong pertumbuhan,
        peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja.
  4.    Mengembangkan KUMKM untuk lebih berperan sebagai penyedia barang
        dan jasa di pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk
        impor.
  5.    Membangun tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi, meningkatkan
        kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) dan
        meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.
  Berangkat dari potensi dan permasalahan KUKM dengan mengacu pada arah
  kebijakan yang akan dilaksanakan dalam RPJM pemberdayaan Koperasi, Usaha
  Mikro, Kecil dan Menengah, serta Rencana Strategis Kementerian KUKM 2005 –
  2009 maka upaya yang akan dilaksanakan adalah:
  1.   Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan
       jati diri koperasi. Untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi
       sesuai dengan jati dirinya dinas koperasi, pengusaha kecil dan menengah
       provinsi Sumatera Barat dalam periode 2006 – 2009 menargetkan sebanyak
       2.352 unit koperasi berkualitas dari 2.508 unit koperasi yang ada . Dengan
       melakukan pembinaan pada 24.750 orang usahawan UMKM.
  2.   Meningkatnya produktivitas usaha dan daya saing ekspor KUMKM di pasar
       bebas. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah:
          a. Memberikan kesempatan kepada KUKM mengikuti kegiatan pameran
             baik di tingkat regional, nasional dan internasional, yang dibiayai baik
             dari dana APBD maupun APBN.
          b. Pengembangan pasar tradisional melalui pelaksanaan pasar rakyat
             yang pembiayaannya didukung dana APBD dan APBN.
  Sedangkan dilihat dari aspek perkembangan Koperasi Aktif dan Koperasi Tidak
  Aktif di Sumatera Barat pada kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami pasang
  surut peningkatan dan atau penurunan. Beberapa faktor-faktor yang
  mempengaruhi peningkatan Koperasi Aktif antara lain disebabkan adanya
  peningkatan pengelolaan kelembagaan dan usaha yang dikelola koperasi,
  disamping adanya koperasi-koperasi baru yang tumbuh berkembang dengan
  baik. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan koperasi aktif,
  diantaranya; disamping adanya pembubaran sejumlah koperasi yang sudah tidak
  aktif, dipengaruhi pula oleh adanya perubahan kriteria koperasi aktif dan tidak
  aktif.

  Kriteria koperasi aktif adalah:
      Memiliki anggota 20 orang dan selalu bertambah
      Memiliki kantor dan ada papan nama koperasi
      Kegiatan usaha masih jalan dan layak
      Memiliki pengurus minimal 3 orang dan pengawas minimal 1 orang
      Kelembagaan masih jalan
      Melaksanakan RAT berturut-turut

  Kriteria koperasi tidak aktif adalah:
      Jumlah anggota 20 orang/keanggotaan tidak aktif/tidak ada anggota
      Tidak melaksanakan RAT selama 2 tahun berturut-turut
      Alamat kantor tidak jelas (kantor tidak ada)
      Kegiatan usaha tidak layak lagi/tidak ada
      Pengurus maupun pengawas tidak ada/tidak aktif

IV. PERMASALAH SPESIFIK DAN REKOMENDASI
A. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
  Permasalahan :
  1. Sumber pendapatan Sumatera Barat yang menggandalkan sektor pertanian
     tapi belum mendapatkan perhatian yang optimal dari Pemerintah pusat
     seperti gambir dan perubahan lahan dari karet kekelapa sawit.
  2. Promosi produk-produk UMKM Sumatera Barat yang terbatas daripada
     daerah-daerah lain.
  3. Lemahnya bantuan Modal bagi IKM dari Pemerintah Pusat.
  4. Terbatasnya pengembangan sentra perikanan tuna di Sumatera Barat.
  5. Ketersediaan BBM alternatif yang masih ekspor.

  Rekomendasi :
  1. Komisi VI DPR RI akan membahas lebih lanjut dengan Kementerian terkait
     khususnya untuk peningkatan sumber pendapatan sektor pertanian dan
     memperjuangkan kemudahan pada petani agar mendapatkan modal dan
     pemberdayaan SDM dibidang pertanian sehingga dapat meningkatkan hasil
     pertaniannya.
  2. Komisi VI DPR RI akan membahas lebih lanjut dengan BKPM khususnya
     untuk membantu dalam mempromosikan produk-produk UMKM Sumatera
     Barat seperti daerah-daerah lainnya dengan senantiasa berkoordinasi dengan
     Pemerintah Daerah setempat.
  3. Komisi VI DPR RI akan membahas lebih lanjut dengan Departemen
     Perindustrian khususnya untuk penguatan terhadap bantuan modal IKM.
  4. Komisi      VI  DPR    RI    akan    membahas      lebih  lanjut    dengan
     Departemen/Kementerian/Lembaga terkait khususnya untuk Membantu
     dalam pengembangan sentra perikanan tuna di Sumatera Barat, dimana
     Komisi VI DPR RI akan meminta Pemerintah untuk mengusahakan
     penggadaan kapal ikan tuna tambahan dan meminta agar Pemerintah
     Propinsi untuk mengadakan survei dan pemanfaatan keberadaan 14 kapal
     ikan tuna yang mengganggur di Sulawesi Selatan.
  5. Komisi      VI  DPR    RI    akan    membahas      lebih  lanjut    dengan
     Departemen/Kementerian/Lembaga terkait khususnya untuk Guna menjaga
     terpenuhinya kebutuhan BBM untuk kepentingan industri dan dunia usaha,
     perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah untuk swadaya BBM
     alternatif.
  6. Komisi VI DPR RI mendukung terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh
     Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dalam merekonstruksi dan membangun
     kembali beberapa sektor-sektor UMKM yang rusak akibat gempa Sumatera
     Barat demi pemulihan/pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Barat.

B. Pemerintah Kota Padang

  Permasalahan :
  Secara umum kinerja Pemerintah Kota Padang dapat dinilai cukup baik. Hal
  tersebut dapat dilihat pada rencana dan beberapa program pertumbuhan
  ekonomi yang cukup, hal ini terlihat dari peningkatan investasi, pemberdayaan
  usaha mikro, kecil dan menengah, menjadikan Kota Padang sebagai gerbang
  ekonomi Indonesia Barat, pembangunan infrastruktur yang memadai, dan lain-
  lain.

  Rekomendasi :
  1. Komisi VI DPR RI akan membahas lebih lanjut dengan Kementerian terkait
     khususnya untuk percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Padang.
  2. Komisi VI DPR RI akan mendukung program Pemerintah Kota Padang untuk
     melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur Kota Padang.
  3. Komisi VI DPR RI akan meminta Pemerintah Cq. BKPM untuk senantiasa
     mengikutkan Kota Padang dalam setiap event-event promosi.
  4. Komisi VI DPR RI mendukung terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh
     Pemerintah Kota Padang dalam merekonstruksi dan membangun kembali
     beberapa sektor-sektor UMKM yang rusak akibat gempa Sumatera Barat
     demi pemulihan/pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Barat.

C. BANK MANDIRI, BANK BTN, Bank BRI, Bank BNI dan
   Permodalan Nasional Madani yang ada di Sumatera Barat
  Permasalahan :
  Kinerja perbankan di Sumatera Barat dapat dinilai cukup memuaskan. Hal
  tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai deviden dan jumlah pihak ketiga, serta
  kecilnya NPL (perbankan rata-rata 1,5 – 3% dan Permodalan Nasional Madani
  yang NPL 0 %) bagi program-program Kredit dan pembiayaan bagi UMKM,
  sedangkan bagi Perbankan mewajibkan program Kredit dan pembiayaan bagi
  UMKM menjadi sebagai program kerja dan melaksanakan pertemuan tripartit
  yang tidak hanya ditingkat propinsi Sumatera Barat. Namun demikian kendala
  yang dihadapi saat ini adalah bahwa kondisi makro ekonomi, kondisi keamanan
  dan keterbatasan ruang gerak untuk melakukan ekspansi kredit khususnya bagi
  UMKM.

  Rekomendasi :
  1. Komisi VI DPR RI senantiasa mendukung program kerja yang telah
     dilaksanakan oleh perbankan di Sumatera Barat terutama bagi perbankan
     yang berpihak pada UMKM.
  2. Komisi VI DPR RI akan memberikan dukungan dengan membentuk Lembaga
     Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) yang dapat menjadi mediator antara
     kreditur dan debitur.

D. PT. ANGKASA PURA II                  (Persero)       DI    MINANGKABAU
   INTERNATIONAL AIRPORT

  Permasalahan :
  Apabila dilihat dari performance, peranan Minangkabau International Airport
  (MIA) telah mencapai pada tingkat yang sehat dan bahkan ikut memberikan
  kontribusi yang cukup besar dalam menggerakkan perekonomian ekonomi
  daerah dan bagi pendapatan daerah.

  Rekomendasi :
  Komisi VI DPR RI akan mendesak pemerintah khususnya Menteri Negara BUMN
  dan PT. Angkasa Pura II untuk memberikan dukungan dalam pengembangan
  usaha-usaha Minangkabau International Airport (MIA) dalam perluasan dan
  perencanaan pemgembangan Bandara MIA sesuai dengan masterplan yang
  direncanakan.

E. PTPN VI, PT. PUPUK SRIWIDJAYA dan PT. RNI
  Permasalahan:
  Komisi VI DPR RI dalam memonitor langsung terhadap kinerja BUMN yang
  berada di dalam lokasi wilayah kunjungan kerja yakni di Sumatera Barat. Dari
  pertemuan dengan jajaran Kepala Cabang BUMN ini diperoleh informasi bahwa
  BUMN-BUMN merupakan BUMN yang sehat dan saat ini berada pada posisi
  kinerja yang cukup. PT. RNI telah mampu meningkatkan pendapatannya dari
  tahun ketahun, PT. Pupuk Sriwidjaya yang senantiasa memenuhi kebutuhan
  pupuk bagi petani walaupun kondisi PUSRI hanyalah sebagai distributor dengan
  stok terbatas dan PTPN XVI yang sudah optimal dalam berkontribusi bagi
  perkembangan pertanian dan perkebunan di SUMBAR.

  Rekomendasi :
  Dalam pertemuan dengan jajaran Direksi dan kepala cabang diperoleh
  kesimpulan bahwa pemerintah harus melakukan upaya penyelamatan bahan-
  bahan baku untuk kepentingan industri dalam negeri daripada kepentingan
  ekspor seperti gas, phospat, sulfur, dan peningkatan kinerja perusahaan. Bagi
  PTPN XVI Komisi VI DPR RI mendukung pencanangan konversi lahan dari
  perkebunan Karet ke perkebunan Kelapa Sawit, dimana harapan kedepan
  konversi ini akan dapat mensejahterakan petani. Sedangkan bagi PT. Pupuk
  Sriwidjaya cabang SUMBAR Komisi VI DPR RI mendukung penambahan
  stok/jatah pupuk bersubsidi untuk petani, agar petani dapat mendapatkan pupuk
  lebih mudah, dan Komisi VI DPR RI mengharapkan kepada PT. Pupuk Sriwidjaya
  cabang SUMBAR agar lebih memperketat pengawasan pupuk bersubsidi agar
  tidak salah sasaran. Untuk PT. RNI Komisi VI DPR RI mendukung pengembangan
  usaha RNI dalam pengembangan produk usaha-usaha non perkebunan

G. PELABUHAN TELUK BAYUR (PT. PELINDO II)
  Permasalahan:
  Setelah berkunjung ke pelabuhan Teluk Bayur yang merupakan pelabuhan
  dibawah area operasional PT. PELINDO II dan melihat peranan pelabuhan Teluk
  Bayur bagi perkembangan industri dan perdagangan di Sumatera Barat,
  pelabuhan Teluk Bayur ini merupakan pelabuhan yang sangat penting khususnya
  di wilayah Pulau Sumatera selain pelabuhan belawan Medan, Pelabuhan Teluk
  Bayur ini juga merupakan penopang transportasi bagi propinsi Riau, Jambi,
  Bengkulu dan sebagian wilayah Sumatera Selatan. Teluk Bayur merupakan
  pelabuhan yang dapat didermagai oleh kapal dengan kapasitas 40.000 ton
  dengan kedalaman 9-12 M. Berkaitan dengan pentingnya peranan pelabuhan
  Teluk Bayur ini sudah seharusnya pelabuhan ini perlu dikembangkan dan
  diperluas, karena dalam beberapa tahun terakhir ini banyak antrian dan
  pemumpukan kapal yang akan bersandar.

  Rekomendasi:
  Komisi VI DPR RI mendukung pengembangan dan perluasan pelabuhan Teluk
  Bayur dan akan membahas secara khusus kepada Menteri terkait beserta jajaran
  Direksi PT. PELINDO II berkaitan dengan rencana pengembangan dan perluasan
  Pelabuhan Teluk Bayur.


H. PLN DAN PERTAMINA

  Permasalahan:
  Perjalanan berikutnya, tim Komisi VI DPR RI kemudian melakukan pertemuan
  dengan PLN dan PERTAMINA Regional/Cabang Sumatera Barat, tim Komisi VI
  DPR RI secara khusus membahas tentang permasalahan distribusi listrik dan
  BBM terutama yang terkait dengan peluang dan SDA Sumatera Barat. Dalam
  pertemuan tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan distribusi dan pemenuhan
  kebutuhan listrik dan BBM masih didatangkan dari luar, peranan PLN dan
  PERTAMINA Regional/Cabang Sumatera Barat hanyalah sebagai perwakilan atau
  kantor operasional. Secara umum kebutuhan listrik dan BBM di Sumatera Barat
  tidak ada masalah dan masih dapat dipenuhi sesuai dengan permintaan.

  Rekomendasi :
  1. Komisi VI DPR RI mendukung sepenuhnya rencana distribusi listrik dan BBM
     yang dilakukan oleh PLN dan PERTAMINA regional Sumatera Barat.
  2. Komisi VI DPR RI akan mendesak pemerintah khususnya Menteri Negara
     BUMN dan PT. PERTAMINA untuk mempelajari keberadaan sumber minyak
     Blok Singkarak yang diharapakan untuk mensuplai kebutuhan BBM diwilayah
     Sumatera Barat dan sekitarnya dan menambah devisa pendapatan negara.
  3. Komisi VI mendukung bagi PLN regional Sumatera Barat untuk
     mengembangan sumber energi listrik alternatif bagi pemenuhan kebutuhan
     listrik di wilayah pedalaman Sumatera Barat.

I. PT. Semen Padang
  Permasalahan :
  Komisi VI DPR RI dalam memonitor langsung terhadap kinerja BUMN yang
  berada di dalam lokasi wilayah kunjungan kerja yakni di Sumatera Barat juga
  berkunjung langsung ke PT. Semen Padang yang merupakan holding PT. Semen
  Gresik. Dari pertemuan dengan jajaran direksi kedua BUMN ini diperoleh
  informasi bahwa PT. Semen Padang merupakan BUMN yang sangat sehat dan
  saat ini berada pada posisi kinerja yang cukup baik. PT. Semen Padang saat ini
  telah mampu memproduksi 5,4 juta ton semen per tahun. Dalam perjalanannya
  selama ini dan untuk beberapa tahun kedepan, keberadaan PT. Semen Padang
  mengalami beberapa penurunan produksi yang diakibatkan misalnya seperti
  kelangkaan bahan baku dan pengembangan pabrik. Sehingga diperlukan
  pengembangan dan perluasan sumber bahan baku dan area pabrik, dimana
  perluasan sumber bahan baku dan area pabrik akan senantiasa
  mempertahankan eksistensi produksi PT. Semen Padang yang selalu meningkat.

  Rekomendasi :
  1. Komisi VI DPR RI mendukung peningkatan produksi PT. Semen Padang yang
     bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan semen dalam negeri.
  2. Komisi VI DPR RI mendukung pembuatan pabrik Indarung VI yang akan
     direncanakan oleh PT. Semen Padang.
  3. Komisi VI DPR RI akan membahas dengan Menteri terkait perihal pengalihan
     kembali perencanaan lahan 256 ha sebagai area pengembangan industri PT.
     Semen Padang untuk 66 tahun kedepan, yang dahulu di tetapkan sebagai
     hak guna pakai kemudian tahun 2004 berubah menjadi hutan lindung
     berdasarkan KEPMEN. Kehutanan untuk dikembalikan fungsinya sebagai hak
     guna pakai (HGP) dari hutan lindung kekondisi seperti semula yakni hak guna
     pakai (HGP).
III.        Deskripsi Umum Daerah Kalimantan Timur


Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas di Indonesia, dengan luas wilayah
kurang lebih 245.237,80 Km² atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura
atau        11%        dari       total       luas       wilayah        Indonesia.
Berdasarkan wilayah pemerintahan, provinsi ini dibagi menjadi empat pemerintahan
Kota, dan sembilan pemerintahan Kabupaten serta 122 Kecamatan, 1.347 Desa dan
191 kelurahan. Penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2004 berjumlah 2.750.369
jiwa pada tahun 2005 penduduk Kaltim diprediksikan berjumlah 2,8 juta jiwa.
Dibandingkan dengan luas wilayah, kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur
relatif rendah, yaitu rata-rata sekitar 11,22 jiwa per Km².
jumlah penduduk miskin di Kaltim dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada
tahun 2000 berjumlah 393.600 jiwa (16,32 %). Pada tahun 2004 jumlahnya
menurun sebanyak 318.200 jiwa (11,57 %).

       Adapun deskripsi per bidang sesuai dengan wilayah kerja komisi VI adalah
sebagai berikut:

a. Bidang Industri dan Perdagangan

Perkembangan industri di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2006 mengalami
kenaikan yang cukup signifikan, hal ini terlihat dengan naiknya unit usaha sebesar
1.366 unit atau 10,39%, tenaga kerja 9.455 orang atau 18,46%, investasi naik
805,312 milyar rupiah atau 12,44%, kenaikan ini didukung adanya kenaikan dari
industri kecil, sementara industri menengah besar tetap/tidak ada kenaikan, hal ini
disebabkan karena kondisi ekonomi yang belum stabil.

Potensi Komoditas Unggulan di masing-masing Kabupaten/Kota se
Kalimantan Timur:
   1. Nunukan : Kakao, Kelapa Sawit, Perikanan, Padi Adan (Bario), Jagung, Ayam
       Nunukan, Minyak Bumi, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Garam Gunung.
   2. Malinau : Kakao, Kelapa Sawit, Nenas, Cempedak, HTI, dan Batubara
   3. Bulungan : Kelapa Sawit, Jahe Durian, Kakao, Perikanan, Cempedak,
       Metanol, dan HTI.
   4. Berau : Kelapa Sawit, Karet, Padi, Kedelai, Perikanan, Kelapa, Pariwisata, dan
       Batubara.
   5. Tarakan : Udang, Ayam Ras, dan Minyak Bumi.
   6. Kutai Timur : Kelapa Sawit, Pisang, Jagung, Karet, Batubara
   7. Kutai Kertanegara : Kelapa Sawit, Karet, Padi, Lada, Pisang, Nanas,
       Perikanan, Pariwisata, Batubara, HTI dan Gas.
   8. Kutai Barat : Kelapa Sawit, Karet, Durian,Rambutan, Perikanan Darat,
       Batubara dan Emas.
   9. Bontang : Perikanan, Pupuk dan LNG
   10. Samarinda : Perikanan, Pariwisata, Lada dan Batubara.
   11. Balik Papan : Perikanan, Pariwisata, dan Pengilangan Minyak Bumi.
   12. Penajam Paser Utara : Perikanan, Kelapa Sawit, Durian, Karet
   13. Pasir : Kelapa Sawit, Karet, Padi, Pisang, Perikanan


Perdagangan Luar Negeri.
Realisasi Ekspor Non Migas tahun 2006 mengalami peningkatan 37,65 %        dari
tahun sebelumnya ( 3,6 milyar US$ 5,0 milyar US$). Tahun 2007 sampai bulan
Agustus sebesar US$ 3.521.188.764( naik 11,02 % dibandingkan periode yang sama
Laporan Kunker Komisi VI Ke Propins Jawa Barat , 29 Okt – 2 Nov 2007   21
pada tahun      2006 sebesar US$ 3.171.647.885 ). Kenaikan pada sektor
pertambangan , industri kimia , dan industri hasil hutan. Jumlah Komoditi 63
komoditi , mengalami kenaikan 6,77 % jika dibandingkan tahun 2005 sebanyak 59
komoditi. dengan 32 negara tujuan ekspor) Kaltim merupakan Provinsi terbesar ke
5 penyumbang devisa Negara. Secara Nasional ekspor non migas Kaltim pada tahun
2006 berada di peringkat 5 dari 33 Provinsi setelah DKI , Riau, Jatim dan Sumut,
sedangkan keseluruhan ekspor non migas berada di peringkat 2 setelah DKI. Impor
tahun 2006 sebesar 1,16 milyar US$, Naik 35,53 % jika dibandingkan pada periode
yang sama tahun 2005. Jenis komoditi impor non migas tahun 2006 sebanyak 16
komoditi.

Adapun komoditi Utama ekspor antara lain ;
   1. Hasil Kayu Olahan
   2. Hasil Pertambangan
   3. Hasil Perikanan dan Kelautan
   4. Hasil Pertanian/Perkebunan
   5. Hasil Hutan Ikutan
   6. Hasil Industri Kimia
   7. Hasil Industri Logam
   8. Lain-lain


Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
Kegiatan yang dilakukan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dalam
rangka pelayanan jasa teknis bagi dunia usaha meliputi bidang-bidang yaitu :
pengambilan contoh, pengujian, kalibrasi, penilikan, penyuluhan pengembangan
metode pengujian, konsultasi teknis dan pelatihan. Pelayanan jasa teknis khususnya
pengujian, pengujian komoditi kayu lapis dilakukan dengan menggunakan alat
Universal Testing Machine, Oven, Water Bath dan Timbangan. Pelayanan tersebut
dilakukan pada contoh yang diterima yaitu kayu chip untuk parameter kadar air
sedangkan kalibrasi diikutsertakan mendampingi petugas kalibrasi dari UPTD BPSMB
Banjarbaru.


Perdagangan Dalam Negeri
Angka inflasi Kalimantan Timur tahun 2006 sebesar 6,04 persen atau berada
dibawah angka inflasi nasional (6,60 persen), berarti distribusi bahan pokok cukup
lancar dengan tingkat harga yang terjangkau. Ketersediaan stok bahan pokok
selama tahun 2006 cukup aman dengan kecukupan 3-4 bulan kedepan kecuali untuk
BBM hanya 14 hari kedepan, sedangkan distribusinya ke daerah pedalaman,
perbatasan dan terpencil juga cukup lancar. Sejak Tahun Anggaran 2006 , Dinas
Perindagkop Provinsi Kaltim melalui dana dekonsentrasi (APBN) telah melakukan
kegiatan Pasar Lelang sebagai bentuk pembinaan, pengaturan, dan pengawasan di
bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, serta Pasar Fisik dan Jasa.

Perkembangan Inflasi
Laju Inflasi di Kalimantan Timur bulan September 2007 mengalami kenaikan
sebesar 1,87 persen bila dibandingkan pada bulan Agustus 1,85 persen. Inflasi yang
terjadi di Kalimantan Timur pada bulan September disebabkan oleh faktor antara lain
: dimulainya awal Bulan Rahmadhan serta adanya pengumuman pemerintah yang
akan menaikkan gaji.

Adapun penyebab terjadinya inflasi di pengaruhi oleh kenaikan semua kelompok
barang dan jasa sebagai berikut :
Kelompok Bahan makanan : 1,34%
Kelompok Perumahan       : 0,12%
Kelompok Transportasi     : 0,02%
Kesehatan                : 0,03%

Laporan Kunker Komisi VI Ke Propins Jawa Barat , 29 Okt – 2 Nov 2007   22
Makanan jadi,Minuman                          : 0,26 %

Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi adalah kelompok Pendidikan – 0,00
persen.

Untuk kota Samarinda mengalami Kenaikan inflasi, untuk bulan September 2006
terjadi inflasi sebesar 0,16 persen terjadi perubahan atau mengalami kenaikan
inflasi untuk bulan September 2007 sebesar 2,01 persen, sedangkan untuk kota
Balikpapan pada bulan September 2006 terjadi deflasi 0,13 persen dan pada bulan
Mei 2007 terjadi inflasi 1,70 persen dan secara keseluruhan inflasi yang terjadi di
Kalimantan Timur pada September 2007 mengalami Inflasi yaitu sebesar 1,87
persen dan diharapkan untuk bulan berikutnya inflasi tetap terkendali ,atau bahkan
bisa ditekan sehingga target inflasi pada tahun 2007 sebesar 6,5 persen dapat
tercapai.

Pengadaan beras
Pengadaan beras diatur penggunaan dan pembelian beras oleh BULOG, yaitu :
1. Harga pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri adalah Rp. 1.750,- per kg;
2. Harga pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri Rp.2.280,- per kg di gudang
penyimpanan atau Rp.2.250 per kg di penggilingan;
3. Harga pembelian beras dalam negeri Rp.3.550,- per kg di gudang penyimpanan.
4. Penggunaan Beras Cadangan Pemerintah dapat dimanfaatkan apabila terjadi
keadaan darurat atau kerawanan pangan pasca bencana dan pengendalian gejolak
harga.

Perdagangan Kayu Antar Pulau
Realisasi penerbitan PKAPT yang dikeluarkan Dirjen PDN sebanyak 2.365 buah dan
untuk Kaltim sebanyak 394 buah atau 11,66%.

Pendaftaran dan Informasi Perusahaan
Jumlah pengusaha hingga tahun 2006 di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 40.775
unit usaha
    1. pengusaha besar 3.878 unit usaha
    2. pengusaha kecil 26.974 unit usaha
    3. pengusaha menengah 9.923 unit usaha

Pasar Lelang
Kegiatan Pasar Lelang sebagai bentuk pembinaan, pengaturan, dan pengawasan di
bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, serta Pasar Fisik dan Jasa. Pasar lelang
Kaltim mulai diselenggarakan pada tahun 2006. Pasar Lelang diselenggarakan oleh
Disperindagkop Prov. Kaltim . Komoditi yg ditransaksikan pada umumnya komoditi
agro (multi commodity). Pasar lelang memiliki Nilai Transaksi Tahun 2006 : Rp.23.
594.000.000


b. Bidang Investasi

Pertumbuhan ekonomi Kaltim per tahun ditargetkan sebesar 4,87 persen. Untuk
mencapai angka tersebut diperlukan investasi Rp71,1 triliun per tahun yang
diharapkan datang dari pihak swasta Rp35,6 triliun dan dari penanaman modal
dalam negeri atau asing sebesar Rp28,5 triliun.

Dijelaskan, sepanjang 2001 hingga 2005, Kaltim telah mencatat minat investasi
sebesar Rp28 triliun dari target Rp28,5 triliun. Dari jumlah itu, Investasi yang sudah
mendapat persetujuan dan direalisasikan adalah Rp14,55 triliun dengan serapan
tenaga kerja 29.891 orang.



Laporan Kunker Komisi VI Ke Propins Jawa Barat , 29 Okt – 2 Nov 2007   23
c. Koperasi dan UKM

Perkembangan Koperasi di Kaltim antara tahun 2005-2006 mengalami pertumbuhan
yang terus meningkat. Jumlah Koperasi pada tahun 2005 sebanyak 3.082 dan
mengalami peningkatan sebesar 15,48% menjadi 3.599 pada tahun 2006. Anggota
Koperasi pada 2005 berjumlah 378.109 orang dan meningkat 2,52% menjadi
387.649 orang pada 2006. Volume usaha pada 2005 Rp 446,9 Miliar dan meningktat
6,79% menjadi Rp 477,2 Miliar pada 2006. Sisa hasil Usaha pada 2005 mencapai Rp
133,9 Miliar tumbuh 7,21% menjadi Rp 143,6 Miliar pada 2006.

Koperasi Wanita
Pemerintah daerah Kaltim sangat memberi perhatian kepada peningkatan
perkembangan koperasi wanita.
JUMLAH KOPWAN DI KALTIM
          1. Samarinda                : 18 Kop
          2. Balikpapan               : 14 Kop
          3. Bontang                  : 1 Kop
          4. Kuker                    : 4 Kop
          5. Pasir                    : 1 Kop
          6. Berau                    : 5 Kop
          7. Bulungan                 : 3 Kop
          8. Malinau                  : 1 Kop
Jumlah koperasi wanita sebanyak 47 Koperasi atau sebesar 1,32% dari seluruh
jumlah koperasi di Kaltim.

Beberapa program Perkuatan kepada KUKM di Provinsi Kaltim tahun
2000-2006.
   1. PKPS BBM, sebanyak 236 Unit dengan Jumlah Dana Rp 20,2 Miliar
   2. MAP, sebanyak 30 Unit dengan Jumlah Dana Rp 7,7 Miliar
   3. BDS, sebanyak 29 Unit dengan Jumlah Dana Rp 1,4 Miliar
   4. SAPI LOKAL, sebanyak 3 Unit dengan Jumlah Dana Rp 8,1 Miliar
   5. AGRIBISNIS, sebanyak 5 Unit dengan Jumlah Dana Rp 5 Miliar
   6. GENDER, sebanyak 2 Unit dengan Jumlah Dana Rp 45 juta
   7. SYARIAH, sebanyak 20 Unit dengan Jumlah Dana Rp 1,65 Miliar
   8. KONVENSIONAL, sebanyak 24 Unit dengan Jumlah Dana Rp 1,75 Miliar
   9. SEKTORAL, sebanyak 6 Unit dengan Jumlah Dana Rp 3,5 Miliar
   10. MAP VENTURA, sebanyak 2 Unit dengan Jumlah Dana Rp 3,75 Miliar
   11. SERTIFIKASI, sebanyak 1.600 Unit dengan Jumlah Dana Rp 525 Juta
   12. HIBAH, sebanyak 1 Unit dengan Jumlah Dana Rp 200 juta
   13. PEMBANGUNAN PASAR, sebanyak 1 Unit dengan Jumlah Dana Rp 600jta


b. PEMERINTAH KOTA BONTANG

Sejarah Bontang
Sebelum Tahun 1950 – Desa Kecil
Th. 1950 :  Dibentuk Asisten Wedana yang berkedudukan di Bontang Kuala
Th. 1972 :  Dibentuk Pemerintahan Kecamatan Berkedudukan di Bontang Baru
membawahi 11 Desa

Th. 1974 :    Berdiri PT. BADAK
Th. 1977 :    Berdiri PT. PKT
Th. 1977 : Dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Kdh.Tk. II
            Kutai Wilayah Pantai
Th. 1984 : Kec. Bontang diusulkan oleh Gubernur Kaltim
          untuk ditingkatkan menjadi Kotif.
Th. 1989 : Dengan PP No. 20 Th. 1989 Kec. Bontang disetujui menjadi Kotif dan
Diresmikan Th. 1990 dengan membawahi Kec. Bontang Utara dan Bontang Selatan
Laporan Kunker Komisi VI Ke Propins Jawa Barat , 29 Okt – 2 Nov 2007   24
Th. 1999 : 12 Oktober, Kotif berubah menjadi Kota Otonom     berdasarkan UU
47 Th. 1999 ( terdiri dari 2 Kecamatan)
Th. 2002 : 16 Agustus, Pembentukan Kecamatan Bontang Barat
           berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2002
Th. 2002 : 16 Agustus, Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan
           yaitu 9 Desa menjadi 15 Kelurahan berdasarkan Perda No. 18 Tahun
           2002.

Topografi
1170 23’ - 1170 38’ BT
00 01’ -   00 14’ LU
Ketinggian 0 - 106 M di atas permukaan laut
Kota Bontang juga diapit oleh Hutan Lindung di sebelah Selatan dan TNK di sebelah
Utara.

Letak Geografis
Secara Administratif Kota Bontang
memiliki Batas Wilayah sbb:
   • Utara : Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur.
   • Selatan : Kecamatan Marangkayu Kab.Kutai Kertanegara
   • Timur : Selat Makassar.
   • Barat : Kecamatan Sengata Kabupaten Kutai Timur.

Secara keseluruhan luas wilayah Bontang 49.757Ha
      (4 mil laut) dengan komposisi sebagai berikut :

            A. Luas Daratan : 14.780 Ha (29,71%) terdiri dari :
               a.  Kawasan Hutan Lindung / TNK                : 5.950 Ha (11,96%)
               b.  PT. Badak NGL, CO                          : 1.572 Ha (3,15%)
               c.  PT. Pupuk Kaltim                           : 2.010 Ha (4,04%)
               d.  Areal Efektif untuk Pembangunan            : 5.248 Ha (10,56%)

            B. Luas Lautan : 34.977 Ha (70,29%).


4 Pilar Kota Bontang :
   1. BONTANG Sehat 2008
   2. BONTANG Cerdas 2010
   3. BONTANG Lestari 2010
   4. BONTANG Bebas Kemiskinan 2020
]
Prioritas Pembangunan Kota Bontang:
   1. Peningkatan Kualitas Pendidikan
   2. Peningkatan Kualitas Kesehatan
   3. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur
   4. Pengembangan Potensi Ekonomi – Penanganan Masalah Sosial
   5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pembangunan Prasarana dan Infrastruktur :
  1. Air Bersih & Drainase
  2. Prasarana Jalan Kota
  3. Perumahan & Fasilitas Umum
  4. Sarana Prasarana Pemerintahan
  5. Transportasi
  6. Sanitasi & Persampahan
  7. Taman & Ruang Terbuka
  8. Pengelolaan Lingkungan Hidup


Laporan Kunker Komisi VI Ke Propins Jawa Barat , 29 Okt – 2 Nov 2007   25
APBD Kota Bontang 2006-2007
APBD Kota Bontang Tahun 2006 : Rp.39.270.929.650
Dan APBD Kota Bontang pada Tahun 2007 Rp.70.765.975.000

Data Kemiskinan
Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2005      sebanyak 121.082 Jiwa. Jumlah
Penduduk Miskin Kota Bontang Tahun 2005 sebanyak 4.527 KK atau 17.682 Jiwa

Penanggulangan Kemiskinan :
   1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Keluarga Miskin
   2. Bantuan Peralatan Kerja
   3. Dana Bergulir
   4. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
   5. Bedah Kampung


         b. BANK INDONESIA SAMARINDA

Misi dan Visi KBI Samarinda
Berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui
peningkatan pelaksanaan tugas bidang ekonomi moneter, sistem pembayaran, dan
pengawasan bank serta memberikan saran kepada pemerintah daerah dan lembaga
terkait lainnya.

Visi
Menjadi Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya di daerah melalui peningkatan
peran dalam menjalankan tugas-tugas Bank Indonesia yang diberikan.

Lingkup Operasional Bank
   i. Kantor bank umum yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Timur berjumlah
      285 kantor terdiri dari 1 kantor pusat, 82 kantor cabang, 161 kantor cabang
      pembantu dan 41 kantor kas
  ii. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/BPR Syariah sebanyak 13 kantor

Perkembangan dana dan kredit bank umum

    i.      Jumlah dana yang dihimpun bank umum di Kaltim mencapai Rp 32,49 triliun
            dengan jumlah rekening sekitar 1,8 juta.
   ii.      Jumlah kredit yang disalurkan bernilai Rp 14,66 triliun dengan jumlah
            rekening sebanyak 263 ribu.
  iii.      Menurut wilayahnya, penghimpunan dana dan penyaluran kredit
            terkonsentrasi di kota Samarinda dan kota Balikpapan

Perkembangan Kredit menurut Sektor Ekonomi
   i. Perkembangan kredit di Kaltim cukup menggembirakan dengan pertumbuhan
      s.d September 2007 mencapai 17,65%. Kredit tersebut terutama untuk
      membiayai tiga sektor utama: perdagangan (24,48%), konstruksi (14,28%)
      dan jasa dunia usaha (13,26%).
  ii. Sektor perdagangan menerima kucuran kredit sebesar Rp 3,59 triliun,
      mengalami peningkatan 18,56% dibanding posisi Desember 2006.
 iii. Kredit untuk sektor industri tercatat sebesar Rp 699 miliar atau meningkat
      5,45% dibanding posisi Desember 2006.
 iv.  Kredit agro industri relatif kecil, yaitu sebesar Rp 52,6 miliar


Perkembangan Kredit menurut Skala Kredit
  i. Berdasarkan skala kreditnya, sekitar 70% dari total kredit bank umum di
     Kaltim tergolong dalam klasifikasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Laporan Kunker Komisi VI Ke Propins Jawa Barat , 29 Okt – 2 Nov 2007   26
   ii.      Jumlah kredit UMKM Kaltim per September 2007 mencapai Rp 10,27 triliun
            atau meningkat Rp 1,48 triliun (16,79%) dibandingkan posisi Desember
            2006.
  iii.      Dilihat dari rincian skala kreditnya, pangsa kredit mikro, kecil dan menengah
            masing-masing sebesar 18,81%, 21,24% dan 30,01%.

Perkembangan Kredit UMKM menurut Sektor Ekonomi

    i.      Berdasarkan sektor ekonomi, kredit UMKM terutama untuk membiayai sektor
            perdagangan.
   ii.      Kredit UMKM untuk sektor perdangangan hingga September 2007 tumbuh
            14,53% hampir sama pertumbuhan kredit UMKM untuk sektor industri
            sebesar 14,57%.


         c. PT PUPUK KALTIM

            VISI :
            Menjadi Perusahaan Kelas Dunia dibidang Industri Pupuk
            MISI :
         1. Menyediakan kebutuhan pupuk, khususnya untuk Dalam Negeri dalam
            rangka menunjang program Ketahanan Pangan Nasional.
         2. Memberikan keuntungan dan manfaat bagi Pemegang Saham dan
            Stakeholder
         3. Peduli pada masyarakat lingkungan (Community Development )


            FASILITAS PENDUKUNG PRODUKSI
            A. Dermaga
            - Dermaga I                                                = 6.000 DWT
            - Dermaga II                                               = 40.000 DWT
            - Dermaga III                                              = 20.000 DWT
            - Dermaga Quadrant Arm Loader                              = 40.000 DWT

            B. Gudang
            - Ammonia Storage, Kapasitas 52.000 ton
            - Gudang Urea Curah (UBS-1, 2, 3, 4 & 5), Kapasitas 185.000 ton
            - Gudang Urea Kantong, Kapasitas 10.000 ton

            Program Kemitraan
         1. Program Bina Lingkungan dilaksanakan berupa pemberian pinjaman modal
            usaha bagi para pengusaha kecil , juga berupa bantuan hibah berbentuk
            pelatihan manajerial, teknik produksi, pemasaran dan lain sebagainya untuk
            meningkatkan keterampilan mitra binaan serta meningkatkan mutu produksi.
         2. Jumlah Mitra Binaan dari tahun 1989 s/d September 2007 : 20.090 mitra (
            jumlah mitra yang aktif =10.269 mitra) yang tersebar diberbagai wilayah
            seperti Kalimantan Timur (Bontang dan luar Bontang, Kalimantan selatan,
            Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Wilayah lainnya.
         3. Realisasi   dana kemitraan selama Tahun 2007 sampai dengan Bulan
            September sebesar : Rp. 19,01 Milyar atau sebesar 77,11% dari anggaran
            tahun 2007 sebesar Rp. 24,65 Milyar

            Program Bina Lingkungan
         1. Realisasi dana Program Bina Lingkungan selama Tahun 2007 sampai dengan
            Bulan September sebesar : Rp. 3,13 Milyar atau 41,05% dari anggaran tahun
            2007 yaitu sebesar Rp. 7,62 Milyar
         2. Realisasi dana Program Bina Lingkungan disalurkan untuk menunjang sarana
            dan prasarana wilayah yang meliputi:

Laporan Kunker Komisi VI Ke Propins Jawa Barat , 29 Okt – 2 Nov 2007            27
                  -     Sarana Kegiatan Pendidikan
                  -     Sarana Kesehatan
                  -     Sarana Kegiatan Sosial dan Kepemudaan
                  -     Sarana Kegiatan Seni dan Olah Raga
                  -     Fasilitas Umum
                  -     Dan lain-lain


      d. PT BADAK (Natural Gas Liquafaction) NGL

Sejarah
   1. PT Badak NGL berdiri tanggal 26 Nopember 1974
   2. Kepemilikan saham:

                  a.    Awal Berdiri                                     Saat Ini
                  b.    PERTAMINA                = 55%                    PERTAMINA   = 55%
                  c.    HUFFCO                   = 30%                    VICO        = 20%
                  d.    JILCO                    = 15%                      TOTAL             = 10%
                                                                       i. JILCO       = 15%
            e. Modal Awal: Rp. 2,075 M
      3. Pekerja PTB saat ini :
                     i. Pekerja Bontang                                  = 1361
                    ii. Pekerja Jakarta                                  =   15
                   iii. Expat                                            =     3
      4. Target Pasar adalah Jepang, Korea,                             Taiwan

Kondisi PT Badak saat ini.
  1. S/d tahun 2005 kilang LNG badak, merupakan kilang LNG terbesar
        di dunia. Saat ini berada pada urutan ke tiga terbesar di dunia.
  2. Dalam 4 th ini terjadi penurunan cadangan gas , pengapalan LNG berkurang

Program COMDEV meliputi 7 fokus yaitu:

      1. INFRA STRUKTUR:
              a. Pembangunan Pasar Rawa Indah, Pembangunan SMPN Pembangunan
                 Infrastrukur di daerah terisolir, dll.
      2. PENDIDIKAN:
              a. Program Beasiswa (SD, SMP, SMA, PT, YPVDP), Insentif bagi guru di
                 daerah terpencil, Pelatihan ESQ bagi seluruh guru di Bontang,
                 membangun sarana dan prasarana belajar khususnya didaerah yang
                 jarang tersentuh.
      3. KEAGAMAAN:
              a. Bantuan kepada tokoh agama dan kegiatan keagamaan Membangun
                 Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Pemberdayaan yayasan-
                 yayasan keagamaan.
      4. KESEHATAN:
              a. Bakti Sosial, Bantuan layanan kesehatan di RS PTB
                         Pemberdayaan Lemabaga Kesehatan (PMI PUSKESMAS dll)
      5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT:
      6. UPPKS, Pemberdayaan Nelayan dan Petani Pelatihan Ketrampilan, Magang
          (Lulusan / Siswa/ Mahasiswa / COOP)
      7. OLAH RAGA, KESENIAN DAN BUDAYA:
      8. Dukungan pelaksanaan kegiatan olahraga, Sarana dan prasarana Olahraga,
          seni dan Budaya
      9. GOVREL/COMREL:
      10. Dukungan terhadap media, Wartawan, NGO, Organisasi Masyarakat,
          Organisasi Pemuda, Instansi Pemerintah, Militer


Laporan Kunker Komisi VI Ke Propins Jawa Barat , 29 Okt – 2 Nov 2007                      28
      e. PT ANGKASA PURA I, BANDARA SEPINGGAN

       PT. ANGKASA PURA I merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di
sektor perhubungan yang bergerak di bidang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan.
Sebagai pelopor perusahaan pelayanan jasa kebandarudaraan yang bersifat
komersial di Indonesia, PT. Angkasa Pura I yang berdiri pada tanggal 20 Pebruari
1962, awalnya mempunyai tugas pokok sebagai pengelola dan pengusahaan Bandar
Udara Internasional Kemayoran, Jakarta. Pada tanggal 1 Oktober 1985 Bandar
Udara Kemayoran ditutup dari kegiatan operasinya dan sepenuhnya dialihkan ke
Bandar Udara Soekarno Hatta dan Halim Perdana Kusuma. Saat ini, PT. Angkasa
Pura I mengelola 13 bandar udara di Kawasan Tengah dan Timur Indonesia.

PT. ANGKASA PURA I
MENGELOLA 13 BANDAR UDARA
1)    NGURAH RAI – BALI,
2)    JUANDA – SURABAYA,
3)    HASANUDDIN – MAKASSAR,
4)    SEPINGGAN – BALIKPAPAN,
5)    FRANS KAISIEPO – BIAK,
6)    SAM RATULANGI – MANADO,
7)    ADISUMARMO – SURAKARTA,
8)    ADISUTJIPTO – YOGYAKARTA
9)    SYAMSUDIN NOOR – BANJARMASIN
10)   SELAPARANG – LOMBOK,
11)   PATTIMURA – AMBON,
12)   AHMAD YANI – SEMARANG,
13)   EL TARI – KUPANG.

WILAYAH KELOLA
KAWASAN TENGAH DAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

Jenis Produk
1. Aeronautika Air Traffic Services (ATS) : Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP)

2. Aeronautika Non AirTraffic Services ( Non ATS )

      a) Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan
        Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U);
      b) Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U);

3. Non Aeronautika :

      a)     Counter;
      b)     Sewa – Sewa;
      c)     Konsesi;
      d)     Parkir Kendaraan Bermotor
      e)     Reklame;
      f)     Jasa Lain-lain.

Prospek

      1. Pertumbuhan Penumpang Rata - Rata 9,22 % per tahun sejak tahun 2002
           i.  Pada saat pengembangan bandara tahun 1992, diprediksi target
               pertumbuhan penumpang pada tahun 2007 sebanyak 1.500.000 Pax
               per Tahun, namun kenyataannya tahun 2004 sudah mencapai
               2.428.999 pax per tahun, dan pada tahun 2006 jumlah pax per tahun
               sudah mencapai 2.865.198.

Laporan Kunker Komisi VI Ke Propins Jawa Barat , 29 Okt – 2 Nov 2007   29
      2. Pertumbuhan pergerakan pesawat Rata – Rata 8,6 %                       per tahun
         sejak tahun 2002
            i.   Adanya penerbangan Domestik Low Fare Carrier
           ii.   Penambahan jumlah maskapai penerbangan domestik
          iii.   Penambahan rute baru


Corporate Social Responsibility         1992 - 2007
   1. Program Kemitraan
       Menyalurkan Dana Pinjaman kepada Usaha kecil dan koperasi
       HIBAH kepada mitra binaan berupa pelatihan, pameran dan pemagangan
   2. Bina Lingkungan
       Bantuan untuk korban bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan
kesehatan, prasarana dan sarana umum serta sarana peribadatan

Penyaluran          Dana        Kemitraan       &     Bina                    Lingkungan
tahun 1992 – 2007 ( Tahap I )
Mitra Binaan
   i.     Usaha Kecil        393
  ii.     Koperasi            40
               Total         433
Total Penyaluran Pinjaman                 Rp. 10.076.500.000,-
Efektivitas Penyaluran Pinjaman           100 %
Total Penyaluran Bina Lingkungan          Rp. 1.160.837.725,-


      f. KOPERASI PEGAWAI NEGERI MEDIKA RSUD ABDUL WAHAB
         SJAHRANIE SAMARINDA

Badan Hukum :                        37/PAD/KDK/X/1998
Tanggal     :                        1 November 1998
Alamat      :                        Jln. Palang Merah No. 1 Samarinda

KPN Medika berdiri tahun 1980 tepatnya 1 November 1980. Modal Awal Rp.
1.250.000,- dengan Jumlah anggota 40 orang. Usaha KPN Medika saat itu adalah
usaha simpan pinjam.

Tahun 1985 – 1990 usaha KPN Medika :
   1. Usaha Simpan Pinjam
   2. Usaha Toko / Waserda

Tahun      1991 – 2000 usaha KPN Medika :
   1.      Usaha Simpan Pinjam
   2.      Usaha Toko / Waserda
   3.      Cleaning Service

 Tahun 1995 – 1996 mengalami kemunduran dalam perolehan hasil usaha
(bangkrut) dan bangkit kembali dengan modal awal Rp. 40.000.000,-

Usaha      KPN Medika (saat ini, 2007)
   1.      Usaha Waserda / Toko / Mini Market
   2.      Usaha Simpan Pinjam
   3.      Usaha Jasa Cleaning Service
   4.      Kantin (persewaan)
   5.      Laveransir (pengadaan bahan makanan pasien RSU)
   6.      Percetakan
   7.      Parkir
   8.      Barang Kreditan (sepeda motor, mesin genset, dll)

Laporan Kunker Komisi VI Ke Propins Jawa Barat , 29 Okt – 2 Nov 2007     30
      9. Fotocopy



 Asset KPN Medika Tahun 2002 s/d Tahun 2006

        Tahun                                Asset (Rp)


          2002                                 1.124.741.725,00

          2003                                 1.394.557.402,00


          2004                                 1.571.961.759,00

          2005                                 1.861.975.096,00


          2006                                 2.394.364.153,00




Rencana Pengembangan Usaha KPN Medika
Usaha-usaha yang telah ada akan dikembangkan lagi, antara lain :
   1. Penyediaan SDM (Medis, Paramedis, Administrasi)
   2. Transportasi (Pemulangan pasien)
   3. Perawatan Jenazah (Pemulasaran)
   4. Home Care (Perawatan pasien dirumah)
   5. Travel, Warnet


III. POINTER PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

A. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


    i. Pipanisasi
  Permasalahan
       Proyek Pipanisasi untuk transmisi gas alam cair yang akan dipasang dari
  Kalimantan Timur hingga ke Pulau Jawa mengundang banyak permasalahan.
  Kebijakan itu mengundang polemik antara Pemimpin Daerah dan parlemennya
  yang menolak proyek pipanisasi dengan Menko Kesra Abu Rizal Bakrie yang
  menyetujuinya, seiring dengan kemenangan Group Bakrie Brother dalam
  pengerjaan proyek pipanisasi. Proyek tersebut membuat aktivitas perkapalan
  terganggu dan kalangan pekerja kapal yang sebagian besar berasal dari Jawa
  dapat menganggur. Selain itu proyek tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi
  Pemprov Kaltim dan Bontang.

  Rekomendasi
      Proyek pipanisasi agar dapat ditunda terlebih dahulu. DPR RI dalam hal ini
  Komisi VI dapat menyampaikan dampak kerugian yang ditimbulkan kepada
  pemerintah pusat dengan melibatkan seluruh instansi yang terkait.

Laporan Kunker Komisi VI Ke Propins Jawa Barat , 29 Okt – 2 Nov 2007   31
        Ada masukan yang sangat berharga yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah
  Pusat, yakni pipanisasi tidak efisien dengan pertimbangan keasaman tanah,
  struktur tanah yang bergelombang, dan biaya pemeliharaan pipa yang tinggi
  dibandingkan dengan Gas Alam Cair yang telah terlebih dahulu diproses dalam
  kilang LNG lalu dimuat ke Kapal Laut untuk selanjutnya dikirim ke Pulau Jawa.
        Untuk daerah lain penghasil gas, seperti Natuna Sumatera Selatan sebaiknya
  yang perlu dibangun adalah kilang LNG untuk memproses gas menjadi gas alam
  cair, lalu ditransmisikan dengan menggunakan kapal laut, dan ini sangat efisien
  dibandingkan dengan membuat pipa. Dalam pembahasan hal ini Komisi VI DPR RI
  dengan Pemerintah, juga perlu mengundang Pihak PT Badak NGL.

   ii. KUKM
  Permasalahan

  -     Kredit Tanpa Agunan (KTA), sering kamuflase karena dalam realisasi KTA
  harus dengan agunan. Bunga Bank menjadi kendala usaha. UMKM menjadi
  problem perbankan dan kebutuhan masyarakat kita

  -     Permasalahan pelaku usaha adalah akses permodalan dari perbankan yang
  selalu mensyaratkan agunan. Kendala modal dari perbankan (BPD), meski jaminan
  modal aset yang dimiliki Pelaku Usaha memadai.

  -         Koperasi masyarakat lebih banyak meminjam daripada Simpan

  -     Kapasitas dan kualitas SDM yang rendah. Uang yang beredar dan terkumpul
  sangat besar, namun serapan untuk aktivitas ekonomi sangat rendah. Itu
  disebabkan kemampuan kewirastwastaan kurang memadai.

  -    Pasar tradisional di Kaltim banyak yang tidak memadai/kumuh kecuali Kota
  Tarakan



  Rekomendasi

  -     Di Kaltim KTA Rp 10 Trilyun, namun mencakup kredit konsumtif. Rp 6,6
  Trilyun KTA untuk berbagai sector. 1,55% untuk sector perindustrian dan terbesar
  sector perdagangan. Permodalan Koperasi 2000-2006 Rp 54,4 Milyar di Kaltim
  sudah berkembang dengan pesat dan perlu dikembangkan lagi. Selain itu, untuk
  ikatan moral maka dapat saja Penyaluran kredit dilakukan secara terbuka diketahui
  publik

  -     Skim penjaminan kredit daerah (ASKRINDO) untuk terus disosialisasikan, dan
  sudah ditindaklanjuti Kab Kutai Timur dan Bontang. Untuk pengembangan UKM ke
  depan Penjaminan Kredit UKM oleh Askrindo, sehingga Askrindo perlu dipanggil
  oleh Pemprov Kaltim dengan jumlah jaminan Rp 1,4 Trilyun

  -     UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja, sehingga konsep RUU UMKM
  dan penanganan kemiskinan oleh Pemrov Kaltim mesti lebih disempurnakan. DPRD
  Provinsi Kaltim Komisi II juga perlu memperhatikan kesejahteraan Nelayan

  -     UMKM harus diarahkan lebih aplikatif dan bukan sebatas retorika, di Keppres
  disebutkan untuk mengutamakan produk dalam negeri, namun pada kenyataannya
  adalah produk Cina yang diberi label buatan Indonesia. Sebelumnya KADIN Kaltim

Laporan Kunker Komisi VI Ke Propins Jawa Barat , 29 Okt – 2 Nov 2007   32
  berjumlah 10.000 ketika diwajibkan melalui Peraturan, namun kini berjumlah 1.000
  perusahaan anggota.

  -     Program magang dan Diklat. 76.000 wirausaha dihasilkan dari Kaltim dari
  3Juta penduduk, pengangguran 80.000 jiwa perlu lebih ditingkatkan lagi. Tiap UKM
  menyerap 40 Tenaga Kerja.

  Urgensi Modernisasi pasar tradisional. Pasar dibangun oleh Pemkot lalu
  pengelolaannya diserahkan kepada Koperasi TNI AD. Untuk pendanaan bisa
  berkerjasama dengan Departemen Perdagangan.

  -     Peternakan Sapi dan penggemukkan Sapi dapat dilakukan di Kaltim, tanpa
  harus memasukkannya dari daerah lain

  -     Pewarnaan batik di Kaltim sangat baik dari daun-daunan dan perlu
  mengundang investor untuk melakukan invesasi batik dan pewarnaannya yang
  tergolong murah karena dengan bahan baku alami.

  Masukan RUU UMKM

  -    Dalam menyusun UU selalu terkesan Sektoral, jarang UU itu memuat
  kewenangan Pemerintah Daerah seperti yang sudah terjadi pada UU Resi Gudang.
  Maka Pemprov Kaltim dalam hal ini Kadisperindagkop mengusulkan untuk RUU
  UMKM;

  1. Tidak ada penjelasan yang tuntas siapa yang memiliki otoritas melindungi
  Pedagang Kaki Lima (PKL), Koperasi-Perindag dan lainnya ikut sehingga tidak
  focus, dalam realisasi menjadi beban bagi Pemkot. Selain itu masalah Permodalan,
  karena di tingkat pusat ada perbedaan dalam pengambilan kebijakan.

  2. Pengaturan urusan dan kewenangan sering tercecer dalam perumusan kebijakan
  dan tidak sesuai dengan UU Otoda, anatara lain di tingkat Provinsi, Kab/Kota.

  3. Perlu kejelasan tentang perlindungan UMKM baik sisi perbankan dan
  pembinaannya.



   iii. Perdagangan di Perbatasan
  Permasalahan

       Perdagangan Lintas Batas, dari sisi kebutuhan pokok menguntungkan Kaltim,
  namun dari sisi Sumber Daya Alam/SDA banyak merugikan Kaltim karena besarnya
  praktek illegal logging yang dilakukan oleh Malaysia. Tentara Indonesia melalui
  jalan darat dengan fasilitas minim, namun Tentara Malaysia didrop dengan
  helicopter dengan fasilitas yang sangat memadai. Wilayah perbatasan Kaltim
  membentang dari utara-selatan sepanjang kurang lebih 1.038 KM. Selain
  itu,sebagai dampaknya adalah tingginya harga sembako, bahkan untuk semen
  berharga hingga kisaran Rp 1Juta per sak.



  Rekomendasi
  -    Perjanjian bilateral perlu ditempuh sehingga dapat diharapkan menyelesaikan
  masalah perdagangan lintas batas. Selain itu, Pemerintah RI telah melakukan
  perubahan perjanjian terkait kerjasama perdagangan dan perbatasan dengan
Laporan Kunker Komisi VI Ke Propins Jawa Barat , 29 Okt – 2 Nov 2007   33
  pemerintah Malaysia sebanyak dua kali (1999), diharapkan ada satu badan
  pengelola perdagangan dengan Malaysia. Badan Pengelola untuk daerah
  perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan bukan hanya keamanan. Masalah
  perbatasan berkaitan dengan masalah kelembagaan contoh kasus Ambalat. Selama
  ini yang dilakukan secara fungsional. Kelembagaan sesuai arahan Bapenas adalah
  secara menyeluruh bukan hanya Kaltim. Selain itu DPR RI, dalam hal ini Komisi VI
  DPR RI perlu menyampakan hal ini kepada Menteri Hukum dan Perundang-
  undangan RI

  -     Masalah perbatasan sudah diatur melalui Kepres 44/1994. Sebagai
  alternative solusi, perlu membuat UU untuk lintas sector dan lintas perbatasan
  yang dibiayai melalui DAK. Karena pembangunan perbatasan tidak masuk dalam
  APBD dan itu masuk domain kebijakan pemerintah pusat.

  -     Masalah Perbatasan perlu percepatan penyelasaian, sedangkan di Kehutanan
  lebih pada pendekatan konservasi kehutanan. Akses jalan mesti dapat perhatian
  yang serius karena berpengaruh pada harga sembako dan harga komoditas
  penting lainnya. Masalah jalan juga perlu diselesaikan oleh bagian imigrasi, karena
  jarak ke Malaysia dari Kaltim hanya 45 KM. Peningkatan akses jalan dapat
  dilakukan dengan program Multiyears, adapun yang diminta beberapa masyarakat
  adalah jalan menuju perbatasan dengan Malaysia.


      Kalangangan DPRD Provinsi Kaltim mengusulkan agar penyelesaian
  perbatasan dengan melakukan pemekaran Kaltim menjadi 2 provinsi untuk
  menjawab permasalahan kesra, usulan tersebut perlu dipelajari lebih seksama.


   iv. Disparitas APBD dengan PAD
  Permasalahan
        Kontribusi PAD Kaltim hingga150 Trilyun sedangkan APBD hanya 10% dari
  Pemerintah Pusat. PAD Kaltim 2007 Rp 994,8 Milyar dan hingga akhir tahun 2007
  mencapai Rp 1,6 Trilyun. Silpa Kaltim Rp 2,94 Trilyun. Sisa lebih Rp 1,143 Trilyun.
  Sisi pendapatan 5 Trilyun dan pengeluaran 6 Trilyun sehingga ada deficit, akibat
  penyediaan prasarana jalan. Saat ini alokasi biaya cukup tinggi untuk penyediaan
  sarana PON. Oknum di Departemen Keuangan ada yang mensyaratkan uang
  pelicin, jika tidak maka Dana Alokasi Umum/ DAU Kaltim dipotong.


  Rekomendasi
      Perlu dilakukannya judicial review atas UU Otonomi Daerah, dan perlu
  penegakkan hokum kepada oknum di jajaran pemerintah, melalui penerapan
  program reformasi birokrasi di seluruh instansi Negara dan Pemerintah, terutama
  kepada calo dalam hal pencairan DAU, DAK dan lain sebagainya di Departemen
  Keuangan RI.



     v. Illegal Logging

  Permasalahan

  -      Untuk melakukan Perpanjangan Hak Penguasaan Hutan/ HPH diperas hingga
  10 Miliar, Yang merusak hutan Kaltim dengan melakukan pembalakan liar atau
  iilegal logging adalah orang Jakarta.

Laporan Kunker Komisi VI Ke Propins Jawa Barat , 29 Okt – 2 Nov 2007   34
  Rekomendasi

  -      Masalah illegal logging harus dilakukan secara berkoordinasi dengan semua
  pihak. Sector kehutanan sudah tidak menarik di pasaran. Menyangkut hutan, HTI
  memiliki peran penting untuk suplai kayu, bukan lagi dari kayu alam yang sudah
  sangat terbatas dengan harga jual yang sangat dipengaruhi oleh biaya produksi
  tinggi. Produksi kayu di Kaltim sudah tidak sustainable akibat bentrok dengan
  kebijakan nasional seperti larangan ekspor kayu Log yang disinyalir dapat
  menguntungkan Malaysia dan Negara pengimpor.

  -     Pembahasan Perda terkait kawasan hutan (RTRWP) meski telah dibahas
  Pemprov Kaltim dengan Dinas Kehutanan. Ada kendala terkait dengan fungsi,
  tadinya luas hutan 9 Juta Ha dan dikurangi 1 Juta Ha untuk produksi hutan rakyat.
  Akhir Oktober 2007 Pemprov Kaltim dapat menyelesaikannya dengan DPRD Prov
  Kaltim, selanjutnya DPR RI dalam hal ini Komisi VI dapat menyampaikan
  permasalahan ini kepada instansi terkait.

   vi. Kemiskinan
  Permasalahan

       Dampak kenaikan harga BBM sejak 2005 menambah kesengsaraan rakyat
  Kaltim. Tahun 2005 Rakyat miskin 300.000 dan akibat kenaikan harga BBM
  meningkat menjadi 600.000 jiwa yang merupakan beban Pemprov Kaltim adalah
  meningkatnya jumlah penduduk akibat urbanisasi yang lebih bersifat pada
  masuk/bertambahnya angka kemiskinan.


       Menyangkut kemiskinan diantaranya tertinggal dari sisi pendidikan dan
  kuantitas serta kualitas guru.

  Rekomendasi

       Masalah kemiskinan tidak cukup dengan Bantuan Langsung Tunai/ BLT,
  namun siapa saja yang miskin, mengapa miskin dan bagaimana cara
  menanggulanginya perlu diklasifikasikan. Meski Pemprov Kaltim sudah melakukan
  peternakan Sapi namun perlu dikembangkan lagi. Coorporate Social
  Responsibility/CSR perlu diperhatikan (monitoring intensif), karena dalam
  perusahaan ada perusahaan yang mengelola CSR sehingga tidak sampai ke
  masyarakat. CSR, adalah kewajiban perseroan terbatas dan diatur dalam UU
  merupakan kelebihan Negara RI dibanding Negara lain. PKP2B juga harus diawasi
  dan perlu diatur dengan lebih baik. Selain itu, Kontrak Karya bermasalah dengan
  KPC perlu diarahkan pada Kesra.

  -     Peningkatan pelayanan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan. Meski Di sector
  pertanian Pemprov telah membantu pemberian bibit, dan telah kembangkan Sawit
  dan bantuan ternak Sapi untuk masyarakat miskin juga bantuan modal secara
  bergulir, dalam Kutai Kartanegara modal tanpa bunga. Melalui Dinas PU dengan
  program ALADIN/Atap-Lantai-Dinding untuk bantuan rumah bagi rakyat miskin.

  -    Masalah kemiskinan, potensi dan penyebab kemiskinan harus ditanggulangi
  dalam program pengentasan kesejahteraan yang bermuara pada penyelesaian
  masalah melalui satu pintu. Indicator kemiskinan harus diukur dari tingkat

Laporan Kunker Komisi VI Ke Propins Jawa Barat , 29 Okt – 2 Nov 2007   35
  kesenjangan ekonomi di daerah, jangan pemerintah pusat hanya memberi
  symbol/label miskin tapi tidak menanggulanginya.

  -     Pemprov Kaltim meski sudah melakukan sign MoU dengan beberapa kepala
  daerah berkaitan kualifikasi guru, pendidikan dan prasarana pendidikan, namun
  tetap perlu menganggarkan biaya pendidikan minimal 20% dan lebih memantau
  pelaksanaan pendidikan gratis dan tidak membebani oran tua murid dengan segala
  jenis pungutan, dan menerapkan sanksi keras atas pelanggaran ketentuan itu.



  vii. Investasi dan Berbelitnya Birokrasi

  Permasalahan
  -    Birokrasi dan administrasi kepengurusan izin usaha tentang penanaman
  modal masih carut marut. Di beberapa daerah cantelan BKPM berbeda-beda, ada
  yang masuk ke biro ekonomi.

  -    Kemajuan prasarana fisik pada triwulan 3 tahun 2007 48,12% agak lambat
  dibanding tahun sebelumnya.



  Rekomendasi

  -     Dalam UU10/2007 tentang Penanaman Modal, suatu berkas diselesaikan
  secara satu pintu. Ini merupakan bagian dari program reformasi birokrasi. Dalam
  UU BKPM daerah disebut BPKMD. Untuk proses administrasi pada Pemerintah Pusat
  memakan waktu        10 hari. Selain itu, Peraturan Pemerintah/PP juga perlu
  disertakan Petunjuk Pelaksanaannya (Juklak).

  -    Prasarana fisik perlu ditingkatkan setiap tahunnya, yang paling utama adalah
  pembangunan jalan untuk menunjang investasi dan penetapan DAU untuk
  menstimulus pembangunan dan investasi.


 viii. Industri dan Perdagangan
 Permasalahan

  -     Industri besar (Perkayuan) banyak yang tutup karena; hutan yang sudah
  habis, peraturan pemerintah yang kurang memadai Perdagangan kayu antar pulau,
  terutama Kayu Ulin, yang banyak menghambat transaksi perdagangan kayu antar
  pulau.

  -     Masalah pupuk, belum adanya sinkronisasi antara pertanian dan
  perindustrian. Kuota ekspor dapat merugikan pupuk bersubsidi di dalam negeri.

  -     Gula, sejak jaman Menperindag Rini Suwandi minimnya importir gula
  nasional, hingga importir daerah.

  Rekomendasi
  -     Diperlukan peraturan pemerintah yang menunjang industry perkayuan. Selain
  itu peraturan tentang perdagangan kayu antar pulau, dengan pembatasan
  terhadap perdagangan kayu ulin tidak membuat produk kayu lainnya sulit untuk
  diperdagangkan keluar pulau.
  -     Perlunya sinkronisasi antara instansi pertanian dan perindustrian terkait
  masalah pupuk. Ketersediaan pupuk dalam negeri untuk ketahanan pangan harus
Laporan Kunker Komisi VI Ke Propins Jawa Barat , 29 Okt – 2 Nov 2007   36
  terpenuhi, kuota ekspor yang selalu mengorbankan pupuk rakyat bersubsidi tidak
  perlu dilakukan.
  -     Diperlukan importir gula nasional yang tidak terbatas untuk menjaga stok
  dalam negeri.


B. PEMERINTAH KOTA BONTANG

     1. Pipanisasi
  Permasalahan
  -    Kendala gas, yakni penarikan pipa gas (Pipanisasi) dari Bontang ke Jawa
  Tengah sehingga dapat mematikan Pabrik LNG dan matinya pabrik Pupuk Kaltim.
  Permohon agar tidak dilakukan pipanisasi sebagaimana yang telah Pemkot Bontang
  sampaikan kepada wapres Jusuf Kalla dan menyetujuinya, namun Menko Kesra
  Abu Rizal Bakrie menyatakan hal berbeda yakni pipanisasi dapat dilakukan.

  -     Terkait pipanisasi dan sumber energy (listrik), yang semua energy di tarik
  Jawa, mengapa tidak ke daerah lain seperti Sumatera, Papua, Kalimantan agar
  terjadi pemerataan.

  Rekomendasi
  -      Alasan Pipanisasi; mengurangi subsidi minyak sehingga perlu substitusi dari
  minyak tanah menjadi gas; teknis pengiriman gas dari Kaltim ke Jawa sangat
  spektakuler. Presiden SBY pernah menyatakan bahwa Pipanisasi akan dilakukan
  Penataan Kembali atas Energi. Pengiriman gas dengan pipanisasi sangat tidak
  efisien ketimbang dengan kapal laut.



        2.   Kendala Energi/Listrik

  Permasalahan


  -     Kendala listrik deficit 2 Mega watt, sehingga menghambat investasi,
  sedangkan Pemkot Bontang hanya memiliki 12 MeGawatt BTU. Aceh penghasil gas
  sebelum Bontang, juga mengalami hal sama yang mengalami kekurangan energy
  akibat pipanisasi dan kontrak karya dengan pihak asing.

  Rekomendasi
  -     Batubara dapat dimanfaatkan sebagai energy pembangkit tenaga listrik,
  terlebih ketersediaan batubara di Bontang Kaltim cukup memadai.

        3.   Disparitas APBD dengan PAD

  Permasalahan


  -     PAD Bontang yang mencapai Rp 30 Triliun namun APBD hanya 0,2%, Hasil
  gas disedot dulu untuk membayar Bank dan KPS-KPS, lalu membayar biaya
  operasional LNG, selanjutnya hasilnya dibagi untuk daerah 30% (12%Kutai
  K,Bontang mendapat 1%, Provinsi 16%) dan 70% adalah untuk Pemerintah Pusat

  Rekomendasi


Laporan Kunker Komisi VI Ke Propins Jawa Barat , 29 Okt – 2 Nov 2007   37
  -     Ketimpangan pendanaan dengan amandemen UU dan Judicial Review (DAU)
  yakni melalui Anggota DPR RI Dapil Kaltim . Syarat amandemen adalah jika
  diusulkan dari 13 anggota DPR RI, Riau pun akan mengamandemen.



        4.   UMKM

  Permasalahan


  -    Informasi dari kalangan perbankan di Kaltim Perbankan sulit mencari debitur
  berbeda dengan Pulau Jawa. Mengingat Bontang memiliki daerah laut 3000 Ha,



  Rekomendasi


  -    Pemerintah Kota Bontang diharapkan dapat membantu Nelayan untuk
  mendapat Kredit dari pihak perbankan serta dapat menjembatani informasi
  jaminan permodalan bagi UMKM. Itu juga sebagai antisipasi kekhawatiran suplay
  pupuk dan gas menipis karena kecenderungan pasar menggunakan organic bukan
  pupuk.

        5.   Kesra

  Permasalahan
  -     Program Bedah Kampung oleh Pemkot Bontang menjadi upaya pengentasan
  kesejahteraan dan terkesan parsial.


  Rekomendasi


  -      Apresiasi terhadap program Bedah Kampung, dan program tersebut
  semestinya dapat lebih diarahan untuk mengoptimalkan kualitas masyarakat yang
  wirausaha. Bedah kampong bukan hanya fisik, namun lebih dalam untuk
  penyadaran kualitas kebersihan kampong dan penghuninya. Disamping itu perlu
  peningkatan kesra lebih sustainable meski perlu disampaikan apresiasi kepada
  Pemkab Bontang yang telah melakukan banyak program kesra. Yakni Pendidikan
  gratis dari SD hingga SMU bagi rakyat miskin dan kaya, serta sekolah negeri dan
  swasta. Insentip guru swasta Rp 6,8 Miliar. Program umroh gratis kepada imam
  mesjid, guru madrasah secara bergilir. Pelayanan kesehatan baik penduduk kaya
  dan miskin baik rawat jalan maupun rawat inap digratiskan kecuali karyawan yang
  telah ditanggung oleh perusahaan. Pelayanan Dokter Keluarga Terpadu, yang
  mana dokter visit ke rumah warga.



        6.   Harga Pupuk

  Permasalahan
  -     Mahalnya harga pupuk karena dampak dari mahalnya bahan baku gas dan
  naiknya BBM di pasaran dunia


Laporan Kunker Komisi VI Ke Propins Jawa Barat , 29 Okt – 2 Nov 2007   38
  Rekomendasi


  -    UU 22/2001 perlu disempurnakan khususnya pasal 22 . Terkait contoh
  kasus AAF yang dimatikan dari KPS,. Pupuk dengan bahan gas sebagai komponen
  bahan baku utama memiliki harga yang cukup tinggi sehingga perlu disubstitusi
  dengan batu bara.

C. BANK INDONESIA SAMARINDA

     1. Fasilitas Kredit
  Permasalahan

  -     Keinginan Perbankan menggelontorkan kredit bagi UMKM dan mendongkrak
  pengusaha yang kurang mampu, namun UMKM berlomba-lomba mengaku
  miskin/tidak mampu sebagai upaya memperoleh kredit lunak.

  -         Prudent perbankan berbenturan dengan keabsahan UMKM.

  -    Keluhan masyarakat diantaranya susah berhubungan dengan perbankan,
  sedangkan Perbankan sulit mencari debitur karena usaha yang dirintis belum
  menunjukkan progress bahkan usahanya baru dibuat.

  -    Lemahnya publikasi dari Perbankan yang telah menyalurkan dana kredit ke
  UKM, dan minimnya perbankan yang mau mengiklankan program penyaluran kredit
  kepada UMKM.

  Rekomendasi
  -     Perbankan perlu cermat dalam mengklasifikasi UMKM dan Pengusaha yang
  layak mendapat fasilitas kredit.

  -      Ijin usaha bagi UMKM perlu mendapat perhatian dari pemerintah dengan
  memberi kemudahan dan pengenaan biaya yang dapat dijangkau. Supaya masalah
  perijinan dipermudah, sebagai contoh diantaranya sertifikasi perkebunan yan
  biayanya ditanggung APBD. Peran pemerintah adalah dibutuhkan untuk pembinaan

  -     Aspek permodalan merupakan salah satu permasalahan penting yang perlu
  untuk ditingkatkan. Pengembangan usaha melalui penambahan permodalan harus
  dilandasi perbaikan pada aspek pemasaran, produksi, SDM dan lainnya. Pembinaan
  terhadap UMKM memegang peranan penting untuk menitikberatkan pada kegiatan
  ekspor, mengingat UMKM yang berorientasi ekspor hanya 2,9%.

  -     Aksesibilitas permodalan UMKM kepada lembaga keuangan perlu ditingkatkan
  tidak hanya pada perbankan tetapi juga lembaga non bank (koperasi, modal
  ventura, pegadaian, leasing dan lainnya) yang memiliki karakteritik berbeda.

  -    Pihak perbankan diminta untuk mempublikasikan kegiatan penyaluran kredit
  kepada UMKM, dan mempublikasikan UMKM yang telah mendapatkan kredit.



        2. Infrastruktur              Jalan

  Permasalahan



Laporan Kunker Komisi VI Ke Propins Jawa Barat , 29 Okt – 2 Nov 2007   39
  -     Ketersediaan infrastruktur jalan dan sarana pendukung usaha sangat
  diharapkan dan masih kurang. Di Wahau banyak perkebunan kelapa sawit namun
  jalannya yang rusak dan banyak longsor.



  Rekomendasi
  -     Dalam hal penyediaan jalan membutuhkan dana besar, bisa diatasi melalui
  jaminan Askrindo Rp 1,4 Triliun dan IPO PT Jasa Marga Kaltim. Selain itu, ada KP
  Batubara tersendiri, yang focus pada infrastruktur jalan. Program CSR selain
  diarahkan pada penyediaan air bersih oleh beberapa instansi/perusahaan juga
  dapat dialokasikan kepada dukungan infrastruktur.



        3. Dana        Pemprov parkir di SBI tidak ke UMKM

  Permasalahan
  -   Kecenderungan Pemprov memarkir dananya melalui SBI dibanding
  mengalokasikannya untuk pembinaan UMKM

    Rekomendasi
  -     SBI merupakan perangkat moneter dari BI untuk keseimbangan, selain itu
  menjadi perangkat investasi. Bank Pemerintah Daerah melihat SBI sebagai
  instrument yang cocok dengan BPD untuk mengendalikan inflasi. Namun di lain
  pihak, SBI harus dilihat dari sisi fiscal untuk meningkatkan pembangunan dan
  mengurangi pengangguran, bukan hanya untuk mengendalikan inflasi. Jika
  pemprov tidak bisa menyalurkan dananya maka bisa diberikan punishment.



D. PT PUPUK KALTIM
Permasalahan

            -     Harga pupuk di dalam negeri cukup rendah dibanding di pasar
                  internasional, sehingga ada peluang ekspor namun dapat mengganggu
                  stok nasional. Selain itu kenaikan harga BBM dapat memberi dampak
                  pada kenaikan harga di dalam negeri.

Rekomendasi
     - Harga pupuk di pasar tradisional yang mencapai 323US$, dan harga di
       dalam negeri 100 US$. Maka selisih harga pupuk seharusnya dapat
       dimanfaatkan oleh pelaku usaha di bidang perkebunan dalam negeri,
       kenyataannya tidak sedikit pihak pelaku usaha asal Malaysia yang
       memanfaatkan selisih harga pupuk yang cukup menguntungkan.
     - Ekspor pupuk dapat dilakukan setelah terpenuhinya jaminan pupuk dalam
       negeri untuk menjaminan ketahanan pangan nasional.

E. PT BADAK NGL (NATURAL GAS LIQUEFACTION)
Permasalahan

            -     PT Badak NGL dibentuk hanya sebagai operator yang mengolah gas
                  menjadi LNG atau gas alam cair, padahal produk turunan dari LNG
                  memiliki potensi ekonomi.

Rekomendasi

Laporan Kunker Komisi VI Ke Propins Jawa Barat , 29 Okt – 2 Nov 2007   40
            -     Diperlukan kebijakan dari Komisi VI DPR RI untuk membahas produk
                  turunan dengan instansi terkait juga peningkatan peran PT Badak NGL
                  dan ekspansi kilang gas ke LNG di luar Kaltim.


IV.         Penutup

Demikianlah gambaran laporan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke tiga daerah
Kunker pada Masa Sidang I, TS 2007-2008. Dari kunjungan kerja tersebut, kami
menemukan fakta yang sangat jelas, adanya potensi ekonomi daerah, khususnya di
Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur. Karena itulah, dari hasil
Kunker ini hendaknya semakin meneguhkan tekad kita untuk mendorong lahirnya
keputusan-keputusan politik yang berorientasi kepada peningkatan kapabilitas
produksi ekonomi rakyat, khususnya pada daerah-daerah yang jauh dari ibukota
seperti Kalimantan Timur dan Sumatera Barat pasca gempa bumi. Kami juga
menemukan fakta bahwa koperasi, usaha kecil dan menengah masih jauh dari
harapan kita untuk menjadi usaha rakyat yang mandiri, kompetitif dan profesional.
Berbagai kelemahan organisasi, manajemen, akses ke pasar, permodalan dan
kualitas SDM masih menjadi kendala yang utama. Kebijakan pemerintah nampak
belum terintegrasi dan belum menunjukkan keberpihakannya, khususnya pada
bentuk-bentuk usaha yang dikelola oleh rakyat.


                                                                       Komisi VI DPR RI




Laporan Kunker Komisi VI Ke Propins Jawa Barat , 29 Okt – 2 Nov 2007    41

								
To top