Data Kelahiran Penduduk Yogyakarta by uyk11591

VIEWS: 968 PAGES: 20

Data Kelahiran Penduduk Yogyakarta document sample

More Info
									                                          Working Paper Series No. 18
                                            April 2006, First Draft




DUKUNGAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT DI PUSKESMAS
               KABUPATEN JAYAPURA




                   Khairul Lie, Mubasysyir Hasanbasri




                                Katakunci:
                             Administrasi MTBS
                            Dukungan manajemen




                               -Tidak Untuk Disitasi-

Program Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan,Universitas Gadjah Mada
                                  Yogyakarta 2007
    Khairul Lie, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 18 April 2006 1st draft




  THE SUPPORT OF MANAGEMENT IN INTERAGRATED MANAGEMENT
CHILDHOOD ILLNESS ADMINISTRATION IN COMMUNITY HEALTH CENTER
                    JAYAPURA REGENCY

                                  Khairul Lie1,Mubasysyir Hasanbasri2

                                                 Abstract

Background: MTBS form of one approach of an integration in management of
illness under five which attending to get treatment to outpatient facility of basic
service which include curative effort to disease such as pneumonia, diarrhea,
measles, malaria, ears infection, malnutrition, and preventive effort and promotive
effort include immunization, Vit A provision and counseling about feeding that
aimed to lowering infant mortality (AKB) and underfive mortality (AKBAL) as well
as suppressing morbidity caused by these disease. MTBS administration could
undergoing finely if there are support from management of health office such as
training, incentive, supervision/establishment, and adequate infrastructure/facility.
Objectives: The objective of the research generally is to obtain the depiction of
MTBS administration in Community Health Center which have support from man-
agement of Jayapura Regency Health Office.
Methods: The research was descriptive research, used qualitative method. The
subject of research is secondary data form of annual report and MTBS recording
form in Community Health Center which have be pick up randomly, the staff that
had MTBS training in Community Health Center, head of Community Health Cen-
ter, head of Health Office, and head of sub office of family welfare and the public,
and the accompanying mother of the underfive in Jayapura Regency. The re-
search instrument consist of interview guidance and Focus Group Discussion,
Observation List, and secondary data. Analysis of secondary data was used table
of data collecting and primary data by analyzing the content of data, then both of
these data be interpreted according to the research’s objective.
Results: MTBS administration was go on routinely in six Community Health Cen-
ters, that is Sentani, Harapan, Dusay, Depapre, Nimbokrang and Unurumguay
Community Health Center, while in four another that is: Demta, Sawoy, Lereh
and Genyem Community Health Center not go on yet as be desired. MTBS ad-
ministration in Jayapura Regency not only in Community Health Center, but have
experiencing reaching expanding to the Pustu and Bidan Desa (Village Midwife).
Balancing administration between Curative, Preventive, and Promotive effort
have also seem only in six Community Health Center which routinely performing
MTBS. In four another the staff tend to return using conventional way in man-
agement of ill infant. The support from management form of training, incentive,
supervision and facility that be provide by Health Office of Jayapura Regency
have evenly distributed in ten Community Health Center but the utilizing of this
sources of support from management was less maximal in four Community
1
    Jayapura Regency Health Office, Papua Province
2
    Magister of Policy and Health Service Management, Gadjah Mada University, Yogyakarta.


Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                                           2
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Khairul Lie, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 18 April 2006 1st draft




Health Center. In six another was quite maximal in utilizing this support from
management that finally seem in good MTBS administration.
Conclusions: MTBS in Jayapura Regency was went on with the even support from
management of health office.


Keywords: MTBS administration, supporting management.




Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                            3
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Khairul Lie, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 18 April 2006 1st draft




PENDAHULUAN

       Setiap hari, berjuta-juta orang tua mencari pelayanan kesehatan
untuk anaknya yang sakit dengan membawa ke puskesmas, bidan desa,
kader kesehatan, rumahsakit, dokter praktik swasta, dukun dan pengo-
batan tradisional. Hasil survei manajemen pengelolaan anak sakit men-
yatakan bahwa banyak pemberian terapi yang tidak pantas dan nasihat
kepada orang tua jelek1. Sementara itu, WHO dan UNICEF menyatakan
bahwa setiap tahun kurang lebih dua belas juta anak di bawah umur lima
tahun meninggal. Tujuh puluh persen kematian di negara berkembang
disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) terutama pneu-
monia, diare, malaria, campak atau kurang gizi, dan sering merupakan
kombinasi dari keadaan ini2. Rendahnya mutu pelayanan kesehatan di In-
donesia sangat dipahami oleh badan kesehatan dunia, dan telah hampir
satu dekade di belakang mencoba merumuskan upaya peningkatan mutu
pelayanan kesehatan tingkat dasar terutama untuk balita. Alasan pengu-
tamaan pengelolaan balita adalah pada umur ini angka kesakitan dan ke-
matian sangat tinggi sementara penyebabnya terutama oleh lima jenis
penyakit utama, yang sebenarnya sangat mungkin disembuhkan dengan
pengelolaan yang baik. Sistem tata laksana pengelolaan balita ini disebut
dengan integrated management childhood illness (IMCI). Di Indonesia, ta-
talaksana ini dikenal dengan manajemen terpadu balita sakit (MTBS) 3.
         Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sistem pelayanan kese-
hatan memungkinkan tenaga kesehatan menerapkan keterampilan MTBS
di puskesmas dengan baik. Upaya tersebut adalah mengembangkan dan
menerapkan strategi baru untuk mencegah dan mengobati penyakit den-
gan MTBS4. Strategi ini meliputi perbaikan keterampilan tenaga kese-
hatan, memperkuat sistem pelayanan kesehatan dan memperbaiki pelak-
sanaan MTBS pada keluarga dan masyarakat5. Perbaikan ketrampilan
petugas kesehatan di puskesmas yang berkaitan dengan balita sakit me-
mang telah banyak diupayakan namun semuanya masih dalam kondisi
yang terkotak-kotak secara vertikal seperti manajemen ISPA, program
pemberantasan malaria, program pemberantasan diare, penanganan gizi
buruk dan lain sebagainya4. Kondisi ini menyebabkan tingginya angka
missed opportunity dan drop out6, dan diperlihatkan dengan angka kema-
tian bayi (AKB) adalah 81 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian
balita (AKBAL) adalah 94 per 1000 kelahiran hidup yang tercatat didalam
profil kesehatan Kabupaten Jayapura 2004. Angka ini jauh diatas rata-rata
seluruh Indonesia yaitu 50 per 1000 kelahiran hidup untuk AKB dan 66 per
1000 kelahiran hidup untuk AKBAL, angka-angka ini juga dikaitkan den-
gan pola penyakit utama yang menyerang bayi dan balita di Kabupaten
Jayapura. Pola penyakit pada balita tahun 2004, malaria masih men-
duduki rangking pertama dengan jumlah kasus 19.668 diikuti dengan
ISPA 14.700 kasus dan diare 3.028 kasus.



Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                       4
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Khairul Lie, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 18 April 2006 1st draft




       MTBS di Uganda merupakan suatu program nasional dan telah di-
lakukan di sepuluh distrik tapi pelatihan MTBS untuk tenaga kesehatan
yang dilakukan oleh balai pelatihan kesehatan tidak maksimal. Para su-
pervisor dalam kunjungan ke fasilitas kesehatan hanya mengobservasi
ketrampilan petugas yang sudah dilatih. Rendahnya penggunaan fasilitas
kesehatan dapat mengurangi manfaat dari program MTBS7. Di Cape
Town, Afrika Selatan setelah dilakukan program MTBS, petugas kese-
hatan bisa melakukan penilaian dengan baik tentang tanda bahaya pada
anak sakit, seperti letargis atau kondisi tidak sadar, anak bisa minum atau
tidak, apakah anak selalu muntah dan kejang. Pemberian konseling
kepada ibu atau pengantar balita mengenai tanda bahaya anak, kapan
anak sakit harus segera dibawa ke klinik dan tatacara pemberian cairan
dan makanan bagi anak sakit. Tersedianya ruangan khusus untuk imu-
nisasi dan pelayanan MTBS. Supervisi dilakukan enam bulan sekali ter-
masuk observasi tatalaksana MTBS8.
        Kabupaten Jayapura merupakan salah satu kabupaten di Provinsi
Papua yang dipilih UNICEF untuk penerapan MTBS dan sudah dimulai
pada tahun 2002. Kabupaten ini memiliki 10 puskesmas terdiri dari 5
puskesmas rawat inap yaitu Sentani, Genyem, Demta, Lereh, Unurum-
guay dan 5 puskesmas rawat jalan yaitu Depapre, Dusay, Sawoy, Hara-
pan, Nimbokrang. Selain puskesmas juga terdapat sarana pelayanan ke-
sehatan berupa puskesmas pembantu 41 buah, polindes 38 buah, praktik
dokter umum 9 dan 2 dokter gigi, 4 praktik dokter spesialis. Kabupaten ini
belum memiliki rumahsakit sebagai pusat rujukan namun untuk menjang-
kau rumahsakit kota dan provinsi sebagai pusat rujukan hanya berjarak 12
km dan 20 km dari ibukota kabupaten dengan sarana jalan yang baik.
Sarana transportasi pada sepuluh puskesmas telah tersedia mobil pusling
dan motor dalam keadaan baik. Sarana jalan yang menghubungkan ibu-
kota kabupaten dengan beberapa kecamatan sudah beraspal namun
pada beberapa kecamatan masih merupakan jalan tanah dan kerikil yang
sulit dilewati saat hujan. Radio SSB sebagai sarana komunikasi yang
menghubungkan puskesmas dengan dinas kesehatan adalah yang telah
terpasang dan berfungsi pada semua puskesmas. Kabupaten ini mem-
punyai jumlah penduduk yang tercatat tahun 2004 sebanyak 111.325 jiwa
dengan sex ratio 1.14 dan dependency ratio 1,10 dengan jumlah pen-
duduk balita 7.736. Tenaga kesehatan yang ada dengan kualifikasi dokter
umum 16 orang, dokter gigi 4 orang, perawat 71 orang, bidan 92, gizi 15,
analis 9, kesling 12, SKM 6, pekarya kesehatan 11, lain-lain 12. Jumlah
kunjungan balita sakit ke puskesmas, pustu, maupun bidan desa pada ta-
hun 2004 sebanyak 39.054. Frekuensi kesakitan balita adalah 5,1 artinya
setiap balita di Kabupaten Jayapura dalam satu tahun mengalami periode
sakit sebanyak 5 –6 kali9.
      Fasilitas yang ada di puskesmas sebagai faktor pendukung praktik
MTBS belum memadai, pelayanan balita sakit masih digabung dengan pe-
layanan rawat jalan umum di beberapa puskesmas karena belum tersedia

Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                         5
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Khairul Lie, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 18 April 2006 1st draft




ruangan khusus untuk pelayanan MTBS. Hasil evaluasi bimbingan teknik
dan supervisi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
memberi gambaran bahwa beberapa petugas yang dilatih MTBS
cenderung kembali menggunakan cara-cara konvensional seperti anam-
nesa singkat dan langsung pemberian pengobatan dalam menangani
balita sakit. Mengubah kebiasaan petugas bukanlah suatu hal yang mu-
dah. Hal ini didukung oleh laporan Lestari6 bahwa hasil pemantauan me-
lalui wawancara kepada ibu pembawa anak tanpa sepengetahuan per-
awat yang sedang memeriksa di ruangan, ternyata bahwa baik perawat
yang sudah dilatih maupun belum dilatih kembali menggunakan metode
konvensional pada hampir setiap pemeriksaan anak sakit. Pelaksanaan
MTBS di Samarinda 70,8 % petugas tidak memberi nasihat tentang per-
awatan anak sakit, 94,4 % ibu balita tidak menerima kartu nasehat ibu
(KNI), 62,1 % ibu balita tidak menerima anjuran untuk kontrol, dan 73,2 %
ibu tidak menerima penjelasan kapan harus kontrol ke Puskesmas10.
        Sementara itu insentif bagi petugas kesehatan belum mendapat
prioritas karena MTBS bukan merupakan program, seperti imunisasi, TB
paru dan lain-lain padahal pelaksanaan MTBS sangat rumit dan membu-
tuhkan motivasi yang kuat dari petugas kesehatan. Kondisi tersebut mem-
beri dampak pada pelayanan balita sakit menjadi kurang optimal sesuai
tujuan MTBS sehingga perlu dicarikan penyebab dan solusinya secara te-
pat sehingga MTBS dapat berdampak untuk menurunkan angka kematian
bayi dan balita secara bermakna.
       Berdasarkan data dan kondisi di atas, maka penelitian ini ingin
melihat faktor dukungan manajemen dari dinas kesehatan ke puskesmas
seperti pelatihan, insentif, fasilitas Puskesmas dan supervisi/pembinaan
bisa menghasilkan praktik MTBS yang efektif dan efisien. Secara umum
tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran praktik MTBS di pusk-
esmas dengan dukungan manajemen dari dinas kesehatan. Sedangkan
tujuan khusus adalah untuk mengetahui bagaimana dukungan mana-
jemen dari dinas kesehatan dan menganalisis praktik MTBS.


METODE

       Penelitian deskriptif dengan metode kualitatif untuk mendapatkan
gambaran tentang praktik MTBS di Puskesmas dengan dukungan mana-
jemen dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dan Puskesmas.
Penelitian dilakukan di Kabupaten Jayapura dengan alasan pertama
MTBS telah dilaksanakan di kabupaten ini. Kedua secara alamiah peneliti
dapat diterima karena merupakan tempat tugas dan dengan mudah men-
genali karakteristik lokasi penelitian. Ketiga organisasi tidak merasa teru-
sik karena peneliti merupakan bagian dari organisasi tersebut. Disini
peneliti bertindak sebagai outsider.


Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                          6
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Khairul Lie, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 18 April 2006 1st draft




       Unit analisis pada penelitian ini adalah puskesmas dan dinas kese-
hatan. Subyek penelitian ini adalah petugas yang dilatih MTBS di puskse-
banyak 10 orang, kepala puskesmas 10 orang, kepala dinas kesehatan 1
orang dan kasubdin kesga dan masyarakat 1 orang, ibu pengantar balita
20 orang untuk tiap puskesmas 2 orang. Data sekunder berupa laporan
tahunan tentang manajemen pendukung dari dinas kesehatan dan formulir
pencatatan MTBS sebanyak 20 formulir yang diambil secara acak 2 for-
mulir tiap puskesmas. Variabel yang diteliti adalah variabel dukungan
manajemen yang terdiri dari: (1) pelatihan, (2) insentif, (3) sarana/fasilitas
di puskesmas, (4) supervisi atau pembinaan dan variabel praktik MTBS
yang terdiri dari (5) praktik kuratif, (6) praktik preventif, (7) praktik promotif.
       Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.
Data primer berupa DKT dilaksanakan pada 1 Desember 2005, bertempat
di aula dinas kesehatan. DKT dilakukan untuk 5 petugas MTBS di pusk-
esmas untuk mendapat informasi tentang praktik MTBS, kelemahan mau-
pun kekuatannya selama dijalankan di puskesmas dan mengetahui minat
serta latar belakang kondisi dukungan manajemen di puskesmas.
Wawancara mendalam dengan kepala puskesmas dilakukan antara Agus-
tus-November 2005 di masing-masing puskesmas. Untuk kepala dinas
kesehatan dan kasubdin kesga masyarakat dilakukan pada Agustus 2005
sebagai dasar informasi untuk pengembangan praktik MTBS dengan du-
kungan manajemen dari dinas kesehatan. Hasil wawancara akan dinara-
sikan dalam bentuk transkrip yaitu mencacat seluruh yang diperoleh
seperti apa adanya tanpa membuat kesimpulan. Exit interview untuk ibu
atau pengantar balita sebanyak dua orang di tiap puskesmas.
       Data sekunder diambil dari sepuluh Puskesmas dan dinas kese-
hatan. Data dari dinas kesehatan akan dilakukan cross check ke Puskes-
mas setelah data sekunder dan primer terkumpul, maka data diolah den-
gan cara memeriksa kelengkapan data, mengelompokan data sesuai vari-
abel dalam kerangka konsep. Analisis data primer11, melalui tahap: men-
gumpulkan semua data hasil wawancara mendalam dan DKT, mengkate-
gorikan data sesuai dengan topik, menyajikan data dalam bentuk narasi
dari hasil wawancara, menganalisis isi data untuk mengetahui komitmen
petugas MTBS dan kepala puskesmas serta dukungan manajemen. Ke-
mudian kedua data diinterpretasi sesuai dengan tujuan penelitian.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik MTBS
       Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan praktik MTBS di Kabu-
paten Jayapura dimulai dari dua puskesmas fokus binaan UNICEF yang
dilakukan secara berjenjang. Kegiatan diawali dengan melatih fasilitator,
mempersiapkan puskesmas yang akan menerapkan, melakukan pelatihan


Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                                7
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Khairul Lie, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 18 April 2006 1st draft




untuk petugas MTBS. Dua puskesmas fokus yang dimaksud adalah
Puskesmas Lereh dan Puskesmas Sawoy oleh UNICEF dianggap sebagai
puskesmas yang melayani penduduk asli terbanyak serta mempunyai
angka kematian bayi dan balita tertinggi di Kabupaten Jayapura. Ke-
mudian kegiatan MTBS dikembangkan hingga kesepuluh puskesmas di
Kabupaten Jayapura.
        Kegiatan MTBS setelah melembaga di sepuluh Puskesmas maka
pihak dinas kesehatan memandang perlu memperluas jangkauan MTBS
sampai ke pustu dan bidan desa sehingga diharapkan seluruh anak sakit
dapat ditangani secara MTBS. Keinginan dinas kesehatan untuk dapat
memperluas MTBS sampai tingkat desa, namun beberapa kendala masih
harus dihadapi. Pelaksanaannya di beberapa puskesmas yang tadinya
sudah berjalan baik juga akhirnya menghadapi kendala. Kendala utama-
nya adalah tugas ganda petugas, mutasi petugas serta kebiasaan petugas
untuk kembali menggunakan cara-cara konvensional dalam penanganan
balita sakit. Hal ini memungkinkan karena manajemen sumber daya dikel-
ola dengan baik.

 Praktik Kuratif
        Praktik kuratif merupakan salah satu tindakan dalam MTBS yang
selama ini telah dijalankan di sepuluh puskesmas dalam bentuk yang tidak
terintegrasi. Artinya, sebelum penerapan MTBS di Kabupaten Jayapura,
penanganan balita sakit dilakukan secara konvensional di poliklinik umum.
Menurut IMCI Information12, sebelum melakukan tindakan kuratif harus
dilakukan penilaian terhadap balita sakit untuk pemeriksaan tanda bahaya
dan gejala utama dengan teliti, membuat klasifikasi penyakit serta identifi-
kasi tindakan. Laporan tahunan dari dinas kesehatan menjelaskan bahwa
pola penyakit utama pada balita masih didominasi oleh penyakit utama
seperti malaria, SPBA, dan diare yang direkomendasikan WHO dan UNI-
CEF untuk ditangani dengan MTBS.
       Dari hasil uji petik terhadap 2 formulir tatalaksana balita sakit setiap
puskesmas ditemui bahwa petugas kesehatan dapat melakukan dengan
benar tindakan kuratif. Pengisian formulir dilakukan dengan lengkap baik
penilaian, klasifikasi maupun tindakan. Dari hasil uji petik formulir tidak
terdapat formulir bayi muda sakit. Hal ini dikarenakan pada masyarakat
Jayapura ada kebiasaan atau larangan untuk membawa bayi muda keluar
dari rumah sebelum berumur empat puluh hari. Sehingga bayi muda yang
datang ke fasilitas kesehatan adalah kasus-kasus yang membutuhkan ru-
jukan segera. Pemberi pelayanan harus mengambil sikap untuk melaku-
kan kunjungan rumah baik oleh bidan maupun petugas kesehatan lain,
agar program kesehatan dapat berjalan sesuai harapan. Cakupan pelaya-
nan kesehatan seperti imunisasi Hepatitis B 1 dan BCG serta pemerik-
saan neonatus dan nifas dapat tercapai.



Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                             8
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Khairul Lie, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 18 April 2006 1st draft




       Walaupun demikian kendala yang sangat berat dihadapi adalah
ketika seorang anak dalam penilaian tidak harus mendapatkan obat dan
hanya memerlukan nasehat sesuai standar MTBS. Hal ini menjadi sangat
dilematik karena harapan ibu datang ke puskesmas untuk mendapatkan
obat sebab telah menjadi kebiasaan pada masyarakat kita, sementara
prosedur kerja MTBS tidak membolehkan. Disisi lain pelayanan konven-
sional di luar MTBS memberikan obat secara tidak rasional. Hal ini diper-
parah dengan sistem pelayanan kesehatan kita yang sering memberikan
respon terhadap keinginan pasien tanpa memikirkan rasionalitas.
        Untuk menjembatani kepuasan pasien, kebiasaan petugas dan ke-
biasaan sistem pelayanan kesehatan agar tidak timbul kesenjangan yang
terlalu lebar maka dinas kesehatan menganjurkan untuk memberikan vi-
tamin-vitamin dalam bentuk sirup yang lebih menarik kepada anak. Hal ini
telah dikoordinasikan dengan gudang farmasi kabupaten agar tidak terjadi
kekurangan logistik. Hal lain yang harus dilakukan oleh dinas kesehatan
untuk menyikapi hal tersebut adalah dengan membuat poster-poster atau
leaflet tentang promosi MTBS atau promosi tentang bahaya obat bagi
anak yang tidak membutuhkan pengobatan. Pembuatan poster ini dapat
melibatkan bagian promosi kesehatan atau badan yang punya kompe-
tensi. Upaya dukungan manajemen secara terus menerus diperlukan
dalam rangka meningkatkan cakupan balita sakit yang dapat ditangani
dengan MTBS, sehingga diharapkan seluruh balita dapat dilayani secara
MTBS.
       Petugas MTBS di puskesmas Kabupaten Jayapura memahami
langkah-langkah penilaian dengan mudah sebelum sampai pada tindakan
pemberian obat atau tindakan kuratif. Dengan diterapkannya MTBS se-
cara rutin di puskesmas terjadi perbaikan dalam tatalaksana pengobatan
balita sakit serta perbaikan pada sistem rujukan. Petugas makin mema-
hami kemampuan dan kewenangan dalam penanganan balita sakit. Rasa
percaya diri secara profesional juga muncul yang tadinya ragu-ragu dan
takut karena ketidaktahuan.
       Standar yang diisyaratkan oleh MTBS sesuai pedoman yang dike-
luarkan oleh departemen kesehatan dan WHO bahwa dosis pertama
kepada balita sakit dapat diberikan di klinik dan dosis selanjutnya diberi-
kan dalam jumlah yang cukup di rumah. Ibu balita diharapkan mendapat-
kan penjelasan yang cukup tentang dosis, jadwal dan waktu pemberian
serta mengecek pemahaman ibu tentang apa yang disampaikan. Hasil
penelitian menggambarkan beragam praktik pemberian obat. Puskesmas
dengan ketersediaan logistik dan sarana yang menunjang dapat melak-
sanakan MTBS dengan baik, tetapi ada juga puskesmas yang belum me-
laksanakan praktik MTBS karena sarana kurang mendukung.
      Disamping pemberian obat di klinik ada juga kasus yang membu-
tuhkan perawatan di rumah seperti pustul di kulit, luka di mulut, menger-
ingkan nanah pada telinga atau perawatan mata dengan salep mata.

Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                         9
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Khairul Lie, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 18 April 2006 1st draft




Dalam praktik, hal ini sudah dapat dilakukan petugas yang menemui ka-
susnya. Namun kesabaran petugas dan banyaknya pasien menjadi hal
yang sangat menentukan tindakan ini dapat dilakukan dengan baik atau
tidak. Harapan kita, perbaikan pelayanan kesehatan pada bayi dan balita
masih sangat terbuka. Bila saja pihak pengambil keputusan di bidang ke-
sehatan maupun di luar sektor kesehatan menyadari bahwa kita sedang
mulai memperbaiki pelayanan melalui MTBS. Dukungan untuk kegiatan
bisa sampai pada semua petugas dan semua sarana rawat jalan tingkat
pertama di Kabupaten Jayapura sangat diperlukan.

 Praktik Preventif
       Praktik preventif dalam MTBS dikenal tiga hal yaitu memberikan
imunisasi pada anak sakit bila dibutuhkan dan tidak ada kontraindikasi,
pemberian vitamin A sesuai umur anak dan pemberian makanan tamba-
han. Dari hasil penelitian didapatkan gambaran yang berbeda-beda pelak-
sanaannya pada masing-masing puskesmas.
       Imunisasi. Secara keseluruhan laporan tahunan dinas kesehata
memperlihatkan cakupan imunisasi pada bayi sesuai dengan jenis imu-
nisasi sudah cukup baik. Pelaksanaan imunisasi dalam manajemen ter-
padu balita sakit sudah berjalan dengan adanya koordinasi dari seksi imu-
nisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura. Seksi ini mengeluarkan
himbauan kepada petugas imunisasi puskesmas untuk memberikan imu-
nisasi kepada anak dari polik MTBS. Namun dalam pelaksanaannya ber-
beda antara satu Puskesmas dengan Puskesmas lainnya. Ada yang koor-
dinasinya bisa berjalan dengan baik dan ada pula yang tidak.
       Perbedaan penafsiran suhu tubuh anak sakit yang diperbolehkan
untuk imunisasi juga masih menjadi kendala kordinasi antara petugas
MTBS dan petugas imunisasi. Dalam standar MTBS yang tidak diperbo-
lehkan itu bila suhu tubuh 38,5 C atau lebih namun dalam program imu-
nisasi batasannya lebih rendah dari itu, bila ditanyakan kepada petugas
imunisasi dasarnya apa mereka hanya menjawab itu sudah dari program
imunisasi.
        Pemberian Vitamin A. Untuk tindakan preventif pemberian vitamin
A hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap ini tidak ditemui kendala
baik ketersediaan maupun koordinasi dengan penanggungjawab program.
Petugas juga memahami kapan anak harus diberi vitamin A dan pada uji
petik formulir semua anak yang membutuhkan vitamin A diberikan dan di-
catat.
      Gambaran cakupan vitamin A pada bayi dan balita secara keselu-
ruhan sebagaimana dilaporkan oleh dinas kesehatan dalam laporan ta-
hunannya yang tergambar dalam Tabel 1.




Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                      10
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Khairul Lie, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 18 April 2006 1st draft




        Tabel 1. Cakupan Pemberian Vitamin A pada Bayi dan Balita
PUSKESMAS              SASARAN BAYI       CAKUPAN VITAMIN SASARAN BALITA            CAKUPAN VITAMIN
                                          A Bayi                                    A BALITA
SENTANI                       994                 959                  4.088             1.983
HARAPAN                       158                  99                   649               300
DUSAY                         230                 246                   945               368
DEPAPRE                       126                  98                   523               351
GENYEM                        169                 328                   699               803
NIMBOKRANG                    145                 138                   605               376
DEMTA                         133                 123                   541               397
UGU                            45                  30                   199               357
SAWOY                         320                 315                  1.248              808
LEREH                         297                 248                  1.221              516
KABUPATEN                    2.617               2.584                 10.708            6.259
Sumber : Laporan tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2004

      Dari data dalam tabel 1 cakupan terbanyak pada bayi di Puskes-
mas Genyem dan yang terkecil pada Puskesmas Harapan. Sedangkan
pada balita, drop out pemberian vitamin A cukup tinggi sehingga diharap-
kan dapat dijaring melalui kegiatan MTBS di Puskesmas.

Pemberian Makanan Tambahan Dan Nasihat Pemberian Makan
       Pemberian makanan tambahan merupakan intervensi lanjutan yang
dilakukan oleh petugas gizi setelah diketahui ada kasus gizi buruk. Untuk
kasus bawah garis merah (BGM) atau anemia atau umur anak kurang dari
dua tahun dan tidak dengan klasifikasi akan dirujuk maka wajib diberikan
nasihat pemberian makan kepada ibu balita. Dari hasil observasi yang di-
lakukan terhadap dua ibu pengantar balita sakit dari setiap puskesmas di-
dapatkan gambaran berikut:

          Tabel 2. Hasil Observasi pada Ibu Balita di 10 puskesmas
        Puskesmas                          Apakah ibu diberi            penjelasan
                                           tentang   cara               pemberian
                                           makan?

                                                     Ya                    tidak
        Sentani                                         1                       1
        Harapan                                         2                       0
        Dusay                                           2                       0
        Depapre                                         2                       0
        Nimbokran                                       2                       0
        Unurumguay                                      1                       1
        Demta                                           0                       2
        Sawoy                                           0                       2
        Lereh                                           0                       2
        Genyem                                          0                       2
        Jumlah                                       10                       10

      Sumber : Data primer diolah




Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                                         11
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Khairul Lie, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 18 April 2006 1st draft




        Dari data observasi terlihat bahwa pada enam puskesmas yang
melaksanakan MTBS secara rutin petugas kesehatannya masih melak-
sanakan upaya-upaya yang berimbang dari MTBS jadi bukan saja upaya
kuratif. Sementara di empat Puskesmas lainnya upaya ini tidak dilakukan
sama sekali.
       Kasus gizi buruk pada bayi di Kabupaten Jayapura sesuai laporan
tahunan dinas kesehatan berjumlah 5, 2 kasus terbesar di Lereh, Unu-
rumguay 1 kasus, Sentani 1 kasus dan Harapan 1 kasus, semuanya telah
mendapatkan intervensi PMT dari Puskesmas. Sementara kasus balita
dengan gizi buruk berjumlah 27 orang dengan penyebaran Sentani 5
orang, Harapan 5 orang, Genyem 2 orang, Demta 4 orang, Unurumguay 3
orang, Sawoy 2 orang dan Lereh 6 orang.

 Praktik Promotif.
       Praktik promotif atau penyebaran informasi tentang kesehatan ini
memang telah dilakukan secara rutin oleh setiap Puskesmas yang ada di
Kabupaten Jayapura. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik
promotif MTBS memang sudah dilakukan oleh sebagian petugas dan di-
mengerti sebagai bagian yang penting dari seluruh upaya pelayanan ter-
masuk kuratif dan preventif. Sebagian petugas yang lain enggan melaku-
kan upaya promotif ini dan mengganggap cukup dengan upaya kuratif
saja. Seperti terlihat dari observasi kepada ibu balita setelah mendapatkan
pelayanan MTBS di bawah ini:

               Tabel 3. Hasil Observasi Pasca Pelayanan MTBS
Puskesmas           Tentang        perawatan Tanda-                Tentang makan      Tentang
                    anak sakit di rumah      tanda anak            dan       cairan   pentingnya
                                             harus                 tambahan anak      ASI       bagi
                    ya           tidak       ya    tidak           ya     tidak       ya     tidak
Sentani                  1             1        2     0               2       0          2      0
Harapan                  2             0        2     0               2       0          2      0
Dusay                    2             0        2     0               2       0          2      0
Depapre                  2             0        2     0               1       1          1      1
Nimbokran                2             0        2     0               2       0          2      0
UnurumGuay               2             0        2     0               2       0          2      0
Genyem                   0             2        1     1               1       1          0      2
Sawoy                    0             2        0     2               0       2          0      2
Demta                    0             2        1     1               1       1          1      1
Lereh                    1             1        0     2               1       1          1      1
Sumber : Data primer diolah

     Praktik yang cukup seimbang dari promotif ini dilakukan oleh Pusk-
esmas yang melakukan kegiatan MTBS setiap hari secara rutin yaitu
Puskesmas Sentani, Dusay, Harapan, Depapre, Nimbokrang dan Unu-
rumguay. Sedangkan pada Puskesmas lainnya yang tidak melakukan
MTBS secara teratur petugas cenderung hanya melakukan tindakan

Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                                          12
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Khairul Lie, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 18 April 2006 1st draft




kuratif saja. Walaupun dalam pelaksanaan promotif dari MTBS ini ber-
beda-beda antara puskesmas tapi mereka semua memandang sama ter-
hadap pentingnya dilakukan penyuluhan bagi ibu balita.

Dukungan Manajemen

Pelatihan.
       Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada semua Puskesmas
petugas MTBS sudah dilatih minimal satu kali. Pelatihan MTBS kepada
petugas di Kabupaten Jayapura telah dilaksanakan empat kali dengan
menggunakan metode pelatihan generik yang direkomendasikan WHO
selama 11 (sebelas) hari efektif tanpa sesi malam, kemudian kepada
bidan di desa pelatihannya diadaptasi oleh Departemen Kesehatan den-
gan 9 (sembilan) hari pelatihan dengan sesi malam. Dari keseluruhan pe-
latihan telah menghasilkan out put petugas kesehatan yang punya kualifi-
kasi untuk melaksanakan MTBS sebanyak sesuai tabel berikut:

  Tabel 4. Jumlah dan Jenis Petugas MTBS per puskesmas Tahun 2005
Puskesmas              Dokter             Perawat             Bidan        Fasilitator
Sentani                        3                   2                   2   2(1 Pindah)
Harapan                        1                   1                   1
Dusay                          2                   3                   1
Depapre                        1                   2                   1
Unurum Guay                    1                   0                   1
Nimbokrang                     1                   2                   1
Genyem                         2                   2                   1
Demta                          1                   2                   0
Sawoy                          1                   1                   5   1(Pindah)
Lereh                          1                   2                   5   1 (Sekolah)
Kabupaten                                                                  3(2 Sekolah)
Sumber: Data primer diolah
       Mulanya kegiatan pelatihan MTBS di Kabupaten Jayapura ini dimu-
lai dengan dukungan dana UNICEF untuk pelatihan bagi pelatih yang di-
laksanakan oleh dinas kesehatan propinsi bekerjasama dengan Deperte-
men Kesehatan Republik Indonesia Subdit Anak. Kemudian masih den-
gan bantuan UNICEF dilaksanakan pelatihan bagi petugas pelaksana di
Puskesmas pada tahun 2002 dan 2003. Pada tahun 2004 ketika tidak ada
lagi bantuan UNICEF, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura melalui
dana APBD melakukan pelatihan untuk beberapa Puskesmas yang belum
terjangkau pelatihan sebelumnya sehingga secara keseluruhan semua
Puskesmas telah terlatih untuk MTBS. Disadari bahwa memang dengan
sekali pelatihan saja tidak akan memberikan hasil yang maksimal bagi se-
buah organisasi. Pelatihan merupakan suatu fungsi manajemen yang
perlu dilaksanakan terus menerus dalam pembinaan ketenagakerjaan
dalam suatu organisasi13. Bagi petugas Puskesmas pelatihan MTBS
dirasa memberikan tambahan ilmu dan ketrampilan yang memadai.

Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                                    13
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Khairul Lie, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 18 April 2006 1st draft




Karena pelatihan ini selain menggunakan metode belajar dengan modul
juga di sertai dengan melihat kasus dengan video dan buku foto, bermain
peran dan praktik dengan kasus yang sebenarnya yang dibimbing oleh
instruktur klinik spesialis anak yang sudah mengenali metode kerja MTBS
dan praktik di Puskesmas di bawah bimbingan fasilitator. Ada juga yang
berpandangan bahwa fasilitator sangat baik dalam membimbing mereka
pada saat pelatihan berlangsung.
       Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dukungan pelatihan
kepada semua puskesmas telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabu-
paten Jayapura. Namun masih diharapkan adanya forum review atau
penyegaran kepada petugas, minimal satu tahun sekali serta adanya pe-
latihan kepada puskesmas yang kekurangan petugas akibat mutasi.

 Supervisi
       Program supervisi terhadap MTBS oleh dinas kesehatan dianggar-
kan setiap tahun satu kali kunjungan untuk setiap Puskesmas bahkan
sampai ke desa/Pustu yang telah melaksanakan MTBS. Dana untuk pro-
gram ini dari APBD untuk fasilitator MTBS yang melakukan supervisi.
Proses supervisi MTBS dilakukan dengan cara pemantauan langsung
pada proses pelayanan kepada balita sakit oleh petugas MTBS, melaku-
kan pengambilan uji petik terhadap 30 formulir MTBS yang sudah terisi
secara acak, pemeriksaan terhadap sarana dan fasilitas pendukung serta
memberikan umpan balik bagi setiap permasalahan yang dihadapi. Um-
pan balik juga diberikan secara tertulis kepada kepala Puskesmas untuk
ditindaklanjuti.
        Pelaksanaan supervisi di tingkat Puskesmas oleh kepala Puskes-
mas pada enam Puskesmas yang melakukan MTBS secara rutin se-
benarnya juga dilakukan. Namun belum terprogram secara periodik dan
tertulis. Supervisi hanya dijalankan bersifat insidentil sesuai dengan per-
masalahan yang dihadapi petugas. Kepala Puskesmas beranggapan
bahwa berada dalam satu atap di Puskesmas kapan saja bisa dilihat dan
dipantau. Ada juga Puskesmas yang melakukan supervisi atau peman-
tauan melalui minilokakarya bulanan Puskesmas. Pada empat Puskesmas
yang kegiatan MTBS tidak rutin dijalankan, supervisi ini hanya dilakukan
bila petugasnya sedang melayani balita sakit secara MTBS, itupun sangat
jarang. Ada juga saran menarik yang disampaikan kepala Puskesmas un-
tuk dipikirkan para supervisor dari dinas kesehatan. Pada dasarnya su-
pervisi ini ditekankan pada bagaimana kita bisa bersama-sama petugas,
melihat apa yang mereka kerjakan dan jangan hanya datang lihat lalu
pergi. Bagi petugas MTBS, supervisi sangat penting karena dapat mem-
berikan perbaikan terhadap kesalahan yang mereka lakukan, ada umpan
balik serta ada informasi baru yang disampaikan. Melalui forum supervisi
petugas termotivasi untuk bekerja pada MTBS karena merasa pekerjaan
mereka akan diamati atau dievaluasi. Selain itu juga dapat berkomunikasi
untuk menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi baik mengenai

Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                        14
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Khairul Lie, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 18 April 2006 1st draft




penyesuaian alur, persiapan logistik, koordinasi lintas program dan ma-
salah lainnya. Semua peserta DKT menyarankan agar supervisi itu dibuat
minimal dua kali dalam setahun. Alasan yang disampaikan supervisi yang
pertama untuk melihat kekurangan yang dilakukan dan yang kedua untuk
melihat apakah telah menindaklanjuti temuan pertama. Selanjutnya hasil
supervisi dinas kesehatan kepada beberapa Puskesmas dan bidan desa
yang telah melaksanakan MTBS di Kabupaten Jayapura menunjukkan
bahwa MTBS dengan segala keterbatasan yang melingkupinya telah ber-
jalan walaupun seperti bayi baru lahir dengan sangat tertatih-tatih mana-
paki harapan akan perbaikan pelayanan pada balita sakit di Kabupaten
Jayapura.

 Insentif
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian insentif di Pusk-
esmas Kabupaten Jayapura untuk kegiatan MTBS dan kegiatan lainnya
tidak diatur secara teknis oleh dinas kesehatan namun didelegasikan
kepada kepala Puskesmas masing-masing untuk mengatur. Pemberian
dana dari dinas kesehatan berupa operasional Puskesmas dan di Pusk-
esmas dijabarkan dalam bentuk POA (plan of action) yang dibuat pada
waktu rapat kerja kesehatan tingkat Kabupaten Jayapura. Hal ini me-
mungkinkan otonomi Puskesmas untuk menentukan besaran dana
masing-masing pos kegiatan sesuai dengan skala prioritas Puskesmas.
Sehingga pemberian insentif untuk masing-masing petugas sangat ber-
beda-beda.
       Dana operasional untuk Puskesmas bersumber dari dana APBD
Kabupaten Jayapura yang dibagi berdasarkan beban program yang di-
jalankan Puskesmas serta luasnya jangkauan kewilayahan. Dana opera-
sional ini biasanya dikucurkan oleh dinas kesehatan kepada Puskesmas
setahun 4 (empat) tahap atau setiap tiga bulan sekali. Pelaksanaan pem-
bayaran insentif kepada petugas MTBS maupun petugas lainnya sangat
tergantung pada kucuran dana tersebut. Pada enam Puskesmas yang
melaksanakan MTBS secara rutin, pembayaran insentif kepada petugas
MTBS dilakukan secara berkala ada yang tiga bulan sekali, enam bulan
sekali bahkan ada yang setahun sekali. Hanya pada Puskesmas Depapre
insentif petugas MTBS tidak dibayarkan karena kepala Puskesmas ber-
pendapat bahwa dana operasional habis terpakai untuk kegiatan lain yang
skala prioritasnya lebih tinggi.
        Pada empat Puskesmas yang tidak melaksanakan MTBS secara
rutin pembayaran insentif MTBS ini tidak diprogramkan. Namun dari hasil
wawancara dengan kepala Puskesmas terungkap bahwa walaupun tidak
dibayarkan untuk MTBS petugas tetap mendapatkan insentif untuk pe-
layanan pada polik umum. Menurut kepala Puskesmas Lereh walaupun
petugas sudah dirangsang dengan insentif mereka belum juga mau me-
laksanakan MTBS ini dikarenakan tugas rangkap yang mereka kerjakan.


Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                      15
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Khairul Lie, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 18 April 2006 1st draft




       Dari hasil wawancara dan periksa dokumen uang saku petugas
diketahui bahwa uang saku petugas MTBS memang bervariasi antara
Puskesmas di Kabupaten Jayapura. Yang terkecil lima ribu rupiah perbu-
lan pada Puskesmas Harapan dan yang paling tinggi dua puluh ribu
rupiah perbulan pada Puskesmas Sentani. Rata-rata Puskesmas yang lain
memberikan antara sepuluh ribu hingga lima belas ribu rupiah. Lebih Je-
lasnya tersaji dalam Tabel 5.

  Tabel 5. Data Uang Saku Petugas MTBS per puskesmas Tahun 2005
Puskesmas                Uang saku perbulan dalam Periode penerimaan
                         rupiah
Sentani                  20.000                   3 bulan sekali
Harapan                  5.000                    3 Bulan sekali
Dusay                    10.000                   6 Bulan Sekali
Depapre                  -                        -
Nimbokrang               15.000                   6 Bulan sekali
Unurum guay              15.000                   Sekali 1 tahun
Demta                    -                        5.000/Bulan Pelayanan Polik Umum
Genyem                   -                        10.000/bulan P.U
Sawoy                    -                        10.000/bulan P.U
Lereh                    -                        10.000/bulan P.U
Sumber : Data primer Diolah

        Bagi petugas MTBS, insentif dipandang dari sudut yang sangat
variatif. Ada yang menganggap insentif itu bukan hal yang terlalu penting
karena sebelum menerima insentif mereka sudah bekerja untuk pelaya-
nan tersebut dan tidak mengerti kalau ada insentif. Namun petugas lain
berpendapat bahwa insentif sangat penting karena merupakan penda-
patan di luar gaji yang dapat memotivasi kerja mereka. Namun mereka
sependapat bahwa insentif harus dibayarkan berdasarkan beban kerja
dan kinerja dari masing-masing petugas. Selama ini insentif di Puskesmas
Kabupaten Jayapura diberikan dalam bentuk uang saku dan belum ada
dalam bentuk barang atau lainnya. Insentif juga diusulkan untuk dibayar-
kan tiap tiga bulan sekali agar petugas lebih termotivasi untuk tugasnya.
Keterbukaan dalam penetapan insentif juga menjadi isu lain yang di-
inginkan petugas MTBS. Mereka berharap apa yang telah dituangkan
dalam dokumen POA Puskesmas dapat direalisasikan di lapangan. Petu-
gas merasa insentif yang diberikan masih jauh dari memadai tetapi sum-
ber dana untuk membiayai pelayananpun sangat terbatas. Dinas Kese-
hatan Kabupaten Jayapura melalui Puskesmas sudah berusaha semak-
simal mungkin untuk memenuhi keinginan petugas untuk insentif namun
program kesehatan lain yang begitu banyak dan selama ini menjadi pri-
oritas juga tidak bisa diabaikan.
        Pemberian insentif memang secara keseluruhan dari hasil peneli-
tian tidak memperlihatkan daya ungkit yang besar atau tidak mempunyai
pengaruh yang berarti bagi kinerja petugas. Buktinya pada Puskesmas
yang melaksanakan MTBS secara rutin seperti Puskesmas Depapre tidak
menerima insentif, bahkan ada insentif MTBS yang lebih kecil dibanding-

Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                           16
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Khairul Lie, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 18 April 2006 1st draft




kan dengan pelayanan konvensional lainnya. Hal mana harus disikapi
oleh dinas kesehatan sebagai pemegang fungsi pengatur sebelum se-
muanya menjadi masalah bagi petugas di Puskesmas. Dinas kesehatan
dalam memberikan otonomi ke Puskesmas sudah baik tetapi harus diser-
tai dengan aturan-aturan umum atau rambu-rambu yang menjadi patokan
oleh Puskesmas.

Sarana/Fasilitas MTBS
      Sarana dan prasarana baik medis maupun non medis yang dibu-
tuhkan oleh MTBS dari hasil penelitian di masing-masing puskesmas ter-
gambar dalam tabel berikut:

      Tabel 6. Ketersedian Sarana dan Prasarana MTBS Tahun 2005

                                                    Tensimet
                          Timbanga                  er dan
               Ruangan    n Berat            Thermo Manset Gelas               obat-    Formulir dan
Puskesmas      MTBS       Badan    Ari Timer meter  anak     teko air          obatan   KNI
Sentani        ada        ada         ada       ada       ada          ada     cukup    cukup
Harapan        tidak      ada         ada       ada       tidak        tidak   cukup    cukup
Dusay          ada        ada         ada       ada       tidak        ada     cukup    cukup
Depapre        ada        ada         ada       ada       tidak        tidak   cukup    cukup
Nimbokran      ada        ada         ada       ada       tidak        ada     cukup    cukup
Sawoy          tidak      ada         tidak     ada       tidak        tidak   cukup    cukup
Demta          tidak      ada         ada       ada       tidak        tidak   cukup    cukup
Geyem          tidak      ada         ada       ada       tidak        tidak   cukup    cukup
Uguway         ada        ada         ada       ada       tidak        tidak   cukup    cukup
Lereh          tidak      ada         ada       ada       tidak        tidak   cukup    cukup
Sumber : Data primer diolah
       Ketersediaan sarana penunjang terlaksananya kegiatan MTBS di
Kabupaten Jayapura masih juga sangat bervariasi. Dari enam Puskesmas
yang melaksanakan MTBS secara rutin hanya pada Puskesmas Harapan
belum tersedia ruangan khusus MTBS. Ini bisa dimaklumi dari segi fisik
Puskesmas sangat kecil dan sempit karena merupakan Puskesmas yang
ditingkatkan statusnya dari Pustu. Pembangunan Puskesmas baru akan
selesai pada akhir 2005 dan Puskesmas berharap dengan ruangan yang
cukup akan dibuatkan polik anak tersendiri. Ternyata walaupun tidak
tersedia ruangan khusus namun komitmen Puskesmas sangat baik, mau
menjalankan MTBS. Untuk obat-obatan dari hasil wawancara maupun
periksa dokumen didapati kondisi persediaan obat yang cukup hanya be-
berapa item obat pilihan kedua dan tindakan penting pra rujukan di be-
berapa Puskesmas tidak tersedia seperti Asam Nalidiksat dan Gentamy-
cin Injeksi. Di beberapa Puskesmas dari segi item memang cukup tetapi
dari segi sediaan mereka berharap stok yang diberikan untuk polik anak
lebih banyak sediaan sirup daripada tablet. Hal tersebut harus dikoordina-
sikan dengan gudang farmasi kabupaten sebagai penyedia obat.


Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                                         17
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Khairul Lie, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 18 April 2006 1st draft




       Pada empat Puskesmas yang tidak melaksanakan MTBS secara
rutin memang terlihat tidak tersedianya ruangan khusus untuk MTBS atau
polik anak, sarana penunjang lainnya terutama untuk pemberian dosis
pertama diklinik seperti gelas, teko dan air minum. Tidak disediakannya
petugas yang khusus bertanggung jawab penuh pada MTBS walaupun
telah ada petugas dilatih serta interest petugas dan kepala Puskesmas
sangat rendah pada MTBS.
       Sarana penunjang pelaksanaan MTBS secara umum yang dis-
ediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura di distribusi merata
untuk semua Puskesmas seperti ari timer, formulir dan KNI, timbangan
berat badan, thermometer, obat-obatan sesuai dengan permintaan dan
kebutuhan Puskesmas. Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura selalu
memasukkan kebutuhan MTBS dalam perencanaan tahunan untuk men-
cukupi kebutuhan Puskesmas. Pada tingkat petugas pelaksana di enam
Puskesmas yang melaksanakan MTBS secara rutin fasilitas atau sarana
penunjang terlaksananya MTBS tersedia. Hanya saja petugas
menginginkan adanya inovasi untuk penataan ruangan MTBS seperti
tersedianya gambar-gambar atau mainan anak sehingga anak menjadi
tenang berada di ruangan MTBS. Hal ini akan memudahkan petugas da-
pat melakukan penilaian dan tindakanan dengan tepat dan cepat. Sarana
yang sering mengalami kerusakan, seperti thermometer diakibatkan anak
gelisah waktu mengukur suhu sehingga terjatuh pecah dan timbangan be-
rat badan memang harus mendapat perhatian untuk penggantian yang
cepat. Sarana lain seperti kursi dan meja untuk pelayanan juga harus
mendapat perhatian dari Puskesmas maupun dinas kesehatan kabupaten
karena pada beberapa Puskesmas dirasa masih kurang.
        Pada empat Puskesmas yang tidak melaksanakan MTBS secara
rutin sarana minimal untuk pelaksanaan MTBS sebenarnya juga tersedia
dengan cukup seperti formulir dan KNI, ari timer, obat-obatan, thermome-
ter, timbangan berat badan. Sarana ini tidak termanfaatkan dengan mak-
simal karena petugas kembali menangani balita dengan cara konven-
sional.
       Kebutuhan bersifat tak terbatas sedangkan sumber daya sifatnya
terbatas, kenyataan ini memang sering dihadapi oleh kita di sektor kese-
hatan. Keinginan kita, semua sarana yang dibutuhkan oleh fasilitas pem-
beri pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai standar. Meskipun ken-
yataan yang kita hadapi sering tidak sama dengan keinginan. Dinas Ke-
sehatan Kabupaten Jayapura telah berusaha semaksimal mungkin untuk
mencukupi kebutuhan petugas MTBS di Puskesmas namun yang dirasa-
kan oleh petugas masih belum sepenuhnya terpenuhi.




Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                      18
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Khairul Lie, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 18 April 2006 1st draft




PENUTUP

Kesimpulan
        Praktik MTBS di Puskesmas Kabupaten Jayapura berjalan secara
rutin di enam Puskesmas yaitu Puskesmas Sentani, Harapan, Dusay, De-
papre, Nimbokrang dan Unurumguay sedangkan pada empat Puskesmas
Lainnya: Demta, Sawoy, Lereh, dan Genyem belum berjalan sebagai-
mana yang diharapkan. Praktik MTBS ini di Kabupaten Jayapura bukan
hanya di Puskesmas namun telah diperluas jangkauannya sampai keting-
kat Pustu bahkan bidan di desa.
      Praktik yang seimbang antara upaya promotif, preventif dan kuratif
juga terlihat hanya pada Puskesmas yang rutin melaksanakan MTBS,
pada Puskesmas lainnya petugas cenderung kembali menggunakan cara
konvensional dalam penanganan anak sakit.
        Dukungan manajemen berupa pelatihan, insentif, supervisi dan
fasilitas pada sepuluh Puskesmas cukup merata namun pemanfaatan
sumber-sumber dukungan ini kurang maksimal pada empat Puskesmas.
Sedangkan pada enam Puskesmas lainnya cukup maksimal dimanfaatkan
sumber daya yang tersedia.

Saran
        Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura menyediakan forum review
atau refresh bagi petugas yang telah menjalankan MTBS secara rutin. Me-
latih petugas baru bagi Puskesmas yang mengalami mutasi tenaga. Men-
yediakan forum evaluasi tahunan untuk MTBS. Frekuensi supervisi dipro-
gramkan menjadi minimal 2 kali dalam satu tahun serta model supervisi
dievaluasi menjadi lebih efektif. Menyediakan gambar-gambar dan mainan
untuk membuat poliklinik anak menjadi tempat yang menyenangkan bagi
anak sakit.
       Puskesmas yang belum terlaksana secara rutin agar dapat menga-
lokasikan sumber daya yang dimiliki untuk kelancaran pelayanan balita
sakit seperti mengalokasikan tenaga yang sudah terlatih MTBS untuk
khusus pelayanan MTBS dan tidak rangkap tugas, menyediakan sarana
yang kurang, mengatur tempat khusus untuk pelayanan MTBS dan men-
gatur alur pelayanan serta koordinasi di Puskesmas.
       Puskesmas yang telah melaksanakan secara rutin agar penampilan
pelayanan dapat ditingkatkan, kemauan dan semangat petugas agar di-
jaga sustanaibilitasnya dengan memberi perhatian yang cukup untuk su-
pervisi, logistik, insentif serta penghargaan lainnya.
        Kepada petugas kesehatan yang sudah dilatih MTBS agar mau
menggunakan ilmu yang didapat untuk memperbaiki pelayanan pada
balita sakit menuju pelayanan yang lebih bermutu, jangan terus meracuni
anak dengan praktik yang tidak profesional.

Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                      19
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id
 Khairul Lie, Mubasysyir Hasanbasri; WPS no. 18 April 2006 1st draft




DAFTAR PUSTAKA

1. Tulloch (1999) Interagrated approach to child health in developing
   countries. Lancet, Supplement Pediatrics, Vol 354, issue 9180.

2. WHO And UNICEF (2005) IMCI a joint WHO/UNICEF inititive.
   www.who.int.

3. Laksono (2001) Digalakkan manajemen terpadu balita sakit. Suara
   merdeka. www.suara merdeka.com.

4. Departemen Kesehatan (2000) Pedoman manajemen terpadu balita
   sakit. Jakarta.

5. WHO (2003) Component of IMCI, toward better child health and devel-
   opment. www.who.int.

6. Lestari (1998) Implementasi MTBS oleh tenaga perawat Puskesmas.
7. Tesis Fakultas Kedokteran, Program Pasca Sarjana Universitas Gad-
   jah Mada, Yogjakarta.

8. Sabiti, Burnham, Pariyo And The Uganda IMCI documentation team
   (2004) Implementation of national integrated management of childhood
   illness (IMCI), rogram in Uganda. Journal of Health and Population in
   Developing Countries, Uganda.

9. Chopra, Patel, Cloete, Sanders And Peterson (2005) Effect of an IMCI
   intervention on quality of care across four districts in Cape Town,
   South Africa. Achives of Disease in Childhood, Vol 90:397-401,
   www.adc.bmjjournals.com.

10. Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, 2004, Laporan Tahu-
   nan.Jayapura.

11. Anggraini (2004) Hubungan dukungan fasilitas kesehatan ketrampilan
    petugas dan respon ibu balita sakit pada Puskesmas yang menerap-
    kan MTBS di Samarinda. Tesis Ilmu Kesehatan Masyarakat Program
    Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogjakarta.

12. Sutopo (2002) Metodologi penelitian kualitatif, dasar teori dan tera-
   pannya dalam penelitian. Sebelas Maret University Press, Surakarta.

13. WHO (1999) IMCI Information, introducing IMCI into pre service train-
    ing for health professionals. Department of Child and Adolescent
    Health and Development, Geneva.



Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM                      20
http://lrc-kmpk.ugm.ac.id

								
To top