Data Sarana Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara - DOC by qkt10032

VIEWS: 747 PAGES: 28

More Info
									                  LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
                        KOMISI I DPR RI
    DALAM RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2004 – 2005
                 KE PROVINSI SULAWESI UTARA
                   TANGGAL 18 S/D 23 JULI 2005

I. PENDAHULUAN

  A. UMUM

    DPR RI sebagai salah satu Lembaga Negara, telah mengalami banyak
    perubahan dan peningkatan peran dalam mengatasi berbagai permasalahan
    bangsa melalui fungsi dan kewenangan yang dimilikinya, antara lain fungsi
    legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut
    dilaksanakan oleh DPR RI melalui Alat Kelengkapan DPR RI, antara lain Komisi-
    Komisi yang setiap tahun persidangan melakukan rapat kerja dengan
    Pemerintah sebagai mitra kerjanya. Disamping itu dalam setiap reses masa
    persidangan, DPR RI juga melaksanakan kegiatan kunjungan ke daerah-daerah
    yang pelaksanaannya dilakukan oleh Komisi-Komisi dan Alat Kelengkapan DPR
    RI lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 38 ayat 4 huruf (e) Tata Tertib DPR RI
    yang menyatakan bahwa “mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau
    apabila dipandang perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR
    RI yang hasilnya dilaporkan kepada Rapat Paripurna untuk ditentukan tindak
    lanjutnya”. Berdasarkan hal tersebut, maka pada reses masa Persidangan IV
    Tahun Sidang 2004 – 2005, Komisi I DPR RI telah membentuk 2 (dua) Tim
    Kunjungan Kerja, yaitu Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Barat dan
    Provinsi Sulawesi Utara.                  Dalam laporan ini akan disampaikan
    mengenai Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Sulawesi
    Utara.

  B. DASAR KUNJUNGAN KERJA

    Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan
    berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 12/PIMP/IV/2004-2005
    tanggal 23 Juni 2005 tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I s/d Komisi
    XI dan Badan Legislasi DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok
    dalam reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2004 – 2005.

  C. MAKSUD DAN TUJUAN

    Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan
    dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang DPR RI yaitu fungsi
    legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Kunjungan dilaksanakan
    untuk mengetahui secara langsung situasi dan kondisi Provinsi Sulawesi Utara
    khususnya Kepulauan Miangas sebagai salah satu pulau terluar di wilayah RI
  yang berbatasan dengan negara Filipina serta untuk mengetahui pengamanan
  Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah perbatasan, termasuk dukungan
  kekuatan alutsista, personel dan anggaran. Data dan informasi tersebut
  digunakan sebagai bahan masukan dan kajian Komisi I DPR RI dalam
  pembahasan rapat-rapat kerja dengan Pemerintah dan Instansi terkait dalam
  Masa Sidang I Tahun Sidang 2005 – 2006.


D. WAKTU DAN KOMPOSISI TIM KUNJUNGAN KERJA

  Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan
  pada tanggal 18 s/d 23 April 2005 dengan komposisi keanggotaan tim yang
  terdiri dari 20 (duapuluh) orang Anggota Komisi I DPR RI, didukung oleh 2
  (dua) orang Sekretariat Komisi I DPR RI, 2 (dua) orang Penghubung Dephan, 1
  (satu) orang Penghubung Dep. Komino, 1 (satu) orang Reporter TVRI, dan
  wartawan Kompas, Suara Karya yang ditempatkan di Menado serta wartawan
  lokal.

  Adapun susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja sebagai berikut :

  ANGGOTA KOMISI I DPR RI
  1. Drs. Theo L. Sambuaga                 Ketua Tim / F-PG
  2. Drs. Slamet Effendi Yusuf, Msi        Anggota Tim/F-PG
  3. Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA        Anggota Tim / F-PG
  4. Drs. Suwarno                          Anggota Tim / F-PDIP
  5. RK. Sembiring Meliala                 Anggota Tim / F-PDIP
  6. Drs. Cyprianus Aoer                   Anggota Tim / F-PDIP
  7. H. Andi M. Ghalib, SH                 Anggota Tim / F-PPP
  8. Drs. Arief Mudatsir Mandan, Msi       Anggota Tim / F-PPP
  9. Tgk. Muhammad Yus                     Anggota Tim / F-PPP
  10. Usamah Muhammad Al-Hadar             Anggota Tim/F-PPP
  11. E.E. Mangindaan                      Anggota Tim/F-Demokrat
  12. Boy M. Saul                          Anggota Tim / F-Demokrat
  13. Junus Effendi Habibie                Anggota Tim / F-Demokrat
  14. Abdillah Thoha, SE                   Anggota Tim / F-PAN
  15. Drs. A.M. Fatwa                      Anggota Tim / F-PAN
  16. Drs. Djoko Susilo, MA                Anggota Tim / F-PAN
  17. H. Ario Widjarnako, SH               AnggotaTim / F-PKB
  18. Hilman Rosyad Syihab                 Anggota Tim / F-PKS
  19. Drs. Ali Mochtar Ngabalin            Anggota Tim / F-BPD
  20. Jeffrey Johannes Massie              Anggota Tim / F-PDS

  SEKRETARIAT DAN PENDUKUNG LAINNYA

  1.   Suprihartini, SIP      Anggota Tim / Sekretariat Komisi I
  2.   Agung Permata          Anggota Tim / Sekretariat Komisi I
  3.   Yan Manggesa           Anggota Tim / Penghubung Dephan
  4.   Mohammad Sahudin       Anggota Tim / Penghubung Dephan
  5.   Dra. Agnes Widiyanti   Anggota Tim / Penghubung Dep. Kominfo
  6.   Tumin Setiawan         Anggota Tim / Reporter TVRI
  7.   Eka Hendra             Anggota Tim / Bagian Pemberitaan DPR RI



                                       2
E. ACARA SELAMA KUNJUNGAN

 1. Tgl. 18 Juli 2005
    - Pagi – siang    : Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
                        Pertemuan dengan Pangdam VII/Wirabuana
                        Pertemuan dengan Kapolda Sulawesi Utara
                        Pertemuan dengan unsur Muspida Provinsi Sulawesi
                        Utara

   - malam           : Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara,
                       Pimpinan Parpol/Ormas dan Tokoh-tokoh masyarakat di
                       Menado

 2. Tgl. 19 Juli 2005
     - Pagi           : Pertemuan dengan Komandan Pangkalan TNI AL
                        Menado
    - Siang           : Pertemuan dengan Komandan Pangkalan TNI AU Sam
                        Ratulangi
    - Sore            : Kunjungan ke Tahuna dilanjutkan pertemuan dengan
                        Bupati dan unsur Muspida Kabupaten Tahuna

 3. Tgl. 20 Juli 2005
    - Pagi – sore     : - Kunjungan ke Pulau Miangas dilanjutkan pertemuan
                          dengan Bupati Sangihe dan masyarakat Miangas
                        - Kunjungan ke Pos TNI AL, TNI AD dan Pos Kepolisian
                          di Pulau Miangas

 4. Tgl. 21 Juli 2005
    - Pagi – sore     : - Pertemuan dengan Komandan Korem 131 / Santiago –
                          Menado dilanjutkan dengan kunjungan ke Batalyon
                          Yonif 112 di Teling
                        - Pertemuan dengan Kepala Stasiun TVRI Sulawesi
                          Utara dan Gorontalo, Kepala Stasiun RRI Manado,
                          KPID, PWI dan Masyarakat Pers

  5. Tgl. 22 Juli 2005 : Kunjungan ke Obyek-obyek yang berkaitan dengan Mitra
                         Kerja Komisi I DPR RI




                                   3
II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

   Dari hasil Laporan yang disampaikan kepada Tim baik secara lisan maupun
  tertulis, serta hasil kunjungan Tim di lapangan, maka dapat disampaikan hal-hal
  sebagai berikut :

  A. PERTEMUAN   DENGAN   GUBERNUR, PANGDAM      VII/WIRABUANA,
     KAPOLDA SERTA UNSUR MUSPIDA PROVINSI SULAWESI UTARA.

     1. PEMDA PROVINSI SULAWESI UTARA

       a. UMUM

         1) Provinsi Sulawesi Utara terletak di bagian utara Pulau Sulawesi dan
            berbatasan langsung dengan negara tetangga Philipina. Luas wilayah
            15.364,00 km2, dihuni oleh + 2.176.000 jiwa penduduk dan secara
            administrasi , pemerintahan terdiri dari 6 Kabupaten dan 3 kota, yaitu
            Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bolaang
            Mongondow, Sangihe, Talaud, Kota Manado, Bitung dan Tomohon.
         2) Dalam kehidupan kemasyarakatan, Provinsi Sulut merupakan daerah
            yang pluralis, terdiri dari 3 etnis besar, yaitu Minahasa, Bolaang
            Mongondow dan Sangihe Talaud. Kehidupan religius masyarakat
            sangat beragam, namun dapat hidup berdampingan dengan baik atas
            dasar saling menghormati dan saling menghargai, sehingga kehidupan
            masyarakat senantiasa terbangun secara harmonis, rukun dan damai.
            Hal ini tidak terlepas dari peran forum Badan Kerjasama Antar Umat
            Beragama (BKSAUA), yang beranggotakan seluruh perwakilan agama-
            agama di Provinsi Sulut. Dalam keberagaman yang ada, dikembangkan
            pula hubungan kebersamaan melalui budaya Mapalus (Minahasa),
            Mapaluse (Sangihe dan Talaud), Moposad (Bolaang Mongondow).
            Masyarakat Provinsi Sulut senantiasa mengembangkan sikap hidup
            yang saling baku-baku bae, baku-baku sayang, deng baku-baku kase
            inga karena torang samua basudara.
         3) Kabupaten Sangihe dan Talaud tergolong wilayah yang sangat unik dan
            spesifik, karena merupakan wilayah kepulauan yang memiliki 124 pulau
            besar dan kecil, tersebar pada tiga gugus Kepulauan Talaud, Sangir
            Besar, serta gugus Kepulauan Siau Tagulandang. Kedua kabupatren ini
            sebelumnya menjadi satu dalam satu wilayah Kabupaten Sangihe
            Talaud. Sebagai daerah perbatasan, Kepulauan Sangihe dan
            Kepulauan Talaud diapit oleh daerah-daerah konflik yang memiliki
            potensi kerawanan yang besar, seperti Philipina Selatan (MLF –
            MORO), Maluku Utara, Ambon, Posso dan Kalimantan.
         4) Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemda untuk menangani
            wilayah perbatasan, antara lain penetapan daerah perbatasan sebagai
            kawasan khusus oleh pemerintah pusat guna mewujudkan percepatan
            pengembangan kawasan perbatasan, pengalihan status Border
            Crossing Area (BCA) menjadi Border Trade Area (BTA) untuk
            meminimalisir terjadinya perdagangan secara illegal di wilayah
            perbatasan dan sekaligus akan memberikan dampak positif bagi
            peningkatan pendapatan daerah perbatasan. Saat ini pemerintah telah
            melaksanakan Mobile Market dalam mengantisipasi dan menunjang
            kebutuhan sembilan bahan pokok di wilayah kepulauan dan perbatasan.


                                       4
    5) Media penyiaran di Provinsi Sulut berkembang sangat pesat yang
       ditandai dengan beroperasinya beberapa stasiun produksi televisi lokal
       dan stasiun penyiaran swasta nasional yang mulai merambah di
       Provinsi Sulut. Disamping itu insan pers yaitu media cetak di Provinsi
       Sulut telah berfungsi sebagai alat kontrol pemerintah yang memberikan
       kontribusi positi bagi pembangunan di daerah ini.
    6) Menyangkut kondisi sosial, politik dan pemerintahan, Provinsi Sulut baru
       saja melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang
       telah berhasil memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulut
       periode 2005 – 2010. Keberhasilan Provinsi Sulut sebagai daerah
       pertama di Indonesia yang melaksanakan Pilkada gubernur dan wakil
       gubernur karena adanya dukungan dari seluruh komponen masyarakat
       Provinsi Sulut yang dengan penuh kesadaran ikut berpartisipasi akti
       dalam menjaga situasi yang kondusif dan aman bagi berlangsungnya
       Pilkada tersebut.

 b. PERMASALAHAN

    1) Menyangkut bidang pertahanan dan keamanan, khususnya di wilayah
       perbatasan, ada beberapa persoalan yang belakangan ini merasuk
       wilayah Indonesia melalui Kepulauan Sangihe dan Talaud, yang
       memerlukan penangan serius, sesegera mungin, konsepsional serta
       berkelanjutan. Tujuannya adalah agar kawasan perbatasan paling utara
       Indonesia ini menjadi semakin kuat dan mampu menangkal berbagai
       kemungkinan masuknya infiltrasi asing, termasuk infiltrasi ideologi dan
       budaya.
    2) Beberapa persoalan tersebut, antara lain :
           a. Rentan terhadap intervensi asing (terutaa Pulau Miangas dan
              Marore)
           b. Perdagangan dan penyelundupan senjata dari kawasan
              Mindanao, Filipina Selatan menuju berbagai daerah rawan konflik
              di Indonesia, seperti Poso, Maluku Utara dan Maluku
           c. Transit Point bagi alur lalu lingas terorisme internasional
           d. Perdagangan dan penyelundupan berbagai barang elektronik,
              narkoba, serta minuman beralkohol dan non alkohol
           e. Peredaran dollar Amerika Serikat palsu
           f. Illegal Fishing dan Trans Shipment di Laut Sulawesi dan perairan
              Sangihe dan Talaud
           g. Daerah miskin rawan bencana alam
           h. Perkembangan teknologi informasi global yang dapat
              dimanfaatkan untuk kegiatan illegal.


2. KODAM VII/ WIRABUANA

  a. UMUM

    1) Pembinaan territorial dalam T.A. 2005 TNI (Kodam VII / Wirabuana)
       tetap menyelenggarakan pembinaan teritorial (pemberdayaan wilayah
       pertahanan) sesuai dengan program yang telah ditentukan oleh Mabes
       TNI dan TNI AD (Program kerja TA 2005 yamg harus dilaksanakan dari
       Komando Atas antara lain :


                                   5
     a. Progja dari Mabes TNI
        1. Operasi Komando kewilayahan
        2. TNI Manunggal Membangun Desa ( TMMD )
        3. TNI Manunggal KB – KES ( TMKK )
     b. Progja dari TNI AD
        1. Pembinaan Teritorial
        2. Pendataan SDM
        3. Pengumpulan data teritorial
        4. Karya Bhakti
        5. Pembinaan komunikasi sosial
   Sasaran prioritas Binter (kemampuan Pemberdayaan wilayah
   pertahanan), antara lain :
   1) Meningkatkan kemampuan temu cepat dan lapor cepat terhadap
        perkembangan situasi wilayah
   2) Meningkatkan kemampuan menyelenggarakan Bhakti TNI
   3) Meningkatkan kemampuan menyelenggarakan latihan dasar
        kemiliteran secara wajib bagi warga negara
   4) Meningkatkan         kemampuan       wilayah   pertahanan   beserta
        pendukungnya dalam menyelenggarakan pertahanan negara.
   Kemampuan aparat intelijen Kodam VII / Wirabuana dalam upaya
   kegiatan terorisme sampai saat ini sudah cukup baik, namun
   pencegahan dan penanganan terjadinya gangguan keamanan belum
   dapat dilaksanakan secara maksimal, hal tersebut disebabkan karena
   adanya keterbatasan kewenangan aparat intelijen Kodam VII /
   Wirabuana yaitu penanganan gangguan keamanan dan kegiatan
   terorisme proses intelijen terbatas pada kegiatan penyelidikan info
   intelijen secara optimal sudah diberikan kepada pihak Polri sampai
   tahap pelaporan sehingga bila ada indikasi / dugaan tindakan pidana
   terorisme maupun pidana lain harus koordinasi dengan proses hukum,
   tindak lanjut serta pengembangan sepenuhnya oleh Kepolisian.
2) Kondisi satuan jajaran Kodam VII / Wirabuana secara umum belum
   mencapai kondisi yang diharapkan ditinjau dari :
   a. Personel Kodam VII / Wirabuana baru mencapai 75,9 %, mantap III
   b. Materiil secara umum baru mencapai 65,3 %, mantap III
   c. Pangkalan ( perumahan ) secara umum baru mencapai 67,5 %
        mantap III
   d. Piranti lunak baru mencapai 68,4 %, mantap III
   e. Latihan baru mencapai 74,4 %, mantap III
   f. Sarana operasional yang ada belum memenuhi standar yang
        diharapkan.
3) Kondisi Alutsista Kodam VII / Wirabuana belum terpenuhi antara lain :
   a. Senjata :
       1) Pistol P.1 kekurangan : 156 pucuk
       2) SMB / Senjata Mesin Berat kekurangan : 10 pucuk
       3) Senjata untuk Banpur :
              a) Meriam jenis Yugo Kal 76 mm gunung buatan 1948 untuk
                  Yonarmed 6 – 76 / Tmr merupakan aset lama dan kondisi
                  dari meriam tersebut terutama untuk ketepatan tembakan
                  sudah tidak akurat lagi.
              b) Meriam untuk Raiarhanudri 141/Bs
                  1) Meriam PSU Orlicon Kal 20 mm aset lama kondisi rusak
                     ringan daya tembak tinggal 40 persen.


                              6
                2) Meriam PSU Kal 40 mm juga aset lama kondisi rusak
                    berat tidak bisa diperbaiki berhubung Sucadnya sudah
                    tidak ada.
       4) Ranpur :
             a) Kendaraan penarik meriam jenis Cargo Reo ¼ Ton M.150
                 untuk Yonarmed 6 – 76 / Tmr kebutuhan maximal 18 unit
                 sesuai dengan jumlah 18 pucuk meriam yang ada
                 berjumlah 6 unit dengan kondisi 2 kendaraan rusak berat.
             b) Kendaraan penarik meriam jenis Cargo Reo 2 ½ Ton untuk
                 Raiarhanudri 141/Bs kebutuhan maximal 8 unit yang ada
                 hanya 2 unit untuk menarik meriam sebanyak 11 pucuk.
            c) Ranpur Yonkav 10 / Serbu jenis :
                1) Ferret aset lama nyata 4 unit kondisi 60 %
                2) Saladin aset lama nyata 7 unit kondisi ( 2 unit rusak
                   berat ) 60 %
                3) Saracen aset lama nyata 6 unit ( 2 rusak berat ) kondisi
                     60 %.
            d) Ranpur jenis AMX 13 aset lama berupa :
                 1) Komando nyata 6 unit ( 3 rusak ) kondisi 50 persen
                 2) APC kebutuhan 37 unit, nyata 13 unit ( 6 rusak )
                     kondisi 40 persen
                 3) Mortir kebutuhan 9 unit, nyata 5 unit ( 3 rusak ) kondisi
                     40 persen.
   b. Pembentukan 2 Koramil di wilayah perbatasan Sulut yaitu Koramil
      Miangas dan Koramil Marore belum mendapat dukungan materiil
      terutama senjata, amunisi, kendaraan dan Alkom sesuai dengan
      indeks :
      1) Koramil Miangas terdukung 3 pucuk pistol P1 dan PM Pindad
          beserta amunisinya.
      2) Koramil Marore terdukung 3 pucuk pistol P1 dan Pm Pindad
          beserta amunisinya
      3) Kendaraan dan Alkom belum terdukung.
  c. Program peningkatan sarana perlengkapan Alutsista Kodam
      VII/Wirabuana sebagai berikut :
      1) Pengadaan materiil dengan skala prioritas namun keterbatasan
          dana dan kebutuhan di pasar lokal sulit di dapat
      2) Program rencana kebutuhan tahun 2005 dan 2006 diajukan ke
          Suad
      3) Program rencana kebutuhan tahun 2005 s.d. 2009 diajukan ke
          Suad.
4) Partisipasi rakyat dalam bela negara dalam menghadapi keresahan
   sosial dan masalah sosial lainnya, secara umum relatif baik, contohnya :
   a. Respon masyarakat menyikapi Ambalat, di berbagai kota di Sulawesi
      cukup baik, banyak masyarakat mendaftarkan diri menjadi
      sukarelawan untuk turut serta bersama TNI mempertahankan
      keutuhan dan kedaulatan NKRI yang terancam / terusik khususnya
      respon tersebut datang dari kalangan organisasi pemuda dan
      organisasi massa.
   b. Tingginya partisipasi masyarakat dalam membantu bencana alam di
      Aceh dan Nias. Disetiap kota Sulawesi bermunculan posko bantuan
      korban bencana gempa dan tsunami guna mengumpulkan dana
      untuk masyarakat korban gempa dan tsunami di Aceh maupun Nias.


                               7
     c. Tingginya partisipasi masyarakat dalam membantu korban
         pemboman di Poso ( Tentena ) dengan melakukan pertolongan
         pertama terhadap korban untuk dievakuasi ke rumah sakit.
5)   Kegiatan Bhakti Sosial TNI dalam kehidupan sosial masyarakat tetap
     dilaksanakan oleh Kodam VII / Wirabuana beserta seluruh satuan
     jajarannya baik yang bersifat operasi Bhakti maupun yang bersifat Karya
     Bhakti dan semua itu mendapat sambutan hangat dari masyarakat,
     bahkan masyarakat mengharapkan secara kualitas dan kuantitas Bhakti
     Sosial TNI tersebut dapat lebih ditingkatkan lagi karena hal tersebut
     sangat membantu kesulitan masyarakat. Kegiatan Bhakti Sosial yang
     sudah dilaksanakan pada TA 2005, antara lain : Bhakti Sosial
     Kesehatan di Kabupaten Bantaeng, Bhakti Sosial Kesehatan di Kota
     Makassar, Bhakti Sosial Kesehatan di Kabupaten Bolaan Mongondow,
     Bhakti Sosial berupa donor darah dan santunan ke panti asuhan
     dilaksanakan setiap memperingati HUT TNI, Hari Juang Kartika, HUT
     Kodam, HUT Korem, dan HUT batalyon dilaksanakan di daerah sesuai
     dengan satuan tersebut berada.
6)   Kondisi kesejahteraan prajurit termasuk peningkatan program
     perumahan sebagai berikut :
     a) Dikaitkan dengan profesionalisme prajurit dan biaya hidup, maka
         kondisi kesejahteraan prajurit saat ini perlu ditingkatkan, sehingga
         memenuhi taraf hidup yang wajar.
     b) Sampai saat ini sebagian besar prajurit Kodam VII / Wirabuana
         masih menempati rumah dinas / pribadi, namun demikian program
         pengadaan rumah melalui KPR BTN baik program reguler maupun
         khusus tetap berjalan.
     c) Guna meningkatkan kesejahteraan prajurit Kodam II / Wirabuana
         telah berusaha untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, sarana
         olah raga, sarana hiburan,sedangkan dana pemeliharaan kesehatan
         dari komando atas sebesar 2 % gaji pokok dikurangi pajak per
         kepala keluarga.
     d) Sampai saat ini dukungan perawatan dan pemakaman jenazah
         personel Kodam VII / Wirabuana belum terpenuhi semuanya,
         mengingat dukungan / anggaran yang turun dari komando atas
         terbatas. Dari 105 personel yang diajukan baru terdukung 55 orang.
7)   Rencana penempatan pos-pos perbatasan Kodam VII / Wirabuana
     1) TA 2005 pembangunan pos perbatasan di Marore
     2) TA 2006 pembangunan pos perbatasan di Matatuang & Kawaluso
     3) TA 2007 pembangunan pos perbatasan di Marampit & Kawio
     4) TA 2008 pembangunan pos perbatasan di Kambolang & Karutung
     5) TA 2009 pembangunan pos perbatasan di Lipaeng & Mangupung
8)   Kodam VII / Wirabuana telah memiliki RUTR dibidang pertahanan dan
     setiap 5 ( lima ) tahun RUTR tersebut selalu direvisi / disesuaikan
     dengan dinamika perkembangan yang terjadi. Berdasarkan telaahan
     strategis dan perkiraan kemungkinan ancaman musuh, diperkirakan
     serangan musuh akan datang melalui corong laut Sulawesi dan Selat
     Makassar. Dengan demikian, maka konsep pertahanan Kodam VII /
     Wirabuana memprediksikan serangan musuh datang dari arah utara (
     Laut Sulawesi ) dan arah barat ( Selat Makassar ) dengan sasaran
     pada daerah pantai utara Sulawesi Utara dan pantai barat Sulawesi
     Selatan ( Alternatif I dan Alternatif II ).



                                 8
   9) Sebagai tindak lanjut dari Surat Telegram Panglima TNI nomor STR /
       1367 / 2004 tanggal 24 Agustus 2004 tentang persiapan langkah-
       langkah penarikan satuan TNI dari tugas pengamanan Obvitnas, maka
       berdasarkan Surat Telegram Pangdam VII / Wirabuana No. STR / 410
       / 2004 tanggal 22 Desember 2004, Kodam VII / Wirabuana telah
       menyerahkan pengamanan Obvitnas PT. Inco Soroako kepada pihak
       otoritas PT inco Soroako. Dengan demikian maka Pam Obvitnas yang
       dilaksanakan Kodam VII / Wirabuana hanya pengamanan Gupusmu
       dan Gudmurah sehingga pelaksanaannya tidak mengalami kendala di
       lapangan karena tidak terkait dengan unsur keamanan yang lain.
  10) Dalam rangka pembinaan personel khususnya terhadap kasus-kasus
       kerawanan kejahatan, maka Kodam VII / Wirabuana melakukan
       langkah-langkah atau penekanan-penekanan sebagai berikut :
       a) Setiap anggota Kodam VII / Wirabuana harus mewaspadai setiap
           perkembangan situasi dan kondisi di wilayah Sulawesi pada
           khususnya dan nasional pada umumnya.
       b) Melaporkan secara cepat kepada atasan apabila menemukan hal-
           hal yang mencurigakan dan dapat menimbulkan gejolak sosial di
           masyarakat.
      c) Setiap anggota dilarang ikut serta terlibat dalam            suatu
           penyampaian aspirasi masyarakat seperti unjuk rasa, deonstrasi
           kepada pemerintah pusat maupun daerah.
      d) Setiap anggota dan keluarga TNI dilarang berada di tempat-tempat
           keramaian yang dapat menimbulkan kerugian baik personel
           maupun materiil apabila terjadi suatu insiden.
      e) Menindak tegas terhadap personel yang melaggar disiplin militer
           dan tata tertib
      f) Melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum guna memberikan
           kesadaran dan wawasan tentang penyelesaian suatu masalah
           yang berkaitan dengan hukum.
      g) Melakukan koordinasi dengan aparat terkait baik dengan Polri
           maupun pemerintah daerah.
 11) Pembangunan Kodim dan Koramil untuk Miangas dan Marore di bawah
       Kodim 1301 / Satal :
      a. Personel
         1) Pos perbatasan Miangas terdiri 6 orang anggota Kodim dan 4
             orang anggota TNI AL.
         2) Pos perbatasan Marore terdiri 4 orang anggota Kodim 1301 /
             Satal dan 4 orang anggota TNI AL.
     b. Materiil belum terdukung seluruhnya sesuai pengajuan ke Komando
         atas.
     c. Operasionalnya di bawah satuan atasan masing-masing.
12) Pembinaan personel di daerah perbatasan sebagai berikut :
     1) Pelaksanaan penugasan secara bergiliran setiap 3 bulan.
     2) Pendidikan         disesuaikan dengan aturan yang berlaku seperti
         personel militer lainnya.
    3) Kesejahteraan anggota yang bertugas masih belum ada dukungan
         operasional.
    4) Menyarankan ke Komando atas agar personel yang bertugas di pos
         perbatasan diberikan tunjangan kemahalan mengingat besarnya
         biaya hidup dan perbandingan harga di daerah tersebut.



                               9
b. ANGGARAN

 1) Dukungan anggaran untuk tugas-tugas operasional tahun 2005 bagi
    satuan-satuan Kodam VII / Wirabuana bersumber dari Mabes TNI dalam
    hal ini Kodam VII / Wirabuana selaku Kotama Ops dan Program
    prioritasnya adalah Pam daerah rawan konflik Poso. Dukungan
    anggaran yang disalurkan ke Kodam VII / Wirabuana sebagai berikut :
    a. Operasi sasaran terpilih
    b. Operasi preventif
    c. Operasi Intelijen
    d. Kodal operasi
    e. Operasi teritorial
 2) Dik / Dip TA 2005 untuk Kodam VII / Wirabuana bersumber dari 3 unit
    organisasi yaitu :
    a. Dari unit organisasi Mabes TNI AD
    b. Dari unit organisasi Mabes TNI
    c. Dari unit organisasi Dephan
 3) Dukungan diterima Kodam VII / Wirabuana dari pemerintah Sulut
    terutama dukungan kendaraan dan dana :
    a. Dukungan Kendaraan, berupa :
        1) Kendaraan yang diterima dari Bupati Bolmong
            a) SPM Honda Win 100 cc, 4 unit diterima oleh Kodim 1303 /
               Bolmong tahun 2003
            b) SPM Honda Win 100 cc, 4 unit diterima oleh Kodim 1303 /
               Bolmong tahun 2005
            c) Ran Toyota kijang pick up, 1 unit diterima oleh Kodim 1303 /
               Bolmong tahun 2005.
        2) Kendaraan yang diterima dari Bupati Minahasa
            a) Ran Daihatsu, 1 unit diterima oleh Kodim 1302 / Minahasa
               tahun 2003
            b) Daihatsu Espas, 1 unit diterima oleh Kodim 1302 / Minahasa
               tahun 2003
            c) Isuzu Panther, 1 unit diterima oleh Kodim 1302 / Minahasa
               tahun 2003
            d) SPM YamahaYT 115, 10 unit diterima oleh Kodim 1302 /
               Minahasa tahun 2003
            e) SPM viar YX 100 BC, 8 unit diterima oleh Kodim 1302 /
               Minahasa tahun 2005.
        3) Kendaraan yang diterima dari Walikota Tomohon
            a) Isuzu Panther, 1 unit diterima oleh Kodim 1302 / Minahasa
               tahun 2003
            b) Isuzu Panther, 1 unit diterima oleh Dodik Secata “B” Bitung
               tahun 2005
        4) Kendaraan yang diterima dari Gubernur Gorontalo
            a) Ran Toyota Kijang Pick Up, 1 unit diterima oleh Kodim 1304 /
               Gorontalo tahun 2005
            b) SPM RX King 100 cc, 3 unit diterima oleh Kodim 1304 /
               Gorontalo tahun 2003
            c) SPM RX King 125 cc, 3 unit diterima oleh Kodim 1304 /
               Gorontalo tahun 2003.
    b. Dukungan Dana, berupa :
        1) Tahun 2004 Korem 131 / Stg mendapat dukungan dari Pemda
            Prov Sulut berupa dana sebesar Rp 30.000.000; digunakan untuk

                               10
            pembelian sound system berupa 2 buah power dengan kekuatan
            28.000; 2 buah mixer, 1 buah equalizer dan 8 buah speeker.
         2) Tahun 2005 Korem 131 / Stg mendapat dukungan dari Pemda
            Prov Sulut berupa dana sebesar Rp 100.000.000; untuk bantuan
            penyelenggaraan keamanan wilayah perbatasan.

  c. PERMASALAHAN

    1. Perlu dukungan operasi bagi personel yang melaksanakan tugas di
       daerah perbatasan.
    2. Perlu dukungan sarana transportasi dan alat komunikasi.
    3. Perlunya dukungan parabola        guna menangkap siaran TV dari
       Indonesia
    4. Perlunya peningkatan sarana kesehatan dan pendidikan.



3. KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

  a. UMUM

   1) Kondisi keamanan Provinsi Sulawesi Utara tetap stabil dan terkendali
      meskipun menghadapi perkembangan situasi nasional maupun lokal
      seperti issu teror bom, Pemilu 2004, pelaksaaan Pilkada Gubernur
      Sulawesi Utara dan Pilkada Walikota/Bupati.
   2) Data gangguan Kamtibmas selama 1 (satu) tahun periode Juli 2004
      sampai dengan Juli 2005, yaitu :
      a. Tahun 2004 (Juli sampai dengan Desember 2004) Semester II
          Crime Total = 3.785 kasus
          Crime Clearence = 2.351 kasus = 62 %
      b. Tahun 2005 (Januari sampai dengan Juli 2005)
          Crime Total = 4.606 kasus
          Crime Clearence = 2.708 kasus = 59 %
      Selama periode tersebut tidak terjadi gangguan keamanan yang
      berdampak pada masyarakat luas (timbul rasa takut, rasa kuatir, resah,
      dll)
      Data Laka lantas dan pelanggaran lantas
      a. Tahun 2004 (Juli sampai dengan Desember)
          Jumlah laka           = 157 kasus
          Langgar Lantas        = 19.085 pelanggaran
      b. Tahun 2005 (Januari sampai dengan Juli)
          Jumlah Laka           = 191 kasus
          Langgar Lantas        = 20.892 pelanggaran
      c. Perbandingan semester II tahun 2004 dan Semester I 2005
         Jumlah Laka naik 34 kasus 18 %
         Korban MD turun 43 orang 32 %
      Faktor penyebabnya karena mabuk, faktor jalan, faktor alam
   3) Penanganan Illegal Logging oleh Polda Sulawesi Utara berkaitan
      dengan Otonomi Daerah, selama ini tidak terdapat permasalahan yang
      dapat menghambat proses penyidikan bahkan Pemda memberikan
      dukungan dalam bentuk koordinasi dan kerjasama.
      Sebagai gambaran disampaikan data penanganan Illegal Logging oleh
      Polda Sulawesi Utara sebagai berikut :

                                11
     a. Tahun 2004 sebanyak 65 Kasus, P-21 sebanyak 20 Perkara
     b. Tahun 2005 sebanyak 13 kasus, P-21 sebanyak 5 perkara
  4) Untuk pengamanan Pilkada 2005, Polda Sulut melaksanakan Operasi
     Pengamanan Pilkada Samrat 2005 yang melibatkan Kekuatan Pam
     Polri : 3.911 Personil, Kekuatan TNI : 722 Personil dan Linmas : 8.852
     Personil serta didukung oleh anggaran APBD sebesar 2,5 Milyar.

b. PERMASALAHAN

 1) Masalah Petani Cap Tikus (Miras Lokal)
    Latar belakang masalah disebabkan karena minuman tradisional cap
    tikus dituding sebagai pemicu maraknya pemabukan, oleh sebagian
    masyarakat minuman cap tikus dijadikan sebagai minuman primadona
    dan bahan campuran sehingga berakibat banyak menimbulkan
    permasalahan di bidang Kamtibmas.
    Pada sisi lain para petani cap tikus menggantungkan seluruh hidupnya
    dengan membuat cap tikus untuk dijadikan minuman tradisioanal.
    Dengan menjual cap tikus, mereka dapat hidup dengan membiayai
    pendidikan anak-anak sampai ke perguruan tinggi, sehingga
    menimbulkan polemik tersendiri bagi Kepolisian saat menggelar operasi
    penertiban minuman tradisional dengan mendapat tantangan dan
    hambatan dari para petani cap tikus
 2) Masalah Petani Cengkih
    Turunnya harga cengkih pada tingkat penjual di bawah Rp. 30.000,
    sehingga banyak para petani yang mengalami kerugian sebagai akibat
    tidak sesuainya biaya yang telah dikeluarkan untuk perawatan hingga
    masa panen. Pada setiap kasus unjuk rasa yang terjadi berkaitan
    dengan harga cengkih, para petani menuntut Pemerintah untuk
    menaikkan harga jual cengkih sehingga kesejahteraan petani dapat
    meningkat
 3) Masalah BBM
    Pada daerah-daerah di pinggiran kota, minyak tanah masih merupakan
    kendala tersendiri, karena seringkali minyak tanah menghilang dari
    pasaran. Minyak tanah dijual dengan harga yang sangat jauh melebihi
    HET yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebesar Rp. 900 per liter.
 4) Masalah Penambangan Liar
    Sampai saat ini Pemerintah Daerah belum memberikan solusi terhadap
    para penambang emas liar, sehingga pada daerah-daerah penghasil
    emas banyak terjadi penambangan liar yang dilakukan oleh warga
    setempat dan pendatang terutama dari Philipina yang menggunakan
    teknologi cyanida untuk mendapatkan emasnya.
 5) Masih ada gugatan keberatan terhadap hasil Pemilihan Gubernur dan
    Wakil Gubernur, hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon
    dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
 6) Tertangkapnya tersangka teroris An Artian Ali di Kabupaten Sangihe,
    yang bersangkutan sebagai pelaku pengeboman di Pangandaran, Jawa
    Barat Tahun 2000.
 7) Temuan Bahan Peledak dalam bentuk : mortir, granat tangan, roket,
    detonator di wilayah Kabupaten Tomohon, Minahasa Utara, Minahasa
    Selatan dan Manado sebagai berikut :
     - Jenis Granat Mortir          : 294 Buah, aktif 265 buah
     - Jenis Roket Heat M 24        : 15 buah, aktif 6 buah
     - Granat tangan                : 30 buah, aktif 28 buah

                               12
            - Senjata Api Genggam        : 3 Buah
            - Detonator granat tangan    : 3 Buah
            - Detonator Roket Heat M 24 : 1 Buah
      8)   Dugaan terjadinya pencemaran lingkungan dari limbah industri PT.
           Newmont Minahasa Raya/NMR yang kasusnya akan disidangkan oleh
           Pengadilan Negeri Manado.
      9)    Kasus dugaan korupsi dari proyek KUT sebanyak 320 kasus yang
           dilaporkan masyarakat beberapa kasus telah dilakukan penyidikan dan
           penyelesaian berkas
    10)    Dampak kekurangan BBM secara nasional telah merambat ke Sulawesi
           Utara dalam bentuk kekhawatiran masyarakat terhadap persediaan
           BBM yang menimbulkan antrian panjang di SPBU-SPBU selama kurang
           lebih 3 hari.
    11)    Pemukulan terhadap korban LK. Jhony Mapia Awala oleh Kapolsek
           Miangas. Dampak kejadian tersebut menumbulkan emosi masyarakat
           sampai pada pengibaran bendera Philipina. Saat ini kasus tersebut
           dalam penyidikan dengan tersangka Iptu Dareda, berkas perkara tinggal
           menunggu pelaksanaan, otopsi tindakan internal yang dilaksanakan
           adalah penarikan pejabat kapolsek dan penambahan anggota Polsek
           dari Mapolda



B. PERTEMUAN DENGAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA,
   PIMPINAN PARPOL/ORMAS DAN TOKOH MASYARAKAT.

 Dalam pertemuan dengan Gubernur, Pimpinan Parpol/Ormas dan tokoh
 masyarakat, disampaikan beberapa permasalahan sebagai berikut :
 1. Perlunya untuk segera dilaksanakan pembangunan dan pengembangan
    wilayah perbatasan, baik dibidang ekonomi             untuk meningkatkan
    kesejahteraan masyarakat dan dibidang keamanan dan pertahanan untuk
    mengantisipasi adanya infiltrasi dari pihak-pihak asing. Pembangunan
    wilayah perbatasan dilaksanakan dalam rangka mengurangi tingkat
    kesenjangan ekonomi antara masyarakat perbatasan dengan masyarakat
    negara tetangga yang dikhawatirkan dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.
 2. Menghadapi perkembangan era globalisasi, maka pemerintah pusat harus
    lebih memperhatikan daerah atau wilayah yang secara potensial perlu
    dikembangkan dalam mengantisipasi atau menghadapi tantangan global
    tersebut yang diketahui sekarang bahwa telah terjadi pergeseran
    pertumbuhan ekonomi dunia dari Atlantik ke arah Pasifik. Dilihat dari konteks
    posisi wilayah, Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu wilayah yang
    berbatasan dengan Pasifik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia dan
    Provinsi Sulut dapat menjadi solusi Indonesia sebagai Global Market. Untuk
    itu perlu dilakukan pengembangan wilayah Provinsi Sulut dalam
    mengantisipasi era globalisasi tersebut.
 3. Mengenai peristiwa terorisme di Indonesia, diharapkan agar kinerja aparat
    keamanan dapat lebih ditingkatkan untuk mengatasi masalah tersebut,
    karena peristiwa terorisme tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi dapat
    mengganggu stabilitas dan keamanan bangsa secara keseluruhan.
 4. Adanya isu yang menyatakan bahwa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
    diizinkan untuk mendirikan partai lokal, dapat berdampak pula terhadap
    provinsi-provinsi lain di Indonesia. Apabila hal tersebut dilaksanakan,


                                     13
    dikhawatirkan dapat memicu kerawanan politik yang akhirnya dapat
    menyebabkan disintegrasi bangsa.



C. PERTEMUAN DENGAN KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN
   LAUT VI MANADO DAN KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA
   SAM RATULANGI

  1. PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT VI MANADO

   A. UMUM

      1) Lantamal VI mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh perairan laut
         Sulawesi mulai dari garis pantai Kalimantan Timur hingga ke perairan
         Sangihe – Talaud dengan luas sekitar 144.000 mil2 atau 244.800 Km2.
         Laut Sulawesi cukup strategis karena berbatasan langsung dengan 2 (
         dua ) negara tetangga yaitu Malaysia dan Philipina serta diapit oleh
         ALKI – II dan ALKI – III . Kondisi tersebut tentunya membawa
         konsekunsi adanya kerawanan-kerawanan yang berdimensi nasional
         dan internasional.
      2) Perairan perbatasan mengandung berbagai potensi pelanggaran hukum
         yang dapat mengganggu hubungan bilateral. Permasalahan perbatasan
         RI – Malaysia lebih banyak didominasi oleh pelanggaran wilayah,
         penyelundupan dan lalu lintas tenaga kerja ilegal. Sedangkan
         permasalahan perbatasan RI – Philipina didominasi oleh permasalahan
         ilegal fishing dan penyalahgunaan lintas tradisional oleh kelompok
         radikal yang berbasis di Philipina Selatan maupun daerah-daerah
         tertentu di Indonesia.
      3) Pangkalan dan unsur TNI AL digelar untuk mengantisipasi dan
         menangani potensi kerawanan yang ada di perairan Laut Sulawesi. KRI
         dan pesawat intai maritim di bawah kendali Guskamla maupun Guspurla
         Armatim secara berkala maupun insidentil melaksanakan patroli dan
         operasi penegakan hukum di laut. Sementara unsur patroli dari
         pangkalan TNI AL melaksanakan operasi Kamla terbatas. Namun
         dibandingkan dengan luasnya wilayah yang harus diamankan maka
         jumlah maupun kondisi sarana yang ada masih belum memadai,
         sehingga upaya pengamanan perairan belum optimal.
      4) Untuk merespons dan menanggulangi setiap bentuk ancaman di darat
         maupun lewat laut, TNI AL menggunakan Sistem Senjata Armada
         Terpadu ( SSAT ) yang terdiri dari KRI, Pesawat Udara, Pangkalan dan
         Marinir. Unsur KRI dan pesawat udara TNI AL di bawah kendali Gugus
         Tempur Laut maupun Gugus Keamanan Laut melaksanakan tugas-
         tugas operasional tempur maupun non tempur serta pemantauan di laut.
         Kekuatan Marinir disiapkan sewaktu-waktu untuk diterjunkan ke daerah
         konflik. Lantamal dan Lanal yang merupakan bagian integral dari SSAT
         mempunyai tugas pokok :
         - Mendukung satuan operasi
         - Melaksanakan Pembinaan Potensi Maritim
         - Melaksanakan Patroli Keamanan Laut Terbatas.
         - Kemampuan dukungan bagi satuan operasional
         - Gelar Pangkalan dan Sarana Operasi dijajaran Lantamal VI


                                  14
    5) Sarana ideal yang dibutuhkan :
       - 2 kapal patroli jenis PC-36 untuk setiap Lanal
       - 1 kapal patroli jenis F-28 untuk setiap Posal
       - Radar pantai untuk Lanal Nunukan , Posal Marore dan Posal Miangas.

  b. PERMASALAHAN

    1) Penangkapan ikan secara illegal, kebanyakan dilakukan oleh Pumpboat
       Philipina.
   2) Pengangkutan kayu illegal melalui perairan Sulawesi Utara, kebanyakan
       dari wilayah Papua ke luar negeri serta dari Kalimantan Timur ke Tawao
       Malaysia.
   3) Penyelundupan, baik keluar seperti ikan dan minyak, maupun masuk
       dari luar negeri seperti barang kebutuhan rumah tangga, bahan industri
       bahkan senjata dan bahan peledak.
   4) Teror di laut, baik yang ditujukan kepada masyarakat maritim maupun ke
       pada masyarakat yang lebih luas dan pemerintah.
   6) Penggunaan ALKI secara illegal oleh kekuatan angkatan laut asing.
    7) Lemahnya kemampuan monitoring wilayah, karena keterbatasan sarana
       dan prasarana
   8) Dukungan untuk perlegkapan operasional di Prov. Sulsel belum sesuai
       dengan standar kesatuan sehingga membutuhkan sarana transportasi
       udara ( helikopter ) dan sarana angkutan laut ( kapal ).



2. PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA SAM RATULANGI

  a. UMUM

    1) Kondisi satuan Pangkalan TNI AU Sam Ratulangi cukup memadai
       sebagai pangkalan pendukung kegiatan operasi penerbangan TNI AU,
       walaupun masih terdapat kekurangan alat peralatan/sarana pendukung
       operasional penerbangan. Semua fasilitas dukungan penerbangan milik
       Bandara dan maskapai penerbangan sipil yang selama ini
       penggunaannya dikoordinasikan oleh Pangkalan TNI AU Sam
       Ratulangi.
    2) Jumlah personel berjumlah 120 orang, terdiri dari :
       - Pamen             : 2 orang
       - Pama              : 28 orang
       - Ba/Ta             : 59 orang
       - PNS               : 12 orang
    3) Kondisi kesejahteraan prajurit di Lanud Sam Ratulangi dari tahun ke
       tahun mengalami peningkatan, terutama dilihat dari segi penyediaan
       perumahan dinas yang pelaksanaannya sesuai dengan rencana
       program pembangunan yang dianggarkan.
    4) Dukungan yang diterima oleh Lanud Sam Ratulangi dari Pemda Provinsi
       Sulawesi Utara adalah :
        a. 1 (satu) unit mobil Nissan Terrano Spirit tahun 2004
        b. Bantuan dana sebesar Rp.100.000.000,- untuk pembelian Parachute
           dalam rangka pembinaan FASIDA Sulut tahun 2005
    5) Pengadaan lokasi untuk Scrumble Area (Shelter Area & Crew Room) di
       Lanud Sam Ratulangi sangat strategis sebagai kawasan pertahanan

                                 15
        udara, teruma untuk penempatan/penggelaran pesawat-pesawat tempur
        TNI AU dalam dukungan operasi pengamanan wilayah udara, karena
        merupakan pangkalan terdekat dengan pulau-pulau di daerah
        perbatasan NKRI dengan Negara Filipina.

   b. PERMASALAHAN

    1) Kekurangan peralatan/sarana pendukung operasional penerbangan
    2) Sebagian besar bangunan perkantoran, mess dan rumah dinas TNI AU
      berada di areal tanah yang diakui milik dari PAP I Bandara Sam Ratulangi
      dan telah disertifikatkan. Hal ini tentu akan berdampak pada pembuatan
      rencana pembangunan tata ruang pertahanan TNI AU dimasa mendatang
      karena tidak memiliki areal tanah. Untuk itu maka diperlukan adanya
      perjanjian kerjasama dalam hal pemanfaatan tanah antara Dirjen
      Perhubungan dengan TNI AU, sehingga rencana pembangunan tata
      ruang bagi masing-masing pihak dapat berjalan dengan baik dan tidak
      menimbulkan permasalahan dikemudian hari.


D. KUNJUNGAN KE PULAU MIANGAS

  1. UMUM

    a. Secara umum wilayah Kabupaten Sangihe dan Talaud memiliki gugusan
       pulau dengan jumlah 124 pulau besar dan kecil yang membentang dari
       Pulau Biaro di Selatan hingga pulau Miangas di Utara. Pulau Miangas
       sendiri adalah bagian dari gugusan pulau-pulau Talaud seluas 1.251,02
       km2, masuk dalam Kecamatan Nanusa – Kabupaten Talaud dan
       merupakan pulau terluar dari NKRI yang berbatasan langsung dengan
       Negara Philipina.
   b. Pulau Miangas mempunyai luas wilayah 3,15 Km2 dengan jumlah
       penduduk 678 jiwa (tahun 2003) dengan mayoritas penduduk suku
       Talaud dan berjarak 48 mil dari Negara Philipina. Di Pulau Miangas
       terdapat beberapa instansi yang bertugas di pos-pos, antara lain :
       a. Pos Border Cross Area (BCA) yang diawaki perwakilan dari
           Indonesia dan Philipina
       b. Satgas TNI AL, Babinsa, Pos Polisi dan Pos Bea Cukai
       c. Biro Navigasi dan sarana bantu navigator suar.
   c. Kepemilikan atas P. Miangas secara hukum berdasarkan doktrin uti
       possidetis telah menjadi milik Indonesia dan memasukan Pulau tersebut
       sebagai titik dasar No. 42 dalam UU No. 4/Prp/1960 dan tidak ada
       sengketa kedaulatan antara RI – Filipina atas pulau ini. Hal ini dibuktikan
       melalui (i) Protokol pada Perjanjian Ekstradisi RI-Filipina yang
       ditandatangani pada 10 Februari 1976 oleh Menteri Luar Negeri kedua
       negara dan (ii) posisi resmi Filipina yang dinyatakan oleh delegasi Filipina
       pada perundingan batas maritim RI-Filipina, 1 – 5 Desember 2003 di
       Manila. Delegasi Filipina menyatakan bahwa Filipina tidak mempunyai
       klaim atas Pulau tersebut dan mengakui kedaulatan RI atas Pulau
       Miangas.
    d. Adat istiadat wilayah Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Talaud yang
       terkenal antara lain adanya Tarian Adat dalam rangka menyambut tamu
       penting serta pakaian khas hasil tenunan sendiri yang dinamakan kain


                                    16
       “Kofa” dan kalau dibuat dalam bentuk jubah dinamakan “Lako” serta
       dilengkapi topi yang dinamakan “Laporong”.
    e. Di Pulau Miangas telah dibangun         Monumen Perbatasan yang
       ditengahnya terdapat gambar Burung Garuda dan menjadi tanda bahwa
       Pulau Miangas merupakan Wilayah Indonesia. Monumen tersebut
       dibangun pada tahun 1988.

  2. PERMASALAHAN

    a. Kondisi ekonomi warga Miangas sebagian besar sangat memprihatinkan,
        sama halnya dengan peduduk yang menempati pulau-pulau terpencil di
        dekat perbatasan. Disamping itu lemahnya aksesibilitas masyarakat di
        pulau-pulau terpencil dan wilayah perbatasan di bidang transportasi,
        informasi, komunikasi dan telekomunikasi, pendidikan, kesehatan,
        sumber daya air dan lain-lain.
    b. Minimnya dukungan sarana dan prasarana, biaya operasional dan
        jaminan sosial guna menunjang kegiatan aparat keamanan (TNI/POLRI)
        yang bertugas di wilayah Border Crossing Agreement (BCA).
    c. Tidak adanya kewenangan lembaga Border Crossing Agreement (BCA)
        Marore dalam hal memfasilitasi aktivitas ekonomi masyarakat setempat,
        kecuali menangani urusan kunjungan kekeluargaan (masyarakat
        Indonesia – Filipina),
    d. Rendahnya penghasilan dan biaya hidup PNS/TNI/POLRI yang bertugas
        di wilayah perbatasan bila dikaitkan dengan tingkat kemahalan hidup di
        wilayah perbatasan tersebut dan lambannya pasokan logistik di daerah
        perbatasan.
     f. Masyarakat Pulau Miangas sangat mendambakan kunjungan Pejabat
        Pemerintah, khususnya Presiden RI, karena sampai saat ini belum ada
        pejabat pemerintah yang mengunjungi Pulau Miangas, hanya mantan
        Wakil Presiden RI Bung Hatta yang telah mengunjungi Pulau tersebut.
        Kunjungan Presiden RI diharapkan dapat mberikan dukungan moril
        kepada masyarakat Miangas yang mendiami salah satu pulau terluar di
        Indonesia.



B. PERTEMUAN DENGAN KOMANDAN KOREM 131/SANTIAGO, KEPALA
   STASIUN TVRI, KEPALA STASIUN RRI, PWI, KPID DAN MASYARAKAT
   PERS PROVINSI SULAWESI UTARA

  1. KOMANDO RESORT MILITER 131/SANTIAGO

    a. Umum.

      1) Korem 131/Santiago sebagai Sub Kompartemen Strategis mempunyai
          wilayah pembinaan potensi kekuatan pertahanan darat di wilayah
          Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo dengan 14 Pemda
          Tingkat 2 terdiri dari 4 (empat) Pemkot dan 10 (sepuluh) Pemkab.
          Provinsi Sulawesi Utara dengan 3 (tiga) Pemkot dan 6 (enam)
          Pemkab serta Provinsi Gorontalo dengan 1 (satu) Pemkot dan 4
          (empat) Pemkab.
      2) Sebagai Satuan pelaksana Kodam VII/Wirabuana, Korem 131/Santiago
          mempunyai lingkup wilayah tugas dan tanggung jawab pembinaan

                                  17
    tertorial wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Korem
    131/Santiago disamping melaksanakan tugas pembinaan Satuan
    dalam rangka terpeliharanya kemampuan dan kesiapan operasional
    satuan dalam Korem 131/Santiago juga melaksanakan pembinaan
    potensi pertahanan darat, pembinaan komunikasi sosial serta
    membantu Polri dan Pemda di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo.
3) Kondisi Satuan terdiri dari :
     a. Korem 131/Santiago di Kota Manado
     b. Kodim 1301/Satal di tahuna Kabuaten Sangihe Talaud yang terdiri
         dari 15 Koramil
     c. Kodim 1302/Min di Tondano Kabupaten Minahasa yang terdiri dari
         19 Koramil
     d. Kodim 1303/Bolmong di Kotamobagu                Kabupaten Bolaang
         Mongondow yang terdiri dari 15 Koramil
     e. Kodim 1304/Gtl di Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang terdiri dari 18
         Koramil
     f. Kodim 1309/Mdo di Kota manado yang terdiri dari 5 Koramil
     g. Kodim 1310/Btg di kota Bitung yang terdiri dari 6 Koramil
 4) Satuan tempur terdiri dari :
     a. Yonif 712/Wt
          - Ma Yonif, kima, Kiban di kota Manado
          - Kipan-A, Kipan-B, Kipan-C di Kabupaten Minahasa.
     b. Yonif 713/St
         - Ma Yonif, Kima, Kipan-A, Kipan-Bdi Kabupaten Gorontalo
         - Kiban di Kota Gorontalo
         - Kipan-Cdi Kabupaten Bolaang Mongondow
     c. Sat/Disjan yang ada di Korem 131/Santiago
         - Denpom VII/1 di Manado
         - Den Zibang I/VII di Manado
         - Den Bekang VII-44-01 di manado
         - Den Pal 07-12-01 di manado
         - Den Kesyah Rem 131/Santiago di Manado
         - Rumkit Tk.III Manado di Manado
         - Den Zipur-4 di Maumbi Kabupaten Minahasa
         - Hubyah Rem 131/Santiago di manado
         - Ajenrem 131/Santiago di Manado
         - Minvetcad VII/01-K-1 di Manado
         - Secata-B Rindam VII/Wirabuana di Bitung
  5) Personel di Korem 131/Santiago berjumlah 3.089 personil
  6) Sarana yang dimiliki oleh Korem 131/Santiago antara lain :
      - Kendaraan Bermotor
      - Alkapsat
      - Alat Perhubungan
      - Optik
      - Pangkalan
  7) Letak wilayah Korem 131/Santiago meliputi daratan yang terletak di
       jazirah Utara Pulau Sulawesi dan memiliki beberapa pulau yang
       tersebar di ujung utara berada pada posisi antara 0 0 30’ - 40 30’ LU
       dan 1210 – 1270 BT




                              18
b. PERMASALAHAN

 1) Panjangnya garis pantai serta tersebarnya pulau-pulau kecil di Utara
     pulau Sulawesi merupakan kerawanan terhadap penyelundupan,
     illegal fishing, lalu lintas terorisme yang perlu mendapatkan perhatian
     serius dari pemerintah pusat.
 2) Masalah perbatasan dengan Philipina masih terus diupayakan
     penyelesaian melalui BCA (Border Crossing Agreement) yang
     dilaksanakan secara rutin tiap tahun. Masalah yang masih dihadapi
     adalah pelintas batas tradisional, masuknya nelayan Philipina ke
     perairan Indonesia. Disamping itu perlu puladiwaspadai arus mobilitas
     yang semakin ramai akibat dibukanya jalur penerbangan dan laut
     lewat Davao, Manado dan Bitung
  3) Permasalahan lain yang masih dirasakan adalah TKI illegal yang
     berasal dari Sulawesi Utara dan Gorontalo ke Sabah Malaysia, namun
     telah diupayakan melalui kerjasama dan persetjuan tenaga kerja
     kedua negara serta dilanjutkan pola kerjasama dalam bentuk Sister
     City antara Kota Manado/Kota Bitung dengan Sabah Malaysia
  4) Cukup rawannya posisi wilayah Korem 131/Santiago bila ditinjau dari
     segi keamanan dimana letak wilayah berada diantara daerah konflik.
     Sebelah utara berbatas langsung dengan Gerakan Separatis Moro di
     Philipina Selatan, Sebelah Timur berbatasan langsung dengan daerah
     konflik Maluku, sebelah Selatan berbatasan langsung dengan daerah
     konflik Poso serta Sulawesi Barat.
  5) Almatsus (HT/Repeater) minim, khususnya anggota intelijen.
  6) Kemungkinan konflik antara Pemkab Sangihe dan Talaud dalam
     upaya mengklaim P. Marore.
  7) Pemenuhan personel satpur untuk mencapai 100% sangat sulit
     dikarenakan frek penugasan ke daerah operasi yang tinggi.
  8) Terbatasnya personel yang memiliki kemampuan pelatih, yang akan
     dilibatkan dalam proses penyiapan satgas dalam rangka kesiapan
     operasional satuan
  9) Uang Lauk Pauk latihan saat ini Rp. 13.600,- perhari/orang dirasakan
     sangat kurang sekali
10) Dukungan tunjangan jabatan bagi Danramil serta Babinsa (Rp. 98.000
     dan Rp. 50.000) dihadapkan dengan tugaske depan sangatlah minim
     apalagi dikaitkan dengan luasnya wilayah yang menjadi tanggung
     jawabnya.
11) Minimnya dukungan BPD bagi personel Korem 131/Santiago yang
     harus melaksanakan dinas ke Makodam dikarenakan faktor jarak
     tempuh serta waktu yang lama jika melalui darat ditempuh tiga hari
     dan jika melalui pesawat harus membayar ongkos yang mahal.
12) Banyaknya rumah dinas yang masih ditempati pensiunan bahkan anak
     dan cucunya, justru personel aktif mengontrak rumah (kost)
13) Randis yang usia pakainya sudah cukup tua dihadapkan padatingginya
     kegiatan protokoler di Korem 131/Santiago serta SPM indeks Babinsa
     (jumlah Babinsa 865) yang ada hanya mencapai 15% dari jumlah
     keseluruhan.
14) Dukungan kaporlap yang belum mencapai norma perorangan dimana
     dalam satu tahun hanya memperoleh 1 x pembagian, dimana satpur
     seharusnya mendapat indeks 2 x PDL serta satkowil 2 x PDH tertahun
15) Masalah perbatasan (Illegal fishingdan pelintas batas tradisional)
     dikoordinasikan melalui program Boarding Crossing Agreement (BCA).

                              19
        PT.Newmont Minahasa Raya(NMR) yang masih mensisakan
        permasalahan yang sering dimunculkan oleh Lembaga Swadaya
        Masyarakat/LSM tertentu. Saat ini warga telah direlokasikan oleh LSM
        tanpa koordinasi dengan pihak Pemda.
        Masih banyaknya Babinsa maupun Koramil serta Kodim yang
        overload (wilayahnya melebihi dari daerah yang semestinya)
        Masalah tapal batas antara kabupaten Minahasa Selatan dengan
        Kabupaten Bolaang Mongondow yang belum tuntas, menjadikan 2
        Kecamatan di wilayah perbatasan rawan konflik.



2. TVRI STASIUN SULAWESI UTARA DAN GORONTALO

  a. UMUM

    1) TVRI Stasiun Sulawesi Utara dan Gorontalo dalam menjalankan
        kegiatannya mempunyai visi : mempertahankan Negara Kesatuan
        Republik Indonesia, mencerdaskan bangsa dan menjadi TV pilihan
        yang berakar pada budaya bangsa. Dalam mewujudkan visi tersebut,
        TVRI Sulut dan Gorontalo mempunyai misi : Menjadi media
        komunikasi bagi kepentingan nasional yang berlandaskan persatuan
        dan kesatuan, memberikan informasi yang terpercaya, mencerdaskan
        serta menyajikan hiburan bermutu bagi masyarakat dan membentuk
        lingkungan kerja yang sehat, harmonis dan profesional bagi karyawan
        dan mitra kerja.
     2) Peta transmisi TVRI Sulut dan Gorontalo meliputi :
        a. Manado               - 1 kW       i. Paguyaman       - 100 W
        b. Makawemberg          - 5 kW       j. Tilamuta        - 10 W
        c. Tareran              - 300 W      k. Marisa          - 100 W
        d. Belang               - 300 W      l. Popayato        - 100 W
        e. Kotamobagu           - 100 W      m. Siau Timur      - 10 W
        f. Pinolosian           - 10 W       n. Tahuna          - 1 kW
        g. Boroko               - 300 W      o. Lirung          - 100 W
        h. Gorontalo            - 2 kW
         Satuan Transmisi sebanyak 15 buah, terdiri dari :
         a. 2 buah pemancar Unattended dalam keadaan rusak (Tilamuta dan
            Siau Timur)
         b. 2 buah pemancar dalam keadaan rusak di Tahuna dan Lirung
         c. 1 buah pemancar di Popayato tidak mengudara, karena tidak ada
            pengadaan solar
         d. 10 buah pemancar mengudara dengan kekuatan hanya 20 %,
            dimana pemancar VHF sudah tidak mempunyai spareparts di
            pasaran.
     3) Operasional TVRI Sulut dan Gorontalo perhari rata-rata 120 menit ,
        terdiri dari 30 menit berita, 60 menit talk show dan 30 menit siaran
        hiburan.
     4) Jumlah pegawai TVRI Sulut dan Gorontalo terdiri dari :
        a. PNS           173 orang dengan tingkat pendidikan dari SD –
                         Pasca sarjana dan pendidikan profesi terdiri dari
                         Programmer (90 %), Reporter (95 %), Teknisi (80 %),
                         dan Administrasi (20 %).
        b. Honorer       29 orang

                                20
    5) Program dan kekuatan TVRI Sulut dan Gorontalo adalah :
       a. Merehabilitasi 3 buah pemancar dan menara di Tareran, Tahuna
           dan Lirung yang kondisinya sudah sangat parah
       b. Pembangunan pemancar di Minahasa Selatan – Desa Powalutan
           untuk coverage daerah kecamatan Motoling, Ranoyapo, Tompaso
           baru, Modoinding, Tenaga, Toluaan, Ratahan, Tombatu dan
           sekitarnya.
       c. Berpartisipasi aktif dalam materi siaran yang mendukung program
           pemerintah dan pendidikan masyarakat melalui penyebaran
           informasi yang obyektif, netral dan independen.
       d. Lokasi kegiatan produksi dekat dengan Stakeholder
       e. Luas jangkauan meliputi Menado, Minahasa, Bolmong (perbatasan
           dengan Gorontalo), Bitung, Tahuna dan Lirung, jika pemancar
           beroperasi dengan kapasitas penuh
       f. Memiliki tenaga terampil, khususnya di bidang operasional televisi
       g. Memiliki fasilitas peralatan studio digital
    6) Sejak tahun 2002 TVRI tidak memperoleh dana dari APBN (kecuali
       gaji PNS). Untuk pegawai honorer dibiayai oleh TVRI daerah dan
       untuk biaya siaran, pegawai, pemeliharaan kantor dan biaya umum
       menjadi beban TVRI daerah.

  b. PERMASALAHAN

    1) Untuk operasional program, TVRI Sulut dan Gorontalo mengalami
       hambatan, karena kondisi peralatan produksi yang habis life timenya
       serta transmisi yang tidak mampu karena minimnya anggaran
       perawatan dan pemeliharaan.
    2) Pemancar TVRI Sulut dan Gorontalo masih menggunakan jenis
       pemancar VHF, sehingga dalam operasionalnya menhadapi
       hambatan, karena spare parts pemancar VHF sudah tidak ada lagi di
       pasaran.
    3) Terbatasnya dukungan anggaran jika dibandingkan dengan kebutuhan
       untuk menghasilkan materi/produksi dan siaran yang bermutu.



2. RRI STASIUN MANADO

 a. UMUM

    1) Wilayah dan tugas siaran yang harus dijangkau oleh RRI cabang
       Manado, baik jangkauan siaran maupun daerah tugas liputan adalah
       seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki 6 Kabupaten,
       yaitu : Minahasa Induk, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bolaang
       Mongondow, Sangihe, Talaud serta 3 kota yaitu, Manado, Bitung dan
       Tomohon. Daratan Sulawesi Utara dengan gunung-gunung diatas
       ketinggian melampaui 170 m+v cukup banyak dan mempengaruhi
       serta kurang menguntungkan bagi pengoperasioan pemancar, yaitu :
       di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa dan
       Kabupaten Sangihe.
    2) Program siaran RRI Manado adalah 17, 5 jam sehari yang terbagi dari
       Programa Daerah I, Programa Daerah II, dan Programa Daerah III,


                                21
   dengan golongan siaran terdiri dari berita, pendidikan, kebudayaan,
   hiburan dan iklan.
3) Pemancar RRI Stasiun Manado terdiri dari :
   a. MW Nec-8040 BT 10 KW Frekuensi 1188 KHz menjangkau wilayah
       Manado, Minahasa, Bitung, Talaud yang digunakan untuk Pro 1
   b. MW Harris 10 KW Frekuensi 1188 KHz menjangkau wilayah
       Manado, Minahasa, Bitung, Talaud yang digunakan untuk Pro 1
   c. FM NEC SBN 11 Cris 89,1 MHz digunakan untuk operasional
       siaran OB Van
   d. FM RVR 3000 TR menjangkau Manado dan sebagian Minahasa
       yang digunakan untuk operasional siaran Pro 2
   e. FM RVRVJ 5000 TR menjangkau Manado, Minahasa dan Bitung
       yang digunakan untuk operasioal siaran Pro 1
   f. FM RVRVJ 3000 TR menjangkau Manado dan sebagian Minahasa
       yang digunakan untuk operasional siaran Pro 3
   Peralatan studio terdiri dari :
   a. 2 unit mixer Continuity dari NEC Jepang produksi tahun 1990
       untuk melayani siaran kesinambungan Pro 1 dan Pro 2
   b. 1 unit master control dari NEC Jepang tahun 190
   c. 2 unit peralatan studio buatan Austria tahun 195 yang digunakan
       untuk studio rekaman dan studio multipurpose
   d. Peralatan mesin diesel merk Isuzu tahun 1995
   Peralatan siaran luar (OB Van) RRI Manado adalah 1 unit mobil Jeep
   Merk Mercedes Benz produksi tahun 1995.
4) Jumlah karyawan RRI Manado yang saat ini berjumlah 95 orang,
   dirasakan 40 % sudah tidak produktif lagi, akibat usia yang sudah
   mendekati purna tugas/masa pensiun. Dengan keterbatasan tenaga
   produktif, dimana RRI dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan
   bagi masyarakat Sulawesi Utara, maka RRI Manado mengangkat
   tenaga honorer yang sudah cukup lama mengabdi selama 5 tahun.
5) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh RRI Manado, antara lain :
   a. Pemberdayaan kelompok pendengar
   b. Sebagai saluran suara rakyat dalam rangka pemilihan calon
       anggota legislatif dan DPD. Melalui program siaran pemilu ini,
       berbagai kecurangan yang terjadi di TPS dilaporkan oleh reporter
       maupun masyarakat, yang langsung dapat ditanggapi oleh pejabat
       KPU dan juga PANWASLU melalui siaran pada saat yang
       bersamaan, sehingga dapat dikatakan misi RRI sebagai lembaga
       penyiaran publik terlaksana.
   c. Sebagai saluran suara rakyat dalam rangka pemilihan Presiden
       dan Wakil Presiden. Dalam kegiatan ini, RRI turut aktif dalam
       penyiaran putaran pertama dan kedua, sampai dengan
       perhitungan suara hasil pemilihan tersebut. Yang menarik dari
       kegiatan ini adalah partisipasi dan aktivitas masyarakat untuk
       melaporkan proses pemungutan dan perhitungan suara cukup
       besar selama kurang lebih 8 jam dan berhasil menjaring kurang
       lebih 110 penelpon yang memberikan laporan.
   d. Program siaran untuk masyarakat minoritas
       Untuk memberikan layanan siaran bagi masyarakat minoritas,
       mulai dari masyarakat di pedesaan, RRI Manado pada setiap
       minggunya memberikan ruang dan waktu siaran bagi masyarakat
       pedesaan yang diberi judul “ Siaran Pedesaan” dengan materi
       siaran diantaranya informasi tentang pertanian. Demikian pula

                           22
        untuk masyarakat nelayan diberikan informasi tentang menjadi
        nelayan dengan produk unggulan untuk peningkatan taraf hidup
        masyarakat nelayan. Namun program siaran RRI Manado tersebut
        belum dapat menjangkau secara sempurna di berbagai daerah-
        daerah yang menjadi kantong-kantong kehidupan masyarakat tani
        dan nelayan, akibat keterbatasan kekuatan pemancar yang
        terhambat dengan tipografi daerah di Sulawesi Utara. Untuk
        sementara      penanggulangan    dilakukan   dengan    program
        Community Radio dengan menyelenggarakan program siaran di
        lokasi tertentu yang tidak dapat terjangkau siaran RRI Manado
        dengan menggunakan OB Van ke lokasi tersebut.

 b. PERMASALAHAN

   1) Dengan kondisi geografis dan tipografi Provinsi Sulawesi Utara, maka
      RRI Manado menghadapi kendala dalam mengoptimalkan siarannya,
      khususnya daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh kemampuan
      pemancar, dikarenakan kondisi peralatan pemancar yang masih
      berjenis VHF. Untuk itu diharapkan agar dapat dilakukan
      penambahan peralatan pemancar jenis FM dengan berkekuatan 5000
      W dilokasi-lokasi, seperti : Makawembeng, Bukit inspirasi Tomohon
      dan di Kotamobagu. Pemancar-pemancar dilokasi tersebut akan turut
      memancarluaskan siaran RRI Manado yang mencover seluruh
      wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Dengan penambahan pemancar
      ripiter di wilayah yang sulit       terjangkau siaran RRI tersebut,
      diharapkan seluruh informasi dari pemerintah maupun masyarakat
      Sulawesi Utara dapat diikuti di seluruh kawasan Sulawesi Utara untuk
      percepatan pembangunan di daerah ini.
   2) Keterbatasan gedung pertunjukan yang representatif di RRI Manado,
      seperti Auditorium yang dijadikan sebagai sarana pertunjukan
      budaya, seni dan tradisional masyarakat Sulut yang sudah semakin
      langka.
   3) Keterbatasan dukungan anggaran untuk pengadaan perangkat keras
      yang menunjang operasional siaran, dimana sampai saat ini RRI
      Manado belum mendapat dukungan dana dari Pemerintah Daerah
      Provinsi Sulawesi Utara.

3. KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI SULAWESI
   UTARA, PWI DAN MASYARAKAT PERS PROVINSI SULAWESI UTARA

 Dalam pertemuan dengan KPID, PWI dan Masyarakat Pers Provinsi
 Sulawesi Utara, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

 1) PWI Provinsi Sulawesi Utara mengharapkan agar pemerintah dapat
    memberikan bantuan pendidikan kepada para jurnalis dalam rangka
    meningkatkan kualitas jurnalistik di Indonesia
 2) KPID Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan bahwa dengan telah
    dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2005 tentang
    Lembaga Penyiaran Publik, Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2005
    tentang Radio Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 13
    tahun 2005 tentang Televisi Republik Indonesia yang keduanya
    merupakan lembaga penyiaran publik, menimbulkan kesan bahwa
    Pemerintah berkeinginan menguasai kembali penyiaran publik, padahal

                              23
     Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran mengamatkan
     bahwa urusan penyiaran adalah urusan publik. Oleh karena itu dengan
     dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut, KPID berpendapat
     bahwa pemerintah dalam hal ini tidak boleh membatasi hak publik untuk
     memperoleh informasi, karena hak memperoleh informasi merupakan
     hak asasi manusia.
3)   Dalam kaitan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan
     Informatika No. 11 tahun 2005, maka KPID berpendapat Pemerintah
     tidak berhak membatasi jam siaran dan tidak dapat mengintervensi
     dunia penyiaran sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No. 32 tahun
     2002 tentang Penyiaran.
4)   Mengenai perizinan, didalam UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
     menyatakan bahwa izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangan
     izin diberikan oleh negara melalui KPI. Untuk itu KPID Provinsi Sulawesi
     Utara mengusulkan kepada Komisi I DPR RI untuk :
      a. Mendukung pembatalan PP No. 11, PP No. 12 dan PP No. 13 tahun
         2005 yang mana KPI telah melakukan Yudicial Review kepada
         Mahkamah Konsititusi, karena ada beberapa pasal dalam PP
         tersebut yang bertentangan dengan UU No. 32 tahun 2002 tentang
         Penyiaran
      b. Mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan
         Pemerintah       tentang Lembaga Penyiaran Swata, Lembaga
         penyiaran berlanganan dan Lembaga Penyiaran komunitas
      c. Memperjuangkan agar masa kerja KPI dapat diperpanjang lebih dari
         3 tahun, karena dalam UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
         menyebutkan bahwa masa kerja KPI selama 3 tahun.
5)   KPID Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan sosialisasi ke Kabupaten
     dan kota di Provinsi Sulawesi Utara tentang penyiaran kepada publik
     dan mengharapkan agar lembaga penyiaran publik mengurus izin
     penyiaran kepada KPID
6)    Sementara itu Lembaga Penyiaran Swasta mengharapkan kepada
     Komisi I DPR RI untuk dapat memperjuangkan keberadaan TV-TV Lokal
     di Provinsi Sulawesi Utara, agar dapat terus eksistensi dalam
     memberikan informasi dan hiburan kepada masyarakat.




                                24
III.   KESIMPULAN

       Dari hasil Laporan yang disampaikan kepada Tim, baik lisan maupun tertulis
       dan hasil kunjungan Tim di lapangan, maka dapat disimpulkan hal-hal
       sebagai berikut :

       A. BIDANG PERTAHANAN

          1) Provinsi Sulawesi Utara yang secara geografis memiliki pulau-
             pulau kecil, khususnya di wilayah perbatasan, sangat rentan terhadap:
                - intervensi asing (terutama Pulau Miangas dan Pulau Marore)
                - perdagangan dan penyelundupan senjata dari kawasan
                   Mindanao – Filipina selatan menuju berbagai daerah rawan
                   konflik di Indonesia, seperti Poso, Maluku Utara dan Maluku
                - Transit point bagi alur lalu lintas terorisme internasional
                - perdagangan dan penyelundupan berbagai barang elektronik,
                   narkoba serta minuman beralkohol dan non alkohol
                - peredaran dollar Amerika palsu
                - Illegal fishing dan Trans Shipment di Laut Sulawesi dan
                   perairan Sangihe dan Talaud.

          2) Kondisi alutsista TNI, dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas
             masih jauh dari yang diharapkan, dimana kualitasnya sudah cukup tua
             dan kadaluarsa, serta dari segi kuantitas, alutsista yang ada masih
             jauh dari jumlah yang dibutuhkan. Disamping itu     kondisi Batalyon
             712 Manado sangat memprihatinkan, dimana alutsista yang ada
             dalam kondisi yang sudah tua, serta kurang didukung oleh Kendaraan
             dinas dan Kendaraan tempur.

          3) Sebagian besar bangunan perkantoran, mess dan rumah dinas TNI
             AU berada di areal tanah yang diakui milik dari Perum Angkasa Pura I
             Bandara Sam Ratulangi dan telah disertifikatkan. Hal ini tentu akan
             berdampak pada pembuatan rencana pembangunan Tata Ruang
             Pertahanan TNI-AU dimasa yang akan datang, karena tidak memiliki
             areal tanah.

          4) Dalam kasus Illegal Fishing, dilaporkan bahwa TNI AL telah
             menangkap kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan illegal fishing
             di wilayah perairan Indonesia. Hukuman yang diberikan masih dalam
             taraf ringan, karena sampai saat ini belum ada undang-undang
             (payung hukum) yang mengatur proses hukum terhadap kapal-kapal
             asing yang melakukan kegiatan illegal fishing di Indonesia.

          5) Dalam pengamanan wilayah perbatasan, di wilayah           Kodam
             VII/Wirabuana belum ada pasukan yang ditugaskan untuk melakukan
             pengamanan wilayah perbatasan, sehingga Kodam VII/Wirabuana
             tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk pengamanan perbatasan.

          6) Minimnya dukungan        anggaran operasional TNI, baik darat, laut
             maupun udara yang ditugaskan di Provinsi Sulawesi Utara dan
             minimnya anggaran kesejahteraan prajurit khususnya yang bertugas
             di wilayah perbatasan, jika dihadapkan dengan biaya hidup (living
             cost) di wilayah perbatasan jauh lebih mahal apabila dibandingkan

                                      25
     dengan wilayah lainnya. Bagaimana mungkin dapat meningkatkan
     pengamanan kawasan perbatasan jika soal yang paling mendasar,
     yakni kesejahteraan prajurit yang berada di garda terdepan dan
     bertaruh nyawa ditempatkan pada prioritas yang kesekian.

  7) Berkaitan dengan kondisi Pulau Miangas yang merupakan salah satu
     pulau terluar di Indonesia, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
        - Kehidupan        perekonomian     di   Pulau    Miangas    masih
            memprihatinkan, karena Pulau Miangas belum didukung oleh
            pengembangan infrastruktur dibidang transportasi, komunikasi
            dan informasi, kesehatan dan lainnya.
        - Minimnya         sarana dan prasarana dibidang pendidikan.
            Rendahnya tingkat kesejahteraan guru-guru yang ditugaskan di
            wilayah perbatasan, khususnya di Pulau Miangas untuk
            menjadikan perhatian Pemerintah Pusat.
        - Kondisi pos-pos pengamanan wilayah perbatasan khususnya di
            Pulau Miangas masih memprihatinkan, karena belum didukung
            oleh alutsista yang memadai, baik dari segi kualitas maupun
            kuantitas.
        - Tidak adanya stock logistik di Pulau Miangas, karena dukungan
            logistik    hanya diandalkan melalui pengiriman dari Kapal
            Perintis yang frekwensi perjalanannya hanya seminggu sekali.
        - Dibidang Komunikasi dan Informasi, di Pulau Miangas belum
            didukung oleh Pemancar dan Transmisi TVRI dan RRI,
            sehingga masyarakat Miangas belum dapat menangkap siaran
            TVRI dan RRI.
        - Masyarakat Pulau Miangas sangat mendambakan kunjungan
            pejabat pemerintah pusat, khususnya Presiden RI dalam rangka
            memberikan dukungan moril terhadap penduduk Miangas yang
            mendiami pulau terluar di wilayah NKRI.

B. BIDANG LUAR NEGERI

  Dalam menyikapi permasalahan di Pulau Miangas dan wilayah perairan
  Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga, Indonesia telah
  melakukan Border Diplomacy dalam rangka penyelesaian permasalahan
  di wilayah perbatasan, yaitu :

  1) Pada pertemuan kedua Joint Permanent Working Group on Marine
     and Oceans Concerns (JPWG-MOC) tanggal 3 – 5 Agustus 2004,
     telah dicapai kesepakatan mengenai batas maritim Indonesia –
     Filipina, yaitu garis tengah batas maritim kedua negara di laut
     Sulawesi berdasarkan titik dasar Filipina dan Indonesia.

  2) Kepemilikan atas Pulau Miangas secara hukum telah jelas, yaitu
     berdasarkan doktrin uti possidetis Pulau Miangas menjadi milik
     Indonesia dan memasukan Pulau tersebut sebagai titik dasar No. 42
     dalam UU No 4/Prp/1960, sehingga tidak ada sengketa kedaulatan
     antara Indonesia – Filipina atas pulau tersebut. Filipina menyatakan
     bahwa Filipina tidak mempunyai klaim atas pulau tersebut dan
     mengakui kedaulatan RI atas Pulau Miangas ( perjanjian ekstradisi RI-
     Filipina tanggal 10 Februari 1976 dan perundingan batas maritim RI-
     Filipina tanggal 1 – 5 Desember 2003 di Manila).

                               26
      B. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

         1) Media penyiaran di Provinsi Sulawesi Utara berkembang sangat
            pesat yang ditandai dengan beroperasinya beberapa stasiun produksi
            televisi lokal dan stasiun penyiaran swasta nasional yang mulai
            merambah di Provinsi Sulawesi Utara. Disamping itu media cetak
            telah berfungsi sebagai alat kontrol pemerintah yang memberikan
            kontribusi positif bagi pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara.

         2) Minimnya dukungan sarana dan prasarana seperti pemancar TVRI
            dan RRI serta sarana studio untuk mengoperasionalkan program-
            program siaran. Disamping itu, dukungan anggaran operasional
            siaran   TVRI dan RRI sangat minim, karena untuk anggaran
            operasional TVRI dan RRI hanya didukung oleh APBD Provinsi
            Sulawesi Utara.

         3) Transmisi TVRI Stasiun Sulawesi Utara tidak mampu menjangkau
            seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara khususnya di wilayah
            perbatasan. Disamping TVRI, Pemancar RRI Stasiun Manado juga
            tidak mampu menjangkau seluruh wilayah di Provinsi Sulawesi Utara
            khususnya di wilayah perbatasan, karena kondisi pemancar saat ini
            masih berjenis VHF.

         4) Rendahnya tingkat kesejahteraan karyawan TVRI dan RRI, apabila
            dihadapkan dengan biaya hidup (living cost) di Provinsi Sulawesi
            Utara.


IV.   REKOMENDASI DAN SARAN

      Dari hasil laporan dan kunjungan Tim Komisi I DPR RI ke Provinsi Sulawesi
      Utara, maka Tim memberikan rekomendasi dan saran sebagai berikut :

      1. Melihat kondisi geografis Provinsi Sulawesi Utara           yang letaknya
         berbatasan dengan Negara Filipina, maka khusus wilayah perbatasan
         perlu dilakukan pembangunan kawasan perbatasan untuk memacu
         pertumbuhan sosial ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di kawasan
         tersebut, mengingat kawasan perbatasan Sulawesi Utara mempunyai
         potensi yang besar untuk dapat dikembangkan, baik potensi sumber daya
         alam maupun potensi di bidang perdagangan, wisata dan jasa. Disamping
         itu pembangunan kawasan perbatasan dilakukan untuk mengurangi
         tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat yang dapat mengancam
         integritas bangsa yang berakibat terjadinya disintegrasi bangsa.

      2. Alutsista TNI, baik AD, AL dan AU dari segi kualitas dan kuantitas
         mendesak untuk diperhatikan, seperti kapal-kapal patroli baik darat, laut
         maupun udara, standby flight tempur, termasuk alat-alat perhubungan
         dan komunikasi untuk keperluan tugas TNI agar mendapat dukungan
         segera. Disamping itu dukungan anggaran TNI, baik untuk kegiatan
         operasional maupun anggaran pengamanan perbatasan, perlu untuk lebih
         diperhatikan, mengingat bidang tugas TNI sebagai unsur pengamanan
         wilayah NKRI.


                                     27
         3. Kesejahteraan prajurit khususnya yang ditugaskan di wilayah perbatasan
            agar disesuaikan dengan porsi anggaran yang telah disediakan, apalagi
            biaya hidup (living cost) di wilayah perbatasan jauh lebih mahal
            dibandingkan dengan wilayah lainnya. Demikian juga dengan sarana
            perumahan prajurit TNI diharapkan agar lebih diperhatikan dengan
            menyediakan rumah-rumah dan asrama yang layak huni, sehingga tingkat
            pengabdian mereka menjadi lebih tinggi.

        4. Berkaitan dengan kondisi di Pulau Miangas :
           - untuk segera dilakukan pengembangan dan pembangunan
              perekonomian dan infrastruktur di Pulau Miangas, agar kesejahteraan
              penduduk Miangas dapat lebih ditingkatkan
           - untuk dilakukan pembangunan gudang logistik di Pulau Mingas,
              mengingat frekwensi pengiriman logistik ke Pulau Miangas belum
              dapat dilakukan secara kontinue.
           - Untuk pos-pos pengamanan TNI di Pulau Miangas agar didukung oleh
              alutsista yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
           - Komisi I DPR RI minta kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini
              Presiden RI agar dapat melakukan kunjungan resmi ke Pulau Miangas
              dalam rangka memberikan dukungan moril kepada masyarakat
              Miangas yang mendiami pulau terluar di wilayah NKRI.

         5. Dalam bidang komunikasi dan informasi, untuk TVRI dan RRI Provinsi
            Sulawesi Utara perlu didukung oleh       sarana transmisi dan pemancar
            khususnya di wilayah perbatasan, agar masyarakat Indonesia di wilayah
            Perbatasan dapat menikmati program-program siaran nasional dalam
            rangka meningkatkan rasa nasionalisme dan integrasi bangsa. Disamping
            itu perlu peningkatan kesejahteraan pegawai, baik TVRI maupun RRI,
            apalagi biaya hidup (living cost) di wilayah perbatasan jauh lebih mahal
            dibandingkan dengan wilayah lainnya.


  V.    PENUTUP

        Demikian Laporan Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi
        Sulawesi Utara. Laporan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan
        bagi Komisi I dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah khususnya
        mitra kerja Komisi I pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2005 – 2006.

                                                        Jakarta,    Agustus 2005

                  TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI
                      KE PROVINSI SULAWESI UTARA


       KETUA,                                            SEKRETARIS,



THEO L SAMBUAGA                                   JEFFREY JOHANNES MASSY
    A - 525                                                A - 416



                                       28

								
To top