Data Sarana Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara - Excel by hsb18101

VIEWS: 721 PAGES: 25

More Info
									PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs GOAL 1 : MEMBERANTAS KEMISKINAN DAN KELAPARAN


                                                                                                                                 INSTANSI
                                                                          TARGET PENYELESAIAN
   PROGRAM           TINDAKAN                     KELUARAN                                                   SASARAN           PENANGGUNG                    PEMERINTAH DAERAH                        KETERANGAN
                                                                                                                                  JAWAB
                                                                               2010           2011
         (1)                (2)                         (3)                            (4)                         (5)                 (6)                                (7)                             (8)
Penurunan angka   Peningkatan           Terlaksananya program Program     816 ribu       1.116 ribu      Meningkatnya          Kemensos              Di 21 provinsi pada tahun 2010, yaitu:
kemiskinan dan    efektivitas program   Keluarga Harapan                  Rumah Tangga Rumah Tangga      kualitas pelayanan    didukung              Sumbar, DKI Jakarta, Jabar, Jatim, NTT,
kelaparan         penanggulangan                                          Sangat Miskin Sangat Miskin    PKH untuk keluarga    KemenDiknas           Sulut, Gorontalo, Aceh, Sumut, DIY,
                  kemiskinan di                                           (RTSM)         (RTSM)          sangat miskin.        (Dinas Pendidikan),   Banten, NTB, Kalsel, Bali, Bengkulu,
                  daerah                                                                                                       KemenKes (Dinas       Kalbar, Kalteng, Kepri, Sulsel, Sulteng, dan
                                                                                                                               Kesehatan) dan        Sulbar. Bupati dan Walikota diharapkan
                                                                                                                               Gubernur,             dapat menjamin berfungsinya lembaga
                                                                                                                               Bupati/Walikota.      pelayanan kesehatan (Puskesmas) dan
                                                                                                                                                     sekolah.




                                        Terlaksananya Program Nasional 6.408             6.328           Meningkatnya          Kementrian Dalam      33 provinsi dengan prioritas pada provinsi-
                                        Pemberdayaan Mandiri               kecamatan     kecamatan       fasilitas dasar di    Negeri dan            provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan
                                        (PNPM)Mandiri di tingkat                                         kecamatan/ desa       Kementrian            di atas kemiskinan nasional, yaitu: Aceh,
                                        kecamatan dan kelurahan serta desa                               miskin dan parti-     Pekerjaan Umum        Sumsel, Bengkulu, Lampung, Jateng, DIY,
                                        di daerah terbelakang                                            sipasi masyarakat                           Jatim, NTB, NTT, Sulteng, Sultra,
                                                                                                         dalam pembangunan                           Gorontalo, Sulbar, Maluku, Papua Barat, dan
                                                                                                         di tingkat                                  Papua. Gubernur, Bupati/Wali-kota agar
                                                                                                         kecamatan dan desa.                         meningkatkan fungsi koordinasi melalui Tim
                                                                                                                                                     Koordinasi Penang-gulangan Kemiskinan
                                                                                                                                                     Provinsi dan Kab/Kota.


                                        Terlaksananya pemberdayaan Usaha 100             100             Meluasnya             Kementrian            33 provinsi dengan prioritas pada provinsi-
                                        Mikro dan Kecil serta pelayanan                                  jangkauan             Koperasi dan UKM      provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan
                                        Kredit Usaha Rakyat/KUR (persen                                  pelayanan KUR.        dan bank pelaksana    di atas kemiskinan nasional, yaitu: Aceh,
                                        anggaran penjaminan KUR)                                                               KUR                   Sumsel, Bengkulu, Lampung, Jateng, DIY,
                                                                                                                                                     Jatim, NTB, NTT, Sulteng, Sultra,
                                                                                                                                                     Gorontalo, Sulbar, Maluku, Papua Barat, dan
                                                                                                                                                     Papua. Gubernur, Bupati/Walikota
                                                                                                                                                     membantu peningkatan kemampuan calon
                                                                                                                                                     penerima KUR yang belum bankable.


                  Peningkatan          Meningkatnya produksi padi         66,68 juta ton 68,8 juta ton   Meningkatnya          Kementrian            Di 33 provinsi dengan prioritas pada 15
                  ketahanan pangan di nasional                            Gabah Kering GKG               ketersediaan pangan   Pertanian dan         sentra produksi padi, yaitu: Aceh, Sumut,
                  tingkat rumah tangga                                    Giling (GKG)                   pokok (beras) dari    Perum Bulog,          Sumbar, Sumsel, Lampung, Jatim, Jabar,
                                                                                                         produksi dalam        Pemda                 Jateng, Banten, Bali, Sulsel, Sulteng, Kalsel,
                                                                                                         negeri                                      Kalbar, dan NTB. Gubernur,
                                                                                                                                                     Bupati/Walikota mendorong peningkatan
                                                                                                                                                     produksi dan ketersediaan pangan lokal.



                                                                                                                                                                                                                   1
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs GOAL 1 : MEMBERANTAS KEMISKINAN DAN KELAPARAN


                                                                                                                                 INSTANSI
                                                                             TARGET PENYELESAIAN
   PROGRAM          TINDAKAN                      KELUARAN                                                    SASARAN          PENANGGUNG                 PEMERINTAH DAERAH                           KETERANGAN
                                                                                                                                  JAWAB
                                                                                   2010          2011
        (1)               (2)                          (3)                                (4)                     (5)                  (6)                              (7)                                  (8)
                                       Terlaksananya program beras           17,5 juta RTS 17,5 juta RTS Meningkatnya akses    Bulog, Pemda,       Di 33 provinsi. Gubernur, Bupati/Walikota
                                       miskin (Raskin) kepada Rumah          @ 15 kg/RT/ @ 15 kg/RT/ keluarga miskin           dengan Tim Raskin   memastikan kelancaran pelaksanan Raskin
                                       Tangga Sasaran (RTS)                  bulan          bulan        terhadap pangan       yang                dan memastikan RTS menerima Raskin
                                                                                                         yang mencukupi,       dikoordinasikan     sesuai dengan target dan rencana program.
                                                                                                         dengan harga yang     Menko Kesra
                                                                                                         terjangkau.


                 Peningkatan         Ditetapkannya penggunaan satu           Kesepakatan   Pemutakhiran   Penajaman sasaran    BPS, Pemda,         Gubernur, Bupati/Walikota menempatkan
                 koordinasi          data dasar keluarga miskin PPLS         penggunaan    data PPLS      dan meningkatnya     Timnas Percepatan   data RTS dan data kemiskinan lainnya pada
                 pelaksanaan program 2008 di daerah                          satu data                    kualitas data PPLS   Penanggulangan      Tim Koordinasi Penanggulangan
                 kemiskinan                                                  Pendataan                                         Kemiskinan          Kemiskinan Daerah (TKPKD) serta
                                                                             Program                                                               dijadikan dasar untuk penyusunan rencana
                                                                             Perlindungan                                                          dan koordinasi pencapaian MDG di daerah.
                                                                             Sosial (PPLS)


Perbaikan Gizi   1. Perbaikan status   Penurunan prevalensi kekurangan                                    Meningkatnya        Kementerian          Diprioritaskan pada provinsi-provinsi         Sasaran penurunan
Masyarakat       gizi masyarakat       gizi pada balita yang ditandai oleh                                kualitas penanganan Kesehatan            dengan prevalensi kekurangan gizi pada        prevalensi kekurangan gizi
                                       perbaikan indikator kinerja :                                      masalah gizi                             balita di atas angka rata-rata nasional (>    pada anak balita pada akhir
                                                                                                          masyarakat                               18,4%) yaitu 19 provinsi meliputi NTT,        MDGs (2015) adalah
                                                                                                                                                   Maluku, Sulteng, Kalsel, Aceh, Gorontalo,     sebesar 18,5%, pencapaian
                                                                                                                                                   Sulbar, NTB, Kalteng, Papua Barat, Malut,     pada tahun 2007 adalah
                                                                                                                                                   Sumut, Sultra, Kalbar, Riau, Papua, Sumbar,   18,4%. Sumber data :
                                                                                                                                                   Kaltim, Jambi.                                Riskesdas, 2007.

                                       1. Persentase balita gizi buruk yang 100            100
                                       mendapat perawatan


                                       2. Persentase balita ditimbang berat 65             70
                                       badannya (jumlah balita
                                       ditimbang/seluruh balita atau D/S)
                                       3. Persentase bayi usia 0-6 bulan    65             67
                                       mendapat ASI eksklusif

                                       4. Persentase 6-59 bulan dapat        75            78
                                       kapsul vitamin A
                                       5. Persentase Kab/Kota yang           100           100
                                       melaksanakan surveilans gizi
                                       6. Persentase penyediaan              100           100
                                       bufferstock Makanan Pendamping
                                       Air Susu Ibu (MP-ASI)


                                                                                                                                                                                                                               2
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs GOAL 1 : MEMBERANTAS KEMISKINAN DAN KELAPARAN


                                                                                                                   INSTANSI
                                                                  TARGET PENYELESAIAN
  PROGRAM       TINDAKAN                  KELUARAN                                                SASARAN        PENANGGUNG              PEMERINTAH DAERAH                         KETERANGAN
                                                                                                                    JAWAB
                                                                        2010          2011
     (1)              (2)                        (3)                           (4)                   (5)                 (6)                            (7)                               (8)
             2. Peningkatan     Proporsi penduduk yang berada     -              -            Meningkatnya       Kementerian      Diprioritaskan pada provinsi-provinsi       Sumber data : Susenas, 2009
             kecukupan kalori   dibawah garis konsumsi minimum                                kecukupan kalori   Kesehatan,       dengan proporsi penduduk yang berada
                                (2.100 kkal/kapita/hari)                                                         Kementerian      dibawah garis konsumsi minimum, di atas
                                                                                                                 Pertanian, BPS   angka rata-rata nasional (>64,43%) yaitu 10
                                                                                                                                  Provinsi, meliputi : DIY, Kaltim, DKI
                                                                                                                                  Jakarta, Jateng, Jatim, Malut, Maluku,
                                                                                                                                  Papua, Gorontalo, dan Riau.

             3. Penyusunan      1. Tersusunnya Rencana Aksi       -             100           Tersusunnya        Bappenas,                                                   Tim koordinasi penyusunan
             Rencana Aksi       Nasional Pangan dan Gizi (RAN                                 Rencana Aksi       Kemenkes,                                                   RAN PG tingkat pusat
             Pangan dan Gizi    PG) 2011-2015 (persen)                                        Pangan dan Gizi    Kementan,                                                   dipimpin oleh Bappenas. Di
                                                                                                                 Kemenperin,                                                 tingkat nasional RAN PG
                                                                                                                 BPOM                                                        telah ada untuk periode
                                                                                                                                                                             tahun 2006-2010 dan harus
                                                                                                                                                                             disusun RAN PG yang baru
                                                                                                                                                                             untuk periode tahun 2011-
                                                                                                                                                                             2015


                                2. Tersusunnya pedoman dan        100           -                                Bappenas,                                                   Dibentuk tim advokasi RAN
                                sosialisasi Rencana Aksi Daerah                                                  Kemenkes,                                                   PG pusat untuk membantu
                                Pangan dan Gizi (RAD PG) 2011-                                                   Kementan,                                                   penyusunan RAD PG dan
                                2015 (persen)                                                                    Kemenperin,                                                 dipimpin oleh Bappenas.
                                                                                                                 BPOM
                                3. Tersusunnya RAD PG 2011-2015   -             33 provinsi                      Gubernur                                                    Rencana Aksi Daerah
                                                                                                                                                                             Pangan dan Gizi mencakup
                                                                                                                                                                             provinsi dan kab/kota




                                                                                                                                                                                                            3
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGS GOAL 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA


                                                                                                                    TARGET PENYELESAIAN                               INSTANSI
                                                                                                                                                                                     PEMERINTAH
       PROGRAM                   TINDAKAN                                      KELUARAN                                                            SASARAN          PENANGGUNG                                 KETERANGAN
                                                                                                                     2010           2011                                               DAERAH
                                                                                                                                                                       JAWAB
           (1)                       (2)                                              (3)                             (4)           (5)                (6)               (7)                 (8)                      (9)
Peningkatan Akses   1.   Penyediaan beasiswa pendidikan   1.   Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin   2,767,300       3,916,220       Meningkatnya           Kemendiknas   Diprioritaskan untuk     Beasiswa miskin turut
Pendidikan SD/MI         bagi masyarakat berpendapatan                                                                                        partisipasi pendidikan               siswa miskin di          meningkatkan
                         rendah                                                                                                               dari kelompok                        daerah yang              partisipasi pendidikan
                                                                                                                                              masyarakat                           mempunyai tingkat        terutama oleh siswa dari
                                                                                                                                              berpenghasilan rendah                partisipasi              keluarga miskin
                                                                                                                                                                                   pendidikan yang
                                                                                                                                                                                   rendah dan
                                                                                                                                                                                   Pemerintah Daerah
                                                          2.   Jumlah siswa MI miskin penerima beasiswa       750,000         640,000                              Kemenag
                                                                                                                                                                                   perlu memastikan
                                                                                                                                                                                   Kab./Kota yang kaya
                                                                                                                                                                                   untuk
                                                                                                                                                                                   mengalokasikan
                                                                                                                                                                                   beasiswa miskin
                                                                                                                                                                                   dalam APBD-nya

                    2.   Pemberian Makanan Tambahan       3.   Jumlah siswa TK dan SD di daerah tertinggal, 1.200.000 siswa 1.200.000 siswa   Membaiknya gizi bagi Kemendiknas     Diprioritaskan bagi      PMTAS antara lain
                         Anak Sekolah (PMTAS) untuk            terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang                                      siswa TK/RA dan                      108 Kab./Kota di 27      bertujuan meningkatkan
                         siswa TK/RA dan siswa SD/MI           memperoleh Pemberian Makanan Tambahan Anak                                     SD/MI melalui                        Provinsi yang            daya tahan fisik peserta
                         terutama di daerah tertinggal,        Sekolah (PMTAS)                                                                PMTAS                                termasuk daerah          didik sehingga
                         terpencil, perbatasan, dan                                                                                                                                tertinggal, terpencil,   meningkatkan tingkat
                         kepulauan                        4.   Jumlah siswa RA dan MI di daerah tertinggal,   180.000 siswa   180.000 siswa                        Kemenag         perbatasan, dan          kehadiran peserta didik
                                                               terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang                                                                           kepulauan dengan         dan memotivasi prestasi
                                                               memperoleh PMTAS                                                                                                    masalah gizi             peserta didik


                    3.   Peningkatan akses terhadap SD    5.   Jumlah unit TK-SD satu atap yang dibangun      500             500                 Meningkatnya       Kemendiknas   Diprioritaskan           Pembangunan sekolah
                         dan pendidikan lanjutannya                                                                                           partisipasi pendidikan               terutama di daerah       satu atap selain
                                                                                                                                              SD di daerah terpencil               terpencil dan daerah     meningkatkan cakupan
                                                                                                                                                                                   dengan APM di            pendidikan juga
                                                                                                                                                                                   bawah rata-rata          meningkatkan
                                                                                                                                                                                   nasional; yaitu:         keberlanjutan
                                                                                                                                                                                   Prov. Aceh, Sumut,       pendidikan para
                                                                                                                                                                                   Riau, Jambi,             lulusannya terutama di
                                                          6.   Jumlah unit SD-SMP satu atap yang dibangun     400             400
                                                                                                                                                                                   Sumsel, Kalbar,          daerah terpencil
                                                                                                                                                                                   Sulut, Gorontalo,
                                                                                                                                                                                   Sulteng, Sulbar,
                                                                                                                                                                                   Maluku, NTB, NTT,
                                                                                                                                                                                   Papua, Papua Barat




                                                                                                                                                                                                                                 -4-
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGS GOAL 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA


                                                                                                                     TARGET PENYELESAIAN                             INSTANSI
                                                                                                                                                                                      PEMERINTAH
       PROGRAM                         TINDAKAN                                    KELUARAN                                                       SASARAN          PENANGGUNG                                 KETERANGAN
                                                                                                                       2010           2011                                              DAERAH
                                                                                                                                                                      JAWAB
           (1)                             (2)                                            (3)                          (4)            (5)             (6)               (7)                  (8)                     (9)
Peningkatan Keberaksaraan 4.   Penyelenggaraan pendidikan     7.   Jumlah sasaran pengentasan buta aksara      9,000,000      8,700,000      Meningkatnya          Kemendiknas dan Diprioritaskan bagi     Sasaran MDG pada
Penduduk                       keaksaraan fungsional                                                                                         kemampuan             Kemenag         daerah dengan angka     tahun 2015 adalah
                                                                                                                                             keaksaraan penduduk                   buta aksara lebih       angka melek penduduk
                                                                                                                                                                                   tinggi dari rata-rata   usia aksara 15-24 tahun
                                                                                                                                                                                   nasional (1,16%,        sebesar 100%
                          5.   Penyediaan taman bacaan        8.   Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang   500            500                                  Kemendiknas
                                                                                                                                                                                   2007); yaitu Prov.
                               masyarakat                          dikembangkan di daerah
                                                                                                                                                                                   Kep. Babel, Bali,
                                                                                                                                                                                   NTB, NTT, Kalbar,
                                                                                                                                                                                   Sulteng, Sulsel,
                          6.   Penyediaan perpustakaan bagi   9.   Jumlah layanan perpustakaan                 2,360          2,360                                Perpusnas       Sultra, Sulbar,
                               masyarakat                                                                                                                                          Gorontalo, Malut,
                                                                                                                                                                                   Papua, dan Papua
                                                                                                                                                                                   Barat




                                                                                                                                                                                                                               -5-
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs GOAL 3 : MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN


                                                                                                                  TARGET                                      INSTANSI
                                                                                                                                                                                  PEMERINTAH
    PROGRAM                 TINDAKAN                                     KELUARAN                              PENYELESAIAN              SASARAN            PENANGGUNG                                KETERANGAN
                                                                                                                                                                                    DAERAH
                                                                                                                                                               JAWAB
                                                                                                               2010          2011
         (1)                     (2)                                        (3)                                         (4)                   (5)                  (6)                   (7)              (8)
Mencapai Pendidikan Penyusunan kebijakan              Jumlah siswa SD/SDLB miskin penerima beasiswa        2,767,300     3,916,220   Tersedianya        Kementerian Pendidikan    Seluruh provinsi/
untuk Semua         pemberian beasiswa bagi           Jumlah siswa SMP/SMPLB miskin penerima                                         pelayanan          Nasional; Gubernur        kabupaten/kota
                                                                                                           966,064      1,395,100
                    siswa miskin SD/SDLB,             beasiswa                                                                       pendidikan yang
                    SMP/SMPLB,                        Jumlah siswa SMK miskin penerima BKMM                305,535      390,476      terjangkau dan
                    SMK/SMA/SMALB dan PT              Jumlah siswa SMA/SMALB miskin penerima BKMM 378,783               501,898      responsif gender
                    yang responsif gender
                                                      Mahasiswa penerima beasiswa (persen)                 10%          15%
Mendorong           Peningkatan partisipasi           Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang           1            1            Tersedianya          Kementerian PP dan PA
Kesetaraan Gender   perempuan dalam pekerjaan         ketenagakerjaan                                                                kebijakan
Dan Pemberdayaan    upahan di sektor non                                                                                             pelaksanaan PUG di
Perempuan           pertanian                                                                                                        bidang
                                                                                                                                     ketenagakerjaan
                                                      Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis 25,000       75,000       Terlaksananya        Kementerian Tenaga
                                                      kompetensi                                                                     pelatihan berbasis Kerja dan Transmigrasi
                                                                                                                                     kompetensi yang
                                                                                                                                     responsif gender
                                                      Jumlah calon wirausaha baru yang dilatih             -            10,000       Terlaksananya
                                                                                                                                     pelatihan calon
                                                                                                                                     wirausaha baru
                                                                                                                                     yang responsif
                                                                                                                                     gender
                                                      Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan di          10,000       10,000       Terselenggaranya
                                                      perusahaan                                                                     pelatihan melalui
                                                      Jumlah peserta pemagangan yang mendapat sertifikat                             pemagangan
                                                      kompetensi                                           2,500        3,500        bersertifikat
                                                      %Calon pekerja migran yang terlayani dan tercatat    100% calon   100% calon   Tersedianya
                                                      pada dinas tenaga kerja provinsi dan kabupaten       pekerja      pekerja      regulasi yang
                                                                                                           migran       migran       melindungi pekerja
                                                                                                           terlayani    terlayani    migran.
Mendorong           Peningkatan partisipasi politik       1. Jumlah modul pendidikan pemilih untuk         5            5            Terselenggaranya     Komisi Pemilihan Umum
Kesetaraan Gender   perempuan di parlemen                 kelompok perempuan,miskin, cacat, pemilih                                  bimbingan
Dan Pemberdayaan                                          pemula, lansia                                                             teknis/supervisi/pub
Perempuan                                                 2. Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi       -            10           likasi/sosialiasi
                                                          caleg perempuan                                                            penyelenggaraan
                                                          3. Jumlah kader parpol perempuan yang            -            100          pemilu dan
                                                          mendapatkan pendidikan politik                                             pendidikan pemilih
                                                      Jumlah forum sosialisasi pengembangan nilai          -            15           Terlaksananya        Kementerian Dalam
                                                      kebangsaan untuk pemuda, perempuan, aparatur                                   penyusunan           Negeri
                                                      pemerintah                                                                     kebijakan,
                                                                                                                                     dukungan dan
                                                                                                                                     fasilitasi
                                                                                                                                     pengembangan nilai-
                                                                                                                                     nilai kebangsaan




                                                                                                                                                                                                                   6
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs GOAL 3 : MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN


                                                                                             TARGET                                          INSTANSI
                                                                                                                                                                PEMERINTAH
  PROGRAM          TINDAKAN                         KELUARAN                              PENYELESAIAN                 SASARAN             PENANGGUNG                        KETERANGAN
                                                                                                                                                                  DAERAH
                                                                                                                                              JAWAB
                                                                                          2010           2011
     (1)              (2)                               (3)                                        (4)                         (5)                (6)               (7)          (8)
                                 Jumlah materi/modul pendidikan politik bagi calon    3 Modul       3 Modul         Terlaksananya
                                 pemilih pemula                                       tentang       tentang         penyusunan
                                                                                      Pendidikan Pendidikan         kebijakan,
                                                                                      Politik bagi Politik bagi     dukungan dan
                                                                                      calon         calon pemilih   fasilitasi
                                                                                      pemilih       Pemula          pengembangan
                                                                                      Pemula                        budaya politik yang
                                                                                                                    berdasarkan pada 4
                                                                                                                    pilar negara
                                                                                                                    (Pancasila, UUD
                                                                                                                    NRI 1945, Bhineka
                                                                                                                    Tunggal Ika, dan
                                                                                                                    NKRI)
                                 Jumlah paket kerjasama dengan organisasi masyarakat -             100              Terlaksananya
                                 sipil dalam peningkatan partisipasi politik perempuan                              penyusunan
                                                                                                                    kebijakan,
                                                                                                                    dukungan dan
                                                                                                                    fasilitasi lembaga
                                                                                                                    perwakilan dan
                                                                                                                    partisipasi politik
                                 Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik   2            1                Meningkatnya        Kementerian PP dan PA
                                 dan pengambilan keputusan                                                          jumlah kebijakan
                                                                                                                    pelaksanaan PUG di
                                                                                                                    berbagai bidang
                                                                                                                    pembangunan




                                                                                                                                                                                          7
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs GOAL 4 : MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK

                                                                                       TARGET                                           INSTANSI
   PROGRAM               TINDAKAN                       KELUARAN                    PENYELESAIAN                    SASARAN           PENANGGUNG            PEMERINTAH DAERAH                       KETERANGAN
                                                                                                                                         JAWAB
                                                                                        2010          2011
         (1)                  (2)                              (3)                             (4)                      (5)                  (6)                         (7)                               (8)
Penurunan angka   Penurunan angka kematian   Menurunnya Angka Kematian Bayi
kematian anak     anak                       dan Balita yang ditandai oleh
                                             perbaikan indikator kinerja :

                                             1. Cakupan kunjungan neonatal         84            86          Meningkatnya pelayanan   Kementerian   Diprioritaskan pada provinsi-provinsi dengan Sumber data : Profil
                                             pertama (KN1)                                                   kesehatan anak           Kesehatan     dengan cakupan kunjungan neonatal di bawah Kesehatan, 2007
                                                                                                                                                    angka rata-rata nasional (<79,96 %, ) yaitu di
                                                                                                                                                    16 provinsi, meliputi : Papua, DIY, Papua
                                                                                                                                                    Barat, Sulbar, Aceh, Sulut, Lampung, Kaltim,
                                                                                                                                                    Maluku, Malut, Kalbar, Sulsel, Banten, Jabar,
                                                                                                                                                    Kepri, Kalteng.



                                             2. Cakupan pelayanan kesehatan bayi   84            85                                   Kementerian   Diprioritaskan pada provinsi-provinsi dengan Sumber data : SDKI
                                                                                                                                      Kesehatan     angka kematian bayi (AKB) diatas angka rata- 2007
                                                                                                                                                    rata nasional (>34 per 1.000 kelahiran hidup)
                                                                                                                                                    yaitu di 26 provinsi, meliputi : Sulbar, NTB,
                                                                                                                                                    Sulteng, Maluku, Kalsel, NTT, Gorontalo,
                                                                                                                                                    Malut, Sumbar, Sumut, Bengkulu, Banten,
                                                                                                                                                    Kalbar, Lampung, Kepri, Sumsel, Sulsel,
                                                                                                                                                    Sultra, Papua, Jambi, Babel, Jabar, Riau,
                                                                                                                                                    Papua Barat, Jatim, Sulut


                                             3. Cakupan pelayanan kesehatan balita 78            80                                   Kementerian   Diprioritaskan pada provinsi-provinsi dengan Sumber data : SDKI,
                                                                                                                                      Kesehatan     angka kematian bayi (AKBA) diatas angka         2007
                                                                                                                                                    rata-rata nasional (> 44 per 1.000 kelahiran
                                                                                                                                                    hidup) yaitu di 26 provinsi, meliputi : Sulbar,
                                                                                                                                                    Maluku, NTB, NTT, Kalsel, Malut, Sulteng,
                                                                                                                                                    Gorontalo, Sumut, Bengkulu, Papua, Sumbar,
                                                                                                                                                    Sultra, Papua Barat, Kalbar, Kepri, Banten,
                                                                                                                                                    Sulsel, Lampung, Sumsel, Jabar, Riau, Jambi,
                                                                                                                                                    Babel, Aceh, Jatim.




                                                                                                                                                                                                                        8
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs GOAL 4 : MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK

                                                                           TARGET                                             INSTANSI
  PROGRAM          TINDAKAN                  KELUARAN                   PENYELESAIAN                     SASARAN            PENANGGUNG    PEMERINTAH DAERAH     KETERANGAN
                                                                                                                               JAWAB
                                                                            2010           2011
      (1)              (2)                          (3)                            (4)                        (5)                  (6)           (7)                     (8)
                                 4. Persentase bayi usia 0-11 bulan    80             82          Meningkatnya cakupan     Kementerian                        Selain indikator-
                                 yang mendapat imunisasi dasar                                    imunisasi pada bayi      Kesehatan                          indikator tersebut (1-
                                 lengkap                                                                                                                      4), indikator terkait
                                                                                                                                                              gizi memberi pengaruh
                                                                                                                                                              terhadap penurunan
                                                                                                                                                              angka kematian anak
                                                                                                                                                              (bayi dan balita)


                                 5. Persentase ketersediaan obat dan   80            85           Meningkatnya ketersediaan Kementerian
                                 vaksin                                                           obat esensial generik di   Kesehatan
                                                                                                  sarana pelayanan kesehatan
                                                                                                  dasar

                                 6.. Persentase puskesmas rawat inap   60            70           Meningkatnya puskesmas   Kementerian
                                 yang mampu Pelayanan Obstetrik                                   rawat inap yang mampu    Kesehatan
                                 Neonatal Emergensi Dasar (PONED)                                 PONED


                                 7. Persentase RS kab/kota yang        80            85           Meningkatnya RS kab/kota Kementerian
                                 melaksanakan Pelayanan Obstetrik                                 yang mampu PONEK         Kesehatan
                                 Neonatal Emergensi Komprehensif
                                 (PONEK)




                                                                                                                                                                                       9
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs GOAL 5 : MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

                                                                                        TARGET                                        INSTANSI
     PROGRAM          TINDAKAN                        KELUARAN                       PENYELESAIAN               SASARAN             PENANGGUNG         PEMERINTAH DAERAH                        KETERANGAN
                                                                                      2010         2011                                JAWAB
          (1)               (2)                              (3)                             (4)                     (5)                  (6)                       (7)                                 (8)
Penurunan Angka   1. Penurunan Angka   Menurunnya Angka Kematian Ibu yang
Kematian Ibu      Kematian Ibu         ditandai oleh perbaikan indikator kinerja
                                       sebagai berikut :
                                       1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh 84       86          Meningkatnya             Kementerian   Diprioritaskan pada provinsi-provinsi       Sumber data :
                                       tenaga kesehatan terlatih                                          pertolongan persalinan   Kesehatan     dengan angka pertolongan persalinan oleh Susenas, 2009
                                                                                                          oleh tenaga kesehatan                  tenaga kesehatan terlatih di bawah angka
                                                                                                                                                 rata-rata nasional (< 77,37%) yaitu di 17
                                                                                                                                                 provinsi, meliputi : Maluku, Malut,
                                                                                                                                                 Sulbar, Sultra, Papua, NTT, Kalbar, Papua
                                                                                                                                                 Barat, Sulteng, Gorontalo, Kalteng, Sulsel,
                                                                                                                                                 Jabar, Sumsel, NTB, Kalsel, Lampung.




                                       2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan     84        88          Meningkatnya           Kementerian     Provinsi-provinsi dengan kunjungan K4 di Sumber data : Profil
                                       pelayanan antenatal (cakupan kunjungan                             pelayanan antenatal    Kesehatan       bawah angka rata-rata nasional (<86,04%) Kesehatan, 2008
                                       kehamilan ke empat/K4)                                             (pemeriksaan kunjungan                 yaitu di 24 provinsi, meliputi : Papua,
                                                                                                          kehamilan ke empat)                    Sulbar, Maluku, Kalbar, Malut, Papua
                                                                                                                                                 Barat, Sulteng, Sultra, Sulut, Banten,
                                                                                                                                                 Kalsel, Kaltim, Aceh, Kepri, Bengkulu,
                                                                                                                                                 Jatim, Gorontalo, Sulsel, Jambi, Sumsel,
                                                                                                                                                 Kalteng, Lampung, Sumbar, Riau.


                                       3. Jumlah tenaga kesehatan yang              1,200     1,245       Tersedianya tenaga     Kementerian     Diprioritaskan pada 183 kabupaten/kota       Diperlukan regulasi
                                       ditempatkan di Daerah Tertinggal,                                  kesehatan di Puskesmas Kesehatan       dengan kategori daerah terpencil,            khusus (Perpres)
                                       Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)                                    DTPK dan di Rumah                      tertinggal, perbatasan dan kepulauan         untuk menempatkan
                                                                                                          Sakit                                  (DTPK) yang berada pada 27 provinsi,         tenaga kesehatan
                                                                                                                                                 meliputi : Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel,      strategis (dokter, drg,
                                                                                                                                                 Bengkulu, Lampung, Babel, Kepri,             perawat, bidan, tenaga
                                                                                                                                                 Banten, Jabar, Jatim, Kalbar, Kalteng,       gizi, SKM, asisten
                                                                                                                                                 Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulteng,   apoteker, dan
                                                                                                                                                 Sulsel, Sultra, Sulbar, Maluku, Malut,       sanitarian) terutama di
                                                                                                                                                 Papua, Papua Barat, NTT, NTB.                DTPK
                                       4. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di 80       85          Meningkatnya             Kementerian
                                       sarana pelayanan kesehatan dasar                                   ketersediaan obat        Kesehatan
                                                                                                          esensial generik di
                                                                                                          sarana pelayanan
                                                                                                          kesehatan dasar
                                       5. Persentase puskesmas rawat inap yang      60        70          Meningkatnya             Kementerian
                                       mampu Pelayanan Obstetrik Neonatal                                 puskesmas rawat inap     Kesehatan
                                                                                                                                                                                                                        10
                                       Emergensi Dasar (PONED)                                            yang mampu PONED
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs GOAL 5 : MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

                                                                                                   TARGET                                   INSTANSI
     PROGRAM                TINDAKAN                          KELUARAN                          PENYELESAIAN          SASARAN             PENANGGUNG                PEMERINTAH DAERAH                    KETERANGAN
                                                                                              2010        2011                               JAWAB
                                               6. Persentase RS kab/kota yang               80       85          Meningkatnya RS         Kementerian
                                               melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal                         kab/kota yang mampu     Kesehatan
                                               Emergensi Komprehensif (PONEK)                                    PONEK

                                               7. Persentase ibu hamil mendapat Fe 90       71       74          Meningkatnya status     Kementerian
                                               tablet                                                            gizi ibu hamil          Kesehatan

Program Kependudukan Peningkatan Jangkauan 1. Terlayaninya jumlah peserta KB baru (juta 7.1          7.2         Menurunnya unmet        BKKBN dan           Diprioritaskan pada semua provinsi karena
dan Keluarga Berencana dan Kualitas Pelayanan peserta)                                                           need                    Gubernur (Provinsi) nilai unmet need -nya di atas 5%, kecuali
                       KB                     2. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif/PA 26.7        27.5                                                    Provinsi Babel.
                                              (juta)

                                               3. Terlayaninya jumlah peserta KB baru 3.75           3.80        Meningkatnya                                Diprioritaskan pada provinsi yang nilai
                                               miskin/KPS dan KS-1 dengan menyediakan                            Contraceptive                               CPR-nya rendah atau di bawah rata-rata
                                               alokon gratis (juta peserta)                                      Prevalence Rate (CPR)                       nasional, yaitu di 20 provinsi : Jabar,
                                                                                                                                                             Gorontalo, DKI, Sumbar, Kaltim, Banten,
                                               4. Meningkatnya jumlah Peserta KB aktif    11.9       12.2                                                    Riau, NTB, Sumut, Sulsel, Sultra, Malut,
                                               miskin/Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan                                                                       Aceh, DIY, Sulbar, Kepri, NTT, Pabar,
                                               Keluarga Sejahtera 1 (KS-1) dengan                                                                            Papua, dan Maluku.
                                               menyediakan alokon gratis (juta peserta)
                                               5. Meningkatnya persentase peserta KB baru 3.6        4
                                               pria (persen)
                                               6. Terselenggaranya pembinaan KB di          196      196
                                               wilayah galcitas (kab/kota)
                                               7. Terselenggaranya pelayanan KB di klinik   23,500   23,500
                                               KB pemerintah dan swasta
                                               8. Tersedianya dukungan sarana dan           4,700    4,700
                                               prasarana di klinik KB pemerintah dan
                                               swasta
                                               9. Meningkatnya dokter dan bidan terlatih    2,258    48,522
                                               (pelatihan teknis)
                                               10. Meningkatnya petugas klinik terlatih     -        17,304
                                               (pelatihan Recording Report )
                                               11. Meningkatnya jumlah tenaga lini
                                               lapangan program KB (PLKB/PKB) yang
                                               terlatih:
                                               a. Latihan dasar umum                        1,065    1,343
                                               b. Refreshing                                1,350    2,500
                                               c. Pelatihan teknis                          3,018    3,300


                                                                                                                                                                                                                      11
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs GOAL 5 : MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

                                                                                          TARGET                                    INSTANSI
   PROGRAM           TINDAKAN                        KELUARAN                          PENYELESAIAN            SASARAN            PENANGGUNG                PEMERINTAH DAERAH                    KETERANGAN
                                                                                       2010     2011                                 JAWAB
                Peningkatan Intensitas 1. Meningkatnya jumlah pelatih Penyiapan    -          115        Menurunnya ASFR 15- BKKBN dan           Diprioritaskan pada provinsi yang nilai
                Pelayanan dan Promosi Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja                                  19 tahun            Gubernur (Provinsi) Age Specific Fertility Rate (ASFR)-nya
                Program KB             (PKBR) dilatih (pendidik dan konselor                                                                     tinggi atau di atas rata-rata nasional, yaitu
                                       sebaya)                                                                                                   di 16 provinsi: Sulteng, Malut, Gorontalo,
                                       2.Meningkatnya jumlah Center of Excellent   1 per      2 per prov                                         NTB, Babel, Jatim, Kalsel, Pabar, Sultra,
                                       PKBR                                        prov                                                          Sulbar, Bengkulu, Bali, Kalbar, Papua,
                                                                                                                                                 Lampung, dan Jabar.
                                       3. Meningkatnya jumlah Pusat Informasi dan 9,373       12,253
                                       Konseling (PIK) remaja/ mahasiswa yang
                                       dibentuk dan dibina
                                       4. Meningkatnya persentase remaja yang      95         95
                                       mengetahui informasi Kependudukan dan
                                       KB (KKB) melalui media massa (cetak dan
                                       elektronik) dan media luar ruang (persen)




                                                                                                                                                                                                              12
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs GOAL 6 : MENGENDALIKAN HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA (TB)


                                                                                          TARGET                                    INSTANSI
       PROGRAM                 TINDAKAN                     KELUARAN                   PENYELESAIAN                SASARAN        PENANGGUNG             PEMERINTAH DAERAH                          KETERANGAN
                                                                                           2010         2011                         JAWAB
            (1)                     (2)                           (3)                             (4)                  (5)               (6)                            (7)                                 (8)
Pengendalian Penyakit HIV Pengendalian Penyakit   Terkendalinya prevalensi kasus HIV                                              Kementerian   Diprioritaskan pada provinsi-provinsi (10        Sumber data : Kemkes,
dan AIDS, Malaria, dan TB HIV dan AIDS            dan AIDS yang ditandai oleh                                                     Kesehatan     provinsi) dengan angka kasus HIV dan AIDS 2008
                                                  perbaikan indikator kinerja :                                                                 tertinggi, meliputi : Papua, DKI Jakarta, Jabar,
                                                                                                                                                Jatim, Bali, Sumut, Kalbar, Jateng, Riau,
                                                                                                                                                Sumsel.

                                                  1. Jumlah Provinsi yang          20              24
                                                  menyelenggarakan Survailance HIV
                                                  dan Sypilis
                                                  2. Jumlah orang yang berumur 15      300,000 400,000
                                                  tahun atau lebih yang menerima
                                                  konseling dan testing HIV


                                                  3. Persentase Orang dengan HIV       30          35
                                                  dan AIDS (ODHA) yang
                                                  mendapatkan Anti Retroviral
                                                  Treatment (ART)

                                                  4. Persentase RS Pemerintah          60          70
                                                  menyelenggarakan pelayanan
                                                  rujukan bagi ODHA


                          2. Pengendalian         1. Angka penemuan kasus Malaria      2           1.75        Menurunnya kasus   Kementerian   Diprioritaskan pada provinsi-provinsi (10       Sumber data :Profil
                          Penyakit Malaria        per 1.000 penduduk                                           malaria            Kesehatan     provinsi) dengan angka kasus malaria tertinggi, Kesehatan, 2008
                                                                                                                                                meliputi Papua Barat, NTT, Papua, Malut,
                                                                                                                                                Babel, Maluku, Bengkulu, NTB, Jambi,
                                                                                                                                                Sulteng

                                                  2. Persentase kabupaten/kota yang    30          40
                                                  melakukan mapping vektor

                                                  3. Persentase Kejadian Luar Biasa 100            100
                                                  (KLB) malaria yang dilaporkan dan
                                                  ditanggulangi




                                                                                                                                                                                                                         13
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs GOAL 6 : MENGENDALIKAN HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA (TB)


                                                                           TARGET                               INSTANSI
     PROGRAM            TINDAKAN               KELUARAN                 PENYELESAIAN         SASARAN          PENANGGUNG            PEMERINTAH DAERAH                        KETERANGAN
                                                                         2010     2011                           JAWAB
                   3. Pengendalian   1. Jumlah kasus TB per100.000      235     231      Menurunnya kasus     Kementerian
                   Penyakit TB       penduduk                                            TB                   Kesehatan

                                     2. Persentase kasus baru TB Paru   73      75       Meningkatnya kasus                 Diprioritaskan pada provinsi-provinsi dengan Sumber data : Profil
                                     (BTA positif) yang ditemukan                        baru TB paru yang                  cakupan penemuan kasus baru TB BTA positif Kesehatan, 2008
                                                                                         ditemukan                          (CDR) di bawah angka rata-rata nasional
                                                                                                                            (<72,8%) yaitu di 30 provinsi, meliputi : Riau,
                                                                                                                            Malut, Kalteng, Kepri, Kaltim, NTB, Papua
                                                                                                                            Barat, NTT, Sulsel, Maluku, Lampung, Aceh,
                                                                                                                            Sulteng, Kalsel, Sumsel, Kalbar, Jateng,
                                                                                                                            Sumbar, Bengkulu, Sulbar, Jambi, DIY, Sultra,
                                                                                                                            Babel, Papua, Gorontalo, Jatim, Bali, Sumut,
                                                                                                                            Jabar.

                                     3. Persentase kasus baru TB Paru   85      86       Meningkatnya kasus
                                     (BTA positif) yang disembuhkan                      baru TB paru yang
                                                                                         disembuhkan




                                                                                                                                                                                                14
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs GOAL 7: MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP


                                                                                           TARGET PENYELESAIAN                                   INSTANSI
     PROGRAM                  TINDAKAN                      KELUARAN                                                          SASARAN          PENANGGUNG           PEMERINTAH DAERAH                   KETERANGAN
                                                                                             2010                2011                             JAWAB
          (1)                      (2)                            (3)                                  (4)                        (5)                 (6)                       (7)                            (8)
Peningkatan akses        Peningkatan akses air   Meningkatnya akses penduduk
penduduk terhadap air    minum yang layak        terhadap air minum dan sanitasi
minum yang layak                                 dasar yang ditandai oleh perbaikan
                                                 indikator kinerja :


                                                 1. Persentase kualitas air minum     85                 90               Meningkatnya       Kementerian       Diprioritaskan pada provinsi-provinsi Sumber data : Susenas,
                                                 yang memenuhi syarat                                                     akses penduduk     Kesehatan         dengan persentase akses RT terhadap    2009
                                                                                                                          terhadap air minum                   air minum layak dibawah angka rata-
                                                                                                                                                               rata nasional (<47,63%) yaitu di 19
                                                                                                                                                               provinsi, meliputi : Banten, Aceh,
                                                                                                                                                               Bengkulu, DKI Jakarta, Papua, Kalteng,
                                                                                                                                                               Babel, Kepri, Lampung, Jabar, Riau,
                                                                                                                                                               Sulbar, Malut, Sulteng, Sulut,
                                                                                                                                                               Gorontalo, NTB, NTT, Sumbar.
Program Pengelolaan      Penyediaan dan          2. Terbangunnya prasarana dan        7600 l/detik       9000 l/detik     Meningkatnya        Kementerian PU
Sumber Daya Air          Pengelolaan Air Baku    sarana air baku                      tersebar di 25     tersebar di      kapasitas dan
                                                                                      provinsi           seluruh provinsi layanan air baku
                                                                                                                          untuk penyediaan
                                                                                                                          air minum


Program Pembinaan dan Pengaturan, Pembinaan, 3. Terfasilitasinya kawasan         218 kawasan             244 kawasan      Meningkatnya     Kementerian PU
Pengembangan             Pengawasan,          perkotaan yang terlayani air minum                                          pelayanan air
Infrastruktur Permukiman Pengembangan Sumber                                                                              minum terhadap
                         Pembiayaan dan Pola                                                                              MBR di perkotaan
                         Investasi, serta                                                                                 dan perdesaan
                         Pengembangan Sistem
                         Penyediaan Air Minum
                                              4. Terfasilitasinya kawasan        49 kawasan dan          30 kawasan dan                       Kementerian PU
                                              perdesaan yang terlayani air minum 1.472 desa              1.165 desa




Peningkatan akses         Peningkatan akses         1. Jumlah desa yang melaksanakan 2,500               5,500            Meningkatnya        Kementerian      Diprioritaskan pada provinsi-provinsi Sumber data : Susenas,
penduduk terhadap         sanitasi dasar yang layak Sanitasi Total Berbasis Masyarakat                                    akses penduduk      Kesehatan        dengan persentase akses penduduk pada 2009
sanitasi dasar yang layak                           (STBM)                                                                terhadap sanitasi                    fasilitas sanitasi layak dibawah angka
                                                                                                                          dasar                                rata-rata nasional (<51,02%) yaitu di 21
                                                                                                                                                               provinsi, meliputi NTT, Papua, Kalteng,
                                                                                                                                                               Papua Barat, Bengkulu, Lampung,
                                                                                                                                                               Maluku, Kalbar, Sumbar, NTB, Jambi,
                                                                                                                                                               Kalsel, Sumsel, Sulteng, Aceh, Malut,
                                                                                                                                                               Gorontalo, Sulbar, Kepri, Sultra, Jatim.




                                                                                                                                                                                                                              15
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs GOAL 7: MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP


                                                                                            TARGET PENYELESAIAN                              INSTANSI
     PROGRAM                  TINDAKAN                        KELUARAN                                                    SASARAN          PENANGGUNG           PEMERINTAH DAERAH                        KETERANGAN
                                                                                                2010         2011                             JAWAB
Program Pembinaan dan Pengaturan, Pembinaan,       2. Terlayaninya kawasan dengan         11 kab/kota   11 kab/kota   Meningkatnya        Kementerian PU
Pengembangan             Pengawasan,               infrastruktur air limbah melalui                                   pelayanan
Infrastruktur Permukiman Pengembangan Sumber       sistem off-site                                                    infrastruktur air
                         Pembiayaan Dan Pola                                                                          limbah
                         Investasi, serta          3. Terlayaninya kawasan dengan         30 kab/kota   35 kab/kota
                         Pengelolaan               infrastruktur air limbah melalui
                         Pengembangan              sistem on-site
                         Infrastruktur Sanitasi
                         Dan Persampahan


Konservasi             Pengembangan Kawasan 1. Konflik dan tekanan terhadap               1%            2%            Meningkatnya        Kemenhut         TN terletak di 28 Provinsi, yaitu NAD,      Pengembangan
Keanekaragaman Hayati Konservasi dan        kawasan taman nasional dan                                                pengelolaan dan                      Sumut, Sumbar, Riau, Jambi,                 kawasan konservasi
dan Perlindungan Hutan Ekosistem Esensial   kawasan konservasi lainnya (Cagar                                         pendayagunaan 50                     Bengkulu, Sumsel, Lampung, Banten,          menyelamatkan spesies
                                            Alam/CA, Suaka Margasatwa/SM,                                             unit taman nasional                  Jabar, DKI, Jateng, DIY, Jatim, Bali,       yang terancam punah
                                            Taman Buru/TB, dan Hutan                                                  dan 477 unit                         NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim,
                                            Lindung/HL) menurun                                                       kawasan konservasi                   Sulsel, Sultra, Sulteng, Gorontalo,
                                                                                                                      lainnya (CA, SM,                     Sulut, Malut, Maluku, Papua
                                                                                                                      TB, dan HL) dan
                                                   2. Pengelolaan ekosistem esensial      2%            4%            ekosistem esensial.                  Sumut, Sumbar, Jambi, Kaltim, Sulut,
                                                   sebagai penyangga kehidupan                                                                             Sulsel, NTT, Papua Barat, Papua
                                                   meningkat

                                                   3. Penanganan perambahan kawasan 2 Prov              4 Prov                                             Provinsi prioritas
                                                   hutan pada 12 provinsi prioritas
                                                   (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel,
                                                   Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng,
                                                   Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng)



Peningkatan Fungsi dan   Penyelenggaraan        1. Fasilitasi dan pelaksanaan             160.000 Ha    320.000 Ha    Berkurangnya lahan Kemenhut          Seluruh provinsi                            Rehabilitasi yang
Daya Dukung Daerah       Rehabilitasi Hutan dan rehabilitasi hutan pada DAS                                           kritis melalui                                                                   didukung dengan
Aliran Sungai (DAS)      Lahan, dan Reklamasi prioritas                                                               rehabilitasi dan                                                                 pembenihan
Berbasis Pemberdayaan    Hutan di DAS Prioritas                                                                       reklamasi hutan                                                                  dimaksudkan untuk
                                                2. Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis   100.000 Ha    200.000 Ha
Masyarakat                                                                                                                                                                                             meningkatkan tutupan
                                                pada DAS prioritas
                                                                                                                                                                                                       lahan. Lokasi terbatas
                                                3. Fasilitasi rehabilitasi hutan          60.000 Ha     120.000 Ha                                                                                     pada kegiatan di tahun
                                                mangrove, gambut dan rawa                                                                                                                              2010-2011 dan
                         Pengembangan              1. Fasilitasi penetapan areal kerja    400.000 Ha    800.000 Ha    Meningkatnya                         NAD, Sumbar, Bengkulu, Lampung,             bertambah pada tahun-
                         Perhutanan Sosial         pengelolaan hutan kemasyarakatan                                   pengelolaan hutan                    Banten, Jateng, Jatim, Bali, Kalbar,        tahun selanjutnya.
                                                   (HKm)                                                              melalui                              Kalsel, Kaltim, Sulsel, NTT
                                                                                                                      pemberdayaan
                                                   2. Fasilitasi pembangunan hutan   50.000 Ha          100.000 Ha    masyarakat                           NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Bengkulu,
                                                   rakyat Kemitraan untuk bahan baku                                                                       Lampung, Jabar, jateng, Bali, Kalbar,
                                                   kayu industri pertukangan                                                                               Kalteng, Kalsesl, Sulut, Sulteng, Sulbar,
                                                                                                                                                           Sultra, Sulsel, NTB, NTT, Malut

                                                   3. Areal kerja hutan desa              100.000 Ha    200.000 Ha                                         Seluruh provinsi kecuali DKI                                         16
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs GOAL 7: MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP


                                                                                          TARGET PENYELESAIAN                                   INSTANSI
      PROGRAM                 TINDAKAN                      KELUARAN                                                       SASARAN            PENANGGUNG              PEMERINTAH DAERAH                    KETERANGAN
                                                                                            2010            2011                                 JAWAB
                         Pengembangan            1. Areal sumber benih seluas 4.500   4.500 Ha         4.500 Ha         Ketersediaan materi                      NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri,
                         perbenihan tanaman      ha terkelola secara baik                                               genetik, sumber                          Jambi, Sumsel, Babel, Lampung,
                         hutan                                                                                          benih, dan benih                         jateng, DIY, Jatim, Kalbar, kalteng,
                                                                                                                        berkualitas yang                         Kalsel, Kaltim, NTB, NTT, Papua
                                                                                                                        memadai                                  Barat, Papua
                                                 2. Fasilitasi pembangunan areal      1.200 Ha         2.400 Ha                                                  Daerah terkait
                                                 sumber benih
Pengelolaan Sumber       Pengelolaan dan         Luas kawasan konservasi laut,        900.000 hektar   900.000 hektar   Terkelolanya      Kementerian Kelautan   Diprioritaskan pada provinsi yang       Sasaran luas kawasan
Daya Laut, Pesisir dan   Pengembangan            periaran tawar dan payau yang                                          kawasan ekosistem dan Perikanan          mempunyai kawasan konservasi            konservasi perairan
Pulau-Pulau Kecil        Konservasi Kawasan      dikelola secara berkelanjutan                                          terumbu karang,                          perairan (prioritas tahun 2010 adalah   pada tahun 2015 adalah
                         dan Jenis                                                                                      lamun, mangrove                          Taman Nasional Perairan (TNP) Laut      15 juta hektar,
                                                                                                                        dan jenis biota                          Sawu dan Laut sekitarnya, NTT).         sedangkan yang
                                                                                                                        perairan yang                            Sedangkan 2011 direncanakan di TNP      dikelola adalah 4,5 juta
                                                                                                                        terancam punah                           Laut Sawu (NTT), TWP P. Pieh            ha (target 2014)
                                                                                                                                                                 (Sumatera Barat), TWP P. Kapoposang
                                                                                                                                                                 (Sulawesi Selatan), TWP Laut Banda
                                                                                                                                                                 (Maluku), TWP. Gili Matra (NTB),
                                                                                                                                                                 TWP. Padaido


Program Pengelolaan      Perlindungan Atmosfir   1. Jumlah konsep kebijakan di        3                5                Tersedianya         KLH
Sumber Daya Alam dan     dan Pengendalian        bidang perlindungan atmosfir dan                                       perangkat kebijakan
Lingkungan Hidup         Dampak Perubahan        pengendalian dampak perubahan                                          dan terlaksananya
                         Iklim                   iklim                                                                  kegiatan untuk
                                                                                                                        melindungi fungsi
                                                 2. Jumlah sektor yang mendapatkan -                   3
                                                                                                                        atmosfir &
                                                 bimbingan teknis untuk melakukan
                                                                                                                        mengendalikan
                                                 inventori Gas Rumah Kaca (GRK)
                                                                                                                        dampak perubahan
                                                 & Bahan Perusak Ozon (BPO)
                                                                                                                        iklim
                                                 3. Persentase pengurangan konsumsi -                  1%
                                                 Bahan Perusak Ozon (BPO) - Hydro
                                                 Chloro Flouro Carbon (HCFC)

                                                 4. Jumlah pemerintah daerah        3                  5                                                         2010 : Kalimantan Timur, Sumatera
                                                 provinsi yang dilakukan pembinaan                                                                               Selatan, Jawa Barat
                                                 teknis untuk kajian kerentanan dan
                                                 adaptasi perubahan iklim                                                                                        2011 : Kalimantan Timur, Sumatera
                                                                                                                                                                 Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa
                                                                                                                                                                 Tengah




                                                                                                                                                                                                                                    17
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs GOAL 7: MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP


                                                                                         TARGET PENYELESAIAN                             INSTANSI
     PROGRAM                  TINDAKAN                     KELUARAN                                                 SASARAN            PENANGGUNG        PEMERINTAH DAERAH                 KETERANGAN
                                                                                            2010         2011                             JAWAB
                                                 5. Jumlah sektor dan daerah yang    5             5                                                2010 : Sektor ESDM, Kehutanan,
                                                 mendapatkan bimbingan teknis                                                                       Industri, Sumatera Utara, DIY,
                                                 untuk melakukan kegiatan                                                                           Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan,
                                                 perlindungan atmosfir dan                                                                          Bali
                                                 pengendalian dampak perubahan
                                                 iklim                                                                                              2011 : Sektor Hankam, Perhubungan,
                                                                                                                                                    Sumatera Utara, DIY, Kalimantan
                                                                                                                                                    Timur, Sulawesi Selatan, Bali


                                                 6. Implementasi konsep Program      2             5                                                2010 : Kota Palembang dan Kota Bogor
                                                 Kampung Iklim
                                                                                                                                                    2011 : Provinsi Bali, Kota Solo,
                                                                                                                                                    Tarakan, DAS Citarum, Provinsi DKI



Peningkatan Pemanfaatan Peningkatan Pengelolaan 1. Produksi hasil hutan kayu/bukan   1%            2%           Peningkatan           Kementerian   4 provinsi : Riau, Jambi, Sumsel,
Hutan Produksi          Hutan Alam Produksi     kayu/jasa lingkungan sebesar 5 %                                produksi dan          Kehutanan     Kalteng
                                                                                                                diversifikasi hutan
                                                                                                                alam
                                                 2. Unit Ijin Usaha Pengelolaan Hasil 10%          20%                                              4 provinsi : Riau, Jambi, Sumsel,
                                                 Hutan Kayu (IUPHHK) bersertifikat                                                                  Kalteng
                                                 Pengelolaan Hutan Produk Lestari
                                                 (PHPL) meningkat 50 %

                                                 3. 50% produksi penebangan          10%           20%                                              4 provinsi : Riau, Jambi, Sumsel,
                                                 bersertifikat Legalitas Kayu                                                                       Kalteng
                                                 4. Pengelolaan Logged Over Area  300.000 ha       650.000 ha                                       4 provinsi : Riau, Jambi, Sumsel,
                                                 (LOA) oleh IUPHHK- Hutan                                                                           Kalteng
                                                 Alam/Restorasi Ekosistem (HA/RE)
                                                 seluas 2,5 juta ha
Perencanaan Makro        Pembangunan Kesatuan 1. Penetapan wilayah kesatuan     4 Prov             10 Prov      Terwujudnya           Kementerian   4 provinsi : Riau, Jambi, Sumsel,
Bidang Kehutanan dan     Pengelolaan Hutan    pengelolaan hutan produksi (KPHP)                                 pengelolaan           Kehutanan     Kalteng
Pemantapan Kawasan       (KPH)                di 28 provinsi                                                    kawasan hutan
Hutan                                            2. Penetapan wilayah kesatuan       4 Prov        10 Prov      dalam unit-unit
                                                 pengelolaan hutan konservasi                                   pengelolaan, baik
                                                 (KPHK) di seluruh Indonesia                                    kawasan hutan
                                                                                                                konservasi, hutan
                                                 3. Penetapan wilayah kesatuan       4 Prov        10 Prov      produksi maupun
                                                 pengelolaan hutan lindung (KPHL)                               hutan lindung
                                                 di 28 provinsi
                                                 4. Peraturan perundang-undangan     2 Judul       3 Judul
                                                 penyelenggaraan kesatuan
                                                 pengelolaan hutan (KPH) sebanyak
                                                 4 judul


                                                                                                                                                                                                        18
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs GOAL 7: MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP


                                                                                       TARGET PENYELESAIAN                              INSTANSI
     PROGRAM                 TINDAKAN                    KELUARAN                                                   SASARAN           PENANGGUNG        PEMERINTAH DAERAH                  KETERANGAN
                                                                                           2010           2011                           JAWAB
                                              5. Peta areal kerja dan peta         15%            30%
                                              pencadangan (IUPHHK- Hutan
                                              Tanaman (HT) dan Hutan Alam
                                              (HA), Hutan Kemasyarakatan
                                              (HKm), Hutan Tanaman Rakyat
                                              (HTR)) selesai 90%.
Konservasi             Pengendalian kebakaran 1. Hotspot di Pulau Kalimantan,    20%              36%            Meningkatkan      Kementerian     Pengendalian hotspot di Pulau
Keanekaragaman Hayati hutan                   Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi                                 sistem pencegahan Kehutanan       Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau
dan Perlindungan Hutan                        berkurang 20% setiap tahun.                                        pemadaman,                        Sulawesi berkurang 20% setiap tahun
                                                                                                                 penanggulangan,
                                                                                                                 dampak kebakaran
                                              2. Luas kawasan hutan yang           10%            20%            hutan dan lahan                   4 provinsi : Riau, Jambi, Sumsel,
                                              terbakar ditekan hingga 50%                                                                          Kalterng
                                              dibandingkan kondisi tahun 2008


                                              3. Peningkatan kapasitas aparatur    6 DAOPS        12 DAOPS
                                              pemerintah dan masyarakat dalam
                                              penanggulangan bahaya kebakaran
                                              hutan di 30 Daerah Operasional
                                              (DAOPS)

Peningkatan Fungsi dan   Pembinaan            1. Rencana pengelolaan DAS           22 DAS         44 DAS         Terselenggaranya Kementerian      33 Provinsi
Daya Dukung DAS          penyelenggaraan      terpadu di 108 DAS prioritas                                       pengelolaan DAS Kehutanan
Berbasis Pemberdayaan    pengelolaan DAS                                                                         secara terpadu pada
                                              2. Terbangunnya base line data       7 BPDAS        14 BPDAS
Masyarakat                                                                                                       DAS prioritas
                                              pengelolaan DAS di 36 Badan
                                              Pengelola Daerah Aliran Sungai
                                              (BPDAS)
                                              3. Tersedianya data dan peta lahan   7 BPDAS        14 BPDAS
                                              kritis di 36 BPDAS
Program Penyediaan dan Pengembangan           1. Terlaksananya Lahan yang          25.709         67.813         Meningkatnya        Kementerian   Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel,
Pengembangan Prasarana pengelolaan lahan      dioptimasi, dikonservasi,                                          produktivitas lahan Pertanian     Sumbar, Lampung, Kalbar, Kalsel,
dan Sarana Pertanian   pertanian (Prioritas   direhabilitasi dan direklamasi                                     pertanian, dan                    Kaltim, dan Kalteng.
                       Nasional dan Bidang)                                                                      prasarana Jalan
                                                                                                                 Usaha Tani/Jalan
                                              2. Konservasi DAS Hulu 160.000       9.600          36.400
                                                                                                                 Produksi serta
                                              Ha (Adaptasi Iklim)
                                                                                                                 pengendalian lahan
                                              3. Terbangunnya Rumah Kompos         235            2.000          untuk mendukung
                                              6.500 unit                                                         peningkatan
                                              4. Terlaksananya Pengembangan       62              538            produksi pertanian
                                              Systeme of Rice Intensificaion 2000
                                              paket (adaptasi iklim)




                                                                                                                                                                                                        19
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs GOAL 7: MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP


                                                                                           TARGET PENYELESAIAN                               INSTANSI
     PROGRAM                  TINDAKAN                      KELUARAN                                                      SASARAN          PENANGGUNG              PEMERINTAH DAERAH                   KETERANGAN
                                                                                             2010              2011                           JAWAB
Program Penciptaan       Penelitian Dan           1. Tersedianya peta potensi         2,5 juta ha di   2,5 juta ha di  Tersedianya data, Kementerian          Tersedianya peta potensi sumberdaya
Teknologi dan Varietas   Pengembangan             sumberdaya lahan pertanian          Sulawesi dan     Sulawesi dan NT informasi dan       Pertanian          lahan pertanian di Sulawesi dan daerah
Unggul Berdaya Saing     Sumberdaya Lahan                                             daerah lainnya   daerah lainnya  peningkatan inovasi                    lainnya
                         Pertanian(Prioritas                                                                           teknologi
                         Nasional dan Bidang)                                                                          pengelolaan
                                                  2. Jumlah informasi, paket          12               12              sumberdaya lahan                       Tersedianya informasi, paket komponen
                                                  komponen teknologi pengelolaan                                       pertanian                              teknologi pengelolaan SDL (tanah, air,
                                                  Sumber Daya Lahan/SDL (tanah,                                                                               perubahan iklim, pupuk dan lingkungan
                                                  air, perubahan iklim, pupuk dan                                                                             pertanian) (paket) di Sulawesi dan
                                                  lingkungan pertanian) (paket)                                                                               daerah lainnya


Program Pengelolaan dan Pembinaan dan        1. Penambahan jaringan gas kota          3/16000          4/16000        Peningkatan          Kementerian ESDM   Bekasi, Depok, Tarakan, Sidoarjo,
Penyediaan Minyak dan Penyelenggaraan Usaha (kota/sambungan rumah)                                                    Kapasitas,                              Jabodetabek (rumah susun & apartemen
Gas Bumi                Hilir Minyak dan Gas                                                                          kehandalan dan                          bersubsidi), Semarang, Bontang,
                        Bumi                                                                                          efisiensi                               Sengkang, Bangkalan, Balikpapan,
                                                                                                                      infrastruktur sistem                    Prov Jambi, Sorong, Pekanbaru,
                                                                                                                      penyediaan bahan                        Subang, Lhokseumawe, Samarinda,
                                                                                                                      bakar dan bahan                         Muara Enim, Lampung, Prabumulih
                                                                                                                      baku industri

                                                  2. Pembangunan kilang mini plant    1 Kajian         1 Kajian                                               Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
                                                  Liquid Petroleum Gas (LPG)

                                                  3. Pembangunan unit pengolahan    8                  8
                                                  Biofuel dalam rangka pembentukan
                                                  Desa Mandiri Energi (DME) di desa
                                                  terpilih (desa)
                         Pembinaan Lindungan      Prosentase pengurangan volume       60               80             Pembinaan dan       Kementerian ESDM
                         Lingkungan,              pembakaran gas flare (%)                                            Pengawasan
                         Keselamatan Operasi                                                                          Kehandalan
                         dan Usaha Penunjang                                                                          Infrastruktur,K3,
                         Migas                                                                                        Keselamatan
                                                                                                                      Operasi, dan
                                                                                                                      Lingkungan, serta
                                                                                                                      Usaha Penunjang
                                                                                                                      dan Teknis serta
                                                                                                                      Standardisasi

Program Pengelolaan     Penyediaan dan            1. Kapasitas terpasang pembangkit 1.53               10.42          Terwujudnya         Kementerian ESDM    Tersebar seluruh Indonesia
Listrik dan Pemanfaatan Pengelolaan Energi Baru   listrikdari sumber energi mikro hidro                               penyediaan dan
Energi                  Terbarukan dan            (MW)                                                                pengelolaan energi
                        Pelaksanaan Konservasi    2. Kapasitas terpasang pembangkit   3.55             24.49          baru terbarukan dan
                        Energi                    listrik dari sumber energi surya                                    konservasi energi
                                                  (MWp)


                                                                                                                                                                                                                    20
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs GOAL 7: MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP


                                                                                      TARGET PENYELESAIAN                                   INSTANSI
     PROGRAM               TINDAKAN                   KELUARAN                                                          SASARAN           PENANGGUNG             PEMERINTAH DAERAH       KETERANGAN
                                                                                         2010           2011                                 JAWAB
                                           3. Kapasitas terpasang pembangkit     0.00           5.16
                                           listrik dari sumber energi angin
                                           (MW)

                                           4. Kapasitas pembangkit dari          0              0.1
                                           sumber energi biomassa (MW)


                                           5. Jumlah desa mandiri energi (desa) 50              50


                                           6. Jumlah studi kelayakan dan pilot   1 studi        1 studi & 1 pilot
                                           project energi laut (studi & pilot)


                                           7. Jumlah gedung dan industri yang 185               185
                                           menerima layanan audit energi
                                           (objek)
                                           8. Jumlah regulasi di bidang energi   4              2
                                           baru terbarukan (buah)


                                           9. Jumlah regulasi di bidang          3              3
                                           efisiensi energi (buah)
Program Pembinaan dan Pembinaan dan        1. Jumlah kapasitas Pembangkit        1,261          1,419               Tercapainya target   Kementerian ESDM   Tersebar seluruh Indonesia
Pengusahaan Mineral,  Pengusahaan Panas    Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)                                         kontribusi PLTP
Batubara, Panas Bumi  Bumi dan Air Tanah   terpasang sebesar 5795 MW di                                             pada program
dan Air Tanah                              tahun 2014                                                               10.000 MW tahap
                                                                                                                    II

                                            2. Jumlah regulasi panas bumi dan    20             10                  Tersedianya
                                           air tanah                                                                regulasi bidang
                                                                                                                    panas bumi dan air
                                                                                                                    tanah


                                           3. Jumlah PNBP dari sektor panas      63,961         74,067
                                           bumi (ribu USD)
                                           4. Penyusunan klasifikasi data    2 keg              2 keg               Tercapainya target
                                           potensi dan cadangan panas bumi                                          produksi listrik
                                           untuk ketenagalistrikan dan                                              panas bumi
                                           pemanfaatan langsung energi panas
                                           bumi
                                           5. Jumlah lokasi penugasan survei     6              6
                                           pendahuluan untuk meningkatan
                                           status potensi



                                                                                                                                                                                                      21
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs GOAL 7: MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP


                                                                                     TARGET PENYELESAIAN                                         INSTANSI
      PROGRAM               TINDAKAN                     KELUARAN                                                            SASARAN           PENANGGUNG        PEMERINTAH DAERAH                 KETERANGAN
                                                                                         2010               2011                                  JAWAB
                                              6. Perencanaan produksi listrik dari 9.712.224          10.940.832         Tersedianya
                                              panas bumi (MWh)                                                           informasi investasi
                                                                                                                         produksi industri
                                                                                                                         minuman berbahan
                                                                                                                         baku air tanah dari
                                                                                                                         33 provinsi



Pengelolaan Sumber     Pengembangan dan       1. Luas layanan jaringan irigasi yang 115 ribu hektar    1 ribu hektar   Meningkatnya dan Kementerian         33 provinsi:
Daya Air oleh Ditjen   Pengelolaan Jaringan   ditingkatkan (144,58 ribu hektar)                                        terjaganya kualitas Pekerjaan Umum   Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu,
Sumber Daya Air        Irigasi, Rawa dan                                                                               dan cakupan                          Jambi, Babel, Sumsel, Riau, Kepri,
                       Jaringan Pengairan                                                                              layanan pada 2,55                    Lampung, Banten, DKI, Jabar, Jateng,
                                              2. Luas layanan jaringan irigasi yang 200 ribu hektar    300 ribu hektar
                       Lainnya                                                                                         juta hektar daerah                   DIY, Jatim, Kalbar, Kalteng, Kalsel,
                                              direhabilitasi (1,34 juta hektar)
                                                                                                                       irigasi, 1,21 juta                   Kaltim, Bali, NTB, NTT, Sulut,
                                                                                                                       daerah rawa dan                      Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sulbar,
                                              3. Luas layanan jaringan irigasi yang 2,315 juta          2,315 juta
                                                                                                                       pemanfaatan air                      Sultra, Maluku, Malut, Papua, Papua
                                              dioperasikan dan dipelihara (2,315 hektar               hektar
                                                                                                                       tanah untuk irigasi                  Barat
                                              juta hektar)
                                                                                                                       seluas 44,89 ribu
                                              4. Luas layanan jaringan rawa yang    10 ribu hektar                     hektar
                                              ditingkatkan (10 ribu hektar)


                                              5. Luas layanan jaringan rawa yang    85 ribu hektar     100 ribu hektar
                                              direhabilitasi (450 ribu hektar)

                                              6. Luas layanan jaringan rawa yang 800 ribu hektar       900 ribu hektar
                                              dioperasikan dan dipelihara (1,2 juta
                                              hektar)
                                              7. Jumlah sumur air tanah yang        70 sumur air
                                              dibangun (70 sumur air tanah)        tanah
                                              8. Jumlah sumur air tanah yang        230 sumur air      300 sumur air
                                              direhabilitasi (1.875 sumur air      tanah              tanah
                                              tanah) untuk mengairi areal seluas
                                              37.500 hektar
                                              9. Jumlah sumur air tanah yang        425 sumur air      440 sumur air
                                              dioperasikan dan dipelihara (2.192   tanah              tanah
                                              sumur air tanah) untuk mengairi
                                              areal seluas 43.840 hektar

                                              10. Luas layanan jaringan tata air   1.000 hektar
                                              tambak yang dibangun /
                                              ditingkatkan (seluas 1.000 hektar)

                                              11. Luas layanan jaringan tata air   4.000 hektar       42.000 hektar
                                              tambak yang direhabilitasi (seluas
                                              175 ribu hektar)
                                                                                                                                                                                                                22
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs GOAL 7: MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP


                                                                                         TARGET PENYELESAIAN                                         INSTANSI
     PROGRAM                 TINDAKAN                        KELUARAN                                                            SASARAN           PENANGGUNG      PEMERINTAH DAERAH   KETERANGAN
                                                                                             2010                2011                                 JAWAB
                                                  12. Berkembangnya daerah irigasi     Pengembangan DI & Drainase
                                                  dan drainase di DAS Bengawan         Bengawan Jero / rawa Jero
                                                  Solo
Program Pembinaan dan Pengaturan, Pembinaan,      1. Jumlah NSPK untuk pengelolaan 3 NSPK air              6 NSPK air     75 buah NSPK            Kementerian
Pengembangan             Pengawasan,              air limbah, drainase, dan        limbah; 2 NSPK          limbah; 4 NSPK                         Pekerjaan Umum
Infrastruktur Permukiman Pengembangan Sumber      persampahan yang tersusun        drainase; 3             drainase; 6
                         Pembiayaan Dan Pola                                       NSPK                    NSPK
                         Investasi, serta                                          persampahan             persampahan
                         Pengelolaan
                         Pengembangan
                                                  2. Jumlah Bantek, Bintek, dan        34 Bantek,          39 Bantek,      426 Bantek, Bintek,
                         Infrastruktur Sanitasi
                                                  pendampingan (Strategi Sanitasi      Bintek, dan         Bintek, dan     dan pendampingan
                         Dan Persampahan
                                                  Kota/SSK) pengelolaan air limbah,    pendampingan        pendampingan SSK
                                                  drainase, dan persampahan            (SSK) air limbah;   (SSK) air
                                                                                       8 Bantek, Bintek,   limbah; 10
                                                                                       dan                 Bantek, Bintek,
                                                                                       pendampingan        dan
                                                                                       (SSK) drainase;     pendampingan
                                                                                       22 Bantek,          (SSK) drainase;
                                                                                       Bintek, dan         28 Bantek,
                                                                                       pendampingan        Bintek, dan
                                                                                       (SSK)               pendampingan
                                                                                       persampahan         (SSK)
                                                                                                           persampahan
                                                  3. Jumlah penyelenggaraan pelatihan 6 paket diklat       6 paket diklat    65 paket diklat
                                                  (Diklat) teknis pengelolaan sanitasi pengelolaan air     pengelolaan air
                                                  lingkungan dan persampahan           limbah; 2 paket     limbah; 3 paket
                                                                                       diklat              diklat
                                                                                       pengelolaan         pengelolaan
                                                                                       drainase; 2 paket   drainase; 3 paket
                                                                                       diklat              diklat
                                                                                       pengelolaan         pengelolaan
                                                                                       persampahan         persampahan
                                                  4.Jumlah monev kinerja             34 kegiatan           39 kegiatan       426 kegiatan monev
                                                  pengembangan air limbah, drainase, monev air             monev air
                                                  dan persampahan                    limbah; 7             limbah; 10
                                                                                     kegiatan monev        kegiatan monev
                                                                                     drainase; 21          drainase; 28
                                                                                     kegiatan monev        kegiatan monev
                                                                                     persampahan           persampahan




                                                                                                                                                                                                    23
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs GOAL 7: MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP


                                                                                         TARGET PENYELESAIAN                                        INSTANSI
     PROGRAM                  TINDAKAN                      KELUARAN                                                           SASARAN            PENANGGUNG        PEMERINTAH DAERAH               KETERANGAN
                                                                                             2010              2011                                  JAWAB
                                                 5. Jumlah fasilitasi pengembangan 2 kegiatan            3 kegiatan         15 kegiatan
                                                 sumber pembiayaan dan pola          fasilitasi          fasilitasi         fasilitasi
                                                 investasi bidang persampahan                                               pengembangan
                                                 melalui kerjasama pemerintah, dunia                                        sumber pembiayaan
                                                 usaha, dan masyarakat                                                      dan pengembangan
                                                                                                                            pola ivestasi
                                                                                                                            persampahan


                                                 6. Pembangunan prasarana dan         11 kab/kota        11 kab/kota        peningkatan
                                                 sarana air limbah dengan sistem off- sistem off-site;   sistem off-site;   pelayanan air
                                                 site dan on-site                     30 kab/kota        35 kab/kota        limbah di 221
                                                                                      sistem on-site     sistem on-site     kab/kota

                                                 7. Pembangunan drainase perkotaan 26 kab/kota           29 kab/kota        penanganan
                                                                                                                            drainase di 50
                                                                                                                            kab/kota (4.600 Ha)

                                                 8. Peningkatan/pembangunan TPA, 55 kab/kota             60 kab/kota        peningkatan TPA di                 240 kota:
                                                 prasarana pengumpulan sampah dan peningkatan TPA        peningkatan        210 kab/kota ,                     P. Sumatera: 67 kota
                                                 persampahan terpadu 3R           dan 50 lokasi          TPA, 75 unit       sarana pengumpul                   P. Jawa: 61 kota
                                                                                  persampahan            pengumpul          sampah sebanyak                    P. Kalimantan: 32 kota
                                                                                  terpadu 3R             sampah dan 75      250 unit ,                         P. Sulawesi: 35 kota
                                                                                  (reduce, reuse,        lokasi             persampahan                        P. Bali dan Nusa Tenggara: 21 kota
                                                                                  recycle )              persampahan        terpadu 3R di 250                  Kep. Indonesia Timur: 24 kota
                                                                                                         terpadu 3R         lokasi




Program Pengelolaan dan Pembinaan dan            1. Jumlah Rencana Induk angkutan      1 Paket           2 Paket            Tersusunnya 100% Kementerian       Kota Metopolitan dan Kota Besar
Pelayanan Transportasi pengembangan Sistem       perkotaan, rencana induk sistem                                            rencana dan      Perhubungan
Darat                   Transportasi Perkotaan   informasi lalu lintas perkotaan,                                           program sistem
                                                 Laporan evaluasi,                                                          transportasi dan
                                                 Terselenggarannya Auto Traffical                                           evaluasi
                                                 Central System (ATCS), Jumlah                                              pelaksanaan
                                                 Fasilitas Keselamatan Transportasi                                         program
                                                 Perkotaan

                                                 2. Jumlah Pengembangan Bus Rapid 1 Paket                1 Paket            Terselenggaranya                   Kota Metopolitan dan Kota Besar
                                                 Transit (BRT), Kota Percontohan,                                           Transportasi
                                                 Kawasan Percontohan                                                        Perkotaan

                                                 3. Jumlah Penyelenggaraan             1 Paket           1 Paket            Transportasi Ramah                 Kota Metopolitan dan Kota Besar
                                                 Transportasi Ramah Lingkungan                                              lingkungan



                                                                                                                                                                                                                 24
PERUMUSAN RENCANA AKSI PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN MDGs DI DAERAH

                                                                                         TARGET
                                                                                      PENYELESAIAN                                  INSTANSI
      PROGRAM                 TINDAKAN                     KELUARAN                                              SASARAN                                  PEMERINTAH DAERAH       KETERANGAN
                                                                                                                               PENANGGUNG JAWAB
                                                                                      2010             2011
          (1)                     (2)                          (3)                             (4)                   (5)                (6)                       (7)                   (8)
Percepatan pencapaian   Penyusunan pedoman 1. Tersusunnya pedoman rencana             100               -     Tersedianya      Bappenas             33 Provinsi               Di daerah dibentuk tim
tujuan MDGs di daerah   rencana aksi percepatan aksi daerah tentang percepatan                                pedoman dan      (koordinator),                                 koordinasi yang
                        pencapaian tujuan       pencapaian tujuan MDGs (persen)                               terlaksananya    Kemenkes,                                      dipimpin oleh Bappeda
                        MDGs di daerah                                                                        sosialisasi      Kemendiknas,                                   Provinsi dengan
                                                                                                              rencana aksi     Kemenag, Kem.PU,                               anggota analog seperti
                                                                                                              daerah tentang   BKKBN, Kementan,                               anggota di tingkat
                                                                                                              percepatan       Kemensos,                                      pusat.
                                                                                                              pencapaian       Kemendagri,
                                                                                                              tujuan MDGs      KemenPP, KLH,
                                                                                                                               Kementerian ESDM,
                                               2. Terlaksananya sosialisasi           100               -                      Kementerian Kelautan
                                               pedoman rencana aksi daerah                                                     dan Perikanan, BPS,
                                               tentang percepatan pencapaian                                                   Kemenhut.
                                               tujuan MDGs (persen)




                                               3. Terselenggaranya fasilitasi         100               -
                                               penyusunan RAD MDGs 2011-
                                               2015 oleh tim pusat (persen)
                                               4. Tersusunnya rencana aksi daerah      10               33    Tersedianya      Gubernur             33 Provinsi               RAD MDGs 2011-
                                               tentang percepatan pencapaian        Provinsi         Provinsi RAD MDGs                                                        2015 mencakup
                                               tujuan MDGs di tingkat provinsi                                2011-2015 di                                                    rencana percepatan
                                               (RAD MDGs 2011-2015)                                           seluruh provinsi                                                pencapaian MDGs
                                                                                                                                                                              pada tingkat Kab/Kota




                                                                                                                                                                                                  - 25 -

								
To top