Data Dan Informasi Jakarta 2009 (PowerPoint)

Document Sample
Data Dan Informasi Jakarta 2009 (PowerPoint) Powered By Docstoc
					     Sosialisasi dan Edukasi UU KIP dan Peran
                    Badan Publik


   HENNY S. WIDYANINGSIH, M.Si.



Disampaikan dalam Workshop Rancang
    Bangun Website Dalam Rangka
      Implementasi UU KIP, yang
     diselenggarakan oleh Id One
        Konsultan Komunikasi
     Jakarta, 16 November 2009



                                     www.indonesia-satu.com
            PENDAHULUAN
•Dasar hukum: adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 mengenai
               Keterbukaan Informasi Publik
•Sekitar 27 Kab/Kota di Indonesia yang memiliki Perda yang
      mengatur tentang transparansi dan partisipasi.
   •Ada sekitar 90 negara yang memiliki UU Keterbukaan
Informasi, dan di Asia adalah India, Jepang, Nepal, Thailand,
                 Indonesia dan Bangladesh.



                      www.indonesia-satu.com
Terbitnya UU ini dapat membawa perubahan
  dalam tata kelola institusi terutama dalam
           hal mengelola informasi.
         UU KIP dilatarbelakangi :
             * UUD 45 pasal 28F
           * bergulirnya reformasi
* tuntutan tata kelola kepemerintahan yang
   baik (Good Governance) dengan syarat :
      adanya akuntabilitas, transparansi,
      keterbukaan, dan tanggung jawab.
               www.indonesia-satu.com
                 MANFAAT
          KETERBUKAAN INFORMASI
Badan Publik :
• Menciptakan tata pemerintahan yang baik
• Peningkatan fungsi, kualitas dan kinerja Badan Publik
• Mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi
Masyarakat
• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
  menciptakan tata pemerintahan yang baik
• Meningkatnya kecerdasan dan kesejahteraan
  masyarakat

                         www.indonesia-satu.com
                    UU No.14
                     th 2008
                   tentang KIP




                  Informasi publik
 Informasi     Bersifat terbuka, dapat
Publik yang     di akses cepat, tepat
dikecualikan
                   waktu, biaya ringan
                      dan sederhana


                  Badan publik


               Pengguna informasi
                     publik

                   www.indonesia-satu.com
         Adanya 2 hak yang berbeda antara
 pengguna informasi publik dan badan publik
                    yaitu :
  right to know dan right to tell menyebabkan
rentannya hubungan antara badan publik yang
  bertanggung jawab menyediakan inofrmasi
    publik dan pengguna informasi publik.




                  www.indonesia-satu.com
Kewajiban Badan Publik (sesuai
       pasal 7 UU KIP) :
1.        menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi
            Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada
                         Pemohon Informasi Publik
2.        Menyediakan Informasi Publik yang akurat,benar, dan tidak
                               menyesatkan
     3.    Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
          dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik
                                 dan efisien



                           www.indonesia-satu.com
Lanjutan:
   4.    membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil
               untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik
   5.   Pertimbangan tersebut memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial,
                 budaya, dan/atau pertahanan dan keaman negara
   6.    Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik
                                dan noneletronik




                            www.indonesia-satu.com
           Hak Badan Publik :
Badan publik berhak menolak memberikan
  informasi yang dikecualikan , yang mencakup:
1.Informasi yang dapat membahayakan negara
2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan
  perlindungan usaha dari persaingan usaha
  tidak sehat
3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak
  pribadi

                  www.indonesia-satu.com
4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia
  jabatan
5. Informasi publik yang diminta belum dikuasai
  atau didokumentasikan




                   www.indonesia-satu.com
 KATEGORI INFORMASI menurut UU RI no
           14 mengenai KIP :
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN
   DIUMUMKAN:
1. Informasi yang wajib disediakan dan
   diumumkan secara berkala
2. Informasi yang wajib diumumkan secara
   serta merta
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat


                   www.indonesia-satu.com
 Informasi yang dikecualikan dalam UU No
             14 tentang KIP :
Yaitu informasi yang jika dibuka dapat
  merugikan :
  a. kepentingan penegakan hukum
  b. perlindungan persaingan usaha sehat dan
     HAKI
  c. kerahasiaan pribadi
  d. pertahanan dan keamanan nasional

                  www.indonesia-satu.com
Lanjutan:
e. perlindungan kekayaan alam Indonesia
f. ketahanan ekonomi nasional
g hubungan luar negeri
h.akta otentik yang bersifat pribadi atau pun
   wasiat seseorang
i. memorandum/surat antar atau intra badan
   publik,yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali
   putusan Komisi Informasi atau peradilan
j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
   UU


                    www.indonesia-satu.com
  Problem yang sering dihadapi oleh
        pengguna informasi :
1. Informasi publik tidak tersedia
2. Informasi publik terlambat diberikan
3. Informasi publik di klaim rahasia secara
   sepihak
4. Mekanisme palayanan informasi publik
   yang buruk
5. Akses informasi publik yang asimetris
                 www.indonesia-satu.com
  Humas Badan Publik adalah aktivitas
    lembaga dan atau individu, yang
  melakukan fungsi manajemen dalam
bidang komunikasi dan informasi kepada
   publik pemangku kepentingan dan
              sebaliknya



               www.indonesia-satu.com
Momentum perubahan mindset tata kelola
       pemerintahan dari yang
   memerintah dan dilayani menjadi
             “melayani”




               www.indonesia-satu.com
      Humas Badan Publik dalam melaksanakan
         pengelolaan informasi mulai dari :


•   Monitoring
•   Pengolahan
•   Penyusunan program
•   Pendiseminasian
•   Evaluasi


                      www.indonesia-satu.com
     Siapa yang bertanggung Jawab
    terhadap pengelolaan informasi
               tersebut ?
• Menurut UU KIP Badan Publik harus
  menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan
  Dokumentasi (PPID) dan dibantu oleh pejabat
  fungsional
• Pada prakteknya PPID dapat melekat pada
  fungsi unit kerja yang sudah ada (seperti
  pranata humas atau unit Kehumasan yang
  sudah ada)

                  www.indonesia-satu.com
Mekanisme Pengelolaan Informasi dan
      Dokumentasi meliputi :
• 1.Pengumpulan Data dan Informasi :
   a. indentifikasi data dan informasi
   b. klasifikasi data dan informasi
   c. rekapitulasi data dan informasi

 2.Pengolahan Data dan Informasi :
   a. seleksi data dan informasi
   b. validasi dan otentivikasi data dan
      informasi

                      www.indonesia-satu.com
Lanjutan :
   c. Entri data dan informasi
   d. Unifikasi dan penomoran data dan
      informasi
   e. penyusunan daftar atau back up data
      base dari data dan informasi tersebut
3. Penyimpanan dan Penyediaan Data dan
  Informasi (sesuai dengan kategori informasi
  yang tersebut di atas)
                   www.indonesia-satu.com
         Sanksi dalam UU KIP :
“Badan Publik yang dengan sengaja tidak
  menyediakan, tidak memberi, dan/atau tidak
  menerbitkan Informasi Publik secara berkala,
  yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi
  publik yang harus diberikan atas dasar
  permintaan sesuai dengan UU, mengakibatkan
  kerugian bagi orang lain, dikenakan pidana
  kurungan paling lama 1 (tahun) dan / atau
  pidana denda paling banyak Rp 5 juta rupiah.”
                   www.indonesia-satu.com
                                                                                                       Tertulis
       Permohonan Informasi                                                                   (Elektronik/non elektronik

                                                                                                      Tidak Tertulis



Informasi Publik yang                 Pejabat Informasi &                                        a.    Nama pemohon Informasi
                                                                  Pencatatan Informasi
 ada di badan publik                     Dokumentasi                                             b.    Alamat pemohon Informasi
                                                                                                 c.    Subjek Informasi
                                                                                                 d.    Format Pengiriman Informasi
                                                                Pemberian Tanda Bukti            e.    Alasan Permintaan Informasi
                                                                  (No. Pendaftaran)
             Dokumentasi dan
                                                                  Kepada Pemohon
            Klasifikasi Informasi
                                                                      Informasi


          Informasi Publik yang di
             umumkan berkala




           Informasi Publik yang di                            Penerimaan Permintaan Informasi, disertai Penjelasan             Perpanjangan waktu
            umumkan serta merta                                    :                                                          Pemberitahuan (disertai
                                                               a. Materi Informasi yang akan diberikan                        alasan Maksimum 7 hari)
                                                               b. Alat penyampai & format informasi yang diberikan
           Informasi Publik yang                               c. Biaya dan cara pembayaran
          wajib tersedia setiap saat                           d. Jika badan publik sudah memiliki informasi
                                                                   sebagian atau seluruhnya maka informasi dapat
                                                                   diberikan
           Informasi Publik yang di
            umumkan serta merta


                                Penolakan
                                                                        Pemberian Informasi yang diminta
                             (disertai alasan)

                                                            www.indonesia-satu.com
                                                    BAGAN MEKANISME PEMBERIAN INFORMASI
  Apa tugas Komisi Informasi Pusat :


1. Melaksanakan UU No 14 tentang KIP
2. Merumuskan petunjuk teknis Standart
   Layanan Informasi Publik
3. Menyelesaikan sengketa Informasi Publik
   melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi



                   www.indonesia-satu.com
 PPID menolak permohonan                                               KOMISI INFORMASI                             Gugatan Ke Pengadilan (paling
           informasi                                                                                                    lambat 14 hari kerja)
                                      Penyelesaian
                                      Sengketa                               MEDIASI
Pemohon Informasi mengajukan          Informasi                                                                   Pengadilan                      Pengadilan Tata
 KEBERATAN (paling lambat 30          Kepada Komisi                                                                 Negeri                         Usaha Negara
         hari kerja)                  Informasi
                                      (paling lambat                                 TIDAK
                                                                  BERHASIL
                                      14 hari kerja)                                BERHASIL             Terima          Tidak Terima

                                                       Paling                                                                                                 Tidak
                                                                                                                                            Terima
 Atasan PPID memberikan alasan                         lambat                                                                                                Terima
tertulis disertai tanggapan (paling                    100 hari                     AJUDIKASI
       lambat 30 hari kerja)                           kerja
                                                                                                                  (Paling lambat 14 hari kerja)
                                                                                                 Permohonan
                                                                                                 Informasi
                                                                                                 menggugat ke
                                                                     Putusan Komisi Informasi    pengadilan
   PUAS                TIDAK PUAS                                                                (paling lambat                   MAHKAMAH AGUNG
                                                                                                 14 hari kerja)

                                                                  TERIMA          TIDAK TERIMA



                                                                                                                                     Putusan Akhir




                                                                    www.indonesia-satu.com
       Praktisi Humas Indonesia
1. Humas yang melaksanakan fungsi manajemen
   strategis :
   ditempatkan dekat dengan pimpinan. Komunikasi
   yang umum diterapkan adalah komunikasi dua arah
   simetrik
2. Humas sebagai pekerja teknis:
   selain ditempatkan jauh dengan pimpinan, juga
   hanya menjalankan peran dan fungsinya
   secara pragmatis. Umumnya menerapkan
   sistim komunikasi satu arah atau dua arah
   asimetrik dalam setiap kebijakannya
                       www.indonesia-satu.com
  Peraturan           Lembaga              Strategi             Pengguna


                                              To inform
                                                                     Kognitif
UU RI no 14 tentang                           To explain
       KIP            Badan Publik           To persuade
                                                                      Afektif
                                              To suggest
                                               To invite
                                                                      Konatif
                                             To convince



                                                           Keterbukaan & akuntabilitas
                                                              Lembaga/badan pulik



                                                              Citra positif badan publik

                             www.indonesia-satu.com
      Peran Humas BP dalam KIP:
• Mendorong adanya ketersediaan informasi publik
  dan mengemas informasi tersebut ke dalam bentuk
  yang dapat dipahami oleh berbagai lapisan
  masyarakat termasuk jurnalis.
• Mempublikasikan klasifikasi informasi publik yang
  ada di lembaganya termasuk informasi yang
  dikecualikan yang tidak dapat diakses oleh publik.
• Jika posisi humas BP diberikan otoritas sebagai PPID
  maka adanya tuntutan peningkatan pemahaman staf
  humas mengenai isi Undang-Undang KIP.

                      www.indonesia-satu.com
• Membuat sistem layanan informasi yang mudah dipahami,
  cepat, dan sederhana sehingga mendukung pelayanan
  informasi bagi publik untuk segala lapisan masyarakat
• Mempublikasikan seluruh permintaan informasi publik yang
  diterima, dan respon badan publik atas permintaan, juga
  jumlah banding informasi jika ada di website ataupun media
  komunikasi yang mudah diakses oleh publik .
• Mengkomunikasikan cara mengakses informasi publik di
  badan publik dengan mencantumkan seluruh nama pejabat
  publik yang bertanggung jawab sebagai PPID dan bagaimana
  menghubungi mereka untuk kebutuhan akses informasi yang
  mudah.


                        www.indonesia-satu.com
• Mempublikasikan secara rutin dan terkini di website ataupun
  medium komunikasi publik untuk memastikan publik
  mendapatkan akses informasi secara cepat, akurat, dan
  mudah dipahami. Baik yang sifatnya berkala maupun serta
  merta.Terutama yang sangat prioritas bagi kepentingan publik:
  misalnya terkait bencana alam, bencana sosial, wabah,
  informasi kesehatan, kenaikan tarif, dan lain-lain.
• Membantu pejabat publik di badan publik untuk memberi
  pertimbangan mengenai uji konsekuensi dan kepentingan
  publik untuk menetapkan informasi yang dikecualikan dengan
  mengedepankan prinsip akses maksimum pengecualian
  terbatas demi citra positif mengenai transparansi dan
  akuntabilitas yang sangat penting bagi sebuah organisasi.

                         www.indonesia-satu.com
• Merubah sikap mental dari ketertutupan menjadi
  terbuka, terutama adalah dalam hal mendapatkan
  goodwill dari pimpinannya
• Menyediakan sarana prasarana, seperti media
  center,perpustakaan, meja informasi dan ruang2
  pengaduan
• Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk
  operasional tersebut
• Membuat jaringan humas-humas pusat pada
  pemerintah pusat dan pemerintah daerah

                    www.indonesia-satu.com
• Membantu dalam pembuatan sistem
  monitoring dan evaluasi kualitas dari layanan
  informasi serta pengaduan atau respon atas
  permintaan informasi yang tidak memuaskan.
  Hasil dari kegiatan ini akan menjadi umpan
  balik bagi peningkatan kualitas layanan
  informasi.



                   www.indonesia-satu.com
 Metode penyampaian informasi :
1. Mediated, seperti :
   - papan pengumuman
   - website MA
   - buletin
   - newsletters
   - press release
   - peliputan media
   - press conference
   - talkshow di media TV dan radio

                     www.indonesia-satu.com
Lanjutan….
2. Nonmediated :
   - rapat
   - dialog
   - special events (ajang khusus), seperti open
     house, pameran dan acara-acara khusus lain
     nya



                   www.indonesia-satu.com
    What is Public Relations?

   “Public Relations is Planned Persuasive
    Communication Designed to Influence
           Significant Public”

  “Public Relations is a Planned Process to
   Influence Public Opinion, through Sound
Character and Proper Performance, based on
Mutually Satisfactory Two-way Communication”
                                          (Fraser P. Seitel)
                 www.indonesia-satu.com
      Hasil Riset di AS

Personal experience                        64 %
Major business magazines                   37 %
Articles in national newspaper             35 %
Word of mouth                              31 %
Television news                            14 %
Articles in local newspaper                14 %
Television current affairs programs        13 %

                  www.indonesia-satu.com
TERIMA KASIH




  www.indonesia-satu.com

				
DOCUMENT INFO
Description: Data Dan Informasi Jakarta 2009 document sample