Data Dan Informasi Kehutanan Seluruh Indonesia BAB VII DATA by kmz12675

VIEWS: 415 PAGES: 14

Data Dan Informasi Kehutanan Seluruh Indonesia document sample

More Info
									       BAB VII. DATA DAN INFORMASI KEHUTANAN

A. DATA DAN INFORMASI SPASIAL

  Perpetaan Kehutanan adalah pengurusan segala sesuatu yang
  berkaitan dengan peta kehutanan yang mempunyai tujuan menyediakan
  data dan informasi kehutanan terutama dalam bentuk peta, serta
  mendukung terlaksananya pemetaan di bidang kehutanan.

  Ruang lingkup kegiatan perpetaan kehutanan mencakup penyiapan
  perumusan peraturan perpetaan kehutanan dan pelaksanaan
  penyusunan, pengelolaan data dan informasi Penginderaan Jauh serta
  data dan Informasi Geografis secara digital.

  Data yang dikelola dan diinformasikan merupakan data digital ataupun
  cetakan yang dapat berupa :
  - Data spasial, merupakan data yang mempunyai dimensi
      ruang/space yang menerapkan tentang lokasi geografi (posisi,
      koordinat) di suatu obyek baik berupa titik, garis maupun area.
  - Data non spasial, merupakan data yang mempunyai deskripsi dan
      menjelaskan identifikasi suatu obyek spasial yang bersangkutan dan
      berbentuk tabular.

  Sebagian besar input data yang dikelola merupakan data spasial dengan
  pengamatan dan pengelolaan menggunakan :
  1. Penginderaan Jauh, adalah pengamatan suatu wilayah atau obyek
     tanpa kontak langsung dengan obyek tersebut dengan
     menggunakan alat yang dapat menghasilkan penampakan baik
     berupa informasi langsung, negative film, cetakan ataupun file.
     Obyek yang diamati pada bidang kehutanan terutama informasi
     penutupan lahan, jaringan sungai, jaringan jalan, dan batas
     perairan.
  2. Sistem Informasi Geografis adalah teknologi pengelolaan (input,
     updating, analisa, query dan penyajian) data spasial/non spasial
     yang modern, terintegrasi dengan menggunakan perangkat yang
     terkomputerisasi.




                                  - 67 -
1. PENGINDERAAN JAUH                                                    pemantauan sumber daya hutan yang mudah dipahami
                                                                        pengguna. Prinsip dari kegiatan penafsiran adalah Konsistensi,
  a. PENYEDIAAN DATA PENGINDERAAN JAUH                                  akurasi serta koordinasi data referensi dari berbagai instansi dan
     Merupakan kegiatan menyediakan data penginderaan jauh,             institusi terkait, dengan cakupan penafsiran pada wilayah
     khususnya data citra satelit (resolusi tinggi, sedang dan          tertentu, dapat dalam satu unit pengelolaan seperti Taman
     rendah) untuk mendukung tersedianya sumber data (data
     awal) untuk pemantauan sumber daya hutan sesuai                    Nasional, DAS, maupun pengusahaan hutan (HPH/HPHTI),
     kebutuhan. Prinsip penyediaan data adalah konsistensi,             namun lebih sering di arahkan pada penyediaan data secara
     transparansi, optimalisasi tata waktu, mekanisme sharing           nasional (seluruh Indonesia)
     dan exchange data , serta komunikasi - koordinasi dengan
     instansi dan institusi penyedia data, dengan cakupan data
     pada wilayah tertentu, dalam satu unit pengelolaan seperti         Metode
     Taman Nasional, DAS, maupun pengusahaan hutan                      Persiapan pekerjaan, penentuan metodologi penafsiran yang
     (HPH/HPHTI), namun lebih sering di arahkan pada                    akan dipakai, melakukan penafsiran, dilengkapi dengan
     penyediaan data secara nasional (seluruh Indonesia)                pengecekan lapangan, melakukan koreksi yang diperlukan dan
                                                                        melakukan kontrol kualitas
      Metode
      Pemilihan jenis data citra satelit, pengkajian dan                Pemroses dan Pemohon
      pemeriksaan spesifikasi data terpilih, pemilahan data sesuai      Pemroses adalah Sub Bidang Penginderaan Jauh Tk
      kebutuhan dan kondisi, pemeriksaan cakupan liputan data,          Nasional dan Wilayah Bidang Penginderaan Jauh. Pemohon
      pemeriksaan waktu liputan, serta pemeriksaan kualitas data        mencakup unit kerja lingkup Badan Planologi Kehutanan, eselon
                                                                        I lain lingkup Departemen Kehutanan, dan berbagai institusi lain
      Pemroses dan Pemohon                                              yang berkompeten
      Pemroses adalah Sub Bidang Penginderaan Jauh Tk
      Nasional dan Wilayah, Bidang Penginderaan Jauh.                   Data dan Informasi
      Pemohon adalah unit kerja lingkup Badan Planologi                 Data yang telah tersedia adalah data hasil penafsiran citra dalam
      Kehutanan, eselon I lain lingkup Departemen Kehutanan,            bentuk digital (tahun 1991 sebagai hasil awal NFI, tahun 1997
      dan berbagai institusi lain yang berkompeten                      sebagai hasil kerjasama dengan world bank, tahun 2000, dan
                                                                        terbaru tahun 2003), beserta penjelasan hal-hal yang berkaitan
      Data dan Informasi                                                dengan penafsiran dan hasil penafsiran tersebut.
      Data yang telah tersedia adalah data citra satelit Landsat
      sejak tahun 1993 sampai 1997 (sebagian berada pada             c. PEMERIKSAAN HASIL PENAFSIRAN
      format cetakan / hard copy dan digital dalam media CCT            Merupakan aktivitas pemeriksaan hasil penafsiran citra untuk
      dan exabyte), dan data citra satelit Landsat sejak tahun          mengetahui kebenaran penutupan lahan (land cover) pada suatu
      1999 sampai dengan 2003 (dalam format digital CD), serta          areal, baik terhadap hasil penafsiran yang dilakukan oleh pihak
      beberapa data citra lain (Aster, QB, IKONOS, SPOT vegetasi,       lain (konsultan, HPH, HPHTI) maupun dilakukan sendiri
      MODIS, dsb)                                                       (pencermatan). Prinsip pemeriksaan adalah konsistensi, akurasi,
                                                                        kecepatan, ketepatan dan koordinasi antar penyedia data
  b. PENAFSIRAN DATA PENGINDERAAN JAUH (CITRA                           pendukung. Cakupan pemeriksaaan adalah pada wilayah
     SATELIT).                                                          tertentu, dalam satu unit pengelolaan seperti Taman Nasional,
     Merupakan kegiatan penafsiran citra satelit melalui aktivitas      DAS, maupun pengusahaan hutan (HPH/HPHTI).
     penafsiran, dalam rangka mendukung ketersediaan data

                                 - 68 -                                                             - 69 -
   Metode                                                           Pemohon adalah unit kerja lingkup Badan Planologi Kehutanan,
   Penyiapan data, pemasukan data, penyesuaian dengan peta          eselon I lain pada Departemen Kehutanan, dan berbagai
   tematik yang sesuai (misalnya batas pengelolaan areal,           institusi lain yang berkompeten (universitas, mahasiswa, LSM)
   batas fungsi), pemeriksaan penarikan garis batas penafsir-
   an, penghitungan luas, dan pelengkapan data pendukung.           Data dan Informasi
                                                                    Data yang diberikan dalam bentuk hard copy ataupun format
   Pemroses dan Pemohon                                             digital. pada tahun 2003 telah diberikan kepada 42 pemohon
   Pemroses adalah Sub Bidang Penginderaan Jauh Tk                  dan pada tahun 2004 sebanyak 51 pemohon tahun 2005
   Nasional dan Wilayah Bidang Penginderaan Jauh.                   sebanyak 32 pemohon.
   Pemohon adalah unit kerja lingkup Badan Planologi
   Kehutanan, eselon I lain pada Departemen Kehutanan,           e. PELAYANAN KONSULTASI MASALAH PENGINDERAAN
   berbagai institusi lain terkait, konsultan, dan unit kerja       JAUH
   pengusahaan hutan (HPH/HPHTI (IUPHHK), Perkebunan)               Merupakan aktivitas memberikan pelayanan konsultasi secara
                                                                    efektif terhadap permasalahan yang berkaitan dengan teknologi
   Data dan Informasi                                               penginderaan jauh, khususnya citra satelit dengan prinsip
   Data yang telah tersedia adalah data seri hasil penafsiran       pelayanan adalah konsistensi, transparansi dan pemeliharaan
   pada sebagian unit pengelolaan hutan (HPH/HPHTI                  komunikasi dengan pengguna. Cakupan pelayanan berupa
   (IUPHHK), perkebunan) yang aktif dan berkompeten untuk           bahasan teknologi terhadap suatu data penginderaan jauh atau
   pemantau kondisi hutannya. (Pada tahun 2003 telah                bahasan hasil penginderaan jauh untuk suatu unit pengelolaan
   dilakukan pemeriksaan pada 97 lokasi pemanfatan dan pada         tertentu (termasuk pada seluruh Indonesia, pulau, Provinsi,
   tahun 2004 sampai dengan bulan Juli pada 57 lokasi).             scene dan kuadran atau subset areal)

d. PELAYANAN DATA PENGINDERAAN JAUH (CITRA                          Metode
   SATELIT)                                                         Pengenalan permasalahan, alternatif penggunaan data yang
   Merupakan aktivitas pelayanan secara efektif terhadap            tepat, alternatif metode penyelesaian masalah, alternatif teknik
   permintaan data citra satelit untuk para pemohon/                yang dapat dipergunakan, dan alternatif solusi
   pengguna, prinsip yang dijalankan adalah integrasi data,
   sharing dan exchange data, konsistensi, transparansi dan         Pemroses dan Pemohon
   koordinasi antar unit pengelola data. Cakupan pelayanan          Pemroses adalah Sub Bidang Penginderaan Jauh Tk Nasional
   adalah unit pengelolaan, pulau, Provinsi, scene dan kuadran      dan Wilayah Bidang Penginderaan Jauh. Pemohon adalah unit
   ataupun subset areal.                                            kerja lingkup Badan Planologi Kehutanan, eselon I lain pada
                                                                    Departemen Kehutanan, dan berbagai institusi lain yang
   Metode                                                           berkompeten (universitas, mahasiswa, LSM)
   Penyiapan data, pencetakan data, perekaman data dan
   pendataan / pencatatan                                           Data dan Informasi
                                                                    Kajian teknologi penginderaan jauh, pencermatan teori dasar,
   Pemroses dan Pemohon                                             pengalaman kerja dan data pendukung yang diperlukan Tahun
   Pemroses adalah Sub Bidang Pengidenderaan Jauh Tk                2005.
   Nasional dan Wilayah Bidang Penginderaan Jauh.

                              - 70 -
                                                                                                 - 71 -
f.   PELAYANAN PERMOHONAN PEMINJAMAN DATA                            Tujuan
     CITRA SATELIT.                                                  Meningkatkan kemampuan tenaga teknis penginderaan jauh,
     Merupakan pelayanan secara efektif terhadap peminjaman          baik di pusat maupun di daerah (khususnya BPKH).
     data citra satelit kepada para pemohon/pengguna dengan
     prinsip pelayanan integrasi data, sharing dan exchange          Metode
     data, konsistensi, transparansi dan koordinasi antar unit       Penyiapan modul dan penjelasan tiap tahapan yang diperlukan,
     pengelola data. Cakupan pelayanan berupa               unit     serta pelatihan langsung baik melalui inhouse training, on the
     pengelolaan, Indonesia, pulau, Provinsi, scene dan kuadran      job training, bimbingan teknis, supervisi maupun komunikasi
     atau subset areal                                               dengan email atau telepon.

     Metode                                                          Pemroses dan Pemohon
     Penyiapan data dan pencetakan data                              Pemroses adalah Sub Bidang Penginderaan Jauh Tk Nasional
                                                                     dan Wilayah Bidang Penginderaan Jauh. Pemohon adalah unit
     Pemroses dan Pemohon                                            kerja lingkup Badan Planologi Kehutanan (termasuk BPKH),
     Pemroses adalah Sub Bidang Penginderaan Jauh Tk                 eselon I lain pada Departemen Kehutanan, dan berbagai institusi
     Nasional dan Wilayah Bidang Penginderaan Jauh. Pemohon          lain yang berkompeten (universitas, mahasiswa, LSM)
     adalah unit kerja lingkup Badan Planologi Kehutanan, eselon
     I lain pada Departemen Kehutanan, dan berbagai institusi        Lokus
     lain yang berkompeten (universitas, mahasiswa, LSM)             Sub Bidang Penginderaan Jauh Tk Nasional dan Wilayah Bidang
                                                                     Penginderaan Jauh Pusat Perpetaan Kehutanan Jakarta, Pusat
     Data dan Informasi                                              Diklat Kehutanan, BPKH di seluruh Indonesia.
     Data yang diberikan dalam bentuk hard copy atau format
     digital, pada tahun 2003 telah dipinjamkan kepada 62            Data dan Informasi
     pemohon dan tahun 2004 kepada 65 pemohon.                       Data yang tersedia adalah modul-modul pelatihan maupun juknis
                                                                     tahapan kegiatan yang biasa atau sering dilakukan.
g. PENYIAPAN SDM BIDANG PENGINDERAAN JAUH
   (CITRA SATELIT)                                                 h. BIMBINGAN TEKNIS DAN PENGAWASAN PEMOTRETAN
                                                                      UDARA DAN PEMETAAN VEGETASI      AREAL HAK
     Merupakan aktivitas mengembangkan kemampuan tenaga               PENGUSAHAAN HUTAN (HPH)/HAK PENGUSAHAAN
     teknis bidang penginderaan jauh, khususnya citra satelit         HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI)*

     Prinsip                                                         Merupakan kegiatan bimbingan dan pengawasan terhadap
     Kelancaran komunikasi dan koordinasi         antara   para      pelaksanaan pemotretan dan pemetaan vegetasi Areal
     pengguna teknologi penginderaan jauh.                           HPH/HPHTI yang dilaksanakan oleh konsultan HPH/HPHTI pada
                                                                     areal/unit HPH/HPHTI yang bersangkutan, guna mengetahui
     Hirarki                                                         keadaan hasil pemotretan udara dan pemetaan vegetasi Areal
     Data dengan cakupan suatu unit pengelolaan, Indonesia,          HPH/HPHTI. Prinsip bimbingan adalah integrasi, konsistensi,
     pulau, Provinsi, wilayah BPKH, scene dan kuadran atau           transparansi data dan koordinasi antar unit pengelola data
     subset areal, dengan level pelatihan adalah operator dan        dengan cakupan bimbingan untuk satu unit pengelolaan
     analis/pengolah data.                                           HPH/HPHTI (IUPHHK).

                               - 72 -                                                         - 73 -
     Metoda                                                           untuk mengetahui kebenaran hasil pemetaan yang telah
     Penyiapan data, pemasukan data, penyesuaian dengan peta          dilakukan oleh Konsultan HPH/HPHTI pada unit HPH/HPHTI
     batas areal, penghitungan luas dan pengecekan                    yang bersangkutan. Prinsip kegiatan adalah integrasi,
     kelengkapan data pendukung.                                      konsistensi, transparansi data, koordinasi antar unit pengelola
                                                                      data dengan cakupan kegiatan pengesahan adalah unit
     Pemroses dan Pemohon :                                           pengelolaan HPH/HPHTI (IUPHHK).
     Pemroses adalah Sub Bidang Penginderaan Jauh Tk
     Pengelolaan, Bidang Penginderaan Jauh Pemohon unit kerja         Metoda
     Hak Pengusahaan Hutan, Hutan Tanaman Industri (Ijin              Melakukan    bimbingan,  pemeriksaan, pembetulan  dan
     Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu).                             pengesahan terhadap hasil pemetaan yang dilakukan oleh
                                                                      Konsultan HPH/HPHTI.
i.   BIMBINGAN        TEKNIS      DAN         PENGAWASAN
     PEMERIKSAAN LAPANGAN HASIL PENAFSIRAN                            Pemroses dan Pemohon :
     POTRET UDARA AREAL KERJA HPH/HPHTI *                             Pemroses adalah Sub Bidang Penginderaan Jauh Tk Pengelolaan,
     Mierupakan kegiatan bimbingan dan pengawasan terhadap            Bidang Penginderaan Jauh. Pemohon adalah unit kerja
     pemeriksaan lapangan Hasil penafsiran potret udara yang          HPH/HPHTI (IUPHHK).
     dilaksanakan oleh konsultan HPH/HPHTI pada satu
     wilayah/unit HPH/HPHTI untuk mengetahui kebenaran hasil    Keterangan: *) Karena keterbatasan data pada tahun 2003, 2004
     penafsiran vegetasi yang telah dilakukan oleh Konsultan    kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.
     HPH pada unit HPH/HPHTI yang besangkutan. Bimbingan
     dilaksanakan dengan prinsip integrasi, konsistensi,        2. SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
     transparansi data, koordinasi antar unit pengelola data
     dengan cakupan bimbingan untuk satu unit pengelolaan          a. TAHAPAN PELAKSANAAN PENYIAPAN DATA DIGITAL
     HPH/HPHTI (IUPHHK).                                              SECARA UMUM PADA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS.

     Metoda                                                           Guna melengkapi dan memperbaharui input data yang ada di
     Melakukan pengawasan langsung pelaksanaan pemeriksaan            pusat perpetaan, secara garis besar tahapan pelaksanaan
     lapangan.                                                        kegiatan adalah :
                                                                      - Digitasi,       adalah    mengubah/memindahkan      informasi
     Pemroses dan Pemohon                                                 polygon, garis, label atau poin pada suatu wilayah peta
     Pemroses adalah Sub Bidang Penginderaan Jauh Tk                      analog (manuscript) atau gambar menjadi data/peta digital
     Pengelolaan, Bidang Pengin-deraan Jauh. Pemohon adalah               dengan menggunakan meja digitasi atau entri data tabular
     unit kerja HPH/HPHTI (IUPHHK).                                       dengan menggunakan program komputer.
                                                                      - Editing, adalah menyempurnakan/perbaikan data hasil
j.   KEGIATAN PENGESAHAN PETA GARIS BENTUK                                digitasi, melalui proses :
     AREAL KERJA HAK PENGUSAHAAN HUTAN/HAK                                • Transformasi/pengubahan koordinat guna menyesuaikan
     PENGUSAHA-AN HUTAN TANAMAN INDUSTRI *                                     system koordinat hasil dari digitasi (koordinat meja
     Merupakan tahap akhir dari rangkaian kegiatan Pemotretan                  dengan satuan inci) dengan berdasarkan titik control
     Udara dan Pemetaan Vegetasi yang dilaksanakan oleh                        menjadi system koordinat peta yang didigitasi
     konsultan HPH/HPHTI pada satu wilayah/unit HPH/HPHTI,                     (UTM/LatLong).

                              - 74 -                                                          - 75 -
       •   Perbaikan bentuk polygon, garis, label atau poin      Pemroses dan Pemohon
           dari berbagai kesalahan pada proses input data.       Pemroses adalah Sub Bidang Informasi Geografis Bidang
       • Adjustmen,        yang     merupakan       perbaikan/   Perpetaan Hutan. Pemohon: unit kerja lingkup Badan Planologi
           penyesuaian posisi suatu obyek mengikuti              Kehutanan atau dari Eselon I pada Departemen Kehutanan.
           penampakan yang jelas/permanen pada data dasar.
   -   Edgematching, adalah proses sinkronisasi batas antar      Data dan informasi
       sisi peta baik kiri/kanan/atas/bawah peta yang            Data yang tersusun antara lain :
       bersebelahan     sehingga    diperoleh    batas   yang    - Data dasar dalam arti umum diambil dari peta dasar
       berkesinambungan.                                            skala 1:250.000. Dan pada tahun 2003 - 2004 dilaksanakan
   -   Analisa data, adalah proses penyusunan beberapa              penyusunan data dasar (skala 1:250.000) yang bersumber
       tema data berdasarkan formulasi tertentu menjadi suatu       dari citra Landsat TM.
       informasi lanjutan dari gabungan beberapa tema data.      - Data dasar tematik kehutanan merupakan data yang
   -   Kendali mutu, merupakan proses control kualitas hasil        harus ada pada setiap peta tematik kehutanan yang
       pelaksanaan penyiapan data digital guna mengurangi           meliputi data kawasan hutan bersumber dari penunjukan
       tingkat kesalahan dalam penyajian informasi data.            kawasan hutan dan data Daerah Aliran Sungai (DAS)
                                                                 - Data Tematik merupakan data informasi spesifik yang
   Seluruh kegiatan proses penyiapan data menggunakan               meliputi :
   program komputer                                                 • data penutupan lahan hasil penafsiran Citra Landsat
                                                                        (terdiri dari data tahun 1997, 1999/2000).
b. PENYUSUNAN DATA SPASIAL DAN NON SPASIAL                          • data pemanfaatan kawasan hutan (HPH/HPHTI)
   SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS.                                      • data wilayah kabupaten/kota masing-masing untuk
   Merupakan kegiatan pemasukan data spasial dan atribut                seluruh provinsi di Indonesia.
   untuk data dasar dan data tematik dari berbagai sumber        - Data turunan merupakan hasil analisa dari data tematik
   hingga tersusun dalam basis data SIG sehingga mudah dan
   cepat dalam pengaksesan data pada saat diperlukan. Prinsip
   penyusunan data yang dianut adalah terintegrasi, konsisten,
   transparan serta koordinasi antar unit pengelola data.
   Cakupan penyusunan adalah unit pengelolaan, unit
   pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, unit ekologi
   DAS, maupun unit administrasi kabupaten/Kota, Provinsi,
   dan Nasional serta unit Pulau.

   Metode
   penyiapan data, pemasukan data (digitasi dan editing),
   penyesuaian (adjusment) data tematik ke data dasar dan
   penggabungan/kompilasi data dalam cakupan wilayah
   tertentu serta penyimpanan dalam basis data SIG.



                                                                                          - 77 -
                             - 76 -
c. PEMBAHARUAN (UP DATING) DATA SPASIAL DAN                      Prinsip analisis adalah konsistensi dan keakuratan data serta
   DATA ATRIBUT SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS                       kecepatan analisa data. Cakupan kegiatan analisis adalah satu
   Up dating data digital spasial merupakan kegiatan             areal tertentu berupa unit pengelolaan, pemanfaatan dan
   pemasukan data baru sesuai dengan perkembangan                penggunaan kawasan hutan, DAS, Kabupaten/Kota, Provinsi,
   ketersediaan sumber data untuk meng-up date data yang         Nasional dan Pulau.
   lama dalam basis data Sistem Informasi Geografis (SIG).
   Update data dapat secara parsial untuk lokasi tertentu atau   Metode
   untuk cakupan wilayah yang lebih luas. Prinsip                Penyiapan data, overlay , analisa dan penghitungan luas serta
   pembaharuan data adalah integrasi dan akurasi data serta      penyajian data; beberapa metode yang telah diterapkan adalah
   koordinasi antar pengelola data. Cakupan pembaharuan          Rekalkulasi Penutupan Lahan, Identifikasi kawasan hutan dan
   dapat berupa unit pengelolaan dan pemanfaatan dan             lahan yang perlu dilakukan rehabilitasi Analisa deforestasi seperti
   penggunaan kawasan hutan, DAS, Kabupaten/Kota,                disajikan pada gambar berikut ini.
   Provinsi, dan Nasional serta Pulau

   Metode
   penyiapan data, pemasukan data, update data pada lokasi
   yang mengalami perubahan dan penggabungan data baru
   ke data yang yang lama dan penyimpanan dalam basis data
   SIG.

   Pemroses dan Pemohon
   Pemroses adalah Sub Bidang Informasi Geografis Bidang
   Perpetaan Hutan. Pemohon: unit kerja lingkup Badan
   Planologi Kehutanan atau dari Eselon I pada Departemen
   Kehutanan.

   Data dan informasi
   Data yang di-up date antara lain data dasar digital (skala
   1:250.000), kawasan hutan, data penutupan lahan hasil
   penafsiran Citra Landsat tahun 1999/2000, data penutupan
   lahan hasil penafsiran citra Landsat 7 ETM+ yang sedang
   dalam proses pelaksanaan pada tahun 2004, data
   pemanfaatan hutan (HPH/HPHTI) untuk seluruh provinsi di
   Indonesia.

d. ANALISIS DATA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
   Analisa data Sistem Informasi Geografis merupakan
   kegiatan menganalisa data yang telah tersusun dalam basis
   data SIG sehingga dihasilkan informasi baru, antara lain
   informasi luas, jarak, keliling suatu obyek.

                              - 78 -                                                           - 79 -
                                                           Data dan informasi
                                                           Analisa yang telah dilakukan antara lain analisa untuk rekalkulasi
                                                           penutupan lahan, deforestasi, identifikasi kawasan hutan dan
                                                           lahan yang perlu direhabilitasi (RHL) untuk seluruh provinsi di
                                                           Indonesia.

                                                           Hasil rekalkukasi luas penutupan lahan berdasarkan data hasil
                                                           penafsiran citra Landsat tahun 1999/2000 menunjukkan dari
                                                           total areal yang dilakukan rekalkulasi seluas 187,78 juta ha luas
                                                           hutan adalah 91,96 juta ha; luas penutupan lahan per fungsi
                                                           hutan selengkapnya disajikan pada Tabel 1.

                                                         Tabel 1. Kalkulasi Luas Penutupan Lahan Indonesia (juta ha)
                                                         Penutupan
                                                                                    Kawasan Hutan                    Luar       Jumlah
                                                           lahan
                                                                   KSA/KPA HL     HPT   HP    HPK            Jml Kaw.Hutan
                                                         Hutan        12,93 20,85 18,13 20,95 11,04          83,89     8,07 91,96
                                                         Non Hutan     2,87 4,75 4,34 10,53 9,47             31,95    41,37 73,33
                                                         Tidak Ada
                                                         Data          3,68 4,36 3,16 3,86 2,23              17,28       5,22 22,50
                                                         Jumlah       19,47 29,96 25,63 35,33 22,73         133,13      54,66 187,78


                                                           Hasil rekalkukasi luas penutupan lahan berdasarkan data hasil
                                                           penafsiran citra Landsat 7 ETM+ liputan tahun 2002/2003
                                                           menunjukkan dari total areal yang dilakukan rekalkulasi seluas
                                                           93,92 juta ha (49,98) merupakan tutupan hutan. Secara rinci
                                                           luas penutupan lahan per fungsi hutan disajikan pada Tabel 2.

                                                         Tabel 2. Kalkulasi Luas Penutupan Lahan Indonesia (juta ha)
                                                         Penutupan
                                                                                     Kawasan Hutan                    Luar       Jumlah
                                                           lahan
                                                                                                                     Kaw.Huta
                                                                     KSA/KPA   HL     HPT    HP      HPK      Jml
                                                                                                                        n
                                                         Hutan         14.365 22.102 18.180 20.624 10.693     85.964    7.960     93.924
                                                         Non Hutan      4.009 5.622 5.765 12.639 11.057       39.092 44.163       83.255
                                                         Tidak Ada
                                                         Data           1.502 2.326 1.711 1.995       981   8.518      2.216 10.734
Pemroses dan Pemohon :                                   Jumlah        19.876 30.052 25.656 35.259 22.732 133.574     54.339 187.913
Pemroses adalah Sub Bidang Informasi Geografis Bidang
Informasi Geografis. Pemohon: unit kerja lingkup Badan
Planologi Kehutanan atau dari Eselon I pada Departemen
Kehutanan.

                                                                                            - 81 -
                        - 80 -
   Hasil identifikasi kawasan hutan dan lahan yang perlu
   direhabilitasi berdasarkan data hasil penafsiran citra Landsat
   tahun 1999/2000 menunjukkan kawasan hutan dan lahan
   yang perlu direhabilitasi seluas 100,6 juta ha; luas kawasan
   hutan yang perlu direhabilitasi per fungsi hutan disajikan
   pada Tabel 32.

          Tabel 3. Luas Indikasi Kawasan Hutan dan Lahan
            Indonesia yang perlu direhabilitasi (juta ha)
    Kelompok            Kawasan Hutan             Luar      Jumlah
    Penutupan KSA-                              Kawasan
      Lahan   KPA HL HPT       HP    HPK Jumlah Hutan
         I      1,9 3,9   3,3    7,8   5,7 22,6     23,7        46,3
         II     2,5 6,2   9,0 10,6     4,7 33,1       5,7       38,8
        III     0,2 0,4   0,6    0,8   1,6  3,5     12,1        15,5
     Jumlah     4,6 10,4 12,9 19,2 12,1 59,2        41,5       100,6


e. PENYAJIAN DATA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
   Merupakan kegiatan menyajikan data dan informasi hasil
   proses Sistem Informasi Geografis (SIG)      antara lain ke
   dalam bentuk peta cetakan atau peta digital untuk
   penyajian pada intranet/internet maupun dalam bentuk
   printout, dan dalam bentuk Library. Prinsip penyajian yang
   ditekankan adalah transparansi data dan sosialisasi data.
   Cakupan penyajian data dapat berupa unit pengelolaan,
   pemanfaatan dan penggunaan kaeasan hutan , DAS,
   Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional serta Pulau.
                                                                       Data dan informasi :
   Metode                                                              Data yang tersedia antara lain data penunjukan kawasan hutan,
   penyiapan data, pembuatan lay out peta, pencetakan peta             data penutupan lahan hasil penafsiran Citra Landsat, data
   dan atau penyimpanan dalam format digital (softcopy)                pemanfaatan hutan (HPH/HPHTI) untuk seluruh provinsi di
                                                                       Indonesia yang disajikan dalam bentuk Atlas, Buku, serta
   Pemroses dan Pemohon :                                              penyajian dalam Library dan intranet yang dapat diakses untuk
   Pemroses adalah Sub Bidang Informasi Geografis Bidang               intern Departemen Kehutanan. Bentuk penyajian yang lain adalah
   Perpetaan Hutan. Pemohon: unit kerja lingkup Badan                  dalam internet yang dapat diakses oleh publik pada web site
   Planologi Kehutanan atau dari Eselon I pada Departemen              :www.dephut.go.id
   Kehutanan maupun instansi lain, masyarakat, lembaga
   pendidikan, dan swasta.                                             Gambar berikut menunjukkan penyajian dalam bentuk Library.



                               - 82 -                                                               - 83 -
                                                                       Metode
                                                                       Penyiapan data (Peta Kawasan Hutan, Peta Hasil Tata Batas
                                                                       Kawasan Hutan, Peta Areal Kerja HPH/HPHTI/IUPHHK, Peta Hasil
                                                                       Tata Batas Areal Kerja HPH/HPHTI/IUPPHK), overlay dan analisa
                                                                       pola jaring serta penempatan titik kontrol, dan penyajian data.

                                                                       Pemroses dan Pemohon
                                                                       Pemroses adalah Sub Bidang Informasi Perpetaan, Bidang
                                                                       Perpetaan Hutan.
                                                                       Pemohon adalah BPKH ; HPH/HPHTI/IUPHHK

                                                                       Data dan Informasi
                                                                       Pemasangan Jaringan Titik Kontrol (JATIKON) Kehutanan
                                                                       dilaksanakan oleh Daerah/Balai Pemantapan Kawasan Hutan
                                                                       (BPKH), perkembangan kegiatan s/d TA 2003 sebanyak 1.135 Titik
                                                                       Kontrol, dengan rincian realisasi fisik s/d TA 2000/2001 sebanyak
                                                                       1.015 Titik Kontrol, realisasi fisik TA 2002 sebanyak 50 Titik
                                                                       Kontrol, realisasi fisik TA 2003 sebanyak 70 Titik Kontrol. Untuk TA
                                                                       2004 laporan pelaksanaan pemasangan JATIKON dari daerah
               Gambar Penyajian Data dalam Library                     belum diterima.
                                                                       Tabel 4 : Perkembangan kegiatan JATIKON menunjukkan sbb. :
f.   PENGESAHAN RENCANA KEGIATAN PEMASANGAN
     JARINGAN TITIK KONTROL                                                                   Realisasi Titik Kontrol Kehutanan   Realisasi   Realisasi
                                                                       No.   Hasil Kegiatan   S/d TA             TA      TA.      Fisik s/d   Fisik Tahun
     Merupakan kegiatan menganalisa (menelaah, mengoreksi dan                                 2000/2001          2002    2003     TA. 2003    2004
     memberi saran perbaikan) Rencana Kerja Pemasangan                 1.    Pemasangan           1.015           50        70       1.135           -
     JATIKON yang diusulkan oleh Unit Pelaksana Teknis/Balai                 JATIKON
                                                                             Kehutanan
     Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) atau oleh swasta
     (HPH/HPHTI/IUPHHK) dan memberi persetujuan atas peta
                                                                    g. PEMERIKSAAN DAN PENGESAHAN PETA DASAR AREAL
     rencana kerja tersebut sesuai Keputusan Menhut No.
                                                                       KERJA HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH) / HAK
     528/Kpts-II/1993 ; SK Dirjen INTAG No. 100/Kpts/VII-4/1993;
                                                                       PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI).
     KepMenhut No. 123/Kpts-II/2001. Hasil dari kegiatan ini akan
                                                                       Merupakan kegiatan memeriksa, mengoreksi dan memberi saran
     digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja
                                                                       perbaikan atas konsep Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) yang
     dan pelaksanaan pemasangan JATIKON oleh BPKH atau
                                                                       diajukan oleh Pemegang HPH/HPHTI/IUPHHK dengan pemeriksaan
     pelaksanaan pemasangan JATIKON dalam unit pengelolaan
                                                                       yang    mencakup     aspek     sumber   data/peta,    kartografis
     oleh HPH/HPHTI/IUPHHK dan sebagai bahan monitoring serta
                                                                       (penggambaran dan penyajian peta), batas areal kerja dan fungsi
     evaluasi oleh Badan Planologi Kehutanan cq Pusat
                                                                       hutan serta memberi persetujuan/pengesahan atas PDAK
     Inventarisasi dan Perpetaan Hutan. Cakupan pengesahan
                                                                       HPH/HPHTI/IUPHHK tersebut sesuai ketentuan Keputusan Menhut
     pemasangan JATIKON adalah pada kawasan hutan dalam satu
                                                                       No. 628/Kpts-II/1997 ; SK Dirjen INTAG No. 12/Kpts/VII-1/1998 ;
     wilayah Provinsi sesuai wilayah kerja BPKH, atau dalam satu
     unit areal pengelolaan HPH/HPHTI/IUPHHK.
                                                                                                              - 85 -
                                - 84 -
  KepMenhut No. 123/Kpts-II/2001.Hasil pemeriksaan akan                Metode
  digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja               pelayanan data dengan cara memberikan secara langsung kepada
  RPKH/RKL/RKT, HPH/HPHTI/IUPHHK. Cakupan pemeriksaan                  pemohon atau mengirimkan melalui media komunikasi informasi
  adalah unit pengelolaan areal kerja HPH/HPHTI/IUPHHK.                yang ada.

  Metode                                                               Pemroses dan Pemohon
  Penyiapan data (Peta lampiran SK HPH/HPHTI/IUPHHK, Peta              Pemroses adalah Sub Bidang Sistem Informasi Geografis
  RBI/TOP, Peta Kawasan Hutan dan Peta Hasil Tata Batas),              Bidang Informasi Geografis Pemohon: unit kerja lingkup Badan
  pengolahan (overlay, analisa informasi dasar, batas areal            Planologi Kehutanan atau dari Eselon I pada Departemen
  kerja, fungsi hutan) dan penyajian peta.                             Kehutanan maupun instansi lain, masyarakat, lembaga pendidikan,
                                                                       dan swasta.
  Pemroses dan Pemohon
  Pemroses adalah Sub Bidang Informasi Perpetaan, Bidang               Data dan informasi
  Informasi Geografis.                                                 data yang didistribusikan antara lain data digital penunjukan
  Pemohon adalah pemegang HPH/HPHTI/IUPHHK                             kawasan hutan, data spasial dan luas penutupan lahan hasil
                                                                       penafsiran Citra Landsat, data dasar (skala 1:250.000), data
  Data dan Informasi                                                   pemanfaatan hutan (HPH/HPHTI), data indikasi kawasan hutan
  Pada tahun 2003 dilaksanakan pemeriksaan dan pengesahan              dan lahan yang perlu direhabilitasi (RHL) untuk seluruh provinsi di
  peta dasar areal kerja HPH/HPHTI sebanyak 9 dan pada tahun           Indonesia.
  2004 (sampai Juli) sebanyak 1 masing-masing untuk SK
  HPH/HPHTI sesudah tahun 1995, sedangkan total                        Tabel : 5 Pelayanan Data Sistem Informasi Geografis
  pemeriksaan dan pengesahan untuk SK HPH/HPHTI sesudah                   Pengguna    Tahun   Tahun    Tahun   Tahun        Keterangan
                                                                             Data      2003    2004     2005    2006
  tahun 1995 sampai tahun 2004 sebanyak 110.
                                                                        Internal        97      86     132     6       Data th 2006 s/d Juni
                                                                        Departemen                                     2006
h. PELAYANAN   DATA   DAN             INFORMASI       SISTEM            External        45      38     51      69
   INFORMASI GEOGRAFIS                                                  Departemen
                                                                            Jumlah     142     124     183     83
  Pelayanan data dan informasi merupakan pelayanan terhadap
  permintaan data dan informasi hasil proses Sistem
  Informasi Geografis kepada para pemohon/pengguna data           i.   PELAYANAN PERMOHONAN PEMINJAMAN PETA
  sebagai wujud dari proses komunikasi data. Data yang                 Pelayanan data dan informasi merupakan pelayanan terhadap
  didistribusikan dapat berupa data luas atau peta dalam bentuk        permintaan data dan informasi hasil proses Sistem Informasi
  digital atau hardcopy. Prinsip pelayanan yang dipegang adalah        Geografis kepada para pemohon/pengguna data sebagai wujud
  diseminasi, transparansi, dan data sharing (penggunaan data          dari proses komunikasi data. Data yang didistribusikan dapat
  bersama). Cakupan pelayanan dapat berupa unit pengelolaan,           berupa data luas atau peta dalam bentuk digital atau hardcopy.
  pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, unit ekologi               Prinsip pelayanan yang dipegang adalah diseminasi, transparansi,
  DAS, unit administrasi Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional        dan     data sharing (penggunaan data bersama). Cakupan
  dan unit Pulau.                                                      pelayanan dapat berupa unit pengelolaan, pemanfaatan dan
                                                                       penggunaan kawasan hutan, unit ekologi DAS, unit administrasi
                                                                       Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional dan unit Pulau.

                             - 86 -                                                                   - 87 -
     Metode                                                                 -    Pemohon adalah instansi pemerintah,       instansi   swasta,
     pelayanan data dengan cara memberikan secara langsung                       Perguruan Tinggi dan masyarakat.
     kepada pemohon atau mengirimkan melalui media komunikasi
     informasi yang ada                                              B. DATA DAN INFORMASI NON SPASIAL

     Pemroses dan Pemohon :                                            1. STATISTIK KEHUTANAN
     Pemroses adalah Sub Bidang Sistem Informasi Geografis
     Bidang Informasi Geografis Pemohon: unit kerja lingkup               a. PENYSUNAN DAN PENYAJIAN STATISTIK
     Badan Planologi Kehutanan atau dari Eselon I pada                       Statistik Kehutanan disusun dan dimanfaatkan dalam rangka
     Departemen Kehutanan maupun instansi lain, masyarakat,                  mendukung perencanaan strategis kehutanan dan monitoring
     lembaga pendidikan, dan swasta.                                         pada skala nasional, merupakan gabungan dan generalisasi dari
                                                                             statistik Eselon I dan statistik Provinsi. Statistik kehutanan
     Data dan Informasi                                                      menyediakan data kehutanan yang mencakup semua bidang
     data yang didistribusikan antara lain data digital penunjukan           lingkup Departemen Kehutanan. Statistik Kehutanan disajikan
     kawasan hutan, data spasial dan luas penutupan lahan hasil              dalam bentuk cetakan dan elektronis. Statistik dipublikasikan
     penafsiran Citra Landsat, data dasar (skala 1:250.000), data            secara periodik setiap tahun.
     pemanfaatan hutan (HPH/HPHTI), data indikasi kawasan
     hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi (RHL) untuk seluruh              Metode
     provinsi di Indonesia.                                                     Data statistik kehutanan disusun dan diolah dengan cara
                                                                                mengkompilasi data dari setiap eselon I lingkup Departemen
j.   PELAYANAN        PERMOHONAN           PERMINTAAN        PETA               Kehutanan, UPT lingkup Dephut, BUMN Kehutanan serta instansi
     KEHUTANAN                                                                  terkait lainnya.
     Merupakan kegiatan pelayanan kepada instansi maupun
     masyarakat yang memerlukan peta-peta kehutanan baik                        Pemroses
     dalam bentuk cetakan (hardcopy) maupun digital sesuai                      Pemroses adalah Sub Bidang Penyajian Data dan Informasi
     ketentuan pada Keputusan Menhut No. 123/Kpts-II/2001                       Kehutanan Bidang Statistik Kehutanan.
     dalam rangka Optimalisasi pemanfaatan peta-peta kehutanan
     dan secara tidak langsung juga menginformasikan peta-peta                  Data dan Informasi
     yang telah dipunyai/dibuat oleh Pusat Inventarisasi dan                    Data Statistik kehutanan meliputi :
     Perpetaan Hutan. Cakupan pelayanan sesuai dengan                           - Pengelolaan Hutan mencakup data Pengelolaan Hutan,
     ketersediaan peta di Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Hutan.                 produksi, pemasaran, dan Hutan Tanaman Industri.
                                                                                - Rehabilitasi Lahan mencakup data lahan kritis, Reboisasi,
     Metode                                                                        Penghijauan, Hutan Kemasyarakatan, Pengelolaan Hutan
     Pemohon dilayani setelah mengajukan permintaan secara                         Rakyat, Konservasi Tanah, Perladangan berpindah dan
     tertulis.                                                                     Pengelolaan Hutan Bakau.
                                                                                - Konservasi Alam mencakup data Kawasan Konservasi,
     Pemroses dan Pemohon :                                                        Taman Nasional, Flora & Fauna, dan Keamanan Hutan.
     - Pemroses adalah Sub Bidang Sistem                Informasi               - Planologi kehutanan mencakup data Tata Guna Hutan,
        Geografis/Informasi Perpetaan, Bidang           Informasi                  Pengukuran dan Perpetaan.
        Geografis.

                                - 88 -                                                                     - 89 -
   -   Aparatur dan Sarana mencakup data kepegawaian,              2. JARINGAN INTERNET/WEB DEPHUT
       keuangan,     perencanaan,    Peraturan Perundang-
       undangan, Sarana dan Prasarana.                               a. PENYAJIAN INFORMASI KEHUTANAN DI WEB DEPHUT.
   -   Pengendalian dan Pengawasan                                      Merupakan kegiatan penyajian data dan informasi tentang
   -   Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan                               kehutanan (Pusat dan Daerah) kepada masayarakat luas secara
   -   Penyuluhan                                                       nasional dan internasional. Penyajian informasi memanfaatkan
   -   Penelitian dan Pengembangan Kehutanan                            teknologi internet sehingga dapat diakses secara luas diseluruh
   -   Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lingkup Departemen               dunia dengan alamat http://www.dephut.go.id. Mengingat
       Kehutanan                                                        luasnya akses yang diberikan, maka informasi yang disajikan
                                                                        adalah informasi publik yang bersifat umum kepada masyarakat
b. PELAYANAN DATA STATISTIK                                             luas.
   Pelayanan data statistik merupakan pelayanan kepada
   instansi maupun masyarakat pemohon/pengguna yang                     Metode
   memerlukan data statistik kehutanan, sesuai dengan                   Penyiapan data, transfer file, editing, kemudian ditampilkan di
   ketersediaan datanya. Data Statistik yang diberikan dapat            Web.
   berupa hardcopy maupun elektronis file.
                                                                        Pemroses dan Pemohon
   Metode                                                               Pemroses adalah Sub Bidang Penyajian Data dan Informasi
   Pelayanan data dengan cara memberikan secara langsung                Kehutanan.
   kepada pemohon atau mengirimkan melalui media                        Pemohon adalah masyarakat luas baik nasional maupun
   komunikasi yang ada (email) setelah pemohon mengajukan               internasional.
   permintaan baik lisan maupun tertulis.
                                                                        Data dan Informasi
   Pemroses dan Pemohon                                                 Data dan informasi yang disajikan mencakup            kegiatan
   Pemroses adalah Sub Bidang Penyajian Data dan Informasi              kehutanan di Pusat dan Daerah termasuk organisasi,   peraturan
   Kehutanan Bidang Statistik Kehutanan.                                perundangan serta statistik kehutanan Data dan       Informasi
   Pemohon adalah instansi lingkup Departemen Kehutanan,                disusun dalam bentuk menu pilihan berdasarkan        kelompok
   instansi pemerintah lainnya, instansi swasta, perguruan              penting, tergantung prioritasnya.
   tinggi, LSM dan masyarakat.
                                                                     b. PELAYANAN SISTEM JARINGAN KEHUTANAN (LAN)
   Data dan Informasi                                                   Merupakan kegiatan pelayanan yang mencakup identifikasi,
   Data yang diberikan dalam bentuk hardcopy maupun                     pemasangan, pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan
   elektronis file. Data statistik kehutanan yang telah tersedia        (LAN) Departemen Kehutanan di Gedung Manggala Wanabakti.
   adalah data s/d tahun 2003.                                          Jaringan (LAN) merupakan sarana komunikasi data dan
                                                                        informasi antar unit kerja di Departemen Kehutanan melalui
                                                                        workstation yang tersedia di masing-masing unit kerja.




                              - 90 -                                                                 - 91 -
   Metode
   Pemohon dilayani setelah mengajukan permintaan secara
   tertulis, selanjutnya dilakukan identifikasi jaringan,
   pemasangan kabel, setting, koneksi ke jaringan.

   Pemroses dan Pemohon
   Pemroses adalah Sub Bidang Pengelolaan Jaringan Data
   Kehutanan.
   Pemohon adalah seluruh unit kerja di Departemen
   Kehutanan.

c. PELAYANAN EMAIL
   Merupakan kegiatan pelayanan kepada unit kerja di
   Departemen Kehutanan yang memerlukan penggunaan
   email untuk komunikasi data dan informasi antar unit kerja
   di Dephut maupun dengan masyarakat luas secara nasional
   maupun internasional menggunakan fasilitas internet.

   Metode
   Pemohon dilayani setelah mengajukan permohonan secara
   tertulis, selanjutnya dilakukan setting dan diberikan alamat
   email (email addres) untuk pemohon.

   Pemroses dan Pemohon
   Pemroses adalah Sub Bidang Pengelolaan Jaringan Data
   Kehutanan.
   Pemohon adalah seluruh unit kerja di Departemen
   Kehutanan baik secara organisasi maupun personal.




                             - 92 -

								
To top