Get documents about "Data Dan Informasi Perkantoran Sumatra Utara - DOC
Description
Data Dan Informasi Perkantoran Sumatra Utara document sample
Document Sample
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
**) **)
*) *) *) Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome Anggaran
No Agenda Kebijakan Program Utama Sasaran **)
(ribu Rp.)
Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Pembangunan Penanganan kawasan Tersedianya kebijakan, Operasionalisasi & Rumusan indikasi Tercapainya 100 % (8 provinsi 1,000,000
infrastruktur berbasis perbatasan, kawasan strategi, RTRW dan Sinkronisasi Program program strategis kesepakatan sektor perbatasan dan 10
penataan ruang di bencana alam, pulau- program penanganan Penataan Ruang yang sinkron dan dan daerah terhadap instansi sektoral di
kawasan perbatasan, pulau kecil dan kawasan perbatasan, Kawasan Perbatasan dapat konsep pusat) memahami
daerah terisolir, daerah terpencil, serta daerah kawasan bencana dan dioperasionalisasikan operasionalisasi dan konsep
konflik dan daerah konflik yang rawan bencana alam, selama 5 tahun pada sinkronisasi program operasionalisasi dan
bencana dan rawan mempertimbangkan pulau-pulau kecil dan 6 (enam) kawasan penataan ruang sikronisasi program
bencana untuk penataan ruang. terpencil serta daerah perbatasan. kawasan perbatasan penataan ruang
mewujudkan Indonesia konflik. kawasan perbatasan
yang aman dan damai. serta untuk
selanjutnya
disepakati bersama
Penyusunan Jakstra 3 (tiga) rancangan Terinformasikannya 100 % (4 provinsi 750,000
Spasial Pengembangan Rencana Tata Ruang arahan pemanfaatan (NAD, Sumut, Maluku
Pulau Terluar Kawasan Pulau ruang sesuai Utara, NTT), 5
Perbatasan Terluar Perbatasan rancangan rencana kabupaten/kota
(NAD-Sumut, Maluku tata ruang kawasan (Sabang, Tj. Balai,
Utara-Papua, NTT/P. pulau terluar Halmahera Utara,
Alor) perbatasan kepada Alor, Raja Empat),
daerah dan instansi dan 10 instansi
sektoral. sektoral di pusat)
mengetahui dan
memahami materi
jakstra untuk
kemudian dijadikan
acuan dalam
pemanfaatan ruang
kawasan perbatasan.
*)
RENSTRA DEP. PEKERJAAN UMUM TAHUN 2005 – 2009
**)
DIPA TAHUN 2005
1
**) **)
*) *) *) Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome Anggaran
No Agenda Kebijakan Program Utama Sasaran **)
(ribu Rp.)
Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Penyusunan Materi Tersusunnya arahan Tercapainya 100% sektor dan 750,000
teknis Rakepres pemanfaatan dan kesepakatan atas daerah menyepakati
Kawasan Pacangsanak pengendalian muatan materi teknis muatan materi teknis
pemanfaatan ruang oleh sektor dan daerah
di kawasan
Pancangsanak
Tersedianya RTRW Penyusunan Rencana Tersusunnya indikasi Rencana Tata Ruang 100% sektor dan 750,000
dalam mendukung Tata Ruang Kawasan program, rencana disepakati sektor dan daerah menyepakati
program penanganan Cekungan Bandung pemanfaatan dan daerah sebagai bahan muatan rencana tata
kawasan perbatasan pengendalian Raperpres ruang
dan tertentu. pemanfaatan ruang
di kaw. Cekungan
Bandung
Penyusunan RTRW Tersusunnya indikasi Rencana Tata Ruang 100% sektor dan 1,500,000
Kawasan Perbatasan RI program, rencana Wilayah Perbatasan daerah menyepakati
- Palau (MALUT) & Kb. pemanfaatan dan disepakati sektor dan muatan rencana tata
Rote Ndau (NTT) pengendalian daerah sebagai bahan ruang
pemanfaatan ruang Raperpres
di kawasan
Perbatasan RI -
Palau (MALUT) &
Kb. Rote Ndau (NTT)
Penyusunan Rencana Tersusunnya indikasi Rencana 100% sektor dan 1,500,000
Pengembangan program, rencana pengembangan daerah menyepakati
Kawasan Tertentu peman-faatan dan kawasan tertentu muatan rencana
pengendalian disepakati daerah pengembangan
pemanfaatan ruang sebagai bahan perda
di kaw. Tertentu
Pendamping The Study Tersusunnya indikasi Rencana Tata Ruang 100% sektor dan 8,150,000
on Formulation of program, rencana Kawasan daerah menyepakati
Spatial Utilization pemanfaatan dan Mamminasata materi rencana
Strategy and Spatial pengendalian disepakati sektor dan pemanfaatan ruang
Utilization Control in pemanfaatan ruang daerah sebagai bahan
Maminasata, South di kaw. Tertentu Raperpres
Sulawesi
2
**) **)
*) *) *) Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome Anggaran
No Agenda Kebijakan Program Utama Sasaran **)
(ribu Rp.)
Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2 Pembinaan Fasilitasi Meningkatnya akses OP Web Taru & GIS Updating content Meningkatnya minat Jumlah pengunjung 1,000,000
penyelenggaraan penyelenggaraan peran masyarakat dalam Taru web taru dan masyarakat untuk web taru meningkat
infrastruktur mendukung penataan ruang untuk proses penyelenggaraan metadata aplikasi mengakses 20 % dari jumlah
otonomi daerah dan mendorong penataan ruang melalui SMS, updating web- informasi/data pengunjung pada
penerapan prinsip-prinsip percepatan otonomi pemantapan sistem taru dan aplikasi GIS penataan ruang tahun 2004
Good Governance untuk daerah. informasi dan web
mewujudkan Indonesia komunikasi.
yang adil dan demokratis.
Penyiapan Bahan 3 (tiga) paket materi Tersedianya 100 % materi film 1,500,000
Kampanye Publik film layanan materi/bahan yang siap layanan masyarakat
melalui Media Cetak masyarakat (FLM) dibuat menjadi film telah disepakati dan
dan Elektronik dengan durasi 30 iklan layanan siap dibuat menjadi
menit masyarakat Iklan layanan
masyarakat.
Terwujudnya Promosi Peluang Terselenggaranya Meningkatnya minat 50% peserta bisnis 1,000,000
pemanfaatan ruang Investasi dan Bisnis bisnis forum di 2 investasi di kawasan forum menyampaikan
yang sesuai dengan Forum Kawasan dalam lokasi minat investasi di
kearifan lokal untuk Pengembangan Wilayah kawasan
mengurangi
kesenjangan wilayah di
daerah terisolir dan
tertinggal melalui
pengembangan
kawasan dan kerjasama
ekonomi.
Penerapan Peraturan 1 kali Uji coba Meningkatnya 100% materi dapat 494,450
Zoning sebagai penerapan Zoning pemahaman pelaku dipahami dan di
instrumen Pengendalian Regulation pembangunan kota ujicobakan oleh
Pemanfaatan Ruang akan zoning regulation pelaku pembangunan
dan 50 %
berkomitmen akan
menindaklanjuti pada
tahun-tahun
berikutnya
3
**) **)
*) *) *) Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome Anggaran
No Agenda Kebijakan Program Utama Sasaran **)
(ribu Rp.)
Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pemantauan dan 1 buah buku yang Disepakatinya 19 kawasan 1,000,000
Evaluasi Kinerja berisi profil, Kawasan yang disepakati sebagai
Kawasan yang berfungsi permasalahan, dan berfungsi sebagai kawasan yang
sebagai Penggerak potensi kawasan Penggerak Utama berfungsi sebagai
Utama Pengembangan yang berfungsi Pengembangan Penggerak Utama
Wilayah sebagai Penggerak Wilayah oleh Pusat dan Pengembangan
Utama Daerah Wilayah oleh Pusat
Pengembangan dan Daerah
Wilayah
Monitoring dan Evaluasi 1 buah kegiatan Tindak lanjut hasil 50% hasil monev 500,000
Perwujudan RTRW monitoring dan monev sebagai dasar yang merupakan
Wilayah Barat evaluasi perwujudan kebijakan mengatasi penyimpangan
RTRW Wilayah Barat penyimpangan pemanfaatan ruang
pemanfaatan ruang disepakati untuk
ditindaklanjuti oleh
pusat dan daerah
Monitoring dan Evaluasi 1 buah kegiatan Tindak lanjut hasil 50% hasil monev 500,000
Perwujudan RTRW monitoring dan monev sebagai dasar yang merupakan
Wilayah Tengah evaluasi perwujudan kebijakan mengatasi penyimpangan
RTRW Wilayah penyimpangan pemanfaatan ruang
Tengah pemanfaatan ruang disepakati untuk
ditindaklanjuti oleh
pusat dan daerah
Monitoring dan Evaluasi 1 buah kegiatan Tindak lanjut hasil 50% hasil monev 600,000
Perwujudan RTRW monitoring dan monev sebagai dasar yang merupakan
Wilayah Timur evaluasi perwujudan kebijakan mengatasi penyimpangan
RTRW Wil. Tim penyimpangan pemanfaatan ruang
pemanfaatan ruang disepakati untuk
ditindaklanjuti oleh
pusat dan daerah
Updating data & 1 buku profil pulau- Meningkatnya akurasi 60% data terbaharui 700,000
Informasi Pulau-pulau pulau terluar dan data dan informasi
terluar dan Kawasan kawasan perbatasan pulau-pulau terluar
Perbatasan kawasan perbatasan
yang dapat
disebarluaskan
4
**) **)
*) *) *) Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome Anggaran
No Agenda Kebijakan Program Utama Sasaran **)
(ribu Rp.)
Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Dev.DB on Cross Tersedianya data Tindak lanjut informasi 50% hasil 390,000
Border Trade & Invest. dan informasi yang diperoleh sebagai ditindaklanjuti oleh
in BIMP-EAGA (TA ADB investasi dan dasar kebijakan masing-masing
35258) perdagangan lintas peningkatan kinerja negara di kaw. BIMP-
batas negara di investasi dan EAGA
kawasan BIMP- perdagangan di kaw.
EAGA termasuk BIMP-EAGA
hambatan-hambatan
yang dialami
Terwujudnya Pembinaan Kelompok Pembinaan 2 (dua) Semakin mantap dan 2 (dua) pokmasy 500,000
mekanisme Masyarakat dalam pokmasy yang sudah meningkatnya yang sudah terbentuk
penyelenggaraan Penataan Ruang terbentuk dan pemahaman pokmasy menjadi mandiri
penataan ruang yang pembentukan 2 (dua) peduli tata ruang sehingga mampu
partisipatif berbasis pokmasy di terhadap berbagai membentuk jaringan
kemitraan dalam Surabaya dan perkembangan pokmasy serta 2
penyusunan dan Bandung. informasi/data, serta (dua) pokmasy yang
penerapan kebijakan kebijakan bidang baru terbentuk mulai
penataan ruang sebagai penataan ruang. dilibatkan dalam
upaya untuk mendorong proses
peningkatan penyelenggaraan
penyelenggaraan penataan ruang.
penataan ruang di pusat
dan daerah
Penyelenggaraan Satu laporan Difasilitasinya 70 % agenda-agenda 1,500,000
Koordinasi dalam penyelenggaraan penyelenggaraan BKTRnN dapat
menunjang BKTRN kegiatan BKTRN koordinasi agenda- difasilitasi
yang terdiri dari : 1 agenda BKTRN dan pembahasannya dan
(satu) buah prosiding disepakatinya tindak dapat ditindaklanjuti
diskusi pakar, lanjut hasil-hasil oleh instansi sektor
pencetakan ulang 6 pembahasan agenda dan pemerintah
(enam) Pedoman, 3 BKTRN daerah
(tiga) peraturan
pemerintah, 1 (satu)
buah Laporan
penyelenggaraan
BKTRN 2005,
pemantapan 7 (tujuh)
Rancangan
Peraturan
Perundang-
undangan Bidang
Penataan Ruang,
5
**) **)
*) *) *) Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome Anggaran
No Agenda Kebijakan Program Utama Sasaran **)
(ribu Rp.)
Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Fasilitasi Pembentukan 1 buah fasilitasi yang Disepakatinya konsepsi 70% pemerintah 550,000
Sistem Kelembagaan berisi perumusan dasar dan struktur daerah menyepakati
bagi Pengembangan konsepsi dasar dan sistem kelembagaan untuk mulai
Kawasan Andalan struktur sistem menerapkan konsep
kelembagaan bagi dan struktur sistem
pengembangan kelembagaan bagi
kawasan andalan pengembangan
kawasan andalan di
daerah untuk
mempercepat
pertumbuhan
ekonomi daerah.
Fasilitasi Pembentukan 1 buah fasilitasi yang Disepakatinya konsepsi 70% pemerintah 550,000
Sistem Kelembagaan berisi perumusan dasar dan struktur daerah menyepakati
bagi Pengemb. Kaw. konsepsi dasar dan sistem kelembagaan untuk mulai
Tertentu struktur sistem menerapkan konsep
kelembagaan bagi dan struktur sistem
pengembangan Kaw. kelembagaan bagi
Tertentun pengembangan
kawasan tertentu
Fasilitasi dan Koordinasi 1 buah fasilitasi Disepakatinya agenda- 50 % agenda-agenda 700,000
Pelaksanaan Kerjasama koordinasi agenda koordinasi oleh koordinasi akan
Internasional/Regional pelaksanaan negara-negara yang ditindaklanjuti oleh
(Setnas KESR) kerjasama terlibat KESR negara-negara terkait
internasional/ KESR
regional
Penyusunan Tersusunnya Tersedianya arahan 50% materi program 750,000
Operasionalisasi program program penanganan penanganan menjadi
program penanganan operasionalisasi bencana alam bidang acuan penyusunan
bencana alam bidang penanganan penataan ruang program sektor dan
penataan ruang bencana alam bidang daerah melalui
penataan ruang mekanisme
musrenbang dan
konreg
6
**) **)
*) *) *) Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome Anggaran
No Agenda Kebijakan Program Utama Sasaran **)
(ribu Rp.)
Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Penyusunan Pedoman 1 buah pedoman Disepakatinya 100% direktorat- 400,000
operasional sistem operasional sistem mekanisme dan direktorat di
kehumasan penataan kehumasan prosedur sistem lingkungan Ditjen
ruang penataan ruang kehumasan Ditjen Penataan Ruang
Penataan Ruang oleh sepakat atas
Direktorat-direktorat- mekanisme dan
direktorat di lingkungan prosedur
Ditjen Penataan Ruang
Mewujudkan Tersedianya kebijakan Penyusunan Pedoman Satu pedoman Meningkatnya 75 % instansi 750,000
organisasi yang operasionalisasi Mekanisme mekanisme pemahaman sektor dan pemerintah pusat dan
efisien, tata laksana penataan ruang yarrg Penyelesaian Konflik penyelesaian konflik daerah terhadap instansi provinsi (dari
yang efektif, SDM memiliki kepastian Penataan Ruang di pemanfaatan ruang mekanisme 10 instansi
yang profesional hukum melalui proses daerah di daerah penyelesaian konflik pemerintah pusat dan
dengan menerapkan penataan ruang yang pemanfaatan ruang di 10 pemerintah
prinsip-prinsip good berkualitas dan daerah propinsi) mengetahui
governance akuntabel. dan memahami
mekanisme
penyelesaian konflik
pemanfaatan ruang di
daerah
Penyusunan Pedoman Satu pedoman Meningkatnya 75 % instansi- 750,000
Pengelolaan Kawasan pengelolaan pemahaman instansi terkait di 4
Budidaya di Kab. Dan kawasan budidaya pemerintah daerah (empat)
Kota untuk pemerintah kabupaten/kota kabupaten/kota yang
kabupaten/kota terhadap materi menjadi studi kasus
pedoman sehingga (kota Surabaya,
dapat digunakan Palembang,
sebagai acuan bagi kabupaten Kupang
penyusunan kebijakan dan Kota Bengkulu)
dan peraturan memahami dan
pemanfaatan ruang menyepakati materi
kawasan budidaya pedoman
Penyusunan Pedoman Satu pedoman dalam Meningkatnya 75 % instansi terkait 600,000
Penguatan rangka penguatan pemahaman di (tiga) propinsi,
Kelembagaan bid. kelembagaan bidang pemerintah propinsi yang menjadi kasus
Penataan Ruang di Kab. penataan ruang, terhadap materi studi (propinsi Riau,
& kota khususnya pedoman penguatan Jawa Timur dan Bali)
kelembagaan dalam kelembagaan dalam memahami dan
rangka pengendalian rangka pengendalian menyepakati materi
pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang pedoman penguatan
7
**) **)
*) *) *) Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome Anggaran
No Agenda Kebijakan Program Utama Sasaran **)
(ribu Rp.)
Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
kelembagaan
penataan ruang untuk
nantinya digunakan
sebagai acuan dalam
pengendalian
pemanfaatan ruang
Penyusunan Pedoman Materi pedoman Meningkatnya 75 % instansi terkait 700,000
Penataan Ruang sebagai acuan dalam pemahaman di 3 (tiga) pemerintah
Kawasan Reklamasi rangka menyiapkan pemerintah daerah daerah yang menjadi
Pantai peraturan dan terhadap materi lokasi studi (Propinsi
kebijakan pedoman penataan DKI Jakarta,
pemanfaatan ruang ruang kawasan Pemerintah Kota
kawasan reklamasi reklamasi pantai Makasar dan
pantai Pemerintah Kota
Manado) memahami
dan menyepakati
materi pedoman
sebagai acuan dalam
penataan ruang
kawasan reklamasi
pantai
3. Pembangunan Penyelenggaraan dan Tersedianya Pemantapan RPP 1 Materi RPP Tingkat keterlibatan 80% pemangku 275,000
infrastruktur berbasis operasionalisasi penyelenggaraan dan Penataan Ruang Penataan Ruang pemangku kepentingan kepentingan terlibat
penataan ruang untuk penataan ruang operasionalisasi Kawasan Tertentu Kawasan Tertentu dalam proses dalam proses
mendukung pusat-pusat nasional, pulau, RTRWN, RTR Pulau, pemantapan materi pemantapan materi
produksi dan ketahanan provinsi, kabupaten, RTRW Provinsi / RPP sehingga meningkat
pangan, mendukung kota dan kawasan Kabupaten / Kota / pemahamannya atas
keseimbangan (Penataan Ruang) Kawasan sebagai acuan materi RPP
pembangunan antar pengembangan wilayah
daerah, meningkatkan dan pembangunan
kualitas lingkungan infrastruktur.
perumahan dan
permukiman dan
mendorong industri
konstruksi untuk
mewujudkan Indonesia
yang lebih sejahtera
8
**) **)
*) *) *) Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome Anggaran
No Agenda Kebijakan Program Utama Sasaran **)
(ribu Rp.)
Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pemantapan RPP 1 Materi RPP Tingkat keterlibatan 80% pemangku 275,000
Penataan Ruang Penataan Ruang pemangku kepentingan kepentingan terlibat
Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan dalam proses dalam proses
pemantapan materi pemantapan materi
RPP sehingga meningkat
pemahamannya atas
materi RPP
Penyusunan Pedoman 1 buah pedoman Disepakatinya materi 75 % materi teknis 700,000
Investasi investasi revitalisasi/ teknis pedoman oleh disepakati oleh pusat
Revitalisasi/Renstra renstra kawasan pusat dan daerah dan daerah melalui
Kawasan yang yang berfungsi melalui mekanisme BKPRD dan BKTRN
Berfungsi sebagai sebagai penggerak pembahasan di BKTRN
Penggerak Utama utama dan BKPRD
Pengembangan Wilayah pengembangan
wilayah
Penyusunan Pedoman 1 buah pedoman Disepakatinya materi 75 % materi teknis 500,000
Feasibility Study dan feasibility study dan teknis pedoman oleh disepakati oleh pusat
Project Proposal Untuk project proposal pusat dan daerah dan daerah melalui
Investasi untuk investasi melalui mekanisme BKPRD dan BKTRN
pembahasan di BKTRN
dan BKPRD
Penyelesaian RUU Satu Rancangan UU Tersosialisasikannya 75 % pemangku 1,000,000
Perubahan UU no. pengganti UU RUU Tentang kepentingan dapat
24/92 tentang Penataan 24/1992 Tentang Penataan Ruang memahami substansi
Ruang Penataan Ruang kepada pemangku RUU tentang
yang telah kepentingan penataan ruang yang
disosialisasikan dan (perguruan tinggi, baru dan
dibahas awal dengan instansi terkait menyepakati
DPR pemerintah pusat, substansinya untuk
provinsi, LSM serta dibawa dan dilakukan
masyarakat) pembahasan awal
dalam forum legislatif
Pemantapan 5 (lima) 5 buah pedoman Disepakatinya materi 75 % materi teknis 400,000
Pedoman pengembangan teknis pedoman oleh disepakati oleh pusat
Pengembangan kawasan pusat dan daerah dan daerah melalui
Kawasan (Kws Andalan, melalui mekanisme BKPRD dan BKTRN
Kws Tertinggal, Kws. pembahasan di BKTRN
Perbatasan, KAPET dan dan BKPRD
Kerjasama Investasi
Pengembangan
Kawasan)
9
**) **)
*) *) *) Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome Anggaran
No Agenda Kebijakan Program Utama Sasaran **)
(ribu Rp.)
Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Bantek Penyusunan 2 buah RTRW Disepakatinya Materi 75% pemangku 1,250,000
RTRW Kab. Lebong dan Kabupaten yang RTRW Kab. Lebong kepentingan
Kab. Serdang Bedagai berisi indikasi dan Kab. Serdang menyepakati materi
program strategis, Bedagai oleh teknis RTRW sebagai
rencana peman- pemangku kepentingan bahan rancangan
faatan dan sebagai materi teknis perda
pengendalian Raperda
pemanfaatan ruang
di Kab. Lebong &
Serdang Bedagai
Bantek Penyusunan 2 buah RTRW Disepakatinya Materi 75% pemangku 1,200,000
RTRW Kab. Pasaman Kabupaten yang RTRW Kab. Pasaman kepentingan
Brt. dan Kab. Dharmas- berisi indikasi Brt dan Kab. Dharmas- menyepakati materi
raya program strategis, raya oleh pemangku teknis RTRW sebagai
rencana peman- kepentingan sebagai bahan rancangan
faatan dan materi teknis Raperda perda
pengendalian
pemanfaatan ruang
di Kab. Pasaman Brt
& Kab.Dharmas-raya
Bantek Penyusunan 2 buah RTRW Disepakatinya Materi 75% pemangku 1,200,000
RTRW Kab. OKI dan Kabupaten yang RTRW Kab. OKI dan kepentingan
Kab. Bangka Barat berisi indikasi Kab. Bangka Barat menyepakati materi
program, rencana oleh pemangku teknis RTRW sebagai
peman-faatan dan kepentingan sebagai bahan rancangan
pengendalian materi teknis Raperda perda
pemanfaatan ruang
di Kab. OKI &
Kab.Bangka Barat
Bantek Penyusunan 1 buah RTRW Kota Disepakatinya Materi 75% pemangku 550,000
RTRW Kota Tanjung yang berisi indikasi RTRW Kota Tanjung kepentingan
Pinang program strategis, Pinang oleh pemangku menyepakati materi
rencana peman- kepentingan sebagai teknis RTRW sebagai
faatan dan bahan Raperda bahan rancangan
pengendalian perda
pemanfaatan ruang
di Kota Tanjung
Pinang
10
**) **)
*) *) *) Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome Anggaran
No Agenda Kebijakan Program Utama Sasaran **)
(ribu Rp.)
Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Bantek Penyusunan 2 buah RTR yang Disepakatinya Materi 75% pemangku 1,400,000
RTRW KPE berisi indikasi RTRW oleh pemangku kepentingan
Jagoibabang, Kab. program strategis, kepentingan sebagai menyepakati materi
Bengkayang dan KPE rencana peman- bahan Raperda teknis RTRW sebagai
Jasa, Kab. Sintang, faatan dan bahan rancangan
Kalbar pengendalian perda
pemanfaatan ruang
di KPE Jagoibabang,
Kab. Bengkayang
dan KPE Jasa, Kab.
Sintang, Kalbar
Bantek Penyusunan 2 buah RTR yang Disepakatinya Materi 75 % materi teknis 1,400,000
RTRW KPE Long berisi indikasi RTRW oleh pemangku dapat dijadikan acuan
Midang, Kab. Nunukan program strategis, kepentingan sebagai pembangunan
dan KPE Long Nawang, rencana peman- bahan Raperda investasi di berbagai
Kab. Malinau, Kaltim faatan dan sektor di daerah
pengendalian melalui mekanisme
pemanfaatan ruang Musrenbang, Konreg,
di KPE Long Midang, dsb
Kab. Nunukan dan
KPE Long Nawang,
Kab. Malinau, Kaltim
Bantek Penyusunan 1 buah RTRW yang Disepakatinya Materi 75% pemangku 700,000
RTRW Kaw. terdiri dari indikasi RTRW Kaw. kepentingan
Gerbangkertasusila, program strategis, Gerbangkertasusila, menyepakati materi
Jatim rencana peman- Jatim oleh pemangku teknis RTRW sebagai
faatan dan kepentingan sebagai materi teknis
pengendalian materi teknis Raperpres
pemanfaatan ruang Raperpres
di Kaw.
Gerbangkertasusila,
Jatim
Bantek Penyusunan 1 buah RTRW yang Disepakatinya Materi 75% pemangku 600,000
RTRW Kaw. Kedung berisi indikasi RTRW Kaw. Kedung kepentingan
Sepur, Jateng program strategis, Sepur, Jateng oleh menyepakati materi
rencana peman- pemangku kepentingan teknis RTRW sebagai
faatan dan sebagai materi teknis materi teknis
pengendalian Raperpres Raperpres
pemanfaatan ruang
di Kaw. Kedung
Sepur, Jateng
11
**) **)
*) *) *) Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome Anggaran
No Agenda Kebijakan Program Utama Sasaran **)
(ribu Rp.)
Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Bantek Penyusunan 3 buah RTRW Disepakatinya Materi 75% pemangku 1,200,000
Peninjauan RTRW Kab. Kabupaten RTRW Kabupaten kepentingan
& Kota Wil. Tengah (Sukmara-Kalteng, oleh pemangku menyepakati materi
Barito Timur dan kepentingan sebagai teknis RTRW sebagai
Balangan-Kalsel materi teknis Raperda materi teknis Raperda
berisi indikasi
program strategis,
rencana peman-
faatan dan
pengendalian
pemanfaatan ruang
di Kab.& Kota Wil.
Tengah
Bantek Penyusunan 3 buah RTRW Kota Disepakatinya Materi 75% pemangku 1,500,000
RTRW Kab. & Kota Wil. (Denpasar, Mataram, RTRW Kota oleh kepentingan
Timur Manado) yang berisi pemangku kepentingan menyepakati materi
indikasi program sebagai materi teknis teknis RTRW sebagai
strategis, rencana Raperda materi teknis Raperda
peman-faatan dan
pengendalian
pemanfaatan ruang
di Kab.& Kota Wil.
Timur
Operasionalisasi RTRW 2 buah RTRW berisi Disepakatinya Materi 75% pemangku 1,000,000
melalui Bantek indikasi program RTRW Provinsi oleh kepentingan
Peninjauan Kembali strategis, rencana pemangku kepentingan menyepakati materi
RTRW Prov. Sulut & Gr. peman-faatan dan sebagai materi teknis teknis RTRW sebagai
Talo pengendalian Raperda materi teknis Raperda
pemanfaatan ruang
di Prov. Sulut & Gr.
Talo
Operasionalisasi RTRW 2 buah RTRW berisi Disepakatinya Materi 75% pemangku 1,000,000
melalui Bantek indikasi program RTRW Kab. MnWari & kepentingan
Penyusunan RTRW strategis, rencana Bintuni oleh pemangku menyepakati materi
Kab. MnWari & Bintuni peman-faatan dan kepentingan sebagai teknis RTRW sebagai
pengendalian materi teknis Raperda materi teknis Raperda
pemanfaatan ruang
di Kab. MnWari &
Bintuni
12
**) **)
*) *) *) Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome Anggaran
No Agenda Kebijakan Program Utama Sasaran **)
(ribu Rp.)
Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Operasionalisasi RTRW 2 buah RTRW Kab. Disepakatinya Materi 75% pemangku 1,000,000
melalui Bantek berisi indikasi RTRW Kab. Kolaka Ut. kepentingan
Penyusunan RTRW program strategis, & Kab. Bombana oleh menyepakati materi
Kab. Kolaka Ut. & Kab. rencana peman- pemangku kepentingan teknis RTRW sebagai
Bombana faatan dan sebagai materi teknis materi teknis Raperda
pengendalian Raperda
pemanfaatan ruang
di RTRW Kab.
Kolaka Ut. & Kab.
Bombana
Operasionalisasi RTRW 2 buah RTRW Kab. Disepakatinya Materi 75% pemangku 1,000,000
melalui Bantek berisi indikasi RTRW Kab. Halm. kepentingan
Penyusunan RTRW program strategis, Tim. & Kep Aru oleh menyepakati materi
Kab. Halm. Tim. & Kep rencana peman- pemangku kepentingan teknis RTRW sebagai
Aru faatan dan sebagai materi teknis materi teknis Raperda
pengendalian Raperda
pemanfaatan ruang
di RTRW Kab. Halm.
Tim. & Kep Aru
Operasionalisasi RTRW 1 buah RTRW Kota. Disepakatinya Materi 75% pemangku 500,000
melalui Bantek berisi indikasi RTRW RTRW Kota kepentingan
Penyusunan RTRW program strategis, Tomohon oleh menyepakati materi
Kota Tomohon rencana peman- pemangku kepentingan teknis RTRW sebagai
faatan dan sebagai materi teknis materi teknis Raperda
pengendalian Raperda
pemanfaatan ruang
di RTRW Kota
Tomohon
Apresiasi NSPM 1 Kali Meningkatnya 30% meningkat 738,409
Penataan Ruang Kab. & Penyelenggaraan kemampuan SDM di pemahamannya
Kota Wil. Bar apresiasi dengan daerah dalam tentang proses
peserta 60 orang penyelenggaraan penyelenggaraan
penataan ruang penataan ruang
Apresiasi NSPM 1 Kali Meningkatnya 30% meningkat 512,343
Penataan Ruang Kab. & Penyelenggaraan kemampuan SDM di pemahamannya
Kota Wil. Teng. apresiasi dengan daerah dalam tentang proses
peserta 60 orang penyelenggaraan penyelenggaraan
penataan ruang penataan ruang
13
**) **)
*) *) *) Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome Anggaran
No Agenda Kebijakan Program Utama Sasaran **)
(ribu Rp.)
Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Apresiasi NSPM 1 Kali Meningkatnya 30% meningkat 498,499
Penataan Ruang Kab. & Penyelenggaraan kemampuan SDM di pemahamannya
Kota Wil. Tim. apresiasi dengan daerah dalam tentang proses
peserta 60 orang penyelenggaraan penyelenggaraan
penataan ruang penataan ruang
Apresiasi Teknik 1 Kali Meningkatnya 30% meningkat 456,149
Analisis Penyusunan Penyelenggaraan kemampuan SDM di pemahamannya
RTRW di Wil Teng. apresiasi dengan daerah dalam tentang proses
peserta 60 orang penyelenggaraan penyelenggaraan
penataan ruang penataan ruang
Sosialisasi Keppres satu laporan Terinformasikannya 75% instansi /dinas 1,000,000
Penataan Ruang Pulau penyelenggaraan strategi pemanfaatan teknis/ bappeda
sosialisasi Perpres dan pengendalian terkait dengan
RTR Pulau di 4 Kota pemanfaatan ruang penyelenggaraan
: Medan, Denpasar, nasional di pulau penataan ruang
Pontianak dan kepada instansi/dinas mengetahui dan
Makasar di masing-masing memahami materi
propinsi Perpres Pulau
Penyelenggaraan 1 Satuan Kerja Kesesuaian antara 100% kesesuaian 5,735,000
supervisi dan kegiatan (Satker) rencana fisik dan antara rencana fisik
administrasi perkantoran keuangan dengan dan keuangan
pada Satker Ditjen realisasi fisik dan dengan realisasi fisik
Penataan Ruang keuangan dan keuangan
Terselenggaranya Pengembangan Terselenggaranya Ditindaklanjuti MOU Untuk KAPET 22,090,000
pengembangan Manajemen pengembangan menjadi surat berkembang sebesar
kawasan strategis Pengelolaan KAPET manajemen KAPET pernyataan minat untuk 10%,
nasional. di 13 KAPET berinvestasi Untuk KAPET belum
berkembang sebesar
5%
Penyusunan Rencana 1 rencana Disepakatinya program 75% program 1,500,000
Pengembangan pengembangan investasi strategis oleh investasi strategis
Kawasan Andalan kawasan andalan daerah disepakati oleh
daerah
Strategi Penguatan Satu laporan profil Disepakatinya konsepsi 70 % instansi pusat 750,000
Kawan dlm. Perwujudan kawasan andalan dasar penguatan dan pemerintah
struktur ruang nasional dan rumusan indikasi pengembangan daerah menyepakati
program strategis 5 kawasan andalan materi/konsepsi dasar
tahun dalam perwujudan penguatan
struktur ruang nasional pengembangan
oleh pusat dan daerah kawasan andalan
14
**) **)
*) *) *) Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome Anggaran
No Agenda Kebijakan Program Utama Sasaran **)
(ribu Rp.)
Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Terwujudnya Penyusunan RTR 1 buah RTR berisi Daerah memahami 4 Pemerintah Provinsi 1,000,000
pemanfaatan ruang Kawasan Koridor Pantai indikasi program pentingnya RTR memahami
yang nyaman dan Barat Sulawesi strategis, rencana sebagai alat pentingnya RTR
harmonis sejalan peman-faatan dan keterpaduan program sebagai alat
dengan pembangunan pengendalian percepatan keterpaduan program
pe'rumahan dan pemanfaatan ruang pembangunan percepatan
permukiman, di Kawasan Pantai Kawasan Koridor pembangunan
transportasi, Barat Sulawesi Pantai Barat Sulawesi Kawasan Koridor
sumberdaya air, dan Pantai Barat Sulawesi
infrastruktur perkotaan
dan perdesaan
Penyusunan RTR 1 buah RTR Daerah memahami 6 Pemerintah Provinsi 1,500,000
Kawasan Koridor jalan Kawasan berisi pentingnya RTR memahami
lintas Timur Sumatra indikasi program sebagai alat pentingnya RTR
strategis, rencana keterpaduan program sebagai alat
peman-faatan dan percepatan keterpaduan program
pengendalian pembangunan percepatan
pemanfaatan ruang Kawasan Koridor jalan pembangunan
di Kawasan Koridor lintas Timur Sumatra Kawasan Koridor
jalan lintas Timur jalan lintas Timur
Sumatra Sumatra
Penyusunan arahan 1 buah RTR Daerah memahami 3 Pemerintah 1,250,000
pemanfaatan ruang Kawasan berisi pentingnya RTR Kabupaten Provinsi
DAS Siak, Kampar dan indikasi program, sebagai alat memahami
Indragiri rencana peman- keterpaduan program pentingnya RTR
faatan dan pengeloaan DAS sebagai alat
pengendalian keterpaduan program
pemanfaatan ruang pengelolaan DAS
di Kawasan DAS
Siak, Kampar dan
Indragiri
Penyusunan Arah. 1 buah RTR Daerah memahami 1 Pemerintah 1,000,000
Pemanf. Ruang WS di Kawasan berisi pentingnya RTR Kabupaten Provinsi
P. Flores dan WS indikasi program, sebagai alat memahami
Jeneberang Sulsel rencana peman- keterpaduan program pentingnya RTR
faatan dan pengeloaan DAS sebagai alat
pengendalian keterpaduan program
pemanfaatan ruang pengelolaan DAS
di WS di P. Flores
dan WS Jeneberang
Sulsel
15
**) **)
*) *) *) Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome Anggaran
No Agenda Kebijakan Program Utama Sasaran **)
(ribu Rp.)
Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Operasionalisasi Satu laporan studi terinformasikannya 75 % instansi-instansi 1,000,000
RTRWN dlm. operasionalisasi jakstra spasial sektor mengetahui
Penyusunan Jakstra RTRWN dalam pengembangan sistem dan memahami
Spas. Pengemb. Sis penyusunan jakstar perkotaan dan konsepsi jakstra
Kotdes, Perkim, spasial perdesaan, jaringan spasial
Jaringan Jalan dan SDA pengembangan jalan dan SDA sebagai pengembangan
sistem perkotaan, upaya operasionalisasi sistem perkotaan dan
perdesaan, jaringan RTRWN kepada perdesaan, jaringan
jalan dan SDA instansi-instansi terkait jalan dan SDA
Penyusunan RIS Satu laporan dan Meningkatnya 75 % instansi pusat 750,000
infrastruktur PU dalam peta rencana induk pemahaman instansi terkait dengan
rangka pengembangan sistem pembangunan pemerintah pusat dan pembangunan
Wilayah P. Jawa Bali infrastruktur ke PU- daerah dan selanjutnya infrastruktur
an untuk Pulau menyepakati rencana mengetahui dan
Jawa-Bali induk sistem sebagai memahami serta
acuan keterpaduan menyepakati rencana
program pembangunan induk sistem sebagai
infrastruktur di Jawa- acuan keterpaduan
Bali program
pembangunan
infrastruktur di Jawa-
Bali
Peningkatan Terselenggaranya Bimbingan Teknis 2 kali Meningkatnya Pemahaman peserta 500,000
kapasitas manajemen Pelatihan dan Manajemen penyelenggaraan pemahaman aparat bimbingan teknis
pemerintah pusat dan Sosialisasi NSPM kepegawaian bimbingan teknis Ditjen Penataan Ruang tentang manajemen
daerah, dunia usaha tentang Peraturan, tentang manajemen kepegawaian
di daerah dan Kepegawaian, kepegawaian meningkat sebesar
masyarakat dalam Keuangan dan 50%
penyelenggaraan Pemrograman, termasuk
pembangunan penyusunan rencana
infrastruktur PU induk pengemb. Pelaks.
UU penataan ruang
serta evaluasi kapasitas
pegawai
Evaluasi jabatan dlm 1 buah buku evaluasi Disepakatinya kriteria 100% kriteria 500,000
rangka Penyusunan jabatan dalam persyaratan minimum disepakati sebagai
Klasifikasi PNS rangka penyusunan suatu jabatan persyaratan minimum
kualifikasi PNS suatu jabatan
16
**) **)
*) *) *) Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome Anggaran
No Agenda Kebijakan Program Utama Sasaran **)
(ribu Rp.)
Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Peningkatan kapasitas 2 kali pelatihan legal Meningkatnya Pemahaman peserta 400,000
pegawai dalam rangka drafting penataan pemahaman peserta pelatihan legal
legal drafting penataan ruang tentang legal drafting drafting meningkat
ruang sebesar 50%
Penyusunan Rencana 1 buah rencana Meningkatnya 60% aparat Ditjen 500,000
Induk pengemb. Pelaks. induk pengetahuan aparat Penataan Ruang
Per-UU penataan ruang pengembangan Ditjen Penataan ruang memahami Per-UU
pelaksanaan per-UU tentang per-UU Penataan Ruang
penataan ruang Penataan Ruang
Pembinaan penerapan 3 kali pelatihan Meningkatnya Pemahaman peserta 600,000
sistem manajemen mutu penerapan sistem pemahaman peserta pelatihan meningkat
ISO 9001-2000 manajemen mutu pelatihan tentang cara sebesar 50%
ISO 9001-2000 penerapan sistem ISO
9001-2000
Sosialisasi per-UU 2 kali sosialisasi UU Terinformasikannya UU 60 % materi UU 400,000
Keuangan Negara keuangan Keuangan Keuangan Negara Keuangan Negara
Negara dengan tersosialisasi kepada
jumlah peserta 80 peserta
orang
Pengembangan Sistem 1 kegiatan Terpantaunya 100 % pelaksanaan 400,000
monev pelaksanaan pengembangan pelaksanaan anggaran anggaran dapat
anggaran sistem monev dipantau
pelaksanaan
anggaran
Penyusunan Rumusan 1 kegiatan Disepakatinya standar 75 % standar kinerja 1,000,000
Program penataan penyusunan kinerja program program disepakati
ruang berbasis kinerja rumusan program penataan ruang oleh direktorat-
penataan ruang direktorat di
berbasis kinerja lingkungan Ditjen
Penataan Ruang
Pembinaan Teknis 3 kali pelaksanaan Meningkatnya Pemahaman peserta 400,000
pelaksanaan program pelatihan pemahaman peserta terhadap materi
Penataan Ruang & pelaksanaan pelatihan pelaksanaan pelaksanaan program
Pengemb Wil. program program meningkat 50 %
Penyusunan standar 1 kegiatan Disepakatinya standar 75% materi standar 500,000
kompetensi jabatan penyusunan standar kompetensi jabatan kompetensi
struktural pegawai kompetensi jabatan struktural pegawai disepakati oleh BAKN
penataan ruang struktural pegawai Ditjen Penataan Ruang
penataan ruang
17
**) **)
*) *) *) Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome Anggaran
No Agenda Kebijakan Program Utama Sasaran **)
(ribu Rp.)
Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Penyelenggaraan 1 kegiatan Meningkatnya Pemahaman peserta 12,781,437
Pembinaan Teknis penyelenggaran pemahaman peserta meningkat 50 %
Administrasi (eks Rutin) pembinaan teknis pelatihan tentang
administrasi teknis administrasi
Penyelenggaraan 1 kegiatan PNBP Meningkatnya Penerimaan PNBP 772,482
Kegiatan Yang Dibiayai penerimaan PNBP meningkat sebesar
PNBP 10%
Penerapan 3 kali pelatihan Meningkatnya Pemahaman peserta 500,000
operasionalisasi penerapan back pemahaman peserta meningkat 50 %
efisiensi kinerja (Back office sebanyak 80 pelatihan tentang cara
Office) DJ Taru peserta penerapan sistem back
office
Jakarta, 15 Agustus 2005
Direktur Jenderal Penataan Ruang
A. Hermanto Dardak
NIP. 110025773
18
Related docs
Other docs by sqx13346
Job Title Events Coordinator and Marketing Assistant Department Marketing Reports To Anne Weimer Marketing Coordinator Job Summary The Marketing Assistant is essential in the preparation
Views: 80 | Downloads: 0
Listing ID 7919 Company Name dataentryjobz Description Data entry jobs without investment We provided many data entry jobs and BPO projects daily We give the projects without any initial d
Views: 15 | Downloads: 0
