Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah - PDF

Document Sample
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah - PDF Powered By Docstoc
					dadang-solihin.blogspot.com   2
     Nama                    : Dadang Solihin
     Tempat/Tgl Lahir        : Bandung 6 November 1961
     Pekerjaan               : Direktur Evaluasi Kinerja
                               Pembangunan Daerah
                               Bappenas
     Alamat Kantor           : Jl. Taman Suropati No. 2
                               Jakarta 10310
     Telp/Fak Kantor         : (021) 392 6248
     HP                      : 0812 932 2202
     Email                   : dadangsol@yahoo.com
     Website                 :
        http://dadang-solihin.blogspot.com

www.dadang-solihin.blogspot.com                      3
                            Materi

•   Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning Differentiation
    Brand (PDB)
•   Perencanaan Pembangunan Daerah
•   Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah
       j                            g
•   Kegagalan Perencanaan
•   Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal
•   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
•   Penyusunan RPJMD




                         dadang-solihin.blogspot.com             4
dadang-solihin.blogspot.com   5
Positioning Differentiation Brand (PDB)


          POSITIONING              DIFFERENTIATION




                          BRAND




                 dadang-solihin.blogspot.com         6
PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
                          Brand Integrity
   POSITIONING                              DIFFERENTIATION

                                                  Agro Bisnis
             g g
  Provinsi Jagung
                                                   Jagung




                           BRAND

                         Visi Provinsi
                          Gorontalo



                    dadang-solihin.blogspot.com                 7
dadang-solihin.blogspot.com   8
PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
                              Brand Integrity
    POSITIONING                                 DIFFERENTIATION

    Kabupaten dengan                               Pelajaran Bahasa
      pemerintahan                                Mandarin di Sekolah
     entrepreneurship                               dan Pesantren




                               BRAND

                           Visi Kabupaten
                             Lamongan



                        dadang-solihin.blogspot.com                     9
dadang-solihin.blogspot.com   10
PDB Triangle: Kota Sawahlunto
                          Brand Integrity
  POSITIONING                               DIFFERENTIATION

  Kota Pariwisata                            Lokasi Historis Kuno,
     Budaya                                  DaerahPertambangan
  Pertambangan                                 Batu Bara, Lahan
                                                    Alami




                           BRAND

                          Visi Kota
                         Sawahlunto



                    dadang-solihin.blogspot.com                      11
dadang-solihin.blogspot.com   12
dadang-solihin.blogspot.com   13
Proses Perencanaan
  Pendekatan Politik:
  Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
  pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
  planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

  Proses Teknokratik:
  Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
        g                j yang           g
  lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional
  bertugas untuk itu.

  Partisipatif:
  Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
  antara lain melalui Musrenbang.

  Proses top-down dan bottom-up:
  Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


            dadang-solihin.blogspot.com                         14
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
                NASIONAL                                       DAERAH
        Dokumen             Penetapan                Dokumen                Penetapan
 Rencana Pembangunan             UU          Rencana Pembangunan               Perda
 Jangka Panjang Nasional   (Ps. 13 Ayat 1)   Jangka Panjang Daerah        (Ps. 13 Ayat 2)
 (RPJP-Nasional)
 (RPJP Nasional)                             (RPJP-Daerah)
                                             (           )
 Rencana Pembangunan          Per Pres       Rencana Pembangunan          Peraturan KDH
 Jangka Menengah           (Ps. 19 Ayat 1)   Jangka Menengah Daerah       (Ps. 19 Ayat 3)
 Nasional                                    (RPJM Daerah)
                                             (RPJM-Daerah)
 (RPJM-Nasional)
 Renstra Kementerian /       Peraturan       Renstra Satuan Kerja            Peraturan
 Lembaga (Renstra KL)       Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renstra    Pimpinan SKPD
                           (Ps. 19 Ayat 2)   SKPD)                         (Ps. 19 Ayat 4)
 Rencana Kerja                Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah     Peraturan KDH
 Pemerintah (RKP)          (Ps 26 Ayat 1)
                           (Ps.              Daerah (RKPD)                (Ps 26 Ayat 2)
                                                                          (Ps.
 Rencana Kerja               Peraturan       Rencana Kerja Satuan Kerja      Peraturan
 Kementerian / Lembaga      Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renja      Pimpinan SKPD
 (Renja KL)                (Ps.
                           (Ps 21 Ayat 1)    SKPD)                          Ps.
                                                                          ( Ps 21 Ayat 3)
                              dadang-solihin.blogspot.com                                    15
 Syarat Dokumen Perencanaan
          S.M.A.R.T
   Specific:
1. Specific:    Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
                jelas;
   Measurable:
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
               baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
3. Achievable:
3 Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
               kapasitas dan sumber daya yang ada;
   Relevant:
4. Relevant:    Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
                output dalam rangka mencapai target outcome yang
                ditetapkan; serta antara target outcome dalam
                    g         p      g      p    y g      p
                rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
        Bond:
5. Time Bond:   Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.


                       dadang-solihin.blogspot.com                  16
           Syarat Perencanaan
                   g                       g
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
   mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
   pengalokasiannya
   pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi           pelaksananya.
7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
   pelaksanaannya.
   p           y
                        dadang-solihin.blogspot.com          17
    Fungsi/Manfaat Perencanaan
•   Sebagai penuntun arah
    S b    i               h
•   Minimalisasi ketidakpastian
•   Minimalisasi inefisiensi
    sumberdaya
•   Penetapan standar dan
                  kualitas
    pengawasan k lit




                          dadang-solihin.blogspot.com   18
dadang-solihin.blogspot.com   19
       Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah:                             Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke                1.   Peningkatan standar hidup (levels
  arah kondisi yang lebih                                   orang
                                          of living) setiap orang, baik
  baik                                    pendapatannya, tingkat konsumsi
                                          pangan, sandang, papan, pelayanan
 melalui upaya yang                      kesehatan, pendidikan, dll.
  dilakukan secara                   2.   Penciptaan berbagai kondisi yang
  terencana.                              memungkinkan tumbuhnya rasa
                                          percaya diri (self-esteem) setiap
                                          orang.
                                     3.   Peningkatan kebebasan
                                                                     orang
                                          (freedom/democracy) setiap orang.
                                                                  Todaro, 2000


                            dadang-solihin.blogspot.com                       20
                           How?
1. Mengurangi di
1 M                 i         ketimpangan pembangunan
            i disparitas atau k i            b
     antar daerah
     antar sub daerah
     antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
           y        y              g
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
   agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
          (berkelanjutan).
   datang (berkelanjutan)




                       dadang-solihin.blogspot.com            21
     Tantangan dalam Pembangunan Daerah
                                                                  • Mengurangi
                              Sarana dan
                            Prasarana yang                          ketimpangan
                                   d i dan
                             memadai d                            • Memberdayakan
                              berkualitas                           masyarakat
                                                                  • Mengentaskan
                                                                    kemiskinan.
                                                                    k i ki
                                                                  • Menambah lapangan
                                                                    kerja.
                                                Dunia usaha yg      Menjaga k l t i
                                                                  • M j     kelestarian
                                                   kondusif         SDA
                             Pemanfaatan
                          sumber daya secara
                              berkualitas
                Koordinasi yang
               semakin baik antar
                 stakeholders



Peningkatan kapasitas
        SDM
                                    dadang-solihin.blogspot.com                    22
 PEMBANGUNAN DAERAH                          PEMBANGUNAN DI DAERAH




   Upaya terencana untuk
                                             Upaya untuk memberdayakan
   meningkatkan kapasitas
                                             masyarakat di seluruh daerah
    Pemerintahan Daerah

    Sehingga tercipta suatu                      Sehingga tercipta suatu
  kemampuan yang andal dan                  lingkungan yang memungkinkan
     profesional dalam:                            masyarakat untuk:



 Memberikan pelayanan kepada               Menikmati kualitas kehidupan
  masyarakat,
     y      ,                                yang lebih baik, maju, dan
                                             t t
                                             tenteram,
 Mengelola sumber daya                     Peningkatan harkat, martabat,
  ekonomi daerah.                            dan harga diri.

                          dadang-solihin.blogspot.com                   23
               PEMBANGUNAN DAERAH
                         Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi              Pengelolaan
                                                         Good Governance
     Daerah                    Sumberdaya
                                        y

               Keseimbangan Peran Tiga Pilar

   Pemerintahan                 Dunia Usaha                 Masyarakat

   Menjalankan dan
menciptakan lingkungan    Mewujudkan penciptaan          Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang      lapangan kerja dan           sosial,
                                                         sosial ekonomi dan
 kondusif bagi unsur-          pendapatan.                       politik.
       unsur lain.

                           dadang-solihin.blogspot.com                          24
           Pergeseran Paradigma:
        From Government to Governance
        F    G        tt G




          Government                                  Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi         Persoalan-persoalan publik
  negara untuk mengatur hal-hal         adalah urusan bersama
  publik
  publik,                               pemerintah civil society dan
                                        pemerintah,
 Aktor di luarnya hanya dapat          dunia usaha sebagai tiga aktor
  disertakan sejauh negara              utama.
        iji k
  mengijinkannya.
                        dadang-solihin.blogspot.com                      25
               Pelaku Pembangunan:
               Paradigma Governance
                              ,                      ,           y
    Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
    yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
                                    Tenaga Kerja
                   Kontrol                            Kontrol



        Dunia Usaha 
                                   Pemerintah                    Masyarakat
          Swasta


                       Nilai                       Redistibusi
                 Pertumbuhan                   Melalui Pelayanan
                                       Pasar

   Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
    Good.
    G d
                               dadang-solihin.blogspot.com                    26
         Model Governance
                Sektor Swasta      Sektor Publik        Sektor Ketiga


   Tingkat        Perusahaan        Organisasi               LSM
Supranasional    transnasional   Antar Pemerintah       Internasional




  Tingkat        Perusahaan                               Ormas/LSM
  Nasional        Nasional         GOVERNANCE              Nasional



   Tingkat       Perusahaan          Pemerintah           LSM Lokal
 Subnasional        Lokal              Lokal

                                            (Kamarack and Nye Jr., 2002)

                        dadang-solihin.blogspot.com                        27
Pelaku Pembangunan: Stakeholders

           STATE                       CITIZENS
           Executive                   organized into:
           Judiciary
              d              Community-based organizations
                             C       it b d          i ti
          Legislature        Non-governmental organizations
                                Professional Associations
         Public service
                                    Religious groups
            Military                Women’s groups
             Police                       Media

                       BUSINESS
              Small / medium / large enterprises
                 Multinational Corporations
                     Financial institutions
                        Stock exchange


              dadang-solihin.blogspot.com                     28
   Troika




dadang-solihin.blogspot.com   29
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
               Swasta
  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



  Masyarakat,
  Masyarakat
  Bangsa, dan
    Negara                                         y
                                                Masyarakat

                                                             VISI
                                       Pemerintah

Good Governance            Dunia Usaha




                  dadang-solihin.blogspot.com                       30
Perumusan Visi Daerah
                       Stakeholders




      PEMDA




      dadang-solihin.blogspot.com     31
Perumusan Visi Daerah
                       Stakeholders




      PEMDA




      dadang-solihin.blogspot.com     32
dadang-solihin.blogspot.com   33
                                                            1/4
             g g
           Kegagalan Perencanaan

 Penyusunan perencanaan
  tidak tepat, mungkin karena:
   informasinya kurang
    lengkap,
   metodologinya belum
    dikuasai,
    dik    i
   perencanaannya tidak
    realistis sehingga tidak
                   gg
    mungkin pernah bisa
    terlaksana
   pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
                                            pertimbangan
    pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.


                        dadang-solihin.blogspot.com         34
          Kegagalan Perencanaan                                      2/4
 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
  seharusnya.

   kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan
    dengan pelaksanaannya.
   aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
   masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
    tidak mendukungnya.




                       dadang-solihin.blogspot.com                   35
                                                             3/4
                g g
              Kegagalan Perencanaan
   Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
    dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
    mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

       Misalnya, orientasi
        semata-mata pada
        pertumbuhan yang
        menyebabkan makin
        melebarnya kesenjangan.
       Dengan d iki
        D        demikian, yang
        keliru bukan semata-mata
        perencanaannya, tetapi
        falsafah atau konsep di
        balik perencanaan itu.


                          dadang-solihin.blogspot.com            36
                                                            4/4
            g g
          Kegagalan Perencanaan

   Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
    kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

     P                i i tidak   b ik
      Perencanaan di sini tid k memberikan
      kesempatan berkembangnya prakarsa
      individu dan pengembangan kapasitas
      serta potensi masyarakat secara penuh.
     Sistem ini bertentangan dengan hukum
      penawaran dan permintaan karena
      pemerintah mengatur semuanya.
     Perencanaan seperti inilah yang disebut
        b     i i t
      sebagai sistem perencanaan t        t
                                   terpusat
      (centrally planned system).


                       dadang-solihin.blogspot.com          37
      Sistem Perencanaan yang Berhasil

•   Sistem perencanaan yang
    Si t
    mendorong berkembangnya
    mekanisme pasar dan peran
    serta masyarakat.
•   Dalam sistem ini perencanaan
    dilakukan dengan menentukan
    sasaran-sasaran secara garis
    besar.
•   P l k utamanya adalah
    Pelaku t         d l h
    masyarakat dan usaha swasta.




                        dadang-solihin.blogspot.com   38
                 Perencanaan yang Ideal
•   Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
    dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
•   Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
    pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
    adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
    j g        p      j
    jangan sampai terjadi kemunduran.
•   Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
    pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
                                               aspek,
    sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam
    keutuhan konsep secara keseluruhan.
•   Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
    adaptive system).
•   Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

                          dadang-solihin.blogspot.com               39
dadang-solihin.blogspot.com   40
                                                              1/2
                 Apa itu RPJMD
•                  k       dokumen rencana resmi d
    RPJMD merupakan satu d k                            h     k
                                                 i daerah untuk
    mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
    ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    Terpilih.
•   Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
               Daerah, DPRD
    Pemerintah Daerah DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
    penting pada:
    1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
    2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
        implementasinya.




                       dadang-solihin.blogspot.com            41
                                                                2/2
                Apa itu RPJMD
             j   b i
RPJMD menjawab tiga pertanyaan d  dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
   hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
               p                             g;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
   tercapai.
   t      i




                        dadang-solihin.blogspot.com                 42
              Substansi RPJMD
•                  k k              i         j  hk
    RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
    arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
•   kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
•   yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
•   kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
    keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
    tahun kedepan.




                         dadang-solihin.blogspot.com              43
          Landasan Hukum RPJMD                                       1/5
1 UU 25/2004 tentang    Mengatur tentang peranan dan tanggung jawab
  Sistem Perencanaan     Bappeda untuk menyiapkan RPJMD,
  Pembangunan Nasional  Keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih
  (SPPN)                 dengan RPJMD,
                        Pokok-pokok isi dokumen RPJMD,
                                p                          ,
                        Waktu pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan
                         penyampaian RPJMD;
                        Status hukum RPJMD sebagai Peraturan
                         kepala Daerah.

2 UU 17/2003 tentang        Mengatur tentang peranan dan kedudukan
  Keuangan Negara            RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD
                             dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan
                             Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA
                             SKPD, dan RAPBD.
                             SKPD d RAPBD
                            Menekankan tentang penganggaran berbasis
                             kinerja (performance budgeting).

                         dadang-solihin.blogspot.com                  44
         Landasan Hukum RPJMD                                          2/5
3 UU 32/2004 tentang         Mengatur tentang fungsi RPJMD untuk
  Pemerintahan Daerah         menjabarkan visi, misi, dan program Kepala
                              D     h
                              Daerah;
                             Perlunya konsistensi dan keselarasan dengan
                              RPJPD dan RPJM Nasional;
                             Pokok-pokok kandungan RPJMD memuat arah
                              kebijakan keuangan daerah, selain strategi,
                              kebijakan umum pembangunan daerah,
                                       lintas SKPD, d li t kewilayahan;
                              program li t SKPD dan lintas k il       h
                              RKPD merupakan penjabaran RPJMD serta;
                             Status hukum RPJMD sebagai Peraturan
                              Daerah.
                              D     h

4 UU 17/2007 tentang         Sebagai arah dan prioritas pembangunan
  Rencana Pembangunan         secara menyeluruh yang akan dilakukan
  Jangka Panjang              secara bertahap untuk mewujudkan
  Nasional 2005-2025          masyarakat adil dan makmur sebagaimana
                              diamanatkan o e UUD-1945;
                              d a a at a oleh UU       9 5;

                        dadang-solihin.blogspot.com                    45
         Landasan Hukum RPJMD                                      3/5
5 UU 33/2004 tentang       Mengatur tentang peranan dan kedudukan
  Perimbangan Keuangan      RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBD
  antara Pemerintah Pusat   yang merupakan penjabaran RPJMD.
  dan Pemerintah Daerah  Menekankan tentang perlunya penyusunan
                            Renja dan RKA SKPD berbasis penganggaran
                            kinerja.
                           Menunjukkan tentang perlunya RPJMD juga
                                 gg             g
                            menggambarkan target capaian kinerjaj
                            pembangunan daerah sehingga mudah untuk
                            ditransformasikan ke dalam rencana tahunan
                            (RKPD).

6 Peraturan Pemerintah      Menekankan tentang RPJMD sebagai dasar
  No 58/2005 tentang         dalam penyusunan Rancangan APBD, RKPD,
  Pengelolaan Keuangan       Renja SKPD dan RKA SKPD sebagai
  Daerah                     penerjemahan RPJMD.



                         dadang-solihin.blogspot.com               46
         Landasan Hukum RPJMD                                            4/5
7 PP No 65/2005 tentang       Menekankan tentang perlunya RPJMD
  Pedoman Penyusunan           mencakup target pencapaian Standar
  dan Penerapan Standar        Pelayanan Minimal dalam jangka menengah
  Pelayanan Minimal            dan kemudian dituangkan dalam RKPD untuk
                               target pencapaian SPM Tahunan.

8 PP 8/2008 tentang Tata      Memberikan klarifikasi atas kekurangjelasan,
  Cara Penyusunan,             ketidakterpaduan, ataupun perbedaan yang
  Pengendalian dan             timbul dari peraturan perundangan tentang
  Evaluasi Rencana             perencanaan daerah.
  Pembangunan Daerah

9 SE Mendagri 050/2020/       Acuan daerah dalam penyusunan RPJMD dan
  SJ Tahun 2005 tentang        RPJPD yang berjalan lancar, terpadu, sinkron,
  Petunjuk Penyusunan          dan sinergi sesuai dengan kondisi dan
  Dokumen RPJP Daerah          karakteristik daerah masing-masing.
  dan RPJM Daerah
  Kabupaten/Kota

                           dadang-solihin.blogspot.com                    47
         Landasan Hukum RPJMD                                        5/5
10 Perpres No. 5/2010      Memuat strategi, kebijakan umum, dan
   tentang Rencana          kerangka ekonomi makro yang merupakan
   Pembangunan Jangka       penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi
   Menengah Nasional        serta sebelas prioritas pembangunan nasional
   2010-2014                dari Presiden-Wakil Presiden dengan visi:
                            Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera,
                            Demokratis, dan Berkeadilan.
                           Memuat rencana pembangunan y g
                                                   g     yang
                            mencakup bidang-bidang kehidupan
                            masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam
                            RPJPN 2005—2025 dengan tema:
                            Memperkuat Sinergi Antarbidang
                            Pembangunan
                           Memuat rencana pembangunan kewilayahan
                                            p      g          y
                            yang disusun dengan tema: Memperkuat
                            Sinergi Antara Pusat dan Daerah dan
                            Antardaerah

                        dadang-solihin.blogspot.com                   48
RPJMD




        RPJM



                    RPJMD
           MD




                dadang-solihin.blogspot.com   49
Step by Step Penyusunan RPJMD
                           3                           5

   1                     Tahap                     Penyusunan
                      Penyusunan
                    R
                    Rancangan A l
                               Awal
                                                    Rancangan
Persiapan                                          Akhir RPJMD
                     Renstra SKPD




                                 Tahap Penyusunan             Penetapan
            Penyusunan            Rancangan Akhir
            Rancangan             RPJMD Daerah /
                                                            Perda/Perkada
            Awal RPJMD             Renstra SKPD            tentang RPJMD
                2                          4                     6


                         dadang-solihin.blogspot.com                    50
 1                  Tahap Persiapan
1.   Orientasi Perencanaan Daerah
2.   Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3.
3    Penyusunan Rencana K j P
     P          R                 i     dokumen RPJMD
                        Kerja Penyiapan d k
4.   Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5.   Orientasi Renstra SKPD
6.   Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7.   Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
8.
8    Identifikasi Stakeholder
9.   Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
    RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
                       p     p                   p        p
12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh
     stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
     e u usa      e oda dan panduan Jaring sp as , G , dan us e ba g
14. Perumusan metoda da pa dua Ja g Aspirasi, FGD, da Musrenbang RPJMD J

                                dadang-solihin.blogspot.com             51
2        Tahap Penyusunan Rancangan
                 Awal
                 A l RPJMD
1.  Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah
    Daerah 5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJMD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
6 K ji RTRW D
7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11.
11 Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
    RPJMD

                           dadang-solihin.blogspot.com                   52
3         Tahap Penyusunan Rancangan
               Awal Renstra SKPD
               A lR     t
1
1.    Pengumpulan D t /I f
      P                            i K di i P l
                  l Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2.    Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah
3.       p
      Tupoksi SKPD
4.    Perumusan Visi dan Misi RPJMD
5.    Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6
6.    Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7.    Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8.    Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9.    Pembahasan Forum SKPD
10.   Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11.   Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
12.   Musrenbang RPJMD
13.   Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD

                           dadang-solihin.blogspot.com              53
4
         Tahap Penyusunan Rancangan Akhir
           RPJMD Daerah / Renstra SKPD
1. Penyusunan Rancangan Akhi d k
1 P           R                            Daerah
                        Akhir dokumen RPJM D    h
2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
3.
3 Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD




                     dadang-solihin.blogspot.com     54
5         Tahap Penetapan Perda/Perkada
                 tentang RPJMD
      y p                               p      p   p    q   pp
1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda
   Kabupaten
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten
3.
3 Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
5. Penetapan Ranperda menjadi Perda
6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan




                        dadang-solihin.blogspot.com                 55
   Langkah Penyusunan RPJMD
                           (1)           Visi, Misi, Program
Indikator                               Kepala Daerah Terpilih


           Bappeda menyusun                              (2)
            Rancangan Awal                                          SKPD Menyusun Renstra SKPD
                RPJMD                                    (3)
                                                                 Program SKPD
  a)   Visi,Misi Kepala Daerah
  b)   Strategi Pembangunan Daerah
  c)   Kebijakan Umum
  d)
   )   Kerangka Ekonomi Daerah
             g                                           (4)           pp
                                                                     Bappeda menyelenggarakan
                                                                                y    gg
                                                                       MUSRENBANG RPJMD
  e) Program SKPD



                                                         (5)
           Bappeda menyusun                                                      Penetapan RPJMD
         Rancangan Akhir RPJMD

   )
  a)                p
       Visi, Misi Kepala Daerah                                                         (7)
                                                                                        ( )
  b)   Strategi Pembangunan Daerah                       (6)
  c)   Kebijakan Umum                                                            Digunakan sebagai
  d)   Kerangka Ekonomi Daerah                                                  pedoman penyusunan
  e)
   )   Program SKPD
           g                                                                      Rancangan RKPD


                                     dadang-solihin.blogspot.com                                     56
              Contoh Janji Kampanye HADE 2008                                                  1/2
       http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
1.   Mengakomodasi pembentukan Propinsi            4.    Pengembangan seni dan budaya di Jawa
     Cirebon                                             Barat melalui pembangunan gedung-gedung
2.   Kontrak politik yang diajukan BEM se-Jabar          kesenian bertaraf internasional, mematenkan
      Jaminan cagub-cawagub untuk                       kesenian khas Jabar.
        merealisasikan wajib belajar pendidikan    5.    Pengembangan dan penataan kembali
        dasar 9 tahun secara gratis selambat-            kawasan Jatinangor.
        lambatnya 2 tahun masa jabatan.            6.    Membuat kawasan olah raga dan sarana
      Transparansi penyaluran dana bantuan              pendukung untuk meningkatkan prestasi olah
        pendidikan.                                      raga Jabar.
      Membuka ruang publik untuk komunikasi       7.    Pertahankan eksistensi pasar tradisional
        dengan masyarakat.                               melalui penataan berdaya saing.
      Kebijakan berorientasi pemberdayaan         8.
                                                   8     Mengubah pola pertanian dengan pupuk
        usaha kecil menengah.                            organik untuk meningkatkan hasil produksi.
      Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan    9.    Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor
        nepotisme.                                       Barat.
      M b t peraturan daerah yang
        Membuat        t     d     h               10
                                                   10.   M     h tik     lih f    il h      t i
                                                         Menghentikan alih fungsi lahan pertanian
        transparan.                                      untuk menyelamatkan lingkungan.
      Menghapus dan menindak tegas pungutan       11.   Membuka akses pemasaran bunga hias untuk
        liar.                                            pengembangan sentra tanaman hias
      M b         i   fi      dil
        Membasmi mafia peradilan.                        Cihid
                                                         Cihideung, K     Parongpong KBB
                                                                     Kec. P            KBB.
3.   Pemekaran Kab. Sukabumi.                      12.   Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah.
                                                   13.   Perjuangkan nasib buruh Jabar.
                                                   14.   Perkembangan skema perekonomian yang
                                                         baik.
                                                         b ik
                                    dadang-solihin.blogspot.com                                 57
             Contoh Janji Kampanye HADE 2008                                                 2/2
      http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
15. Pendidikan yang murah dengan anggaran               Pembebasan SPP dan bantuan buku,
    pendidikan 20%.                                      perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji
16. Percepatan perbaikan jalan rusak propinsi            guru negeri dan swasta, dengan anggaran
    Jawa Barat.                                          Rp 200 miliar/tahun.
17. Penyediaan satu juta lapangan kerja.                Meningkatkan kesejahteraan petani melalui
18. Membangkitkan industri genting Kab.                  dana talangan untuk menjamin stabilitas
    Majalaya.                                            harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200
19. Prioritas pembangunan pada daerah yang               miliar/tahun.
    belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan             Pembangunan jalan dan irigasi dengan
    masalah kesehatan.                                   anggaran Rp 200 miliar.
20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna             Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun
             (HGU)
    Usaha ( G ) bagi masyarakat perkebunan.              untuk operasi pasar ketika harga sembako
21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga            naik.
    sukarela.                                           Pengembangan dan revitalisasi posyandu
22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI             untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp
        l Jabar. Program KTP b
    asal J b P                           i
                               berasuransi                     ili /t h
                                                         50 miliar/tahun.
    kesehatan.                                          Mendukung eksistensi praktisi perkebunan
23. Tawarkan komitmen moral dengan batas                 untuk mendapat hak guna usaha.
    waktu pelaksanaan 3 tahun masa                 25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses
    kepemimpinan. M li ti
    k       i i      Meliputi:                         Sentra R j t Binong J t K l Bi
                                                       S t Rajut Bi                          Kec.
                                                                            Jato Kel. Binong K
     Menyerap satu juta lapangan kerja melalui        Batununggal Kota Bandung.
       pengadaan dan peningkatan UKM dengan
       anggaran Rp 200 miliar/tahun.


                                    dadang-solihin.blogspot.com                               58
                   Outline RPJMD
1.
1 Pendahuluan
2. Gambaran umum kondisi daerah
3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
   pendanaan
4. Analisis isu-isu strategis;
5. Visi, i i tujuan d sasaran
5 Vi i misi, t j    dan
6. Strategi dan arah kebijakan
7 Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah
7.
8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan
   pendanaan
9. Penetapan indikator kinerja daerah
10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
                                                        P   l       8/
                                                        Pasal 40 PP 8/2008
                          dadang-solihin.blogspot.com                    59
     Sistematika Penulisan RPJMD                                                 1/3
                                   Bab I   Pendahuluan
                                   1.1.    Latar Belakang Penyusunan RPJMD
 Rencana Pembangunan               1.2.    Landasan Hukum
Jangka Menengah Daerah             1.3.    Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
                                                   , j    ,        g    g p
                                   1.4.    Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
                                           Perencanaan lainnya
                                   1.5.    Sistematika Penulisan

                                   Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
                                          Permasalahan Pembangunan Daerah
                                          Menggambarkan profil daerah, status,
                                          kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
                                                            p g j           j    p
                                          serta rumusan isu dan permasalahan
                                          strategis dalam penyelenggaraan fungsi-
                                          fungsi pemerintahan daerah secara
                                          menyeluruh
                                               y
                                   2.1    Kondisi Geografis Daerah
                                   2.2    Pelayanan Umum
                                   2.3    Ketertiban dan Ketentraman
                                   2.4    Ekonomi
                                   2.5    Lingkungan Hidup
                                   2.6    Perumahan dan Fasilitas Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota            2.7    Kesehatan
                                   2.8    Pendidikan

                    dadang-solihin.blogspot.com                                   60
              Sistematika Penulisan RPJMD                                                   2/3
2.9    Pariwisata dan Budaya                      Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan
2.10   Pendidikan                                       Pembangunan Daerah
2.11   Perlindungan sosial                              Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
2.12
2 12   Keuangan Daerah                                  Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
2.13   Rumusan Issue Strategis Pembangunan              (SMART), strategi pencapaian tujuan dan
       Daerah                                           kebijakan yang akan ditempuh untuk
                                                        masing-masing strategi pembangunan
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen                       daerah.
                                                        daerah
        Perencanaan Terkait                       5.1   Tujuan
3.1     RPJM Nasional                             5.2   Strategi
3.2     RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk    5.3   Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
        RPJM Provinsi)                                  pemerintahan daerah)
3.3     RPJM Provinsi                             5.4   Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
3.4     RTRW Provinsi dan RTRW                          Kerangka Pendanaan
        Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
        Kota)                                     Bab VI Program Pembangunan Daerah
                                                         Untuk masing-masing program perlu
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan                 dicantumkan nama program, tolok ukur dan
       Daerah                                            target kinerja capaian program dan pagu
41
4.1    Visi                                              indikatif
4.2    Misi                                       6.1    Program Pembangunan
4.3    Agenda (apabila ada)                             6.1.1 Program SKPD
                                                        6.1.2 Program Lintas SKPD
                                                        6 1 3 Program Lintas Kewilayahan
                                                        6.1.3

                                   dadang-solihin.blogspot.com                               61
             Sistematika Penulisan RPJMD                                                     3/3
6.2   Program Pengembangan Kelembagaan          Lampiran
      dan Legislasi Daerah                      Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
                                                kurangnya mencakup:
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
        Mengemukakan tentang program dan        1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
        kegiatan pendukung yang diperlukan         Issue dan Permasalahan masing-masing
        untuk dapat mengimplementasikan            fungsi pemerintahan daerah
        RPJMD secara efektif                    2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
                                                                   p
7.1     Konsistensi penyusunan Renstra SKPD,       dan Musrenbang RPJMD
        RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
                                                3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja
7.2     Pemantauan dan evaluasi kinerja
                                                   Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
        pencapaian p g
        p     p     program RPJMD
                                                   fungsi fungsi pemerintahan daerah
                                                   fungsi-fungsi
7.3     Penguatan kemampuan dan kapasitas
        DPRD untuk memantau dan mengevaluasi    4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
        RPJMD                                      lalu (Penerimaan dan Belanja)
7.4     Penguatan kemampuan dan kapasitas
            g             p          p          5. Proyeksi Fiskal Daerah
        Non Government Stakeholders untuk
                                                6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
        memantau dan mengevaluasi
        implementasi RPJMD




                                 dadang-solihin.blogspot.com                                 62
                 Contoh: Outline RPJMD DKI
BAB I PENDAHULUAN                           BAB V    ARAH KEBIJAKAN UMUM
 Latar Belakang                                     PEMBANGUNAN DAERAH
 Maksud dan Tujuan                            Urusan Wajib
 Landasan Hukum                               Urusan Pemerintahan
 Hubungan RPJMD dengan Dokumen
   Perencanaan Lainnya                      BAB VI   ARAH KEBIJAKAN UMUM
 Sistematika Penulisan                              KEUANGAN DAERAH
                                               Umum
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH            Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 Kondisi Geografis                            Arah Kebijakan Belanja Daerah
 Kondisi Demografi                            Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
 Sumber Kekayaan Alam
              y
 Kondisi menurut Aspek Kehidupan           BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN
 Kondisi menurut Urusan Pemerintahan               DAERAH
                                             Program Dedicated
BAB III VISI DAN MISI                        Program menurut Urusan Pemerintahan
                                                  g
 Visi                                       Program Kewilayahan
 Misi
                                            BAB      VIII PENUTUP
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
 Tujuan Pembangunan Daerah
 Strategi Pembangunan Daerah
 Pendekatan



                             dadang-solihin.blogspot.com                            63
                                                             1/3
           Evaluasi Kualitas RPJMD

1 Ad k j l
1. Ada kejelasan rumusan status d k d d k pencapaian
                          t t dan kedudukan          i      .
   pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
   pemerintahan daerah
2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan   .
   daerah
3 Vi i misi, d agenda KDH t ilih sesuai d
3. Visi, i i dan   d      terpilih    i dengan:             .
    Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
     mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
     kelemahan (weaknesses)
    Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
             i lk       l   (opportunities) d mengatasi
     mengoptimalkan peluang (     t iti ) dan         i
     ancaman (threats)


                      dadang-solihin.blogspot.com            64
            Evaluasi Kualitas RPJMD                             2/3

4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan               .
   pembangunan daerah sesuai dengan:
    Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
     mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
     kelemahan (weaknesses)
    Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
     mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
     ancaman (threats)
5.
5 Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi misi
                                                 visi, misi,   .
   dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan,
   strategi dan kebijakan pembangunan daerah.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan,   .
   strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program
   p        g
   pembangunan daerah.
                       dadang-solihin.blogspot.com              65
            Evaluasi Kualitas RPJMD                              3/3

7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah      .
   sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan
   keuangan daerah
8 Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan
8.                                                              .
   kendala fiskal daerah
9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program             .
   pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan
   permasalahan strategis nasional
10 Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif
10.                                                             .
    dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan
    penyusunan RPJMD
11. Kualitas RPJMD sudah SMART                                  .

                       dadang-solihin.blogspot.com               66
Terima Kasih

 dadang-solihin.blogspot.com   67

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:861
posted:1/16/2011
language:Indonesian
pages:67
Description: Capacity Building DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dan DPRK Kabupaten Aceh Utara di Golden Boutique Hotel-Jakarta 12 Januari 2011