; HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

VIEWS: 789 PAGES: 5

  • pg 1
									         BEDAH BUKU : HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Penulis : Prof Drs. Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA. Yayasan Brata Bhakti, Jakarta,
                                   2009. 518 hal
          Oleh : Dwi Retno Sumandari, Mahasiswa Magister IPS Unlam



        Hakekat hak asasi manusia adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atas
harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap
manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Pasal 1 Deklarasi
Universal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu pernyataan umum
mengenai martabat yang melekat an kebebasan serta persaaan manusia yang
menunjukkan nilai normatif konsep HAM. Sedangkan instrumen-instrumen lain yang
menunjangnya dapat ditemui dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. (hal 24).
        Thomas Aquinas dalam bukunya The Human Theologia membedakan hukum
dalam empat dimensi, yaitu : (1) Hukum Abadi (Lex Aeterna) yang pada hakekatnya
identik dengan akal Tuhan, sebagai pedoman yang abadi tentang kebijaksanaan Tuhan
dalam mengatur seluruh ciptaanNya; (2) Hukum Alam (Lex Naturalis) yang dapat
digambarkan sebagai suatu refleksi dari akal Ketuhanan; (3) Hukum Ketuhanan (Lex
Divina) yaitu wahyu dari Tuhan yang dijelmakan pada kitab-kitab suci umat beragama;
dan (4) Hukum Manusia (Lex Humania) yang dibuat oleh akal mausia untuk mengatur
kepentingannya, tetapi bersumber dari hukum alam. Hukum manusia ini dapat dibagi atas
ius gentium dan ius civile. Bilamana terjadi “tabrakan” antara hukum alam dan hukum
positif (lex humania) maka hukum positiflah yang ada dalam posisi keliru. (hal 9)
        Buku ini mengulas tentang teori HAM dan implementasi HAM di Indonesia.
Secara khusus penulis menyoroti tentang Hak Perempuan, Hak Anak, Hak Pekerja dan
Jaminan Sosial, Hak Penyandang Cacat UU Nomor 4/1997, Kebebasan Pers, Peradilan
Pidana HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT), Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficing), Hak Atas Kekayaan Intelektual
(HAKI) dan lampiran-lampiran undang-undang yang terkait dengan materi dalam buku.



44be96ce-c5ec-48ff-ad2f-5900c4670c28.doc   -1-
        Hak Perempuan didasarkan atas kodrat seksualitas perempuan yang dipandang
lebih lemah daripada laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan dianggap selalu berkaitan
dengan ketidaksamaan perlakuan di bidang sosial, politik dan ekonomi. Kekerasan
cenderung diartikan sebagai penderitaan secara fisik. Seksualitas dipengaruhi oleh
interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, etika,
hukum, sejarah, agama dan spiritual. Hak-hak seksual mencakup semua orang untuk
bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan dalam :
   Mendapatkan standar tertinggi dan akses pada pelayanan kesehatan
   Penghargaan atas integritas tubuh
   Pendidikan seksualitas
   Memilih pasangan
   Menikah berdasarkan persetujuan
   Memutuskan memiliki / tidak memiliki anak
   Memperoleh kehidupan seksual yang aman, sehat dan menyenangkan (hal 56)
        Hak Anak sebagaimana tercantum pada pasal 66 UU 39/1999 meliputi tidak
dijatuhi hukuman mati dan hukuman seumur hidup, penjara dan penangkapan sebagai
pilihan terakhir, sidang tertutup di Pengadilan Anak. Sebagaimana diadopsi dari
Konvensi ILO No 182 dan diratifikasi dalam UU No 1/2000, Negara juga diharapkan
menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak seperti perbudakan, kerja
paksa, perhambaan, perdagangan kerja ijon (debt bondage), pelacuran, pornografi,
perdagangan obat, dan pekerjaan yang membahayakan moral serta kesehatannya. (hal
79). Perlindungan khusus terhadap anak diatur secara khusus dalam pasal 56-71 UU
Perlindungan Anak No 23/2002. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban
dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi
korban dan berada dalam situasi darurat. (hal 102-103).
        Hak Pekerja dalam UUD 1945 tercantum pada pasal 27 yang menyebutkan bahwa
segenap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.
Sedangkan tentang Jaminan Sosial tercantum pada pasal 28 UUD 1945 yang
menyebutkan      bahwa    setiap   orang   berhak   untuk   hidup   serta   berhak   untuk
mempertahankan hidup dan kehidupannya. (hal 120). Kemudian pasal 34 ayat 2: Negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan



44be96ce-c5ec-48ff-ad2f-5900c4670c28.doc    -2-
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan
umum yang layak. Terdapat delapan Konvensi ILO yang mendasari hak pekerja (hal 122-
123). Negara-negara peserta perjanjian mengakui hak setiap orang untuk menikmati
kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, meliputi imbalan, keselamatan dan
kesehatan kerja (K3), peluang yang sama bagi setiap pekerja untuk dipromosikan,
istirahat, waktu senggang dan imbalan bagi liburan umum (hal 124).
        Hak Penyandang Cacat UU Nomor 4/1997 juncto pasal 15 dan pasal 20 ayat 1
merupakan penjabaran hak asasi bagi penyandang cacat (fisik dan atau mental). Hal-hal
yang diperhatikan adalah bahwa setiap penyandang cacat memiliki hak yang sama untuk
memperoleh pendidikan, penghidupan, pekerjaan, perlakuan yang sama, aksesibilitas,
rehabilitasi, dan pengembangan bakat. Perusahaan negara dan swasta (termasuk koperasi)
memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat. (hal 166-
169).
        Kebebasan Pers menyoroti tentang hak jawab, hak koreksi, wartawan, kode etik
jurnalistik, kewajiban perusahaan pers, tugas dewan pers, dan seterusnya. Yang penting
diangkat di sini adalah larangan bagi pers. Pasal 13 UU No 40/1999 menyebutkan bahwa
perusahaan pers dilarang memuat iklan yang (a) berakibat merendahkan martabat suatu
agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama serta bertentangan
dengan rasa kesusilaan masyarakat; (b) minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya; (c) peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok. (hal 180).
        Dalam UU No 39/1999 tentang HAM yang diartikan dengan pelanggaran HAM
adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik
disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum
mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang
atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau
dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar,
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (pasal 1 ayat 6). Peradilan Pidana HAM
diatur oleh UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 8-9 UU ini menjelaskan
jenis-jenis pelanggaran HAM. (hal 183-184). Pasal 10 menyebutkan tentang hukum acara
yang dipergunakan, yaitu sesuai hukum acara yang berlaku.. Undang-undang ini



44be96ce-c5ec-48ff-ad2f-5900c4670c28.doc   -3-
mengatur lebih luas tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, misalnya penghilangan
secara paksa yang bisa terjadi karena pengaruh komando di lingkungan militer. (hal 202-
219). Kewenangan penyelidikan hanya dilakukan oleh Komnas HAM sebagai lembaga
yang independen. Korban dan atau saksi mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur
oleh PP nomor 2/2002.
        Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk dengan UU Nomor 27/2004.
Komisi ini dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat di
masa lalu di luar pengadilan guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa; serta
mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian. UU ini
tidak mengatur proses penuntutan hukum melainkan proses pengungkapan kebenaran,
pemberian kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan pertimbangan amnesti. (hal 258).
Perbedaan antara Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dengan Peradilan Pidana HAM
terletak pada falsafah hukum yang mendasarinya (hal 266). Yang pertama berlangsung di
luar pengadilan dan produknya berupa kebijaksanaan negara. Yang kedua berlangsung di
pengadilan dengan produk hukum ketetapan pengadilan. (hal 267).
        Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur dalam UU Nomor 23/2004 yang
menjabarkan pasal 28 G UUD 1945 :
(1)   Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
      martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
      aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
      sesuatu yang merupakan hak asasi;
(2)   Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
      merendahkan derajat, martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik
      dari negara lain.
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang
terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara
fisik, seksual, psikologis dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
dalam lingkup rumah tangga. Penghapusan KDRT adalah jaminan yang diberikan oleh
negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT, dan melindungi
korban KDRT ( pasal 1 ayat 3 UU 23/2004) – hal 290.




44be96ce-c5ec-48ff-ad2f-5900c4670c28.doc   -4-
        Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficing) diatur dengan UU No 21/2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjabarkan pasal 20
UU HAM Nomor 39/1999 yang berbunyi :
        (1) Tiada seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba
        (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan
            segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak
menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. (hal 307). Pasal 297 KUHP
menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa
dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. (hal 308).
        Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) digolongkan pembidangannya menjadi
(a) Hak cipta; (b) Hak Kekayaan Industri (paten, merk, perlindungan varietas, rahasia
dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit dan indikasi geografis). (hal 333).
Pelanggaran HAKI dapat berupa pemalsuan, pembajakan, penyadapan, pembocoran
informasi rahasia, persaingan curang, turut menawarkan atau memperdagangkan hasil
pemalsuan atau pembajakan, dan sebagainya. Bilamana terjadi pelanggaran HAKI, hakim
dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa atas
permintaan penggugat. Dalam pasal 180 HIR (Hukum Acara Perdata) permintaan ini
dikenal sebagai tuntutan provisi. (hal 336). Pelanggaran hak cipta telah sampai pada
tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan perekonomian
masyarakat dan merugikan pencipta (pemegang hak cipta). Hal ini mendorong
diperbaikinya UU nomor 6/1982 tentang Hak Cipta menjadi UU nomor 7/1987 dan
dirubah lagi menjadi UU No 12/1997.
        Secara umum buku tersebut telah memenuhi kepentingan praktis para praktisi
HAM, petugas hukum dan masyarakat luas. Namun sebagai suatu kajian ilmiah, buku ini
kurang mengedepankan riwayat sosial politik serta kondisi hukum masyarakat Bangsa
Indonesia pada saat pembentukannya sehingga pembaca harus mencari sumber-sumber
lain untuk lebih mendalaminya.
        Banjarmasin, 11 Nopember 2010


        DWI RETNO SUMANDARI



44be96ce-c5ec-48ff-ad2f-5900c4670c28.doc   -5-

								
To top