Sesi_Tiga

Document Sample
Sesi_Tiga Powered By Docstoc
					Sesi Tiga

Peran SDM Pemerintah Dalam Menghadapi Implementasi UU ITE di Era Keterbukaan Informasi Publik
dengan Narasumber Dr. Edmond Makarim, SH, MH dan Moderator Drs. Antonius Malau, MSi.

Diskusi:

1.     Pertanyaan dari ibu Meita Norinastiti, Sekretariat Badan Informasi Publik, Depkominfo, sebelum
       pelatihan secara eksternal mengapa tidak dimasyarakatkan dahulu di internal Depkominfo,
       seharusnya karyawan Depkominfo sebagai back bone. Bagaimana implementasi terhadap
       disahkannya UU no 11, sebaiknya aptel perlu lebih membumikan uu tersebut, perlu peningkatan
       dan pelatihan agar UU ITE diterapkan lebih baik. Bagaimana tanggapan mengenai kasus prita?

2.     Pertanyaan dari ibu Lina, Kejaksaan Agung, pengarsipan melalui teknologi informasi bisa
       merendahkan/ memperkecil biaya, bukannya malah bisa memperbesar APBN/tenaga yang ada
       dengan pengadaan perangkat IT dan penyipan SDMnya?

      Sudah ada internal maupun eksternal dari Depkominfo. Setiap kasus, kata-kata yg letterlek itu bisa
      dianggap karet. Akan ada banyak bias. Kalau tidak untuk diketahui umum,kenapa prita mengatakan
      “saya harap yg membaca ini adalah karyawannya”. Pansus memang tidak salah, karena tidak
      melanggar hukum.

      Pakar forensic menyatakan print out tidak bisa diterima. Sepanjang data dibuat itu benar, berarti
      data elektronik itu benar. Kepastian dalam hukum harus sesuai konteks. Kalau memandang hukum
      harus dalam optic hokum.

      Awalnya utk beli computer memang lebih mahal, namun untuk jangka panjang akan bisa
      menghemat penggunaan kertas dan lain-lainnya serta bisa lebih efisien.

3. Peratanyaan dari bapak Amroni, Inspektorat Jenderal Depakominfo, tentang dilegalkannya email,
   draft surat dari atasan ke bawahan pakai email, makalah dari narasumber pakai email, kalau misalnya
   email itu timbul masalah dikemudian hari, terus email tersebut sudah didelete bagaimana
   mengatasinya?

4. Pertanyaan dari ibu Santi, Departemen Agama, ingin menyarankan ke Depkominfo, pembicara
   sebelumnya dari komisi informasi dan pak edmond juga menjelaskan, bahwa objek UU KIP dan ITE ini
   badan publik. Selayaknya UU ini tidak hanya untuk badan publik, namun juga private sector.

      Legalitas email dalam praktek diterima, ada pengamanan data mengenai kebenaran dan kemurnian
      email itu. Bisa dilacak dengan forensic email. Kalau kasus pidana itu legalitas formal. Informasi yang
      tidak bertanggung jawab, jika tidak ada pihak yang dapat bertanggung jawab, bisa ada yang
      menampik.

     Penyimpanan data harus diperhatikan, sehingga tidak ada data yg missing.Kalau perusahaan ada
     good corporate governance.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:17
posted:1/15/2011
language:Indonesian
pages:2