BESARNYA PERANAN AKUNTAN DALAM TERLAKSANANYA PRINSIP-PRINSIP GCG PADA PASAR MODAL by felixpj88

VIEWS: 1,952 PAGES: 20

More Info
									  BESARNYA PERANAN AKUNTAN DALAM
TERLAKSANANYA PRINSIP-PRINSIP GCG PADA
                PASAR MODAL




                   Nama Kelompok:


         Novi Wulandari             041031003

         Ellita Kusumaningrum       041031004

         Fardhan wardhana           041031002

         Siti Yulinda Dewi          041031011

         Barnas Endardi             041031007

         Felix Panjaitan            041031001




      PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI
      FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
         UNIVERSITAS AIRLANGGA
                  2011
    BESARNYA PERANAN AKUNTAN DALAM TERLAKSANANYA
              PRINSIP-PRINSIP GCG PADA PASAR MODAL


PERUBAHAN LINGKUNGAN dan GCG
       Good Corporate Governance merupakan instrumen terpenting dalam
proses reformasi yang juga menjadi persyaratan utama dalam menciptakan
demokrasi yang substansial. Krisis ekonomi 1998 menjadi momentum bagi pelaku
pasar untuk menyadari pentingnya implementasi good corporate governance
(GCG). Krisis ekonomi 1998 selain merupakan sebuah kesalahan arsitektur
finansial yang ada tetapi juga diakibatkan oleh kesalahan otoritas finansial dalam
mengatur aktivitas perekonomian kita pada level praktikal dan mikro. Krisis 1998
tak lain merupakan kesalahan dalam governance di sektor perbankan kita. Bad
governance inilah yang menghantarkan kita menuju krisis finansial.
       Pada tahun 2008 sekali lagi terjadi krisis. Krisis ini jauh lebih mendunia
dari krisis yang terjadi satu dekade sebelumnya. Sekarang bukan negara Asia saja
yang menjadi korban melainkan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.
Meskipun krisis ini belum berdampak terhadap perekonomian Indonesia, namun
ada pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari krisis tersebut; bahwa di
negara-negara maju dimana basis perekonomiannya yang stabil, krisis pun juga
bisa melanda. Apa sebenarnya yang terjadi di Amerika Serikat tak lain adalah bad
governance dari aktor-aktor sektor ekonominya. Di saat resesi sedang melanda
AS, aktor-aktor perbankan seperti Perusahaan Investasi malah melakukan sesuatu
yang diluar aturan yang seharusnya.
       Fenomena krisis di atas memberikan kita sebuah gambaran yang jelas
bagaimana bad governance dapat menghantarkan sebuah perekonomian negara
menuju badai krisis. Tidak hanya ekonomi, bahkan lebih jauh lagi bad governance
hanya akan menciptakan sebuah negara yang tidak mampu memenuhi segala
aspek pembangunan perekonomian. Bahkan Fetter Langseth dalam artikelnya
“Building Integrity: What is to be Done” berkata bahwa “Evidence from
Indonesia to Chile strongly suggest that development is hardly sustanable absent a
solid institutionali base. Building integrity involves changing attitude and
behavior to reform institutions. Gagalnya sebuah governance adalah awal dari
penyebab      gagalnya   program       pembangunan   dan   rontoknya   kepercayaan
masyarakat terhadap negara.
          Konsep GCG sesungguhnya telah lama dikenal di negara-negara maju di
kawasan Eropa dan Amerika. GCG semakin banyak menarik perhatian
masyarakat dunia setelah terjadi krisis besar di Amerika Serikat tahun 1929 dan
krisis perbankan di Inggris tahun 1970. Di Indonesia, konsep GCG muncul setelah
krisis moneter melanda negara ini pada kwartal ketiga tahun 1997. Krisis yang
dialami Indonesia mengakibatkan kinerja dunia bisnis menurun drastis, terutama
di lingkungan perusahaan menengah dan besar, dan hal ini berdampak sangat
besar terhadap perekonomian nasional.
          GCG merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pencapaian
tujuan-tujuan ekonomi dan tujuan-tujuan sosial serta tujuan-tujuan individu dan
tujuan-tujuan masyarakat. Sedangkan sasaran pelaksanaan GCG adalah untuk
menyelaraskan kepentingan pribadi, kepentingan perusahaan dan kepentingan
masyarakat.
          Sejauh mana implementasinya? Pengimplementasian GCG di Indonesia
sendiri    sudah   dimulai   tatkala    pemerintah   melalui   Kementrian   BUMN
memperkenalkan konsep Good Corporate Governance ke dalam lingkungan
BUMN sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kinerja BUMN.
Sebagaimana yang kita ketahui, BUMN memiliki banyak aset yang dapat
meningkatkan pendapatan negara. Oleh sebab itu, tatkala kinerja BUMN
membaik, maka hal ini akan menghapuskan segala bentuk ketidakefisienan,
korupsi , kolusi, dan nepotisme yang terjadi.
          Good corporate governance (GCG) yang berlandaskan pada beberapa
prinsip dasar seperti responsibility, transparency, accountability, fairness, serta
independency, perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu
negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar,dan
masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.
       Kendala apa yang menghadang implementasi GCG? Ada dua kendala
yang mengemuka, yaitu di sisi internal dan eksternal. Internalnya adalah dalam
pengelolaan BUMN masih terlalu banyak aturan seperti undang-undang, dan hal
itu perlu disederhanakan. Sementara itu faktor eksternalnya adalah masih
banyaknya intervensi non korporasi yang terjadi, dan ini harus diminimalisir demi
independensi BUMN.
       Tantangan/kendalanya adalah bagaimana menyikapi pasar yang kondusif.
Dalam pasar yang kondusif, mekanisme pasar akan berjalan dengan baik dan akan
ada tekanan-tekanan pasar terhadap korporasi untuk meningkatkan corporate
governance mereka. Berbagai macam tekanan akan dihadapi oleh korporasi.
Korporasi di bidang perbankan akan menghadapi tekanan dari deposan maupun
kreditor. Dengan tidak adanya penjaminan meyeluruh pemerintah terhadap dana
pihak ketiga di perbankan, deposan lebih berhati-hati dalam memilih tempat untuk
menyimpan uang mereka. Disini, pelaku perbankan dipaksa untuk memberikan
transparansi yang lebih mengenai tingkat kesehatan bank atau peringkat kredit
bank. Perusahaan juga akan mendapatkan tekanan yang berasal kreditur atau
pemegang obligasi. Tekanan lainnya tentu dari para pemegang saham dimana
mereka akan memonitor gerak-gerik perusahaan dan memberikan penilaian
bahkan hukuman terhadap tata kelola sebuah perusahaan yang buruk.
       Solusi ke depannya bagaimana? Penerapan GCG hanya akan menjadi
teori diatas kertas bila dalam implementasinya tidak berjalan. Dalam
penerapannya, enforcement harus dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan
keberlanjutan dari GCG. Enforcement dilihat sebagai upaya penerapan GCG
berdasarkan pada hukum yang berlaku dan diancam sanksi bila tidak dilaksanakan
sehingga ia bersifat regulatory-driven.


HUBUNGAN ANTARA MEKANISME PASAR DAN GCG
       Hubungan antara mekanisme pasar dan good corporate governance dapat
terlihat di dalam pasar modal. Pasar modal dan peraturan yang dimilikinya
memainkan peranan penting dalam mendorong dan advokasi praktek tata kelola
perusahaan yang sehat. Pengalaman di beberapa negara termasuk di Indonesia
telah membuktikan bahwa pasar modal berfungsi dengan baik sebagai faktor
eksternal dalam mendorong terciptanya good corporate governance di setiap
perusahaan yang tercatat di bursa saham.
       Pasar modal menyediakan mekanisme monitoring eksternal terhadap tata
kelola perusahaan dimana setiap performen yang jelek dari manajemen akan
direspon negatif oleh pasar dan begitu pula sebaliknya. Praktek ini pada akhirnya
menjadi mekanisme kontrol yang efektif terhadap perusahaan. Tak heran jika
mekanisme pasar yang lemah dalam berbisnis hanya akan memperlemah serta
membatasi efektivitas tata kelola perusahaan.
       Dari perjalanan penerapan good corporate governance dan kaitannya
dengan efektivitas pasar, setidaknya terdapat tiga pelajaran yang dapat kita ambil
hikmahnya. Pelajaran penting pertama adalah regulasi membutuhkan pelaksanaan
yang efektif. Regulasi sangat penting untuk menciptakan standar baku untuk
penerapan good governance. Sekarang, KNKG (Komite Nasional Kebijakan
Governance) telah mengeluarkan pedoman umum atau code of ethics bagi
pelaksanaan good corporate governance di Indonesia. Artinya, dari segi
peraturan, Indonesia telah memiliki seperangkat aturan yang sudah jelas. Namun,
sejauh mana implementasi dari aturan-aturan ini. Inilah yang menjadi
permasalahan dalam penerapan good corporate governance.
       Regulasi good corporate governance tidak akan efektif bila tidak diikuti
dengan penerapan regulasi yang ada. Tantangan kita kedepan adalah sejauh mana
para pelaku bisnis dapat konsisten untuk patuh terhadap aturan yang ada dan
sejauh mana kita berani memberikan penalti kepada perusahaan yang nakal.
Selain itu juga harus ada mekanisme pemberian reward bagi perusahaan yang
tingkat kepatuhannya tinggi.
       Pelajaran penting kedua adalah political will untuk menerapkan aturan
good corporate governance. Sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa
pengamat,   terdapat   ancaman    bagi     good   corporate   governance   berupa
perselingkuhan pengusaha dan penguasa. Ada kemungkinan terjadinya conflict of
interest tatkala pengusaha juga turut andil di dunia politik sebagaimana yang kita
alami baru-baru ini. Intervensi politik dalam setiap pengambilan kebijakan yang
terkait perekonomian dapat mengancam praktek good governance yang sedang
diupayakan terus-menerus.
       Pelajaran penting ketiga adalah resesi ekonomi. Sebagaimana krisis
ekonomi 2008, resesi ekonomi terkang dilihat sebagai permaslahan serius yang
menciptakan penderitaan bagi masyarakat banyak. Namun resesi maupun krisis
juga dapat dilihat sebagai awal untuk membangkitkan perekonomian. Krisis
ekonomi juga penting untuk mendapatkan nilai aset asli dari sebuah portofolio.
Inilah mengapa banyak para analis melihat ere krisis maupun resesi sebagai
bagian dari business cycle dimana dari resesi ini, peluang untuk menciptakan good
corporate governance dapat ditingkatkan.
       Berdasarkan hasil survey Transparency International, saat ini Indonesia
merupakan negara terkorup nomor 6 (enam) di dunia. Dari 158 negara yang
disurvei, posisi Indonesia hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan,
Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti, dan Myanmar. Hal ini
menunjukkan masih lemahnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) di
Indonesia. Dengan adanya kondisi diatas maka dapat dikatakan bahwa pemerintah
Indonesia beserta jajarannya belum dapat menjalankan roda/sistem pemerintahan
dengan baik sesuai prinsip-prinsip GCG. Kinerja birokrasi pemerintahan tampak
sangat tidak efisien serta tidak praktis dan ekonomis, dan cenderung tidak
professional, apalagi penerapan hukum dalam masyarakat sangat lemah yang
akhirnya dapat meniadakan rasa keadilan yang lazim dan wajar (netral).
       Sehingga dalam hal inidperan Akuntan sangatlah besar, khususnya dalam
hal pertanggungjawaban profesi terhadap setiap hasil audit laporan keuangan
suatu perusahaan (khususnya perusahaan yang sudah listing dalam pasar modal
Indonesia) yang diaudit dan diberi pendapat, karena profesi Akuntan memiliki
akuntabilitas publik yang berarti dituntut pula dalam hal kejujuran, integritas dan
akurasi dalam melaksanakan perkerjaannya. Jadi, Akuntan di Indonesia dituntut
akuntabilitasnya terhadap publik yang begitu besar dalam rangka meyakinkan
publik atas hasil kerja profesi tersebut. Apalagi dewasa ini para Akuntan, baik
yang bekerja sebagai birokrat, akuntan manajemen maupun akuntan di Kantor
Akuntan Publik yang berada dalam naungan Ikatan Akuntan Indonesia dituntut
berpegang pada akuntabilitas yang lebih memadai saat menjalankan tugasnya
dalam pemeriksaan dan pengujian terhadap laporan keuangan perusahaan swasta
nasional dan/atau asing serta pemerintah (AS)
       Kriteria yang digunakan, disusun dengan memberi penekanan pada
kualitas dari informasi yang tercantum di dalam Laporan Tahunan, khususnya
menyangkut aspek tranparansi dan good corporate governance. Adapun Kriteria
umum penilaian adalah sebagai berikut:
   1. Memberikan gambaran yang baik dan jelas mengenai kegiatan
       operasional perusahaan dan penjelasan mengenai kinerja perusahaan
       serta indikasi arah perusahaan di masa yang akan datang;
   2. Penyajian informasi keuangan yang baik dan informatif sesuai
       dengan ketentuan akuntansi yang berlaku di Indonesia;
   3. Informasi yang jelas mengenai kepemilikan dan penerapan Good
       Corporate Governance;
   4. Kepatuhan      terhadap     peraturan     perundangan    yang   berlaku,
       khususnya peraturan pasar modal Indonesia.


GCG dan HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
       Sumber Daya Manusia (Human Resource) bagi perusahaan merupakan
human capital yang tak ternilai harganya. Dalam era gloabalisasi, maju
mundurnya perusahaan sangat tergantung kualitas SDM yang dimiliki. Bahkan
daya saing perusahaan (corporate competitiveness) saat ini sangat ditentukan
adanya SDM yang kompeten dan handal. Banyak perusahaan yang bangkrut dan
akhirnya terpaksa dilikuidasi, akibat kurang memperhatikan kapabilitas SDM.
       Di lain pihak, ternyata perusahaan yang dapat berkembang pesat
(sustainable company), karena memiliki kepedulian yang tinggi terhadap
peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM. Human Capital Management
(HCM) yang berbasis kompetensi atau Competency-Based Human Resources
Management (CBHRM) merupakan salah satu sistem manajemen SDM yang
banyak dipakai di berbagai perusahaan.
       Faktor kunci kesuksesan (key success factor) dalam HCM adalah masalah
keteladanan dari pimpinan terhadap bawahan serta satunya kata dan perbuatan
alias tidak munafik. Menurut kami, pada saat ini, negara kita sedang mengalami
krisis keteladanan baik di lingkungan pemerintahan maupun perusahaan. Kita
sangat memerlukan sosok pimpinan yang dapat dijadikan sebagai panutan atau
teladan yang baik (uswatun hasanah). Berbagai kelemahan dalam HCM dapat
diketahui, apabila dilakukan evaluasi secara periodik sehingga dapat dilakukan
perbaikan secara berkesinambungan (continuous improvement). HCM perlu
dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG agar dapat
dipertahankan SDM yang profesional, kompeten dan handal dalam rangka
meningkatkan kinerja perusahaan.


Prinsip GCG
       Beberapa prinsip GCG yang perlu diperhatikan dalam HCM, antara lain :
Pertama, prinsip keadilan (fairness), artinya agar dihindarkan adanya
diskriminasi dan unsur subyektivitas, baik karena SARA maupun Gender.
Perlakuan yang adil dan obyektif, dapat mendorong setiap karyawan untuk
meningkatkan kreativitas dan inovasi (creative & innovative) sesuai dengan
potensi yang dimiliki. Kebijakan tentang penggajian (remunerasi) karyawan,
hendaknya diterapkan secara obyektif dan konsisten, misalnya berdasarkan kinerja
(base on performance). Penghargaan (reward) diberikan sesuai dengan prestasi
yang dicapai dan sangsi (punishment) dikenakan sesuai kesalahan atau
pelanggaran yang dilakukan. Setiap karyawan memiliki kesempatan dan peluang
yang sama dalam pendidikan dan pelatihan (training & education) untuk
mengembangkan kemampuan, ketrampilan & pengalaman (skill & experience).
Kedua, prinsip keterbukaan (transparency), artinya setiap pengambilan keputusan
menyangkut kekaryawanan dilaksanakan secara transparan. Oleh karena itu,
kebijakan perusahaan terkait dengan proses promosi, demosi dan mutasi karyawan
hendaknya dijalankan sesuai dengan sistem jenjang karir (career planning system)
yang jelas dan konsisten. Dasar Pertimbangan karyawan dipromosikan,
hendaknya didasarkan atas prestasi kerja yang ditunjukkan dengan hasil penilaian
(appraisal) karyawan dan sikapnya yang dapat dijadikan teladan, misalnya
disiplin, kerjasama dan saling menghargai. Dalam hal ini, agar dihindarkan
adanya promosi berdasarkan nepotisme, misalnya kedekatan dengan pimpinan
atau terdapat hubungan kekeluargaan.


LAW ENFORCEMENT REGULASI GCG
       Pada kenyataannya, law enforcement lebih memberikan hasil dari pada
sekedar mengharapkan kesadaran belaka dari ethic driven. Terlebih di Indonesia
dimana kultur yang ada masih sangat diwarnai oleh kultur KKN, penerapan GCG
melalui enforcement lebih dikedepankan. Disini tidak berarti-ethic driven
dihilangkan sama sekali, pada saat yang bersamaan regulasi juga harus diikuti
dengan penerapan etika.
       Konsekuensi dari adanya law enforcement terhadap implementasi GCG
adalah dibutuhkannya kerangka kerja yang dapat memastikan efektifitas
penerapan GCG. Pelaksanaan enforcement sendiri dapat dibagi ke dalam dua
bentuk yakni pelaksanaan secara privat artinya berdasarkan self-regulation atau
secara publik berdasarakan aturan perundang-undangan yang memberikan sanksi
publik (law enforcement).
       Penerapan GCG di Indonesia haruslah diikuti dengan penerapan law
enforcement. Di negara-negara maju saja dimana peran private enforcement
melalui pasar dan pelaku pasar cukup efektif untuk memastikan penerapan GCG
tetap saja dibutuhkan penerapan law enforcement apalagi di Indonesia yang rawan
akan kecurangan serta kultur korupsi yang masih kuat.
       Efektivitas dari public enforcement bukanlah sejauh mana efek jera yang
dihasilkan oleh public enforcement terhadap pelaku kecurangan dalam perusahaan
melainkan sejauh mana kita mampu menyelesaikan root cause-nya. Root cause
dari ketidakberesan tata kelola di Indonesia tak lain adalah permasalahan budaya.
    Tantangan selanjutnya adalah bagaimana membangun tata kelola yang baik
dari dalam internal perusahaan. Menjadikan good corporate governance sebagai
bagian intergral dalam budaya sebuah perusahaan adalah tantangan bagi
perusahaan-perusahaan untuk mengimplementasikan good corporate governance.
Sinergi   Komite   Audit,   Internal   Auditor,    &   Whistleblower    dalam
Mengungkapkan Praktek Kecurangan
       Masalah keagenan merupakan salah satu faktor yang mendorong
penerapan good corporate governance (GCG) di perusahaan. Masalah keagenan
ini dapat terjadi antara pemilik dan manajemen, kreditor dan manajemen, ataupun
antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Masalah
keagenan ini timbul akibat perbedaan kepentingan antara satu pihak dengan pihak
lainnya yang membuat keduanya tidak bersinergi satu dengan yang lainnya.
Manajemen yang diamanatkan pemegang saham untuk memaksimalkan
kesejahteraannya terkadang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Tak jarang
ia malah mengambil tindakan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dan
menomor duakan para pemegang saham dengan melakukan praktek manjemen
laba yang akan meningkatkan bonus yang akan ia terima. Padahal cepat atau
lambat praktek manajemen laba tersebut akan terungkap ke publik yang mana
akan menurunkan harga saham perusahaan tersebut.
       Masalah keagenan ini dapat diminimalisasi oleh penerapan prinsip-prinsip
GCG. Prinsip-prinsip GCG itu mencakup persamaan hak dan perlakuan kepada
semua pemegang saham, perlakuan yang adil terhadap stakeholders perusahaan,
transparansi dan pengungkapan informasi perusahaan yang material, serta
pengawasan manajemen oleh dewan komisaris yang akan dipertanggung
jawabkan kepada pemegang saham dan stakeholders perusahaan. Praktek GCG
saat ini telah mendorong dibentuknya komite audit yang merupakan komite yang
dibentuk oleh dewan komisaris. Ia memiliki tanggung jawab khusus dalam
melakukan pengawasan proses pelaporan keuangan, pengawasan audit laporan
keuangan oleh pihak eksternal serta melakukan penilaian kewajaran audit fee
yang diajukan oleh auditor eksternal, mengawasi proses manajemen risiko dan
pengendalian internal,dan memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan GCG.
Dalam menjalankan tugasnya ia akan berkoordinasi dengan internal auditor.
Komite audit akan menggunakan laporan dari internal auditor dalam menjalankan
fungsi pengawasannya tersebut. Jadi, komite audit dan internal auditor akan
bersinergi untuk memberikan informasi yang lebih akurat kepada dewan
komisaris dalam mengambil keputusannya. Dengan begitu, dewan komisaris akan
lebih optimal menjalankan fungsinya sebagai pengawas manajemen. Jadi
keputusan dewan komisaris itu didasarkan atas fakta dari audit investigasi yang
dilakukan oleh komite audit dan internal auditor.
       Meskipun hal yang telah dipaparkan di atas terlihat sebagai suatu sistem
yang baik, ia masih memiliki kelemahan. Terkadang sistem tersebut tidak dapat
ditangkap oleh praktek kolusi yang tertata rapih di dalam tubuh manajemen.
Biasanya hal ini terungkap ke permukaan berkat pengakuan whistleblower.
Whistleblower merupakan seseorang yang melaporkan praktek penyimpangan
yang ada di dalam perusahaan. Biasanya seorang whistleblower ini kerap
mendapatkan teror dan intimidasi atas tindakannya tersebut. Seseorang mungkin
akan berpikir lebih baik tutup mulut daripada ia harus kehilangan pekerjaannya.
Sarbanes Oxley Act telah mengatur agar perusahaan tidak menurunkan pangkat,
skorsing,   intimidasi,   diskriminasi   terhadap   karyawan   yang   melaporkan
penyimpangan. Sedangkan Indonesia telah mengakomodasinya dengan UU No.13
/ 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang dimaksud
dalam UU tersebut meliputi perlindungan fisik dan mental yang membahayakan
diri, keluarga, dan harta bendanya, serta pertimbangan untuk memperoleh
keringanan hukuman. Apakah peraturan tersebut telah cukup membesarkan nyali
seseorang untuk mengungkapkan praktek kecurangan di tengah fakta bahwa
supremasi hukum dan tingkat penerapan GCG di Indonesia masih rendah?
Sebenarnya dari mana harus kita mulai program perlindungan terhadap
whistleblower ini? Pertama, kita harus memulai dengan menata praktek GCG
dalam arti kita harus memastikan bahwa semua orang yang ditempatkan dalam
elemen CG seperti dewan komisaris, komite audit, dan internal auditor adalah
orang-orang yang memiliki independensi dalam menjalankan perannya. Mereka
adalah para profesional yang kompeten serta tidak memiliki hubungan dengan
manajemen. Kedua, untuk mendorong pengungkapan terhadap penyimpangan,
sebaiknya dewan komisaris membuat program yang memberikan perlindungan
kepada whistle blower apabila ia melaporkan sesuatu praktek yang menyimpang
di perusahaan. Program tersebut seharusnya telah tersurat dengan jelas dalam code
of conduct perusahaan. Program tersebut misalnya adalah membuka jalur
komunikasi langsung dengan dewan komisaris, komite audit, ataupun internal
auditor. Mereka harus merahasiakan identitas whistle blower ini dari pihak
manajemen ataupun eksternal perusahaan. Jadi, sifat dari komunikasi ini adalah
rahasia dan tidak akan dipublikasikan. Laporan adanya penyimpangan dari whistle
blower ini kemudian digunakan sebagai dugaan awal untuk melakukan audit
investigasi. Kemudian komite audit dan internal auditor membuat perencanaan
program audit untuk membuktikan dugaan tersebut. Apabila dalam audit
investigasi memang ditemukan penyimpangan, maka internal auditor dan komite
audit akan menindaklanjuti hasil temuan dengan melaporkan hasilnya kepada
dewan komisaris. Kemudian dewan komisaris akan membuat keputusan dari hasil
investigasi yang dilakukan oleh komite audit dan internal auditor, bukan
berdasarkan informasi yang disampaikan oleh whistleblower. Jadi keputusan
dewan komisaris itu didasarkan atas fakta dari audit investigasi yang dilakukan
oleh komite audit dan internal auditor. Penerapan ini memang tidak semudah dan
sesingkat yang kita bayangkan.
         Banyak permasalahan yang menghambat terciptanya praktek GCG dan
perlindungan terhadap whistle blower. Namun, kembali lagi kita sangat berharap
kepada pihak regulator dalam hal ini Bapepam, BEI, dan BI yang sudah
selayaknya membuat peraturan yang menuju ke arah sana serta mampu
melakukan pengawasan terhadap ketaatan peraturan tersebut bagi para pelaku
usaha.


Bahasan Agency Theory (Teori Keagenan)
         Pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal,sedangkan managemen
sebagai agen. Agency Theory mendasarkan hubungan kontrak agar anggota-
anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama.
Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk
bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi
amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk
mempertanggung jawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal
kepadanya.
         Aplikasi agency theory dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan
mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap
memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan
seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang
berupa keuntungan,return maupun resiko-resiko yang disetujui oleh prinsipal dan
agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat fairness yaitu
mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen yang secara matematis
memperlihatkan pelaksanaan      kewajiban    yang    optimal    oleh     agen   dan
pemberian insentif/imbalan khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen. Inti
dari Agency Theory atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat
untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik
kepentingan (Scott, 1997).
          Menurut Eisenhard (1989), teori keagenan dilandasi oleh 3 buah asumsi
yaitu:
(a) Asumsi tentang sifat manusia
   Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat
   untuk mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki keterbatasan
   rasionalitas (bounded rationality), dan tidak menyukai resiko (risk aversion).
(b) Asumsi tentang keorganisasian
   Asumsi      keorganisasian      adalah   adanya    konflik    antar     anggota
   organisasi,efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya Asymmetric
   Information (AI) antara prinsipal dan agen.
(c) Asumsi tentang informasi.
   Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang
   komoditi yang bisa diperjual belikan.
          Baik prinsipal maupun agen, keduanya mempunyai bargaining position.
Prinsipal sebagai pemilik modal mempunyai hak akses pada informasi internal
perusahaan, sedangkan agen yang menjalankan operasional perusahaan
mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan
menyeluruh, namun agen tidak mempunyai             wewenang mutlak dalam
pengambilan keputusan, apalagi keputusan yang bersifat strategis, jangka
panjang dan global. Hal ini disebabkan untuk keputusan-keputusan tersebut tetap
menjadi wewenang dari prinsipal selaku pemilik perusahaan.
         Adanya posisi, fungsi, kepentingan dan latar belakang prinsipal dan
agen yang berbeda saling bertolak belakang namun saling membutuhkan ini, mau
tidak mau dalam praktiknya akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik
menarik pengaruh dan kepentingan antara satu sama lain. Apabila agen
(yang berperan sebagai penyedia informasi bagi prinsipal dalam pengambilan
keputusan) melakukan upaya sistematis yang dapat menghambat prisipal dalam
pengambilan keputusan strategis melalui penyediaan informasi yang tidak
transparan, sedang di lain pihak prinsipal selaku pemilik modal bertindak
semaunya atau sewenang-wenang karena ia merasa sebagai pihak yang paling
berkuasa dan penentu keputusan dengan wewenang yang tak terbatas, maka
kemudian yang terjadi adalah pertentangan yang semakin tajam yang akan
menyebabkan konflik yang berkepanjangan yang pada akhirnya merugikan
semua pihak. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang ekonomik
(homo economicsus) yang berperilaku ingin memaksimalkan kepentingannya
masing-masing.
         Dalam konsep Agency Theory, manajemen sebagai agen semestinya on
behalf the best interest of the shareholders, akan tetapi tidak tertutup
kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk
memaksimalkan utililitas. Manajemen bisaa melakukan tindakan-tindakan yang
tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan yang dalam jangka panjang
bisa merugikan kepentingan perusahaan. Bahkan untuk mencapai kepentingannya
sendiri, manajemen bisa bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk
melakukan rekayasa. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah
disebut dengan Agency Problem yang salah satunya disebabkan oleh adanya
Asimmetric Information.
         Asimmetric Information (AI), yaitu informasi yang tidak seimbang
yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara
prinsipal dan agen. Dalam hal ini prinsipal seharusnya memperoleh informasi
yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen,
namun ternyata informasi tentang ukuran keberhasilanyang diperoleh oleh
prinsipal tidak seluruhnya disajikan oleh agen. Akibatnya informasi yang
diperoleh prinsipal kurang lengkap sehingga tetap tidak dapat menjelaskan
kinerja agen yang sesungguhnya dalam mengelola kekayaan prinsipal yang
dipercayakan kepada agen.
         Akibatnya adanya informasi yang tidak seimbang (asimetri) ini, dapat
menimbulkan 2 (dua) permsalahan yang disebabkan adanya kesulitan prisipal
untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen.
Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah :
(a) Moral Hazard
   Yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang
   telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
(b) Adverse Selection
   Yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu
   keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi
   yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.
         Adanya agency problem di atas, menimbulkan biaya keagenan (agency
cost), yang menurut Jensen dan Meckling (1976) terdiri dari :
(a) The monitoring expenditures by the priciple
   Biaya monitoring dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor prilaku agen,
   termasuk juga usaha untuk mengendalikan (control) perilaku agen melalui
   budget restriction, compensation policies.
(b) The bonding expeditures by the agent.
   The bonding cost dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak
   akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau
   untuk menjamin bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika ia tidak
   mengambil banyak tindakan.
(c) The residual loss
    Merupakan penurunan tingkat kesjahteraan prinsipal maupun agen setelah
    adanya agency relationship.
          Dari penambahan diatas, bila dibuatkan ringkasan tentang asumsi
dan penerapan agency theory dalam organisasi akan tampak dalam label 1 dibawah
ini :
Tabel 1. Asumsi Dasar dalam Agency Theory

 Asumsi Manusia            : Homo Economicus, yang memaksimalkan

 Model Perilaku            : Self serving behavior
                             utilitasnya
 Fakta Penerapannya        : Prinsipal dan agen cenderung menerapkan

 Akibat yang timbul        : Conflict of Interest
                             tujuan secara kaku (rigid)
 Konsekuensi               : Timbul agency cost dalam mengawasi

 Pemecahan                 : Sharing rule antara prinsipal dan agen
                             kinerja manager / agen
 Reward                    : Ekstrinsik, yaitu komoditi berwujud dan bisa dipertukarkan
                             perlu dibuat
                           dan memiliki nilai pasar yang bisa diukur
 Asumsi Informasi          : Sebagai komoditi yang dapat diperjual


                             belikan
Aplikasi Agency Theory pada Pengelolaan Perusahaan


          Konsep pemisahan antara kepemilikan (ownership) para pemegang
saham dan pengelolaan (management) para agen atau manger dalam perusahaan
telah menjadi kajian sejak tahun 1930-an. Manajemen perusahaan publik
yang besar biasanya bukan pemilik. Bahkan sebagaian besar manjemen puncak
(top mangement) hanya memiliki saham nominal dalam peerusahaan yang mereka
kelola.
          Bila dilihat dari perkembangan teori perusahaan dan hubungannya
dengan kebutuhan GCG, dari perspektif Agency Theory, Tabel 2 berikut ini
menunjukan perkembangan akan kebutuhan GCG pada teori korporasi klasik
modern, dan post-modern.
Tabel 2. Perkembangan Teori Korporasi dan Implikasinya Terhadap Good
Coorperate Governance
          TEORI                    TEORI KORPORASI                           TEORI
      KORPORASI                           MODERN                         KORPORASI
         KLASIK                                                        POST-MODERN

  KARAKTERISTIK:                 KARAKTERISTIK:                       KARAKTERISTIK:
  1 .Perusahaan dengan single    1. Perusahaan dengan banyak          1.Perusahaan dengan
    majority shareholders.         pemegang saham, namun masih         banyak pemegang
                                   ada kepemilikan mayoritas.          saham, dan tidak ada
                                                                       kepemilikan mayoritas.


  2.Prinsipal merangkap          2. Fungsi Prinsipal dan Agen mulai   2. Sulit untuk
    sebagai agen.                  terpisah.                           mengidentifikasi the true
                                                                       principal.


  3.Keseimbangan kepentingan     3.Meskipun pemilik mayoritas         3.Prinsipal umumnya tidak
    antara prinsipal dan agen      masih memiliki otoritas yang        atau kurang memahami
    tidak penting.                 besaar, kepentingan pemegang        bisnis.
                                   saham minoritas sudah
                                   diperhatikan.
                                                                      4.Agen memiliki pengaruh
                                                                       yang besar dalam
                                                                       menjalankan perusahaan.


                                                                      5. Terjadi
                                                                       ketidakseimbangan
                                                                       kepentingan (conflict of
                                                                       interest).


  IMPLIKASI:                     IMPLIKASI:                           IMPLIKASI:
  Aspek Good Corporate           Aspek Good Corporate                 Aspek Good Corporate
  Governance tidak diperlukan.   Governance mulai diperlukan.         Governance sangat
                                                                      diperlukan.
         Dalam uraian diatas tentang Agency Theory diatas disebutkan bahwa
adanya perilaku        dari   manager/agen    untuk    bertindak   hanya     untuk
menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak
lain/pemilik, dapat terjadi karena manjer mempunyai informasi yang lengkap
mengenai perusahaan, sedangkan informasi tersebut tidak dimilki oleh pemilik
perusahaan (dalam hal ini timbul Asymmetric Information atau AI).
Adanya AI dan Self Serving Behavior pada manager/agen, memungkinkan
mereka untuk mengambil keputusaan dan kebijakan yang kurang bermanfaat bagi
perusahaan. Adanya kondisi ini menimbulkan tata kelola perusahaan yang kurang
sehat karena tidak adanya keterbukaan dari manajemen untuk mengungkapkan
hasil kinerjanya kepada prinsipal sebagai pemilik perusahaan. Agency Theory
menganalisis dan mencari solusi atas dua permasalahan yang muncul dalam
hubungan      antara   para   prinsipal   (pemilik/pemegang   saham)   dan    agen
(manajemen).


KESIMPULAN
       Peran Akuntan sangatlah besar dalam hal penerapan GCG pada Pasar
Modal Indonesia disebabkan pentingnya penerapan regulasi bagi setiap
perusahaan yang listing dibursa efek. Peran Akuntan dalam hal ini terkhusus pada
pertanggungjawaban profesi terhadap setiap hasil audit laporan keuangan suatu
perusahaan yang diaudit dan diberi pendapat, karena profesi Akuntan memiliki
akuntabilitas publik yang berarti dituntut pula dalam hal kejujuran, integritas dan
akurasi dalam melaksanakan perkerjaannya.
       Untuk meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan yang listing pada
pasar modal, reformasi melalui GCG adalah cara terbaik, dan pada dasarnya GCG
mengatur soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan serta
menerapkan prinsip dan etika anti-korupsi dalam berbisnis. Oleh sebab itu, untuk
dapat menerapkannya, dibutuhkan Law Enforcement regulasi GCG yang
terkendali.
                            DAFTAR PUSTAKA




Arifin, Drs.M.Com.(hons,),Akt.Ph.D. (2005) ‟ Tinjauan Perspektif Teori
Keagenan (Agency Theory) „. Pidato Pengusulan Jabatan Guru Besar. Universitas
Diponegoro. Semarang.


www. wikipedia.co.id „ Agency Theory „


Soegiharto.   (2005). „Peran Akuntan Dalam Menegakkan Good Corporate
Governance‟ Auditor. Edisi 18. Hal. 38 – 41.

								
To top