Contoh Proposal Kerjasama Peminjaman Modal

Document Sample
Contoh Proposal Kerjasama Peminjaman Modal Powered By Docstoc
					                             LAPORAN
           HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR-RI
        KE PROPINSI NAD , JAMBI DAN SUMATERA SELATAN
         MASA RESES SIDANG I TAHUN SIDANG 2006-2007
                  Tanggal, 7 s/d 10 November 2006

I. Pendahuluan

      A. Dasar
         1. Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor:           24/PIMP/I/2006-2007
                Tanggal 3 Oktober 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi I
                s/d XI DPR-RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok
                dalam Masa Reses Masa Persidangan I Tahun 2006-2007
            2. Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR-RI tanggal ..... Oktober
                2006          mengenai Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja
                Komisi VI DPR-RI pada Masa Persidangan I tahun Sidang 2006-
                2007

      B. Maksud dan Tujuan
            Laporan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang
            berbagai temuan hasil Kunjungan Kerja Komisi VI DPR-RI yang
            terkait dengan bidang tugasnya di Propinsi NAD, Jambi dan
            Palembang dalam rangka memenuhi salah satu fungsi Dewan
            sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPR-RI ini dengan tujuan
            sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk ditindak-lanjuti
            sesuai ketentuan yang berlaku.

      C. Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja
            Sasaran kunjungan kerja titikberatkan pada aspek:
            1. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan
               Pengawasan terhadap kinerja lembaga-lembaga/badan yang
               berada di dalam lingkup mitra kerja Komisi VI DPR-R;
            2. Pembahasan perkembangan daerah, khususnya yang berkaitan
               dengan bidang mitra kerja Komisi VI DPR-RI;
            3. Memonitor situasi lapangan serta menampung aspirasi yang
               berkembang berkaitan dengan pengembangan Investasi,
               Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM, penciptaan lapangan
               kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
               Adapun Obyek yang dikunjungi dan dibahas meliputi:

1. Propinsi NAD :
   a. Pemda Propinsi NAD
   b. PT. PN I
   c. PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM)
   d. PT. Kertas Kraft Aceh (KKA)
   e. BUMN Pelabuhan/Pelayaran (PELINDO I, PT. ASDP )
   e. Sentra Industri Kerajinan Batik
   f. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nias-Aceh

2. Provinsi Jambi

            Obyek yang dikunjungi dan dibahas meliputi:
            a.         Pemerintah Provinsi Jambi
            b.          PT. PELINDO II
            c.          PT. Asuransi Jasa Raharja
            d.          PT. Jamsostek
Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
1
            e.          PT. PN VI
            f.          PT. Lontar Papyrus Pulp Industry
            g.          PT. Wira Karya Sakti

      3. Provinsi Sumatera Selatan
         a.    Pemda ProvinsiSumatera Selatan
         b.    Kadinda ProvinsiSumatera Selatan
         c.    PT PN VII
         d.    PT PLN
         e.    PT Pertamina
         f.    PT PGN
            g. PT Pusri
            h. PT Semen Baturaja
            i. PT Inhutani V
            j. PT ASDP Indonesia Ferry
            k. PT Tambang Batubara Bukit Asam
            l. PT Pelindo II
            m. PT Angkasa Pura II
            n. PT Sucofindo
            o. PT Bhanda Ghara Reksa
            P. Kophubdit Usaha Bersama ‘Cintamanis Baru’

      D. Waktu dan Acara Kunjungan Kerja
      (Terlampir)

      E. Anggota Tim Kunjungan Kerja
      (Terlampir)

II.         Deskripsi Umum Daerah Kunjungan Kerja

      1. PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Propinsi NAD merupakan provinsi yang terleak di bagian utara Kepulauan
Sumaterai yang beribukota di Banda Aceh. Secara keseluruhan luas
Wilayah Propinsi Sulawesi Utara terdiri dari 6 Kabupaten dan 3 Kota, 105
Kecamatan, 971 desa dan 265 Kelurahan dengan jumlah penduduk 2,15
Juta Jiwa, dimana 192.200 Jiwa termasuk dalam kategori penduduk miskin.

       Adapun deskripsi per bidang sesuai dengan wilayah kerja komisi VI
adalah sebagai berikut:

a. Industri dan Perdagangan

Struktur ekonomi Provinsi NAD masih didominasi oleh sektor pertanian
dengan peranan terhadap PDRB sebesar 21,8 persen diikuti oleh sektor
angkutan dan komunikasi 11,72 %; sektor jasa-jasa sebesar 16,34%;
perdagangan, hotel dan restoran 14,33%; sektor bangunan 15,56%;
sedangkan sektor Industri pengolahan dengan share sebesar 7,66%.
Namun demikian secara sektoral industri pengolahan mengalami
pertumbuhan.

Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
2
Propinsi NAD dengan sebutan serambi mekah merupakan daerah yang
terkena dampak bencana alam Tsunami yang berrimplikasi terhadap
perekonomian masyarakat khususnya petani kelapa. Perkembangan
Industri dari kelapa sampai tahun 2005 terdapat 7 jenis industri, 16 unit
usaha (perusahaan) dengan jumlah investasi Rp 166.673.254,6 dan jumlah
tenaga kerja 4.584 orang.

Selain industri agro, industri produk perikanan Propinsi NADa merupakan
salah satu propinsi kepulauan di Indonesia yang terdiri beberapa
kepulauan. Perkembangan industri perikanan sampai tahun 2005 terdiri
dari 3 jenis industri, 19 unit usaha (perusahaan) dengan jumlah investasi
Rp 156.270.762,2 dan jumlah tenaga kerja 5.707 orang.

Kegiatan perdagangan di Propinsi NAD akibat tsunami berjalan kurang
lancar, hal ini dimungkinkan karena banyaknya prasarana dan sarana
pelabuhan yang rusak, serta kurang didukung oleh infrastruktur jalan dan
jembatan, sarana angkutan darat seperti truk-truk kontainer yang
berkapasita 20 bahkan 40 feet, disamping itu pula adanya beberapa
kerusakan pelabuhan yang ada di Kabupaten/ Kota yang semuanya ini akan
berdampak pada kelancaran arus keluar masuk barang di Propinsi NAD.

Pola pembinaan sektor industri yang ada dilakukan melalui pendekatan
komoditi yang mengarah kepada kluster industri, sedangkan sektor
perdagangan mengarah kepada penyediaan sarana seperti pasar dan
pergudangan disamping meningkatkan kelancaran distribusi barang
terutama berkenaan dengan kebutuhan bahan pokok masyarakat.

Dalam rangka meletakkan kerangkan dasar pembangunan industri dan
perdagangan lebih fokus dan terarah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi NAD melalui Rakor Indag Kabupaten/kota berupaya
mengikutsertakan DPRD, Perguruan Tinggi, BRR, NGO, Dunia Usaha dan
pihak lainnya yang melibatkan para pejabat eselon I dan eselon II
Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagai nara sumber. Hasil
yang dicapai dalam Rakor tersebut telah disepakati 10 komoditi unggulan
daerah yang terdiri dari :

           Pengolahan minyak atsiri
           Pengolahan Kopi instant
           Pengolahan Coklat
           Pengolahan hasil perikanan laut
           Pengolahan Kelapa
           Pengolahan Pupuk Alam
           Industri Perbengkelan Karoseri
           Pengolahan Gerabah/Keramik
           Bordir Tas/bakal pakaian
           Makanan khas Aceh dan kemasannya

Secara umum keadaan industri di Provinsi NAD saat ini mengalami
keterpurukan yang luar bias sebagai akibat dari krisis ekonomi global,
kondisi keamanan yang bar mulia kondusif dan adnya dampak gempa
Tsunami. Selama periode 2004-2005, jumlah unit usaha industri kecil
mengalami penurunan 48,57%; industri menengah menurun 45%. Dalam
hal penyerapan tenaga kerja, Industri kecil menurun 35,74%; industri
menengah 84,34%. Sedangkan dalam hal investasi Industri kecil naik
36,8% dan Industri menengah menurun 16,88%.

Sesuai dengan potensi industri yang ada, maka untuk Industri Agro di
Provinsi NAD diprogramkan beberapa komoditi unggulan daerah yang
Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
3
berbasis pada hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan
kehutanan, diantaranya:
    Industri pengolahan kopi
    Industri hasil pertanian seperti saos tomat, keripik pisang, keripik
       ubi
    Industri pengolahan hasil perkebunan : tebu, manisan pala, minyak
       atsiri
    Industri perikanan, perajin industri kecil pengolahan ikan

Pembangunan Pasar Pasca Tsunami Provinsi NAD

Secara garis besar kebijakan pemerintah dalam penataan dan pembinaan
pasar bertujuan untuk:

           Mewujudkan sinergi yang saling memerlukan, saling memperkuat
            dan saling menguntungkan antara pengusaha pasar modern dengan
            pedagang kecil, menengah, koperasi serta pasar tradisional agar
            dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat
           Memberdayakan pedagang kecil, menengah agar tangguh, maju
            dan mandiri serta meningkatnya kesejahteraan
           Mewujudkan kemitraan usaha antara pengusaha besar dan
            pengusaha kecil dalam tatanan perdagangan yang efektif dan
            efisien

Jumlah pasar tradisional yang ada di Provinsi NAD 534 unit, namun akibat
Gempa dan Tsunami tanggal 26 Desember 2004 telah hancur dan retak
yaitu:

           Kerusakan ringan : 71 unit
           Kerusakan berat : 59 unit
           Hancur Total : 120 unit
           Yang masih utuh : 284 unit

Oleh karena itu, mulai tahun 2005 Pemerintah mulai membangun pasar
tradisional, Pasar Induk, penunjang dan rehabilitasi pasar sejumlah 93 unit
dengan perincian sebagai berikut:

           Sumber dana APBN                     :           36 unit
           JICs                                 :            5 unit
           BRR                                  :           35 unit
           CHF                                  :           17 unit

b. Investasi

Ditinjau dari nilai investasi dan sektor-sektor yang ada, penanaman modal
atau investasi di Propinsi NAD , mencakup sektor perkebunan, sektor
industri, sektor perikanan dan kelautan, sektor pertambangan dan sektor
jasa-jasa. Sampai dengan tahun 2005, total investasi telah mencapai US $
11.89 Milyar dengan investasi domestik mencapai 46% atau US D 5,470
juta; Investasi Pemerintah 2,34 juta US D atau 19,68% dan Investasi asing
mencapai 34,31% atau setara dengan US D 4,080 juta. Dengan demikian
rasio antara investasi pemerintah terhadap investasi swasta sekitar 1 : 4,1.

Dari sisi pertumbuhan investasi selama periode 2001-2005 mengalami
pertumbuhan rata-rata 8.7%; investasi pemerintah 2,86%, Investasi asing
5% dan Investasi domestik sebesar 13.2 %. Sedangkan rasio antara
investasi pemerintah dan swasta jika pada tahun 2001 sebesar 1:3,2
menjadi 1:4,1 pada tahun 2005. Dengan perkembangan investasi yang
Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
4
ada`, laju pertumbuhan ekonomi NAD pada tahun 2001 laju pertumbuhan
6,56%; 2002 laju pertumbuhan 7,01%; kemudian selama periode 2003-
2005 berturut-turut laju pertumbuhan ekonomi menjadi 7,73%; 8,28% dan
7,6%. Sementara itu pada periode yang sama laju pertumbuhan ekonomi
di Propinsi Sulawesi tara adalah : tahun 2001 (-1.3%); tahun 2002
(2,6%); tahun 2003 (4,8%); tahun 2004 (6,5 %) dan tahun 2005 (5,1 %).




c. Koperasi dan UKM

Perkembangan dan program perkuatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
yang mampu melayani usaha kecil dan mikro di Provinsi NAD sampai saat
ini belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Hal ini disebabkan antara
lain LKM yang ada di masyarakat baik yang telah mendapat bantuan
fasilitas pemerintah maupun yang belum ada peraturan perundang-
undangan tentang LKM itu sendiri.

Perkembangan jumlah koperasi di Propinsi NAD per 31 Desember 2005
sebanyak 5.011 unit yang terdiri dari Koperasi aktif 2.922 unit (60 %);
Koperasi Tidak aktif 1.262 unit (25%); dan Koperasi yang terkena Tsunami
827 Unit (15 %). Sedangkan jumlah anggota 441.494 orang; Volume usaha
Rp 280,689 Miliar, Modal Sendiri Rp 149.949 M; Modal Luar Rp 190,122 M
dan SHU Rp 24,197 Miliar. Pada tahun 2006 jumlah Koperasi dan UKM yang
ditargetkan 420 Koperasi dan 30.000 UKM. Tahun 2006 terjadi penurunan
jumlah koperasi, hal ini disebabkan banyaknya koperasi yang tidak mampu
bertahan karena keterbatasan modal usaha, kemampuan pengurus
koperasi dalam mengelola koperasi yang profesional.

Sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi dan PKM Provinsi NAD, 2006-
2009, Dinas Kop dan PKM akan mewujudkan kondisi yang mampu
menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi tumbuh dan
berkembangnya 1.813 unit Koperasi berkualitas dan tumbuhnya
120.000 unit UMKM baru.

Beberapa langkah-langkah persiapan untuk Rencana Kegiatan Tahun
2007 adalah :

1. Peningkatan koordinasi dan kebijakan (Gubernur/Bupati/Walikota)
2. Peningkatan pembinaan KUKM lintas Kabupaten/Kota
3. Peningkatan kualitas dan ketrampilan SDM Pengurus dan
Pengelola KUKM sebanyak 1.600 Orang
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana usaha sebanyak 457 Koperasi
berkualitas dan 30.000 Wirausaha baru
5. Persiapan Kegiatan (Program Kerja) antara lain :
a.     P3KUM (Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha
       Mikro)
b.     P2WUM (Program Pembiayaan Wanita Usaha Mandiri)
c.     Sertifikasi Tanah
d.     Program Gender
e.     Prospek Mandiri (Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri)
f.     Pengembangan Pasar Tradisional



Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
5
D. Profile PT. ASDP Unit Nanggroe Aceh Darussalam

            PT. ASDP Unit Nanggroe Aceh Darussalam berbentuk cabang pada
            masing-masing lintasannya. Jumlah Cabang PT. ASDP di Nanggroe
            Aceh Darussalam ada 2 yaitu :
             Cabang lintasa Ulee Lheu – Balohan
             Cabang lintasan Meulaboh – Sinabang – Labuhan Haji dan
                Singkil – P. Banyak – Sinabang.

             Kerugian yang ditanggung PT. ASDP akibat Tsunami adalah :
                 Kantor (termasuk mobiler, arsip) dalam kondisi rusak berat
                 Kendaraan Roda 4 satu unit rusak ringan dan kendaraan
                    roda 2 satu unit rusak ringan.
                 Pegawai 3 Orang meninggal dunia

      a. Kondisi pelayanan jasa PT. ASDP Unit Nanggroe Aceh Darussalam :
             Jumlah armada kapal 4 unit (KMP.Kuala Bate II, KMP.
                 Tanjung Burang, KMP. Teluk Singkil dan KMP. Simeulu).
             Kondisi ke 4 unit kapal yang dimaksud dalam keadaan baik
                 dan laik laut.
             Pada umumnya konsumen yang menggunakan jasa PT.
                 ASDP adalah pedagang antar pulau, pelajar/mahasiswa.
             Potensi kemungkinan pengembangan jasa PT. ASDP di
                 Nanggroe Aceh Darussalam adalah : Pelayanan angkutan
                 kendaraan dan barang antar negara ke Malaysia dan
                 Thailan.

      b. Langkah-langkah dan tahapan dalam rangka peningkatan pelayanan
         PT. ASDP
         Langkah-langkah yang dilakukan :
              Penambahan frekuensi pada lintasan Ulee-lheu Balohan dari
                 14 Trip menjadi 18 Trip/minggu.
              Peningkatan frekuensi pada lintas labuhan haji-Sinabang dari
                 4 Trip/minggu menjadi 6 Trip/minggu.
      c. Gambaran dari :
         Laporan Cabang PT. ASDP Ulee-Balohan
          Gambaran pendapatan untuk bulan oktober besarnya
             pendapatan mencapai 148, 75 % dari target perusahaan. Untuk
             tahun 2005 mengalami defisit 671.966.037(dengan penyusutan)
             dan 532.798.869(tanpa penyusutan)
          Sifat laporan terpusat sehingga simpanan dana untuk investasi
             dalam rangka pengembangan usaha di pusatkan di kantor
             pusat.
          B/C pada tahun 2005 adalah 78,03 % atau 0,7803. atau devisit
             sebesar 21,97% dari biaya yang dikeluarkan.
      d. Tugas PSO yang dibebankan kepada PT ASDP dari pemerintah
         pusat tidak ada
      e. -
      f. -
      g. -
      h. Hambatan yang dirasakan oleh PT. ASDP yang dirasakan
         menghambat pengembangan adalah belum terlaksananya
         pembangunan pelabuhan ulee lheu secara keseluruhan sehingga
         kurang menunjang operasional angkutan penyeberangan di lintasan
         Ulee- Balohan, belum adanya aktivitas penunjang pelabuhan dalam
         lingkungan kerja kepelabuhanan.


Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
6
IV. PERMASALAHAN SPESIFIK DAN REKOMENDASI

A. PEMERINTAH DAERAH NAD

Permasalahan :

Dari aspek desentralisasi ekonomi dikaitkan dengan pelayanan publik
yang dilakukan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi NAD ditemui
berbagai permasalahan sebagai berikut :

1.     Belum     terdistribusinya  secara   merata     pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini membuat tidak adanya
interkoneksi antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga pusat
pertumbuhan masih bersifat parsial daerah sesuai batas wilayah
administrasi pemerintahan.

2.     Adanya disparitas wilayah pertumbuhan ekonomi, yang
cenderung memperbesar kesenjangan pembangunan antar daerah,
antara lain karena adanya aturan-aturan dan kebijakan yang
terpusat. Disamping itu, belum adanya political will untuk membuat
terobosan baru dalam desentralisasi ekonomi, baik dalam konsep
maupun      kebijakan    dengan   mengembangkan          pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi di daerah yang memiliki linkages saling
interkoneksi.

3.    Budaya kerja para stakeholders yang masih terperangkap
pada kegiatan rutinitas dan cenderung bertahan pada zone
kenyamanan kerja, sehingga kurang mengembangkan ide kreativitas
dan inovasi yang dapat melahirkan terobosan bahkan lompatan-
lompatan baru dalam mengelola pembangunan.

4.     Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah. Selama lima
tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi NAD dibawah rata-rata
pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini mengingat selama ini
pertumbuhan ekonomi NAD sangat tergantung pada monokultur
kelapa dan karet, dan potensi perikanan dan kelautan belum
dioptimalkan.

5.    Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan Persentase
penduduk miskin di Propinsi NAD yang cukup tinggi. Data BPS NAD,
2006 angka unemployment rate tahun 2005 sebesar 14,4% dan
persentase penduduk miskin 4,14%.

Rekomendasi :

1. Perlu adanya kesatuan persepsi dan visi antara pemerintah (baik pusat,
    propinsi, dan kabupaten/Kota) dalam memandang urgensi dan
    pentingnya keterpaduan implementasi desentralisasi politik dan
    desentralisasi ekonomi.
2. Perlunya kerjasama yang harmonis, dan perpaduan gerak yang sinergis
    antara Pemerintah Propinsi dan antar kabupaten/kota, serta antar
    pemerintah (praktisi) dalam mengembangkan konsep dan
    melaksanakan desentralisasi politik dan desentralisasi ekonomi dalam

Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
7
   meningkatkan pelayanan publik, sebagai upaya mewujudkan Good
   Public Governance.
3. Perlunya pengembangan wilayah perbatasan (Kepulauan), dan
   perubahan paradigma dari pembangunan yang berorientasi daratan
   menjadi pembangunan yang berorientasi lautan dengan
   mengembangkan manajemen khusus wilayah perbatasan (kepulauan)
4. Pelaksanaan strategi desentralisasi ekonomi, yaitu dengan
   penyederhanaan / desentralisasi regulasi dari pemerintah pusat dengan
   titik berat pada pemerintah propinsi; perwilyahan pusat-pusat
   pertumbuhan ekonomi baru, pemberdayaan dan pengembangan
   wilayah perbatasan (kepulauan) dan pengembangan kawasan ekonomi
   khusus (special economic zone).
5. Pengembangan potensi ekonomi daerah di masa depan antara lain
   dengan melakukan Program Revitalisasi Pertanian dan Perkebunan
   (Jagung, VCO, Bioenergy); Pengembangan Industri Perikanan dan
   Maritim; Pengembangan Pariwisata (alam, bahari dan budaya);
   Peningkatan SDM; Pemberdayaan UKM dan Perdagangan Internasional
   dengan memanfaatkan Bitung sebagai HIP-Port.




B.          Bidang Koperasi dan UKM


Permasalahan : usaha mikro kecil dan menengah di Propinsi NAD antara
   lain :
a. Keterbatasan Modal
b. Produktifitas dan tingkat efisiensi rendah
c. Standar Mutu belum optimal
d. Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang rendah
e. Belum terbentuknya jaringan usaha yang solid antara UMKM dan BUMN
   dan Usaha Besar
f. Kurangnya Komptensi kewirausahaan
g. Masih terbatasnya aparat yang mampu melakukan pembinaan kepada
   UMKM
h. Rendahnya penyaluran dana PKBL/PUKK


Rekomendasi :

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, maka kebijakan
   Propinsi NAD untuk mengembangkan UMKM adalah sebagai berikut :
1. Perluasan basis usaha serta penumbuhan wirausaha baru
   berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan
   lapangan kerja
2. Penguatan kelembagaan terutama untuk memperluas akses kepada
   sumber permodalan khususnya perbankan, memperbaiki lingkup usaha
   dan menyederhanakan prosedur perjanjian, memperluas dan
   meningkatkan kualitas institusi pendukung non finansial
3. Pengembangan UMKM yang diarahkan untuk berperan sebagai sumber
   pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penciptaan
   daya saing, sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih
   diarahkan untuk semakin berperan dalam peningkatan pendapatan
   rendah.
4. Pengembangan usaha mikro untuk semakin dapat meningkatkan usaha
   serta menambah penghasilan.
5. Mendorong berkembangnya perluasan jaringan kerjasama dan
   kemitraan dengan UKMK
Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
8
6. Meningkatkan kualitas SDM aparat dalam bidang pembinaan kepada
   UKMK.
7. Perlunya peningkatan kerjasama antara kanwil/dinas koperasi dengan
   BUMN yang ada di daerah dalam hal penyaluran dana PKBL


C. PT. PIM, Tbk.

PERMASALAHAN

           Untuk tahun 2006 dan 2007, PT. PIM menghadapi masalah
            tidak bisa dipasoknya gas dari committed gas reserves,
            sehingga penyelesaian yang mungkin adalah melalui swap gas
            PKT dimana Swap gas PKT untuk tahun 2006 telah berjalan
            mulai tanggal 30 April 2006 dengan jumlah Swap sebanyak 3
            cargo dan dapat mengoperasikan 1 pabrik PIM mulai 20 April
            2006-19 Oktober 2006
           Untuk tahun 2008 dan 2009 mendapatkan pasokan dari
            kelebihan produksi gas ExxonMobil dari pengalihan kontrak
            Arun 2 Extension yang dialihkan kontraknya ke negara lain.
           Skenario pasokan tahun 2008-2009 akan terealisir bila
            pengalihan Arun 2 extension ke pemasok lain di luar negeri
            berhasil dilaksanakan

Tujuan Pengalihan Kontrak Arun 2 Extension
    Untuk menghindari adanya tuntutan yang lebih besar dari
      pembeli Arun akibat kekurangan pasokan pada tahun 2006-
      2007 karena Pertamina tidak mungkin mengalihkan sebagian
      pasokan kontrak Korea II ke Bontang
    Untuk memenuhi sebagian pasokan gas untuk PIM pada tahun
      2008-2009
    Untuk memenuhi sebagian kekurangan pasokan untuk
      pembeli LNG Bontang tahun 2008-2009

Usulan Skenario Harga untuk Pupuk

           Menekan harga gas akan berdampak bagi pendapatan produsen gas
            sehingga menimbulkan situasi disincentive
           Peningkatan harga gas di lain pihak akan berdampak negatif pada
            konsumen, dan akan menimbulkan kenaikan subsidi gas dan pabrik
            pupuk tidak bisa beroprasi
           Usulan skenario perlunya perbaikan kebijakan pembagian
            keuntungan /split dan pemberian insentif, perbaikan kebijakan
            fiskal; kebijakan berlaku khusus untuk penggunaan energi sebagai
            feedstock


D.          PT. AAF (Persero)

      Permasalahan

                 Permasalahan PT. AAF dimulai sejak tahun 2001, dengan
                  adanya gangguan keamanan di Provinsi NAD yang
                  menyebabkan terganggunya produksi gas EMOI sehingga
                  pasokan gas ke PT. AAF dihentikan selama 9 bulan. Akibatnya
Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
9
                  PT. AAF mengalami kerugian yang cukup signifikan yakni
                  sebesar US $ 6,97 juta;
                 Pada tanggal 5 Agustus 2003 – 5 Desember 2003, PT. AAF
                  kembali berhenti beroperasi akibat dihentikannya pasokan gas
                  dari EMOI. Penghentian tersebut sebagai akibat tidak adanya
                  kontrak jual beli gas mengingat kontrak jual beli gas PT. AAF
                  dengan EMOI telah berakhir tahun 2002
                 Sejak tanggal 22 Desember 2003, PT. AAF berhenti beroperasi
                  karena tidak ada pasokan gas

Penyelesaian Permasalahan PT. AAF

                 Penyelesaian masalah pasokan gas untuk industri NAD telah
                  berkali-kali diupayakan oleh Pemerintah melalui koordinasi
                  Kantor Menko Perekonomian sejak tahun 2003. Menko
                  Perekonomian menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan
                  No S-391/M.EKON/09/2003 tanggal 17 September 2003
                 Menteri BUMN merespon surat Menteri Perekonomian tersebut
                  dengan menerbitkan surat Nomor S-427/MBU/2003 tgl 27
                  Oktober 2003 yang isinya pemerintah kiranya dapat
                  mempertimbangkan pemberian subsidi gas sebesar US $
                  0,35/MMBTU untuk industri pupuk di NAD
                 Untuk menyelamatkan PT. AAF, Menteri BUMN telah
                  menerbitkan surat pula ke Menteri ESDM dan Menperindag
                  melalui surat No. S-309/MBU/2004 dan No. S-308/MBU/2004 tgl
                  15 Juni 2005 yang prinsipnya PT. AAF bersedia membayar harga
                  gas sebesar U $ 2,32 /MMBTU

E. PT. Kertas Kraft Aceh (KKA)

Pengantar :

PT. KKA akan melakukan program Restrukturisasi dengan sasaran akhir
yang hendak dicapai adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui
kegiatan pemberdayaan atau pembenahan perusahaan di semua aspek
kegiatan dan diharapkan akan ada perubahan yang mendasar dalam upaya
peningkatan kinerja dengan penerapan prinsip-prinsip GCG dengan
menjadikan BUMN yang bergerak di bidang Industri Kertas Kraft yang
modern, mempunyai daya saing tinggi, sikap dan budaya kerja yang
tangguh serta reorientasi global.

Guna dapat mengoperasikan kembali kegiatan industri dan kegiatan
pendukung lainnya, diperlukan dukungan pembiayaan sejumlah Rp 150
milyar melalui APBN-Pemerintah tahun 2006, berupa tambahan PMN
kepada Perseroan, dan sekaligus merupakan lanjutan dari bantuan yang
pernah diberikan melalui APBN-Pemerintah tahun 2005 sebesar Rp 50
milyar.


II. DESKRIPSI UMUM PROVINSI JAMBI

Dengan luas wilayah daratan sekitar 53, 435 km2 dan lautan 4,496 km2
serta jumlah penduduk sekitar 2,6 juta jiwa yang dibagi menjadi 9
kabupaten dan 1 kota, Provinsi Jambi memang merupakan wilayah yang
sangat potensial untuk pengembangan industri terutama agroindustri.
Apabila dilihat per sektor, sumbangan volume ekonomi sektor industri mulai
Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
10
tahun 2003 – 2005 menyumbang sebesar 12,54% dan sektor perdagangan
sebesar 15,42%. Artinya, sumbangan kedua sektor ini telah mencapai
27,96% terhadap PDRB.

Seperti diketahui sejak tahun 2001 lalu perekonomian Jambi sudah bangkit
menuju arah perbaikan dengan ditandai pertumbuhan ekonomi di atas
angka 5%, tepatnya sebesar 5, 54% hingga saat ini.

Sementara itu kalau di lihat dari kontribusi per sektor lainnya terhadap
PDRB yakni 29,10% dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalian
15,36%, listrik dan air bersih 1,07%, bangunan 3,54%, pengangkutan dan
konsumsi 7,40%, keuangan, persewaan perusahaan 4,29%, dan dari jasa-
jasa lainnya 11,17%.

Dalam melakukan pembangunan, pemerintah daerah provinsi Jambi telah
pula memetakan isu-isu strategis yang akan dikembangkan, yaitu:
    1.  Sumberdaya alam terutama lahan untuk pengembangan pertanian
        masih tersedia cukup luas;
    2.  Sebagian besar penduduk miskin di Provinsi Jambi (198,192 KK) di
        daerah perdesaan yang mata pencahariannya adalh petani;
    3.  Terjadinya PHK pada sektor industri perkayuan di provinsi Jambi
        akibat dari penertiban illegal logging maka sektor pertanian
        merupakan pilihan utama untuk menampung tenaga kerja sektor
        pertanian menyerap 72% angkatan kerja;
    4.  Lahan pertanian dan perikanan yang cukup luas atau hampir 2,9
        juta hektar belum dimanfaatkan secara optimal oleh sebagian
        besar penduduk provinsi Jambi.

Melalui pemetaan tersebut, provinsi Jambi telah pula menetapkan visi, misi,
dan prioritas pembangunan. Visi yang telah ditetapkan adalah Jambi
Mampu Maju dan Mandiri, dengan misi:
   1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat;
   2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
   3. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
   4. Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah;
   5. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis.

Adapun prioritas pembangunan yang telah ditetapkan adalah:
   1. Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan;
   2. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur;
   3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pariwisata;
   4. Peningkatan Sumber Daya Manusia (pendidikan dan kesehatan).


III. DESKRIPSI PER BIDANG

A. BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Apabila kita lihat informasi yang disajikan di atas, berdasarkan potensi
daerah yang dimiliki, sesungguhnya provinsi Jambi memang memberi fokus
pembangunan pada sektor perkebunan dan pertanian. Diharapkan dengan
produksi yang tinggi dari kedua sektor tersebut, maka akan memberikan
efek positif pada pengembangan sektor industri dan perdagangan. Namun
selain dari potensi sektor perdagangan yang akan berkembang seiring
dengan tumbuhnya perekonomian masyarakat, pada sektor industri,
provinsi Jambi telah menyusun sebuah perencanaan pengembangan sektor
industri yang tentu berdampak pada peningkatan nilai/volume

Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
11
perdagangan, yakni dengan akan membangun Jambi Agro Industrial Park
(JAIP). Kawasan tersebut diharapkan nantinya akan menjadi:
    1. Kawasan ekonomi yang terintegrasi serta memiliki fasilitas dan
        intensif khusus untuk mengintegrasikan seluruh aktivitas ekonomi
        dari hulu hingga hilir.
    2. Industri yang berbasis pada produk-produk pertanian yang
        dihasilkan provinsi Jambi sehingga meningkatkan nilai tambah.
    3. Industri yang dapat menyerap tenaga kerja serta meningkatkan
        kualitas SDM.
    4. Agro industri yang dapat memasok kebutuhan nasional, regional,
        dan internasional.
    5. Agro industri yang berbasis pada aspek integrated, modern, hi-tech,
        profesional, commercial, ecological, local content, community
        participation & sustainable development.

Sementara itu, dari pertemuan tim Komisi VI DPR RI dengan PT. Lontar
Papyrus Pulp Industry dan PT. Wira Karya Sakti, yang merupakan
agroindustri swasta yang cukup berkembang di Jambi, didapat informasi
bahwa berdasarkan pengalaman yang mereka jalani dalam melakukan
proses pendirian pabrik ternyata membutuhkan 470 izin dengan waktu
kurang lebih satu tahun. Sementara dalam perjalanannya, proses
pengembangan industri yang mereka lakukan sering mengalami hambatan
dari perda-perda yang ada. Misalnya di satu wilayah kabupaten ada perda
yang mengharuskan industri tersebut membayar pajak listrik yang
sesungguhnya industri tersebut memiliki instalasi listrik sendiri.

B. BIDANG BUMN dan INVESTASI

Dalam upaya meningkatkan kinerja investasi di Jambi, Pemerintah Daerah
Jambi telah melakukan pemetaan. Hasil pemetaan yang telah dilakukan
berupa produk unggulan Jambi yaitu di sektor perkebunan (karet dan
kelapa sawit), pertanian, (kedele, jagung, padi, dan kentang), energi/listrik
dengan membangun PLTA Kerinci, dan pariwisata.

Dalam pengembangan produk unggulan tersebut pemerintah daerah
provinsi Jambi telah membuat studi kelayakan guna ditawarkan kepada
investor/calon investor melalui promosi dalam negeri maupun luar negeri
yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah
pusat. Dengan iklim investasi Jambi yang makin kondusif serta
pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana fisik yang terus
dilakukan, maka prospek investasi yang akan datang cukup menjanjikan
baik di bidang industri manufaktur, infrastruktur, agroindustri, dan agro
bisnis serta jasa dan perdagangan.

Wilayah Provinsi Jambi adalah wilayah yang didalamnya dijadikan domisili
beberapa BUMN. Pada kunjungan kerja kali ini, tim Komisi VI DPR RI
melakukan dialog kepada Direksi PTPN VI, Pimpinan PT. Jamsostek, PT.
Jasa Raharja, PT. Pelindo II Cabang Jambi.

Pada dialog yang dilakukan bersama PTPN VI, Komisi VI DPR RI menilai
bahwa upaya pengembangan dengan melakukan perluasan lahan serta
tetap mempertahankan tanaman karet, yang saat ini dan kedepan
diperkirakan harga jualnya sangat baik adalah sebuah upaya yang tepat.
Dari informasi dan perencanaan yang disampaikan, PTPN VI pada tahun
2010 ditargetkan menjadi BUMN perkebunan terbaik performa ekonominya.
Komisi VI DPR RI menghimbau agar upaya yang telah ditempuh oleh
seluruh direksi dan karyawan PTPN VI dapat dijadikan suatu model yang
dapat dicontoh oleh BUMN-BUMN perkebunan lainnya. Sementara itu dari
Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
12
dialog dengan Pimpinan Cabang PT. Jamsostek dan PT. Jasa Raharja dapat
diambil kesimpulan bahwa database, terutama data yang menyangkut
tentang jumlah industri dan karyawan, masih menjadi kendala utama
didalam pengembangan usaha pada BUMN bidang asuransi ini.

Pada pertemuan dengan jajaran pimpinan cabang PT. Pelindo II Jambi,
Komisi VI DPR RI mendapat informasi yang cukup lengkap tentang
perkembangan pembangunan kepelabuhan di Jambi. Saat ini di wilayah
provinsi Jambi sudah memiliki tiga pelabuhan, yakni di Talang Duku, yang
paling dekat dengan ibukota provinsi, Kuala Tungkal, dan Muara Sabak,
yang akan diproyeksikan menjadi pelabuhan utama. Namun dalam
pertemuan tersebut juga didapat informasi tentang kendala bagi
pengembangan pelabuhan di Jambi, seperti masih belum selesainya proses
sertifikasi HPL tanah hasil tukar guling dengan Pemda Provinsi Jambi yang
hingga kini masih menggantung di BPN Pusat. Selain itu kendala yang
dihadapi adalah menurunnya traffic kapal dan barang khususnya di
pelabuhan Talang Duku akibat masih maraknya praktek illegal logging dan
keamanan jalur air yang masih rawan.

Untuk pengembangan ke depan, PT. Pelindo II telah menyusun
perencanaan strategis yakni pengembangan pelabuhan Muara Sabak, yang
dinilai lebih strategis secara geografis, berada pada segitiga pertumbuhan
Indonesia, Malaysia, dan Singapura dan berdampingan dengan area lintas
perdagangan singapura, batam, dan johor, serta memiliki areal lahan yang
cukup luas dan cukup ideal untuk didesain sebagai pelabuhan yang
terintegrasi dengan kawasan industri dan perdagangan.


C. BIDANG KOPERASI DAN UKM

Pembangunan Koperasi dan UKM di Jambi walaupun mulai nampak
perkembangan yang positif, namun secara umum tidak terlepas dari masih
banyaknya kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan
UKM yang perlu tetap mendapat perhatian pembenahan dan dukungan
secara berkelanjutan, antara lain:
       1. Rendahnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan Usaha
           Kecil dan Menengah (KUKM) terutama dalam bidang
           manajemen, kelembagaan, pemasaran, dan penguasaan
           teknologi informasi sehingga menimbulkan disparitas usaha
           yang sangat lebar antar pelaku usaha.
       2. Terbatasnya akses Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
           (KUKM) terhadap sumberdaya produktif yang terutama meliputi
           tiga aspek penting, yaitu modal usaha yang bukan saja
           mencakup penyediaan kredit modal kerja tetapi juga kredit
           investasi; informasi; dan pasar.

Pemerintah daerah provinsi Jambi juga telah menetapkan arah kebijakan
yang akan dilaksanakan dalam rencana pembangunan jangka menengah ke
depan dalam pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
adalah:
   1. Mengembangkan UKM yang diarahkan untuk memberikan
        kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,
        penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas dan daya
        saing. Sedangkan pengembangan usaha skala mikro diarahkan
        untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada
        kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.


Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
13
      2.      Memperkuat kelembagaan melalui penerapan prinsip-prinsip tata
              kepemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan
              gender.
      3.      Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuh
              kembangkan wirausaha baru berkeunggulan prima untuk
              mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan
              lapangan kerja.
      4.      Mengembangkan KUMKM untuk lebih berperan sebagai penyedia
              barang dan jasa di pasar domestik yang semakin berdaya saing
              dengan produk impor.
      5.      Membangun tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi,
              meningkatkan kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan
              (stakeholders) dan meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.


III.        Provinsi Sumatera Selatan

          Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas wilayah sekitar
      53.435,72km2 berpenduduk 6.275.945 jiwa ini terdiri dari 10 kabupaten
      dan 4 kota dengan 147 kecamatan dan 2.693 desa/kelurahan. Jumlah
      penduduk yang bekerja di provinsi ini mencapai 3.091.740 orang dan
      terutama di sektor pertanian yang meliputi pertanian, perkebunan dan
      kehutanan yang mencapai 68,43% dan pengusaha kecil di sektor
      pertanian yang mencapai 51,96%. Provinsi dengan jumlah angkatan
      kerja mencapai 3.373.495 orang ini memiliki jumlah penduduk miskin
      cukup besar diperkirakan mencapai 2)% pada tahun 2006 ini.
      Pendapatan perkapita penduduk tanpa migas yang pada tahun 2000
      mencapai Rp3.834.877 pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp
      5.680.045,- Jumlah pengangguran terbuka di provinsi ini mencapai
      9,65%.
          Wilayah Sumatera Selatan yang memiliki posisi strategis dalam
      perekonomian nasional ini terdiri dari hutan, sungai, danau, rawa dan
      tepian pantai ini berbatasan dengan Provinsi Jambi, Lampung dan
      Bangka-Belitung. Sebagian besar wilayah ini dikelillingi oleh alur dan
      anak cabang Sungai Musi.
          Provinsi Sumatera Selatan memiliki posisi strategis dalam
      perekonomian nasional karena sumber daya alam yang dimilikinya
      adalah sumber daya energi yang sangat dibutuhkan dalam
      pembangunan. Potensi sumber daya alam di provinsi Sumatera Selatan
      tersebar di berbagai kabupaten dan kota, khususnya batubara yang
      depositnya mencapai 22,24 milyar ton atau 38% dari total cadangan
      nasional, selain energi minyak bumi dan gas alam.
          Provinsi yang dibentuk berdasarkan UU No.25 Tahun 1959 tentang
      Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Kota Praja
      Sumatera Selatan ini dicanangkan sebagai Lumbung Energi oleh
      Presiden RI, pada tanggal 9 November 2005. Provinsi yang memiliki
      surplus perdagangan luar negeri pada tahun 2004 ini memiliki dua
      komoditi unggulan untuk kebijakan ini yaitu batubara dan gas bumi.
      Produksi gas ditujukan bagi kepentingan domestik dan gasinisasi rumah
      tangga dan industri serta transportasi. Sedangkan batubara ditujukan
      untuk pembangkit listrik, khususnya PLTU Mulut Tambang, briket
      batubara dan diekspor. Interkoneksi Sumatera-Jawa sudah dimulai
      dengan peletakan batu pertama pembangunan pembangkit listrik
      tenaga gas (PLTG) 2 x 40MW di Desa Penang Jaya, Kabupaten Muara
      Enim.
          Provinsi ini juga merencanakan untuk menjadi Lumbung pertanian
      pangan, karena sawahnya overproduksi dari kebutuhan 1500
      produksinya mencapai 5000 ton, dengan produksi karet yang besar
Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
14
      karena luas areal mencapai 1 juta-an Ha, dan lahan sawit yang
      mencapai 6000 ha, juga kopi, teh, dlsb. Juga punya perikanan dan
      peternakan; yang dihaarpkan dapat mewujudkan kesejahteraan
      masyarakat karena angka kemiskinan diperkirakan mencapai 1 juta
      jiwa.
          Pemerintah Provinsi berupaya mengembangkan infrastruktur daerah
      untuk mendukung misinya, dengan membangun kawasan terpadu
      Pelabuhan Laut Tanjung Api-api yang meliputi terminal kontainer,
      terminal cargo, terminal CPO, dan terminal batubara, serta kawasan
      industri, kawasan teknologi, dan kawasan bisnis, serta pada tahun 2007
      direncanakan membangun terminal peti kemas di Martapura dan Lubuk
      Linggau sebagai titik simpul distribusi barang jadi, olahan dan barang
      mentah/bahan baku dari wilayah barat Sumatera Selatan. Dari terminal
      peti kemas, yang merupakan pool ini, barang akan diangkut dengan
      kereta api dalam bentuk kontainer. Pada tahun yang sama
      direncanakan juga pebangunan stasiun kereta api ‘Simpang-Tanjung
      Api-api dan jalan kereta api double track dengan panjang lintasan 90km
      yang daya angkutnya diperkirakan mencapai 20 juta ton batu
      bara/tahun.
          Pelabuhan Tanjung Api-api akan beralih fungsinya dari river port
      (loading dan unloading) ke estuary port (multifunction port; bulk and
      liquid cargo, petikemas transshipment, loading-unloading, pessanger
      terminal) nantinya akan menjadi Deep Sea Port.
          Dengan strategi pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi 6,6%
      melalui ekspor, investasi dan sinergi percepatan pembangunan daerah,
      maka Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II telah dikembangkan
      menjadi bandara internasional pada bulan oktober 2005 dengan
      perpanjangan runway dari 2250m menjadi 2500m, dan rencananya
      akan diperpanjang 500m lagi dengan dana sebesar 15M dari APBN dan
      pinjaman luar negeri. Selain itu, akan dibangun Bandar udara di Kota
      Pagar Alam yang akan fokus pada pengembangan pariwisata alam,
      serta pengeoperasian kembali Bandar udara ‘Silampari’ Lubuk Linggau,
      yang berhenti beroperasi karena sarana trasnportasi perintis yang
      melayani trayek ini mengalihkan trayeknya ke tempat lain. Bandar
      Udara SiIampari akan dioperasikan kembali dilakukan studi kelayakan
      yang dilanjutkan dengan pembuatan masterplan dan pelaksanaan land
      clearing.


      A. Bidang Investasi
          Struktur perekonomian Sumatera Selatan yang terutama didukung
      oleh sektor pertambangan dan penggalian yang kontribusnya mencapai
      25,9% tahun 2004, selain sektor industri pengolahan (21,7%) serta
      sektor pertanian (19,4%). Sektor-sektor lain sumbangannya mencapai
      10% (perdagangan-hotel-restoran) atau kurang. Mata pencaharian
      masyarakat di provinsi ini pada umumnya di sektor pertanian, industri
      pengolahan dan perdagangan-hotel-restoran.
          Kekayaan alam, termasuk lahan yang tergolong subur, membuat
      wilayah ini berpotensi mendatangkan investor cukup besar, khususnya
      dalam sumber daya energi primer dan sekunder. Pada tahun 2002
      dengan 4 PMA dan jumlah investasi US$802.453.738 jumlah tenaga
      kerja yang diserap mencapai 294 orang, sedang pada tahun 2003
      dengan 8 PMA dan jumlah investasi US$178.481.500 jumlah tenaga
      kerja yang diserap mencapai 2.070 orang. Sedangkan PMDN, pada
      tahun 2002 dengan 6 perusahaan jumlah investasinya mencapai
      Rp207.160.732.500 dan menyerap 328 orang tenaga kerja, dan pada
      tahun 2003 dengan         9 perusahaan jumlah investasi mencapai
      Rp863.487.734.076 menyerap 6.682 orang tenaga kerja.
Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
15
          Pada tahun 2004, saat semua sektor ekonomi menunjukkan
      pertumbuhan positif, Provinsi Sumatera Selatan mencapai tingkat
      pertumbuhan diatas rata-rata nasional pada tahun 2002 dimana
      pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan mencapai 4,34%
      dengan migas dan tanpa migas mencapai 6,01%; dibanding
      pertumbuhan nasional yang masing-masing mencapai 4,10% dan
      4,60%.
          Selain itu, Pemerintah Sumatera Selatan menganggap penting
      pembangunan infrastruktur listrik mengacu berlakunya UU No.15 Tahun
      1985 tentang Ketenaga-listrikan dan PP RI No.3 tahun 2005 tentang
      Penyediaan Tenaga Listrik memberikan peran kepada Pemerintah
      Daerah dalam penyediaan tenaga listrik. Mengacu pada UU No.32
      Tahun 2004 dan UU No.30 Tahun 2004 fokus kebijakan daerah Sumsel
      di bidang Kelistrikan salah satunya menyediakan dana pembangunan
      dan sarana penyediaan tenaga listrik pada daerah yang belum
      berkembang.
          Hingga tahun 2005, jumlah desa dan kelurahan berlistrik mencapai
      2.177 desa/kelurahan atau 74,5% mendekati rata-rata nasional yang
      mencapai 80%; sisanya sekitar 623 desa yang belum dialiri oleh listrik
      PLN. Sekalipun demikian, rasio elektrifikasi provinsi Sumatera Selatan
      yang mencapai 50,5% relatif tertinggal dari rata-rata nasional yang
      mencapai 61%. Oleh karena itu pertumbuhan kelistrikan yang
      mencapai 10 hingga 12,7%, di atas rata-rata pertumbuhan kelistrikan
      nasional yang hanya mencapai 8 hingga 9%, diharapkan dapat
      mengurangi kesenjangan yang terjadi.
          Pemerintah juga mengembangkan Konsep pengembangan wilayah
      terpadu        Bengkulu-Lampung-Jambi-Sumsel-Babel,          peningkatan
      aksesibilitas jalan KA Palembang-Tanjung Api-api, Palembang-Betung-
      Jambi, Lubuk Linggau-Bengkulu, dan peningkatan jalan yang
      menghubungkan ke-5 provinsi di Sumbagsel dan peningkatan
      aksesibilitas angkutan laut dari Tanjung Api-api ke Provinsi Babel.


      B. Bidang Industri dan Perdagangan
           Sektor industri yang berbasis sumber daya alam dan energi
      merupakan industri yang akan dikembangkan pemerintah Provinsi
      Sumatera Selatan. Sumber daya alam yang dimiliki provinsi ini belum
      dimanfaatkan secara optimal karena terbatasnya fasilitas dan
      infrastruktur sepeti sarana transportasi, rendahnya eksplorasi gas dan
      batubara serta kualitas batubara yang rendah. Mengacu pada
      pencapaian misi sebagai lumbung energi nasional, maka energi yang
      dihasilkan diutamakan merupakan pengolahan energi primer untuk
      meningkatkan nilai tambah menjadi energi final (listrik, bahan bakar
      minyak/BBM, upgraded brown coal/UBC, briket batubara, dsb) dalam
      rangka mengurangi tingakt pengangguran dan kemiskinan. Pasokan gas
      bumi sebesar yangemncapai 24 trilyun kaki kubik (TSCF) hanya sekitar
      7 TSCF yang merupakan cadangan terbukti dan sudah ada kontrak
      penjualan jangka panjang.
           Sumsel memiliki potensi minyak dan gas bumi mencapai
      704.518MSTB atau 704 juta barel (8,2% dari total cadangan nasional)
      meliputi 404 juta barel cadangan mungkin dan 171,3juta barel
      cadangan harapan. Cadangan gas bumi mencapai gas bumi 24,015
      trilyun Kaki Kubik (TSCF) atau merupakan 12,78% dari total cadangan
      nasional yang meiputi 7,34 TSCF cadanga terbukti dan 5,4 TSCF
      cadangan mungkin serta 11,12 TSCF cadangan harapan. Cadangan
      batubara mencapai 22,24 milyar ton terdiri dari cadangan terukur
      19.446,38 milyar ton (87,4%) cadangan terunjuk sebesar 2.171,79
      milyar ton (1,5%). Dari kandungan batubara terkandung cadangan gas
Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
16
      metan (Coal bed Methane, CBD) sekitar 183 TSCF. Sedangkan energi
      terbarukan memiliki sumber daya energi terbarukan seperti panas bumi
      yang mencapai 1.335 MW, air setara 164,2 MW, dan biomassa setara
      energi 12.229,25 GWh dan energi surya.
           Energi primer yang diproduksi meliputi listrik, BBM (solar, premium,
      minyak tanah, dll), non-BBM (LPG, pelumas, solvent,dll),petro kimia
      (PTA dan polypropyilene) serta briket batubara. Sedangkan BBM yang
      diproduksi mencapai 31.263.194 barel dan Non-BBM mencapai
      34.572.654 barel. Produksi BBM yang diolah di kilang Musi dengan
      kapasitas produksi 140.000ton/tahun dan Non-BBM dan petro kimia
      yang produksinya cenderung menurun karena pipa minyaknya sudah
      tua. Energi sekunder lain, yaitu listrik dari pembangkit Keramasan
      Palembang dan Bukit Asam terdiri dari PLTU 285MW, PLTD 37MW,
      PLTG 267MW disamping PLTD yangtersebar di desa-desa 12MW. Total
      listrik yang terjual di Sumatera Selatan mencapai 1.447MWh pada
      tahun 2004.
           Selain itu provinsi ini dapat mengebangkan lapangan gas buminya
      bila tersedia pipa transmisi yang menghubungkan produsen dan
      konsumen besar seperti Singapura/Jawa Barat yang dapat menjamin
      pengembalian modal yang ditanam, karena dibutuhkan investasi besar
      dan teknologi tinggi, sehingga diperlukan kerjasama internasional.
      Mengingat potensi Sumatera Selatan dalam penyediaan industri murah,
      bersih dan siap pakai seperti gas untuk industri, komersial, dan rumah
      tangga serta melalui stasiun penyaluran bahan abkar gas (SPBG) untuk
      transportasi; maka Sumatera Selatan dapat mendorong investasi pada
      bidang industri berbasis gas seperti industri pengolahan hasil bumi
      (kelapa sawit, karet/ban mobil, pulp, dll), industri pengolahan mineral
      seperti keramik, gelas, kaca, dll) dan industri petrokimia.
           Pengembangan industri hulu/hilir di bidang gas bumi memerlukan
      investasi jangka panjang, suasana yang kondusif, dukungana
      masyarakat, kepastian hukum, keamanan, system perpajakan yang
      menarik, termasuk retribusi daerah, pelayanan birokrasi yang cepat.
      Pada gilirannya kondisi ini dapat lebih mempercepat pengembangan
      industri hilir yang berbasis gas, yang akan memperluas kesempatan
      kerja.
           Pipa gas yang direncanakan akan dapat menyalurkan gas ke Barat
      Pulau Jawa rata-rata sebesar 700MMSCFD atau setara 19.088kiloliter
      minyak bumi/hari akan dioperasikan mulai tahun 2006 untuk jalur
      Pagardewa – Cilegon (445km), sedangkan untuk jalur Grissik – Muara
      Karang (689km) direncanakan akan dioperasikan tahun 2007. Jumlah
      investasi untuk pembangunan pipa gas, yang meliputi jalur darat dan
      laut ini, mencapai US$1,1Milyar.         Kandungan energi di provinsi
      Sumatera Selatan dibandingkan cadangan di tingkat nasional tergolong
      besar, seperti batubara mencapai 40,70% dari cadangan nasional,
      minyak bumi 10,0%, gas bumi 9,02%, panas bumi mencapai 5,02%,
      gas metan yang diperkirakan mencapai 2 trilyun kaki lebih.




      III.        Permasalahan Spesifik dan Rekomendasi

   1. Pemda ProvinsiSumatera Selatan
   Angka kemiskinan yang tinggi di wilayah yang tergolong kaya sumber
daya energi ini mencapai 20%, oleh karena itu pemerintah provinsi

Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
17
Sumatera Selatan akan mengembangkan pula produk pangannya selain
produk sumber daya energi.


      2. PT Tambang Batubara Bukit Asam
          PT Tambang Batubara Bukit Asam (PT BA) berdiri sejak tahun 1981
      dan masuk bursa Surabaya dan Jakarta sejak tahun 2002 merupakan
      tambang batubara terbesar no 5 di Indonesia dengan 2 wilayah
      penambangan yaitu Ombilin dan Tanjung Enim. Perusahaan yang
      60%an sahamnya dimiliki oleh pemerintah ini memiliki sumber daya
      batubara yang mencapai 7,4 milyar ton (17% cadangan batubara
      Indonesia) dan total cadangan 1,5 milyar ton. Sumsel sendiri memiliki
      Cadangan batubara mencapai 22,24 milyar ton terdiri dari cadangan
      terukur 19.446,38 milyar ton (87,4%) cadangan terunjuk sebesar
      2.171,79 milyar ton (1,5%). Dari kandungan batubara terkandung
      cadangan gas metan (Coal bed Methane, CBD) sekitar 183 TSCF.

     Perusahaan dengan laba bersih mencapai Rp420 milyar pada tahun
2004 dan meningkat menjadi Rp467 Milyar pada tahun 2005 dan hingga
bulan September 2006 mencapai Rp 374 Milyar berkontribusi pada negara
melalui pajak hingga September 2006 sebesar Rp431,5 Milyar dari tahun
sebelumnya Rp637,96 Milyar.
    Perusahaan mengalami kendala mengembangkan produksinya karena
keterbatasan kapasitas angkut Kereta Api. Oleh karena itu, PT BA menjalin
kerjasama dengan investor asing, China dalam mengembangkan angkutan
alternatif untuk meningkatkan produksi yang dapat dipasarkan karena PT
BA berencana memproduksi hingga 20 juta ton dan pasar untuk produk ini
ada. China merupakan salah satu pasar batubara PT BA yang bersedia
mendanai kebutuhan pembangunan yang mencapai Rp7 Trilyun dimana PT
BA hanya berkontribusi 10%. Selain masalah pengangkutan, perusahaan
juga menghadapi masalah lahan --karena tumpang tindihnya lahan dengan
sektor lain seperti perkebunan dan kehutanan seperti yang terjadi dimana
PT BA bersengketa dengan Bupati Lahat atau overlapping di Bangko Barat
dengan PT BSP, kesulitan membebaskan lahan dan ketidak-jelasan
kepemilikan lahan yang mempersulit ganti rugi serta lamanya prosedur izin
pinjam-pakai kawasan hutan, serta kontrak-kontrak penambangan yang
akan berakhir.
    Perusahaan juga akan merestrukturisasi Ombilin, mengelola briket,
mengembangkan kokas batubara, mengembangkan PLTU Banjarsari
dimana PT BA telah memenangkan proses tender dan PLTU Bangko
Tengah yang saat ini sedang dipersiapkan pola kerjasamanya dengan
mitra, pembangunan kanal, dll.
    Program Kemitraan dan Bina Lingkungan perusahaan dilakukan antara
lain: memberi bantuan modal usaha berupa pinjaman lunak, pelatihan bagi
usaha kecil, promosi produk mitra binaan dalam bentuk pameran dan
membantu memperluas akses pasar, memberi kesempatan bagi mitra
binaan memasok kebutuhan operasional perusahaan, melatih masyarakat
dalam keterampilan, memberi kesempatan pada masyarakat untuk
memanfaatkan lahan tidur untuk kegiatan produktif. Untuk penyaluran
dana PKBL jumlah mitra yang diberi pinjaman lunak hingga bulan
September 2006 mencapai 4.718 perusahaan dengan dana mencapai Rp
72,7 Milyar. Kolektibilitas perusahaan mencapai 76,62%.


   3. PT Semen Baturaja
   PT Semen Baturaja berdiri sejak 14 Nopember 1974 oleh Semen Gresik
dan Semen Padang. BUMN semen yang berlokasi di Baturaja, Palembang
dan Panjang ini 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Dengan
Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
18
kapasitas terpasang 1.250.000 ton, produksi tahun 2006 diharapkan
mencapai 975.000 ton dan mencapai 1.150.000 ton pada tahun 2009. Saat
ini 76% produksi semen Baturaja diserap oleh dua pasar utama yaitu
Sumatera Selatan yang market sharenya mencapai 66% dan Lampung
yang mencapai 30,5%. Pasar lainnya adalah Jambi, Bengkulu, Bangka-
Belitung, Riau, Banten dan Jawa Barat serta Jakarta perusahaan bersaing
dengan PT Indocement, Semen Padang dan Bosowa.
    Dengan kekayaan provinsi Sumatera Selatan, perusahaan tidak
mengalami kesulitan bahan baku, namun untuk meningkatkan kinerja
keuangan perusahaan dilakukan berbagai kontrak dengan pihak pemasok
dalam jangka pendek dan jangka panjang –yang tetap dapat diperbaharui
setiap tahunnya. Selain itu, perusahaan sedang berupaya mengembangkan
strategi bisnisnya dengan melakukan ekspansi pasar ke wilayah Sumatera
bagian Selatan serta menjual semen ke wilayah potensial di luar pasar
utama, meningkatkan kuatitas produk, dan substitusi suku cadang, bahan
baku dan bahan penolong untuk tingkatkan efisiensi. Perusahaan juga
berupaya menjaga kontinuitas suplai karena dekat dengan konsumen,
memberikan pelayanan yang baik dan fleksibel dalam harga dengan
menyesuaikan pada harga pasar.
    Sekalipun demikian perusahan menghadapi kendala dalam mencapai
target yang telah ditetapkan karena keterbatasan suplai tenaga listrik,
kondisi jalan yang kurang baik, adanya bermacam retribusi, dan
keterbatasan angkutan kereta api yang kapasitasnya 450.000 ton/tahun
padahal produksi mencapai 750.000 ton. Oleh karena itu perusahaan
berupaya, antara lain: menjajagi KSO dengan PT Kereta Api dan
meningkatkan angkutan truk, bekerjasama dengan PLN untuk mengatasi
masalah pendanaan (KSO), bekerjasama dengan pihak ketiga untuk
membangun pembangkit tenaga listrik (saat ini sudah ada MOU), serta
berencana meningkatkan kapasitas dengan injeksi bahan tambahan dan
membangun pabrik baru.
    Permasalahan lain adalah masih belum tuntasnya penyelesaian RDI
karena penugasan pemerintah untuk membangun Terminal Terapung, saat
ini perusahaan sedang shortage semen namun pemerintah menugaskan
perusahaan untuk memasok semen ke wilayah baat Indonesia; serta
masalah status tanah pabrik di Palembang yang masih disewa dari PT
Kereta Api, sedangkan pabrik di Panjang, Lampung, disewa dari PT Pelindo
II, yang membutuhkan dana besar. Perusahaan sudah membuat surat,
meminta Menteri Keuangan agar hak pengelolaan lahan di Panjang dapat
diberikan kepada PT Semen Baturaja.


    4. PT Inhutani V
    PT Inhutani V yang memiliki wilayah kerja Sumatera Bagian Selatan,
meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Jami, Lampung dan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, didirikan pada 1 April 1991 dan berkantor
pusat di Jakarta. Pendirian PT Inhutani V ditujukan untuk melaksanakan
dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan
pembangunan nasional, khususnya di bidang kehutanan. Kegiatan pokok
perusahaan adalah melaksanakan pembangunan hutan tanaman,
pengusahaan hutan alam, rehabilitasi hutan pada areal eks HPH, disamping
usaha-usaha pokok lainnya.
    Saat ini areal HPH di Sumatera Selatan yang pernah dikelola PT
Inhutani V seluas 261.720Ha telah dicabut Menteri Kahutanan pada akhir
tahun 2002 karena sistem silvikultur yang melekat pada HPH, dimana
tebang pilih dilakukan hanya di dalam jalur, dibatalkan oleh Departemen
Kehutanan. Padahal, PT Inhutani telah sempat melakukan investasi di areal
HPH ini dengan tanamana Sungkai, Jati, Acacia, karet dan Gmelina di areal
seluas 15.000Ha. Saat ini sebagian tanaman sudah dapat dimanfaatkan.
Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
19
Namun, PT Inhutani tidak memiliki kegiatan yang yang dilaksanakan secara
swakelola kecuali dalam bentuk monitoring terhadap HTI Patungan, yaitu
PT Musi Hutan Persada, PT Tunas Bentala dan PT Way Hijau Hutani yang
total arealnya mencapai 330.438Ha dan realisasi tanamannya mencapai
194.8000Ha. Saham PT Inhutani di masing-masing perusahaan patungan
mencapai Rp54,180 Milyar, Rp331 juta dan 5,107 Milyar atau 40%;
dengan nilai saham total mencapai 59,618Milyar.
     Permasalahan yang dihadapi oleh HTI patungan di Sumatera Selatan
adalah klaim masyarakat terhadap hak lahan yang digunakan, serta
keterbatasan likuiditas yang menyebabkan kegiatan perusahaan tersendat,
dan sulit mengupayakan terjadinya perluasan lahan baru. Perusahaan
hanya melakukan pemeliharaan dan pengamanan asset di lapangan.
     Permasalaha PT Inhutani V saat ini adalah dampak penghapusan aktiva
tetap tidak bergerak dan rehabilitasi hutan yang ditangguhkan yang
membuat perusahaan merugi. Hal ini merupakan dampak dari dicabutnya
SK HPH PT Inhutani di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Kondisi ini
menyebabkan perusahaan tidak memiliki sumber pendapatan yang cukup
sehingga pembiayaan kelangsungan hidup perusahaan adalah dari
penjualan asset tetap berupa kendaraan bermotor dan alat berat. Sebagian
hasil penjualan aktiva tetap ini digunakan untuk pesangon para karyawan
yang diPHK.
     Dalam jangka pendek kelangsungan hidup akan diupayakan dari
business core perusahaan yang bertumpu pada HTI karet, selain dengan
melakukan divestasi saham HTI patungan serta penundaan pembayaran
beban seperti hutangdan bunga yang diharapkan dapat dikonversi menjadi
Penyertaan Modal Negara (PMN).
     Selain untuk modal kerja, sebagian dana hasil divestasi akan digunakan
untuk investasi HTI karet seluas 5000Ha di Provinsi Lampung, yang
nantinya diharapkan dapat memberikan penghasilan yang cukup bagi
perusahaan. Perusahaan juga bekerjasama dengan investor strategis untuk
merehabilitasi tanaman HTI swakelola di Lampung dan mengebangkan
hutan tamaman. Kerjasama ini realistis mengingat permasalahan investor
strategis adalah kekurangan lahan untuk memproduksi bahan baku industri
pulp yang dibutuhkan. Sedangkan PT Inhutani V mengalami kesulitan
likuiditas untuk mengembangkan hutan tanaman. Melalui kerjasama ini
diharapkan agar diperoleh manfaat berupa saham dari perusahaan
patungan yang dibentuk, sebagian karyawan PT Inhutani V dapat
ditampung bekerja pada perusahaan patungan serta kesempatan PT
Inhutani melaksanakan beberapa tahapan kegiatan yang menjadi tugas
dan bagian dari misi perusahaan, seperti pembibitan dan penanaman.
     Dalam jangka panjang PT Inhutani V akan melakukan restrukturisasi
usaha dengan memperkuat pembangunan hutan tanaman di areal sendiri,
khususnys jenis pulp dan tanaman karet, yang akan menjadi core business
andalan di masa depan; restrukturisasi organisasi dengan mengarahkan
perusahaan untuk menurunkan skala kegiatan dengan memfokuskan usaha
pada pembangunan hutan tanaman industri (HTI); serta restrukturisasi
permodalan dengan menghilangkan beban yang tidak diperlukan, tidak
berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan serta tidak
meningkatan efisiensi dan produktivitas selain meminta rescheduling
pinjaman dari Dana Reboisasi (DR) yang permohonannya telah diajukan
sejak 31 Mei 2000 dan divestasi saham PT Inhutani pada perusahaan HTI
Patungan.


    5. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero): Cabang Bangka
    PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pindah dari Palembang ke Tanjung
Kalian - Muntok sejak bulan Mei 2006, sehingga Palembang sekarang
berperan sebagai cabang karena pertimbangan bahwa PT. ASDP Indonesia
Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
20
Ferry (Persero) di Tanjung Kalian - Muntok mempunyai fungsi tugas
sebagai pengelola / mengusahakan pelabuhan          penyeberangan dan
operator serta mengoperasikan 2 (dua) kapal di lintasan Palembang -
Muntok yang merupakan lintasan komersial dan 1 (satu) kapal di lintasan
Bangka - Belitung. Masing-masing kapal melayari 15 trip dalam satu bulan,
dari satu sisi karena jarak lintasan cukup jauh 74 Mil atau menempuh
waktu 11 hingga 12 jam. Namun, saat ini ada 2 perusahaan swasta yang
mengoperasikan 4 kapal di lintasan ini yaitu PT. Bangun Putra Remaja
dengan 3 kapal dan PT. Prima Eksekutif dengan 1 kapal). Selain itu kapal
swasta yang masuk bersaing di lintasan ini menawarkan kapal cepat dan
membuat jalur menjadi lebih padat dan meningkatkan potensi terjadinya
tabrakan. PT ASDP berharap dapat memindahkan rute pelayaran dari
pelabuhan baru, Tanjung Api-api, daripada Boombaru.
     Sekalipun PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) tetap memperhatikan
kesiapan kapal dan berupaya menjadikan favorit dengan menerapkan
standar mutu dan keselamatan, memberikan pelayanan yang profesional
untuk meningkatkan citra perusahaan agar menjadi lebih baik. Hasil dari
lintasan ini tergolong baik, namun masuknya kapal swasta sangat
mempengaruhi jumlah konsumen dan pendapatan perusahaan, yang
menunjukkan kecenderungan semakin menurun, pada tahun 2005 jumlah
penumpang menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2004 (yaitu 4.223
orang dari 3.565 orang) namun lebih rendah dari tahun 2003 yang
mencapai 4.360 orang. Selain itu, peningkatan harga BBM sangat
berpengaruh terhadap pengoperasian kapal, belum lagi harga alat-alat
seperti kebutuhan kapal yang tinggi, serta target pendapatan yang
ditetapkan yang cukup sulit tercapai. Namun, kebijakan pemerintah
menaikkan tarif angkutan pada bulan Pebruari 2005, Oktober 2005 dan
Nopember 2006 sudah membantu perusahaan memenuhi perawatan dan
kebutuhan kapal.
     PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bangka – Palembang
secara keseluruhan ditargetkan memperoleh pendapatan sebesar Rp.
8.088.706.005 dimana penetapan target tersebut diikuti kesepakatan
tentang sanksi dan reward. Pada tahun 2005 perusahaan tidak dapat
mencapai target produksi, namun mendekati (97%) sehingga perusahaan
terus melakukan evaluasi untuk perbaikan. Pada tahun 2006 ini
diperkirakan pencapaian perusahaan 112% bila pemerintah menyesuaikan
tarif hingga 20% terhitung mulai tanggal 1 November 2006, sesuai SK
Menhub No. KM 46 tahun 2006.


    6. PT Pelindo II
    PT Pelindo II yang menyelenggarakan jasa kepelabuhan merupakan
100% milik pemerintah. Cikal bakal Pelabuhan Palembang yang sekarang
ini sudah dikenal sejak zaman keemasan Sriwijaya, merupakan pusat
perdagangan antar bangsa, selain pusat kebudayaan agama Budha.
Pelabuhan Boombaruyang sekarang baru mulai dioperasikan pada tahun
1924, dikukuhkan dalam      staatblad no. 543. oleh Gubernur Jenderal
Belanda. Pada tahun 1960 Pengelolaan pelabuhan umum di Indonesia
dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dengan pengendalian dari
Pemerintah.
    Pelabuhan Boombaru, Palembang, merupakan pelabuhan sungai yang
terbuka bagi perdagangan Internasional, dengan jarak lokasi dan muara
sungai yang cukup jauh ditambah lagi dengan pengendapan lumpur cukup
tinggi setiap tahunnya. Pelabuhan Boombaru rawan pendangkalan jika
tidak dilakukan pengerukan secara rutin karena dasar sungainya terdiri dari
pasir dan lumpur dan sangat dipengaruhi oleh arus air pasang surut dan di
sepanjang tepian sungai terdapat rawa-rawa, sawah pasang surut dan
berbagai bangunan industri.
Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
21
    Pada musim kemarau panjang yang terjadi 3 atau 4 tahun sekali,
terjadi kabut tebal/asap, yangmembatasi pandangan hingga maksimum ±
25 M, sehingga lalu lintas pelayaran di Sungai Musi diatur one way traffic
untuk mencegah terjadinya kecelakaan/tabrakan dimana satu hari kapal
keluar, satu hari kapal masuk. Pengaturan tersebut berakhir ketika musim
hujan.
    Untuk meningkatkan kinerja pelabuhan ini, meningkatkan Kapasitas
yang pada tahun 2005 mencapai 50.000 Tuse dan tahun 2006 diperkirakan
akan mencapai 60.000 Tuse, nmaun masih jauh bila dibandingkan
pelabuhan Singapura yang telah mencapai 23juta Tuse pada tahun 2005
dan tahun 2006 mencapai 33juta Tuse. Untuk itu pelabuhan Boombaru
akan dikembangkan dalam 3 tahapan. Tahap Pengembangan Jangka
Pendek (2004 – 2008) dimana pelabuhan ditata denga pembuatan jalan
baru (dekat Rumah Sakit Pelabuhan) berikut pembebasan lahan, penataan
perkantoran, perluasan tanki timbun CPO dan penataan perpipaan loading
point serta penyiapan dermaga Pariwisata. Kemudian Tahap
pengembangan Jangka          Menengah (2009 – 2013) berupa penataan
Pelabuhan Palembang Lokasi Sei Lais, yang meliputi antara lain:
Rehabilitasi jalan akses dan jalan internal pelabuhan, Rehabilitasi terminal
konvensional (fasilitas pelayanan kapal), Penyiapan jetty untuk kapal Adpel
berikut kantor, dan Penyiapan kawasan industri; selain kegiatan
Pengerukan rutin alur pelayaran Sungai Musi dan penataan sarana bantu
navigasi alur pelayaran Sungai Musi.
    Tahap ketiga adalah pembangunan dan pengembangna Pelabuhan
Tanjung Api Api, yang meliputi Penyiapan Terminal Serbaguna
(Multipurpose Terminal), Penyiapan jalan akses ke terminal, Penyiapan alur
pelayaran dan kolam pelabuhan.
    Pada dasarnya bila pendangkalan terjadi pada alur, maka menjadi
kewajiban Pemda karena yang memanfaatan fasilitas ini beragam,
sedangkan bila pendangkalan terjadi pada kolam maka menjadi kewajiban
PT Pelindo. Selain itu, persoalan pada sarana Bantu navigasi, dimana
pemerinath pusat punya keterbatasan sehingga kadang di Sumatera
Selatan ada blank spot, padahal Pelindo II melakukan pelayanan Bantu
navigasi malam hari, sekalipun di internasional hal ini tidak dilakukan.
Hingga saat ini dalam satu tahunrata-rata ada 2 kecelakaan rata-rata.
Sayangnya Kapal nasional tidak dicover oleh asuransi, padahal kondisinya
kalah dengan kapal asing yang cenderung bagus.
    Program PUKK PT Pelindo II masih difokuskan pada wilayah sekitar
Boombaru, Palembang, beberapa kali dilakukan di luar Palembang seperti
di Muba. Namun untuk peminjaman bergulir perlu ada edukasi dulu bagi
peminjam, agar tiak dianggap pemberian. Perusahaan memberi hibah
kepada panti sosial, tempat ibadah, dll.


    7. PT Sucofindo
    PT Sucofindo yang berdiri sejak tahun 1956 ditujukan untuk
memfasilitasi kegiatan perdagangan, investasi dan industri di Indonesia
telah memiliki 21 cabang dengan 17 laboratorium di seluruh Indonesia;
dimana kegiatan utamanya meliputi inspeksi, supervisi, pengujian dan
pengkajian. Sejak tahun 1985 porsi saham pemerintah mencapai 95%
dimana 5%nya merupakan sahSGS Holding, sebuah perusahaan inspeksi
yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss.
    PT Sucofindo dibagi dalam 10 strategic business unit (SBU) yang
melayani beragam pelanggan, antara laindari sektor pertanian, industri dan
produk konsumen, rekayasa dan transportasi, minyak gas dan petrokimia,
kehutanan kelauatan perikanan dan lingkungan, jasa audit, dana jasa
laboratorium. Dalam melaksanakan tugasnya PT Sucofindo menjadikan
kepuasan pelanggan sebagai target; selain itu perusahaan ini akan
Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
22
mengoptimalkan pencapaian laba dengan meningkatkan daya saing
perusahaan,, mengembangkan jasa baru, melakukan penetrasi pasar baru,
dan mengembangkan jasa-jasa yang dibutuhkan dalam rangka otonomi
daerah. PT Sucofindo saat ini juga dipercaya oleh pelanggan untuk inspeksi
dan menilai kualifikasi perusahaan dengan menerbitkan sertifikasi seperti
untuk manajemen perusahaan sehingga sertifikat PT Sucofindo tidak jarang
dipalsukan.
     PT Sucofindo yang neraca rugi labanya menunjukkan kecenderungan
laba yang menurun dari tahun 2004 hingga Oktober tahun 2006 dari
Rp27,6 Milyar menjadi Rp10,9 Milyar tidak menganggap ada hambatan
berarti dari kebijakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu,
perusahaan telah melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap UKM
dari yang tidak layak bina menjadi bankable dan dari yang bankable
menjadi mandiri dengan system manajemen yang efektif dan efisien. Untuk
itu perusahaan ini bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam
pelaksanaan program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)-nya.sejak
tahun 2002 hingga Oktober 2006 PT Sucofindo telah membina 89 unit
usaha kecil dengan dana sebesar Rp2,24 Milyar, dari keseluruhan unit
usaha yang diberi pinjaman oleh PT Sucofindo di 18 propinsi yang
mencapai 4.638 unit usaha dengan dana Rp137,95 Milyar. Di Sumatera
Selatan jumlah unit usaha yang dibina antara 17 hingga 25 unit dari tahun
2002, kecuali tahun 2006 yang hanya 6 unit. Tingkat pengembalian dana
bergulir sangat baik, dana yang kembali mencapai Rp2,74 Milyar.
     PT Sucofindo yang sejak tahun 1970-an sering kali memperoleh
penugasan dari pemerintah dan kemudian menurun karena berkurangdan
hilangnya proyek pengawasan ekspor yang menyebabkan pendapatan
perusahaan menurun hingga 48%. Saat ini kegiatan utama perusahaan
adalah yang terkait dengan mineral, rekayasa dan transportasi serta jasa-
jasa umum. Selain itu, secara khusus PT PT Sucofindo telah cukup lama
melakukan kegiatan yang terkait dengan Pelaksanaan Resi Gudang,
termasuk di Sumatera Selatan, baik sendiri maupun bekerjasama dengan
lembaga terkait lain. Di Sumatera Selatan telah dan masih dilakukan
kegiatan terkait dengan Resi Gudang seperti kunjungan kepada para
eksportir dan pengusaha, termasuk pabrik kelapa sawit (PKS), eksportir
minyak kelapa sawit, pabrik karet dan pengusaha kopi, selain road show
tentang pendanaan berbasis Resi Gudang kepada pengusaha yang
bergerak di berbagai komoditas, termasuk ke perbankan nasional dan bank
asing khususnya yang berbasis di Singapura untuk menawarkan pendanaan
berbasis Resi Gudang. Untk lebh meningkatkan kinerja perusahaan dan
BUMN pada umumnya diharapkan agar sinergi antar BUMN dapat lebih
ditingkatkan, termasuk dalam menghadapi era perdagangan bebas dengan
akan diberlakukannya AFTA dan APEC. Secara khusus, PT Sucofindo
berusaha tampil sebagai perusahaan jasa inspeksi/surveyor yang dapat
dipercaya serta mampu mengakomodir kepentingan pengusaha dalam
mengahdapi pasar global dan tuntutan jaminan mutu, tuntutan eco-
labelling dan keselamatan kerja.
     Saat ini kendala yang dihadapi dan membuat             PT Sucofindo
menghentikan sementara kegiatan mengajak perbankan nasional dan bank
di Singapura dalam pendanaan berbasis Resi Gudang adalah permasalahan
hukum, dimana hukum yang mengatur praktek pembiayaan berbasis Resi
Gudang adalah Hukum Perjanjian dengan hukum jaminan yang sudah ada,
sedangkan peraturan pelaksanaan UU Resi Gudang, yang menjadikan
produk pertanian dapat menjadi agunan, masih dalam pembahasan.

    8. PT Banda Ghara Reksa unit Sumatera Selatan
    PT Banda Ghara Reksa (PT BGR) didirikan pada tahun 1977 dengan
didukung 36 unit gudang. Pada awalnya PT BGR merupakan stockholder
sarana produksi sektor pertanian dan perkebunan serta kebutuhan
Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
23
pembangunan, kemudian mengembangkan usaha dengan pergudangan
untuk menjadi industri logistik terpadu mengingat persaingan usaha jasa
pergudangan semakin tajam. Di Indonesia, di beberapa daerah telah
dibangun kawasan-kawasan industri yang dilengkapi dengan pergudangan,
bahkan di tengah kota dibangun gudang-gudang mini dengan ukuran
dibawah 500 m2, untuk lebih mendekatkan manufaktur dengan distributor
dan retailer. Sekalipun demikian jasa pergudangan dan freight forwarding
PT BGR masih dilakukan secara parsial (sendiri-sendiri), belum bersinergi
dengan baik, dan mungkin akan memberikan nilai tambah lebih kepada
pelanggan bila dipadukan. Namun, perusahaan akan melaksanakan jasa
pergudangan milik perusahaan secara parsial karena saat ini tidak mungkin
dijadikan sarana kegiatan jasa logistic terpadu karena lokasinya yang tidak
mendukung.
    Jasa pergudangan yang ditawarkan PT BGR meliputi persewaan gudang
umum, gudang arsip, gudang berikat dan pengelolaan gudang (collateral),
serta cargo terminal, handling barang dan depo container. PT BGR
merencanakan untuk melakukan investasi membangun gudang modern. Di
Sumatera Selatan, Pelabuhan Boom Baru Palembang yang tidak termasuk
Pelabuhan Utama sehingga menyulitkan masuknya arus barang dari dan
keluar Kota Palembang; sedangkan rencana Pemda yang akan
memindahkan Pelabuhan Boom Baru dari Pusat Kota menjadi diluar
Kota     di Daerah Banyuasin yaitu Pelabuhan Tanjung Si Api – Api,
diperkirakan masih cukup lama realisasinya. Selain itu PT BGR juga
menghadapi banyak kompetitor lokal dan nasional yang menawarkan jasa
sejenis.
    Collateral manajemen yang merupakan salah satu bagian dari aktivitas
yang termasuk dalam pelaksanaan UU Resi Gudang, turunan dari jasa
pergudangan, yang memiliki prospek baik di masa mendatang akan
menjadi strategi pengembangan pasar PT BGR. UU Resi Gudang yang telah
diberlakukan sejak bulan Juli 2006 masih belum ada peraturan
pelaksanaannya, karena masih dibahas dan diperkirakan baru bisa efektif
dalam waktu 1 (satu) tahun lagi.
    Sasaran utama undang-undang resi gudang tersebut sebenarnya
adalah UKM, sedangkan perusahaan besar telah memanfaatkan Skema Resi
Gudang tersebut sejak tahun 1972 hingga sekarang melalui konsep
“TRIPARTIE AGREEMENT “ dengan bank dan operator gudang seperti
Bhanda Ghara Reksa atau SUCOFINDO. Perusahaan besar tidak memiliki
masalah karena nilai jaminan yang dijadikan Collateral di Bank cukup besar
sehingga perusahaan tersebut terus berkembang semakin pesat dan
semakin besar. Sementara itu UKM yang sebagian besar adalah perusahaan
kecil yang tidak memiliki asset inventori yang banyak, sehingga kalau
mendapat pinjaman atau “Dana Talangan “ dari bank jumlahnya juga tidak
besar. Selain itu, mereka harus membayar bunga bank, premi assuransi
dan fee operator gudang yang keseluruhannya cukup mahal sehingga tidak
jarang menimbulkan masalah daripada membantu pemecahan masalah.
    Dalam menstimulir kondisi tersebut PT. Bhanda Ghara Reksa
menyarankan agar UKM melakukan SYINDIKASI yang dikordinir oleh
perusahaan yang bisa diandalkan sehingga nilai collateral yang dihimpun
bersama anggota – anggotanya menjadi lebih besar dan kredit yang akan
diperoleh pun juga akan menjadi besar dan keuntungan kollektifnya juga
akan besar serta bisa membayar biaya – biaya extra yang harus mereka
selesaikan.
    Masukan PT BGR terhadap RUU Pananaman Modal, adalah tentang
EQUAL Treatment, karena perlu dipertanyakan pula apakah Negara lain
juga dapat menerima kehadiran jasa, seperti yang ditawarkan PT. BGR di
negaranya, seperti di Singapura. Di Singapura untuk mendapat ijin kerja
tidak mudah, izn dan prosedurnya sangat ketat, walaupun Pemerintah
Singapura sudah menyetujui tetapi masyarakat dunia usaha pergudangan
Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
24
dan logistik di Singapura belum tentu bersedia membangun kerja sama. Di
lain pihak perusahaan di luar negeri memiliki keleluasaan dalam
pengembangan usahanya di Negara berkembang seperti Indonesia karena
mereka memiliki dana yang berlebihan berupa bunga bank yang jauh lebih
murah dibanding suku bunga di Indonesia. Perbedaan kondisi ini membuat
mereka lebih siap bersaing, dapat membangun gudang–gudang modern
dengan Infrastruktur yang lengkap. Bila perbedaan kondisi tidak
diantisipasi, ditakutkan dampak yang ditimbulkannya akan merugikan
perusahaan pergudangan dan logistik di Indonesia. Sebagai contoh adalah
persaiangan antara CAREFOUR HYPERMARKET yang bersaing HERO
GELAEL dan supermarket–supermarket lokal di Indonesia, dimana
supermarket local kalah dan banyak yang gulung tikar.


    9. Koperasi Kredit Himpunan Usaha Bersama ‘Cintamanis
        Baru’
    Koperasi Kredit Himpunan Usaha Bersama (Kopdithub) Cintamanis Baru
berdiri sejak 29 Oktober 1982 dengan status pra-koperasi dan pada tahun
1999 menjadi KOPERASI Kredit Himpunan Usaha Bersama dengan jumlah
anggota 1.295 orang dimana 959 orangnya adalah laki-laki. Kadithub
Cintamanis Baru memperoleh penghargaan dari tingkat Kabupaten (2005),
provinsi (2006) dan tingkat Nasional (2006).
    Prestasi ini telah dimulai dengan kepercayaan yang diberikan oleh
pemerintah untuk mengelola dana PKPS BBM sebesar Rp100 juta pada
tahun 2000 dan telah berkembang menjadi lebih dari Rp171 juta; dan pada
tahun 2006 diberikan lagi pinjaman dana PKPS BBM 2005 sejumlah Rp100
juta serta dana sosial sejumlah Rp75 juta. Dana dari kedua sumber ini
dipinjamkan pada 21 anggota untuk bibit karet dimana tiap anggota diberi
pinjaman Rp1,5 juta dan diangsur 20 bulan, untuk petani padi sebesar
Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta/anggota untuk enam bulan, yang
pembayarannya dilakukan setelah panen, serta pinjaman lain yang akan
dibayar setelah panen senilai Rp700 juta bagi 350 anggota.
    Kopdithub Cintamanis Baru yang hingga Oktober tahun 2006 telah
memiliki kekayaan sejumlah Rp3,243 Milyar memberikan pelayanan
simpanan khusus berjangka, simpanan harian, simpanan anggoata harian,
simpanan kesejahteraan karyawan, simpanan plus bernilai ganda untuk
keluarga yang dibayar 1 kali /tahun, tabungan kelompok persiapan
pengadaan hewan kurban Idul Adha, dan simpanan lainnya yang diberi
perlindungan dan diberi bunga setara tingkat bunga pasar. Hingga Oktober
tahun 2006, Kopdithub Cintamanis telah memiliki 1.295 orang anggota.
    Permasalahan Kopdithub Cintamanis Baru yang likuiditas keuangannya
tergolong baik adalah pola pengembalian pinjaman dari ketiga sumber
dana yang berbeda sehingga Koperasi harus buka 3 rekening, yang
membuat pengelola koperasi menjadi bingung. Diharapkan agar pola
pengembalian pinjaman ini hanya melalui 1 rekening bank saja. Selain itu,
permasalahan yang dihadapi petani pada saat panen dimana produk
berlimpah dan harga hasil panen turun dari Rp4.500 hingga Rp5.000
menjadi hanya sekitar Rp3.000 hingga Rp3.500,-
    Kopdithub Cintamanis Baru menyelenggarakan rapat anggota tahunan
secara rutin dan tidak pernah absen. Selain itu, Kopdithub Cintamanis Baru
juga membina seni budaya campur sari, membantu masyarakat dalam
pemanfaatan teknologi tepat guna dengan membeli mesin rontok bagi
petani di Muara Tela. Kopdithub Cintamanis Baru juga mengharapkan agar
diberikan kredit lunak untuk pemberian kredit yang dibayar saat panen,
untuk ini salah salah seorang perwkalian dari DPRD Kabupaten Ogan ilir
telah menyatakan akan menganggarkan dana sejumlah Rp2 milyar untuk
koperasi karena petani membutuhkan pupuk, dimana pengembaliannya
dilakukan saat panen. Kopdithub Cintamanis Baru juga mengharapkan agar
Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
25
pemerintah melakukan pembinaan yang berkesinambungan, diberi hibah
dari dana PKPS BBM yang telah lunas dibayar, serta agar diberi
kesempatan menyalurkan pupuk bagi petani, mengelola pembayaran PLN
dan jalan. Koperasi juga mengharapkan agar jalan Inpres Prajen-Rimba
Raya mendapat        perhatian dari pemerintah,      termasuk   dalam
pemeliharaannya.
    Kopdithub Cintamanis Baru disarankan untuk mengajukan proposal
kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengakses dana P3KUM
yang ditujukan bagi perkuatan dan pemberdayaan Koperasi usaha kecil dan
Mikro yang dana untuk setiap kabupaten/kota mencapai Rp100 juta.
Sedangkan untuk menghadapi harga yang cenderung menurun pada saat
panen diharapkan agar pelaksanaan UU Resi Gudang dapat membantu
petani untuk menahan agar tidak menjual produknya pada saat harga
turun tetapi menyimpannya sementara untuk kemudian dijual pada saat
harga lebih baik. Untuk menanggulangi permasalahan modal kerja atau
kebutuhan rumah tangga diharapkan agar hasil panen yang disimpan dapat
menjadi agunan untuk memperoleh pinjaman. Untuk permasalahan jalan,
diinformasikan tentang dana kompensasi untuk infrastruktur daerah
tertinggal yang mencapai Rp 30 juta/desa dan yang tidak tertinggal
mencapai Rp 20 juta/desa; dimana bila desa-desa bekejasama diharapkan
permasalahan infrastruktur dapat diatasi.


IV.         Penutup

Demikianlah gambaran laporan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke tiga
daerah Kunker pada Masa Sidang I, TS 2006-2007. Dari kunjungan kerja
tersebut, kami menemukan fakta yang sangat jelas, adanya potensi
ekonomi daerah, khususnya di Provinsi NAD, Jambi dan Sumatera
Selatan. Karena itulah, dari hasil Kunker ini hendaknya semakin
meneguhkan tekad kita untuk mendorong lahirnya keputusan-keputusan
politik yang berorientasi kepada peningkatan kapabilitas produksi ekonomi
rakyat, khususnya pada daerah-daerah yang baru seperti Propinsi NAD.
Kami juga menemukan fakta bahwa koperasi, usaha kecil dan menengah
masih jauh dari harapan kita untuk menjadi usaha rakyat yang mandiri,
kompetitif dan profesional. Berbagai kelemahan organisasi, manajemen,
akses ke pasar, permodalan dan kualitas SDM masih menjadi kendala yang
utama. Kebijakan pemerintah nampak belum terintegrasi dan belum
menunjukkan keberpihakannya, khususnya pada bentuk-bentuk usaha
yang dikelola oleh rakyat.


                                                                                            Komisi VI DPR RI




Laporan Kunker Komisi VI Ke ProvinsI NAD, Jambi dan Sumatera Selatan, 3 - 7 November 2006
26

				
DOCUMENT INFO
Description: Contoh Proposal Kerjasama Peminjaman Modal document sample