Contoh Formulir Penjualan Jual Beli Secara Kredit Bab 8 PENGENAAN SEKTOR PERTAMBANGAN by mjo20472

VIEWS: 1,397 PAGES: 15

More Info
									Bab 8
PENGENAAN SEKTOR
PERTAMBANGAN MINYAK
DAN GAS BUMI
Perhitungan Pengenaan PBB Sektor Pertambangan
      Penilaian yang diterapkan untuk usaha bidang pertambangan ini sangat
berbeda dengan usaha sektor lainnya. Di Dalam Undang-Undang PBB Bab I
Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 disebutkan antara lain bahwa NJOP adalah
harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara
wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.
       Di Indonesia belum pernah ada orang atau badan memperjual-belikan
tambang, sehingga kemungkinan yang dapat terjadi adalah nilai perolehan baru
atau nilai jual pengganti yang menurut ilmu penilaian pendekatannya dapat
melalui Metode Pendekatan Data Pasar untuk tanahnya, dan Pendekatan Biaya
atau Pendekatan Pendapatan untuk bangunannya. Memang kita akui bahwa untuk
mencari NJOP usaha pertambangan ini sangat kompleks, karena mempunyai
corak, spesifikasi, pendekatan teknik, yang terdiri dari lokasi kawasan tambang,
kandungan tambang, jenis/bahan yang ditambang, teknik eksplorasi dan
eksploitasinya dan sebagainya.
       Ada beberapa faktor utama yang harus diperhatikan untuk menilai usaha
bidang pertambangan:
       1. Jenis/Deposit bahan tambang yang terdapat pada Wilayah Kuasa
           Penambangan (WKP).
       2. Konsesi atau ijin penambangan yang diberikan kepada Badan Usaha
           tersebut.
200                                   Bab 8: Pengenaan Sektor Pertambangan
                                                       Minyak dan Gas Bumi

       3. Jumlah/Kuantitas yang terkandung pada WKP.
       4. Kuantiti dan kesesuaian deposit dengan permintaan pasar.
       5. Kemudahan atau kesulitan dalam mendapatkan/mengerjakan/
           melaksanakan usaha yang berpengaruh terhadap kemampuan
           menambang.
       6. Biaya membangun atau menggali dan modal yang diperlukan untuk
           investasi.
       7. Anggaran Out Put untuk memenuhi permintaan pasar.
       8. Perkiraan Pendapatan yang berupa keuntungan dari usaha
           pertambangan.
      Dari hal-hal tersebut di atas maka sangatlah banyak kemungkinan yang
dapat dipergunakan teori maupun pendekatan penilaian yang akan digunakan
untuk mendapatkan NJOP. Salah satu yang mungkin dapat dengan mudah
dilaksanakan adalah pendekatan pendapatan (Income approach). Disamping itu
Direktorat Jenderal Pajak juga telah memberikan petunjuk pelaksanaan terhadap
pelaksanaan penghitungan nilai jual untuk sektor pertambangan yang diatur dalam
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-16/PJ.6/1998 dan Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-24/PJ.6/1999 hal Petunjuk Pengenaan
Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
      Sebagaimana biasa setiap surat edaran yang berlaku sebagai petunjuk
pelaksanaan suatu kegiatan berisi tentang pengertian umum seperti dibawah ini :
      Dalam pelaksanaan PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, yang
dimaksud dengan :
       1. Areal Produktif adalah areal di dalam Wilayah Kuasa Pertambangan
           (WKP) yang telah dieksploitasi sehingga menghasilkan minyak
           dan/gas bumi (tahap eksploitasi/produksi);
       2. Areal belum produktif meliputi :
           a. Areal penyelidikan umum adalah areal di dalam WKP yang
              sedang atau akan dilakukan penyelidikan secara geologi umum,
              untuk membuat peta geologi dan mengetahui tanda-tanda adanya
              bahan galian minyak dan atau gas bumi;
           b. Areal Eksplorasi adalah areal di dalam WKP yang sudah
              dilakukan penyelidikan umum dan perlu diteliti lebih saksama
              untuk menetapkan secara rinci adanya bahan galian minyak dan
              atau gas bumi;
           c. Areal Non Producing Open adalah areal di WKP yang sudah
              selesai diekspolorasi (masa penyelidikan) dan sewaktu-waktu siap
              untuk ditambang/dieksploitasi;
           d. Areal Non Producing Plug and abandon adalah areal di dalam
              WKP yang sudah selesai dieksploitasi dan untuk sementara ditutup
              atau ditinggalkan.
       3. Areal Tidak Produktif adalah areal yang sama sekali tidak
           menghasilkan minyak dan atau gas bumi;
       4. Areal Emplasemen : areal di dalam maupun di dalam Wilayah Kuasa
           Pertambangan (WKP) yang di atasnya bangunan dan/ pekarangan;
   Pajak Bumi dan Bangunan                                               201

      5. Areal Lainnya meliputi :
             a. Areal Pengamanan : areal di dalam maupun di luar Wilayah
                Kuasa Pertambangan yang digunakan sebagai pengamanan
                bangunan dan/pengamanan lingkungan;
             b. Areal Perairan : areal yang digunakan untuk pelabuhan khusus
                berkaitan dengan usaha Pertambangan minyak dan gas bumi;
             c. Tanah kosong dan areal lainnya di dalam maupun di luar
                Wilayah Kuasa Pertambangan yang tidak dimanfaatkan untuk
                kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi dan/areal
                emplasemen.
      6. Hasil Produksi : seluruh jumlah hasil produksi kotor berupa minyak
         dan/ gas bumi selama jangka waktu satu tahun kalender yang
         dinyatakan dalam ukuran barrel (= 42 galon US) untuk minyak dan
         mscf (1.000 Standard Cubic Feet) untuk gas bumi.
      7. Hasil Penjualan : hasil penjualan produksi minyak dan/gas bumi
         dalam satu tahun.

Pendaftaran, Pengenaan dan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT).
     1. Pendaftaran Objek Pajak
         i. Pendaftaran Objek Pajak atas Asset Pertamina yang meliputi
            Emplasemen, Unit Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri, Unit
            Operasi, Eksplorasi dan Produksi dilaksanakan oleh Pimpinan
            Pertamina di daerah, kecuali untuk Wilayah DKI Jakarta
            dilaksanakan oleh Pertamina Pusat cq Dinas Pertanahan dan
            Bangunan, dengan cara mengisi Surat Pembertahuan Objek Pajak
            (SPOP) yang diperoleh dari Kantor Pelayanan PBB (KPPBB) yang
            bersangkutan dalam rangkap tiga (3), setelah diisi dengan jelas,
            benar, lengkap dan ditandatangani dikirimkan kembali kepada
            KPPBB yang bersangkutan.
        ii. Pendaftaran objek pajak atas Kontraktor Pertamina/Kontraktor
            Producing Sharing (KPS) dan data hasil produksi dilaksanakan oleh
            Wajib Pajak/KPS dengan cara mengisi SPOP yang diperoleh dari
            KPPBB yang bersangkutan, setelah diisi dengan jelas, benar,
            lengkap, dan ditandatangani dikirimkan ke Kantor Pertamina
            Pusat/Badan Pembinaan dan Pengusahaan Kontraktor Asing
            (BPKA).      SPOP      dari   para    Kontraktor   Pertamina/KPS
            dikonfirmasikan terlebih dulu dengan data yang ada di Kantor
            Pertamina Pusat/BPPKA untuk diteruskan kepada Direktorat
            Jenderal Pajak cq Direktorat PBB.
                     1) SPOP yang diterima dari Kantor Pertamina
                         Pusat/BPPKA, untuk objek pajak
                     2) Areal di daratan (on Shore) yang objek pajaknya
                         digunakan sebagai Emplasemen . Penyelidikan
                         Umum/Eksplorasi, dan Eksploitasi disampaikan oleh
                         Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan kepada KPPBB
                         sesuai dengan wilayah kerjanya.
202                                   Bab 8: Pengenaan Sektor Pertambangan
                                                       Minyak dan Gas Bumi

                    3) Areal Perairan lepas Pantai (off Shore) dan hasil
                       produksi, sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan
                       RI No.451/KMK.04/1997 tanggal 28 Agustus 1997 jo.
                       Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-
                       19/PJ.6/1997 tanggal 22 Oktober 1997, ditatausahakan
                       berdasarkan angka perbandingan tertimbang yang
                       ditetapkan terlebih dulu setiap tahun oleh Direktur
                       Jenderal Pajak dengan memperhatikan asas pemerataan
                       dan keseimbangan serta potensi masing-masing Daerah
                       Tingkat II, yang dituangkan dalam Keputusan Direktur
                       Jenderal Pajak tentang rincian angka perbandingan
                       tertimbang     penatausahaan    data   objek    PBB
                       Pertambangan Migas per Daerah Tingkat II. Daftar
                       rincian angka perbandingan tertimbang dan rincian
                       pembagian datanya disampaikan kepada KPPBB yang
                       bersangkutan untuk dihitung dan diusulkan pengenaan
                       PBB-nya kepada Direktur Jenderal Pajak cq Direktur
                       PBB.
         c. Bentuk formulir SPOP PBB sektor Pertambangan Minyak dan Gas
            Bumi adalah sebagaimana contoh pada Lampiran 1 Surat Edaran ini.

      2. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan .
      Besarnya NJOP PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
ditentukan sebagai berikut :
        a. Areal Produktif adalah sebesar 9,5 kali hasil penjualan minyak dan/
           gas bumi dalam satu tahun pajak berjalan;
        b. Areal Belum Produktif, areal tidak produktif areal emplasemen dan
           areal lainnya adalah sebesar NJOP berupa tanah sebagaimana
           ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat
           Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan;
        c. Areal Perairan adalah sebesar luas perairan dikalikan dengan NJOP
           perairan yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus kesamping
           dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa tanah sekitarnya
           sebagaimana perhitungan pada lampiran Va dan Vb Keputusan
           Direktur Jenderal Pajak No.KEP-16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember
           1998 dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
           Pajak atas nama Menteri Keuangan;
        d. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar luas bangunan dikalikan
           NJOP bangunan yang disusun berdasarkan daftar Biaya Komponen
           Bangunan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor
           Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan.

      3. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ;
             a. Berdasarkan SPOP untuk asset Pertamina yang diterima dari
                 Pimpinan Pertamina di daerah, KPPBB meneliti, menghitung,
                 dan mengusulkan pengenaan PBB-nya kepada Direktorat
                 Jenderal Pajak c.q. Direktorat PBB dengan dilampiri SPOP
   Pajak Bumi dan Bangunan                                                 203

                  rangkap kedua dan konsep usulan Keputusan Kepala Kantor
                  Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tentang Klasifikasi objek
                  Pajak atas objek dimaksud, selambat-lambatnya pada bulan Juli
                  tahun takwim yang bersangkutan.
              b. Berdasarkan SPOP Kontraktor asing untuk data on shore yang
                  diterima dari Direktorat PBB, KPPBB meneliti, menghitung,
                  dan mengusulkan pengenaan PBB-nya kepada Direktorat
                  Jenderal Pajak c.q. Direktorat PBB, selambat-lambatnya 2
                  (dua) minggu setelah diterima.
              c. Berdasarkan SPOP dan daftar rincian angka perbandingan
                  tertimbang penatausahaan data objek PBB Pertambangan
                  Migas per Daerah Tingkat II dan rincian pembagian datanya
                  yang diterima dari Direktorat PBB, KPPBB menghitung dan
                  mengusulkan pengenaan PBB-nya kepada Direktorat Jenderal
                  Pajak c.q. Direktorat PBB, selambat-lambatnya 2 (dua)
                  minggu setelah diterima.
              d. Direktorat PBB melakukan penelitian dan memberikan
                  persetujuan terhadap usulan pengenaan PBB sebagai dasar bagi
                  KPPBB untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak
                  Terutang (SPPT).

               e. Setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat PBB, KPPBB
                   menerbitkan SPPT per Daerah Tingkat II dalam rangkap 3
                   (Tiga) :
                   1) Rangkap Pertama dan Kedua dikirimkan ke Direktorat
                       PBB, dan rangkap pertama setelah dilakukan penelitian
                       oleh Direktorat PBB diteruskan ke Direktorat Jenderal
                       Lembaga Keuangan.
                   2) Rangkap ke-3 (tiga) untuk arsip di KPPBB yang
                       bersangkutan.
               f. Bentuk formulir Daftar Perhitungan Ketetapan PBB Sektor
                   Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah sebagaimana
                   contoh pada Lampiran 2 Surat Edaran ini.
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
     Khusus untuk Sektor Pertambangan tata cara pembayaran diatur tersendiri
berbeda dengan pembayaran objek yang lain. Pembayaran dilakukan oleh Subjek
Pajak setelah mereka mendapatkan surat permintaan pembayaran dengan cara
sebagai berikut :
       1. Direktur Jenderal Pajak mengajukan permintaan pembayaran PBB
           kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan dengan tahapan sebagai
           berikut :
               a. Permintaan pembayaran triwulan I sampai triwulan IV masing-
                   masing sebesar 25 % dari rencana penerimaan tahun berjalan;
               b. Permintaan kekurangan pembayaran (pelunasan) atas pokok
                   ketetapan tahun berjalan selambat-lambatnya pada akhir bulan
                   tahun anggaran berjalan.
204                                   Bab 8: Pengenaan Sektor Pertambangan
                                                       Minyak dan Gas Bumi

        2. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan meminta kepada Bank Indonesia
           untuk memindahbukukan dari bagian kewajiban Penyetoran
           Penerimaan Bersih Usaha (Net Operating Income) sebagai penerimaan
           PBB ke Rekening KKN cq. PBB pada Bank/Kantor Pos Operasional V
           masing-masing Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Tembusan
           permintaan pemindahbukuan kepada Bank Indonesia dimaksud
           dikirimkan kepada Direktorat PBB, KPPBB dan Daerah Tingkat II
           yang bersangkutan.
        3. Sehubungan dengan pemindahbukuan pembayaran PBB, KPPBB
           melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
           b. Mengirimkan Nota Kredit/Berita Tambah yang diterima dari
               Bank/Kantor Pos Operasional V kepada Direktur Jenderal Pajak cq
               Direktur PBB, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
           c. Mencocokkan jumlah penerimaan PBB Pertambangan Migas
               berdasarkan pemberitahuan dari Direktur PBB dengan Nota
               Kredit/Berita Tambah dari Bank/Kantor Pos Operasional V
               maupun dengan salinan bukti pemindahbukuan dari Bank yang
               ditunjuk.
      Agar lebih jelas kami sertakan Formulir Surta Pemberitahuan Objek Pajak
Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagai Lampiran 1 Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ.6/1999 tanggal 23 April 1999 sebagai
berikut :


Departemen Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Kantor Pelayanan PBB ……………………
Surat Pemberitahuan Objek Pajak
PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Tahun : …………..

I Data Subjek                             II. Data Objek

1. Nama Perusahaan          :             1. NOP                        :
2. Kontraktor (PSC/KK)      :            2. Jenis Tambang               :
3. Operator (WKP)           :             3. Wilayah Kuasa Pertambangan :
4. Wajib Pajak              :            4. Lokasi Objek Pajak
5. Alamat                   :                     - Dati II :
6. NPWP                     :                     - Dati I :
                                          5. Luas WKP : …………….....….ha.
     Pajak Bumi dan Bangunan                                                        205

III. Peruntukan Objek :

                                   Letak
                                   Objek         Bumi            Bangunan      Ket
No       Peruntukan Objek

                                             Luas      Luas     Jml    Luas/
                                           Daratan   Perairan   Unit    m2
                                             (On       (Off
                                            Shore)    Shore)
 1                2                  3       4          5        6      7       8
1.     Areal Produktif

2.     Areal Belum Produktif
       a. Areal General Survey
       b. Areal Eksploitasi
       c. Areal non Porduction
         Open
       d. Areal Non Production
       Plug & Abandon
       Areal Tidak Produktif
3.

       Areal Emplasemen dan
4.
       Bangunan
       a. Perkantoran
       b. Pabrik
       c. Silo
       d. Kilang
       e. Tangki
       f. Pipa
       g. Gudang
       h. Perumahan
       i. Sarana
         Olahraga/Rekreasi
       j. Bangunan Poliklinik
       k. Bangunan Sosial
       l. Landasan Pesawat
       m. Jalan yg diperkeras
           di lokasi penambangan
       dan/ komplek
       n. Dermaga
       o. Area Bangunan
          lainnya
5.
       Areal Lainnya
       a. Areal Pengamanan
       b. Areal Perairan
       c. Tanah Kosong
       d. Areal Lainnya.
6.
206                                 Bab 8: Pengenaan Sektor Pertambangan
                                                     Minyak dan Gas Bumi

      Bangunan
      Penambangan
      a. Producing
      b.Non Production
        Open
      c. Non Production
         Plug & Abandon

      Jumlah


IV. Hasil Produksi
    1. Produksi dalam satu tahun pajak berjalan :
       a. Minyak             : ……………………Barrel
              b. Gas                : …………………….Mscf
    2. Harga Satuan          : Rp ……………….Barrel / Mscf.


                                                 .…….,………………….19
                                                 99




                                                 Wajib Pajak :

                                                    (…………………..)

      Bentuk dan susunan Surat Perhitungan Ketetapan PBB Sektor
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut dalam Lampiran 2
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 24/PJ.6/1999 tanggal 23 April 1999
adalah sebagai berikut :
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Kantor Pelayanan PBB ……………………
Surat Perhitungan Ketetapan PBB
Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Tahun : …………..
I Data Subjek                     II. Data Objek
1. Nama Perusahaan         :      1. NOP                     :
2. Kontraktor (PSC/KK)     :      2. Jenis Tambang           :
3. Operator         :      3. Wilayah Kuasa Pertambangan
4. Wajib Pajak             :      4. Lokasi Objek Pajak      :
                                          - Dati II     :
                                          - Dati I      :
      Pajak Bumi dan Bangunan                                                            207

5. Alamat                          :        5. Luas WKP                    :ha
6. NPWP                            :

III. Peruntukan Objek :

  No       Peruntukan Objek        Luas       Luas       Luas     Kelas    NJOP (Rp)
                                  Daratan   Perairan   Bangunan
                                   (m2)       (m2)
                                                                          per m2   Jml

  1                 2                  3       4          5        6        7      8
 1.      Areal Produktif *
 2.      Areal Belum
         Produktif
         a. Areal General
         Survey
         b. Areal Eksploitasi
         c. Areal non
         Porduction Open

         d. Areal Non
         Production Plug &
         Abandon

 3.      Areal Tidak
         Produktif
 4.
         Areal Emplasemen
         dan Bangunan
         a. Perkantoran
         b. Pabrik
         c. Silo
         d. Kilang
         e. Tangki
         f. Pipa
         g. Gudang
         h. Perumahan
         i. Sarana
         Olahraga/Rekreasi
         j. Bangunan Poliklinik
         k Bangunan Sosial
         l. Landasan Pesawat
         m. Jalan yang
         diperkeras di lokasi
         penambangan dan/
         komplek
         n. Dermaga
         o. Area Bangunan
          lainnya
 5.      Areal Lainnya
208                                          Bab 8: Pengenaan Sektor Pertambangan
                                                              Minyak dan Gas Bumi

       a. Areal Pengamanan
       b. Areal Perairan
       c. Tanah Kosong
       d. Areal Lainnya.
       Sub Jumlah (a)



 No.   Peruntukan Objek          Luas       Luas       Luas     Kelas   NJOP   (Rp)
                                Daratan   Perairan   Bangunan
                                    2         2          2
                                 (m )       (m )       (m )             Per    Jml
                                                                        m2
  1    2                          3          4          5        6        7      8
  6.   Bangunan
       Emplasemen
       a. Perkantoran
       b. Pabrik
       c. Silo
       d. Kilang
       e. Tangki
       f. Pipa
       g. Gudang
       h. Perumahan
       i. Sarana
       Olahraga/Rekreasi
       j. Bangunan Poliklinik
       k. Bangunan Sosial
       l. Landasan Pesawat
       m. Jalan yang
       diperkeras di lokasi
       penambangan dan/
       komplek
       n. Dermaga
       o.Area Bangunan
       lainnya
 7.    Bangunan
       Penambangan
       a. Producing
       b. Non Production
          Open
       c. Non Production
           Plug & Abandon



       Sub Jumlah (b)
       NJOP di Luar Areal
       Produksi (c) =
       (a)+(b)
*). NJOP Areal Produksi dihitung pada angka IV dan V
   Pajak Bumi dan Bangunan                                              209

IV. NJOP Bumi Produksi (Minyak) :
    a. Hasil Produksi Tahun ……………..                     = …………………..
Barrel
    b. Harga Jual Hasil Produksi per Satuan      =Rp…………… ……/Barrel
    c. Harga Jual Hasil Produksi Keseluruhan     =       a X b = Rp
………………..
    d. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)             = 9,5 X c = Rp…………..
V. NJOP Bumi Produksi (Gas Bumi) :
   a. Hasil Produksi Tahun ……………..                      =
………………………Barrel
   b. Harga Jual Hasil Produksi per Satuan       =         Rp…………………
/Barrel
   c. Harga Jual Hasil Produksi Keseluruhan      =       a X b = Rp
………………..
   d. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)              = 9,5 X c = Rp………….......
VI. Perhitungan PBB Terutang :
    a. NJOP di Luar Areal Produksi (III)         = Rp…………………..
    b. NJOP atas Areal Produksi Minyak (IV)      = Rp…………………..
    c. NJOP atas Bumi Produksi Gas Bumi (V)      = Rp…………………..
    d. Jumlah NJOP                          = Rp…………………..
    e. Dikurangi NJOP TKP                        = Rp ………………….
    f. NJOP sebagai Dasar pengenaan PBB          = Rp…………………..
    g. NJKP       (20 % X f )                    = Rp ………………….
    h. Jumlah PBB Terutang (0,5 % X g )          = Rp ………………….




     …………….,………………….1999
Kepala Seksi Penetapan                  Petugas Penghitung/Kepala Subseksi
   Penetapan P3
(……………………….)
(……………………………)
                           Mengetahui
                   Kepala Kantor Pelayanan PBB :

                         (………………..………)
     Contoh Perhitungan soal pengenaan PBB Sektor Pertambangan Minyak dan
Gas Bumi .

PT. Patra Artha Bhakti, suatu Perusahaan Tambang Minyak dengan data sebagai
berikut :
210                                       Bab 8: Pengenaan Sektor Pertambangan
                                                           Minyak dan Gas Bumi

      TANAH :
       a. Areal Produktif           = 100 ha , kelas IA - 48 - Rp 270,00/ m2
       b. Areal Belum Produktif :
           1) Areal General Survey = 500 ha, kelas IA – 50 - Rp 140,00/ m2.
           2) Areal Explorasi        = 100 ha, kelas IA - 49 - Rp 200,00/ m2.
       c. Areal Tidak Produktif      = 100 ha, kelas IA – 50
       d. Areal Emplasemen :
           1) Pabrik         = 25 ha, kelas IA - 43 - Rp 1.200,00/ m2
           2) Gudang                = 2 ha, kelas IA - 43
           3) Perkantoran           = 1 ha, kelas IA - 39 - Rp 5.000,00/ m2
           4) Tangki                = 10 ha, kelas IA - 43
           5) Jalan diperkeras      = 5 ha, kelas IA - 43
           6) Perumahan      = 10 ha, kelas IA - 37 - Rp 10.000,00 / m2.

BANGUNAN :
     a. Pabrik              = 50.000 m2, kelas IIA-9 -Rp310.000,00 /m2
     b. Gudang              = 5.000 m2, kelas IIA - 9
     c. Perkantoran         = 2.000 m2, kelas IIA - 8 - Rp 365.000,00 /m2
     d. Tangki              = 5.000 m2, kelas IIA - 7 - Rp 429.000,00 /m2
     e. Jalan diperkeras    = 30.000 m2, kelas IIA - 9.
C. Hasil penjualan minyak satu tahun sebelum Tahun Pajak berjalan
                            = Rp 1. 000.000.000,00
D. Angka Kapitalisasi 9,5 .
Hitung PBB PT Patra Artha Bhakti tersebut di atas !




Jawab Soal PBB MIGAS :

A. NJOP TANAH
 Areal Produktif           =   9,5 X Rp 1.000.000.000,00    =   Rp   9.500.000.000,00
 Areal Belum Produktif
 a. Areal General Survey   =   500 X 10.000 X Rp 140,00     =   Rp    700.000.000,00
 b. Areal Explorasi        =   100 X 10.000 X Rp 200,00     =   Rp    200.000.000,00

 Areal Tidak Produktif     =   100 X 10.000 X Rp 140,00     =   Rp    140.000.000,00
 Areal Emplasemen
 a Pabrik                  =   25 X 10.000 X Rp 1.200,00    =   Rp    300.000.000,00
 b.Gudang                  =     2 X 10.000 X Rp 1.200,00   =   Rp     24.000.000,00
 c. Kantor                 =     1 X 10.000 X Rp 5.000,00   =   Rp     50.000.000,00
 d. Tangki                 =   10 X 10.000 X Rp 1.200,00    =   Rp    120.000.000,00
 e. Jln Keras              =    5 X 10.000 X Rp 1.200,00    =   Rp     60.000.000,00
    Pajak Bumi dan Bangunan                                                                 211

 f. Perumahan           =     10 X 10.000 X Rp10.000,00          =    Rp     1.000.000.000,00
  NJOP Tanah                                                     =    Rp     12.094.000.000,0
                                                                                            0


B. NJOP BANGUNAN
 a. Pabrik      =    50.000 X Rp 310.000,00       =        Rp        15.500.000.000,00
 b. Gudang      =     5.000 X Rp 310.000,00       =        Rp         1.550.000.000,00
 c. Kantor      =     2.000 X Rp 365.000,00       =        Rp          730.000.000,00
 d. Tangki      =     5.000 X Rp 429.000,00       =        Rp         2.145.000.000,00
 e. Jln Keras   =    30.000 X Rp 310.000,00       =        Rp         9.300.000.000,00
 f. Perumahan   =    10.000 X Rp 429.000,00       =        Rp         4.290.000.000,00
 NJOP                                             =    Rp            33.515.000.000,00
 Bangunan


 NJOP Tanah + Bangunan                    =           Rp        45.609.000.000,00
 NJOPTKP                                  =           Rp              12.000.000,00
 NJOP sbg Dasar Perhit.PBB                =           Rp        45.597.000.000,00




 Pajak Bumi dan     = 0,5% X 40 % X Rp        =       Rp             911.940.000,00.
 Bangunan             45.597.000.000,00


Rangkuman :

      Penilaian yang diterapkan untuk usaha bidang pertambangan ini sangat
berbeda dengan usaha sektor lainnya. Di Dalam Undang-Undang PBB Bab I
Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 disebutkan antara lain bahwa NJOP adalah
harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara
wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli , NJOP ditentukan
melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis , atau nilai
perolehan baru , atau NJOP pengganti. Untuk mencari NJOP usaha
pertambangan yang sangat kompleks ini, karena corak, spesifikasi, pendekatan
teknik, yang terdiri dari lokasi kawasan tambang, kandungan tambang,
jenis/bahan yang ditambang, teknik eksplorasi dan eksploitasinya dan sebagainya
sangat bervariasi maka ada beberapa faktor utama yang harus diperhatikan untuk
menilai usaha bidang pertambangan :
1. Jenis atau Deposit bahan tambang yang terdapat pada Wilayah Kuasa
    Penambangan (WKP).
2. Konsesi atau ijin penambangan yang diberikan kepada Badan Usaha tersebut.
3. Jumlah Kuantitas yang terkandung pada WKP.
4. Kuantitas dan kesesuaian deposit dengan permintaan pasar.
5. Kemudahan atau kesulitan dalam mendapatkan/mengerjakan/ melaksanakan
    usaha yang berpengaruh terhadap kemampuan menambang.
212                                  Bab 8: Pengenaan Sektor Pertambangan
                                                      Minyak dan Gas Bumi

6. Biaya membangun atau menggali dan modal yang diperlukan untuk investasi.
7. Anggaran Out Put untuk memenuhi permintaan Pasar.
8. Perkiraan Pendapatan yang berupa keuntungan dari usaha pertambangan.
      Dari hal-hal tersebut di atas maka sangatlah banyak kemungkinan yang
dapat dipergunakan teori maupun pendekatan penilaian yang akan digunakan
untuk mendapatkan NJOP. Salah satu yang mungkin dapat dengan mudah
dilaksanakan adalah pendekatan pendapatan (Income approach).

Soal Latihan :
1. Sebutkan beberapa faktor utama untuk menilai Usaha Bidang Pertambangan
   .
2. Sebutkan Dasar Hukum yang dipakai sebagai petunjuk pelaksanaan penilaian
   pengenaan PBB Pertambangan .
3. Sebutkan apa yang dimaksud dengan Areal produktif dan Areal yang belum
   produktif .
4. Jelaskan tentang NJOP PBB Sektor pertambangan .

Jawab :
1. Ada beberapa faktor utama yang harus diperhatikan untuk menilai usaha
   bidang pertambangan:
         a. Jenis atau Deposit bahan tambang yang terdapat pada Wilayah Kuasa
             Penambangan (WKP).
         b. Konsesi atau ijin penambangan yang diberikan kepada Badan Usaha
             tersebut.
         c. Jumlah atau Kuantitas yang terkandung pada WKP.
         d. Kuantitas dan kesesuaian deposit dengan permintaan pasar.
         e. Kemudahan         atau      kesulitan     dalam      mendapatkan/
             mengerjakan/melaksanakan usaha yang berpengaruh terhadap
             kemampuan menambang.
         f. Biaya membangun atau menggali dan modal yang diperlukan untuk
             investasi.
         g. Anggaran Out Put untuk memenuhi permintaan Pasar.
         h. Perkiraan Pendapatan yang berupa keuntungan dari usaha
             pertambangan.
2. Petunjuk pelaksanaan terhadap pelaksanaan penghitungan nilai jual untuk
   sektor pertambangan yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal
   Pajak Nomor KEP-16/PJ.6/1998 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
   Nomor SE-24/PJ.6/1999 Hal Petunjuk Pengenaan Sektor Pertambangan
   Minyak dan Gas Bumi.
3. 1). Areal Produktif adalah areal di dalam Wilayah Kuasa Pertambangan
      (WKP) yang telah dieksploitasi/menghasilkan minyak dan/gas bumi (tahap
      eksploitasi/produksi);

  2). Areal belum produktif meliputi :
   Pajak Bumi dan Bangunan                                               213

      a. Areal penyelidikan umum adalah areal di dalam WKP yang sedang
          atau akan dilakukan penyelidikan secara geologi umum, untuk
          membuat peta geologi dan mengetahui tanda-tanda adanya bahan
          galian minyak dan/gas bumi;
      b. Areal Eksplorasi adalah areal di dalam WKP yang sudah dilakukan
          penyelidikan umum dan perlu diteliti lebih saksama untuk menetapkan
          secara rinci adanya bahan galian minyak dan/ gas bumi;
      c. Areal Non Producing Open adalah areal di WKP yang sudah selesai
          diekspolorasi dan sewaktu-waktu siap untuk ditambang atau
          dieksploitasi;
      d. Areal Non Producing Plug and Abandon adalah areal di dalam WKP
          yang sudah selesai dieksploitasi dan untuk sementara ditutup atau
          ditinggalkan.
9. Besarnya NJOP PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditentukan
   sebagai berikut :
      a. Areal Produktif adalah sebesar 9,5 kali hasil penjualan minyak dan/
          gas bumi dalam satu tahun pajak berjalan;
      b. Areal Belum Produktif, areal tidak produktif areal emplasemen dan
          areal lainnya adalah sebesar NJOP berupa tanah sebagaimana
          ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat
          Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan;
      c. Areal Perairan adalah sebesar luas perairan dikalikan dengan NJOP
          perairan yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus kesamping
          dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa tanah sekitarnya
          sebagaimana perhitungan pada lampiran Va dan Vb Keputusan
          Direktur Jenderal Pajak No.KEP-16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember
          1998 dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
          Pajak atas nama Menteri Keuangan;
      d. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar luas bangunan dikalikan
          NJOP bangunan yang disusun berdasarkan daftar Biaya Komponen
          Bangunan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor
          Wilayah Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan.
                                     -o0o-

								
To top