Contoh Contoh Perjanjian Dalam Hukum Perdata by mjo20472

VIEWS: 0 PAGES: 22

Contoh Contoh Perjanjian Dalam Hukum Perdata document sample

More Info
									1. Kemungkinan Sengketa
      a. Indonesia dengan Malaysia (Banyak)
      b. Indonesia dengan Belanda (Fitna)
      c. Indonesia dnegan Arab Saudi (TKI)
2. Pengertian Hubungan internasional menurut buku Rencana Strategi
   Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI ( RENSTRA )
   adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu
   negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.Hubungan ini dalam
   dilihat sebagai hubungan antar negara atau individu dari negara yang berbeda baik
   berupa hubungan politis, budaya, ekonomi maupun hankam, konsep ini
   berhubungan erat dengan subjek subjek seperti organisasi internasional, diplomasi,
   hukum internasional, maupun politik internasional.
3. Pengertian Hubungan International menurut?
      a. Charles A Mc Clelland
          Hubungan international adalah studi tentang keadaan-keadaan relavan yang
          mengelilingi interaksi
      b. Warsito Sunaryo
          Hubungan international merupakan studi tentang intraksi antara jenis
          kesatua-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan
          yang mengelilingi interaksi. Adapun yang dimadsud dengan kesatuan-
          kesatuan sosial tertentu bisa diartikan sebagai : negara, bangsa maupun
          organisasi negara sepanjang hubungan bersifat international
      c. Tgyve Nathiesssen
          Hubungan international merupakan bagian ilmu politik dan karena itu
          komponen-komponen hbungan international meliputi politik international,
          organisasi, dan administrasi international, dan hukum internasional.
4. Apa yang menjadi dasar Indonesia melakukan hubungan luar negeri?
   Bagi bangsa Indonesia hubungan internasional ini di dasarkan pada politik luar
   negeri Indonesia yang bebas aktif dengan tujuan meningkatkan persahabatan dan
   kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai



                                        1
   dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Di dalam menjalin hubungan
   internasional ini sudah pasti masing masing negara selalu mendasarkan pada politik
   luar negarinya karena politik luar negeri adalah suatu strategi, pola prilaku, dan
   kebijakan suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain ataupun dunia
   internaional.
5. Tujuan adanya hubungan International
      a. Rasa saling pengertian
      b. Mempererat hubungan
      c. Saling memenuhi kebutuhan
      d. Memenuhi keadilan
      e. Membina perdamaian dan kemanan dunia
6. Asas-asas hubungan international
      a. Asas teritorial
                   Semua orang yang berada di luar negaranya wajib mematuhi hukum
                   international
      b. Asas kebangsaan
                   Di manapun berada, seseorang tetap mendapat perlakuan hukum di
                   negaranya
      c. Asas kepentingan umum
                   Hukum tidak terikat dalam batas negara karena menyangkut
                   kepentingan umum
      d. Asas harkat, derajat, dan martabat
      e. Keterbukaan
7. Apa itu perjanjian International?
   a. Oppenheimer-Lauterpacht.
      Perjanjian    internasional   adalah   suatu   persetujuan   antar   negara   yang
      menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak pihak yang mengadakan perjanjian.
   b. G. Schwarzenberger.
      Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek subjek hukum
      internasional yang menimbulkan kewajiban kewajiban yang mengikat dalam
      hukum internasional.



                                         2
        c. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, SH.
           Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang
           bertujuan untuk menciptakan akibat akibat hukum tertentu.
     8. Jelaskan Macam Macam Perjanjian Internasional.
        1. Menurut Subjeknya.
              Perjanjian antar negara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan
               subjek hukum internasional.
              Perjanjian antara negara dengan subjek hukum internasional yang lain misal
               organisasi internasional.
              Perjanjian antar subjek hukum internasional selain negara.
        2. Menurut Isinya.
              Perjanjian di bidang politik,misal pakta pertahanan.
              Perjanjian di bidang ekonomi, misal IMF.
              Perjanjian di bidang hukum, misal batas negara.
              Perjanjian di bidang kesehatan, misal penanggulangan AIDS.
        3. Menurut Proses Pembentukannya.
              Perjanjian yang bersifat penting yang dibuat melelui proses perundingan,
               penandatanganan dan ratifikasi.
              Perjanjian yang bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap yaitu
               perundingan dan penandatanganan.
        4. Menurut Fungsinya.
              Perjanjian yang membentuk hukum yaitu perjanjian yang yang meletakkan
               ketentuan    ketentuan        hukum   bagi   masyarakat   internasional   secara
               keseluruhan.
              Perjanjian yang bersifat khusus yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan
               kewajiban bagi negara negara yang mengadakan perjanjian saja.
9.      Proses Pembuatan Perjanjian Internasional.
        1. Menurut Konggres Wina 1969.
           Proses pembuatan perjanjian internasional menurut kongres Wina tahun 1969
           terdiri dari tiga tahap yaitu :
              Perundingan ( negotiation ).



                                                 3
            Penandatanganan ( signature ).
            Pengesahan ( ratification ).
      2. Menurut Hukum Positif Indonesia.
            Penjajakan.
            Perundingan ( negotiation ).
            Perumusan naskah perjanjian.
            Penerimaan naskah perjanjian ( adoption of the text ).
            Penandatanganan ( signature ).
            Pengesahan naskah perjanjian ( authentication of the text ).
10.   Seputar Hal Hal Penting Dalam Perjanjian Internasional.
      1. Persyaratan Perjanjian Internasional.
            Unsur unsur Penting.
              Harus dinyatakan secara resmi dan formal.
              Bermaksud membatasi, meniadakan, atau megubah akibt hukum dan
                ketentuan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut.
            Teori persyaratan Perjanjian Internasional.
              Teori Kebulatan Suara yaitu perjanjian internasional itu sah jika diterima
                oleh semua peserta dalam pembuatan perjanjian tersebut.
              Teori Pan Amerika setiap perjanjian itu mengikat negara yang
                mengajukan dengan menerima segala persyaratan yang ada dalam
                perjanjian tersebut.
      2. Berlakunya Perjanjian Internasional.
            Masa berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut dari persetujuan
             dari peserta.
            Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan perjanjian mulai berlaku segera
             setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding.
            Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah
             perjanjian itu berlaku, maka perjanjian itu mulai berlaku bagi negara
             tersebut.
            Ketentun      ketentun    yang   mengatur   pengesahan    teksnya,pernyataan
             persetujuan suatu negara untuk diikat oleh prjanjian, cara dan tanggal



                                              4
       berlakunya, persyaratan,fungsi fungsi penyampinnya dan masalah masalah
       yang timbul, maka perjanjian itu mulai berlaku saat teks perjnjian tersebut
       disahkan.
3. Pelaksanaan Perjanjian Internasional.
      Ketaatan terhadap perjanjian.
        Perjanjian harus di patuhi dengan dasar asas Pacta Sunt Servada.
        Kesadaran hukum nasionalnya yang berarti bahwa negara yang
          menyetujui ketentuan ketentuan perjanjian yang sesuai dengan hkum
          nasionalnya.
      Penerapan perjanjian.
        Daya berlaku surut ( Retroactivity ), biasanya suatu perjanjian
          internasional dianggap mengikat jika perjanjian tersebut telah di
          ratifikasi oleh peserta, kecuali bila perjanjian tersebut dianggap berlaku
          sebelum dilaksanakan ratifikasi.
        Wilayah penerapan ( Teritorial Scope ) suatu perjanjian mengikat
          wilayah negara peserta kecuali bila ditentukan lain.
        Perjanjian menyusul ( Successive Treaty ), pada dasrnya suatu perjanjian
          internasionaltidak boleh bertentangan dengan perjanjian serupayang
          mendahuluinya.
      Penafsiran ketentuan perjanjian.
       Agar perjanjian memiliki daya guna yang baik maka masing masing negara
       peserta harus mempunyai penafisiran yang sama dengan negara peserta yang
       lain agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran.
4. Kedudukan Negara Bukan Peserta Perjanjian Internasional.
   Kedudukan negara yang tidak ikut dalam perjanjian internasional tidak memiliki
   hak dan kewajiban, tetapi jika perjanjian tersebut bersifat multilateral maka
   negara yang tidak terlibat dapat menyatakan diri terikat dengan perjanjian
   tersebut.
5. Pembatalan Perjanjian Internasional.
      Negara peserta atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan ketentuan
       hukum nasionalnya.



                                       5
            Adanya unsur kesalahan pada saat perjanjian dibuat.
            Adanya unsur penipuan dri negara peserta tertentu terhadap negara peserta
             lain saat perjanjian tesebut dibuat.
            Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan baik melalui kelicikan atau
             penyuapan.
            Adanya unsur paksaan terhadap seorang wakil negara lain ,paksaan tersebut
             berupa ancaman atau penggunaan kekerasan.
            Bertentangn dengan suatu kidah hukum internaional.
      6. Berakhirnya Perjanjian Internsional.
            Telah tercapainya tujuan dari perjanjian itu.
            Masa berlaku perjanjian tersebut telah berakhir.
            Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang        atau punahnya objek
             perjanjian tersebut.
            Adanya persetujuan dari peserta peserta untuk mengakhiri perjanjian
             tersebut.
            Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan
             perjanjian terdahulu.
            Syarat syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan
             perjanjian telah dipenuhi.
            Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran
             itu diterima oleh pihak lain.


11.   Jelaskan Jenis Jenis Perjanjian Internasional.
      1. Bilateral.
         Adalah perjanjian yang bersifat khusus karena hanya mengatur hal hal yang
         menyangkut kepentingan dua negara.
      2. Multilateral.
         Perjanjian yang diadakan oleh lebih dari dua negara dan sering disebut sebagai
         Law Making Treaties karena mengatur hal hal yang menyangkut kepentingan
         umum.




                                             6
12.   Istilah Istilah Dalam Perjanjian Internasional.
      1. Traktat ( Treaty ).
         Perjanjian paling formal dari dua negara atau lebih dan mencakup bidang politik
         dan ekonomi.
      2. Konvensi ( convention ).
         Persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berurusan dengan
         kebijakan tingkat tinggi.
      3. Protokol ( Protocol ).
         Persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala
         negara.
      4. Persetujuan ( Agreement ).
         Perjanjian yang bersifat teknis atau administratif
      5. Perikatan ( Arrangement ).
         Merupakan istilah untuk transaksi transaksi yang bersifat sementara.
      6. Proses Verbal
         Catatan catatan konferensi diplomatik atau suatu kemufakatan.
      7. Piagam ( Statute ).
         Himpunan peraturan yang telah ditetapkan oleh persetujuan internasional.
      8. Deklarasi ( Declaration ).
         Perjanjian internasional yang berupa teraktat dan dokumen tidak resmi.
      9. Modus Vivendi
         Dokumen yang mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara.
      10. Pertukaran Nota.
         Metode tidak resmi yang biasanya dilakukan oleh wakil wakil militer yang
         mengakibatkan timbul kewajiban kewajiban yang menyangkut mereka.
      11. Ketentuan Penutup ( Final act )
         Ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta,nama yang
         diundang dan masalah yang disetujui namun tidak di ratifikasi.
      12. Ketentuan Umum ( General act ).
         Traktat yand dapat bersifat resmi dan tidak resmi
      13. Charter.



                                            7
       Istilah dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang bersifat
       administratif.
   14. Pakta ( pact )
       Istilah yang menunjuk suatu persetujuan yang lebih khusus dan membutuhkan
       ratifikasi.
   15. Covennt.
       Persetujuan tentang anggaran dasar


13. Sebutkan Fungsi Perwakilan Diplomatik.
   Di Indonesia sehubungan dengan usaha menjalin hubungan internasional ini
   didasarkan pada UUD 1945 pasal 13 yang di dalamnya berisi tentang :
    Presiden mengangkat duta dan konsul.
    Dalam hal mengangkat duta dan konsul presiden memperhatikan pertimbangan
       DPR.
    Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan meperhatikan
       pertimbangan DPR.
   Jadi fungsi diplomatik dala arti politis adalah sebagai berikut :
      Mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialisme dalam segala
       bentuk dan manifestasinya dengan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
       kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
      Mengabdi kepada kepentingan nasional dalam mewujudkan masyrakat adil dan
       makmur.
      Menciptakan pesahabatan yang baik antar negara dalam mewujudkan
       pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik.


14. Sebutkan Tugas pokok perwakilan diplomatik.
   Perwakilan diplomatik ( Duta besar ) meilik tugas pokok yang antara lain sebagai
   berikut :
      Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara
       dengan pemerintah asing.




                                          8
      Mengadakan perundingan masalah masalah yang dihadapi oleh kedua negara itu
       dan berusaha untuk menyelesaikannya.
      Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain.
      Apabila dianggap perlu dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, paspor,
       dsb.


15. Sebutkan Fungsi perwakilan diplomatik menurut konggres Wina 1961.
   A. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.
   B. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara
       penerima di dalam batas batas yang diijinkan oleh hukum internsional.
   C. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.
   D. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima
       sesuai dengan UU dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.
   E. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.


16. Sebutkan Peranan perwakilan diplomatik.
       a. Menetukan tujuan dengan menggunakan semua daya upaya dan tenaga
          dalam mencapai tujuan tersebut.
       b. Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional sesuai
          dengan tenaga dan daya yang ada.
       c. Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan
          kepentingan negara lain.
       d. Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dan sebaik baikya dalam
          menjalankan tugas diplomatiknya.


17. Sebutkan tujuan diadakannya Hubungan Diplomatik
       a. Melindungi warga negara yang berada di luar negeri
       b. Menerima pengaduan
       c. Memelihara kepentingan negaranya di negara penerima


18. Sebutkan dan jelaskan Perangkat perwakilan diplomatik.


                                        9
A. Duta besar berkuasa penuh ( Ambassador ).
   Duta besar merupakan duta yang berada di tingkatan tertinggi dan epunyai
   kekuasaan penuh dan luar biasa dan biasanya ditepatkan di negara negara yang
   banyak menjalin hubungan timbal balik.
B. Duta ( Gerzant ).
   Adalah wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar, dalam
   menyelesaikan segala persoalan kedu negara dia diharuskan berkonsultasi
   dengan pemerintahnya.
C. Menteri residen.
   Menteri residen dianggap bukan sebagai wakil pribadi kepala negara, dia hanya
   engurus urusan negara. Mereka ini pada dasarnya tidak berhak mengadakan
   pertemuan dengan kepala negara dimana mereka bertugas.
D. Kuasa usaha ( Charge de Affair ).
   Kuasa usaha yang tidak diperbantukan kepada kepala negara dapat dibedakan
   atas :
      Kuasa usaha tetap menjabat kepala dari suatu perwakilan.
      Kuasa usaha sementara yang melaksanakan pekerjaan dari kepala
       perwakilan ketika pejabat ini belum atau tidak ada ditempat.
E. Atase atase.
   Atase adalah pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh. Atase ini terbagi
   menjadi dua yaitu :
               Atase pertahanan.
       Atase ini dijabat oleh seorang perwira militer yang diperbantukan
       depertemen luar negeri dan diperbantukan di kedutaan besar serta diberikan
       kedudukan sebagai seorang diplomat yang bertugas memberikan nasihat di
       bidang militer dan pertahanan keamanan kepada duta besar berkuasa penuh.
               Atase teknis.
       Atase ini dijabat oleh seorang pegawai negeri yang tidak bersal dari
       depertemen luar negeri dan ditepatkan disalah satu kedutaan besar, atase ini
       berkuasa penuh dalam menjalankan tugas tugas teknis sesuai dengan tugas
       pokok dari departemennya sendiri.


                                    10
19. Sebutkan Unsur unsur hubungan diplomatik.
         Hubungan antar bangsa.
         Pertukaran misi diplomatik.
         Status pejabat diplomatik.
         Kekebalan hukum/ hak ekstrteritorial.


20. Sebutkan Tugas umum perwakilan diplomatik.
   Perwakilan diplomatik mempunyai tugas umum antara lain yaitu :
      a. Representasi = mengajukan protes penyelidikan
      b. Negosiasi ( Perundingan ).
      c. Observasi ( Meneliti setiap kejadian ).
      d. Proteksi ( Melindungi ) warga negaranya.
      e. Relasi ( Membina hubungan baik ).
21. Jelakan Perwakilan Nonpolitis.
   Dalam arti nonpolitis hubungan diplomatik suatu negara diwakili oleh korps
   konsuler yang terbagi dalam kepangkatan sebagai berikut :
   1. Konsul jenderal.
      Konsul jenderal ebawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibukota negara
      tempat ia bertugas.
   2. Konsul dan Wakil konsul.
      Konsul mengepalai satu kekonsulan yang kadang kadang diperbantukan kepada
      konsul jenderal. Wakil konsul diperbantukan kepada konsul atau konsul jenderal
      yang kadang diserahi pimpinan kantor konsuler.
   3. Agen konsul.
      Agen konsul diangkat oleh konsul jenderal dengan tugas untuk mengurus hal hal
      yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. Agen konsul ini
      ditugaskan di kota kota yang termasuk kekonsulan.
      Tugas tugas yang berhubungan dengan kekonsulan antara lain mencakup bidang
      bidang sebagai berikut :




                                        11
   A. Bidang ekonomi.
      Yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru dengan enggalakkan ekspor
      komoditas nonmigas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan, pelaksanaan
      perjanjian perdagangan, dll.
   B. Bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
      Melakukan pertukaran kebudyaan dan pelajar.
   C. Bidang bidang lain seperti :
      a) Memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga pengirim dan
          visa atau dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim.
      b) Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta menyelenggarakan fungsi
          adinistratifnya.
      c) Bertindak sebagai subjek hukum dala praktek dan prosedur pengadilan atau
          badan lain di negara penerima.
22. Jelaskan perbedaan Korps Diplomatik dengan Korps Konsuler
          Korps Diplomatik
                 Memelihara kepentingan negaranya melalui hubungan tingkat
                  pejabat pusat
                 Berhak membuat hubungan plitik
                 Mempunyai hak ektrateritorial
                 Satu negara satu saja
          Korps Konsuler
                 Tingkat daerah
                 Non politik
                 Lebih dari satu
                 Tidak mempunyai
23. Sebutkan Hak hak Perwakilan Diplomatik.
    Duta Besar.
         Hak Immunitas.
          Hak immunitas adalah hak yang menyangkut diri pribadi seorang diplomat
          serta gedung perwakilannya.dengan hk ini para diplomat mendapat hak
          istimewa atas keselamatan pribadi serta harta bendanya, mereka juga tidak


                                          12
          tunduk kepada yuridiksi di dalam negara tempat mereka bertugas baik dalam
          perkara perdata maupun pidana.
         Hak Ekstrateritorial.
          Hak ekstrateritorial adalh hak kebebasan diplomat terhdap daerah
          perwakilannya termasuk halaman bangunan serta perlengkapannya seperti
          bendera,lambang negara,surat surat dan dokumen bebas sensor,dalam hal ini
          polisi dan aparat keamanan tidak boleh msuk tanpa ada ijin pihak
          perwakilan yang bersangkutan.
    Konsul.
      Bagi para anggota konsuller hak ekstrateritorial biasanya hanya menyngkut diri
      sendiri dan staffnya, yaitu berupa hak :
         Kekebalan surat menyurat resmi tanpa sensor beserta arsip arsipnya.
         Pebebasan pajak setempat.
         Pembebasan kewajiban hadir dalam sidang pengadilan yang berhubungan
          dengan dinasnya sendiri.


24. Jelaskan Penegertian Organisasi Internasional.
   Organisasi internasional adalah suatu lembaga atau badan yang dalam rangka
   kerjanya atau ruang lingkup kerjanya mencakup dunia atau bersifat internasional
   jadi tidak terbatas pada suatu negara saja.
25. Jelaskan Tujuan Organisasi Internasional.
   Organisasi internasional ini dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan hubungan
   kerjasama antar negara dalam rangka memajukan bangsa dan menciptakan
   perdamaian dunia.
26. Peranan Organisasi Internasional.
   Organisasi internasional mempunyai peran yang sangat besar bagi suatu bangsa
   dalam rangka menjembatani kerjasama dengan negara lain dan juga organisasi ini
   membantu dari negara negara anggota dalam memajukan negaranya serta
   membantu perjuangan memperoleh kemerdekaan bagi anggota yang masih terjajah.
27. Organisasi Organisasi Internasional yang ada sekarang ini.
   1. Perserikatan Bangsa Bangsa.


                                         13
  PBB dibentuk atas dasar dari piagam Atlantik yang bertujuan untuk menjamin
  perdamaian dan keamanan internasional.
   Asas Organisasi PBB.
        Persamaan kedaulatan semua anggota anggotanya.
        Semua anggota harus mematuhi dengan ikhlas semua peraturan dan
         kewajiban kawajiban sesuai dengan piagam PBB.
        Semua anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan
         cara   damai     tanpa   membahayakn      perdamaian   dan   keamanan
         internasional.
        Dala hubungan internasional semua anggota harus menjauhi penggunaan
         ancaman dan kekerasan terhadap negara lain.
   Tujuan Organisasi PBB.
        Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
        Mengembangkan hubungan hubungan persaudaraan antar bangsa
         bangsa.
        Menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah internasional.
        Menjadikan PBB sebagai pusat usaha mewujudkan tujuan bersama.
   Struktur Organsasi PBB.
        Majelis Umum ( General Assembly ).
        Dewan Keamanan ( Security Council ).
            Mempunyai hak veto menentukan wewenang ketika ada sesuatu
            yang mengancam
        Dewan Ekonomi dan Sosial ( Economic And Social Council ).
        Dewan Perwalian ( Trussteship Council )
            Terdiri dari DKPBB, Anggota sidang umum, anggota yang
            menguasai daerah perwalian
        Mahkamah Internsional ( International Court Of Justice ).
        Sekretaris Jenderal.
2. ASEAN.
   Asas ASEAN.




                                   14
     ASEAN adalah sebuah organisasi negara negara di kawasan Asia tenggara
     yang menganut asas keterbukaan bagi anggota anggotanya.
   Dasar ASEAN.
          Saling menghormati terhadap kemerdekaan integritas teritorial dan
           identitas semua bangsa.
          Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas
           dari campur tangan dan intervensi serta urusan subversi dari luar.
          Tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing masing anggota.
          Menyelesaikan persengketaan secara damai.
          Tidak menggunakan amcaman dan kekuatan militer.
          Menjalankan kerjasama secara aktif.
   Tujuan ASEAN.
          Mempercepat pertumbuhan ekonomi, soaial, dan pengembengan
           kebudayaan di kawsan Asia Tenggara.
          Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan
           menghormati keadilan dan tertib hukum.
          Meningkatkan kerjasama aktif dalam segala bidang kecuali militer.
          Meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdagangan, dan jasa
           untuk meningktkan taraf hidup.
          Memelihara kerjasama yang erat dan beramanfaat dengan organisasi
           regional maupun internasional.
   Struktur Organisasi ASEAN.
          ASEAN Ministrial Meeting ( Sidang tahunan para menteri ).
          Standing Committee ( badan yang bersidang diantara dua sidang menlu
           negara ASEAN untuk mengenai masalah masalah yang memerlukan
           keputusan para menteri ).
          Komite komite tetap dan khusus.
          Sekretariat nasional ASEAN pada setiap negara negara anggota.
3. OPEC.
   Dasar Pembentukan OPEC.




                                       15
      Organisasi ini didirikan agar masing masing negara anggota penghasil
      minyak dalam mengambil kebijakan dalam bidang perminyakan dan harga
      minyak dapat menguntungkan negara negara anggota atau produsen, oleh
      sebab itu organisasi inilah yang nantinya dapat mencegah persaingan yang
      tidak sehat dari negara negara penghasil minyak.
    Tujuan OPEC.
         Mempertahankan harga minyak dan menentukan harga sehingga
          menguntungkan negara negara produsen.
         Secara politik mengtur hubungan dengan perusahaan perusahaan minyak
          asing atau pemerintah negara negara konsumen.
    Struktur Organisasi OPEC.
         Confference yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menentukan
          kebijakan.
         Boards of Governors ( dewan gubernur ) yang bertugas menata
          pelaksanaan kegiatan organisasi dan keputusan konferensi.
         Economic Commission Board ( dewan komisi ekonomi ) yang bertugas
          mengkaji dan mempersiapkan bahan bahan dan syarat syarat untuk
          konferensi terutama mengenai hal hal teknis bidang perminyakan.
         Sekretariate yang menjalankan tugas sehari hari yang dipimpin oleh
          seorang sekretaris jenderal.
4. Gerakan Non-Blok.
    Dasar Pebentukan GNB.
      Gerakan non-blok dibentuk atas dasar kerena terjadi persaingan antara dua
      negera besar beserta bloknya yaitu blok barat dan blok timur setelah perang
      dunia II ,oleh sebab itu negara negara yang tidak tergabung dalam blok
      tersebut khawatir kalau persaingan tersebut pecah menjadi perang terbuka
      oleh sebab itu kemudian mereka memprakarsai terbantuknya GNB untuk
      mendesak kedua blok agar menghentikan persaingannya.
    Tujuan GNB.
         Mendukung perjungan dekolonialisasi dan memegang teguh perjuangan
          melawan imperialisme, kolonialisme, rasialisme apartheid, dan zionisme.



                                    16
              Wadah negara negara yang sedang berkembang.
              Mengurangi ketegangan antara blok barat dan timur.
              Tidak membenarkan meyelesaikan sengketa dengan kekerasan senjata.
28. Jelaskan politik bebas aktif Indonesia
           Bebas
                   Bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah
           onternasional dam terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia
           yang secara ideologis bertentangan
           Aktif
                   Senantiasa aktif dalam perjuangan membina perdamaian dunia. Aktif
           dalam ketertiban dunia, kesejahteraan dunia
29. Sebutkan landasan politik Indonesia
        a. Pancasila Idiil
        b. UUD 1945  Struktur
        c. GBHN  Operasional
        d. Keppres
        e. Kebijakan menteri luar negeri
30. Jelaskan tujuan politik Indonesia
        a. Kesatuan RI
        b. Adil dan makmur
        c. Perdamaian dunia
31. Jelaskan prinsip politik Indonesia
        a. Politik damai
        b. Bersahabat namun Tidak mencampuri pemerintahan negara lain
        c. Memperkuat sendi hukum international
        d. Pemudahan pembayaran international
        e. Membantu keadilan sosial
        f. Perjuangan kemerdekaan


32. Pengertian Hukum dan Peradilan Internasional.
   1.    Hugo de Groot



                                         17
           HI didasarkan pada kemauan bebas
      2.   Sam Suhaedi
           HI merupakan himpunan, aturan, norma, dan asas yng mengatur pegaulan
           universal
      3.   Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja SH.
           keseluruhan kaidah kaidah      dan asas asas yang mengatur hubungan atau
           persoalan yang melintasi batas batas negara, misalnya negara dengan negara
           atau negara dengan subjek hukum lainnya.
      4.   J.G. Starke
           sekumpulan hukum ( body of law ) yang sebagian besar terdiri dari asas asas
           dan karena itu biasanya ditaati dala hubungan antar negara.
   33. Jelaskan macam-macam hukum internatinal
      hukum perdata internasional
      yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu negara
      dengan warga negara dari negara lain istilah ini sering dikenal dengan hukum
      antarbangsa.
      hukum publik internasional
      yaitu hukum yang mengatur negara yang satu dengan negara yang lainnya dalam
      hubungan internasional,istilah ini sering dikenal dengan istilah hukum antar negara.
   34. Persamaan dan Perbedaan macam hukum diatas
      Persamaan hukum perdata internasional dengan hukum publik internasional.
      Persamaannya adalah bahwa kedua hukum ini sama sama mengatur hubungan
      hubungan antar persoalan persoalan yang melintasi batas batas negara.
      Perbedaan hukum perdata internasional dengan hukum publik internasional.
      Perbedaannya adalah dalam hukum perdata internasional peroalan berkaitan dengan
      hukum perdata,sedangkan hukum publik internasional persoalan berkaitan dengan
      hukum publik.
35. Sumber Hukum Internasional.
   1. Sumber hukum dalam arti material.




                                           18
      Sumber hukum dalam arti material ini membahas tentang dasar berlakunya hukum
      suatu negara.di dalam sumber hukum dalam arti material ini terdapat dua aliran
      pemikiran yang berbeda dua aliran tersebut yaitu,
      Aliran Naturalis     yaitu aliran yang bersandar pada hak asasi atau hak hak
      alamiah,aliran ini berpendapat bahwa kekuatan mengikat dala hukum internasional
      didasarkan pada hukum alam yang berasal dari tuhan, oleh karena itu hukum
      internasional dianggap libih tinggi kedudukannya dari pada hukum nasional.
      Aliran Positivisme aliran ini mandasarkan bahwa berlakunya hukum internasional
      berasal dari persetujuan bersama dari negara negara ditabah dengan asas Pacta Sunt
      Servda.
   2. Sumber hukum dalam arti formal.
      Sumber hukum internasional dala arti formal adalah sumber hukum yang paling
      utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dapat digunakan oleh
      Mahkamah Internsional dalam memutuskan suatu sengketa internasional, contoh
      sumber hukum dala arti formal, pejanjian internasional, kebiasaan kebiasaan
      internasional, asas asas uu hukum, yurisprudensi, dan pendapat pendapat para ahli
      hukum terkemuka.
36. Asas asas dalam hukum internasional.
   Pemberlakuan hukum internasional dala rangka menjalin hubungan antar bangsa harus
   memperhatikan asas asas berikut ini :
   1. Asas teritorial.
      Asas ini mendasarkan diri pada kekuasaan suatu negara atas wilayahnya,negara
      melakanakan hukum bagi semua orang dan barang yang ada di wilayahnya. Jadi
      terhadap orag atau barang yang berada diluar wilayahnya maka berlaku hukum
      asing atau internasional.
   2. Asas kebangsaan.
      Asas ini berdasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas
      ini setiap warga negara dimanapun dia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari
      negaranya, artinya bahwa hukum dari negara tersebut tetap berlaku bagi awrga
      negaranya meskipun berada di negara lain.
   3. Asas kepentingan umum.



                                           19
      Asas ini didasarkan pada wewenag negara utuk melindungi dan mengatur
      kepentingan dala kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini negara dapat
      menyesuaikan diri dengan semua keadaan. Jadi hukum tidak terikat pada batas batas
      wilayah negara.
37. Jelaskan Peranan Hukum Internasional.
   sarana dalam mewujudkan perdamaian internasional atau dunia. Karena hukum
   internasional dapat digunkan untuk meyelesaikan suatu sengketa antar negara tanpa
   harus terjadi suatu peperangan, Jadi tanpa hukum internasional maka perdamaian dunia
   tidak akan tercapai.
38. Jelaskan Peranan Peradilan Internasional.
   Peradilan internasional merupakan lembaga peradilan di tingkat internasional yang
   dibawah kendali dari mahkamah internasional. Peradilan internasional ini berperan
   mengadili dan menyelesaikan semua perselisihan yang terjadi antar negara dengan jalan
   damai yang selaras dengan asas asas keadilan dan hukum internasional.
39. Jelaskan Subjek Hukum Internasional.
      Intinya semua orang, badan, negara, organisasi yang mampu melakukan
      hukum international.
   1. Negara.
      Negara adalah subjek hukum internasional ini sejalan dengan lahirya hukum
      internasional itu sendiri yaitu hukum antar negara.
   2. Tahta Suci.
      Tahta suci ( Vatican ) merupakan peninggalan sejak jaman dahulu ketika paus
      bukan hanya kepala gereja Roma tetapi memiliki kekuasaan duniawi hal ini
      dibuktikan dengan adanya perwakilan diplomatik di berbagai negara.
   3. Palang Merah Internasional.
      Palang merah internasional ini merupakan organisasi internasional yang diperkuat
      dengan perjanjian iternsional oleh sebab itu organissi ini menjadi subjek hukum
      internasional.
   4. Organisasi Internasional.




                                           20
   Organisasi internasional sudah pasti enjadi subjek hukum internasional karena
   pebentukan organisasi ini didasarkan pada suatu perjanjian, contoh PBB,WHO,IRC
   dll.
5. Orang Perseorangan ( Individu ).
   Perseorangan dapat menjadi subjek hukum internasional karena seseorang tersebut
   dapat mengajukan atau diajukan kehadapan mahkamah internasional, contoh para
   penjahat perang.
6. Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa.
   Menurut hukum perang peberontak dapat memperoleh kedudukan hak sebagai
   pihak yang bersengketa dan pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional
   karena mereka juga memiliki hak yang sama untuk menentukan nasibnya sendiri,
   hak bebas memilih sistem ekonomi,politik,dan sosial, hak menguasai sumber
   kekayaan alam di wilayah yang mereka kuasai.
40. Jelaskan Mahkamah Internasional ( The Interntional Court Of Justice )
   Mahkamah internasional ini merupakan lembaga kehakiman PBB yang berpusat di
   Den Haag, Belanda.
    Fungsi utama Mahkamah Internsional.
          Fungsi utama mahkamah internasional adalah menyelesaikan kasus kasus
          persengketaan internasional yang subjeknya adalah negara secara damai yaitu
          melalui jalur hukum internasional dan dibawah pengawasan PBB.
    Komposisi Mahkamah Internasional.
          Komposisi mahkamah internasional yaitu terdiri dari 15 hakim, 2 diantaranya
          merangkap ketua dan wakil ketua mahkamah internasional dengan masa jabatan
          9 tahun. Ke 15 hakim tersebut direkrut dari warga negara anggota yang dinilai
          cakap di bidang hukum internaional.
    Yuridiksi Mahkamah Internasional.
          Yang dimaksud dengan yuridiksi adalah kewenangan yang dimiliki oleh
          mahkamah internasional yang bersumber pada hukum internasional untuk
          menegakkan hukum, yuridiksi ini meliputi memutuskan perkara perkara
          pertikaian dan memberikan opini opini yang bersifat nasehat.
41. Jelaskan mhkamah Pidana Internasional ( The International Criminal Court )



                                          21
   Mahkamah pidana internasional ini bertujuan untuk menegakkan supremasi hukum
   internasional dan memastikan bahwa pelaku kejahatan berat internasional dipidana.
   a. Komposisi Mahkamah Pidana Internasional.
      Mahkamah pidana internasional ini beranggotakan 18 hakim yang bertugas
      selama 9 tahun . para hakim ini dipilih dari 2/3 suara majelis negara pihak, dan
      paling tidak mereka berkompeten dalam bidangnya.
   b. Yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional.
      Yuridiksi dari mahkamah pidana internasional ini adalah memutuskan perkara
      perkara terbatas terhadap pelaku kejahatan internasional yang antara lain
      perkara perkara kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang,
      dan kejahatan agresi.
42. Jelaskan Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional ( The International
   Criminal Tribunals and Special courts )
   Panel khusus dan spesial pidana internasional ini adalah lembaga peradilan
   internasional yang berwenang mengadili para tersangka kejahatan internasional
   yang bersift tidak permanen ( Ad hoc ) yang berarti bahwa setelah selesai mengadili
   maka peradilan ini dibubarkan.
43. Jelaskan Ratifikasi Hukum International
   Sama seperti ratifikasi hubungan international




                                        22

								
To top