Contoh Proposal Event Budgeting - DOC

Document Sample
Contoh Proposal Event Budgeting - DOC Powered By Docstoc
					Laporan Penilaian Pendidikan
Pemilih, Elektoral dan Kewargaan




Diterbitkan oleh (CIVED) Civic Engagement in
Democratic Governance
Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan
United Nations Development Programme
2008


                                        DIDUKUNG OLEH:
                            Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan




TIM PENGARAH:

IR. AGUNG MULYANA. MSC., STAF AHLI MENETRI, DEPARTEMEN DALAM NEGERI

IRMAN G. LANTI, PEJABAT SEMENTARA TATA PEMERINTAHAN, UNDP




TIM RISET:

YANTI B. SUGARDA

INDRA J. PILIANG

ABDI SURYANINGATI

MEUTHIA GANIE-ROCHMAN

DEDDY SITORUS
                                      Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


KATA SAMBUTAN
Dalam suatu negara yang demokratis, pemilihan umum adalah suatu kegiatan yang secara rutin atau
periodik dilaksanakan sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan
guna mengurus dan melayani rakyat, serta untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan mengawasi
jalannya pemerintahan. Namun seringkali dalam pemilihan umum yang terjadi di berbagai negara,
kita melihat gambaran bahwa rakyat seperti kurang antusias mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini
tercermin dari tingkat partisipasi rakyat, khususnya partisipasi pemilih yang rendah di tempat
pemungutan suara (TPS) baik dalam pemilu legislatif, presiden maupun pilkada.
Bila kita melihat pada gambaran tingkat partisipasi pemilih di TPS di Indonesia pada pemilihan umum
tahun 2004 yang lalu, kita mendapatkan gambaran yang cukup membesarkan hati karena angkanya
di atas 90%. Hal ini dapat diartikan bahwa rakyat khususnya pemilih, secara umum telah memahami
hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan secara sadar memilih jalan yang demokratis
untuk membangun sistem politik dan ketatanegaraan. Dari sisi lain, kita dapat melihat bahwa
terbangunnya kesadaran partisipasi ini terwujud salah satunya karena adanya program sosialisasi
dan pendidikan kepada rakyat, khususnya pemilih, yang dilaksanakan secara sistematis, terarah dan
berkesinambungan, dimulai dari awal tahapan pemilihan umum hingga ke saat pemungutan suara.
Namun demikian, sangat disayangkan bahwa partisipasi pemilih yang terbangun dengan baik pada
Pemilu 2004, menunjukkan kecenderungan penurunan yang sangat berarti dari waktu ke waktu
hingga ke tahun 2008 ini. Hal ini secara umum terlihat dari angka partisipasi pemilih pada kegiatan
pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Kepercayaan pemilih (dan publik pada umumnya)
terhadap proses, kelembagaan, aktor serta hasil pilkada ternyata terus menunjukkan penurunan.
Gambaran ini merupakan tantangan bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia, karena rendahnya
partisipasi dapat berujung pada delegitimasi proses dan kelembagaan politik, yang akhirnya
berdampak pada merosotnya kepercayaan kepada sistem demokrasi secara keseluruhan.
Menghadapi pemilihan umum tahun 2009, diperlukan kembali langkah sosialisasi dan pendidikan
politik kepada rakyat, khususnya pemilih, agar kesuksesan tingkat partisipasi pemilih yang pernah
dicapai pada pemilihan umum tahun 2004 dapat diulangi, atau bahkan ditingkatkan. Untuk itu,
sebelum sampai kepada penyusunan program sosialisasi dan pendidikan politik yang ideal sesuai
dengan kebutuhan kekinian, perkenankan kami melaporkan hasil kegiatan studi yang dilaksanakan
oleh tim proyek CIVED (Civic Engagement in Democratic Governance) kerjasama antara Departemen
Dalam Negeri dengan UNDP (United Nations Development Program) yang mengkaji kekuatan dan
kelemahan program sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilihan umum tahun 2004 dikaitkan
dengan fenomena terbaru yang berkembang dari kegiatan Pilkada, sebagaimana diuraikan dalam
laporan terlampir. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada tim ahli yang
melaksanakan studi serta Project Management Unit (PMU) yang mengorganisasikan kegiatan secara
keseluruhan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari CIDA (Canadian International
Development Agency) yang telah mendanai assesment dan penyusunan laporan ini. Kami berharap
kiranya laporan ini berguna sebagai masukan bagi Departemen Dalam Negeri, instansi terkait dan
para pihak yang peduli terhadap pendidikan pemilih di Indonesia dalam menyusun program
sosialisasi dan pendidikan pemilih menghadapi pemilihan umum tahun 2009 yang akan datang.


                                                                                  Jakarta, Juli 2008
                                                                    IR. AGUNG MULYANA, MSC
                                                                          National Project Director
                                                                                     CIVED Project
                                     Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


UCAPAN TERIMA KASIH



Sejumlah individu dan organisasi telah ikut membantu berjalannya riset ini. Kami sangat berterima
kasih kepada mereka yang telah memberikan waktun dan bersedia berbagi informasi, pengalaman
serta menyumbangkan pandangan-pandangan yang berharga kepada Tim Peneliti. Kami juga sangat
menghargai keterbukaaan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini.




                                                                               Jakarta, April 2008

                                                                                        Tim Riset
                                   Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


DAFTAR SINGKATAN



Banwaslu          Badan Pengawas Pemilihan Umum
BPP               Bilangan Pembagi Pemilih
CETRO             Centre for Electoral Reform
CIVED             Civic Engagement in Democratic Governance
C-VICI            Consorcium for Voter Information Campaign in Indonesia
Depdagri          Departemen Dalam Negeri
Depdikbud         Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Difabel           Different Abilities
DPD               Dewan Perwakilan Daerah
DPR               Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD              Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD               Focus Group Discussion
IFES              International Foundation for Election System
IIDEA             International Institute for Democracy and Electoral Assistance
IPCOS             The Institute of Policy and Community Development Studies
JIL               Jaringan Islam Liberal
JPPR              Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat
KIPP              Komite Independen Pemantau Pemilu
KNPI              Komite Nasional Pemuda Indonesia
KOPEL             Komite Pemantau Legislative
KPU               Komisi Pemilihan Umum
KPUD              Komisi Pemilihan Umum Daerah
LP3ES             Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial
LSM               Lembaga Swadaya Masyarakat
OMS               Organisasi Masyarakat Sipil
OPM               Organisasi Papua Merdeka
Ormas             Organisasi Kemasyarakatan
Panwaslu          Panitia Pengawas Pemilu
PDIP              Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pemilu            Pemilihan Umum
PERFIKI           Perusahaan Film Keliling
PGI               Persekutuan Gereja Indonesia
Pilkada           Pemilihan Langsung Kepala Daerah
PKS               Partai Keadilan Sejahtera
PSA               Public Service Advertisement
TOT               Training of Trainer
TPS               Tempat Pemungutan Suara
Tupoksi           Tugas Pokok dan Fungsi
TVRI              Televisi Republik Indonesia
UNDP              United Nations Development Programme
V/E/C Education   Voter/Electoral/Civic Education
YAPPIKA           Alliansi Masyarakat Sipil Demokrasi
                                                             Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


DAFTAR ISI
RINGKASAN ................................................................................................................................1
   A. Definisi .......................................... Error! Bookmark not defined.Error! Bookmark not defined.
   B. Tinjauan Pemilu 2004 dan Pilkada ............................................................................................... 1
   C. Tinjauan Organisasi Pelaksana dan Kegiatannya ......................................................................... 2
   D. Rekomendasi – Strategi Pelaksanaan V/E/C Education Pemilu 2009 dan Setelahnya................ 4

I. PENGANTAR.............................................................................................................................5
    1.1 Metodologi ................................................................................................................................ 6
        1.1.1 Daerah pemilihan ............................................................................................................ 6
        1.1.2 Metode Pengumpulan Data ............................................................................................ 6
        1.1.3 Kerangka Pemikiran ........................................................................................................ 7

II. DEFINISI PENDIDIKAN PEMILIH, ELEKTORAL DAN KEWARGAAN ................................................7

III. TINJAUAN PEMILU 2004 DAN PILKADA ...................................................................................9
     3.1 Pemilu 2004 ............................................................................................................................... 9
     3.2 Pilkada...................................................................................................................................... 13
          3.2.1 Prosedural ..................................................................................................................... 14
          3.2.2 Perilaku Pemilih............................................................................................................. 16

IV. TINJAUAN ORGANISASI PELAKSANA ..................................................................................... 20
    4.1 Kegiatan ................................................................................................................................... 20
         4.1.2 Terlibat di Pendidikan Elektoral/Pemilih dan Elektoral ................................................ 21
         4.1.3 Terlibat di Pendidikan Masyarakat Sipil serta Pendidikan Elektoral ............................. 24
    4.2 Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas ................................................................................... 24
         4.2.1 Positif............................................................................................................................. 24
         4.2.2 Negatif ........................................................................................................................... 25
    4.3 Isu............................................................................................................................................. 26

V. REKOMENDASI – STRATEGI PELAKSANAAN V/E/C EDUCATION DI PEMILU 2009 DAN
SESUDAHNYA ........................................................................................................................... 30
   5.1 Pengantar................................................................................................................................. 30
   5.2 Tujuan V/E/C Education (Purpose)........................................................................................... 31
   5.3 Hasil Jangka Menengah (Outcome) ......................................................................................... 31
   5. 4 Hasil Jangka Pendek (Outputs)................................................................................................ 31
   5.5 Strategi Pelaksanaan V/E/C Education .................................................................................... 32
        5.5.1. Substansi V/E/C Education ........................................................................................... 32
        5.5.2. Metode Penyampaian Pesan ....................................................................................... 32
        5.5.3 Kapasitas Organisasi dan Penguatan Koordinasi .......................................................... 34
        5.5.4 Management - Potensi pengembangan V/E/C Education Center ................................. 37

LAMPIRAN 1: SUBSTANSI DAN STRATEGI PENYAMPAIAN PESAN V/E/C EDUCATION DI PEMILU
2009 ......................................................................................................................................... 40

LAMPIRAN 2. PRESENTASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SURVEY DAN FGD PADA DISKUSI PUBLIK
PENYEMPURNAAN HASIL LAPORAN. .................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.50
                                  Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan



Ringkasan
Laporan yang ada di tangan anda ini merupakan hasil riset dalam bentuk penilaian terhadap
situasi pendidikan pemilih (Voter Education/VE), pendidikan ke-pemilu-an (Electoral
Education/EE), dan pendidikan kewargaan (Civic Education/CE) di Indonesia. Laporan ini
dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana perkembangan pendidikan
pemilih di masa lalu dan kebutuhan di masa kini serta di masa yang akan datang. Riset dilakukan
di-enam wilayah yang dianggap representatif, yakni masing-masing: Bali, Maluku Utara,
Kalimanan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Papua.

Kegiatan riset ini dilakukan oleh UNDP (United Nations Development Programms) dan
Departemen Dalam Negeri RI, cq. Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Proyek
CIVED (Civic Engagement in Democratic Governance Project). Pelaksanaan lapangan riset ini
dikerjakan oleh sebuah tim peneliti yang berpengalaman dibantu oleh the Polling Center dalam
hal pengorganisasian tekhnis.

Secara ringkas, kami mendefinisikan kegiatan Pendidikan Pemilih (Voter Education/VE) sebagai
kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman tentang prosedur terkait pemilihan umum (di
berbagai tingkatan dan tujuan) kepada warga negara yang memiliki hak pilih. Sedangkan
Pendidikan Elektoral (Electoral Education/EE) adalah kegiatan yang bertujuan memberikan
pemahaman mengenai fungsi pemilihan dalam suatu sistem demokrasi. Adapun Pendidikan
Kewargaan (Civic Education/CE) adalah kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman atas
konsep masyarakat yang demokratis serta menjadi warga negara yang mampu menjalankan hak
dan kewajibannya.



Tinjauan Pemilu 2004 dan Pilkada
Secara umum, Pendidikan Pemilih adalah kegiatan yang relatif kurang mendapatkan perhatian
menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2004, Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada) yang
digelar sejak 1 Juni 2005, serta jelang Pemilu 2009. Boleh dikatakan aspek pemilih terabaikan
dalam hiruk pikuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Ada sinyalemen bahwa semakin pemilih
tidak paham dengan sistem pemilihan, mekanisme penyusunan calon, sampai implikasi dari
janji-janji kampanye, maka semakin peserta Pemilu mendapatkan keuntungan. Pemilih yang
pasif hanya dijadikan sebagai alat legitimasi atas kekuasaan.

Kalau diperhatikan secara cermat, kesibukan media massa, pimpinan partai politik, sampai para
ahli lebih terkait dengan proses pemilihan pejabat-pejabat publik yang berkaitan dengan Pemilu
dan Pilkada, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Selain itu, perhatian berlebih juga diberikan kepada penyusunan undang-undang bidang politik.
Pasal-pasal substansial diperdebatkan, namun bersifat elitis sebab aspirasi pemilih kurang
mendapatkan ruang dalam perdebatan tersebut.

Keterlambatan pengesahan paket undang-undang politik menjadi faktor penting dari
keterlambatan pelaksanaan program Pendidikan Pemilih menjelang Pemilu 2004. Penumpukan
aktivitas pendidikan pemilih terjadi menjelang akhir tahun 2003, seusai undang-undang politik



                                                                                    Halaman 1
                                   Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


disahkan. UU itu terdiri dari UU No. 31/2002 tentang Partai Politik; UU No. 12/2003 tentang
Pemilihan Umum; UU No. 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;
UU No. 23/2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; serta UU No. 24/2003 tentang
Mahkamah Konstitusi. Masing-masing UU itu saling berkaitan, serta masih memerlukan lagi
peraturan pelaksanaan.



Tinjauan Organisasi Pelaksana dan Kegiatannya
Pendidikan Pemilih kebanyakan mencoba memberikan pemahaman tentang prosedur tekhnis
dalam pemilihan, hal mana cocok dengan pengertian umum tentang Voter Education.
Sedangkan aspek yang lebih kritis dari Pendidikan Pemilih belum banyak dilakukan, misalnya
mengawasi jalannya pemilihan.

Pendidikan Elektoral kebanyakan ditargetkan pada publik umum tanpa kategori khusus sesuai
karakteristik pemilih dan daerah, kecuali dalam beberapa kasus. Di Indonesia, media massa
digunakan untuk melengkapi metode-metode lain dalam Pendidikan Elektoral. Karena terbatas
dan mahalnya ruang dalam media cetak dan TV, kedua medium tersebut cenderung digunakan
untuk menyampaikan pesan-pesan pendek yang relatif dangkal dan terbatas pula. Hanya
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tertentu dengan dukungan donor yang besar dapat
menggunakan medium TV dan koran secara nasional. Bagi program yang memilih metode tatap
muka sekaligus metode penggunaan media massa, biasanya memilih media lokal secara
terbatas. Banyak kegiatan yang penting namun tidak dilakukan antara lain karena keterbatasan
waktu, seperti pembuatan rancangan serta pelaksanaan monitoring/evaluasi yang cukup baik
(valid) untuk mengukur efektifitas pesan yang disampaikan melalui berbagai media massa,
termasuk jenis media yang paling efektif.

Studi ini menemukan bahwa terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi efektifitas dari
organisasi-organisasi pelaksana kegiatan pendidikan pemilih di masa lalu. Sebagai faktor positif
antara lain: (a). kepemimpinan dalam organisasi; (b). persiapan yang matang; (c). kemampuan
melibatkan banyak pihak; (d). pendekatan yang dikembangkan secara matang, dengan pula
mempertimbangkan kondisi lokal; (e). Jaringan kerja yang luas.

Sedangkan faktor negatif termasuk: (a). waktu yang pendek untuk membuat persiapan; (b).
keterbatasan sumber daya manusia di KPU (c). pemanfaatan media dengan perspektif yang
terbatas; (d). keterbatasan OMS dalam menterjemahkan konteks lokal; (e). penggunaan atau
ketersediaan ahli komunikasi yang terbatas; (f) banyak organisasi yang terlibat tidak secara
khusus bekerja pada bidang V/E/C Education; (g). ketiadaan penyediaan informasi yang dapat
mengkoordinasikan kegiatan berbagai organisasi.

Berikut ini adalah ringkasan isu-isu utama yang menjadi pertimbangan dalam studi ini bersama
pokok-pokok temuan penting:

   Dapatkah Pendidikan Pemilih memperluas pesannya? Apakah OMS mempunyai
    kapasitasnya?

    Kebanyakan OMS mempunyai kapasitas untuk memberikan informasi yang lebih luas dari
    sekedar tentang prosedur atau tekhnis semata. Organisasi-organisasi ini kebanyakan dapat



                                                                                     Halaman 2
                                  Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


    memperluas pesan yang diberikan dalam kategori pendidikan kritis, misalnya pesan yang
    mengajak kelompok sasaran untuk memilih calon secara bertanggungjawab sebagai warga
    negara.

   Seberapa siap OMS dalam melaksanakan Pendidikan Elektoral?

    Kebanyakan OMS yang bekerja pada wilayah ini hanya dapat mengelola sedikit kelompok
    sasaran. Organisasi yang mampu menangani kelompok sasaran yang lebih besar adalah yang
    berbasis ormas. Namun tidak jarang bahwa ormas yang ada tidak siap untuk menangani
    Pendidikan Elektoral dan Kewargaan. Organisasi berbasis keagamaan, dengan bantuan
    tertentu sebenarnya mempunyai potensi dalam menjalankan ke-dua jenis pendidikan ini.

   Kesiapan OMS terlibat dengan partai politik

    Tidak banyak OMS yang siap untuk menjadi mitra kritis dari partai politik. Selain masalah
    pendekatan yang dapat diterima kedua pihak masih harus dibangun, partai politik juga
    sering tidak memandang OMS di daerahnya mempunyai nilai politik. Beberapa partai
    sebenarya berpotensi untuk bekerja sama dengan OMS yang ada dalam hal pendidikan
    politik.

   Seberapa besar daya tahan OMS dalam melakukan Pendidikan Kewargaan?

    Pendidikan ini bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai tujuannya. Oleh
    karena itu, OMS yang mempunyai program harus mempunyai sumber daya yang cukup dan
    berjangka panjang. Karena itu tidak banyak OMS yang mampu melakukannya dengan benar.

   Seberapa siapkah media terlibat di Pendidikan Elektoral dan Pendidikan Kewargaan?

    Di daerah banyak media massa yang mempunyai afiliasi dengan partai politik, politisi
    tertentu, atau pejabat pemerintah. Akan tetapi, sesuai dengan karakternya yang mengikuti
    keinginan pemirsanya, media sering berada pada tekanan untuk tidak mengabaikan isu yang
    menjadi perhatian masyarakat.

   Bagaimana membangun kerjasama yang lebih bermakna dan berpengaruh antara
    organisasi?

    Terdapat beberapa kelemahan dalam kerjasama antar OMS. Pertama, kegiatan bersama
    yang mereka lakukan tidak cukup saling melengkapi dan menunjang. Banyak hal yang
    sesungguhnya dapat menjadi bahan pelajaran tidak terekam dan ditangani secara sistematis.
    Kelemahan-kelemahan ini sering disebabkan oleh skema dan waktu yang terbatas yang
    diinginkan para donor.

   Bagaimana membangun peran KPU dalam mendukung OMS agar lebih baik melakukan
    V/E/C Education yang terkait Sistem Pemilu?

    Hingga saat ini tampaknya KPU enggan memainkan peran lebih besar dalam Pendidikan
    Elektoral dan Pendidikan Kewargaan antara lain barangkali untuk menghindari tuduhan
    menjadi partisan. Hal ini sungguh disayangkan karena KPU memiliki struktur nasional yang
    menyerap pengalaman, informasi, dan hubungan dengan berbagai organisasi.




                                                                                    Halaman 3
                                   Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


Rekomendasi – Strategi Pelaksanaan V/E/C Education Pemilu 2009 dan
Setelahnya
Strategi V/E/C Education perlu diarahkan pada tema “membangun pelibatan” (constructing
engagement) antara warga negara dengan kandidat Pemilu dan pejabat terpilih (melalui
Pemilu).” Constructing engagement adalah meningkatkan pendekatan dan kemampuan
berdialog serta bertindak bersama organisasi lain. Bukan hanya antara organisasi dengan satu
tujuan/posisi tapi juga dengan lain posisi/tujuan. Misalnya antara LSM dengan partai politik atau
antara warga masyarakat dengan organisasi sosial/politik yang ada.

Karena VE (pendidikan pemilih) telah diberikan perhatian lebih besar daripada EE dan CE, upaya-
upaya ke depan seharusnya lebih menyeluruh seperti yang dicakup dalam CE (pendidikan
sipil/kewargaan) dan seperti yang tergambar melalui alur berpikir seperti di bawah:



Tujuan V/E/C Education (Purpose)

Sebaiknya tujuan dari sebuah rangkaian kegiatan V/E/C Education adalah untuk “Mendorong
pengembangan kemampuan warga negara guna berpartisipasi dalam proses-proses politik,
termasuk Pemilu, yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup”(Developing civic
compentency to participate in representative political system to increase quality of life).



Hasil Jangka Menengah (Outcome)

Hasil yang diharapakan dalam jangka waktu menengah adalah agar “warga-negara
berpartisipasi aktif dalam proses-proses politik, termasuk Pemilu, dalam rangka penguatan
kualitas hidup mereka”(Active participation of skilled citizens in political/decision making
processes as a means to increasing the quality of life).



Hasil Jangka Pendek (Outputs)

Adapun hasil jangka pendek yang bisa dibayangkan antara lain:

a. Meningkatnya pemahaman warga negara mengenai perubahan Sistem Pemilu dan
   menguatnya ketrampilan mereka untuk memilih dan mengawasi jalannya Pemilu sesuai
   Peraturan Perundangan yang berlaku (increased understanding of citizen in the revised
   Election system and enhanced skills to vote and to monitor Election implementation).
b. Menguatnya ketrampilan warga negara dalam mengartikulasikan kepentingannya kepada
   calon pemimpin/wakil rakyat dan dalam menetapkan pilihan-pilihan atas calon pemimpin
   dan wakil rakyat (enhanced ability of citizen to articulate and to demand the fulfillment of
   their interests, as well as, to make the correct political choice in selecting leaders and
   representatives).
c. Berkembangnya ketrampilan warga negara untuk memantau, menganalisis, dan
   memberikan masukan dalam pengambilan keputusan publik dan pengembangan rencana
   pembangunan daerah yang mempengaruhi kehidupannya (increased capacity of citizen to




                                                                                      Halaman 4
                                 Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


   monitor, to analise, and to give inputs in decision making and the development of regional
   planning that affect their life and livelihood).



Strategi Pelaksanaan V/E/C Education

   a. Substansi V/E/C Education
   b. Metode Penyampaian Pesan
   c. Kapasitas Organisasi dan Penguatan Koordinasi
      i) Mitra Potensial
      ii) Penguatan Koordinasi
   d. Manajemen - Potensi pengembangan V/E/C Education Center



Peran V/E/C Education Center

Seperti dikemukakan diatas, V/E/C Education Center akan benar-benar bermanfaat bila mampu
menjalankan tugas-tugas pelayanan informasi secara baik kepada berbagai pihak yang
membutuhkan. Dengan demikian, dibutuhkan suatu Center yang aktif dan responsif (tanggap)
atas kebutuhan-kebutuhan anggota dan jaringan kerjanya, serta mampu pula men-dinamisir
jaringan kerjanya dalam rangka menciptakan collective-learning untuk perubahan. Sebuah
Center sebaiknya tidak dibebani dengan tugas untuk “memutuskan” (approval) materi-materi
V/E/C Education yang dianggap layak, namun justru berfungsi memproses kekayaan V/E/C
Education yang ada sekarang yang sudah tersebar menjadi pengalaman dan keahlian dari
sejumlah organisasi yang dapat dipertukarkan (shared practicess).




I. Pengantar
Indonesia akan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) ke-tiga pasca Reformasi pada tahun
2009. Pemilu pertama dan kedua sejak reformasi bergulir menunjukkan bahwa bangsa Indonesia
dapat mengikuti salah satu aspek demokrasi prosedural dengan cukup baik. Meskipun demikian,
masih terdapat berbagai kelemahan dalam berbagai aspek, mulai masalah administratif hingga
kelemahan dalam Pendidikan Pemilih terhadap kelompok-kelompok yang memerlukan
penanganan khusus. Namun tantangan Pemilu selanjutnya bukan hanya dalam upaya
memperbaiki mutu partisipasi rakyat, melainkan juga dalam hal makna Pemilu dalam demokrasi
itu sendiri untuk mencapai tujuannya yang substantial. Pemilu seharusnya menjadi suatu sarana
pertautan dan komunikasi politik agar pejabat publik akuntabel kepada rakyat atau pemilih.
Untuk mencapai tujuan substantif tersebut, bukan hanya prosedur Pemilu-nya saja yang harus
diperbaiki, tetapi juga kapasitas masyarakat untuk terlibat dalam proses perbaian sistem
perwakilan.

UNDP dan Departemen Dalam Negeri RI, melalui proyek penguatan kapasitas masyarakat
sipilnya (Civic Engagement in Democratic Governance - CIVED) memutuskan melakukan suatu




                                                                                   Halaman 5
                                   Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


penilaian (assessment) dalam rangka mendorong pelibatan masyarakat dalam sebuah sistem
perwakilan.

Tujuan penilaian adalah sebagai berikut:

    a) Melakukan refleksi terhadap pendekatan dan kandungan kegiatan Pendidikan Pemilih
       dan pendidikan kewargaan di Indonesia
    b) Mengidentifikasikan kebutuhan dan tantangan dalam Pendidikan Pemilih di masa depan
    c) Mendapatkan input dalam rangka pengembangan Pendidikan Pemilih dalam bingkai
       pendidikan kewargaan
    d) Mengidentifikasikan pihak-pihak yang perlu dan dapat dilibatkan
    e) Memberikan rekomendasi strategi Pendidikan Pemilih di masa depan.

Meskipun perhatian banyak dipusatkan pada Pendidikan Pemilih untuk Pemilu pada tahun 2009,
namun hal itu hanya merupakan bagian dari kerangka penguatan rakyat dalam sistem demokrasi
perwakilan. Secara ringkas, pendidikan Pemilu seharusnya meliputi Pendidikan Pemilih,
Pendidikan Elektoral, dan pendidikan kewargaan (Voter, Electoral and Civic Education - V/E/C
Education).

Untuk Pendidikan Pemilih, dimasa yang akan datang UNDP bersama Pemerintah Indonesia akan
memberi lebih banyak perhatian pada kelompok perempuan, kelompok marginal miskin,
kelompok people with different abilities (difabel), dan pemilih pemula.



1.1 Metodologi
1.1.1 Daerah pemilihan
Jakarta dipilih untuk mengumpulkan infomasi dari organisasi-organisasi yang melaksanakan
V/E/C Education, baik itu berupa organisasi donor, LSM, perguruan tinggi, dan partai politik.
Untuk partai politik, dipilih tiga partai politik yang dipandang paling menonjol dalam pendidikan
yaitu Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), dan Partai Keadilan
Sejahtera (PKS). Pengumpulan data di Jakarta dan analisanya menjadi bahan pegangan
pengumpulan informasi di daerah. Pengumpulan informasi dan analisa dilakukan oleh anggota
Tim Pakar yaitu Yanti Sugarda dari Pooling Center, Indra Piliang dari Center for Strategic
Indonesia Studies, Abdi Suryaningati dari LSM Yappika, dan Meuthia Ganie-Rochman dari
Universitas Indonesia.

Untuk pengumpulan informasi di daerah, enam daerah dipilih untuk studi ini yaitu Bali, Maluku
Utara, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Slawesi Selatan, dan Papua yang masing-masing
mencakup satu wilayah kota dan pedesaan.



1.1.2 Metode Pengumpulan Data
Data untuk Jakarta dikumpulkan melalui wawancara orang yang berasal dari organisasi yang
menjadi pelaksana pendidikan Pemilu 2004 dan materi pelatihan yang pernah dihasilkan.




                                                                                      Halaman 6
                                                Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


Data untuk daerah, dilakukan melalui wawancara organisasi pelaksana dan Focus Group
Discussion (FGD). Metode FGD dilaksanakan untuk mendapatkan informasi dari lima kategori
utama kelompok, yaitu: orang yang ahli dalam masalah pelaksanaan Pemilu, kelompok difabel,
kelompok marginal miskin, pemilih dewasa, dan pemilih pemula. Secara keseluruhan
dilaksanakan enam FGD di tiap daerah, dimana pada beberapa tempat FGD untuk kelompok
difabel pada akhirnya tidak jadi dilaksanakan karena kesulitan mereka mencapai lokasi dan
digantikan dengan wawancara terhadap orang yang mengurusi kaum difabel.



1.1.3 Kerangka Pemikiran
Untuk menghasilkan rekomendasi V/E/C Education di masa depan, dilakukan analisa terhadap
dua hal pokok, yaitu: kebutuhan pendidikannya sendiri dan kapasitas organisasi pelaksana.
Analisa terhadap kebutuhan pendidikan diletakkan dalam konteks tantangan yang sedang
dihadapi dalam mencapai akuntabilitas pejabat publik terpilih, mulai dari kondisi para pemilih
sendiri hingga penyimpangan yang dilakukan para calon dan pejabat terpilih yang menyebabkan
terabaikannya hak masyarakat.




II. Definisi Pendidikan Pemilih, Elektoral
    dan Kewargaan
Definisi Pendidikan Pemilih, Elektoral, dan Kewargaan selanjutnya akan disebut dalam ringkasan
bahasa Inggrisnya, yaitu V(oters)/E(lectoral)/C(ivic) Education – pada dasarnya mengikuti definisi
yang dberikan oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International
IDEA). Berdasarkan definisi IIDEA1, dikembangkan sebuah matriks yang akan memperjelas
komponen dari tiap jenis pendidikan.

                      VOTER                      ELECTORAL                       CIVIC EDUCATION
                      EDUCATION                  EDUCATION

    Tujuan            Memberikan                 Memberikan                      Memberikan pemahaman atas
                      pemahaman                  pemahaman fungsi                konsep masyarakat yang
                      tentang                    pemilihan dalam                 demokratis serta menjadi warga
                      prosedur                   sistem demokrasi                negara yang mampu menjalankan
                      pemilihan untuk                                            hak dan kewajibannya. Dalam studi
                      warga negara                                               ini hanya yang terkait dengan
                      yang berhak.                                               persoalan akuntabilitas pejabat
                                                                                 publik terpilih.

    Content           Prosedur                   Hubungan antara                 Pengetahuan kewargaan :
                                                 pemilihan dan
                                                                                 Pengetahuan untuk mampu

1
 Ideal International, The Concepts of Civic Education, Electoral Education and Voter Awareness, 26 June - 4 July 2006, Yerevan,
Armenia. (www.idea.int/europe_cis/armenia/workshop_civiced.cfm)




                                                                                                                      Halaman 7
                               Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


             VOTER             ELECTORAL               CIVIC EDUCATION
             EDUCATION         EDUCATION

                               demokrasi (misalnya,    mendorong pejabat publik
                               pemilihan pejabat       akuntabel untuk “kepentingan
                               dan akuntabilitas);     bersama”
                               sistem elektoral; hak
                               dan kewajiban           Nilai Kewargaan :
                               pemilih)                Pluralism (menghargai perbedaan
                                                       pandangan / kepentingan politik),
                                                       kesadaran kewargaan, kesamaan
                                                       hak, politik yang adil dan beradab

                                                       Kecakapan Kewargaan:

                                                       Kapasitas pengorganisasian,
                                                       kapasitas berhubungan dengan
                                                       lembaga publik yang relevan,
                                                       mengungkapkan kepentingan,
                                                       lobby, advokasi, dsb. ).



Badan /      Badan             Badan Pemerintah,       Badan Pemerintah, OMS
organisasi   Pemerintah,       Komisi Pemilihan,
pelaksana    Komisi            OMS, Partai Politik
             Pemilihan, LSM,
             Partai Politik

Kapasitas    Memilih dan,       Keputusan “rasional”   Keterlibatan warga
             pada tingkat       dalam memilih atau
             yang lebih tinggi, tidak memilih
             mengawasi
             pelaksanaan
             prosedur yang
             benar

Tantangan    Metode            Metode                   Metode penyampaian
Utama        penyampaian       penyampaian               pengetahuan, menciptakan
             informasi         informasi dan             pengetahuan, mengembangkan
                               pengetahuan,              kesadaran kelompok.
                               menciptakan
                               kesadaran                Metode pengorganisasian
                               berdasarkan               kelompok: antara lain
                               kepentingan/              mengembangkan kesadaran,
                               perhatian warga,          kohesi kelompok, tindakan
                               menciptakan               kolektif.
                               kemampuan
                               mengolah informasi

Rentang      Pendek            Berulang pada           Berlanjut di lembaga/organisasi
waktu                          kelompok yang           yang berbeda dimana



                                                                                 Halaman 8
                                   Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


                VOTER               ELECTORAL              CIVIC EDUCATION
                EDUCATION           EDUCATION

                                    berbeda

 Komponen       Pemberian dan        Pendidikan formal     Pendidikan formal
 Program        pengembangan
                materi infomasi      Komisi Pemilihan      Penguatan media sebagai arena
                                      memimpin dan           publik
                                      mendukung
                                      organisasi lain       Penguatan kapasitas OMS untuk
                                                             mengembangkan / menjalankan
                                     Penguatan              hak dan kewajiban kewargaan
                                      kapasitas ikut
                                      media melalui         Membangun keterlibatan antara
                                      keikutsertaandala      komunitas, partai politik, dan
                                      m pendidikan ini       lembaga publik.

                                     Penguatan OMS
                                      untuk ikut
                                      menjalankan




III. Tinjauan Pemilu 2004 dan Pilkada
3.1 Pemilu 2004
Pemilu 2004 dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota. Untuk pertama
kalinya, Pemilu 2004 juga memilih secara langsung anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan
Presiden/Wakil Presiden. Pemilu legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dilaksanakan pada tanggal 5
April 2004, sementara Pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan pada tanggal 5 Juli 2004
(putaran pertama) dan 20 September 2004 (putaran kedua).

Dari sisi ke-peserta-an, Pemilu 2004 memilih:

    a) Calon dari partai politik berdasarkan nomor urut dan atau bilangan pembagi pemilih
       (untuk DPR dan DPRD),
    b) Pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik
       berdasarkan suara terbanyak (untuk presiden dan wakil presiden), serta
    c) Calon perseorangan yang mewakili satu provinsi berdasarkan suara terbanyak (untuk
       DPD).

Untuk itu, derajat keterwakilan pemilih berbeda-beda. Untuk kursi DPR dan DPRD, pemilih bisa
terwakili oleh calon yang bersangkutan, namun lebih banyak wakil dari partai politik berdasarkan
nomor urut. Hanya dua orang anggota DPR dari 550 orang yang terpilih memenuhi Bilangan
Pembagi Pemilih (BPP), yakni Saleh Djasit (Partai Golkar, dari daerah pemilihan Riau) dan Hidayat



                                                                                      Halaman 9
                                  Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


Nurwahid (Partai Keadilan Sejahtera, dari daerah pemilihan DKI Jakarta). Dalam metode
kampanye yang dijalankan, partai politik lebih banyak memperkenalkan lambang atau bendera
partai, beserta tokohnya, dibanding hal lain seperti program kerja calon anggota legislatifnya.

Bagi pemilih, juga tersedia beberapa cara pemilihan. Pertama, dalam Pemilu DPR dan DPRD,
pemilih bisa langsung memilih satu tanda gambar partai politik atau sekaligus satu tanda gambar
partai politik dan satu orang calon anggota DPR atau DPRD yang tersedia di kertas suara. Kedua,
dalam Pemilu DPD, pemilih hanya memilih satu tanda gambar calon anggota DPD yang tersedia
di kertas suara. Ketiga, dalam pilpres, pemilih cukup memilih satu tanda gambar pasangan
capres dan cawapres yang tersedia di kertas suara.

Dalam Pemilu legislatif tahun 2004, data pemilih tetap yang digunakan adalah sebagaimana yang
dituangkan di dalam Keputusan KPU No. 23 Tahun 2004, yaitu sebanyak 148.000.369 pemilih.
Dengan jumlah pemilih sebesar itu, tentu dibutuhkan Pendidikan Pemilih yang dapat
menjangkau dalam skala luas. Faktanya, sulit untuk mencapai sasaran pemilih yang banyak,
apabila kegiatan berlangsung secara sporadis dan dalam jangka waktu yang sempit. Pendidikan
Pemilih, dengan demikian, harus dilakukan secara terencana, dalam skala yang luas, serta
melibatkan segmentasi masyarakat dari seluruh kelompok.

Secara umum, Pendidikan Pemilih adalah kegiatan yang kurang mendapatkan perhatian
menjelang Pemilu 2004, Pilkada yang digelar sejak 1 Juni 2005, serta menjelang Pemilu 2009.
Boleh dikatakan faktor pemilih paling diabaikan dalam hiruk pikuk penyelenggaraan Pemilu dan
Pilkada. Ada indikasi juga betapa semakin pemilih tidak paham dengan sistem pemilihan,
mekanisme penyusunan calon, sampai implikasi dari janji-janji kampanye, maka semakin peserta
Pemilu mendapatkan keuntungan. Pemilih yang pasif hanya dijadikan sebagai alat legitimasi atas
kekuasaan.

Dari sisi lembaga atau organisasi yang melakukan sosialisasi Pemilu, terkait dengan kerangka
umum Pendidikan Pemilih, dapat dibagi sebagai berikut:

Pertama, peserta Pemilu, baik partai politik, calon anggota legislatif partai politik (DPR dan
DPRD), calon anggota DPD dan pasangan calon presiden dan wakil presiden berikut partai politik
yang mengusungnya.

Kedua, penyelenggara Pemilu, baik KPU atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), secara
organisatoris dari pusat sampai kecamatan dan tempat pemungutan suara.

Ketiga, pemerintah, baik pusat atau daerah, terutama yang berkaitan dengan pendataan
pemilih. KPU hanya user atau pengguna dari data pemilih yang dilakukan oleh pemerintah.

Keempat, organisasi kemasyarakat (ormas) yang mempunyai basis massa, baik berdasarkan
keanggotaan aktif atau karena pengaruh pengelompokan berdasarkan keturunan. Dalam
kategori ini, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah ormas, berikut organisasi pendukung
lain dalam masing-masing organisasi seperti Aisyiyah dan Muslimat NU.

Kelima, organisasi masyarakat sipil (OMS) atau lembaga swadaya masyarakat. OMS ini bisa
terbagi lagi kedalam kategori OMS yang berafiliasi dengan pemerintah (OMS plat merah),
berafiliasi dengan organisasi massa, OMS yang mempunyai spesifikasi khusus di bidang Pemilu
(atau politik dan pemerintahan dalam arti lebih luas), serta OMS yang tidak sepesifik



                                                                                   Halaman 10
                                   Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


mengerjakan soal-soal Pemilu. Dalam kategori ini, terdapat Jaringan Islam Liberal, Jaringan
Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan OMS di daerah.

Keenam, media massa. Dalam kategori lama, media massa termasuk bagian dari masyarakat sipil
dalam mengisi public sphere atau public discourse. Tetapi, seiring dengan semakin solidnya
konsolidasi demokrasi, media massa juga dikategorikan sebagai perusahaan privat. Karena
hubungan kepemilikan dan ketergantungan kepada iklan, media massa bisa mendapatkan
program Pendidikan Pemilih dari pemerintah, peserta Pemilu / Pilkada, funding agency, atau
lembaga swadaya masyarakat yang memiliki dana yang memadai.

Keterlambatan pengesahan paket undang-undang politik menjadi faktor penting dari lambannya
program Pendidikan Pemilih jelang Pemilu 2004. Penumpukan aktivitas terjadi menjelang akhir
tahun 2003, setelah undang-undang politik disahkan. UU itu terdiri dari UU No. 31/2002 tentang
Partai Politik; UU No. 12/2003 tentang Pemilihan Umum; UU No. 22/2003 tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD; UU No. 23/2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden; serta UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Masing-masing UU itu saling
berkaitan, serta masih memerlukan lagi peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah
dan Keputusan KPU.

Perubahan sistem penyelenggaraan Pemilu dan keterlambatan dalam penyusunan undang-
undang membuat masing-masing pihak menunggu. Apalagi, masyarakat dan media secara
umum lebih tertarik dengan perseteruan di kalangan elite-elite politik, termasuk juga upaya
penjaringan calon-calon presiden, seperti yang dilakukan oleh Partai Golkar dengan konvensi
nasional.

Setelah pembentukan penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu, kesibukan berikutnya
adalah melayani peserta Pemilu. Kalau diperhatikan secara cermat, kesibukan media massa,
pimpinan partai politik, sampai para ahli lebih terkait dengan proses pemilihan pejabat-pejabat
publik yang berkaitan dengan Pemilu dan Pilkada, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu, perhatian berlebih juga diberikan kepada
penyusunan undang-undang bidang politik. Pasal-pasal substansial diperdebatkan, namun
bersifat elitis karena nyaris tidak memberikan ruang yang cukup bagi suara dari masyarakat. Dari
sini sebetulnya primadona dari Pemilu dan Pilkada bukanlah pemilih, melainkan peserta Pemilu
dan Pilkada itu.

Sehubungan dengan ini, tidak jarang muncul reaksi berupa demontrasi dan protes, ketika
sejumlah pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih atau tidak mendapatkan kartu pemilih. Dalam
kasus yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahkan terdapat pemilih yang
memenangkan gugatan ketika mereka tidak mendapatkan kartu pemilih pada Pemilu 2004 lalu.
Negara bahkan diminta membayar sebesar Rp. 1 Trilyun.

Di Papua, pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih malah tetap datang ke Tempat
Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemilihan. Hal itu mereka lakukan dengan alasan takut
dituduh sebagai bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kelalaian pemberian kartu
pemilih dan hak-hak pemilih lainnya, ternyata bisa menimbulkan kerugian lain bagi pemilih,
seperti tuduhan tidak memiliki kesetiaan kepada negara dan menghambat proses demokratisasi.

Salah satu LSM, JPPR, selain melakukan program pendidikan pemilih, juga berkonsentrasi kepada
pemantauan. Program pendidikan pemilih itu sebagian besar memberikan penjelasan atau


                                                                                    Halaman 11
                                   Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


informasi menyangkut mekanime pendaftaran pemilih dan tata-cara menggunakan hak pilih.
JPPR juga melakukan pendidikan pemilih lewat pilkada 2005.

Karena itu juga, program Pendidikan Pemilih lebih mengandalkan media televisi, radio dan
koran, sebagaimana dilakukan oleh Jaringan Islam Liberal (JIL). JIL mengaku sebagai satu-satunya
yang melakukan program televisi menyangkut Pendidikan Pemilih, sekalipun juga diketahui
bahwa ada banyak dialog atau talkshow di televisi yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil
lain, seperti Koalisi Media untuk Pemilu atau C for VICI. Di lingkungan organisasi massa, seperti
Aisyiyah, program Pendidikan Pemilih menggunakan sarana pengajian yang dilakukan oleh
organisasi, serta cara-cara lain dengan metode ceramah para pimpinan Muhammadiyah.

Sementara di kalangan KPU dan KPUD, sosialisasi Pemilu lebih bersifat prosedural dengan cara
membuat tayangan di televisi, radio dan media cetak. Ada semacam rubrik tanya jawab Pemilu
juga di media, termasuk via website KPU (www.kpu.go.id) yang bisa diakses lewat internet.
Valina Sinka Subekti, anggota KPU, menjadi ikon dalam sosialisasi pemilihan atau penyoblosan
itu.

Di tingkat daerah, cara sosialisasi yang ditempuh oleh KPU Ternate bersifat konvensional, yakni
dialog interaktif. Materinya lebih berupa teknis penyoblosan. Sasaran utama sosialisasi ini adalah
pemilih pemula. Apa yang disampaikan KPUD itu sama dengan yang disampaikan oleh pihak
pengelola radio dan akademisi Ternate. Yang agak berbeda adalah cara “Bacarito Kampuang”
yang dilakukan oleh kalangan akademisi dengan penduduk pedesaan di Sumatera Barat.
Menariknya lagi, bagi para penyelenggaan kegiatan itu, upaya sosialisasi Pemilu lebih terkait
dengan kekhawatiran jumlah golput meningkat.

Aktivitas di Medan juga sama, yakni sosialisasi lewat dialog interaktif tentang tata-cara
penyoblosan. Tetapi dialog bisa berkembang ke arah menjawab pertanyaan mengapa harus
menggunakan hak pilih, peraturan di belakanganya, sampai soal-soal menyangkut kebebasan
menggunakan hak.

Henry Sitorus, dosen Sosiologi FISIP USU, mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat sipil
diperlukan dalam demokrasi, supaya kualitas demokrasi menjadi lebih baik. Salah satu kegiatan
yang dilakukan adalah simulasi, terutama di kalangan pemilih pemula, mahasiswa dan kalangan
perguruan tinggi.

Sementara di Pontianak, masih ada beberapa informasi yang dirasa sangat minim, yakni antara
lain seperti:

Pertama, tentang proses pendaftaran calon pemilih, terutama bagi pemilih dari kelompok
difabel. Beberapa diantara peserta difabel menyatakan bahwa mereka tidak terdaftar sebagai
calon pemilih karena kelalaian KPU dan karena tidak tahu proses seperti apa yang harus dilalui
untuk mendaftarkan diri.

Kedua, tentang track-record dari calon-calon yang bersaing dalam Pemilu, baik yang menyangkut
latar belakang mereka, maupun yang menyangkut performance mereka dalam menjalani
berbagai peran, sebagai anggota parlemen, sebagai pejabat negara, dan sebagai warga dengan
posisi tertentu. Demikian juga dengan program-program kerja nyata dari partai politik, serta
kinerja dari partai politik yang pernah duduk di parlemen.




                                                                                      Halaman 12
                                   Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


Ketiga, tentang pengaruh penetapan daerah pemilihan dan electorat threshold terhadap calon
legislatif. Minimnya pengetahuan tentang kedua hal tersebut sebenarnya tidak memungkinkan
mereka untuk betul-betul memilih calon legislatif yang bisa mewakili mereka. Dengan demikian,
pilihan yang dijatuhkan lebih banyak terhadap partai politik, dan bukan terhadap “orang”.

Keempat, adalah informasi tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari panitia penyelenggara
Pemilu dan prosedur penyampaian keluhan (dan penerimaan feed-back) bila ada
ketidakberesan, baik itu menyangkut proses pendaftaran, maupun terjadinya kecurangan-
kecurangan selama proses kampanye, hari H, dan penghitungan suara.

Pendidikan pemilih yang lebih mengarah kepada para kandidat atau kontestan pemilu dilakukan
oleh Gerakan Nasional Tidak Pilih Politisi Busuk (GNTPPB). GNTPPB ini merupakan gabungan dari
sebagian besar organisasi masyarakat sipil, mulai pusat sampai daerah, dengan cara menyusun
kriteria politisi busuk, menerbitkan koran yang berisi daftar politisi busuk, sampai melakukan
kampanye media dengan cara menulis puluhan artikel.

Dengan berjalannya waktu, para pemilih terpaksa menggunakan media apa saja menyangkut
Pemilu. Tentu informasi yang paling banyak diperoleh dari media massa, terutama televisi, radio
dan koran. Informasi lain juga berupa sosialisasi di poster, spanduk, baliho, sampai sosialisasi
oleh peserta Pemilu. Hanya saja, dari sisi pemberitaan, lebih banyak yang muncul adalah news
alias pemberitaan seputar kompetisi para peserta Pemilu itu sendiri, ketimbang pemberian
informasi bagi kalangan pemilih. Sehingga, untuk jangka panjang, diperlukan Pendidikan Pemilih
yang lebih baik dan bersifat antisipatif, agar pemilih tidak lagi dijadikan sebagai sasaran
kesalahan.



3.2 Pilkada
Pilkada atau pemilihan langsung kepala daerah adalah konsekuensi dari pelaksanaan UU No.
32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pilkada pertama kali dilaksanakan pada tanggal 1 Juni
2005 untuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebelumnya, kepala daerah (bupati / wakil bupati,
walikota / wakil walikota dan gubernur / wakil gubernur) dipilih oleh DPRD Kabupaten, Kota atau
Provinsi.

Karena dilakukan secara langsung, untuk pertama kali sejak Indonesia merdeka, maka antisipasi
lebih diarahkan untuk menghindari kesalahan penyoblosan. Ada juga yang berkaitan dengan
pencegahan terhadap konflik pada saat dan paska Pilkada. Pilkada telah makin memperdekat
kekisruhan yang terjadi di kalangan pelaku politik kepada rakyat.

Pilkada sebetulnya membuka kesadaran politik rakyat semakin kuat, namun juga bergelimang
dengan banyak sekali praktek politik uang (money-politics). Ikatan primordial yang masih tinggi,
suku-isme, serta pengelompokan berdasarkan agama, justru makin mencair dengan Pilkada.
Tantangan-tantangan yang dihadapi juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Sehingga, muatan lokal, baik dalam artian sosial, budaya, politik dan ekonomi juga turut
mewarnai.

Karena itu juga, Pendidikan Pemilih yang berkaitan dengan Pilkada berbeda antara satu daerah
dengan daerah lain, baik dari segi metode, substansi, sampai kepada kondisi geografis. Kalau
Pilkada di Sumatera Utara berlangsung dalam daratan yang luas, termasuk juga di Kepulauan


                                                                                    Halaman 13
                                   Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


Nias, maka Pilkada di Maluku Utara tersebar di banyak pulau besar dan kecil dengan perjalanan
jalur laut yang lama. Dari sini saja sudah muncul persoalan tentang bagaimana perbedaan dalam
memberikan Pendidikan Pemilih, penyaluran logistik, pengawasan, sampai kepada metode
kampanye para kandidat.

Kesulitan utama dalam Pilkada adalah hampir seluruh media informasi di daerah dikuasai secara
langsung atau tidak langsung oleh peserta Pilkada. Ketergantungan media lokal ini begitu besar
kepada pemerintah daerah, berupa iklan regular yang berkaitan dengan program pemerintah
daerah atau hanya sekadar ucapan selamat kenaikan pangkat. Para tokoh sudah mengapling-
apling halaman-halaman koran untuk kepentingan masing-masing, berupa advertorial alias iklan.
Sulit menemukan adanya pers lokal yang kritis terhadap tokoh lokalnya.

Selain itu, dibandingkan dengan persaingan politik di tingkat nasional, maka dalam kompetisi
lokal agak menyulitkan kalangan akademisi atau masyarakat sipil lokal. Hampir semua terkait
dengan para peserta Pilkada. Hal ini terkait dengan hubungan tali-temali kekerabatan, keluarga,
agama, etnis, dan beragam kaitan lain yang semakin kental dan kuat pada tingkat daerah.
Keberpihakan penyelenggara Pemilu juga disinyalir ikut bermain dalam ranah Pilkada ini,
sehingga memunculkan sejumlah konflik paska-Pilkada yang kental.

Pemilih akhirnya menemukan diri dalam keterjebakan pengaruh. Sebagian pemilih pemula
mengatakan bahwa mereka mengenali para kandidat kepala daerah dari orang-tuanya.
Pengaruh orang-tua ini relatif besar, begitu juga pengaruh dari tokoh-tokoh formal dan informal,
seperti guru, tokoh agama atau tetua adat. Subjektifitas begitu tinggi, sehingga mengurangi
independensi dari para tokoh lokal itu sendiri.



3.2.1 Prosedural
Yang dimaksud dengan prosedur adalah keseluruhan informasi dan kegiatan yang berkaitan
dengan kepentingan pemilih, mulai dari pendaftaran pemilih, pengumuman daftar pemilih
sementara, pengumuman daftar pemilih tetap, peserta Pemilu dan Pilkada, penyoblosan, sampai
kepada proses pasca penyoblosan.

Karena KPU sudah terbentuk sejak tahun 2002, sejumlah langkah awal persiapan Pemilu 2004
sudah dilakukan. Keterbatasan waktu yang dimiliki, hanya 2 tahun, telah menyebabkan semua
tahapan pelaksanaan Pemilu lebih mengandalkan kecepatan kerja. Hanya saja, sejumlah
persoalan muncul, termasuk pengunduran diri dua anggota KPU. Pengembangan dan
pembangunan infrastruktur KPU lebih diutamakan, yakni menyangkut sekretariat, transportasi,
pengadaan barang dan jasa, serta teknologi informasi.

Pemilih menjadi kurang mendapatkan perhatian. Persoalan mencuat mulai dari informasi proses
pendaftaran pemilih yang mengandalkan kinerja birokrasi, perebutan pengaruh antara KPU
dengan pemerintah, sampai ketegangan-ketegangan lain menyangkut verifikasi peserta Pemilu.
Konsentrasi yang begitu tinggi yang berkaitan dengan sosialisasi undang-undang politik,
pengesahan atas partai-partai politik dan peserta Pemilu lainnya, pengaturan menyangkut data-
data perseorangan yang menjadi daftar calon anggota legislatif sampai presiden dan wakil
presiden, telah memperlihatkan betapa jelang Pemilu 2004, peserta Pemilu mendapatkan
perhatian utama.



                                                                                    Halaman 14
                                  Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


Lagi-lagi pemilih menjadi terabaikan. Data-data pemilih memang berhasil disediakan, tetapi
masih terdapat kekeliruan dalam sejumlah hal, seperti nama, usia, sampai tempat tinggal.
Sosialisasi terhadap pendaftaran pemilih untuk mendorong partisipasi politik relatif lemah
bahkan nyaris tidak dilakukan. Sosialisasi Pemilu akhirnya terfokus kepada teknis penyoblosan.
Pengenalan pemilih terhadap kandidat juga tidak maksimal, karena informasi yang tersedia
sangat minim. Para kandidat presiden dan wapres memang tampil di televisi, sekalipun dalam
waktu terbatas dalam menyampaikan visi-misi. Tetapi kandidat legislatif tidak mempunyai
mekanisme penyampaian visi dan misi itu, kecuali beberapa kandidat yang beriklan di sejumlah
media cetak atau menggunakan poster.

Alat-alat sosialisasi yang digunakan juga terbatas kepada poster, baliho, kalender, kartu nama
dan spanduk. Memang ada sedikit sekali yang menulis buku atau sekadar informasi menyangkut
curriculum vitae. Yang juga banyak disebarkan adalah kalender tahun baru, disertai dengan foto
diri dan sedikit program yang tidak terlalu teknis, melainkan umum dan sloganistis. Sementar
partai-partai politik menebarkan bendera dan gambar para tokoh penting.

Karena sosialisasi bersifat umum, maka tidak ada perlakuan khusus (special treatment) untuk
kalangan difabel. Juga kepada kalangan lain, seperti kelompok marginal miskin. Memang
terdapat beberapa kelompok yang melakukan itu, seperti Koalisi Media untuk Pemilu, tetapi
sangat terbatas di sejumlah kota. Iklan-iklan Pemilu yang memberikan tempat kepada kalangan
difabel juga sedikit sekali. Pemilu sepertinya hanya ditujukan kepada kalangan normal.

Isu-isu yang harus ditangani:

   1. Memberikan penanganan khusus untuk difabel / pemilih pemula / kelompok marginal
      yang mempunyai karakteristik sosial khusus seperti pendidikan rendah, isolasi sosial, dan
      jaringan sosial yang rentan. Penanganan khusus ini tentu membutuhkan perencanaan
      yang lebih detil, akurasi data kelompok yang memerlukan penanganan khusus, pihak
      yang melakukan kegiatan, sampai pada tingkat evaluasi dari pola penanganan khusus
      yang dilakukan.

   2. Merubah orientasi dan kapasitas pemilih dari pemilih pasif menjadi pemilih aktif. Karena
      memilih adalah hak maka pihak penyelenggara Pemilu dan pemerintah sebetulnya
      berada pada kondisi pasif. Akan tetapi, mengingat beragam keterbatasan dari pemilih,
      kondisi sosial yang rentan, masalah geografis, sampai kepada ketiadaan waktu dan biaya
      untuk menjadi pemilih aktif, maka peran aktif penyelenggara Pemilu dan pihak terkait
      masih dibutuhkan.

   3. Selain persoalan ketidakpedulian, masih terdapat persoalan pengetahuan, kedekatan
      dan transparansi dengan unsur pelaksana Pemilu, sampai masalah ketidakpercayaan
      atas kemampuan terhadap lembaga tersebut. Dari sini, “pendidikan penyelenggara
      Pemilu” juga diperlukan. Kewibawaan lembaga penyelenggara Pemilu ini harus benar-
      benar mampu meyakinkan pemilih bahwa pilihan mereka diurus dengan benar, tanpa
      ada manipulasi.

   4. Partisipasi pemilih belum sampai pada tingkat pengawasan perhitungan suara. Pemilih
      biasanya hadir hanya sebentar di TPS, lalu kembali menjalankan aktivitas rutinnya untuk
      mencari nafkah hidup. Apalagi, tingkat pendapatan penduduk Indonesia masih rendah,


                                                                                   Halaman 15
                                   Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


        sehingga mereka yang tergolong sebagai kelompok miskin itu hanya memberikan hak
        pilih sebagai “kewajiban rutin”. Dari sini, diperlukan pendekatan khusus kepada
        kelompok yang memiliki waktu khusus dan pendapatan cukup untuk terlibat sebagai
        pemilih aktif sampai pada tingkat pengawasan perhitungan suara.

     5. Selain itu, juga diperlukan upaya membangun dan menyambung kapasitas masyarakat
        dalam ikut mengawasi Pemilu dengan kapasitas dan mekanisme penyelenggara Pemilu
        (KPU dan Banwaslu). Tentu upaya ini memerlukan kedekatan antara penyelenggara
        Pemilu dengan pemilih lewat mekanisme yang bisa disusun sendiri oleh penyelenggara
        Pemilu itu. Penyelenggara Pemilu tidak perlu merasa dirinyalah yang paling
        berkepentingan dengan Pemilu, melainkan justru warga pemilih itu sendiri.

     6. Bagi kalangan difabel, marginal dan kelompok minoritas, selain diperlukan perlakuan
        khusus, juga disuarakan kepentingan-kepentingan mereka kepada pihak terkait,
        termasuk kepada peserta Pemilu. Dari sini, harus ada kelompok-kelompok
        penyelenggara Pendidikan Pemilih yang juga aktif menampung aspirasi dari kelompok
        difable, marginal dan minoritas ini, lalu menyampaikan kepada pihak terkait itu.




3.2.2 Perilaku Pemilih
1.   Pemilih merasa tidak punya pegangan dalam mempertimbangkan keberadaan dan fungsi
     DPR, DPD, dan DPRD. Karena memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda, tentu
     ekspektasi publik juga layak dibedakan kepada persoalan kelembagaan itu. Pemahaman
     yang paling minimal adalah terhadap lembaga DPD. Bahkan calon anggota DPD sendiri
     banyak yang tidak paham tentang fungsi lembaga ini.

     Sehingga, ketika menjalankan tugas dan kewajibannya paska-Pemilu, maka para kandidat
     yang terpilih seakan kehilangan kontak dengan pemilihnya. Tidak ada kewajiban-kewajiban
     yang diberikan kepada para anggota legislatif terpilih kepada para pemilih, terutama karena
     fungsinya sebagai wakil rakyat. Bahkan anggota DPRD sendiri yang dipilih secara bersamaan
     dengan DPR terus-menerus mengalami tekanan dalam banyak fungsi penyelenggaraan
     pemerintahan.

2.   Kekaburan antara tokoh dengan kinerja partai yang disampaikan kepada kalangan pemilih.
     Hal ini terjadi karena partai politik lebih banyak mensosialisasikan siapa yang menjadi calon
     presiden menjelang Pemilu legislatif. Padahal, Pemilu legislatif dengan Pemilu presiden
     terpisah. Pemilih akhirnya terus-menerus kehilangan informasi menyangkut fungsi
     pemerintahan.

     Pengaburan ini kemungkinan besar adalah cara yang dilakukan oleh partai politik untuk
     melepaskan diri dari tanggungjawab kepartaian. Semua “kemenangan” diarahkan kepada
     posisi presiden dan wakil presiden. Hal ini mengabaikan fungsi dan peranan partai-partai
     politik sendiri yang sangat vital dalam merumuskan kebijakan-kebijakan publik, lalu
     memperjuangkan lewat para legislator-nya di parlemen dan menteri di kabinet.




                                                                                      Halaman 16
                                  Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


3.   Jalur lembaga atau organisasi di tingkat lokal kurang dimanfaatkan dengan maksimal,
     termasuk di sini komunitas adat. Kegiatan sosialisasi pemilih yang mengandalkan media
     massa menyebabkan persentuhan atau interaksi di kalangan pemilih untuk membicaraan
     isu-isu Pemilu menjadi terbatas. Iklan hanya bersifat satu arah, sementara dialog di
     kalangan masyarakat bersifat dua arah.

     Persoalan yang muncul adalah relatif tidak digunakannya apa yang disebut sebagai
     “jaringan budaya” dalam sosialisasi Pemilu dan Pilkada. Pemilu dan Pilkada menjauh dari
     persoalan masyarakat, menjadi asing dan terasing. Pemilu dan Pilkada menjadi hanya
     sekadar ritual lima tahunan dan tidak bertalian erat dengan persoalan-persoalan
     masyarakat.

4.   Apatisme dan pengabaian (ignoransi) kualitas engagement yang meluas. Keikutsertaan
     pemilih untuk Pilkada yang rendah menempati posisi paling rendah, sementara untuk
     Pilpres sedikit menurun, meskipun apatisme juga menyangkut pilpres. Pemilu kehilangan
     makna dalam menentukan pemimpinan bangsa

     Apatisme ini bisa dikelompokkan kedalam beberapa hal. Pertama, sama sekali tidak ikut
     keseluruhan proses dan tahapan Pemilu dan Pilkada. Kedua, mengikuti hanya proses atau
     tahapan penting saja, seperti penyoblosan, tetapi tidak mau mengikuti yang lain. Ketiga,
     melakukan vandalisme, seperti penyobekan poster yang dilakukan oleh kaum remaja di
     Medan, sebagai bentuk dari ketidak-hormatan terhadap dunia politik. Dalam kelompok-
     kelompok itu, terdapat apa yang dikenal sebagai kelompok golongan putih. Jumlah golput
     semakin meningkat, terutama di perkotaan.

5.   Pelaksanaan pilkada sejak Juni 2005 memperlihatkan tingginya kelompok golongan putih
     (golput). Jumlah golput ini bahkan mencapai angka psikologis, mendekati 50%, terutama di
     daerah-daerah perkotaan. Sekalipun tidak ada korelasi antara golput dengan legitimasi
     pemilu, mengingat tidak ada ketentuan tentang jumlah minimal pemilih yang menggunakan
     hak pemilih untuk mengesahkan hasil pemilu, tetap saja dampak psikologisnya terasa.
     Kelompok-kelompok tertentu dianggap tidak memiliki tanggungjawab kewarganegaraan,
     karena pada hari pemilu atau pilkada lebih memilih bepergian ke luar negeri. Sentimen-
     sentimen seperti ini lambat laun memanaskan situasi politik.

6.   Money politics yang terang-terangan, namun sulit dikendalikan. Persoalannya, apakah
     masyarakat turut mendukung money politics? Sampai sejauh ini, terdapat kampanye “ambil
     uangnya, jangan pilih orang atau partainya”. Tetapi, belum ada parameter yang jelas apakah
     model kampanye kalangan masyarakat sipil seperti itu tepat atau tidak.

     Persoalan money politics ini harus dilihat secara lebih jelas, yakni bagaimana bentuk
     penggunaan dana pribadi untuk mempengaruhi orang. Juga, bagaimana pemilih
     terpengaruh atas penggunaan dana pribadi ini guna memberikan dukungan. Dalam banyak
     hal, money politics lebih didekati sebagai persoalan pelanggaran hukum atau aturan main,
     sehingga berkaitan dengan kinerja dari Panwas atau Banwaslu.




                                                                                   Halaman 17
                                   Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


Isu yang harus ditangani:

a.   Bagaimana pendidikan (education) mengarah pada “rational” voters, artinya berdasarkan
     keyakinan memilih calon yang terbaik, berikut program-programnya. Dengan demikian
     pengenalan atas individu menjadi penting, bukan terhadap partai politik atau terhadap
     tokoh-tokoh tertentu saja. Selain itu, program-program juga diperlukan untuk menunjukkan
     arah kebijakan pemerintahan selama para kandidat legislator dan ekskutif (presiden, wakil
     presiden dan kepala daerah) itu memerintah. Rational voters akan mengarah kepada
     kualitas dari para kandidat, berikut kejelasan dari visi, misi dan program yang dibawa. Jadi,
     pengenalan simbolik menjadi dikurangi, berikut juga sentimen kesukuan, keagamaan, dan
     hubungan primordialistik lainnya. Pada ujung yang jauh, akan didapatkan sistem
     pemerintahan yang modern, juga negara yang modern.

b.   Membangkitkan antusiasme harus sejalan dengan membangun pendidikan / kapasitas
     untuk membuat pejabat publik akuntabel. Dari sini, pengenalan atas calon hanya tidak
     sebatas program dan visi atau misi, melainkan juga dari daftar kekayaan, hubungan sanak
     keluarga, dan informasi lain menyangkut track-record personal. Dalam konteks ini,
     Pendidikan Pemilih berarti juga kepada kemampuan untuk melakukan penyelidikan
     (investigasi) terhadap kandidat. Materinya menyangkut bagaimana etika jabatan, termasuk
     dalam penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi.

c.   Bagaimana mengatasi akal bulus peserta Pemilu dalam melakukan money politics di tengah
     kondisi masyarakat, cukupkah hanya dengan slogan “Ambil Uangnya, Jangan Pilih Orang /
     Partainya”? Peserta Pemilu selalu mempunyai taktik yang jitu dalam mempengaruhi pemilih
     dalam Pemilu dan Pilkada. Pendekatan bisa dilakukan secara sistematis dalam waktu yang
     lama. Dari sini, money politics lebih bersifat pengendalian jangka panjang terhadap pemilih,
     bukan hanya berdasarkan tahapan tertentu saja, misalnya dalam fase penyoblosan.

d.   Perubahan ketentuan dalam paket UU Politik, yakni dalam UU No. 10/2008 tentang Pemilu.
     Dalam UU No. 10/2008 itu dijelaskan tentang perlunya threshold tertentu (sebesar 30% dari
     Bilangan Pembagi Pemilih), jika tidak melewati Bilangan Pembagi Pemilih. Selebihnya, tetap
     menggunakan nomor urut. Oleh karena itu, penting pendidikan kesadaran untuk sadar
     memilih orang dalam partai. Berarti harus disediakan info tentang calon dan criteria calon
     yang baik.

     Perubahan metode dalam undang-undang juga ditengarai sebagai cara partai politik untuk
     menghindari semakin sehat dan cerdasnya para pemilih. Dalam mengatasi masalah
     keterwakilan perempuan, misalnya, partai politik menempatkan pada nomor urut bawah
     dalam pemilu 2004. hanya saja, sesuai UU No. 10/2008, keterwakilan perempuan mencapai
     30%, sampai ke tingkat daerah pemilihan dengan sistem zipper (selang-seling). Dalam kasus
     DPD, persoalan domisili juga tidak diperhatikan dengan berbagai alasan bahwa masalah di
     satu daerah pemilihan bisa diketahui, tanpa harus berdomisili di daerah tersebut.

e.   Media lokal kurang memberi perhatian untuk informasi tokoh daerah, juga kurang
     menekankan indikator penilaian pemilih berdasarkan aspek kinerjanya. Hal ini terjadi
     karena koran atau media lokal mempunyai ketergantungan kepada tokoh-tokoh daerah,
     baik yang menjadi pejabat pemerintah, pengusaha atau tokoh masyarakat semata.


                                                                                      Halaman 18
                                    Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


     Ketergantungan itu berupa iklan yang diperoleh dari kegiatan pemerintahan dan
     kemasyarakatan itu.

f.   Bagaimana membuat masyarakat sadar fungsi institusi publik (eksekutif dan legislatif).
     Selama ini, masyarakat hanya mau memilih saja, lalu setelah memilih menyatakan protes
     atau gerutuan terhadap aspirasi mereka yang diabaikan oleh pemerintah. Hal ini tentu tidak
     tepat. Sasaran kritik harus tepat, prosedurnya diikuti, serta lewat institusi yang juga jelas.
     Sehingga, pemilih juga bisa diberikan pengenalan atas fungsi masing-masing lembaga itu.
     Pengenalan ini tentu dikaitkan dengan undang-undang diluar undang-undang Pemilu,
     termasuk di sini undang-undang tentang pemerintahan daerah.




                                                                                       Halaman 19
                                                                                                        Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan



IV. Tinjauan Organisasi Pelaksana Kegiatan V/E/C Education
Tim studi bekerjasama dengan, dan menilai, kegiatan duapuluh organisasi yang aktif dalam pelakasanaan pendidikan V/E/C di enam wilayah. Pendekatan
dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing organisasi tersebut disangkum dalam tabel-table berikut ini. Tabel terakhir, pada bagian 4.3.1,
menyajikan tinjauan satu organisasi saja yang bergerak secara khusus di Pendidikan Sipil, yaitu KOPEL, Komite Pemantau Legislatif.



4.1 Kegiatan
4.1.1 Terlibat di Pendidikan Pemilih

Organisasi     SERIKAT KERJA di    LSM lokal di Papua        FORUM BALI           PEMUDA ANSHOR                BALI TV                 KPUD                  PERFIKI
                    PAPUA
 Tujuan      Memberikan           Memberikan            Memberikan               Memberikan             Memberikan            Memberikan              Memberikan
             pemahaman tentang    pemahaman tentang     pemahaman tentang        pemahaman tentang      pemahaman tentang     pemahaman tentang       pemahaman tentang
             aspek tehnis         aspek tehnis          aspek tehnis             aspek tehnis           aspek tehnis          aspek tehnis            aspek tehnis
             pemilihan            pemilihan             pemilihan                pemilihan              pemilihan             pemilihan               pemilihan

Kegiatan     **                   Sosialisasi           - Sosialisasi melalui    - Sosialisasi dan      - Iklan Pelayanan     - Sosialisasi di        Iklan Pelayanan
                                                          drama lokal              simulasi pada          Publik                kelompok strategis    Publik: menyebarkan
                                                        - Pemutaran drama          bebeberapa           - Dialog interaktif     termasuk partai       materi yang telah
                                                          lokal di 100 Banjar      kelompok lokal.        bersama personel      politik               disiapkan KPU dan
                                                        - Penyebaran leflet di   - Penyebaran leaflet     KPUD sebagai nara   - Sosialisasi melalui   UNDP
                                                          kalangan pedagang        di kalangan            sumber                TV dan radio
                                                          lokal perempuan          pedagang lokal                             - Sosialisai melalui
                                                        - Dialog interaktif di                                                  drama lokal untuk
                                                          TV dan radio lokal                                                    kalangan pedagang
                                                                                                                                lokal perempuan

Cakupan      Anggota serikat      **                    Banjars                  Forum-forum            Prov. Bali            Prov. Bali              Beberapa wilayah di
             pekerja                                    (pemerintahan            komunitas dan                                                        beberapa propinsi
                                                        tradisional Bali)        beberapa kelompok
                                                                                 marginal




                                                                                                                                                              Halaman 20
                                                                                                                   Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan

Organisasi       SERIKAT KERJA di        LSM lokal di Papua         FORUM BALI              PEMUDA ANSHOR                      BALI TV                     KPUD                    PERFIKI
                      PAPUA
Jaringan       Golkar                  **                      Relawan komunitas di       Jaringan lokal NU,          KPUD dan universitas       KPU, mass media,          KPU dan UNDP
               KNPI                                            Banjar                     JPPR                        lokal                      OMS

** berarti data tidak ada / belum lengkap

4.1.2 Terlibat di Pendidikan Elektoral/Pemilih dan Elektoral
  Organisasi                   Perempuan PGI                          IPCOS                        PARTAI KEADILAN                       MAKASAR AISYISIAH              MAKASAR MUHAMMADYAH
                                                                                                      SEJAHTERA

     Tipe          Elektoral                            Elektoral dan Pemilih                 Elektoral dan Pemilih              Elektoral dan Pemilih              Elektoral dan Pemilih
  Pendidikan

    Tujuan         Membangun kesadaran di               - Membangun kesadaran                 -   Memberikan                     - Memberikan pemahaman             -    Memberikan pemahaman
                   kalangan perempuan jemaat                                                      pemahaman tentang                tentang aspek tehnis                  tentang aspek tehnis
                   gereja untuk memilih calon yang      - Membangun keterlibatan                  aspek tehnis pemilihan           pemilihan                             pemilihan
                   tepat untuk kepentingan mereka         antara OMS dan calon/partai
                                                          politik                             -   Mengembangkan                  - Mengembangkan kesadaran          -    Mengembangkan kesadaran
                                                                                                  kesadaran untuk                  untuk memilih kandidat yang           untuk memilih kandidat
                                                                                                  memilih kandidat yang            tepat                                 yang tepat
                                                                                                  tepat
                                                                                                                                                                    -    Sosialisasi arti “kandidat
                                                                                              -   Sosialisasi arti “kandidat                                             yang tepat”
                                                                                                  yang tepat”

   Kegiatan        TOT dalam:                           - Pelatihan formulasi sosial di       -   Sosialisasi dan dialog         Sosialisasi dan diskusi            Simulasi, pendampingan,
                                                          kalangan buruh, kelompok                                                                                  seminar, sosialisasi, dan dialog
                   - Mekanisme pemilihan                  perempuan, nelayan, pemilih         -   Penyebaran info melalui                                           mengundang anggota DPRD
                                                          pemula, dan kalangan                    CD, leaflet, poster
                   - Formulasi isu                        profesional
                   - Memilih kandidat yang tepat
                                                        - Peningkaan kapasitas LSM lokal
                                                           untuk melakukan keterlibatan
                                                           politis
   Cakupan         Jaringan gereja di daerah propinsi   Kota di 18 kabupaten                  Komunitas lokal yang ada di        Beberapa kelompok komunitas        Beberapa komunitas di
                                                                                              berbagai wilayah Indonesia                                            Makasar




                                                                                                                                                                                     Halaman 21
                                                                                                                  Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan

Organisasi            Perempuan PGI                                   IPCOS                       PARTAI KEADILAN                  MAKASAR AISYISIAH                 MAKASAR MUHAMMADYAH
                                                                                                     SEJAHTERA

 Jaringan    Jaringan gereja di daerah propinsi          Jaringan dengan LSM di beberapa    Kader dan simpatisan di          Jaringan komunitas                  -    Struktur Muhammadiyah
             (Protestan dan Katolik)                     wilayah dan PDIP                   seluruh wilayah Indonesia                                                 hingga ke tongkat pedesaan

                                                                                                                                                                 -    Masuk dalam jaringan JPPR

                                                                                                                                                                 -    Anggota legislatif yang
                                                                                                                                                                      berafiliasi dengan
                                                                                                                                                                      Muhammadiyah




Organisasi          CETRO                         IFES                     JPPR                     JIL                     68 H                  SOLIDARITAS                  YAPPIKA
                                                                                                                                                  PEREMPUAN

   Tipe      - Elektoral dan          Elektoral dan Pemilih        Elektoral dan Pemilih   Elektoral dan          Elektoral dan Pemilih     Elektoral dan Pemilih        Elektoral dan Pemilih
Pendidikan     Pemilih                                                                     Pemilih

             - Advokasi
 Tujuan      - Memberikan             - Mengembangkan              - Mengembangkan         Mengembangkan          -   Mengembangkan         - Mengembangkan              - Mengembangkan
               pemahaman                kesadaran                    kesadaran untuk       kesadaran untuk            kesadaran untuk         kesadaran untuk              kesadaran untuk
               tentang aspek                                         memilih kandidat      memilih kandidat           memilih kandidat        memilih kandidat             memilih kandidat
               tehnis pemilihan       - Mengem-bangkan               yang tepat            yang tepat,                yang tepat              yang tepat                   yang tepat
                                        keterlibatan antara                                toleransi
             - Mendorong sistem         OMS dan                    - Sosialisasi arti                             -   Sosialisasi arti      - Sosialisasi arti           - Sosialisasi arti
               dan mekanisme            kandidat/partai              “kandidat yang                                   “kandidat yang          “kandidat yang               “kandidat yang
               perwakilan yang          politik                      tepat”                                           tepat”                  tepat”                       tepat”
               akuntabel
                                                                                                                  -   Mendorong             - Mendorong
                                                                                                                      keterwakilan            keterwakilan
                                                                                                                      perempuan               perempuan

 Aktifitas   - Pendidikan Pemilih     -   Talk Show                - Monitoring            - Distribusi leaflet   - Sosialisasi prosedur    Pendidikan politik           - Iklan pelayanan
               pada kaum difabel                                                                                    pemilihan               melalui dialog                 publik di TV
                                      -   Debat publik             - Sosialisasi           - Iklan Pelayanan                                kampung, di radio
             - Advokasi                                              informasi kandidat      Publik tentang       - Debat bersama dan       dan TV, serta dialog         - Talkshow di radio
               (termasuk              -   Program di Metro                                   pemilihan damai



                                                                                                                                                                                 Halaman 22
                                                                                                       Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan

  Organisasi          CETRO                     IFES                  JPPR                 JIL                   68 H                SOLIDARITAS              YAPPIKA
                                                                                                                                     PEREMPUAN

                 pengembangan              TV ‘Democracy di    - Dialog komunitas    di beberapa TV      tentang kandidat        publik                 - Penyebaran
                 jaringannya) sistem       US vs Indonesia’                                                                                               poster dan
                 serta mekanisme                                                                       - Iklan Pelayanan                                  spanduk
                 pemilihan             -   Iklan Pelayanan                                               Publik pesan yang                                menggunakan
                                           Publik tentang                                                mendorong                                        bahasa lokal
                                           keterwakilan                                                  masyarakat untuk
                                           perempuan                                                     mengabaikan                                    - Dialog tatap muka
                                                                                                         kandidat tercela dan                             di forum lokal
                                       -   Membantu                                                      agar menjadi pemilih                             bersama
                                           pengembangan                                                  bertanggung-jawab;                               komunitas lokal
                                           Web KPU                                                       tentang keterwakilan
                                                                                                         perempuan; dan                                 - Pemutaran film
                                       -   Publikasi berisi                                              tentang harapan                                  kelililing
                                           Pendidikan                                                    publik
                                           Elektoral                                                                                                    - Penyebaran CD
                                                                                                                                                          berisi pendidikan
                                                                                                                                                          politik

  Cakupan      - Kelompok Difabel      Lima kabupaten di       Nasional             Lima kabupaten     Melalui 200 jaringan      5 wilayah              **
                                       Aceh                                                            radio-nya
               - Nasional

  Jaringan     OMS di kebanyakan       LSM lokal di            Lembaga donor        Organisasi lokal   Jaringan radio lokal,     LSM gender lokal dan   **
               daerah di Indonesia,    beberapa provinsi,                           dibawah            jurnalis, akademisi dan   beberapa LSM
               akademisi, media        akademisi dan aktifis                        Muhammadiyah,      aktifis, OMS nasional     nasional seperti
               massa.                  di Jakarta, beberapa                         NU, Interfaith,    dan lokal                 KIPP, CETRO,
                                       lembaga donor.                               LSM regional                                 akademisi masalah
                                                                                                                                 gender

** berarti data belum lengkap/ tidak ada




                                                                                                                                                               Halaman 23
                                   Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan



4.1.3 Terlibat di Pendidikan Masyarakat Sipil serta Pendidikan Elektoral
     Organisasi                            KOPEL (Komite Pemantau Legislatif)

 Tipe Pendidikan     Elektoral dan Sipil

 Tujuan              Mengembangkan interaksi politik antara anggora legislatif dan
                     konstituen untuk membuat anggota DPRD akuntabel pada kelompok
                     marginal

 Aktivitas           Training, Workshop, Mentorship for the Community

 Cakupan             10 sub districts in 9 Districts

 Jaringan            Print media, kalangan akademis, LSM


Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh KOPEL kebanyakan mencoba memberikan
pemahaman tentang prosedur pemilihan. Hal ini cocok dengan pengertian umum tentang Voter
Education. Sedangkan aspek yang lebih kritis dari Pendidikan Pemilih belum banyak dilakukan,
misalnya mengawasi jalannya pemilihan. Pendidikan Elektoral yang dilaksanakan oleh KOPEL
kebanyakan ditargetkan pada publik umum tanpa kategori khusus, Kecuali beberapa. Misalnya
KOPEL bekerjasama dengan OMS perempuan karena kelompok ini mungkin paling siap
menangani target dengan karakteristik khusus. Hal ini dimungkinkan keterlibatan dengan isu
yang berkelanjutan dan, untuk beberapa kasus, dengan menggunakan struktur dari suatu
organisasi induk.

KOPEL juga mengunakan media untuk melengkapi metode lain dalam Pendidikan Elektoral.
Karena slot koran dan TV pada mahal, mereka digunakan untuk menyampaikan pesan pendek.
Pada umumnya, hanya LSM yang mapan dapat menggunakan medium TV dan koran. Bagi
program yang memilih metode tatap muka sekaligus metode penggunaan media massa,
biasanya memilih media lokal.

Kegiatan yang penting namun tidak dilakukan oleh KOPEL antara lain karena keterbatasan waktu
adalah pembuatan rancangan serta pelaksanaan monitoring/evaluasi yang cukup baik (valid)
untuk mengukur efektifitas pesan yang disampaikan melalui berbagai media masa, termasuk
jenis media yang paling efektif


4.2 Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas
Tim studi menemui berbagai faktor yang berdampak pada efektifitas pendekatan dan kegiatan
semua organisasi pelaksana, selain beberapa faktor yang hanya terdapat di organisasi tertentu.
Terdapat faktor positif (mendukung) dan negatif (tidak mendukung atau mempersulit), sebagai
diringkaskan di bawah ini.



4.2.1 Positif
a. Kepemimpinan. Kepemimpinan selalu merupakan hal penting pada kerja setiap organisasi.
   Dalam kasus Pendidikan Pemilih dan Pendidikan Elektoral, organisasi tradisional dan ormas
   adalah sarana yang sangat penting karena mempunyai struktur di tingkat lokal. Seringkali


                                                                                    Halaman 24
                                 Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


   pada organisasi ini formalitas dan informalitas sama-sama penting. Namun tidak semua
   daerah yang mempunyai organisasi seperti siap mengambil peran dalam pendidikan.
   Orientasi para pemimpin lokal dari organisasilah serta kemampuan dalam mengelola
   kegiatan yang membuat organisasi bergerak di bidang ini. Mereka yang dapat membentuk
   kerja tim yang baik. Sebagai contoh, Forum Bali mampu menggerakan jaringan kelompok
   komunitasnya, termasuk kaum muda.

b. Persiapan yang matang, tidak hanya dalam mengenali komponen kegiatan yang tepat
   namun juga dalam mengenali resiko dan cara mengatasinya. Ini berarti juga diperlukan
   waktu yang cukup untuk mengembangkan skemanya.

c. Tidak bersifat eklusif dan memiliki kapasitas melibatkan orang yang berpengaruh yang
   relevan untuk program, seperti misalnya tokoh informal.

d. Pendekatan yang dikembangkan secara baik, dengan memperhitungkan kultur setempat
   seperti bahasa, seni, dan lembaga lokal. Yappika sebagai contoh telah memberi kepercayaan
   kepada LSM lokal untuk mengembangkan isi. Organisasi lokal yang diberi kesempatan untuk
   mengembangkan gagasan dan metode pelaksanaan di wilayahnya memperbesar
   kemungkinan efektifitas pendidikan. Selain itu, hasil sampingan yang juga penting adalah
   sejalan dengan itu terjadi proses penguatan organisasi tersebut.

e. Jaringan kerja yang luas sangat penting untuk            memperluas     jangkauan,    serta
   mengkombinasikan berbagai metode dan pendekatan.


4.2.2 Negatif
a. Waktu yang pendek untuk membuat persiapan. Faktor ini juga menghambat kerjasama yang
   efektif antar organisasi. Tidak ada waktu untuk mengintegrasikan kegiatan masing-masing.
   Sebagai contoh adalah yang terjadi pada C-VICI (Consortium – Voters Information Campaign
   for Indonesia)

b. Birokrasi yang lamban telah menciptakan komplrksitas, penundaan, dan ketidakpastian. Hal
   ini dialami beberapa organisasi yang bekerjasama dengan KPU serta yang bekerja di daerah
   konflik.

c. Keterbatasan sumber daya manusia di KPU untuk menangani berbagai aspek yang ditemui
   dalam pelaksanaan. Padahal banyak kegiatan yang memerlukan “otoritasi” mereka.
   Beberapa organisasi mengalami masalah dimana KPU dinilai membuat keputusan dengan
   mudah tanpa cukup memperhitungkan dampaknya. Selain itu, ada persoalan konflik
   kepentingan dengan KPU. Di satu sisi, KPU harus bekerja sama dengan berbagai organisasi
   lain termasuk yang memantau kerja KPU, di sisi lain KPU mempunyai otoritas dalam memilih
   mitra kerja serta bentuk kegiatan.

d. Kebanyakan media tidak tertarik untuk terlibat atau mendukung yang dibutuhkan dalam
   mencapai tujuan Pendidikan. Khususnya dalam Pendidikan Elektoral, mass media
   sesungguhnya sangat diperlukan sebagai menciptakan tekanan publik. Selain itu, TV
   mempunyai tarif yang mahal bahkan untuk harga Iklan Pelayanan Publik.




                                                                                  Halaman 25
                                   Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


e. OMS tidak memiliki kapasitas atau waktu untuk menterjemahkan konteks lokal. Hal ini
   menghambat jangkauan khususnya pada kelompok sasaran yang dengan pendidikan rendah
   dan tinggal di daerah yang jauh.
f. Penggunaan atau ketersediaan ahli komunikasi yang terbatas, baik dalam menyampaikan
   pesan secara efektif untuk kelompok yang spesifik maupun dalam membuat komunikasi
   politik dalam Pendidikan Masyarakat Kewargaan.

g. Banyak organisasi yang terlibat tidak secara khusus bekerja pada bidang Pendidikan Pemilih
   dan Pendidikan Elektoral. Hal ini tidak terlalu bermasalah jika kegiatan direncanakan sesuai
   dengan kapasitas organisasi. Namun waktu yang pendek membuat hal ini sukar dilakukan.

h. Berbagai kegiatan Pendidikan V/E/C yang dilakukan berbagai organisasi kurang efisien,
   efektif, maupun terintegrasi karena ketiadaan kegiatan yang khusus memberikan informasi
   yang terus diperbarui tentang kegiatan yang dilakukan berbagai organisasi tersebut dan
   mudah diakses oleh setiap organisasi.



4.3 Isu dan temuan dari studi penilaian pendidikan V/E/C
a.    Dapatkah Pendidikan Pemilih memperluas pesannya? Apakah OMS mempunyai
     kapasitasnya?

     Pendidikan Pemilih dapat dilaksanakan oleh berbagai macam organisasi masyarakat sipil. Hal
     ini berarti bahwa Pendidikan Pemilih tidak menuntut keahlian dan sumber daya yang tinggi.
     Akan lebih banyak lagi OMS yang dapat mengikuti pendidikan ini hanya dengan sedikit
     bantuan, seperti medium informasi (poster, leaflet, CD, dan sebagainya). Hanya saja medium
     tersebut perlu disesuaikan lagi dengan target yang spesifik. Kebanyakan OMS mempunyai
     kapasitas untuk memberi informasi lebih dari sekedar tentang prosedur. Organisasi ini
     kebanyakan dapat memperluas pesan yang masuk dalam kategori pendidikan kritis, misalnya
     pesan yang mengajak kelompok sasaran untuk memilih calon secara bertanggungjawab
     sebagai warga negara. Ini sejalan dengan usulan bahwa Pendidikan Pemilih harus
     menyesuaikan dengan konteks tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini.



b.    Seberapa Siap OMS siap melaksanakan Pendidikan Elektoral?
     Pendidikan Pemilih hanya dapat dikelola oleh OMS yang memiliki sejumlah staf yang
     memiliki ketrampilan menterjemahkan isu juga mengembangkan persepsi komunitas
     tentang kepentingan mereka. Kebanyakan OMS yang bekerja di jenis ini hanya dapat
     mengelola sedikit kelompok sasaran. Organisasi yang dapat menangani kelompok sasaran
     yang besar adalah yang berbasis ormas. Namun tidak jarang bahwa ormas yang ada tidak
     siap untuk menangani pendidikan ini. Mereka membutuhkan bantuan dari organisasi lain,
     misalya LSM. JPPR adalah contoh kasus terjadinya sinergi antara struktur kecil yang lebih
     solid dengan cabang lokal ormas-ormas.

     Aisyiah Muhammadiyah adalah contoh tentang organisasi massa potensial dengan banyak
     cabang lokal. Organisasi ini pada umumnya diarahkan pada penyediaan kebutuhan sosial
     dasar komunitas, khususnya golongan ekonomi bawah. Pengelolanya berasal dari golongan



                                                                                    Halaman 26
                                    Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


     menengah/menengah atas. Karena cabang lokal mempunyai kontak dekat dengan
     komunitas, sesungguhnya sangat baik jika dapat di dikembangkan untuk menangani
     Pendidikan Elektoral. Hal yang sama juga ada pada struktur PKK. Meskipun organisasi ini
     mengalami perubahan sejak Reformasi, dasar strukturnya masih dapat digerakkan. Mungkin
     kebanyakan hanya dapat menangani Pendidikan Pemilih, namun dibeberapa tempat ada
     yang cukup potensial untuk mengadakan atau setidaknya bersama dengan organisasi lain
     melaksanakan Pendidikan Elektoral.

     Namun demikian, karena banyak dari organisasi-organisasi tersebut tidak dikelola secara
     ketat dan berdasarkan pada ke-sukarela-an, gerakannya tergantung pada pemimpinnya.
     Selain itu, organisasi tersebut umumnya hanya memiliki kontak eksternal yang terbatas.
     Karena itu, bantuan dari organisasi lain dibutuhkan, misalnya Pelatihan para Pelatih (TOT)
     dan bahan / materi pelatihan.

     Jaringan gereja telah memperlihatan bahwa organisasinya lebih kohesif dan karenanya
     dapat menjadi sarana yang baik untuk melakukan Pendidikan Pemilih dan Pendidikan
     Elektoral. Penilaian ini didasarkan pada evaluasi yang dilakukan terhadap organisasi yang
     melakukan Pendidikan Pemilih pada Pemilu 1999, yang memperlihatkan bahwa jaringan ini
     lebih efektif dan akuntabel di tengah pelaksanaan Pemilu yang terburu-buru. Meskipun
     demikian, tidak bisa diasumsikan bahwa orientasi dan kapasitas jaringan ini tidak beragam.
     Beberapa gereja bersifat konservatif dalam arti masih enggan terlibat dalam isu sosial
     politik. Sedang gereja-gereja yang ada di wilayah yang rentan terhadap konflik cenderung
     lebih siap untuk terlibat dalam isu-isu tersebut.

     Muhammadiyah pada dasarnya organisasi yang mengarahkan diri pada upaya
     pengembangan sosial. Namun belakangan ini ada sebagian segmennya siap mengambil
     peran dalam upaya pembaharuan tata kelola. Muhammadiyah Makasar adalah salah
     satunya. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah korupsi di kalangan pejabat publik.
     Salah satu kekuatannya adalah banyak anggota organisasi Muhamadiyah yang menjadi
     pejabat di berbagai lembaga publik termasuk badan legislatif yang dapat diminta
     dukungannya atas kegiatan yang dilakukan organisasi ini. Meskipun masih jauh bahwa
     Muhammadiyah memainkan peran penting dalam upaya reformasi tata kelola, beberapa
     cabang lokalnya dapat memulai peran ini jika pemimpin lokalnya progresif dan memiliki
     kemampuan mengelola program tetap dibutuhkan dukungan untuk mentrasformasi struktur
     organisasi yang orientasinya sosial menjadi ke arah peran transformatif.



c.    Kesiapan OMS terlibat dengan partai politik
     Tidak banyak OMS yang siap untuk menjadi mitra kritis dari partai politik. Selain masalah
     pendekatan yang dapat diterima kedua pihak masih harus dibangun, partai politik juga
     sering tidak memandang OMS di daerahnya mempunyai nilai politik. IPCOS (Institute for
     Policy and Community Development Studies) merupakan salah satu OMS yang telah
     membangun hubungan dengan partai politik, terutama PDI Perjuangan. Organisasi ini terdiri
     dari aktivis intelektual yang sebagian dekat dengan bagian dari partai tersebut. Dengan latar
     belakang itu, IPCOS telah mencoba mengembangkan beberapa model pelibatan dengan
     partai politik. Namun tampaknya organisasi ini masih terlalu banyak mengandalkan pada



                                                                                      Halaman 27
                                   Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


     hubungan individual, sehingga dapat dikatakan institusionalisasi organisasi belum kuat. Hal
     ini mempengaruhi keberlanjutan program di wilayah-wilayah, termasuk penguatan OMS
     yang menjadi target penguatannya.

     Beberapa partai cukup terbuka untuk bekerja sama dengan OMS lain dalam hal pendidikan
     politik. Sebagai contoh, Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang aktif mengembangkan
     interaksi sosial pada tingkat komunitas. Salah satu kekuatannya terletak pada anggota dan
     simpatisannya yang berpendidikan tinggi, beberapa dapat digunakan dalam pelayanan
     masyarakat. Think thank-nya juga berjalan baik, termasuk dalam penanganan pendidikan
     terkait Pemilu. Untuk Pemilu 2009, partai ini akan segera melaksanakan gerakan
     pengumpulan aspirasi, dengan target 1 juta anggota mayarakat tersebar di seluruh
     Indonesia. Partai ini dikenal paling mudah bekerja sama dengan OMS, terutama dalam isu
     perbaikan tata kelola. Ini berarti kesempatan terbuka bagi OMS untuk mengeksplorasi
     bentuk-bentuk kerja sama lain. Inisiatif harus berasal dari OMS karena partai ini “self-
     content”, artinya segmen-segmennya telah mapan dan bukanlah prioritasnya
     mengembangkan inisiatif baru bekerja sama dengan OMS. Sebagai partai dengan basis
     agama, PKS masih banyak didasarkan pada himbauan moralistik. Interaksinya dengan
     komunitas masih bersifat melayani kebutuhan dasar. Pendidikan aktivisme politik belum
     menjadi bagian penting. Disinilah peran OMS diperlukan untuk menstransformasi isi
     interaksinya.



d.    Seberapa daya tahan OMS melakukan Pendidikan Kewargaan?
     Pendidikan kewargaan yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat untuk
     mendorong akuntabilitas pejabat publik. Pendidikan ini bisa membutuhkan waktu bertahun-
     tahun untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, OMS yang mempunyai program harus
     pada dirinya mapan dan mempunyai sumber daya yang berjangka panjang. Karena itu tidak
     banyak OMS yang mampu melakukannya dengan benar. KOPEL adalah contoh suatu jaringan
     OMS yang bergerak dalam pendidikan kewargaan. Sebagai organisasi bersama, KOPEL telah
     menjalani beberapa tahap proeses pematangan. Pendekatan yang terakhir diambil adalah
     “keterlibatan kritis”. KOPEL merupaka cerminan dari kumpulan OMS Makasar: aktif dalam
     advokasi politik dan kebijakan, jurnalis merupakan bagian dari gerakan, serta mempunyai
     cukup banyak kontak dengan organisasi lain dari Jakarta dan asing. Dengan karakteristik
     tersebut, tidak mengherankan bahwa KOPEL mengambil pendekatan terbaru dari OMS yaitu
     pelibatan kritis. Meskipun demikian, konsorsium ini masih terlalu banyak mengandalkan
     komitmen dari pada struktur pengorganisasian yang kuat.



e.    Seberapa siapkah media terlibat dalam Pendidikan Elektoral dan Kewargaan?
     Di daerah banyak media massa yang mempunyai afiliasi dengan partai politik, politisi
     tertentu, atau pejabat pemerintah. Bisa saja media ini juga membicarakan tema demokrasi,
     namun kerangkanya seringkali tidak bersifat transformatif dan lebih prosedural. TVRI
     daerah justru sering lebih terbuka terhadap individu yang progresif termasuk dari kalangan
     OMS. Namun sekali lagi, hal ini tergantung juga pada karakter masyarakat setempatnya.
     Akan tetapi, sesuai dengan karakternya yang mengikuti keinginan pemirsanya, media sering
     berada pada tekanan untuk tidak mengabaikan isu yang menjadi perhatian masyarakat. Jika



                                                                                    Halaman 28
                                 Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


   kekecewaan terhadap Pemilu/sistem perwakilan terus meluas, maka media tidak bisa
   mengabaikannya untuk ikut memuat.

f. Bagaimana membangun kerjasama yang lebih bermakna dan berpengaruh antara
    organisasi?

   Terdapat beberapa kelemahan dalam kerjasama antar OMS. Pertama, kegiatan bersama
   yang mereka lakukan tidak cukup saling melengkapi dan menunjang. Salah satu akibatnya
   adalah pengabaian kebutuhan spesifik kelompok target tertentu. Kerjasama lebih sebagai
   pembagian tugas. Kedua, kerjasama tidak sampai menghasilkan aturan keterlibatan yang
   dapat mengantar pada disiplin, transparansi, dan tanggung jawab yang lebih tinggi.
   Kerjasama banyak mengandalkan komitemen yang diberikan secara verbal. Banyak hal yang
   sesungguhnya dapat menjadi bahan pelajaran tidak terekam dan ditangani secara sistematis.
   Kelemahan-kelemahan ini sering disebabkan oleh skema dan waktu yang terbatas yang
   diinginkan para donor.



g. Bagaimana membangun peran KPU dalam mendukung OMS agar lebih baik melakukan
   Pendidikan Pemilih, Pendidikan Elektoral, dan Pendidikan Kewargaan yang terkait Sistem
   Pemilu?
   Hingga saat ini tampaknya KPU enggan memainkan peran lebih besar dalam Pendidikan
   Elektoral dan Pendidikan Kewargaan antara lain untuk menghindari tuduhan menjadi
   partian. Hal ini sungguh disayangkan karena KPU memiliki struktur nasional yang menyerap
   pengalaman, informasi, dan hubungan dengan berbagai organisasi.




                                                                                  Halaman 29
                                 Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan



V. Rekomendasi – Strategi Pelaksanaan V
    / E / C Education di Pemilu 2009 dan
    Sesudahnya
5.1 Pengantar
Seperti yang digambarkan dalam isu-isu pokok dan konteks situasi seputar Pemilu 2009 diatas,
maka program-program pendidikan yang dilakukan dalam rangka Pemilu 2009 seharusnya
memang mengarah pada perpaduan antara Pendidikan Pemilih, Pendidikan Elektoral dan
Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan kata lain, warga negara didorong agar tidak saja mau
memanfaatkan haknya memilih dalam Pemilu, namun juga berkemampuan untuk melakukan
pilihan secara tepat sesuai dengan kepentingan yang disandangnya, berkemampuan untuk
terlibat lebih jauh memantau dan mengkoreksi jalannya Pemilu sesuai dasar hukum sehingga
Pemilu betul-betul menjadi prosedur demokrasi yang baik (free and fair), serta berkemampuan
pula untuk mempertanyakan janji-janji pemimpin/wakil rakyat terpilih dengan berpartisipasi
dalam proses penyusunan dan monitoring implementasi kebijakan-kebijakan publik seusai
Pemilu.

Apatisme warga akan makna demokrasi membutuhkan lebih dari sekedar melakukan Pendidikan
Pemilih. Agar mau dan mampu melakukan pilihan secara baik, warga perlu memahami makna
Pemilu dalam konteks pengembangan demokrasi yang bermakna, yang esensinya adalah
keikutsertaan untuk menghasilkan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Pemilu memang
sebuah proses penting dalam demokrasi, karena di sana dipilih pemimpin dan wakil rakyat yang
diberi mandat membangun negara selama 5 tahun. Warga perlu diberi bekal pengetahuan yang
cukup bahwa ada kaitan (korelasi) yang erat antara memilih pemimpin dengan penentuan
kebijakan-kebijakan publik (yang akan berimplikasi terhadap kehidupan dan penghidupan
mereka) dan dengan program-program kerja Pemerintah sebagai turunan dari strategi
pembangunan tersebut.

Dalam konteks diatas, hak dan tanggung-jawab warga tidak saja terbatas memilih pemimpin dan
wakil rakyat dalam Pemilu, namun juga keikutsertaan aktif dalam memantau, mengontrol, dan
mengoreksi jalannya pemerintahan dan kebijakan serta program-program kerja negara yang
diproduksi oleh pemimpin / wakil rakyat terpilih. Warga negara selayaknya sadar bahwa mereka
masih punya waktu 5 tahun setelah melakukan pilihan (dalam Pemilu) untuk menjaga agar
pilihan mereka itu betul-betul menjalankan mandat yang diberikan padanya, bahkan dijanjikan
kepada mereka.

Disisi lain, partai politik maupun Pemimpin Negara pun mesti sadar bahwa legitimasi kekuasaan
mereka tidak terbatas pada keabsahan hasil Pemilu saja. Legitimasi memang diberikan ketika
mereka memenangkan Pemilu, namun legitimasi tersebut bukanlah sebuah cek kosong.
Legitimasi atas kuasa menjadi valid ketika dalam menjalankan kekuasaannya, mereka betul-betul
menjalankan amanah warga negara, yang memilih mereka dengan harapan atas
perubahan/transformasi, menuju kehidupan bernegara yang lebih baik. Bagi yang sudah




                                                                                  Halaman 30
                                    Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


menjabat, legitimasi harus dipahami sebagai suatu penilaian yang diberikan sejauh ia dapat
dipercaya.

Berkaitan dengan koordinasi, tekanan dengan pengajuan proposal bersama antara beberapa
lembaga ternyata tidak cukup efektif untuk memastikan terjadinya kolaborasi yang genuine
antara lembaga pelaksana. Yang terjadi adalah pengambilan keputusan secara bersama diantara
elit lembaga di tingkat nasional tentang pembagian peran dan/atau wilayah kerja dan/atau
target sasaran, namun miskin kolaborasi yang nyata dan konkrit di tataran wilayah pemilihan.
Padahal, yang diinginkan sebenarnya adalah kerja sama yang nyata di lapangan, misalnya dalam
bentuk berbagi keahlian dengan menjadi narasumber bagi target sasaran lain yang dikelola oleh
organisasi lain, atau bahkan saling bantu dalam pelaksanaan kegiatan. Waktu yang sangat
terbatas, disisi lain, menjadikan pertemuan-pertemuan koordinasi kurang efektif. Karena
terdesak pelaksanaan kegiatan yang sudah mendekati tengat waktu (dead-line), tidak jarang
organisasi mengutus orang-orang yang kurang terlibat dengan pelaksanaan V/E/C Education, dan
akibatnya, tidak terjadi pertukaran informasi yang cukup komprehensif, yang memungkinkan
koordinasi terjadi.

Dengan berpijak pada kondisi-kondisi diatas, maka direkomendasikan strategi V/E/C Education
akan diarahkan pada tema “membangun keterlibatan“ (constructing engagement) antara warga
negara dengan kandidat Pemilu dan pejabat terpilih (melalui Pemilu) seperti yang tergambar di
bawah:



5.2 Tujuan V/E/C Education (Purpose)
Mendorong pengembangan kemampuan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses-proses
politik, termasuk Pemilu, yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat
(Developing civic compentency to participate in representative political system to increase quality
of life).



5.3 Hasil Jangka Menengah (Outcome)
Warga-negara berpartisipasi aktif dalam proses-proses politik, termasuk Pemilu, dalam rangka
penguatan kualitas hidup mereka (Active participation of skilled citizens in political/decision
making processes as a mean to increase the quality of life).



5.4 Hasil Jangka Pendek (Outputs)
a. Meningkatnya pemahaman warga negara mengenai perubahan Sistem Pemilu dan
   menguatnya ketrampilan mereka untuk memilih dan mengawasi jalannya Pemilu sesuai
   peraturan perundangan yang berlaku (Increased understanding of citizen in the revised
   Election system and enhanced skills to vote and to monitor Election implementation)

b. Menguatnya ketrampilan warga negara dalam mengartikulasikan kepentingannya kepada
   calon pemimpin / wakil rakyat dan dalam menetapkan pilihan-pilihan atas calon pemimpin



                                                                                       Halaman 31
                                   Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


   dan wakil rakyat (Enhanced ability of citizen to articulate and to demmand the fulfillment of
   their interests, as well as, to make the correct political choice in selecting leaders and
   representatives)
c. Berkembangnya ketrampilan warga negara untuk memantau, menganalisis, dan
   memberikan masukan dalam pengambilan keputusan publik dan pengembangan rencana
   pembangunan daerah yang mempengaruhi kehidupannya (increased capacity of citizen to
   monitor, to analise, and to give inputs in decision making and the development of regional
   planning that affect their life and livelihood)




5.5 Strategi Pelaksanaan V/E/C Education
5.5.1. Substansi V/E/C Education
Dengan berpijak pada tujuan dan hasil-hasil diatas, maka substansi V/E/C Education dalam
Pemilu 2009 mendatang haruslah bersifat komprehensif. Materi-materi pokok yang dibutuhkan
mencakup:

1. Informasi standar tentang sistem Pemilu seperti: proses pendaftaran, prosedur pencoblosan,
    proses penghitungan suara, waktu dan tempat pelaksanaan Pemilu, siapa-siapa saja yang
    dipilih dalam Pemilu dan perannya dalam negara.
2. Informasi tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga-lembaga negara penyelenggara
    Pemilu, yang diselaraskan dengan informasi menyangkut hak-hak warga negara untuk
    terlibat/memantau di tiap-tiap proses penyelenggaraan Pemilu.
3. Pentingnya keaktifan pemilih dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu.
4. Sistem representasi (kaitannya dengan daerah pemilihan dan electoral threshold) serta
    fungsi forum-forum warga dan/atau OMSs dalam memperkuat keterwakilan.
5. Makna Pemilu dalam proses demokrasi (bahwa Pemilu adalah salah satu prosedur
    demokrasi yang penting, namun bukan satu-satunya bentuk demokrasi. Dan korelasi antara
    pemilihan pemimpin/wakil rakyat – penentuan kebijakan-kebijakan negara – implementasi
    pembangunan).
6. Penguatan ketrampilan warga mengartikulasikan persoalan dan harapan pemilih kepada
    peserta Pemilu.
7. Informasi yang lebih valid dan detail mengenai peserta Pemilu (latar-belakang, kinerja,
    ideologi dan program-program kerjanya) dan indikator-indikator untuk menilai calon yang
    potensial sebagai pemimpin dan/atau wakil rakyat.
8. Peran-peran warga selepas Pemilu dan berbagai proses/forum pengambilan keputusan yang
    bisa dimanfaatkan warga untuk berpartisipasi dalam penentuan kebijakan publik.
9. Kapasitas yang perlu dimiliki oleh warga sehingga mampu berkontribusi (atau memberikan
    pengaruh) secara signifikan dalam proses penentuan kebijakan dan proses implementasi
    program-program pembangunan.
10. Pertanggungjawaban pejabat publik kepada warga negara.
11. Penguatan kapasitas perempuan untuk terlibat dalam politik.


5.5.2. Metode Penyampaian Pesan



                                                                                    Halaman 32
                                  Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


Adapun metode penyampaian substansi-substansi diatas akan sangat bervariasi, tergantung dari
jenis substansinya, maupun target audience-nya. Sebelum sampai pada detil metode
penyampaian sesuai dengan substansi dan khalayak sasaran. Berikut adalah strategi-strategi
umum menyangkut metode:

a. Penyampaian materi secara masal melalui media (televisi, radio, koran) tetap dibutuhkan
   dalam rangka menjangkau sebanyak mungkin variasi publik di berbagai wilayah, dan untuk
   menjelaskna Prosedur Pemilu secara ringkas dan padat. Televisi dan radio menjadi media
   yang amat digemari oleh berbagai kalangan, lintas generasi, lintas geografi. Sementara koran
   memang lebih diperuntukkan bagi lapis masyarakat tertentu, yang memiliki budaya
   membaca relatif lebih baik. Namun, tidak semua acara di televisi dan radio menjadi acara
   yang ditunggu-tunggu oleh warga. Acara berita dan dialog hanya diminati oleh lapisan yang
   terbatas, acara hiburan atau dialog yang dikemas menghibur menjadi perhatian utama
   hampir di semua kalangan. Oleh karena itu, efektifitas penyampaian materi secara masal
   melalui media masih sangat ditentukan oleh jam tayang dan kemasan acaranya.
   Memanfaatkan prime time, sisipan di acara yang sangat digemari (rating tinggi), atau bahkan
   memanfaatkan acara yang sangat digemari untuk mengemukakan materi menyangkut
   Pemilu, selayaknya tetap menjadi perhatian utama. Tak kalah penting adalah menggunakan
   lebih banyak radio dan koran lokal sebagai penyebar pesan, karena realitasnya, radio dan
   koran lokal jauh lebih digemari dan didengar di tingkat daerah ketimbang radio dan koran
   nasional.

b. Bila hendak memproduksi Iklan Layanan Masyarakat (PSA), iklan-iklan yang berseri dan
   jenaka/romantis sangat digemari oleh berbagai kalangan (misal: iklan sampoerna hijau, A-
   mild, pasta-gigi Close-up). Pendidikan Elektoral bisa dibuat berseri semacam ini, dengan
   kelompok/artis yang sama. Yang perlu dipikirkan lebih jauh adalah substansi serinya, yang
   mampu mendorong rasa keingintahuan warga terhadap seri berikutnya.

c. Tatap muka, yang memungkinkan terjadinya komunikasi 2 arah disertai dengan simulasi
   menjadi metode penyampaian pesan yang amat efektif lintas generasi, lintas suku dan lintas
   geografi. Oleh karena itu, metode tatap muka tetap harus dipertahankan dalam
   menggulirkan V/E/C Education. Pemanfaatan bentuk-bentuk event/pertemuan yang sudah
   eksis di tingkat lokal sangat efektif sebagai medium penyelenggaraan tatap muka ini.
   Terutama bagi kelompok marjinal dan perempuan, yang memang kurang memiliki waktu
   luang untuk berkumpul karena desakan kebutuhan hidup sehari-hari. Disarankan agar
   berbagai organisasi yang mengelola V/E/C Education untuk memanfaatkan
   events/pertemuan-pertemuan lokal yang sudah eksis ini sebagai medium tatap muka,
   ketimbang menciptakan bentuk pertemuan baru yang belum tentu bisa diterima dengan
   baik di tingkat lokal.

d. Meski semua orang di Indonesia relatif bisa berbahasa Indonesia, orang tetap lebih familier
   dan “kena” dengan pemanfaatan bahasa daerah dan/atau dialek/logat daerah. Oleh karena
   itu, materi-materi yang bersifat “mendorong” orang melakukan sesuatu dan materi-materi
   yang membutuhkan pemikiran lebih jauh sebaiknya dikemas dalam dialek / logat daerah
   atau bahasa daerah yang lebih mudah dipahami di pelosok-pelosok Indonesia. Selain itu,
   pemanfaatan budaya setempat juga terbukti efektif untuk menjangkau warga. Tayuban,



                                                                                   Halaman 33
                                   Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


     wayang, sendratari dan acara-acara kesenian rakyat jenis lainnya ramai didatangi warga dan
     potensial dimanfaatkan untuk juga mentrasfer informasi tentang Pemilu. Gunakan bahasa /
     dialek lokal, media lokal, event lokal dan orang lokal untuk menjangkau warga di berbagai
     wilayah. Dan berikan ruang bagi organisasi lokal untuk mengembangkan kreatifitas,
     menciptakan atau merancang-ulang berbagai media rakyat yang memang mampu menarik
     perhatian.

e. Sekolah, adalah tempat paling efektif untuk menjangkau pemilih pemula (first-time voters).
   Dan ditengah kesibukan sekolah yang sangat ketat, penting mengupayakan agar kegiatan
   V/E/C Education ini menjadi bagian dari mata pelajaran sekolah yang sudah ada . Meninjau
   pada substansi V/E/C Education, maka sebenarnya jenis pendidikan ini laik menjadi bagian
   dari Pendidikan Kewarganegaraan disekolah, bahkan dapat dijadikan bahan ujian sekolah.
   First time voters juga memerlukan seri media lini bawah dan atas yang berbeda
   pengemasannya. Selain lewat sekolah, membangkitkan minat mereka perlu pengetahuan
   yang cukup tentang artis/penyanyi/group band yang mereka minati, serta lokasi-lokasi yang
   mereka datangi untuk hang-out. Memanfaatkan kedua pengetahuan tersebut untuk
   mengemas substansi Pemilu akan sangat membantu dalam menjangkau dan melayani
   (reaching-out) mereka

f.   People with Different Abilities (difabel) perlu mendapat V/E/C Education dengan media yang
     cocok bagi mereka, dan disampaikan oleh kelompok-kelompok yang memang sudah dikenal
     dan dipercaya oleh mereka. Dan pendataan yang baik terhadap kelompok difabel perlu
     dilakukan oleh panitia penyelenggara Pemilu, untuk memastikan bahwa mereka tidak
     terlewat begitu saja dari semua jenis V/E/C Education yang digulirkan. Memastikan bahwa
     semua acara televisi yang bersubstansi V/E/C Education memiliki caption bahasa isyarat juga
     harus menjadi perhatian, agar tuna-rungu tetap bisa menerimanya dengan baik. Tak kalah
     penting adalah mentransfer substansi V/E/C Education yang pokok ke dalam Bahasa Braille,
     sehingga orang buta pun tak alpa mendapat informasi yang penting.

g. Perlu dieksplorasi pula pemanfaatan teknologi popular dalam menyampaikan V/E Education.
   Misalnya saja, pemanfaatan SMS interaktif (seperti SMS “Manajemen Kalbu”, dimana tiap
   minggu disebarkan informasi/dakwah ke pendaftar) maupun digital call-center (metode
   jawaban via SMS atas pertanyaan yang juga diajukan via SMS). Yang harus dipelajari untuk
   pengembangan media semacam ini adalah “Frequently Asked Questions” (FAQ)

Strategi yang lebih mendetail menyangkut metode penyampaian, berdasarkan substansi dan
target audiens bisa dilihat dalam Lampiran 1.



5.5.3 Kapasitas Organisasi dan Penguatan Koordinasi
A. Mitra Potensial

Meninjau pada pengalaman V/E Education 2004, maka mitra yang amat potensial untuk terlibat
dalam pelaksanaan V/E/C Education 2009 terdiri dari beberapa institusi dibawah ini, yaitu :

1. OMS harus bekerja sama dengan organisasi sosial (ormas, organisasi tradisional) lain untuk
   memungkinkan cakupan yang lebih luas sekaligus menyesuaikan dengan konteks lokal.


                                                                                    Halaman 34
                                  Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


   Proposal yang dikembangkan bersama kian mendorong kerjasama sejak awal. Mengingat
   bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai OMS yang paling aktif dan fleksibel dalam
   pengembangan program mempunyai kapasitas yang terbatas dalam mengambil pendekatan
   kerjasama yang luas, maka pendidikan V/E/C harus mempunyai komponen penguatan LSM
   di bidang ini. Aspek yang diperkuat meliputi, antara lain, pengenalan institusi dan organisasi
   sosial, komunikasi sosial, dan dan pengorganisasian kerja sama.

2. Organisasi-organisasi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman cukup dalam V/E/C
   Education dan berkemampuan mengorganisir ‘gerakan’. Penting pula bahwa organisasi-
   organisasi ini merupakan organisasi yang memiliki jaringan cukup luas dan relatif terpercaya
   dimata mitra-mitra lokalnya. Untuk menjangkau target tertentu dengan materi tertentu, ada
   baiknya dipikirkan bekerja sama dengan organisasi yang memang memiliki program jangka
   panjang yang sesuai. Sebagai contoh, KPI dan Solidaritas Perempuan bisa menjadi mitra
   sangat potensial untuk materi keterlibatan perempuan dalam politik karena kedua
   organisasi ini memang telah memiliki program jangka panjang untuk isu tersebut.

3. Organisasi-organisasi yang memiliki kemampuan (dan pengalaman) dalam pengorganisasian
   kelompok basis (kelompok marjinal) dan memang terbukti melayani kelompok basis
   merupakan mitra yang sangat potensial untuk menjangkau kelompok marjinal secara lebih
   cepat dan tepat. Mereka sudah mendapat kepercayaan dan akan lebih mudah memproses
   dialog-dialog yang berarti ditingkat komunitas marjinal

4. Asosiasi/koalisi jurnalis yang memiliki komitmen terhadap pengembangan demokrasi juga
   merupakan mitra potensial, terutama dengan kedekatan dan pengaruh mereka terhadap
   media masa dan kemampuan pengorganisasian masa

5. Media masa adalah mitra potensial lain, yang patut didekati dengan cukup intensif.
   Peraturan perundangan Indonesia mengharuskan media masa menyediakan slot bagi iklan
   layanan masyarakat secara gratis. Dan aturan ini bisa dimanfaatkan dalam rangka
   mendapatkan kemudahan dalam penyiaran PSAs dan/atau berita

6. Kepala Desa, RT dan RW merupakan saluran bagi distribusi media lini bawah yang cukup
   meluas. Dengan intervensi, kelompok ini bahkan mungkin berfungsi sebagai pusat informasi
   yang mampu menjangkau berbagai pelosok.

7. Departemen Pendidikan, Komisi Sekolah, dan Kepala Sekolah patut didekati dalam rangka
   penyebaran V/E/C Education untuk menjangkau pemilih pemula (first-time voters) di
   sekolah-sekolah



B. Penguatan Koordinasi

Seperti diutarakan sebelumnya, tekanan untuk membuat proposal bersama saja belum cukup
untuk menciptakan sinergi antar lembaga pelaksana V/E/C Education. Oleh karena itu, selain
dorongan untuk pembuatan proposal bersama, dibutuhkan beberapa upaya lain, yaitu:

1. Koordinasi antar donor secara lebih baik, tidak saja melalui pertemuan-pertemuan, namun
   juga dalam menyediakan informasi secara kolektif dan reguler tentang mitra-mitra yang
   didukungnya, program yang dilaksanakan mitra-mitra, serta perkembangan pelaksanaan



                                                                                     Halaman 35
                                 Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


   program dari mitra-mitra tersebut. Tak kalah penting adalah mengusahakan agar program
   seputar Pemilu 2009 dikembangkan menjadi sebuah mekanisme dukungan berjangka-
   panjang, bukan sekedar proyek Pemilu saja.

2. Memfasilitasi OMS untuk mengembangkan platform bersama, mensikapi Pemilu 2009 dalam
   kaitannya dengan demokratisasi Indonesia secara luas. Hal lain yang juga bisa didialogkan
   dalam pengembangan platform bersama adalah tentang pembagian peran sesuai kapasitas
   masing-masing, serta potensi pengembangan proposal kolaborasi. Membangun kesepakatan
   dengan dan antar OMS, tentu lebih baik dari sekedar mensyaratkan.

3. Ketersediaan informasi secara reguler menjadi salah satu masukan yang berharga dalam
   rangka mendorong terjadinya koordinasi, dan penyediaan informasi ini seharusnya tidak
   hanya terjadi dalam pertemuan-pertemuan formal saja. Keberadaan lembaga yang secara
   khusus memang mengelola informasi, bisa menjadi salah satu strategi dalam rangka
   mendorong terjadinya kerja-sama antar lembaga. Pengalaman Yappika dengan pengelolaan
   informasi saat Gempa-Tsunami Aceh-Nias misalnya, bisa menjadi salah satu contoh dari
   pengelolaan informasi, yang memungkinkan berbagai organisasi langsung mencari “mitra
   kerja” yang cocok untuk berkoordinasi dan berkolaborasi. UNDP, disisi lain, juga bisa
   memainkan peran penting ini, dengan mengembangkan media informasi yang lebih
   bermanfaat bagi mitra-mitranya dalam rangka mendorong koordinasi antar lembaga.
   Dengan demikian, penting mengusahakan dukungan bagi (atau memainkan peranan dalam)
   pengembangan sebuah sistem manajemen informasi yang secara terus-menerus menjadi
   pengumpul dari dan pendistribusi informasi ke lembaga-lembaga yang melaksanakan V/E/C
   Education.

4. Tak kalah penting adalah dukungan untuk proses-proses perencanaan bersama dan
   pengembangan media-media pembelajaran bersama yang reguler ditengah pelaksanaan
   program. Penguatan pelajaran bersama (collective-learning) semacam ini menjadi prasyarat
   multak bagi terjalinnya sinergi antar lembaga, sampai ke tingkat basisnya. Pengembangan
   proses perencanaan dan refleksi bersama akan lebih layak (feasible) dilakukan di tingkat
   regional, meski perlu pula dilakukan pada tataran nasional diantara mitra-mitra nasional.

5. Pengembangan kapasitas (Capacity Building) perlu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari
   pelaksanaan V/E/C Education ini. Mitra nasional yang menaungi beberapa mitra lokal patut
   didorong untuk menyediakan sarana penguatan kapasitas bagi mitra lokalnya, misalnya
   dalam bentuk training, asistensi teknis, maupun coaching dalam pengelolaan keuangan,
   pengembangan kerangka monitoring berbasis hasil, pemecahan permasalahan (problem-
   solving), dan bahkan dalam pengembangan kreatifitas menciptakan media-media yang
   paling sesuai bagi substansi V/E/C tertentu.

6. KPU perlu didorong agar lebih aktif menyediakan pengetahuan, keahlian, pengalamannya
   maupun berbagi kontak dan informasi dengan berbagai lembaga pelaksana V/E/C Education.
   Meski demikian, perlu diupayakan mekanisme yang sesuai untuk mengatasi konflik
   kepentingan atau “conflict of interest” anggota KPU dengan substansi V/E/C yang didorong
   oleh berbagai lembaga. Sebagai contoh, dalam kerangka substansi V/E/C Education yang
   diusulkan diatas, KPU bisa menjadi salah satu “obyek pantau” dari komunitas, dalam rangka



                                                                                  Halaman 36
                                   Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


    menjadikan Pemilu lebih baik. Menjadikan KPU sebagai institusi yang berhak menyetujui
    materi V/E/C Education dalam konteks semacam itu bisa menciptakan ketegangan yang
    tidak perlu.

7. Memfasilitasi engagement antara OMS dengan partai politik, dalam rangka mengusahakan
   pertemuan antara pemilih dengan calon-calon yang berlaga dalam Pemilu 2009.

8. Melakukan pertemuan-pertemuan dengan media masa, dalam rangka menggali komitmen
   mereka untuk mendukung penyebaran V/E/C Education. Pengalaman LP3ES (Lembaga
   Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) dengan polling pemilihan
   Presiden tahap kedua juga menunjukkan bahwa media masa pun memiliki sumber daya
   untuk membuat program seputar Pemilu 2004.

9. Melakukan pertemuan-pertemuan khusus dengan presenter dan selebriti yang dianggap
   potensial menjadi aliansi dalam penyebaran V/E/C Education. Misalnya saja, dimungkinkan
   untuk mengundang Tukul dan beberapa pembawa acara Mama Mia, dalam rangka menggali
   potensi memasukkan materi V/E/C dalam acara mereka, dan kemudian merancang bersama
   pengemasan acaranya. Komitmen muncul dari rasa memiliki, dan rasa memiliki hanya bisa
   didapat dengan keterlibatan secara aktif sejak perancangan program dilakukan.


5.5.4 Management - Potensi pengembangan V/E/C Education Center
Jawaban para-pihak terhadap potensi pengembagan V/E/C Education Center bervariasi.
Sebagian besar agak skeptis mengingat pengalaman dengan pengembangan berbagai bentuk
Center lain yang kemudian malah cenderung eksklusif. Namun demikian, keberadaan sebuah
Center bukannya tidak dibutuhkan, terutama bila difungsikan secara benar sebagai sebuah
“Service Center” yang terbuka untuk diakses oleh institusi yang membutuhkan. Rekomendasi
menyangkut pengembangan sebuah Center untuk V/E/C Education adalah sebagai berikut:

   Peran V/E/C Education Center

    Seperti dikemukakan diatas, V/E/C Education Center akan benar-benar bermanfaat bila
    mampu menjalankan tugas-tugas pelayanan informasi secara baik kepada berbagai pihak
    yang membutuhkan. Dengan demikian, dibutuhkan Center yang aktif dan responsif (tanggap)
    atas kebutuhan-kebutuhan anggota dan jaringan kerjanya, serta mampu pula mendinamisir
    jaringan kerjanya dalam rangka menciptakan pembelajaran bersama (collective-learning)
    untuk perubahan. Sebuah Center sebaiknya tidak dibebani dengan tugas untuk
    “memutuskan” (approval) materi-materi V/E/C Education yang dianggap layak, namun justru
    berfungsi memproses kekayaan V/E/C Education yang ada sekarang yang sudah tersebar
    menjadi pengalaman dan keahlian dari sejumlah organisasi. Dengan demikian, tugas-tugas
    pokok dari V/E/C Education Center mencakup:

    -   Memproses (secara partisipatif) panduan tentang nilai, prinsip-prinsip dasar, dan
        substansi utama dari yang disebut sebagai V/E/C Education; melibatkan berbagai
        organisasi yang sudah mengembangkan dan memiliki pengalaman dalam
        penyelenggaraan V/E/C Education




                                                                                    Halaman 37
                                   Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


    -   Mengumpulkan sumber-sumber daya (berupa materi V/E/C Education yang sudah ada,
        dan daftar organisasi-organisasi yang memiliki kapasitas melakukan pendidikan politik)
        untuk menjadi kekayaan bersama
    -   Melakukan review terhadap materi yang berhasil dikumpulkan, memberikan komentar
        untuk kebutuhan produksi katalog
    -   Mendistribusikan informasi tentang “kekayaan” yang dimiliki, terutama lewat web-site,
        dan bila dimungkinkan juga penyebaran katalog
    -   Memfasilitasi interkoneksi antar kelompok/institusi, yang membutuhkan dengan yang
        memiliki (berfungsi sebagai hub, misalnya antara lembaga yang membutuhkan
        materi/ketrampilan melakukan pendidikan politik dengan yang memang memiliki
        materi/ketrampilan tersebut), lewat berbagai jenis komunikasi/interaksi (email, telepon,
        penyediaan kesempatan bertemu).
    -   Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang berfungsi sebagai media pembelajaran
        bersama dalam rangka menguatkan kapabilitas yang sudah ada
    -   Menyusun dan memproduksi pembelajaran yang berasal dari pengalaman-pengalaman
        anggota dan mengemasnya menjadi jurnal untuk didistribusikan secara meluas



   Lokasi

    Potensi sharing dan pembelajaran bersama akan lebih mudah dan murah dilakukan bila
    dilakukan pada tataran regional. Oleh karena itu disarankan untuk membuka Center yang
    bersifat regional, dengan pembagian wilayah: Sumatera, Sulawesi dan Maluku, Kalimantan,
    Jawa, wilayah kepulauan Bali-NTB-NTT, dan Papua. Selain soal ongkos, pemecahan Center
    semacam ini juga potensial memunculkan kreatifitas dari regio masing-masing dan makin
    memperkaya koleksi materi, dan khususnya metode yang didorong di tiap-tiap regio.

    Selain di tingkat regio, masih dibutuhkan sebuah Center tingkat nasional, yang lebih
    berfungsi sebagai simpul pendinamisir hubungan antar regional. Center tingkat nasional
    bertugas memperlancar proses sharing & learning antar regional. Disamping itu, Center di
    tingkat nasional juga dapat berfungsi untuk memproses kesepakatan-kesepakatan bersama
    tentang nilai, prinsip-prinsip dasar, bahkan baku mutu bagi materi-materi pokok tentang
    V/E/C Education.

    Meski diusulkan bahwa center setidaknya ditempatkan pada level regional, bila
    dimungkinkan (dari sudut sumber-sumber daya), perlu dipikirkan upaya untuk membentuk
    sebuah center di tingkat Kabupaten/Kota. Sebuah center akan semakin efektif
    termanfaatkan oleh komunitas yang ingin dilayaninya ketika berjarak cukup dekat. Fungsi
    sebagai clearing-house, sekaligus sebagai hub untuk pembentukan peer of learning bagi dan
    antar komunitas, terutama dalam rangka memperkuat sistem representasi dan akuntabilitas,
    akan makin meningkat bila center ada di tataran Kabupaten/Kota.

   Siapa terlibat?

    Setting multi-stakeholder penting bagi sebuah Center yang mendorong penguatan kualitas
    V/E/C Education. Beberapa pihak yang dianggap pokok untuk terlibat adalah Lembaga
    Pemerintah terkait (nasional dan regional) seperti KPU, Depdagri, Depdikbud; Civil Society
    Organizations (OMS); dan Akademisi/Experts.



                                                                                    Halaman 38
                                  Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan


    Mengingat bahwa KPU memiliki mandat untuk mengkoordinasikan segala upaya V/E/C
    Education, patut ditinjau peluang lembaga ini dalam hal mendorong terbentuknya center.

   Bentuk organisasi

    Berbasis ke-anggota-an, dimana anggota berkewajiban untuk berbagi materi dan keahlian
    V/E/C Education untuk bisa dimanfaatkan oleh Center, dan untuk itu mereka berhak
    memperoleh pelayanan berupa kesempatan memperluas relasi dan memperbesar potensi
    kolaborasi.

    Dimungkinkan pula bagi Center untuk memberi pelayanan pada bukan anggota, namun
    tentu dengan beberapa keterbatasan (misal: anggota tak membayar pelayanan, non-anggota
    membayar pelayanan; anggota memperoleh akses tak terbatas terhadap informasi
    organisasi, non-anggota hanya memperoleh akses terhadap informasi yang sudah
    dinyatakan milik publik).

   Pendanaan

    Mengingat bahwa V/E/C Education sebenarnya merupakan tanggung-jawab Pemerintah,
    maka diupayakan agar sebagian besar pendanaan berasal dari Anggaran Negara. Jenis-jenis
    pendanaan lain yang bisa diusahakan berasal dari: perusahaan (dari program-program yang
    bernuansa Corporate Social Responsibility), kontribusi OMS, maupun dari lembaga-lembaga
    donor/organisasi internasional.

   Bagaimana memproses?

    Sebuah proses konsultasi yang relatif meluas perlu dilakukan sebelum mengerucutkan ide
    pembentukan Center ini. Refleksi atas penyelenggaraan program-program V/E/C untuk
    Pemilu 2009 bisa menjadi wahana dalam memproses konsultasi ide pembentukan Center.
    Bila ide ini diterima secara meluas, perlu dilanjutkan dengan pertemuan untuk membahas
    platform bersama dan tindak-lanjut, dengan melibatkan organisasi-organisasi yang sudah
    mengembangkan dan memiliki pengalaman dalam melakukan V/E/C Education. Bila tak
    memungkinkan untuk mengundang seluruh pihak sampai ke tingkat lokal, cukup
    mengupayakan kehadiran wakil-wakil yang dipercaya oleh tiap regional dan jaringan
    nasional dari berbagai mitra lokal.

    Proses diatas sangat penting dilakukan, sebagai upaya agar ide pembentukan Center menjadi
    milik banyak pihak dan didorong sebagai gagasan bersama. Pemanfaatan Center secara
    efektif akan sangat tergantung dari penerimaan banyak pihak, sejak gagasan ini digulirkan.




                                                                                   Halaman 39
                                                                                             Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan
Lampiran 1: Substansi dan Strategi Penyampaian Pesan V/E/C Education di Pemilu
2009

        Output                   Content              Targets                         Approach/methods                           Period of    Potential organizers
                                                                                                                                 Delivery

1. Meningkatnya           1.1 Standard              Masyarakat   Media campaign melalui:                                         2 bulan      KPU dan panitia
pemahaman warga           information on            umum                                                                         sebelum       penyelenggara
negara mengenai           Election, i.e: Prosedur                 iklan layanan di koran (daerah), radio – sampai radio         Hari H        Pemilu di berbagai
perubahan Sistem Pemilu   pendaftaran,                             komunitas, televisi. Untuk media radio dan televisi, harus    Pemilu        wilayah
dan menguatnya            pencoblosan dan                          dipastikan bahwa iklan layanan disisipkan pada prime-time.    2009
ketrampilan mereka        penghitungan suara;                                                                                                 Organisasi-organisasi
                                                                  Text-messaging di TV dan ad-lips radio, dalam acara-acara                   yang terkait dengan
untuk memilih dalam       waktu
                                                                   yang relatif digemari masyarakat                                            media masa
Pemilu dan mengawasi      penyelenggaraan
jalannya Pemilu sesuai    Pemilu; Lokasi TPS                      Poster dan brosur yang dipasang di (atau disebarkan lewat)                 Organisasi payung
Peraturan Perundangan                                              RT/RW, Kantor Desa/Dusun, organisasi masa, serikat-serikat                  bagi pengusaha-
yang berlaku                                                       (seperti: serikat buruh, serikat petani, aliansi masyarakat                 pengusaha film
                                                                   adat)                                                                       keliling
(VOTER EDUCATION)
                                                                  Produksi CD yang dipasang (atau disebarkan lewat) RT/RW,                   Organisasi jaringan
                                                                   Kepala Desa/Dusun, organisasi masa, serikat-serikat; selain                 berskala nasional,
                                                                   itu juga dipasang sebagai bagian dari pemutaran film                        seperti organisasi
                                                                   keliling, terutama di wilayah pedesaan yang jarang bisa                     masa, serikat-serikat,
                                                                   dijangkau oleh media lain. Untuk produksi CD ini, KPU                       dan sebagainya
                                                                   berkewajiban untuk memberikan pengarahan khusus
                                                                   tentang penggunaan CD kepada institusi-institusi yang
                                                                   diminta membantu dalam penyebarannya (Membuat
                                                                   diskusi khusus, dimana CD ditayangkan, dan diberi
                                                                   kesempatan tanya-jawab. Proses ini juga didokumentasikan
                                                                   dengan baik, dalam bentuk CD). Bagi serikat dan organisasi
                                                                   masa, cukup mengundang afiliasi tingkat nasional mereka,
                                                                   sementara bagi Kepala Desa/Dusun, bisa berkumpul di
                                                                   tingkat kecamatan, dan kemudian mereka bertanggung-
                                                                   jawab mengumpulkan RT/RW di wilayahnya.




                                                                                                                                                       Halaman 40
                                                            Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan
Output   Content     Targets                         Approach/methods                           Period of    Potential organizers
                                                                                                Delivery

                   Pemilih       Simulasi di sekolah-sekolah, yang dilanjutkan dengan diskusi   2 bulan      OMS yang memang
                   Pemula        tentang simulasi tersebut. Simulasi ini bisa dinegosiasikan    sebelum       sudah memiliki
                                 menjadi bagian dari kurikulum pendidikan yang sejenis.         Hari H        education programs
                                 Semacam try-out dari pendidikan demokrasi di sekolah-sekolah   Pemilu        for youth
                                                                                                2009
                                                                                                             Depdikbud ( ijin
                                                                                                              khusus voter
                                                                                                              education sebagai
                                                                                                              bagian dari kurikulum
                                                                                                              pendidikan)

                   Komunitas      Simulasi di pusat pemerintahan terdekat (dusun, kampung,     2 bulan      Organisasi yang
                   Marjinal,       gampong, dll), yang dilanjutkan dengan diskusi tentang       sebelum       memayungi radio
                   temasuk         simulasi tersebut.                                           Hari H        komunitas
                   wanita.        Khusus untuk perempuan, bisa juga dilakukan simulasi pada    Pemilu       OMS yang sudah
                                   kumpulan-kumpulan pengajian atau kantor koperasi/credit      2009          lama melakukan
                                   union perempuan                                                            pengorganiasian di
                                  Selain pemasangan/penyebaran poster dan brosur, perlu                      komunitas marginal
                                   ditambah dengan penyediaan pusat informasi Pemilu yang                     dan memiliki
                                   relatif dekat dengan lokasi wilayah mereka yang bisa                       jaringan kerja cukup
                                   memberikan jawaban bila ada pertanyaan                                     luas
                                  Pemasangan CD memanfaatkan kegiatan kolektif yang biasa                   Bekerja-sama
                                   dilakukan tiap-tiap kelompok marjinal                                      dengan Kepala
                                   dikampung/komunitasnya (seperti: pengajian,                                Desa/Dusun/
                                   musyarawarah kelompok, pertemuan kampung, dan                              Gampong
                                   sebagainya)

                   People with    Media campaign menggunakan televisi harus selalu disertai    2 bulan      Organisasi yang
                   different       dengan caption bahasa isyarat                                sebelum       memberikan
                   abilities      Brosur khusus berbahasa braile yang disebarkan lewat         Hari H        pelayanan pada
                   (Difabel)       RT/RW dan organisasi yang khusus memberikan pelayanan        Pemilu        kelompok Difabel
                                   pada kelompok Difabel                                        2009




                                                                                                                      Halaman 41
                                                                                            Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan
       Output                   Content               Targets                        Approach/methods                           Period of    Potential organizers
                                                                                                                                Delivery

1. Meningkatnya          1.2 Tupoksi organisasi-   Masyarakat    Media campaign melalui:                                       6 bulan      KPU dan panitia
pemahaman warga          organisasi yang           umum             -     Ad-lips radio yang berskala nasional                  sebelum       penyelenggara
negara mengenai          menyeleng-garakan/                         -     Ad-lips televisi                                      Hari H        Pemilu di berbagai
perubahan Sistem         terlibat dalam Pemilu                      -     Talkshow radio dan televisi                                         wilayah
Pemilu dan               dan hak-hak warga untuk                 Brosur yang disebarkan lewat lewat RT/RW dan Kepala                        Organisasi-
                                                                  Desa/Dusun, juga melalui forum-forum warga yang sudah                       organisasi yang
menguatnya               mendaftar dan
                                                                  ada selama ini, dan organisasi-organisasi masa dan serikat-                 terkait dengan
ketrampilan mereka       memantau pelaksana-an
                                                                  serikat (serikat buruh, serikat petani, aliansi masyarakat                  media masa
untuk memilih dalam      Pemilu dan                               adat, dan sebagainya)                                                      Organisasi payung
Pemilu dan mengawasi     penghitungan suara.                     Penyelenggaraan dialog-dialog publik dan forum-forum                        bagi pengusaha-
jalannya Pemilu sesuai   Kemana harus                             warga, yang berkaitan dengan hak warga memantau proses                      pengusaha film
Peraturan                melaporkan hasil                         penyelenggaraan Pemilu                                                      keliling
Perundangan yang         pantauan dan seperti                    Pembuatan CD tentang Tupoksi dan hak warga memantau                        Organisasi jaringan
berlaku                  apa tindak-lanjut dari                   penyelenggaraan Pemilu, disebarkan sebagaimana brosur                       berskala nasional,
                         laporan warga                            diatas, juga lewat pemutaran film keliling khusus untuk                     seperti federasi,
(VOTER EDUCATION)                                                 wilayah pedesaan yang kurang memiliki akses terhadap                        organisasi masa,
                                                                  jenis hiburan lain                                                          serikat-serikat, dan
                                                                                                                                              sebagainya



                                                   Pemilih       Media campaign seperti diatas, dengan perbedaan:              6 bulan      Organisasi yang
                                                   Pemula          adlips radio dilakukan di radio-radio lokal yang            sebelum       terkait dengan
                                                                       digemari oleh anak muda (dibawakan penyiar               Hari H        media masa
                                                                       kesayangan mereka)                                                    OMS yang memang
                                                                   adlips televisi, dibawakan oleh group band/penyanyi                       sudah memiliki
                                                                       kegemaran mereka di acara-acara televisi (misal:                       education programs
                                                                       manfaatkan acara Peter Pan live);                                      for youth
                                                                   talk-show televisi dan radio, dengan pembicara adalah                    Depdikbud
                                                                       group band/penyanyi/artis kegemaran anak muda
                                                                 Penyebaran brosur khusus via sekolah-sekolah. Brosur
                                                                  dengan warga dan design yang unik akan lebih disukai
                                                                 Diskusi-diskusi disekolah dan training/simulasi khusus
                                                                  pemantauan Pemilu, menggantikan materi tentang PMP




                                                                                                                                                      Halaman 42
                                                            Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan
Output   Content      Targets                        Approach/methods                          Period of    Potential organizers
                                                                                               Delivery

                   Komunitas      Media campaign melalui ad-lips radio, terutama di radio-    6 bulan      Organisasi yang
                   Marjinal,       radio lokal/radio komunitas                                 sebelum       terkait dengan
                   temasuk        Penyebaran brosur khusus dengan bahasa daerah setempat      Hari H        media masa
                   wanita.         lewat pengorganisasian komunitas dan lewat organisasi                    OMS yang sudah
                                   komunitas yang sudah ada (misal: serikat tani, PKK)                       lama melakukan
                                  Dialog-dialog kampung khusus maupun memanfaatkan                          pengorganiasian di
                                   pertemuan-pertemuan kampung yang sudah                                    komunitas marginal
                                   ada/terjadwal, seperti musyawarah desa, pengajian,                        dan memiliki
                                   pertemuan koperasi desa. CD bisa diputar disini                           jaringan kerja cukup
                                  Training/simulasi khusus tentang apa-apa saja yang bisa                   luas
                                   dipantau selama penyelenggaraan Pemilu dan kemana hasil                  Bekerja-sama
                                   pantauan bisa diberikan                                                   dengan Kepala Desa

                   People with    Media campaign sama dengan untuk masyarakat umum,           6 bulan      Organisasi yang
                   different       dengan kekekhusuan:                                         sebelum       terkait dengan
                   abilities        Penyediaan caption bahasa isyarat untuk semua jenis       Hari H        media masa
                   (Difabel)            campaign via televisi                                               OMS yang sudah
                                    Ad-lips radio di radio-radio lokal selalu juga disertai                 cukup lama
                                        materi yang menyangkut hak yang sama bagi difabel                    melakukan
                                  Penyebaran brosur khusus huruf braile untuk yang buta                     pengorganisasian di
                                  Dialog-dialog dengan Difabel, memanfaatkan                                komunitas difabel
                                   pengorganisasian oleh kelompok-kelompok ini sendiri                      Bekerja sama
                                   (misal: ada Yayasan Netra yang khusus didirikan untuk                     dengan
                                   memperkuat kemampuan penderita tuna-netra)                                RT/RW/Kepala Desa
                                                                                                             untuk pendataan




                                                                                                                    Halaman 43
                                                                                           Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan
       Output                 Content            Targets                        Approach/methods                            Period of       Potential organizers
                                                                                                                            Delivery

2. Menguatnya           2.1 Pentingnya        Masyarakat     Media campaign melalui:                                       6 bulan      OMS yang memiliki
ketrampilan warga       pemilih untuk aktif   Umum             Seri PSA televisi tentang kepentingan mengawasi             sebelum       jaringan kerja cukup luas
negara dalam            mengawasi jalannya                        penyelenggaraan Pemilu                                    Hari H        berskala nasional
mengartikulasikan       Pemilu demi menjaga                    Talkshow radio & televisi                                                 (catatan: jaringan kerja
kepentingan-nya         agar Pemilu absah,                     Ad-lips radio & televisi                                                  belum tentu dari
kepada calon            free & fair                          Pembuatan poster yang disebarkan oleh berbagai                              organisasi yang sama)
                                                              organisasi pada komunitas yang berada dibawah                              Organisasi yang terkait
pemimpin/wakil
                                                              pengorganisasiannya                                                         dengan media masa
rakyat dan dalam                                                                                                                          (koalisi media, dan
menetapkan pilihan-                                                                                                                       sebagainya)
pilihan politiknya,
termasuk pilihan atas                         Pemilih        Diskusi di sekolah-sekolah, dengan mendatangkan               6 bulan      OMS yang memang
calon pemimpin dan                            Pemula          artis/penyanyi/group band kesayangan mereka sebagai           sebelum       sudah memiliki education
wakil rakyat                                                  penarik diskusi.                                              Hari H        programs for youth
                                                             Produksi poster khusus dan/atau pin (dengan design                         Depdikbud
(ELECTORAL                                                    gambar lebih banyak dari kata-kata) yang disebarkan saat
EDUCATION)                                                    melakukan diskusi
                                                             Training/simulasi tentang proses pemantauan Pemilu dan
                                                              melaporkan hasilnya

                                              Komunitas      Media campaign melalui ad-lips radio dan juga                 6 bulan      Jaringan radio lokal/radio
                                              Marjinal,       menayangkan talkshow radio di radio-radio lokal/radio         sebelum       komunitas
                                              temasuk         komunitas                                                     Hari H       OMS yang memiliki basis
                                              wanita.        Dialog-dialog kampung/komunitas dan dialog-dialog khusus                    pengorganisasian jelas
                                                              bagi perempuan, memanfaatkan pertemuan-pertemuan/
                                                              acara komunitas yang memang sudah eksis (misal: banjar,
                                                              forum warga bulanan, musyawarah desa, pengajian,
                                                              pertemuan koperasi)
                                                             Produksi poster berbahasa daerah setempat
                                              People with    Caption bahasa isyarat untuk seri PSA televisi                6 bulan      OMS yang sudah cukup
                                              different      Dialog-dialog dengan kelompok Difabel                         sebelum       lama melakukan
                                              abilities      Penyebaran poster khusus berhuruf braile                      Hari H        pengorganisasian di
                                              (Difabel)      Penyediaan fasilitas khusus sebagai pusat informasi, tempat                 komunitas difabel
                                                              bertanya (mendidik secara khusus fasilitator dari komunitas                Bekerja sama dengan
                                                              masing-masing sebagai pengelola pusat informasi)                            RT/RW/Kepala Desa
                                                                                                                                          untuk pendataan




                                                                                                                                                      Halaman 44
                                                                                            Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan
       Output                  Content            Targets                         Approach/methods                        Period of      Potential organizers
                                                                                                                          Delivery

2. Menguatnya           2.2 Sistem             Masyarakat     Media campaign melalui:                                    6 bulan      OMS yang memiliki
ketrampilan warga       representasi (daerah   Umum              -    Talkshow televisi dan radio                         sebelum       jaringan kerja cukup luas
negara dalam            pemilihan, electoral                     -    Seri PSA tentang sistem representasi                Hari H        berskala nasional
mengartikulasikan       threshold, dan                        Produksi brosur khusus yang menjelaskan secara sederhana                 (catatan: jaringan kerja
kepentingannya          representasi) dan                      tentang sistem representasi dan maknanya bagi warga,                     belum tentu dari
                                                               sekaligus info tentang strategi bagi forum-forum                         organisasi yang sama)
kepada calon            fungsi forum-forum
                                                               warga/organisasi kemasyarakatan untuk memanfaatkan                      Organisasi yang terkait
pemimpin/wakil          warga/organisasi
                                                               kejelasan sistem representasi ini dalam rangka memilih                   dengan media masa
rakyat dan dalam        kemasyarakatan                         calon yang betul-betul “mewakili” kepentingan mereka                     (koalisi media, dan
menetapkan pilihan-                                           Dialog publik dengan KPU dan expert                                      sebagainya)
pilihan politiknya,
termasuk pilihan atas
calon pemimpin dan                             Pemilih        Diskusi disekolah-sekolah                                  6 bulan      OMS yang memang
wakil rakyat                                   Pemula         Simulasi tentang sistem representasi sebagai bagian dari   sebelum       sudah memiliki education
                                                               diskusi                                                    Hari H        programs for youth
(ELECTORAL                                                                                                                             Depdikbud
EDUCATION)

                                               Komunitas      Dialog-dialog kampung/komunitas dan dialog-dialog khusus   6 bulan     OMS yang memiliki basis
                                               Marjinal,       bagi perempuan, memanfaatkan pertemuan-pertemuan/          sebelum     pengorganisasian jelas
                                               temasuk         acara komunitas yang memang sudah eksis (misal: banjar,    Hari H
                                               wanita.         forum warga bulanan, musyawarah desa, pengajian,
                                                               pertemuan koperasi). Akan baik bisa menghadirkan KPUD
                                                              Simulasi tentang sistem representasi sebagai bagian dari
                                                               dialog

                                               People with    Dialog-dialog dengan kelompok Difabel                      6 bulan     OMS yang sudah cukup
                                               different      Penyebaran brosur khusus berhuruf braile                   sebelum     lama melakukan
                                               abilities      Penyediaan fasilitas khusus sebagai pusat informasi,       Hari H      pengorganisasian di
                                               (Difabel)       tempat bertanya (mendidik secara khusus fasilitator dari               komunitas difabel
                                                               komunitas masing-masing sebagai pengelola pusat
                                                               informasi)
       Output                  Content            Targets                        Approach/methods                         Period of      Potential organizers
                                                                                                                          Delivery

2. Menguatnya           2.3 Makna Pemilu       Masyarakat     Media campaign melalui:                                    1 tahun      OMS yang memiliki
ketrampilan warga       dalam pengembangan                      -    Dialog dalam acara popular (misal: memanfaatkan      sebelum       jaringan kerja cukup luas



                                                                                                                                                    Halaman 45
                                                                                                Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan
negara dalam            demokrasi dan kaitan    Umum                      acara Madam Ivan dll di Indosiar, dan yang berdialog   Hari H         berskala nasional
mengartikula-sikan      demokrasi dengan                                  adalah para pembawa acara dan juri acara ini;                         (catatan: jaringan kerja
kepentingan-nya         pengambilan                                       memanfaatkan acara Tukul dan menghadirkan                             belum tentu dari
kepada calon            kebijakan dan                                     gabungan antara artis/penyanyi dengan OMS dan                         organisasi yang sama)
pemimpin/wakil          implementasi                                      experts)                                                             Organisasi yang terkait
                                                                     -    Seri PSA tentang makna Pemilu                                         dengan media masa
rakyat dan dalam        pembangunan yang
                                                                  Produksi poster                                                              (koalisi media, dan
menetapkan pilihan-     berimplikasi terhadap
                                                                  Dialog publik dan dialog dalam forum-forum warga                             sebagainya)
pilihan politiknya,     kehidupan dan
termasuk pilihan atas   penghidupan warga
calon pemimpin dan      negara                  Pemilih           Produksi poster                                               1 tahun       OMS yang memang
wakil rakyat                                    Pemula            Diskusi di sekolah, mengkaitkan antara Pemilu dengan          sebelum        sudah memiliki education
                                                                   persoalan yang dekat dengan mereka, misalnya: jaminan         Hari H         programs for youth
(ELECTORAL                                                         memperoleh sekolah bermutu tanpa biaya atau dengan
EDUCATION)                                                         biaya yang bisa dijangkau

                                                Komunitas         Dialog-dialog kampung/komunitas dan dialog-dialog khusus      1 tahun       OMS yang memiliki basis
                                                Marjinal,          bagi perempuan, memanfaatkan pertemuan-pertemuan/             sebelum        pengorganisasian jelas
                                                temasuk            acara komunitas yang memang sudah eksis (misal: banjar,       Hari H
                                                wanita.            forum warga bulanan, musyawarah desa, pengajian,
                                                                   pertemuan koperasi). Akan baik bisa menghadirkan KPUD.
                                                                   Mengkaitkan antara memilih Pemimpin dengan kebijakan-
                                                                   kebijakan yang kemudian muncul dari pimpinan tersebut
                                                                   yang diimplementasikan melalui program pembangunan,
                                                                   berlanjut pada pengaruh program pembangunan terhadap
                                                                   kehidupan keseharian mereka


                                                People with       Dialog-dialog dengan kelompok Difabel                         1 tahun       OMS yang sudah cukup
                                                different         Penyebaran poster/sticker khusus berhuruf braile              sebelum        lama melakukan
                                                abilities         Penyediaan fasilitas khusus sebagai pusat informasi, tempat   Hari H         pengorganisasian di
                                                (Difabel)          bertanya (mendidik secara khusus fasilitator dari komunitas                  komunitas difabel
                                                                   masing-masing sebagai pengelola pusat informasi)


     Output             Content            Targets                            Approach/methods                              Period of           Potential organizers
                                                                                                                            Delivery

2. Menguatnya       2.4 Mengartiku-     Masyarakat         Dialog warga berjenjang, dari tingkat pedesaan sampai ke      1 tahun           OMS yang memiliki jaringan
ketrampilan         lasikan persoalan                       regional (daerah pemilihan) tertentu untuk                    sebelum Hari       kerja cukup luas berskala



                                                                                                                                                             Halaman 46
                                                                                              Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan
warga negara       dan harapan        Umum                menyusun/merumuskan secara jelas problem dasar yang         H untuk          nasional (catatan: jaringan
dalam              (demand)                               dihadapi warga dan demand terhadap peserta Pemilu           dialog warga     kerja belum tentu dari
mengartikula-      Pemilih kepada                        Event khusus, menggabungkan antara bazaar dengan            dan untuk        organisasi yang sama)
sikan              Peserta Pemilu                         exhibition, dan meminta warga yang hadir untuk menulis      dialog          Organisasi yang terkait
kepentingan-nya                                           demandnya dalam spanduk yang sangat panjang atau            dengan           dengan media masa (koalisi
                                                          dalam lembaran daun-daun yang kemudian dibentuk                              media, dan sebagainya)
kepada calon                                                                                                          Parpol dan
                                                          menjadi pohon harapan. Dilanjutkan dengan press-
pemimpin/wakil                                                                                                        calon
                                                          conference dan press-release oleh Panitia Penyelenggara
rakyat dan dalam                                          untuk memastikan harapan-harapan itu dimuat di media        Presiden
menetapkan                                                masa.                                                       segera
pilihan-pilihan                                          Fasilitasi kelompok-kelompok dalam membuat kontrak          setelah
politiknya,                                               politik dengan peserta Pemilu                               diumumkan
termasuk pilihan                                         Media campaign berbentuk:                                   kontestan
atas calon                                                 Dialog dengan Parpol dan calon Presiden/Wakil             Pemilu
pemimpin dan                                                    Presiden – tanggapan terhadap pohon/spanduk
wakil rakyat                                                    harapan
                                                           Penyiaran harapan
(ELECTORAL
EDUCATION)                            Pemilih Pemula     Idem atas yang dimulai dari sekolah dan kemudian antar      Idem atas       OMS yang memang sudah
                                                          sekolah                                                                      memiliki education programs
                                                                                                                                       for youth
                                                                                                                                      Organisasi yang terkait
                                                                                                                                       dengan media masa

                                      Komunitas          Idem atas untuk kelompok-kelompok marjinal yang berbeda     Idem atas       OMS yang memiliki basis
                                      Marjinal,                                                                                        pengorganisasian jelas
                                      temasuk wanita.                                                                                 Organisasi yang terkait
                                                                                                                                       dengan media masa
                                      People with        Idem atas untuk tiap-tiap kelompok difabel dan berjenjang   Idem atas       OMS yang sudah cukup lama
                                      different           dari tingkat desa sampai daerah pemilihan tertentu                           melakukan pengorganisasian
                                      abilities                                                                                        di komunitas difabel
                                      (Difabel)                                                                                       Organisasi yang terkait
                                                                                                                                       dengan media massa
    Output              Content           Targets                           Approach/methods                            Period of          Potential organizers
                                                                                                                        Delivery

2. Menguatnya      2.5 Informasi      Masyarakat         Yang pertama perlu dilakukan adalah memilah peserta         Segera         Kolaborasi antar OMS yang
ketrampilan        yang lebih valid   Umum                Pemilu berdasarkan daerah pemilihannya, dan kemudian        setelah        melayani daerah pemilihan
warga negara       dan detail                             tiap-tiap daerah pemilihan membahas calon-calon yang        peserta        tertentu (masing-masing punya
                                                          spesifik berasal dari wilayah pemilihan tersebut                           target untuk mengulas peserta



                                                                                                                                                      Halaman 47
                                                                                                     Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan
dalam              mengenai                                    Media campaign berbentuk:                                   Pemilu         tertentu, dan hasilnya
mengartikula-      peserta Pemilu                                Sisipan khusus dalam koran lokal                          ditentukan     dikumpulkan, diverifikasi secara
sikan              (latar-belakang,                              Ulasan calon secara berseri di televisi dan radio lokal                  bersama, sampai betul-betul
kepentingan-nya    kinerja, ideologi                             Debat peserta Pemilu secara berseri untuk                                mendapat informasi yang valid
kepada calon       dan program-                                       mengetengahkan program-program pembangunan
pemimpin/wakil     program                                            yang akan diluncurkan
rakyat dan dalam   kerjanya) dan                               Dialog-dialog warga, membahas tentang sisipan khusus
                                                                maupun berita tentang ulasan calon di televisi dan radio
menetapkan         indikator-
                                                                lokal
pilihan-pilihan    indikator untuk
politiknya,        menilai calon        Pemilih Pemula         Media campaign, memanfaatkan acara yang digemari dan        Segera         Hasil dari kolaborasi diatas
termasuk pilihan   yang potensial                               mengundang peserta Pemilu yang ikut perdebatan, dan         setelah        dimanfaatkan oleh OMS yang
atas calon         sebagai                                      mendatangkan first-time voters untuk mengajukan             peserta        secara khusus punya
pemimpin dan       pemimpin                                     pertanyaan-pertanyaan yang lebih fokus                      Pemilu         pengalaman dengan youth
wakil rakyat       dan/atau wakil                              Dialog di sekolah, membahas peserta Pemilu, dan             ditentukan
                                                                merumuskan pertanyaan-pertanyaan pokok yang harus
(ELECTORAL                                                      diajukan ketika bertemu dengan peserta Pemilu tersebut
EDUCATION)
                                        Komunitas              Dialog warga dengan simulasi memanfaatkan indikator         Segera         Hasil dari kolaborasi diatas
                                        Marjinal,               untuk mengukur potensi calon-calon. Sekaligus               setelah        dimanfaatkan oleh OMS yang
                                        temasuk wanita.         mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus        peserta        memang memiliki basis yang
                                                                diajukan pada peserta Pemilu                                Pemilu         jelas dengan komunitas
                                                               Mengajak peserta Pemilu untuk langsung berdialog dengan     ditentukan     marginal tertentu
                                                                warga tentang program kerja mereka

                                        People with            Dialog warga dengan simulasi memanfaatkan indikator         Segera         Hasil dari kolaborasi diatas
                                        different               untuk mengukur potensi calon-calon. Sekaligus               setelah        dimanfaatkan oleh OMS yang
                                        abilities               mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus        peserta        memang memberikan
                                        (Difabel)               diajukan pada peserta Pemilu                                Pemilu         pelayanan dan pemberdayaan
                                                               Mengajak peserta Pemilu untuk langsung berdialog dengan     ditentukan     kepada komunitas Difabel
                                                                komunitas difabel, tentang program kerja mereka

    Output                    Content                       Targets                           Approach/methods                     Period of        Potential organizers
                                                                                                                                   Delivery
3. Berkembang-     3.1 Peran-peran warga               Pemilih Pemula         Pendidikan politik                                Setelah       OMS yang sudah memiliki
nya kapasitas      selepas Pemilu dan berbagai         Komunitas              Dialog-dialog warga                               Pemilu         program pendidikan
warga negara       proses/forum pengambilan             Marjinal,              Dialog antara warga dengan pejabat dan wakil      2009           politik dan/atau
untuk              keputusan yang bisa                  temasuk wanita.         rakyat setempat                                                  melakukan
                                                                                                                                                 pengorganisasian basis
berpartisipasi     dimanfaatkan warga untuk            People with            Pengorganisasian
dalam proses-      berpartisipasi dalam                                                                                                         Department pemerintah
                                                        different abilities    Pelibatan warga dalam proses-proses menyusun



                                                                                                                                                             Halaman 48
                                                                                                 Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan
proses politik,    penentuan kebijakan publik       (Difabel)                 kebijakan daerah                                               terkait (Depdagri)
termasuk dalam                                                                                                                              Partai politik
pengambilan
keputusan publik   3.2 Kapasitas yang perlu        Pemilih Pemula         Pendidikan politik berjenjang                        Setelah    OMS yang sudah memiliki
dan                dimiliki oleh warga sehingga    Komunitas              Training/workshop tentang policy                     Pemilu      program pendidikan
                   mampu berkontribusi (atau        Marjinal,               advocacy/dialogue                                    2009        politik dan/atau
pengembangan
                   memberikan pengaruh)             temasuk wanita.        Pengorganisasian                                                 melakukan
rencana                                                                                                                                      pengorganisasian basis
pembangunan        secara signifikan dalam         People with            Participatory planning and budgeting, dimulai dari
                                                                                                                                            Department pemerintah
daerah yang        proses penentuan kebijakan       different abilities     desa dan kemudian menegosiasikan kepentingan di
                                                                                                                                             terkait (Depdagri)
                   dan proses implementasi          (Difabel)               tingkat pemerintahan yang lebih tinggi
mempengaruhi                                                                                                                                Partai politik
kehidupannya       program-program                                         Film/sinetron
(CIVIC             pembangunan
EDUCATION)         3.3 Pertanggungjawaban          Pemilih Pemula         Media campaign rakyat bertanya, pemimpin             Setelah    OMS yang sudah memiliki
                   pejabat publik kepada warga     Komunitas               menjawab                                             Pemilu      program pendidikan
                   negara                           Marjinal,              Penyediaan compaint center                           2009        politik dan/atau
                                                    temasuk wanita.        Dialog-dialog warga                                              melakukan
                                                   People with            Film/sinetron                                                    pengorganisasian basis
                                                                                                                                            Department pemerintah
                                                    different abilities
                                                                                                                                             terkait (Depdagri)
                                                    (Difabel)                                                                               Partai politik
                   3.4 Keterlibatan perempuan      Pemilih Pemula           Pendidikan politik berjenjang                      Setelah    OMS yang sudah memiliki
                   dalam politik                   Komunitas                Pengorganisasian kelompok pendukung                Pemilu      program pendidikan
                                                    Marjinal,                Dialog-dialog warga                                2009        politik dan/atau
                                                    temasuk wanita.          Film/Sinetron                                                  melakukan
                                                                                                                                             pengorganisasian basis
                                                   People with
                                                                                                                                            Department pemerintah
                                                    different abilities
                                                                                                                                             terkait (Depdagri)
                                                    (Difabel)                                                                               Partai politik




                                                                                                                                                        Halaman 49
Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan




                                                 Halaman 50

				
DOCUMENT INFO
Description: Contoh Proposal Event Budgeting document sample