Bab Ii Peranan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan by box20878

VIEWS: 978 PAGES: 93

More Info
									    KEUANGAN NEGARA,
PERKEMBANGAN MONETER DAN
LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN
                              BAB II

      KEUANGAN NEGARA, PERKEMBANGAN MONETER
          DAN LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN




A. PENDAHULUAN

    Dalam amanat konstitusi yang tercantum pada pasal 23 UUD
1945, disebutkan bahwa sumber kekayaan dan keuangan negara
digunakan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat, dan
pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan
rakyat pula. Penjelasan pasal ini menyebutkan betapa caranya rakyat,
sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja hidup,
harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan
Perwakilan Rakyat. Dengan memiliki hak anggaran (begrooting)
Dewan Perwakilan Rakyat mengawasi (mengontrol) Pemerintah. Hak
DPR tersebut mencerminkan hakikat kedaulatan rakyat dalam
pengelolaan kekayaan dan keuangan negara.


                                                                II/3
     Pasal 23 UUD 1945 mengamanatkan pula bahwasanya macam
dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan
pasal ini menyebutkan pentingnya penetapan macam dan harga mata
uang dengan undang-undang karena kedudukan uang itu besar
pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama adalah alat penukar dan
pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran
jual beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu perlu ada macam
dan rupa uang yang diperlukan oleh rakyat sebagai pengukur harga
untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang yang
dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah
tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak
teratur. Berkaitan dengan upaya penerbitan dan pengedaran uang,
dijelaskan kedudukan Bank Indonesia yang mengeluarkan dan
mengatur peredaran uang kertas.

    Demikianlah ketentuan-ketentuan di dalam UUD 1945 yang
menjadi landasan penyelenggaraan keuangan negara dan moneter.
Penyelenggaraan keuangan negara dan moneter telah mengalami
pasang-surut yang berkembang sesuai dengan perkembangan
perekonomian Indonesia pada khususnya dan perjalanan bangsa secara
keseluruhan pada umumnya.

      Keadaan perekonomian pada masa merebut dan mempertahankan
kemerdekaan memang tidak banyak kemajuan karena tidak cukup
kesempatan untuk menanganinya dengan baik. Sebagian besar alat-alat
produksi dan prasarana berada dalam keadaan rusak, defisit neraca
perdagangan dan anggaran pemerintah sangat besar, dan inflasi sangat
tinggi. Namun upaya telah mulai dilakukan untuk menata
perekonomian nasional. Bank pemerintah yang pertama didirikan pada
bulan Juli 1946 yang diikuti dengan diedarkannya Oeang Repoeblik
In d o n e s i a ( O R I) p a d a b u l a n O kt o be r 1 94 6 . P e n d i r i an b a n k


 II/4
pemerintah dan pengedaran ORI merupakan langkah awal
kebijaksanaan moneter dan sekaligus sarana perjuangan dalam masa
mempertahankan kemerdekaan.

     Perang mempertahankan kemerdekaan serta perkembangan
politik yang kurang stabil mengakibatkan perekonomi an Indonesia
dalam keadaan t e r b e n g ka l a i . Berbagai indikator ekonomi
menunjukkan keadaan itu. Setelah pengakuan kedaulatan, dalam usaha
menciptakan stabilitas ekonomi telah dilakukan kebijaksanaan
pengguntingan uang atau sanering pada bulan Maret 1950.
Berdasarkan peraturan tersebut uang kertas Rp5,- ke atas dinyatakan
hanya bernilai setengahnya. Sementara itu di bidang lembaga
keuangan, dalam tahun 1950-an dilakukan nasionalisasi perbankan
dari perbankan kolonial menjadi bank pemerintah di antaranya adalah
Bank Indonesia yang secara resmi berfungsi sebagai otoritas moneter
pada bulan Juli 1953.

    Di bidang pasar modal, bursa efek di Jakarta dibuka pada bulan
Juni 1952, meskipun tidak berkembang seperti yang diharapkan.
Penerbitan saham dan obligasi masih sangat sedikit. Situasi ekonomi
yang belum berkembang dalam tahun 1950-an berpengaruh pada
kegiatan bursa efek, yang kemudian ditutup pada tahun 1958.

    Upaya untuk membentuk sistem Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) telah dimulai sejak awal tahun 1 950-an.
Bentuk APBN pada saat itu hanya merupakan suatu perhitungan
sementara yang dimaksudkan untuk memberi patokan saja sebagai
dasar pembuatan APBN yang sehat di tahun -tahun berikutnya.
Meskipun demikian, proses pengesahan rencana APBN menjadi UU
APBN di DPR memerlukan pembahasan yang panjang. APBN tahun
1952 dan tahun 1953 dijalankan tanpa persetujuan DPR dan baru
dapat disahkan pada bulan Nopember 1954. Bahkan APBN 1950 dan

                                                           II/5
1951, yang pertamakali disusun dan yang diajukan bersamaan pada
bulan Pebruari 1951, tidak berhasil untuk disahkan menjadi Undang-
undang.

    Volume APBN juga masih sangat terbatas karena kondisi
perekonomian sangat lemah yang menyebabkan potensi penerimaan
negara juga sangat rendah. Pada masa itu, sekitar 40 persen
penerimaan negara bersumber dari hasil pungutan pajak tidak lang-
sung dari kegiatan perdagangan luar negeri. Peran pajak langsung
baru sekitar 20 persen dari penerimaan negara, karena keterbatasan
kemampuan administrasi dan basis pajak.

     Dengan kemampuan yang terbatas tersebut timbul dorongan
untuk melakukan pembiayaan defisit yang dibiayai oleh pencetakan
uang. Sistem anggaran defisit yang demikian telah mendorong inflasi
yang tinggi. Untuk mengatasinya, pada bulan Agustus 1959 ditetapkan
perubahan denominasi nilai uang kertas. Pecahan bernilai 500 dan
1.000 rupiah menjadi 10 persen saja dari nilai semula. Sedangkan
pecahan bernilai di bawahnya tetap berlaku dengan nilai semula.
Meskipun telah diambil tindakan yang demikian drastis, laju inflasi
tetap tidak terkendali.

     Sampai dengan tahun 1960 sistem APBN belum memisahkan
antara penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan. Pada saat itu
pendapatan negara dibedakan atas penerimaan pajak, saldo-saldo
perusahaan negara dan berbagai penerimaan lainnya. Memasuki
anggaran tahun 1961 barulah diadakan pemisahan antara anggaran
pendapatan rutin, yang terdiri dari pajak dan berbagai penerimaan
lainnya, dan anggaran pendapatan pembangunan yang antara lain
bersumber dari laba perusahaan negara, obligasi dan kredit luar
negeri. Dalam pada itu, pengeluaran negara yang dibedakan atas
anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan pada




II/6
dasarnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi dengan lebih
mengarahkan pengeluaran pembangunan pada pencapaian rencana
Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang dicanangkan sejak
tahun tersebut.

     Keadaan perekonomian tetap tidak membaik di bawah sistem
ekonomi terpimpin. Berbagai usaha perbaikan ekonomi telah
dilakukan, termasuk penyusunan rencana pembangunan. Namun
situasi politik yang tidak stabil amat mempengaruhi perkembangan
ekonomi dan upaya pembangunan, sehingga tidak menunjukkan
banyak kemajuan. Dalam situasi yang demikian pecah pemberontakan
G-30-S/PKI. Menghadapi keadaan ekonomi yang makin buruk setelah
peristiwa G-30-S/PKI, pada bulan Desember 1965 Pemerintah
melakukan sanering yang kedua. Melalui langkah ini uang yang
sebelumnya bernilai Rp 1.000,- diturunkan menjadi Rp 1,-. Langkah
ini ternyata tidak berhasil memperbaiki keadaan ekonomi, bahkan
inflasi meningkat lebih tinggi lagi menjadi sekitar 635 persen pada
tahun 1966. Menjelang akhir masa Orde Lama, perekonomian praktis
lumpuh dan rakyat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya
secara memadai. Kepercayaan masyarakat terhadap nilai Rupiah
merosot drastis. Anggaran negara yang seharusnya dapat berperan
sebagai penggerak perekonomian menjadi kurang berfungsi. APBN
belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi redistribusi, alokasi
dan stabilisasi yang dinamis.

    Dalam situasi yang demikian lahirlah Orde Baru. Sejak Oktober
1966, melalui Program Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi
Pemerintah Orde Baru melakukan penataan kembali sistem
perekonomian yang dilanda krisis tersebut. Program ini dilaksanakan
dengan skala prioritas : (1) pengendalian inflasi, (2) pencukupan
kebutuhan pangan, (3) rehabilitasi prasarana ekonomi, (4) peningkatan
ekspor, dan (5) pencukupan kebutuhan sandang.

                                                                II /7
     Di bidang keuangan negara, sebagai bagian dari pengendalian
inflasi, sistem anggaran dirombak dari anggaran defisit menjadi
anggaran berimbang yang dinamis. Dalam prinsip anggaran ini
pengeluaran rutin dibiayai sepenuhnya dari penerimaan dalam negeri.
Sementara itu, pengeluaran pembangunan dibiayai oleh tabungan
pemerintah, yang merupakan kelebihan penerimaan dalam negeri atas
pengeluaran rutin, dan penerimaan pembangunan. Sebagai pelengkap
dana pembangunan, dimungkinkan adanya pinjaman luar negeri, baik
dalam bentuk bantuan proyek maupun bantuan program sejauh tidak
mempunyai ikatan politik, bersyarat lunak dan dalam batas -batas
kemampuan untuk melunasi hutang tersebut. Pembiayaan defisit
melalui pencetakan uang, yang bersifat mendorong laju inflasi, tidak
dipraktekkan lagi.

     Di bidang moneter dilaksanakan program alokasi kredit secara
selektif, yaitu diarahkan untuk mengatasi keterbatasan produksi,
terutama untuk mendukung upaya rehabilitasi fasilitas produksi yang
pada saat itu terbengkalai.

     Kebijaksanaan ekonomi dialihkan dari ekonomi terpimpin ke arah
ekonomi yang lebih berorientasi pada mekanisme pasar. Berbagai
harga produk dibebaskan dari kendali Pemerintah sehingga lebih
mencerminkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran
produk-produk tersebut. Sistem pengaturan devisa yang rumit
disederhanakan guna memperlancar arus lalu lintas devisa. Langkah-
langkah tersebut dimaksudkan untuk memacu produksi, terutama agar
mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dan juga untuk
meningkatkan ekspor.

    Dalam pelaksanaan program stabilisasi dan rehabilitasi, prinsip
anggaran berimbang yang dinamis dipadukan secara serasi dengan




II/8
 kebijaksanaan moneter dan neraca pembayaran untuk menciptakan
dan memelihara stabilitas ekonomi yang mantap serta
mengembangkan iklim yang menunjang kegiatan usaha dan kegiatan
pembangunan lainnya. Selanjutnya setelah memasuki PJP I,
pengerahan sumber-sumber penerimaan negara dan pengalokasian
belanja negara pada seluruh sektor pembangunan dijalankan dengan
bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu stabilitas nasional yang
sehat dan dinamis, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

    Kebijaksanaan keuangan negara yang didasarkan atas prinsip
anggaran berimbang yang dinamis tersebut telah meningkatkan baik
penerimaan maupun pengeluaran negara. Sejak tahun 1969/70
pemerintah telah mampu menghimpun tabungan pemerintah sehingga
pengeluaran pembangunan sebagian sudah mulai bersumber dari
kemampuan bangsa sendiri.

     Di bidang moneter dan lembaga keuangan sejak Repelita I
kebijaksanaannya diarahkan pada usaha mobilisasi dana masyarakat
melalui perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta menata
kembali sistem keuangan. Pada awal Repelita I nilai tukar rupiah
disesuaikan untuk menunjang kebijaksanaan stabilisasi ekonomi. Di
samping itu dilaksanakan pula program penyediaan kredit jangka
menengah untuk mendorong kegiatan usaha. Langkah ini ikut
berperan dalam menekan tingkat inflasi dan meningkatnya
penghimpunan dana masyarakat.

    Peningkatan penghimpunan dana masyarakat dan penyalurannya
kepada kegiatan-kegiatan produktif tidak hanya diupayakan melalui
perbankan saja tetapi juga melalui lembaga-lembaga keuangan lain
seperti lembaga keuangan bukan bank (LKBB), lembaga pembiayaan,
asuransi, dana pensiun dan pasar modal. Lembaga keuangan bukan

                                                           II/9
bank sejak didirikannya pada tahun 1972 telah memainkan peran
penting dalam mendorong perkembangan dunia usaha.

     Upaya di bidang moneter dan lembaga keuangan makin
ditingkatkan dalam Repelita II, antara lain melalui upaya
penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan dan deposito
berjangka. Kebijaksanaan penyesuaian nilai tukar diarahkan untuk
memantapkan nilai tukar rupiah sekaligus untuk mendorong ekspor.
Kebijaksanaan perkreditan diarahkan untuk menunjang sektor-sektor
produktif yang menjadi prioritas. Dalam rangka membantu pengusaha
usaha kecil, disediakan fasilitas kredit investasi kecil, kredit modal
kerja permanen dan berbagai jenis kredit lainnya. Kebijaksanaan
moneter berperan dalam mengendalikan jumlah uang beredar, antara
lain melalui penetapan pagu kredit, sehingga laju inflasi berangsur
menurun dan makin terkendali.

     Dalam Repelita III kebijaksanaan moneter mulai bergeser dari
pengendalian langsung menjadi tidak langsung. Pagu kredit sebagai
alat pengendalian moneter secara langsung dihapuskan. Kebebasan
diberikan kepada bank-bank untuk menetapkan tingkat suku bunga dan
syarat-syarat pemberian kredit. Dengan adanya kebebasan bagi per-
bankan untuk menentukan tingkat suku bunga, perbankan menjadi
semakin bergairah dalam menggalang dana masyarakat dan
meningkatkan pemberian kredit. Sementara itu menurunnya harga
ekspor minyak, telah mengganggu stabilitas perekonomian dan upaya
pembangunan. Dalam menghadapi keadaan tersebut, pada tahun 1983
dikeluarkan kebijaksanaan penurunan nilai tukar Rupiah yang antara
lain ditujukan pula untuk meningkatkan daya saing ekspor nasional.

   Pada akhir Repelita III, telah dilancarkan serangkaian upaya
pembaruan sistem perpajakan. Sejak 1 Januari 1984 melalui Undang-
Undang Nomor 6, 7, 8 Tahun 1983 diberlakukan Undang -Undang

II/10
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang
tentang Pajak Penghasilan serta Undang-Undang tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah. Selanjutnya sejak 1 Januari 1986 diberlakukan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan,
serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
Berbagai upaya ini diarahkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil
guna dari sistem perpajakan melalui peningkatan keahlian dan
keterampilan aparatur perpajakan termasuk komputerisasi administrasi-
nya, pemberian kepastian hukum, perluasan basis pajak, peningkatan
kesadaran membayar pajak dan penyederhanaan sistem perpajakan,
mengurangi ketergantungan penerimaan negara dari sektor migas, dan
meningkatkan unsur keadilan dalam sistem perpajakan.

      Salah satu petunjuk semakin mantapnya peranan pajak sebagai
sumber pembiayaan adalah meningkatnya penerimaan pajak penghasil-
an (PPh). Dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1983,
dasar pengenaan pajak menjadi semakin luas sehingga potensi pajak
menjadi semakin besar. Melalui UU tersebut, tarif pajak penghasilan
perseorangan telah disederhanakan dari tujuhbelas menjadi tiga
lapisan tarif masing-masing sebesar 15 persen, 25 persen dan 35
persen. Ketiga lapisan tarif ini berlaku pula bagi pajak penghasilan
badan, yang berarti suatu penurunan dari tarif semula sebesar 20
persen, 30 persen dan 45 persen. Ketentuan lain yang mendasar pula
adalah perubahan sistem pengenaan pajak menjadi sistem menghitung
sendiri dengan tatacara pembayaran yang sangat disederhanakan.
Selanjutnya pada tahun 1991 dasar pengenaan pajak diperluas lagi
melalui pengenaan pajak atas bunga deposito berjangka, sertifikat
deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan tabungan yang
diperoleh oleh wajib pajak badan (perusahaan) yang dikenakan pajak
sesuai dengan ketentuan tarif PPh yang berlaku; sedangkan untuk
wajib pajak perseorangan dikenakan tarif 15 persen dan bersifat final.

                                                               II/11
     Sumber penerimaan pajak lainnya yang penting pula adalah pajak
pertambahan nilai (PPN). Penerimaan PPN terus meningkat terutama
sejak diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 8 tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas
Barang Mewah pada tahun 1985. Melalui UU tersebut, tarif PPN
ditentukan sebesar 10 persen untuk barang-barang yang diperdagang-
kan di dalam negeri, dan 0 persen untuk barang-barang yang
diekspor, sedangkan untuk tarif pajak penjualan barang mewah
ditetapkan antara 10 persen sampai 35 persen. Perubahan yang
mendasar dari penerapan PPN tersebut adalah dihilangkannya sifat
pajak berganda dari UU sebelumnya, karena pajak dikenakan pada
nilai tambah dan bukan pada nilai jual barang dan Jasa.

     Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan diberlakukan tarif tunggal terhadap
objek pajak sebesar 0,5 persen dari nilai jual kena pajak (NJKP).
Secara periodik terus dilakukan penyesuaian nilai jual objek pajak
(NJOP), pengembangan sistem tempat pembayaran (Sistep),
pengembangan sistem manajemen informasi objek pajak (Sismiop),
serta peningkatan kegiatan penagihan terhadap PBB yang teruta ng .

     Kebijaksanaan bea masuk diarahkan untuk mengatur arus dan
pola impor barang agar mampu mendorong peningkatan efisiensi
industri dalam negeri, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan
kerja. Sejak Repelita IV, telah dikeluarkan berbagai paket
kebijaksanaan deregulasi yang mencakup bidang investasi dan
perdagangan, di samping bidang keuangan dan moneter termasuk
kebijaksanaan tarif bea masuk dalam rangka meningkatkan ekspor dan
mengembangkan industri dalam negeri.




II/12
     Pada tahun 1989 dilakukan perubahan atas Buku Tarif Bea
Masuk Indonesia (BTBMI) dengan menganut Harmonized System
(HS) menggantikan Customs Cooperation Council Nomenclature
(CCCN). Selanjutnya melalui paket Mei 1990, paket Juni dan Oktober
1993, dilakukan penyempurnaan tarif bea masuk untuk mening-
katkan efisiensi dan daya saing produk ekspor di pasaran
internasional, serta memperluas kesempatan kerja.

      Penerimaan cukai, telah meningkat dengan adanya penyempurna-
an struktur tarif cukai tembakau yang didasarkan pada skala produksi
yang dihasilkan. Cukai lainnya yang terdiri dari cukai gula, bir dan
alkohol sulingan juga mengalami peningkatan sejalan dengan
peningkatan hasil produksi, penyesuaian harga dasar, dan penyesuaian
tarif cukai. Tarif cukai gula, bir, dan alkohol sulingan saat ini masi ng-
masing sebesar 4 persen, 50 persen dan 70 persen dari harga
dasarnya. Selanjutnya dalam rangka pemberlakuan peraturan
perundang-undangan yang sama dan merata untuk seluruh wilayah
negara Republik Indonesia, dan dalam rangka memperluas sumber
pendapatan negara, maka melalui Keputusan Presiden Nomor 111
Tahun 1993, Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan Stbl. 1898 Nomor 90
telah diperluas wilayah berlakunya hingga meliputi pula daerah di luar
Jawa dan Madura.

     Tidak seperti penerimaan nonmigas yang terus meningkat,
penerimaan dari migas mengalami pasang surut. Pada awal PJP I
penerimaan migas baru mencapai Rp65,8 miliar atau sekitar 27 persen
dari penerimaan dalam negeri. Sejalan dengan meningkatnya harga
minyak dunia sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1981,
penerimaan migas terus meningkat secara berarti. Pada bulan Januari
1981, harga minyak mencapai US$35,0 per barel sehingga
penerimaan migas tahun 1981/82 menyumbang sekitar 70 persen pada
penerimaan dalam negeri. Namun, antara tahun 1981 sampai dengan

                                                                  II/13
tahun 1986 harga minyak menurun tajam dan mencapai titik terendah
pada bulan Agustus 1986 yaitu sebesar US$9,8 per barel, sehingga
pada tahun 1986/87 peranan penerimaan migas turun menjadi 39
persen dari penerimaan dalam negeri. Selanjutnya melalui langkah-
langkah penyesuaian yang dilakukan oleh OPEC, harga minyak dunia
secara berangsur naik lagi meskipun tidak mencapai setinggi harga
yang pernah dicapai pada awal tahun 1980-an.

     Meskipun peranannya menurun, sumber penerimaan migas tetap
penting. Produksi minyak bumi diupayakan untuk terus meningkat,
antara lain dengan pemberian berbagai insentif dalam sistem bagi hasil
(production sharing). Pada akhir PJP I produksi minyak bumi dan
kondensat mencapai sekitar 560 juta barel dengan penerimaan migas
sebesar Rp12.507,7 miliar, atau 23,9 persen dari penerimaan dalam
negeri. Sementara itu gas berperan makin penting, baik untuk ekspor
terutama dalam bentuk LNG maupun untuk kepentingan dalam negeri.

     Pada akhir Repelita IV telah dikeluarkan kebijaksanaan
deregulasi sektor keuangan, moneter dan perbankan 27 Oktober 1988.
Kebijaksanaan ini, bersama-sama dengan kebijaksanaan di sektor
sektor lain, ditujukan untuk meningkatkan pengerahan dana
masyarakat, efisiensi lembaga keuangan, dan kemampuan
pengendalian kebijaksanaan moneter. Kegiatan pasar modal, yang
diaktifkan kembali pada tahun 1977, telah menunjukkan perkembang -
an yang cukup menggembirakan meskipun masih dalam tahap
konsolidasi dan adanya pembatasan pada pergerakan indeks harga
saham gabungan. Dengan dikeluarkannya deregulasi pasar modal pada
bulan Desember 1988, pasar modal menunjukkan perkembangan yang
lebih menggembirakan lagi. Pengerahan dan penyaluran dana
masyarakat melalui perbankan dan pasar modal meningkat dengan
pesat, dan merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi khususnya perkembangan di sektor industri.




II/14
     Dengan paket deregulasi Desember 1988 di bidang lembaga
keuangan lainnya, perusahaan pembiayaan seperti sewa guna usaha,
modal ventura, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan
konsumen, berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan
perusahaan pembiayaan ini telah ikut mendorong peningkatan
investasi khususnya di sektor swasta. Paket kebijaksanaan tersebut
juga telah memperluas kesempatan dan pengembangan usaha asuransi.

     Dalam Repelita V kebijaksanaan moneter dan lembaga keuangan
dilanjutkan untuk memelihara keseimbangan ekonomi makro yang
merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang ber-
kesinambungan. Dalam kurun waktu tersebut telah diambil
serangkaian     kebijaksanaan    yang    meliputi    pengembangan
kelembagaan, pengerahan dana masyarakat, pengembangan sistem
perkreditan serta pembinaan dan pengawasan bank. Pada tahun 1992
Undang-undang Perbankan disempurnakan. Berbagai kebijaksanaan
tersebut telah mendorong pesatnya kegiatan ekonomi dalam Repelita
V, terutama perkembangan di sektor industri dan ekspor nonmigas.
Dalam rangka mendukung upaya pemerataan, paket kebijaksanaan
perkreditan Januari 1990 telah mendorong bank untuk menyalurkan
kredit usaha kecil, minimum 20 persen dari kredit yang disalurkan.
Sampai dengan akhir 1993, telah disalurkan kredit usaha kecil (KUK)
sebesar Rp27,8 triliun atau sebesar 26,2 persen dari seluruh kredit
perbankan kepada lebih dari 5,3 juta usaha kecil.

    Kemampuan lembaga keuangan lainnya dalam menghimpun dan
menyalurkan dana pembangunan semakin meningkat dalam Repelita
V. Peranan asuransi dan dana pensiun dalam menghimpun dan
memobilisasi dana masyarakat untuk kegiatan jangka panjang menjadi
semakin berkembang dengan dikeluarkan Undang-Undang No. 2
Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Undang-Undang No. 11


                                                            II/15
Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Selain itu, untuk menunjang
pengembangan pasar modal, menjelang akhir Repelita V telah
diberikan izin kepada para investor asing untuk memiliki saham
perusahaan yang sudah go public dan kesempatan kepada pihak swasta
untuk mengelola bursa paralel.

    Kebijaksanaan keuangan negara, moneter dan lembaga-lembaga
keuangan yang dilaksanakan selama PJP I ini telah menunjukkan hasil
yang cukup menggembirakan.

     Di bidang keuangan negara, kemampuan untuk membiayai
sendiri kegiatan pembangunan semakin meningkat. Pada tahun 1968,
tabungan pemerintah semasekali belum mampu dihimpun sehingga
seluruh pengeluaran pembangunan masih dibiayai dari bantuan luar
negeri. Pada awal Repelita V, tabungan pemerintah sudah mencapai
Rp4.408,7 miliar. Tabungan tersebut pada akhir Repelita V tercatat
sebesar Rp13.480,5 miliar atau 3 kali lipat awal Repelita V. Dengan
demikian, dalam kurun waktu yang sama, peranan tabungan
pemerintah dalam pengeluaran pembangunan meningkat dari 31,9
persen menjadi 52,5 persen. Peningkatan tabungan pemerintah ini
diperoleh dari sumber penerimaan dalam negeri yang semakin
mantap, yaitu dengan meningkatnya peranan penerimaan di luar migas
di dalam penerimaan dalam negeri dari 60,8 persen menjadi 76,1
persen.

    Dalam pada itu, sebagai upaya untuk menjaga momentum
pembangunan, sejak tahun kedua Repelita V diperkenalkan sistem
Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP). CAP dihimpun pada saat
penerimaan negara lebih besar dari rencana semula dan digunakan
bilamana realisasi penerimaan negara lebih rendah dari kebutuhan
pembiayaan pembangunan. Pada tahun 1990/91 dan 1991/92 telah
terhimpun dana CAP sebesar Rp3.500,0 miliar yang digunakan

II/16
sebesar Rpl.808,7 miliar pada tahun 1993/94 karena penerimaan
dalam negeri pada waktu itu lebih rendah dari perkiraan awal sebagai
akibat jatuhnya harga minyak di pasaran internasional.

     Di bidang moneter, pengendalian moneter telah berhasil
menurunkan laju pertumbuhan uang beredar (Ml) dan likuiditas
perekonomian (M2). Pertumbuhan rata-rata Ml pada Repelita I
sebesar 43,1 persen per tahun, melambat dalam Repelita -repelita
selanjutnya dan menjadi 20,7 persen per tahun dalam Repelita V.
Sedangkan pertumbuhan rata-rata M2 dalam Repelita I sebesar 50,0
persen per tahun, melambat dan menjadi 27,6 persen per tahun dalam
Repelita V.

     Dengan semakin mantapnya keadaaan moneter dan ekonomi
makro pada umumnya dalam PJP I, kegiatan penghimpunan dan
penyaluran dana baik melalui perbankan maupun lembaga keuangan
lainnya meningkat dengan pesat. Pada akhir PJP I dana masyarakat
yang dihimpun melalui perbankan yang terdiri atas giro, deposito
berjangka dan tabungan telah meningkat dengan cepat, dari Rp134,0
miliar pada awal PJP I menjadi Rp143,8 triliun pada akhir PJP I.
Pada awal Repelita I jumlah kredit perbankan Baru mencapai
Rp126,0 miliar, kemudian meningkat pesat sehingga menjadi
Rp154,9 triliun pada akhir PJP I.

      Perkembangan pasar modal selama PJP I cukup menggembira -
kan. Pada akhir PJP I jumlah perusahaan yang go public telah menjadi
235 perusahaan yang terdiri dari 192 perusahaan yang memasarkan
saham dan 43 perusahaan yang memasarkan obligasi. Nilai
kapitalisasi saham pada tahun 1993/94 telah mencapai Rp67,7 triliun,
sedangkan nilai obligasi yang tercatat di bursa telah mencapai Rp6,0
triliun. Selain itu, kegiatan penghimpunan dan penanaman dana
melalui lembaga keuangan lainnya seperti dana pensiun dan




                                                             II/17
perusahaan asuransi juga meningkat dengan cepat. Iuran dana
pensiun PNS yang dihimpun melalui PT Taspen sampai dengan akhir
PIP I mencapai Rp5,9 triliun. Sementara itu, jumlah premi bruto yang
dihimpun melalui perusahaan asuransi mencapai Rp4,6 triliun,
sedangkan dana investasi yang ditanamkan telah mencapai Rp8,8
triliun pada akhir Repelita V.

    Berbagai upaya pembangunan di bidang keuangan negara,
moneter dan lembaga-lembaga keuangan selama PIP I telah berhasil
meletakkan landasan yang kukuh bagi tahap pembangunan berikutnya.


B. KEUANGAN NEGARA

1. Sasaran, Kebijaksanaan dan Program Repelita VI

    Sasaran pembangunan keuangan dalam PJP II adalah meningkat-
nya tabungan nasional yang meliputi tabungan pemerintah dan
tabungan masyarakat. Tabungan pemerintah meningkat dalam
kerangka kebijaksanaan fiskal yang tetap didasarkan pada prinsip
anggaran berimbang yang dinamis untuk menjamin pemerataan
pembangunan yang semakin meluas, pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi, dan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis.

      Sehubungan dengan itu, sasaran keuangan negara selama Repelita
VI adalah meningkatnya tabungan pemerintah (bruto) dari Rp95,1
triliun selama Repelita V menjadi Rp169,4 triliun selama Repelita
VI.

    Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh berbagai kebijaksana-
an untuk meningkatkan penerimaan pajak dan bukan pajak,
mengoptimalkan pengeluaran rutin, serta meningkatkan efektivitas
pengeluaran pembangunan.




  II/18
     Di bidang penerimaan negara, kebijaksanaan keuangan negara
diarahkan untuk menggali penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam
khususnya     penerimaan    pajak   dengan      tanpa   mengabaikan
peluang-peluang yang terbuka untuk meningkatkan penerimaan
migas. Bantuan luar negeri dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-
kegiatan yang produktif sesuai dengan prioritas dan kegiatan-kegiatan
yang memberikan dampak sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

     Kebijaksanaan pengeluaran rutin selama Repelita VI diarahkan
untuk mendukung kelancaran roda pemerintahan pada tingkat yang
mampu meningkatkan peranan tabungan pemerintah dalam pem-
biayaan pembangunan. Di samping itu, kebijaksanaan pengeluaran
rutin juga diarahkan untuk memelihara aset negara dan hasil-hasil
pembangunan sebelumnya agar tetap berfungsi secara maksimal.
Selanjutnya, kebijaksanaan pengeluaran rutin juga diarahkan untuk
mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan memperluas
lapangan kerja.

     Pengeluaran pembangunan selama Repelita VI diarahkan untuk
mendukung tercapainya sasaran-sasaran pembangunan secara efisien
dan efektif, serta untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang memang
tidak dapat dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh masyarakat dan
dunia usaha.

     Sebagai upaya untuk menunjang berbagai kebijaksanaan guna
mewujudkan     sasaran-sasaran  di   bidang    keuangan  negara,
dilaksanakan dua program pembangunan, yaitu program peningkatan
penerimaan negara dan program pembinaan kekayaan negara.

      Program peningkatan penerimaan negara terutama diarahkan
p a d a u pa ya p e n ge mb a n ga n p e r a n gka t ke u a nga n n e ga r a , d a n




                                                                           II/19
peningkatan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam rangka
penggalian potensi penerimaan negara baik antarsektor, antarregional
maupun kerja sama dengan negara-negara lain seperti dalam hal
perpajakan dan berbagai bentuk pendapatan negara lainnya. Sistem
dan prosedur perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara terus
disempurnakan dan disederhanakan melalui peningkatan mutu
pelayanan dan kualitas aparat serta penyempurnaan sistem
administrasi. Kegiatan lain yang juga perlu dilakukan ialah
meningkatkan pengawasan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat
membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab misalnya melalui
peningkatan penyidikan terhadap wajib pajak, penerangan,
penyuluhan dan pendidikan.

     Dalam program ini juga akan dilakukan kegiatan-kegiatan yang
menyangkut pengembangan hubungan keuangan antara pusat dan
daerah yang serasi, antara lain melalui pengkajian efektivitas dan
efisiensi bantuan pembiayaan daerah dan penggalian sumber dana asli
daerah.

     Program pembinaan kekayaan negara bertolak dari kebijaksana -
an sektor keuangan bahwa penganggaran negara yang meliputi
pendapatan dan belanja negara perlu ditata dalam suatu sistem
anggaran yang mampu meningkatkan penyelenggaraan negara, baik
tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan.
Penganggaran rutin dan pembangunan perlu lebih diserasikan serta
dimantapkan menurut perencanaan penganggaran yang berlanjut,
bertahap, dan makin meningkat dengan orientasi pada hasil guna yang
maksimal. Oleh karena itu, dalam program ini dilaksanakan kegiatan
penelitian dan pengembangan, seperti reklasifikasi anggaran
pendapatan dan belanja negara, penyusunan perhitungan anggaran,
penatausahaan pinjaman sektor pemerintah, perencanaan dan
pemantauan proyek-proyek, serta penyempurnaan administrasi
pinjaman luar negeri.




II/20
     Program ini berorientasi pada pengawasan dan peningkatan daya
guna aset negara yang semakin andal. Program ini juga berorientasi
pada upaya peningkatan daya guna dan produktivitas BUMN, sebagai
salah satu kekayaan negara. Investasi BUMN dan sumber
pembiayaannya perlu dituangkan dalam suatu rencana menyeluruh
yang dirumuskan Secara cermat dan diserasikan dengan kebijaksanaan
keuangan negara dan moneter sehingga pengelolaan keseimbangan
ekonomi makro makin efektif. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanaan
berorientasi antara lain pada penyempurnaan dan pengembangan
BUMN, penatausahaan pinjaman BUMN, dan penyempurnaan sistem
keuangan BUMN.

2.   Pelaksanaan dan Hasil-hasil Pembangunan dalam Tahun
     Pertama Repelita VI

     Kemampuan APBN secara umum terus meningkat sehingga
tersedia kemampuan pembiayaan sektor pemerintah yang makin besar.
Pada tahun 1994/95 yang merupakan awal Repelita VI dan sekaligus
awal PJP II, penerimaan dalam negeri meningkat menjadi
Rp61.369,9 miliar atau naik sekitar 17,4 persen dari tahun
sebelumnya. Kenaikan ini lebih tinggi dari peningkatan penerimaan
selama kurun waktu 1989/90 - 1993/94 yang naik rata-rata sebesar
16,1 persen per tahun. Apabila dibandingkan dengan tahun 1968,
maka penerimaan dalam negeri dalam tahun 1994/95 meningkat
lebih dari 400 kali lipat.

    Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan jasa pelayanan
pemerintah kepada masyarakat, pengeluaran rutin juga mengalami
peningkatan namun tetap terkendali, yaitu dari Rp38.799,3 miliar
dalam tahun 1993/94 menjadi Rp43.179,5 miliar dalam tahun
1994/95 atau meningkat 11,3 persen. Kenaikan tersebut sedikit lebih




                                                             II/21
rendah dari kenaikan rata-rata antara tahun 1989/90 - 1993/94 yang
sebesar 12,4 persen per tahun.

     Kenaikan penerimaan dalam negeri yang lebih tinggi dari
pengeluaran rutin tersebut mendorong tersedianya tabungan
pemerintah yang makin meningkat. Dalam Repelita V tabungan
pemerintah meningkat dari Rp4.408,7 miliar dalam tahun 1989/90
menjadi Rp13.480,5 miliar dalam tahun 1993/94 atau naik rata-rata
sebesar 32,2 persen per tahun. Pada awal Repelita VI, tabungan
pemerintah mencapai Rp18.190,4 miliar atau meningkat sekitar 35,0
persen dari tahun sebelumnya. Dengan demikian kemampuan dan
kemandirian pembiayaan pembangunan pada awal PJP II telah
meningkat jauh lebih baik dibandingkan tahun 1968 di mana
penerimaan dalam negeri hanya mampu membiayai pengeluaran rutin
sehingga seluruh anggaran pembangunan harus dibiayai dari bantuan
luar negeri. Perkembangan realisasi anggaran pendapatan dan belanja
negara, tahun 1968, Repelita V dan tahun pertama Repelita VI dapat
dilihat pada Tabel II-1.

    a. Penerimaan Dalam Negeri

    1) Penerimaan minyak bumi dan gas alam

     Pada tahun terakhir Repelita V perkembangan harga minyak di
pasar dunia cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya. Dalam bulan Desember 1993, harga minyak mentah
Indonesia hanya mencapai US$ 14,14 per barel. Penurunan harga
yang cukup tajam tersebut terutama didorong oleh meningkatnya
penawaran minyak di pasar dunia. Dalam tahun 1994/95 harga
minyak di pasar internasional membaik karena meningkatnya
permintaan minyak bumi di pasar dunia, terutama di negara-negara
industri. Harga minyak Indonesia, yang dihitung atas dasar Inter-




II/22
national Crude Petroleum (ICP), mencapai rata-rata US$ 16,53 per
barel. Dengan demikian dalam tahun 1994/95 penerimaan migas
meningkat menjadi Rp13.399,2 miliar atau naik 7,1 persen dari tahun
sebelumnya. Perkembangan penerimaan minyak bumi dan gas alam
dapat dilihat dalam Tabel II-2.

    2) Penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam

    Dalam tahun pertama Repelita VI penerimaan di luar migas
meningkat menjadi Rp47.970,7 miliar atau naik 20,6 persen dari
tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan tahun 1968,
penerimaan di luar migas dalam tahun 1994/95 meningkat lebih dari
410 kali lipat. Peningkatan penerimaan di luar migas diupayakan
dengan menggali sumber-sumber penerimaan dalam negeri terutama
yang bersumber dari pajak.

     Pada tahun 1994, ketentuan-ketentuan perpajakan disempurnakan
agar lebih mencerminkan keadilan, memberikan kepastian hukum,
meningkatkan efisiensi, serta mampu mendorong penciptaan iklim
usaha yang makin menarik. Sehubungan dengan itu, sejak 1 Januari
1995 diberlakukan undang-undang perpajakan yang disempurnakan
yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas
UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6
Tahun 1983, Undang-Undang 10 Tahun 1994 tentang Perubahan UU
Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1994 tentang Perubahan UU Nomor 8 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah Tahun 1983, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan.



                                                            II/23
     Di samping itu, sebagai bagian dari pelaksanaan program
peningkatan penerimaan keuangan negara, dilaksanakan penyempurna-
an sistem administrasi perpajakan melalui kerjasama dengan negara
lain. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan program pembinaan
kekayaan negara, Badan Akuntansi Keuangan Negara melaksanakan
proyek penyusunan perhitungan anggaran dan inventarisasi kekayaan
negara. Proyek ini meliputi dua kegiatan yaitu penyusunan
perhitungan anggaran dan nota perhitungan anggaran negara 1992/93
dan 1993/94; dan penyusunan pedoman inventarisasi dan laporan
inventaris kekayaan negara per 1 April 1993. Di samping itu,
dilaksanakan pula kegiatan penyempurnaan sistem dan pengembangan
akuntansi. Kegiatan ini meliputi penerapan Sistem Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang dilaksanakan pada tahun 1993/94. Pada
tahun 1994/95 dilaksanakan pada 5 bagian anggaran di 27 propinsi
Kegiatan lain yang berkaitan dengan proyek ini adalah pelatihan, baik
di dalam maupun di luar negeri, dan penataran mengenai penerapan
SAP yang baru.

     Salah satu unsur penting penerimaan dalam negeri di luar migas
adalah PPh. Sebagai hasil pembaruan undang-undang perpajakan
tahun 1983 dan peyempurnaan peraturan pelaksanaannya di tahun-
tahun berikutnya, penerimaan PPh tahun 1994/95 mencapai
Rp18.350,1 miliar atau naik 20,1 persen dari tahun sebelumnya.
Apabila dibandingkan dengan penerimaan PPh pada tahun 1968
sebesar Rp25,3 miliar, maka penerimaan PPh telah meningkat lebih
dari 725 kali lipat.

    Sementara itu, sebagai langkah untuk mendorong kegiatan usaha
masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan potensi pajak
yang makin besar dalam jangka panjang diadakan pembaruan atas UU
PPh. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diber-




II/24
 lakukan sejak 1 Januari 1995 lapisan tarif pajak (LTP) diturunkan
masing-masing menjadi 10 persen, 15 persen dan 30 persen dari
sebelumnya sebesar 15 persen, 25 persen dan 35 persen. Batas lapisan
penghasilan kena pajak (LPKP) untuk masing-masing LTP juga
disesuaikan dari sampai dengan RplO juta; di atas RplO,- juta sampai
Rp50,- juta; dan di atas Rp50,- juta, menjadi sampai Rp25,- juta; di
atas Rp25,- juta sampai Rp50,- juta; dan di atas Rp50,- juta.

    Realisasi penerimaan PPN pada tahun 1994/95 mencapai
Rp14.086,8 miliar, atau meningkat sebesar 14,7 persen dibandingkan
tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan penerimaan PPN
pada tahun 1968 sebesar Rp15,2 miliar, maka penerimaan PPN telah
meningkat lebih dari 925 kali lipat.

     Dalam rangka meningkatkan asas keadilan dalam kegiatan usaha
dan menyederhanakan sistem administrasi, maka sejak 1 Januari 1995
telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPn BM). Perubahan yang mendasar adalah dalam
hal tarif maksimal PPn BM, yaitu meningkat dari 35 persen menjadi
50 persen, sedangkan tarif minimalnya tetap sama sebesar 10 persen.
Untuk PPN, ketentuan tarif tidak berubah yaitu sebesar 10 persen
dengan kemungkinan perubahannya menjadi 5 persen atau 15 persen
melalui suatu peraturan pemerintah.

     Sumber penerimaan pajak lain yang peranannya terus meningkat
adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Pengenaan PBB di samping
untuk menghimpun penerimaan negara, juga dimaksudkan untuk
meningkatkan produktivitas tanah dan bangunan, serta menghilangkan
beban ganda yang ditanggung masyarakat atas kekayaan yang
dimilikinya. Melalui pembaruan perundang-undangan PBB di tahun

                                                             II/25
1985 yang disertai dengan penyempurnaan peraturan pelaksanaan
pada tahun-tahun berikutnya, penerimaan PBB terus meningkat.
Dalam tahun 1994/95 realisasi penerimaan PBB mencapai
Rpl.632,1 miliar atau meningkat 6,4 persen dari tahun sebelumnya
yang sebesar Rpl.534,3 miliar. Di tahun tersebut, melalui program
peningkatan penerimaan negara, telah dilaksanakan peninjauan
kembali nilai jual objek pajak PBB. Reklasifikasi objek pajak tersebut
dilaksanakan melalui pengumpulan data tanah pertanian di beberapa
wilayah irigasi di propinsi DI Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Maluku, dan Irian Jaya.

     Selanjutnya dalam rangka meningkatkan asas keadilan dan
kepastian hukum, sejak 1 Januari 1995 diberlakukan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam UU
yang baru tersebut nilai jual objek pajak tidak kena pajak
(NJOP-TKP) tidak hanya mencakup nilai jual bangunan seperti UU
yang lama tetapi juga nilai jual tanah. NJOP-TKP dalam UU 1994 ini
ditetapkan sebesar Rp8,- juta sedangkan batas nilai jual bangunan
tidak kena pajak dalam UU 1985 ditetapkan Rp2,- j ut a , dan
disesuaikan terakhir kali melalui SK Menkeu Nomor 1291 Tahun
1991 menjadi Rp7;- juta.

    Penerimaan di luar migas yang lain diperoleh dari penerimaan
bea masuk. Melalui berbagai langkah deregulasi, kebijaksanaan bea
masuk makin diarahkan sebagai pengatur arus dan pola impor barang
dalam rangka mendorong ekspor, mengembangkan industri dalam
negeri dan menciptakan lapangan kerja. Meskipun demikian
peranannya sebagai sumber penerimaan negara tetap penting. Dengan
meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan efisiensi dalam
pemun gut ann ya pener i maan bea masu k pada t ahun 1994/ 95




II/26
meningkat menjadi Rp3.218,0 miliar atau naik 11,4 persen dari tahun
sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan penerimaan pada tahun
1968 yang sebesar Rp37,3 miliar, terdapat peningkatan lebih dari 85
kali lipat.

     Pada bulan Juni 1994, Pemerintah kembali mengeluarkan paket
kebijaksanaan di bidang tarif bea masuk yang kemudian dilanjutkan
dengan Paket Mei 1995 yang diarahkan untuk meletakkan landasan
yang kokoh bagi perekonomian Indonesia dalam menyongsong
liberalisasi perdagangan dengan mengacu kepada kesepakatan WTO,
AFTA, dan deklarasi APEC di Bogor.

     Sumber penerimaan di luar migas berikutnya adalah penerimaan
cukai. Penerimaan cukai terdiri dari cukai tembakau, cukai gula,
cukai bir dan cukai alkohol sulingan. Pada tahun 1994/95 penerimaan
cukai mencapai Rp 3.000,9 miliar atau naik 17,2 persen dari tahun
sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan awal PJP I, penerimaan
cukai pada tahun 1994/95 tersebut meningkat lebih dari 180 kali lipat.

     Penerimaan cukai terutama bersumber dari cukai tembakau yang
pada periode Repelita V rata-rata memberikan sumbangan sekitar 94
persen dari keseluruhan penerimaan cukai. Faktor-faktor yang
mendorong peningkatan penerimaan cukai tembakau tersebut antara
lain adalah meningkatnya produksi hasil-hasil tembakau, serta disem-
purnakannya struktur tarif cukai yang didasarkan pada skala produksi
dan produk yang dihasilkan.

     Penerimaan pajak ekspor pada tahun 1994/95 mencapai Rp 120,1
miliar atau meningkat sekitar 8 kali lipat dari tahun sebelumnya.
Peningkatan yang tinggi ini berkaitan dengan pengenaan pungutan atas
ekspor kayu gergajian dan kayu olahan (KGKO), serta Crude Palm
Oil (CPO). Pengenaan pajak ekspor CPO ini terutama ditujukan untuk
melindungi konsumsi dalam negeri.

                                                               II/27
     Penerimaan pajak lainnya yang terdiri atas bea meterai dan bea
lelang, sangat ditentukan oleh banyaknya transaksi ekonomi dan
kegiatan pelelangan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, penerimaan pajak lainnya
ini cenderung terus mengalami peningkatan. Apabila dalam tahun
1968 penerimaan pajak lainnya baru mencapai Rp3,4 miliar, maka
pada tahun 1994/95 telah mencapai Rp302,5 miliar atau mengalami
peningkatan lebih dari 88 kali lipat.

    Penerimaan negara bukan pajak antara lain terdiri dari
penerimaan    negara    dari   departemen/lembaga      pemerintah
nondepartemen yang diperoleh dari pelayanan jasa yang diberikan
kepada masyarakat, dan penerimaan bagian pemerintah atas laba
BUMN yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah pada
BUMN dan penerimaan laba bersih minyak jika nilai jual BBM dalam
negeri melampaui biaya penyediaannya.

     Upaya peningkatan penerimaan negara bukan pajak yang berasal
dari departemen/lembaga pemerintah nondepartemen antara lain
dilakukan melalui penyempurnaan administrasi pengelolaan, yang
meliputi tata cara penyetoran dan intensifikasi pemungutan, serta
pengawasan dalam pelaksanaan berbagai penerimaan yang diterima
oleh departemen/lembaga pemerintah nondepartemen tersebut.
Sedangkan upaya peningkatan penerimaan yang bersumber dari
bagian pemerintah atas laba BUMN, antara lain dilakukan dengan
peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN melalui langkah -
langkah restrukturisasi BUMN meliputi perubahan status hukum,
kerjasama operasi dan kontrak manajemen, konsolidasi, merjer,
pemecahan badan usaha ke arah yang lebih mantap, penjualan saham,
baik secara langsung maupun melalui pasar modal, serta pembentukan
perusahaan patungan.


II/28
     Sementara itu, melalui program pembinaan kekayaan negara,
dilaksanakan upaya peningkatan efisiensi BUMN di bidang keuangan,
manajemen dan sumber daya manusia. Untuk itu, dilakukan penataran
sebanyak tiga kali yang diikuti sekitar 120 orang dari anggota
komisaris beberapa BUMN. Kegiatan ini direncanakan merupakan
kegiatan yang berkelanjutan yang dimulai tahun 1994/95 hingga akhir
Repelita VI dalam rangka meningkatkan pemahamam para anggota
komisaris BUMN akan tugas dan kewajibannya untuk membantu
dewan direksi BUMN dalam mengembangkan BUMN menjadi
BUMN yang efisien sehingga mampu tumbuh dan berkembang untuk
bersaing dipasar internasional.

     Melalui upaya-upaya tersebut, pada tahun 1994/95 penerimaan
negara bukan pajak meningkat menjadi Rp7.260,2 miliar atau naik
47,1 persen dari tahun sebelumnya. Sebagian dari penerimaan ini
yaitu sebesar Rpl.263,0 miliar merupakan laba bersih minyak.
Secara keseluruhan, perkembangan penerimaan di luar migas dapat
dilihat pada Tabel II-3.

    b. Pengeluaran Rutin

     Kebijaksanaan anggaran rutin diarahkan untuk menunjang
kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan dan sekaligus
mendukung upaya peningkatan tabungan pemerintah. Untuk itu
pelaksanaan anggaran belanja rutin senantiasa diserasikan dengan
penerimaan dalam negeri dengan tetap mengupayakan peningkatan
efisiensi, efektivitas dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Hal itu
diupayakan melalui peningkatan kemampuan aparatur negara,
pemanfaatan secara optimal dari belanja barang, serta penghapusan
subsidi yang dipandang tidak diperlukan lagi.



                                                             II/29
    Dengan dasar kebijaksanaan tersebut, pengeluaran rutin
dikendalikan sehingga tersedia ruang bagi peningkatan tabungan
pemerintah. Meskipun demikian pengeluaran rutin tetap meningkat.
Pengeluaran rutin pada tahun 1994/95 mencapai Rp43.179,5 miliar
atau naik 11,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan
pengeluaran rutin terutama dibelanjakan untuk mendukung
peningkatan kelancaran roda pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat, serta memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan cicilan
hutang luar negeri yang sudah jatuh tempo. Perkembangan
pengeluaran rutin dapat dilihat pada Tabel II-4.

     Anggaran belanja rutin digunakan untuk belanja pegawai, belanja
barang, subsidi daerah otonom, pembayaran bunga dan cicilan
hutang, dan belanja rutin lainnya. Salah satu unsur terbesar dalam
pengeluaran rutin adalah belanja pegawai bagi pegawai negeri sipil
(PNS), anggota ABRI dan pensiunan. Sejak tahun 1968 belanja
pegawai meningkat 167 kali lipat, yaitu dari Rp78,3 miliar pada
tahun 1968 menjadi Rp13.069,1 miliar pada tahun 1994/95. Selama
lima tahun terakhir, belanja pegawai meningkat rata-rata sebesar 16,1
persen per tahun. Peningkatan belanja pegawai ini dimaksudkan untuk
meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui peningkatan tunjangan
perbaikan penghasilan (TPP) bagi PNS, anggota ABRI dan pensiunan
serta melalui kenaikan gaji berkala, pemberian tunjangan beras dan
uang makan/lauk-pauk. Selain itu kenaikan ini juga diarahkan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pemberi-
an tunjangan jabatan struktural dan fungsional, serta melalui
penambahan pegawai baru.

    Selanjutnya, terhitung sejak Januari 1995 bagi PNS golongan I,
dan II, dan para penerima pensiun diberikan TPP sebesar 10 persen.
Sedangkan bagi PNS golongan III dan IV diberikan sejak April 1995.
Selama Repelita V, TPP diberikan sebanyak tiga kali, yaitu pada



II/30
bulan April 1989, Januari 1990, dan Juli 1991, serta kenaikan gaji
pokok yang merupakan integrasi TPP tahun-tahun sebelumnya pada
bulan April 1992. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan PNS, anggota ABRI, dan penerima pensiun, selama
Repelita V telah dilakukan dua kali perubahan struktur penggajian,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 yang
berlaku sejak bulan Januari 1993. Di samping itu, peningkatan belanja
pegawai juga menampung tambahan tunjangan beras dan uang
makan/lauk-pauk mengikuti penyesuaian harga beras dan penambahan
pegawai baru.

    Selain pada pos belanja pegawai, pengeluaran untuk keperl uan
belanja pegawai juga ditampung dalam pos subsidi daerah otonom.
Belanja pegawai daerah ini meningkat dari Rp3.338,1 miliar pada
tahun 1989/90 menjadi Rp6.755,9 miliar pada tahun 1994/95 atau
naik rata-rata sebesar 15,1 persen per tahun. Apabila dibandingkan
dengan pengeluaran tahun 1993/94, maka pengeluaran belanja
pegawai yang masuk dalam pos subsidi daerah otonom ini hanya
meningkat sebesar 5,3 persen. Perkembangan pengeluaran belanja
pegawai dapat dilihat pada Tabel II-5.

     Dalam pengeluaran rutin tercakup pula pengeluaran belanja
barang yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan berbagai sarana
kerja bagi kegiatan pemerintahan, serta guna meningkatkan dan
memperluas mutu pelayanan kepada masyarakat. Sejak tahun 1968,
belanja barang terus meningkat dari Rp29,1 miliar menjadi
Rp4.296,6 miliar pada tahun 1994/95 atau naik 148 kali lipat. Apabila
dibandingkan tahun sebelumnya, belanja barang tersebut meningkat
sebesar 41,2 persen. Kenaikan yang cukup tinggi ini, di samping
disebabkan semakin luasnya cakupan pelaksanaan kegiatan
operasional dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, juga
disebabkan adanya kenaikan tarif listrik dan telepon. Pemanfaatan




                                                              II/31
belanja barang tetap diprioritaskan untuk memanfaatkan produksi
dalam negeri dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada
pengusaha kecil.

     Salah satu pos pengeluaran rutin yang terus meningkat adalah
pembayaran bunga dan cicilan atas pokok pinjaman luar negeri yang
telah diterima untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Pada
tahun 1993/94 jumlah pembayaran bunga dan cicilan hutang adalah
sebesar Rp17.287,8 miliar. Pembayaran bunga dan cicilan hutang
tersebut meningkat menjadi Rp18.421,9 miliar tahun 1994/95 atau
naik 6,6 persen. Kenaikan ini selain disebabkan oleh meningkatnya
bunga dan cicilan hutang yang sudah jatuh tempo, juga didorong oleh
adanya apresiasi berbagai mata uang kuat dunia terhadap dolar
Amerika dan rupiah.

     Sementara itu, lain-lain pengeluaran rutin digunakan untuk
membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Sejak tahun 1968,
pengeluaran ini berfluktuasi karena mencakup subsidi BBM, di
samping biaya pemilihan umum (pemilu), giro pos, bebas porto dan
lain-lain. Dalam dua tahun terakhir tidak diperlukan pengeluaran
untuk subsidi BBM dan bahkan diperoleh tambahan penerimaan bukan
pajak berupa laba bersih minyak. Lain-lain pengeluaran rutin pada
tahun 1994/95 tercatat sebesar Rp204,0 miliar.

        c. Dana Pembangunan dan Pengeluaran Pembangunan

    Dana pembangunan terdiri dari tabungan pemerintah dan nilai
lawan rupiah bantuan luar negeri yang merupakan penerimaan
pembangunan, yang digunakan untuk membiayai kegiatan
pembangunan. Peranan tabungan pemerintah senantiasa diupayakan
untuk terus meningkat.




II/32
     Dalam tahun 1994/95, tabungan pemerintah mencapai
Rp18.190,4 miliar atau meningkat 34,9 persen dari tahun sebelumnya
atau naik lebih dari 4 kali lipat dari tahun awal Repelita V. Dengan
peningkatan ini, peranan tabungan pemerintah dalam dana
pembangunan meningkat dari 31,9 persen pada tahun 1989/90
menjadi 62,4 persen pada tahun 1994/95.

     Bersama-sama dengan penerimaan pembangunan sebesar
Rp10.983,2 miliar, dana pembangunan yang dapat dihimpun dalam
tahun 1994/95 mencapai Rp29.173,6 miliar atau meningkat sebesar
22,3 persen dari tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan
tahun 1968 dana pembangunan yang berhasil dihimpun pada tahun
1994/95 ini telah meningkat lebih dari 500 kali lipat. Rincian
pengeluaran pembangunan atas dasar sektor dan subsektor dapat
dilihat pada Tabel II-6.

    Sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam
Repelita VI pengeluaran pembangunan diarahkan untuk penyediaan
prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan ekonomi, penyediaan
pelayanan dasar yang makin meluas bagi masyarakat, pengembangan
sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan penyediaan
dana operasi dan pemeliharaan bagi proyek-proyek pembangunan
yang telah dibangun.

    1) Pengeluaran Pembangunan Berdasarkan Sektor

    Dalam pelaksanaannya pengeluaran pembangunan diklasifikasi -
kan menurut sektor, subsektor dan program yang terus disempurnakan
sesuai dengan perkembangan pembangunan. Pada awal PJP I yaitu
pada Repelita I terdiri dari 12 sektor, Repelita II terdiri dari 15
sektor, Repelita III sampai dengan Repelita V terdiri dari 18 sektor,
dan pada Repelita VI telah berkembang menjadi 20 sektor.

                                                              II/33
     Dari tahun ke tahun realisasi pengeluaran pembangunan selalu
meningkat. Pada 1994/95 pengeluaran pembangunan telah meningkat
sebesar 13,6 persen dari tahun sebelumnya sehingga menjadi sebesar
Rp29.163,3 miliar. Sedangkan apabila dibandingkan dengan
pengeluaran pembangunan tahun 1968 yang baru mencapai Rp57,9
miliar, maka pengeluaran pembangunan tahun 1994/95 tersebut telah
mengalami kenaikan lebih dari 500 kali lipat.

     Dari jumlah tersebut, realisasi pengeluaran pembangunan di
sektor pembangunan daerah dan transmigrasi tercatat sebesar
Rp5.676,5 miliar atau meningkat sebesar 31,3 persen dibanding tahun
sebelumnya. Pengeluaran di sektor ini termasuk untuk membiayai
program-program bantuan pembangunan daerah (Inpres) yang terdiri
dari Inpres Desa; Inpres Dati II dan Inpres Dati I, dan yang baru
mulai dilaksanakan dalam Repelita VI Inpres Desa Tertinggal.
Rincian pengeluaran pembangunan atas dasar sektor dan subsektor
dapat dilihat pada Tabel II-7. Sedangkan mengenai pelaksanaan
pembangunan dan hasilnya dalam masing-masing sektor dapat dilihat
pada uraian dari masing-masing Bab yang bersangkutan.

    2) Pengeluaran Pembangunan menurut Jenis Pembiayaan

     Selain alokasi menurut sektor dan subsektor, pengeluaran
pembangunan juga dapat diklasifikasikan menurut jenis pembiayaan-
nya, yaitu pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana
rupiah dan bantuan proyek.

    Pada tahun 1968 realisasi pengeluaran pembangunan dalam
bentuk rupiah berjumlah Rp35,5 miliar, dan dari tahun ke tahun terus
meningkat jumlahnya sehingga mencapai Rp18.180,1 miliar pada
tahun pertama Repelita VI atau meningkat lebih dari 510 kali lipat.




II/34
Perkembangan realisasi pengeluaran pembangunan di luar bantuan
proyek dapat dilihat pada Tabel II-8.

    Dana pembangunan dalam bentuk rupiah yang dialokasikan
melalui Departemen/Lembaga adalah untuk membiayai proyek-proyek
pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab Departemen/ -
Lembaga yang bersangkutan. Realisasi pengeluaran pembangunan
melalui Departemen/Lembaga dalam tahun 1994/95 mencapai
Rp9.477,8 miliar atau meningkat sebesar 10,7 persen dibanding tahun
sebelumnya.

    Selain pengeluaran melalui Departemen/Lembaga, pengeluaran
pembangunan juga mendukung berbagai program bantuan
pembangunan daerah yang tercakup dalam Inpres dan pembangunan
daerah yang dibiayai dengan dana PBB. Penggunaan bantuan
pembangunan daerah tersebut diupayakan langsung menjangkau
golongan masyarakat berpendapatan rendah, sesuai dengan kebutuhan
daerah dan sejauh mungkin melibatkan pengusaha dan masyarakat
setempat.

     Program bantuan pembangunan daerah terus disempurnakan dan
ditingkatkan baik jenis, struktur maupun nilainya, untuk lebih
meningkatkan efisiensi dan peran pemerintah daerah dalam mengelola
dana pembangunan, serta meningkatkan otonomi daerah secara nyata.
Dalam tahun 1994/95 upaya penyempurnaan tersebut meliputi
pemindahan alokasi dana bantuan pembangunan prasarana pasar,
peningkatan jalan Dati II, bantuan penghijauan, serta untuk
rehabilitasi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ke dalam bantuan
pembangunan Dati II. Selain itu, bantuan pembangunan jalan Dati I
dan bantuan reboisasi dialihkan kedalam bantuan pembangunan Dati I.
Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, pada tahun pertama
Repelita VI, telah dikembangkan program bantuan untuk masyarakat




                                                            II/35
miskin desa-desa tertinggal melalui Bantuan Pembangunan Desa
Tertinggal atau IDT.

    Dengan demikian program bantuan pembangunan daerah dalam
tahun 1994/95 terdiri dari bantuan pembangunan desa, bantuan
pembangunan Dati II, bantuan pembangunan Dati I, bantuan
pembangunan Sekolah Dasar, bantuan pembangunan sarana
kesehatan, bantuan pembangunan desa tertinggal, serta program
pembangunan daerah yang dibiayai dengan dana dari bagi hasil PBB.
Realisasi bantuan pembangunan daerah pada tahun 1994/95 mencapai
Rp7.135,4 miliar yang berarti naik 19,4 persen dari tahun
sebelumnya.

    Anggaran belanja pembangunan rupiah mencakup pula
pembiayaan pembangunan lainnya. Dalam tahun 1994/95 anggaran
pembangunan lainnya sebesar Rpl.566,9 miliar digunakan untuk
subsidi pupuk sebesar Rp457,4 miliar, penyertaan modal pemerintah
(PMP) sebesar Rp204,8 miliar, dan pembiayaan lain-lain pem-
bangunan (LLP) sebesar Rp904,7 miliar.

     Kebijaksanaan pemberian subsidi pupuk bertujuan untuk
mempertahankan kestabilan harga pupuk dan pestisida, sehingga
terjangkau oleh daya beli petani. Namun, sejalan dengan makin
meningkatnya pendapatan petani sebagai akibat kenaikan harga gabah,
dan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan
pupuk oleh petani, secara bertahap besarnya subsidi pupuk dikurangi.
Pengeluaran pembangunan sebagai penyertaan modal pemerintah
(PMP), selain dialokasikan secara selektif kepada badan usaha milik
negara (BUMN); juga digunakan untuk pembiayaan proyek penye-
diaan perumahan rakyat (KPR-BTN), pembinaan dan pengembangan
industri strategis, serta iuran pemerintah kepada organisasi
internasional. Sedangkan pembiayaan lain-lain pembangunan (LLP)

II/36
adalah untuk menampung program pemerintah yang tidak tercakup
pembiayaannya dalam anggaran Departemen/Lembaga maupun
daerah, antara lain untuk membiayai subsidi benih, pengadaan air
bersih perkotaan, penyehatan lingkungan permukiman dan
sebagainya.

     Di samping pembiayaan rupiah, pengeluaran pembangunan juga
dibiayai dengan dana yang berasal dari bantuan luar negeri, baik yang
berupa hibah maupun pinjaman. Sumber dana ini digunakan untuk
pembiayaan proyek-proyek yang memiliki dampak pada peningkatan
laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat,
yang tepat untuk dibiayai dengan dana bantuan luar negeri. Dalam
tahun 1994/95 realisasi pengeluaran pembangunan dengan bantuan
proyek berjumlah Rp10.983,2 miliar. Porsi realisasi bantuan proyek
ini dari tahun ke tahun terus menurun. Perkembangan pengeluaran
pembangunan tersebut dapat dilihat pada Tabel II-9 dan Tabel II-10.


C. MONETER DAN LEMBAGA - LEMBAGA KEUANGAN 1.

Sasaran, Kebijaksanaan dan Program Repelita VI


    Sasaran pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam Repelita
VI diupayakan dengan makin mengandalkan dana pembiayaan
pembangunan yang bersumber pada kemampuan sendiri. Sehubungan
dengan itu, sasaran pembangunan moneter dalam Repelita VI adalah
meningkatnya tabungan masyarakat dari Rp246,4 triliun pada Repelita
V menjadi Rp454,1 triliun selama Repelita VI.

    Untuk mencapai sasaran tabungan masyarakat tersebut, ditempuh
berbagai kebijaksanaan yang dapat meningkatkan efisiensi lembaga
keuangan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Di

                                                             II/37
samping itu kebijaksanaan moneter diarahkan untuk menunjang
pertumbuhan ekonomi, memelihara stabilitas ekonomi melalui upaya
pengendalian moneter, dan menunjang pemerataan.

    Untuk mendukung kebijaksanaan dan pencapaian sasaran di
bidang moneter, dilaksanakan Program Pembinaan Lembaga
Keuangan. Program ini ditujukan untuk meningkatkan fungsi dan
peranan bank ataupun lembaga keuangan lainnya seperti lembaga
pembiayaan, asuransi, dana pensiun dan pasar uang, agar mampu
menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk
berperan aktif dalam pembangunan. Lembaga keuangan harus makin
mampu berperan sebagai penggerak dan sarana mobilisasi dana
masyarakat yang efektif dan sebagai penyalur yang cermat.

     Kegiatan yang akan dilaksanakan terutama berupa pembinaan dan
pengembangan lembaga keuangan. Untuk mendorong pengelolaan
perbankan yang makin efisien dikembangkan sistem informasi
antarbank. Bantuan teknis bagi bank perkreditan rakyat. (BPR) juga
diprioritaskan agar jangkauan pelayanan perbankan makin luas dan
dapat diandalkan.

    Untuk membentuk industri asuransi dan dana pensiun yang andal
dan sehat, maka akan ditingkatkan kegiatan pembinaan dan
pengawasan misalnya melalui pengembangan sistem informasi
manajemen dan penerapan prinsip underwriting yang benar. Di
samping itu, pengembangan tenaga profesional di bidang asuransi dan
dana pensiun akan ditingkatkan jumlah dan kualitasnya.

     Kegiatan yang mendukung pemberian kredit bagi pengusaha
kecil, pengusaha menengah, dan koperasi juga diprioritaskan dalam
rangka memeratakan kesempatan usaha dan memperluas lapangan
kerja.




II/38
                                  TABEL II — 1
         RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
                                                1968, 1989/90 — 1993/94, 1994/95
                                                            (miliar rupiah)


                                  Awal                                                Repelita V                                Repelita VI
 No.                     Uraian   PJP—I
                                    (1968)                   1989/90        1990/91     1991/92    1992/93         1993/94       1994/95


 1.    Penerimaan Dalam Negeri       149,7                28.739,8        39.546,4    41.584,8      47.452,5        52.279,8        61.369,9

 2.    Pengeluaran Rutin             149,7                24.331,1        29.997,7    30.227,6      34.031,2        38.799,3        43.179,5

 3.    Tabungan Pemerintah               0,0               4.408,7         9.548,7    11.357,2      13.421,3        13.480,5        18.190,4

 4.    Dana Bantuan Luar Negeri          57,9              9.429,3         9.904,6    10.409,1      10.715,7        10371,9         10.983,2
       a. Bantuan Program            (35,5)               (1.007,2)       (1.396,8)    (1.563,4)        (511,7)   (440,8)
       b. Bantuan Proyek             (22,4)               (8.422,1)      (8507,8)      (8.845,7)   (10.204,0)       (9.931,1)     (10.983,2)



 5.    Dana Pembangunan                   57,9            13.838,0        19.453,3    21.766,3      24.137,0        23.852,4        29.173,6

 6.    Pengeluaran Pembangunan            57,9            13.834,3        19.452,0    21.764,2      24.134,8        25.661,1        29.163,3



 7.    Surplus + /Defisit ()             + 0,0               + 3,7       + 1,3             + 2,1    + 2.2           (1.808,7)         +10,3




II/39
                         GRAFIK II - 1
        RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
                  DAN BELANJA NEGARA
                1968, 1989/90 - 1993/94, 1994/95




II/40
                                                         TABEL II—2
                                              PENERIMAAN DALAM NEGERI
                                               1968, 1989/90 — 1993/94, 1994/95
                                                        (miliar rupiah)
                                        Awal                                   Repelita V                                Repelita VI
 No.             Jenis Penerimaan      PJP—I
                                       (1968)      1989/90      1990/91         1991/92        1992/93      1993/94        1994/95
  1.    Penerimaan minyak bumi dan
        Gas alam                      33,3          11.252,1      17.711,9         15.039,1     15.330,4     12.507,7         13.399,2

        a. Minyak bumi               (33,3)         (9.502,0)     (14.577,5)      (12.481,3)   (12.095,0)    (9.471,7)         (9.880,4)
        b. Gas Alam                  (— )           (1.750,1)      (3.134,4)       (2.557,8)    (3.235,4)    (3.036,0)           (3518,8)

  2.    Penerimaan di luar
        minyak bumi dan gas alam     116,4          17.487,7      21.834,5         26.545,7     32.122,1     39.772,1         47.970,7


        Jumlah                       149,7          28.739,8      39.546,4         41.584,8     47.452,5     52.279,8         61.369,9




II/41
                GRAFIK II -- 2
        PENERIMAAN DALAM NEGERI
        1968, 1989/90 - 1993/94, 1994/95




II/42
                                                        TABEL II — 3
                                      PENERIMAAN DI LUAR MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
                                               1968, 1989/90 — 1993/94, 1994/95
                                                         (miliar rupiah)
                                                  Awal                                     Repelita V                                    Repelita VI
        No.        Jenis Penerimaan              PJP—I
                                                 (1968)             1989/90     1990/91    1991/92       1992/93         1993/94          1994/95

        1. Pajak Penghasilan                       25,3   ¹)
                                                                     5.487,7    6.755,3       9.580,4     11.912,6       15.273,1         18350.1

        2. Pajak Pertambahan Nilai                 15,2 ²)           5.836,7    7.462,7       8.926,1     10.714,4       12.282,3        14.086,8

        3. Bea Masuk                               37,3              1.587,0    2.485,7       2.133,1      2.652,2        2.888,1         3.218,0

        4. Cukai                                   16,6              1.476,8    1.917,3       2.222,8      2.380,8        2.559,6         3.000,9

        5. Pajak Ekspor                            13,9               171,5        44,2          18,8          8,5           13,5           120,1

        6. Pajak Lainnya                            3,4               275,5       243,5         302,6        359,9          285,2           302,5
                                                               3)
        7. Pajak Bumi dan Bangunan                — )4                590,4       811,0         874,6       1100,6        1.534,3         1.632,1
                                                                                                                                    5)              6)
        8. Penerimaan Bukan Pajak                   4,7              2.062,1    2.114,8       2.487,3      2.993,1        4.936,0         7.260,2

              Jumlah                              116,4             17.487,7   21.834,5     26.545,7      32.122,1       39.772,1        47.970,7

        1) Sebelum Repelita IV terdiri dari Pajak Pendapatan, Menghitung Pajak Orang (MPO)
        2) Sebelum tahun 1985/86 terdiri dari Pajak Penjualan dan Pajak Penjualan Impor
        3) Sebelum 1 Januari 1986 termasuk Pajak Kekayaan
        4) Sebelum 1 Januari 1986 hanya merupakan penerimaan Ipeda. Sejak pelaksanaan UU tentang PBB (1 Januari 1986),
           jumlah penerimaan ini menggantikan Ipeda dan Pajak Kekayaan.
        5) Termasuk laba bersih minyak sebesar Rp 1.040,7 miliar
II/43




        6) Termasuk laba bersih minyak sebesar Rp 1.263,0 miliar.




        II/43
                     GRAFIK II - 3
        PENERIMAAN DI LUAR MINYAK BUMI
                   DAN GAS ALAM
            1968, 1989/90 - 1993/94, 1994/95




II/44
                                                                     TABEL II - 4
                                                              PENGELUARAN RUTIN
                                                           1968, 1989/90 - 1993/94, 1994/95
                                                                    (miliar rupiah).




    1)   Sampai dengan akhir Repelita III terdiri dari subsidi untuk Irian Jaya dan
         Subsidi untuk daerah lainnya
    2)   Termasuk subsidi pangan



II/45
                 GRAFIK II – 4
           PENGELUARAN RUTIN
        1968, 1989/90 – 1993/94, 1994/95




II/46
                                           TABEL II - 5
                             BELANJA PEGAWAI1968, 1989/90 - 1993/94, 1994/95
                                           (miliar rupiah)

                                   Awal                          Repelita V                        Repelita VI
                                   PJP-I
No.      Jenis Pengeluaran
                                   (1968)    1989/90   1990/91    1991/92     1992/93   1993/94     1994/95


1. Tunjangan beras                 36,2        588,4    639,8        922,4      887,9     905,2       1.038,0

2. Gaji pegawai/pensiun             25,8     4.826,0   5.570,5      6.299,3   7532,8    9.166,5     10.490,2


3. Uang makan/lauk pauk              9,4       373,1    381,7        393,2      473,4     497,8         800,8

4. Lain-lain belanja
    pegawai dalam negeri             4,4       242,6    263,6        278,5      313,1     342,2         396,4


5. Belanja pegawai
    luar negeri                      2,5       171,4    197,9        209,1      258,5     302,0         343,7


   Jumlah                           78,3     6.201,5   7.053,5      8.102,5   9.465,7   11.213,7    13.069,1




II/47
                                                              TABEL II - 6
                                       PERKEMBANGAN DANA PEMBANGUNAN, TABUNGAN PEMERINTAH
                                                  DAN DANA BANTUAN LUAR NEGERI
                                                     1968,1989/90 — 1993/94, 1994/95
                                                              (miliar rupiah)

                                                  Awal                               Repelita V                             Repelita VI
                 -Uraian                          PJP—I
        No.                                        (1968)                                                                   1994/95
                                                                1989/90   1990/91    1991/92       1992/93      1993/94


        1.     Tabungan Pemerintah                     0,0     4.408,7     9548,7     11.357,1     13.421,3   13.4&),5    18.190,4


                       Persentase ¹)                 0,0%    31,9%          49,1%    52,2%        55,6%         56,5%      62,4%


        2.     Dana Bantuan Luar Negeri               57,9     9.429,3     9.904,6    10.409,1     10.715,7   10371,9     10.983,2


                           Persentase 1)           100,0%    68,1%          50,9%    47,8%        44,4%         43,5%      37,6%


        3.     Jumlah Dana Pembangunan                57,9    13.838,0    19.453,3    21.766,3     24.137,0   23.852,4    29.173,6


                           Persentase 1)           100,0%    100,0%        100,0%    100,0%       100,0%      100,0%      100,0%



              Terhadap Jumlah Dana Pembangunan
         1)



II/48
                               GRAFIK II - 5
        PERKEMBANGAN DANA PEMBANGUNAN, TABUNGAN PEMERINTAH
                   DAN DANA BANTUAN LUAR NEGERI
                      1968, 1989/90 - 1993/94, 1994/95




II/49
                                 TABEL II - 7
      REALISASI PENGELUARAN PEMBANGUNAN MENURUT SEKTOR DAN SUB SEKTOR
                                                   1968, 1989/90 - 1993/94, 1994/95
                                                            (miliar rupiah)


                                                     Awal                                      Repelita V                              Repelita VI
 No.                                                 PJP-I
                                                     (1968) 1)     1989/90         1990/91     1991/92       1992/93     1993/94        1994/95


 1.    SEKTOR PERINDUSTRIAN                          -                399,8         547,1           544,5       570,2        355,3           474,9
       Sub Sektor Industri                           (-)            (399,8)         (547,1),      (544,5)     (570,2)      (355,3)         (474,9)

 2.    SEKTOR PERTANIAN                              -            1.544,9          1.534,6      1.757,3       2,144,0       1.796,5       1.066,6
       DAN KEHUTANAN
       Sub Sektor Pertanian                          (- )        (1.544,9) (1.534,6)            (1.757,3) (2.144,0)       (1.796,5)      (1.034,0)
       Sub Sektor Kehutanan 2)                       (- )               (..) (..)                     (..)      (..)            (..)        (32,6)

 3.    SEKTOR PENGAIRAN                              -                504,5         773,3           955,8 1.096,2          1.180,4.       1.746,0
       Sub Sektor Pengembangan Sumber Daya Air       (- )               (..)        (..)              (..)      (..)            (..)      (803,3)
       Sub Sektor Irigasi 3)                         (-)            (504,5)         (773,3)       (955,8) (1.096,2)       (1.180,4)       (942,7)
                                                     -
 4.    SEKTOR TENAGA KERJA                                             75,5           67,1           86,2       134,7        146,0           135,3
       Sub Sektor Tenaga Kerja                       (-)             (75,5)         (67,1)         (86,2)     (134,7)      (146,0)         (135,3)

 5.    SEKTOR PERDAGANGAN,
       PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,                  -               1.039,4 533,7                 989,6       747,3        1.083,3       1.409,7
       KEUANGAN DAN KOPERASI
       Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri 4)        (-)            (291,2)         (42,1)        (413,1)     (105,4)      (573,7)          (14,6)
       Sub Sektor Perdagangan Luar Negeri 4)         (-)                                                                                   (783,3)
       Sub Sektor Pengembangan Usaha Nasional 5)     (-)            (624,9)         (334,7)       (410,5)
                                                                                                      (..)    (408,9)
                                                                                                                  (..)     (363,9)         (354,2)
                                                                        (..)        (•.)                                       (•.)
       Sub Sektor Keuangan.                          (-)                (..)        (..)              (..)        (..)         (..)        (131,9)
       Sub Sektor Koperasi dan Pengusaha Kecil       (-)            (123,3)         (156,9)       (166,0)     (233,0)      (145,7)         (125,7)
                                                     -
 6.    SEKTOR TRANSPORTASI,
       METEOROLOGI DAN GEOFISIKA                                               3.614,5 3.717,6
                                                                          2.774,1                    4.259,6                 5.009,2       5.616,9
       Sub Sektor Prasarana Jalan                    (-)                      (2.316,4) (2.494,8)
                                                                       (1.359,5)                    (2.816,3)             (3.184,2)      (3.843,2)
       Sub Sektor Transportasi Darat                 (-)             (561,9) (587,1)        (397,0)   (467,9)               (679,6)        (623,0)
       Sub Sektor Transportasi Laut                  (-)             (295,4) (276,1)        (381,0)   (435,9)               (686,6)        (482,0)
       Sub Sektor Transportasi Udara                 (-)             (557,3) (434,9)        (444,8)   (539,5)               (458,8)        (634,9)
       Sub Sektor Meteorologi, Geofisika,
         Pencarian dan Penyelamatan                  (-)                ( . . .)    (..)             (..)        (..)         (..)          (33,8)

 7.    SEKTOR PERTAMBANGAN                           -               1.417,3 1.874,3            2.463,3      3.332,9        3.449,9       3.871,1
       DAN ENERGI
       Sub Sektor Pertambangan                       (- )             (20,6) (167,0)              (177,2)   (290,5)         (219,5)         (65,3)
       Sub Sektor Energi                             (- )           (1.396,7) (1.707,3)         (2.286,1) (3.042,4)       (3.230,4)      (3.805,8)
                                                     -
 8.    SEKTOR PARIWISATA, POS                                        231,9          128,8          192,8.      277,6         182,4          774,9
       DAN TELEKOMUNIKASI
       Sub Sektor Pariwisata                         (-)              (8,1)         (14,1)         (21,5)      (56,6)       (49,3)
       Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi             (-)            (223,8)         (114,7)       (171,3)     (221,0)      (133,1)         (732,2)
                                                                                                                                             (42,7)
                                                      -                                                                                   5.676,5
 9.    SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH                                     1.575,1 2.450,3            3.110,3      3.682,7        4.323,0
       DAN TRANSMIGRASI
       Sub Sektor Pembangunan Daerah 6)              (-)          (1.369,4) (1.937,7)           (2.478,1) (2.920,1)       (3.632,5)      (4.804,8)
       Sub Sektor Transmigrasi dan Pemukiman         (-)            (205,7) (512,6)               (632,2)   (762,6)         (690,5)        (871,7)
       Perambah Hutan




II/50
                                                                                                              (Lanjutan Tabel II - 7)
                                                     Awal                            Repelita V                              Repelita VI
No.                                              PIP-1
                                                 (1968) 1)   1989/90      1990/91 1991/92         1992/93       1993/94        1994/95

 10. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP                     -              473,6       540,0     438,5                                     456,9
                                                                                                     390,8        545,1
      DAN TATA RUANG                             (-)
    Sub Sektor Lingkungan Hidup 7)                            (473,6)     (540,0)     (438,5)       (390,8)      (545,1)         (372,1)
    Sub Sektor 'I'ata Ruang                      (-)              (..)        (..)      (..)          (..)           (..)       (84,8)
  ll.SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN                   -
     NASIONAL, KEPERCAYAAN THD
     TUHAN YANG MAHA ESA,                                     1.506,6     2.051,7 2.416,9         3.146,7       3.263,9         3.067,6
    PEMUDA DAN OLAH RAGA                         ( -)
    Sub Sektor Pendidikan 8)                                 (1.342,4) (1.793,6) (2.119,9) (2.865,0)           (2.852,2)       (2.807,7)
    Sub Sektor Pendidikan Luar Sekolah           (-)           (155,4) (243,1) (267,9)       (243,6)             (366,9)         (184,1)
       dan Kedinasan
    Sub Sektor Kebudayaan Nasional dan
       Kepercayaan Terhadap T'uhan               (-)            (8,8)      (15,0)     (29,1)        (38,1)        (44,8)         (46,8)
       Yang Maha Esa                             (-)
    Sub Sektor Pemuda dan Olah Raga                                (..)       (..)    (..)           (..)            (..)        (29,0)

12. SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN                      -
                                                                136,0       168,7     195,9         235,7         285,9          273,3
    KELUARGA SEJAHTERA
    Sub Sektor Kependudukan dan                  (-)          (136,0)     (168,7)     (195,9)       (235,7)      (285,9)         (273,3)
    Keluarga Berencana

13. SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
    KESEHATAN, PERANAN WANITA,                   -              333,9       554,2     694,8         721,5         860,0         1.060,3
    ANAK DAN REMAJA                              (-)
    Sub Sektor Kesejahteraan Sosial 9)                         (20,2)      (38,0) (51,6)            (65,7)        (68,9)         (71,0)
    Sub Sektor Kesehatan                         (-)          (313,7)     (516,2) (643,2)           (655,8)      (791,1)        (982,1)
    Sub Sektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja   (-)              (;.)        (..) (..)             (..)             (..)          (7,2)

14. SEKTOR PERUMAHAN DAN                                      494,6       677,2       801,7       1.053,1       860,7            929,0
    PERMUKIMAN                                   -
    Sub Sektor Perumahan dan Permukiman          (-)          (494,6)     (677,2) (801,7)  (1.053,1)             (860,7)       (881,5)
    Sub Sektor Penataan Kola dan Bangunan        (-)            (..)         (..)   (..)  . (..)                   (..)
                       10)                       -                                                                               (47,5)
15. SEKTOR AGAMA.                                              24,9        42,1       46,7          69,3         82,2            131,4
    Sub Sektor Pelayanan Kehidupan Beragama      (-)             (-)         (-)      (-)           (-)            (-)           (31,0)
    Sub Sektor Pembinaan Pendidikan Agama        (-)             (-)         (-)      (-)           (-)            (-)          (100,4)

16. SEKTOR ILMU PENGETAHUAN                                   333,5       553,7       430,6         585,8       521,6            501,8
    DAN TEKNOLOGI                                (-)
    Sub Sektor Teknik Produksi dan Teknologi                  (205,4)     (223,5) (214,1)         (334,0)        (179,6)       (139,4)
    Sub Sektor Ilmu Pengetahuan Terapan          (-)          (128,1)     (330,2) (216,5)         (251,8)        (342,0)         (63,6)
      dan Dasar 11)                              (-)
    Sub Sektor Kelembagaan Prasarana dan
      Sarana ilmu Pengetahuan dan Teknologi                      (-)         (-)      (-)           (-)            (-)         (101,2)
    Sub Sektor Kelautan                          (-)             (-)         (-)      (-)           (-)            (-)          (88,7)
    Sub Sektor Kedirgantaraan                    (-)             (-)         (-)      (-)           (-)            (-)
    Sub Sektor Sistem Informasi dan Statistik    (-)             (-)         (-)      (-)           (-)            (-)         (82,2) )
                                                                                                                                 (26,7
                                                 -
17. SEKTOR HUKUM 12)                                           25,1        35,2       52,1          74,9         80,0.         105,9
    Sub Sektor Pembinaan Hukum Nasional          (-)             (-)         (-)      (-)           (-)           (-)          (13,4)
    Sub Sektor Pembinaan Aparatur Negara         (-)            ( -)        ( -)      (-)           (-)            (-)         (26,2)

    Sub Sektor Sarana dan Prasarana Hukum        (-)             (-)         (-)      (-)           (-)            (-)         (66,3)




                                                                                                                            II/51
                                                                                                              (Lanjutan Tabel II – 7)
                                                  Awal                               Repelita V                        Repelita VI
  No.                                             PJP-I
                                                  (1968) 1)    1989/90    1990/91 1991/92           1992/93 1993/94       1994/95


 18.    SEKTOR APARATUR NEGARA DAN                               163,8      215,5        269,4      326,2      368,3,        550,9
        PENGAWASAN
        Sub Sektor Aparatur Negara                (-)          (163,8)     (215,5)      (269,4)    (326,2)    (368,3)       (515,6)
        Sub Sektor Pendayagunaan Sistem dan       (-)               (-)        (-)          (-)        (-)        (-)        (35,3)
          Pelaksanaan Pengawasan

 19.    SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN
        LUAR NEGERI, PENERANGAN, .                -               59,7       93,8         77,0       81,9      120,6         159,7
        KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
        Sub Sektor Politik                        ( -)             (-)         (-)          (-)        (-)        (-)         (2,5)
        Sub Sektor Hubungan Luar Negeri           (- )             (-)         (-)          (-)        (-)        (-)         (3,4)
        Sub Sektor Penerangan, Komunikasi         (- )          (59,7)      (93,8)       (77,0)     (81,9)    (120,6)       (153,8)
          dan Media Massa

 20.    SEKTOR PERTAHANAN                             -          720,1      996,2      1.023,2     1.203,7    1.147,0      1.154,6
        DAN KEAMANAN 13)
        Sub Sektor Rakyat Terlatih dan            (- )              (-)        (-)          (-)        (-)        (-)         (2,3)
          Perlindungan Masyarakat
        Sub Sektor ABRI                           (- )              (-)        (-)          (-)        (-)        (-)     (1.100,3)
        Sub Sektor Pendukung                      (- )              (-)        (-)          (-)        (-)        (-)        (52,0)
                                                                     _                                                         _
        CADANGAN ANGGARAN                                                  2.000,0     1.500,0           -          -
        PEMBANGUNAN


        Sum lah                                       57,9    13.834,3    19.452,0   21.764,2     24.134,8   45.661,2     29.163,3


1). Data tidak tersedia, kecuali jumlah keseluruhan
2) Pada Repelita V adalah program produksi kehutanan, Sub Sektor Pertanian
3) Angka pada Repelita V termasuk program perbaikan dan pemeliharaan jaringan pengairan dan pada Repelita VI masuk ke dalam
    Sub Sektor Pengembangan Sumber Daya Air
4) Pada Repelita V merupakan program dalam Sub Sektor Perdagangan
5) Angka pada Repelita V termasuk Otorita Batam dan Perbankan dan pada Repelita VI masuk ke dalam Sub Sektor Pembangunan
    Daerah dan Sub Sektor Keuangan
6) Angka pada Repelita V termasuk program penataan ruang daerah dan penataan pertanahan dan dalam Repelita VI masuk ke
    dalam Sub Sektor Tata Ruang
7) Angka pada Repelita V termasuk program pengembangan meteorologi dan geofisika, dan pengairan yang pada Repelita VI
 dimasukkan ke dalam Sub Sektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) dan Sub Sektor Pengembangan
 Sumber Daya Air .
8) Angka pada Repelita V termasuk program pembinaan pendidikan masyarakat dan program pembinaan generasi muda dan
  Keolahragaan yang dalam Repelita VI dimasukan ke dalam Sub Sektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan, dan Sub Sektor
  Pemuda dan Olah Raga
9) Angka pada Repelita V termasuk program peranan wanita dan pada Repelita VI masuk ke dalam Sub Sektor Peranan Wanita,
 Anak dan Remaja
10) Pada Repelita V adalah Sub Sektor Agama
11) Angka pada Repelita V termasuk program penyempurnaan dan pengembangan statistik yang pada Repelita VI masuk ke dalam Sub
 Sektor Sistem Informasi dan Statistik
12) Pada Repelita V adalah Sub Sektor Hukum
13) Pada Repelita V adalah Sub Sektor Penahanan dan Keamanan Nasional
 .. = Data tidak tersedia




II/52
                        TABEL II - 8
          REALISASI PENGELUARAN PEMBANGUNAN
TIDAK TERMASUK BANTUAN PROYEK 1968, 1989/90 -1993/94,1994/95
                       (miliar rupiah)
1) Dat a t idak t ersedia, kecua li ju mlah keseluruhan


II/53
                               TABEL II - 9
   REALISASI PENGELUARAN PEMBANGUNAN TIDAKTERMASUK BANTUAN PROYEK
                     MENURUT SEKTOR DAN SUB SEKTOR
                                                   1968, 1989/90 - 1993194, 1994/95
                                                            (miliar rupiah)


                                                     Awal                                 Repelita V                          Repelita VI
 No.                                                 PJP-I
                                                     (1968) 1)   1989/90     1990/91        1991/92 1992193        1993/94      1994/95


 1.    SEKTOR PERINDUSTRIAN                                        175,9         291,7      244,1         121,6       29,8        138,5
       Sub Sektor Industri                           (-)           (175,9)     (291,7)      (244,1)     (121,6)     (29,8)       (138,5)

       SEKTOR PERTANIAN                                    -       536,3         537,9        617,3      580,2       700,5       707,6
       DAN KEHUTANAN
       Sub Sektor Pertanian .                        (-)           (536,3)     (537,9)       (617,3)    (580,2)    (700,5)       (702,5)
       Sub Sektor Kehutanan 2)                                                    (••)           (•.)       (.•)       (.•)       (5,1)
                                                     (-)           (..)
 3.    SEKTOR PENGAIRAN                                 -          168,5         257,1        332,8      491,1       475,2        783,3
       Sub Sektor Pengembangan Sumba.. Daya Air      (-)           (..)           (••)          (•.)       (.•)       (••)       (365,0)
       Sub Sektor Irigasi 8)                                       (168,5)     (257,1)       (332,8)    (491,1)    (475,2)       (418,3)
                                                     (-)
 4.    SEKTOR TENAGA KERJA                                           29,3         48,2          80,2      103,7       99,3       108,2
       Sub Sektor Tenaga Kerja                       (-)           (29,3)       (48,2)        (80,2)    (103,7)     (99,3)       ((0,0))

 5.    SEKTOR PERDAGANGAN,
       PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,                                486,9         285,2        725,4      262,7       786,3       791,3
       KEUANGAN DAN KOPERASI
       Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri 4)                      (267,6)      (30,8)       (401,8)     (50,1)    (567,3)        (14,6)
       Sub Sektor Perdagangan Luar Negeri 4)                         (..)          (..)         (..)       (..)       (..)       (541,7)
                                                     (-)
       Sub Sektor Pengembangan Usaha Nasional 5)     (-)
                                                     (-)           (205,8)     (234,4)       (294,4)    (173,5)    (183,7)       (176,6)
       Sub Sektor Keuangan                           ( -)            (..)         (..)          (..)       (..)       (..)       (4,7)
       Sub Sektor Koperasi dan Pengusaha Kecil       (-)           (13,5)       (20,0)        (29,2)     (39,1)     (35,3)       (53,7)

       SEKTOR TRANSPORTASI,
                                                     -
       METEOROLOGI DAN GEOFISIKA                                   817,6     1.737,2. 2.360,9   3.091,4 3.341,8                  3.807,9
       Sub Sektor Prasarana Jalan                    (-)           (602,0) (1.407,5) (1.941,1) (2.543,1) (2.783,1)              (3.196,6)
       Sub Sektor Transportasi Darat                 (-)           (70,0)     (107,1)  (144,0) (186,8)     (198,4)               (234,2)
       Sub Sektor Transportasi Laut                  (-)           (34,6)      (94,1) (131,0). (155,8)     (173,0)               (195,6)
       Sub Sektor Transportasi Udara                 ( - )'        (111,0)    (128,5)  (144,8) (205,7)     (187,3)               (166,5)
       Sub Sektor Meteorologi, Geofisika,
        Pencarian dan Penyelamatan                   (-)            ()             (..)          (,.)       (..)       (..)      (15,0)

 7.    SEKTOR PERTAMBANGAN                                 -       132,7         406,4        479,5      671,7       708,9       757,8
       DAN ENERGI
       Sub Sektor Pertambangan                       (-)             (5,0)      (13,3)        (23,4)    "(29,7)     (28,6)        (33,5)
       Sub Sektor Energi                             (-)           (127,7)     (393,1)       (456,1)    (642,0)    (680,3)       (724,3)
                                                     -
       SEKTOR PARIWISATA, POS                                       14,9          30,3          42,8       58,0       63,8        59,3
       DAN TELEKOMUNIKASI
       Sub Sektor Pariwisata                         (-)            (8,1)       (14,1)        (21,5)     (29,9)     (33,4)       (32,0)
       Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi             (- )           (6,8)       (16,2)        (21,3)     (28,1)     (30,4)       (27,3)

 9.    SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH                                 '1.418,3     2.223,7       2.793,2     3.639,8    4.196,3      5.254,4
       DAN TRANSMIGRASI
       Sub Sektor Pembangunan Daerah 8)              (-)         (1.248,9) _ (1.782,7) (2.238,1) (2.897,9) (3.510,8)            (4.513,3)
       Sub Sektor Transmigrasi dan Pemukiman         (-)           (169,4)      (441,0)  (555,1) (741,9)     (685,5)             (741,1)
       Perambah Hutan




II/54
        (lanjutan Tabel II – 9)




II/55
                                                                                                             (Lanjutan Tabel II - 9)
                                                    Awal                                 Repelita V                          Repelita VI
   No.                                              PJP-1
                                                    (1968) 1)     1989/90    1990/91 1991/92           1992/93    1993/94     1994/95


    18. SEKTOR APARATUR NEGARA DAN                         -        101,6      148,0         232,4       325,4     340,9          462,6
        PENGAWASAN .
        Sub Sektor Aparatur Negara                  (- )          (101,6)     (148,0)       (232,4)    (325,4)    (340,9)        (427,3)
        Sub Sektor Pendayagunaan Sistem dan         (- )               (-)         (-)           (-)       (-)         (-)        (35,3)
          Pelaksanaan Pengawasan

    19. SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN
        LUAR NEGERI, PENERANGAN,                           -         22,6        35,7         46,6        62,7      63,7.              73,5
        KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
        Sub Sektor Politik                          (-)                (-)        (-)            (-)       (-)        (-)          (2,5)
        Sub Sektor Hubungan Luar Negeri             (- )               (-)        (-)           (-).       (-)        (-)          (3,4)
        Sub Sektor Penerangan,Komunikasi            (-)             (22,6)     (35,7)        (46,6)     (62,7)     (63,7)         (67,6)
          dan Media Massa

    20. SEKTOR PERTAHANAN                                           216,2      593,2         493,2       477,3     545,7          589,3
        DAN KEAMANAN 13)
        Sub Sektor Rakyat Terlatih dan              (-)                (-)        (-)           ( -)       (-)         (-)         (2,3)
           Perlindungan Masyarakat
         Sub Sektor ABRI                            (-)                (-)         (-)           (-)       (-)         (-)       (535,0)
         Sub Sektor Pendukung                       (-)                (-)        (-)           ( -)       (-)         (-)        (52,0)
                                                                                                                                   _
         CADANGAN ANGGARAN                                                   2.000,0        1.500,0          -          -
         PEMBANGUNAN


         Jumlah.                                           35,5   5.412, 2   10.944, 2    12.918, 5    13.930,   15.730,1      18.180,1
                                                                                                             8
  1) Data tidak tersedia, kecuali jumlah keseluruhan
  2) Pada Repelita V adalah program produksi kehutanan, Sub Sektor Pertanian
  3) Angka pada Repelita V termasuk program perbaikan dan pemeliharaan jaringan pengairan dan pada-Repelita VI masuk ke dalam
  Sub Sektor Pengembangan Sumber Daya Air
  4) Pada Repelita V merupakan program dalam Sub Sektor Perdagangan
  5) Angka pada Repelita V termasuk Otorita Batam dan Perbankan dan pada Repelita VI masuk ke dalam Sub Sektor Pembangunan
  Daerah dan Sub Sektor Keuangan
  6) Angka pada Repelita V termasuk program penataan ruang daerah dan penataan pertanahan dan dalam Repelita VI masuk ke
  dalam Sub Sektor Tata Ruang
  7) Angka pada Repelita V termasuk program pengembangan meteorologi dan geofisika, dap pengairan yang pada Repelita VI
    dimasukkan ke dalam Sub Sektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan(SAR) dan Sub Sektor Pengembangan
    Sumber Daya Air
  8) Angka pada Repelita V termasuk program pembinaan pendidikan masyarakat dan program pembinaan generasi muda dan
    Keolahragaan yang dalam Repelita VI dimasukan ke datum Sub Sektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan. dan Sub Sektor
    Pemuda dan Olah Raga
  9) Angka pada Repelita V termasuk program peranan wanita dan pada Repelita VI masuk ke datum Sub Sektor Peranan Wanita,
   Anak dan Remaja
10) Pada Repelita V adalah Sub Sektor Agama
11) Angka pada Repelita V termasuk program penyempurnaan dan pengembangan statistik yang pada Repelita VI masuk ke dalam Sub
   Sektor Sistem Inrormasi dan Statistik
12) Pada Repelita V adalah Sub Sektor Hukum
13) Pada Repelita V adalah Sub Sektor Pertahanan dan Keamanan Nasional
   = Data tidak tersedia




 II/56
                                 TABLE II - 10
        REALISASI BANTUAN PROYEK MENURUT SEKTOR DAN SUB SEKTOR
                           1968, 1989/90 - 1993/94, 1994/95
                                 (miliar rupiah)




II/57
        (Lanjutan Tabel II - 10)




II/58
                                                                                                     Lanjutan Tabel II - 10)




1) Data tidak tersedia, kecuali jumlah keseluruhan
2) Pada Repelita V adalah program produksi kehutanan, Sub Sektor Pertanian
3) Angka pada Repelita V termasuk program perbaikan dun pemeliharaan jaringan pengairan dan pada Repelita V I masuk ke
    dalam Sub Sektor Pengembangan Sumber Daya Air
4) Pada Repelita V merupakan program dalam Sub Sektor Perdagangan
5) Angka pada Repelita V termasuk Otorita Batam dan Perbankan dan pada Repelita V I masuk ke dalam Sub Sektor
    Pembangunan Daerah dan Sub Sektor Keuangan
6) Angka pada Repelita V termasuk program penataan ruang daerah dan penataan pertanahan dan dalam Repelita V I
    masuk ke dalam Sub Sektor T a t a Ruang
7) Angka pada Repelita V termasuk program pengembangan meteorologi dan geofisika, dan pengairan yang pada Repelita
    V I dimasukkan ke dalam Sub Sektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) dan Sub Sektor
    Pengembangan Sumber Daya Air
8) Angka pada Repelita V termasuk program pembinaan pendidikan masyarakat dan program pembinaan generasi muda
    dan Keolahragaan yang dalam Repelita VI dimasukan ke dalam Sub Sektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan,
    dan Sub Sektor Pemuda dun Olah Raga
9) Angka pada Repelita V termasuk program penman wanita dan pada Repelita VI masuk ke dalam Sub Sektor Peranan Wanita,
    Anak dan Remaja
10) Pada Repelita V adalah Sub Sektor Agama
11) Angka pada Repelita V termasuk program penyempurnaan dan pengembangan statistik yang pada Repelita VI masuk ke
    dalam Sub Sektor Sistem Informasi dan Statistic
12) Pada Repelita V adalah Sub Sektor Hukum
13) Pada Repelita V adalah Sub Sektor Pertahanan dan Keamanan Nasional.
.. = Data tidak tersedia




                                                                                                              II/59
    Program Pembinaan Lembaga Keuangan ini terdiri atas Sub
Program Pembinaan Lembaga Pasar Uang dan Sub Program
Pembinaan Lembaga Pasar Modal.

     Sub Program Pembinaan Lembaga Pasar Uang ditujukan untuk
meningkatkan fungsi dan peranan bank ataupun lembaga keuangan
lainnya seperti lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun dan pasar
uang sehingga makin mampu berperan sebagai penggerak dan sarana
mobilisasi dana masyarakat dan sebagai penyalur dana yang cermat
dan efektif.

     Sedangkan Sub Program Pembinaan Pasar Modal ditujukan untuk
lebih meningkatkan fungsi pasar modal agar mampu berperan sebagai
penggerak dan sarana mobilitas dana masyarakat yang effektif melalui
pemilikan saham perusahaan yang go public.

2. Pelaksanaan dan Hasil-hasil Pembangunan dalam Tahun Pertama
    Repelita VI.

    a. Moneter

     Dalam tahun pertama Repelita VI, kebijaksanaan moneter
ditujukan untuk lebih mengendalikan permintaan dalam negeri
melalui pengaturan jumlah uang beredar dan sumber-sumber
pertumbuhannya, khususnya kredit perbankan. Kebijaksanaan
tersebut ditempuh secara berhati-hati dan ditunjang oleh penyempur-
naan mekanisme operasi pasar terbuka (OPT), imbauan (moral
suasion), peningkatan fleksibilitas penentuan nilai tukar Rupiah serta
penyempurnaan ketentuan mengenai posisi devisa neto (PDN).




II/60
     Dalam rangka memelihara stabilitas ekonomi pada tahun 1994/95
upaya pengendalian uang beredar dilakukan antara lain dengan
menaikkan tingkat diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) secara
bertahap hingga mencapai sekitar lima angka persentase. Misalnya
tingkat diskonto SBI berjangka waktu 7 hari dinaikkan dari 6,7 persen
per tahun pada tahun 1993/94 menjadi 12,3 persen per tahun pada
tahun 1994/95. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan efektivitas
pengendalian uang beredar melalui operasi pasar, Bank Indonesia
telah memperkenankan transaksi SBI secara repo (repurchasing
agreement). Penyesuaian suku bunga SBI dilakukan dengan mengacu
pada perkembangan suku bunga luar negeri, seperti Singapore
Interbank Offered Rate (SIBOR), agar perbedaan suku bunga dalam
dan luar negeri berada pada tingkat yang wajar.

     Untuk mengendalikan laju pertumbuhan kredit yang pada tahap
sebelumnya bergerak relatif cepat, dalam tahun 1994/95 diupayakan
dengan mempengaruhi perkembangan suku bunga, juga disertai
dengan imbauan kepada bank untuk tidak melakukan ekspansi kredit
secara berlebihan. Imbauan dilakukan terutama untuk mengendalikan
pertumbuhan kredit yang terlalu cepat di bidang-bidang usaha
tertentu seperti pada sektor bangunan dan perumahan (real estate).
Upaya ini juga ditunjang oleh kebijaksanaan fiskal, yaitu kenaikan
pajak atas transaksi pembelian tanah dan perumahan dari 3 persen
menjadi 5 persen dan penetapan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM) sebesar 10 persen atas transaksi pembelian rumah mewah,
kondominium, dan sejenisnya.

     Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengendalian uang
beredar dan meredam dampak negatif gejolak di pasar valuta asing,
sejak September 1994 selisih kurs jual beli dolar Amerika Serikat
terhadap rupiah diperlebar dari Rp20,- menjadi Rp30,-. Untuk
memberi kan ruang gerak yang lebih luas kepada bank dalam

                                                              II/61
melakukan transaksi valuta asing serta membantu bank dalam
pengelolaan dana, telah dilakukan penyempurnaan atas ketentuan
mengenai posisi devisa neto (PDN) dengan memperlonggar batas PDN.
Dengan berkembangnya pasar valuta asing, para pelaku pasar dapat
mengurangi penggunaan fasilitas transaksi valuta asing yang disediakan
oleh Pemerintah sehingga otoritas moneter mempunyai ruang gerak yang
lebih luas dalam melakukan pengendalian moneter.

     Sebagai hasilnya, pertumbuhan uang beredar(M1) yang terdiri dari
uang kartal dan uang giral melambat dari 25,7 persen pada tahun 1993/94
menjadi 17,4 persen pada tahun 1994/95. Di lain pihak, pertumbuhan
uang kuasi masih cukup tinggi, sehubungan dengan kembali
meningkatnya suku bunga simpanan, sehingga pada akhir tahun 1994/95
likuiditas perekonomian (M2) mengalami pertumbuhan yang sedikit
meningkat meskipun tetap dalam batas-batas terkendali, yaitu 21,5
persen. Perkembangan jumlah uang beredar (M2 dan Ml) inY dapat
dilihat pada Tabel II-11.

     Melambatnya pertumbuhan Ml terjadi, terutama, pada uang giral
sedangkan pertumbuhan uang kartal masih relatif tinggi. Masih       relatif
tingginya pertumbuhan uang kartal selain disebabkan oleh meningkatnya
pendapatan masyarakat juga dipengaruhi oleh berkembangnya fasilitas
pelayanan perbankan, seperti automatic      teller machine (ATM), dan
peningkatan kegiatan perdagangan besar yang sebagian besar
transaksinya menggunakan uang tunai. Selain        itu, besarnya transaksi
di sektor perumahan yang sebagian besar dilakukan secara tunai telah
ikut pula mendorong tingginya pertumbuhan uang kartal.

     Kebijaksanaan pengendalian uang beredar dalam tahun 1994/95
diarahkan untuk tetap memelihara kestabilan makro, seraya mendukung
proses pemulihan kembali kegiatan perekonomian. Prinsip




II/62
hati-hatian tetap menjadi landasan penting dalam kebijakan moneter
dan fiskal.. Upaya-upaya pendinginan suhu perekonomian melalui
kebijaksanaan moneter bersama-sama dengan berbagai kebijaksanaan
di sektor-sektor lain telah berhasil menahan laju inflasi pada tingkat
yang terkendali. Laju inflasi turun dari 10,0 persen pada tahun
1992/93 menjadi 7,0 persen dan 8,6 persen pada tahun 1993/94 dan
1994/95. Perbandingan antara tingkat kenaikan harga dengan tingkat
pertambahan jumlah uang beredar dapat dilihat pada Tabel II-12.

    Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan
uang beredar, selama tahun 1994/95 sektor pemerintah, sektor luar
negeri, dan aktiva bersih lainnya memberikan pengaruh mengurang
(kontraksi) yang cukup besar terhadap M2. Sementara itu, tagihan
pada sektor dunia usaha masih memberikan pengaruh menambah
(ekspansi).

     Sektor pemerintah bersih (netto), baik dalam rupiah maupun
valuta asing, telah memberikan pengaruh mengurang yang cukup
besar terhadap jumlah uang beredar, yaitu Rp2,6 triliun. Besarnya
pengaruh mengurang sektor keuangan pemerintah tersebut
disebabkan oleh meningkatnya penerimaan di luar migas, baik dari
pajak maupun bukan pajak, yang berkaitan erat dengan hasil usaha
intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang perpajakan. Kontraksi yang
terjadi di sektor pemerintah tersebut merupakan faktor pendukung
kebijaksanaan moneter dalam pengendalian likuiditas perekonomian
selama tahun 1994/95.

     Sektor luar negeri secara keseluruhan telah memberikan
pengaruh mengurang yang cukup besar terhadap uang beredar, yaitu
sebesar Rp3,7 tr ili un. Pengaruh mengurang tersebut selain
diakibatkan oleh besarnya pembayaran utang luar negeri, juga oleh
besarnya aliran modal ke luar negeri. Besarnya pembayaran utang

                                                               II/63
 luar negeri, antara lain, berkaitan dengan pembayaran utang luar
 negeri pemerintah yang dipercepat. Sementara itu, aliran modal ke
 luar negeri yang terjadi pada awal dan akhir tahun 1994/95
 dipengaruhi oleh tindakan spekulasi valuta asing oleh pengelola dana
 (fund manager) dan sebagian masyarakat. Faktor lainnya yang
 memberikan pengaruh mengurang yang cukup besar terhadap M2
 ialah aktiva bersih lainnya. Aktiva bersih lainnya memberikan
 pengaruh mengurang sebesar Rp3,3 triliun yang, antara lain,
 berkaitan dengan membaiknya kegiatan usaha dan struktur
 permodalan bank.

      Tagihan pada sektor usaha, yang terdiri dari tagihan kepada
 lembaga/perusahaan pemerintah dan tagihan kepada perusahaan
 swasta dan perorangan, memberikan pengaruh menambah sebesar
 Rp41,7 triliun. Relatif besarnya pengaruh menambah tersebut
 berkaitan dengan masih cukup tingginya pertumbuhan kredit, yakni
 di sektor perindustrian, perdagangan, dan jasa-jasa. Meskipun
 demikian, tagihan pada sektor usaha sebagai sumber utama ekspansi
 uang beredar sudah menunjukkan kecenderungan yang menurun.
 Rincian tentang sebab-sebab perubahan jumlah uang beredar dapat
 dilihat pada Tabel II-13.

      Dalam tahun 1994/95 upaya otoritas moneter untuk
 mengendalikan permintaan dalam negeri telah diikuti oleh
 meningkatnya suku bunga dan volume transaksi pasar uang
 antarbank. Peningkatan suku bunga tersebut diperkuat oleh kenaikan
 suku bunga luar negeri. Kenaikan suku bunga tersebut masih berada
 dalam batas-batas yang wajar sebagaimana tercermin, antara lain,
 pada masih tingginya minat investasi.

     Sejalan dengan upaya untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah
 uang beredar, sejak triwulan III 1994/95 tingkat diskon to SBI dan




II/64
surat berharga pasar uang (SBPU) menunjukkan kenaikan secara
bertahap. Tingkat diskonto SBI berjangka waktu 7 hari yang pernah
mencapai titik terendah pada awal tahun 1994/95, yaitu 6,7 persen,
pada bulan-bulan berikutnya mengalami peningkatan hingga
mencapai 12,3 persen pada akhir Maret 1995. Sementara itu, tingkat
diskonto SBPU berjangka waktu 7 hari juga meningkat, yaitu dari
11,0 persen pada akhir Maret 1994 menjadi 15,3 persen pada akhir
Maret 1995.

     Suku bunga deposito rupiah berjangka 3 bulan telah mengalami
peningkatan, yaitu dari 13,4 persen pada akhir September 1994
menjadi 15,9 persen pada akhir Maret 1995. Dengan perkembangan
tersebut, perbedaan antara suku bunga dalam dan luar negeri
mengalami peningkatan. Secara riil, tingkat suku bunga tersebut
masih cukup tinggi sehingga masih menarik bagi para penabung.

     Sejalan dengan kenaikan suku bunga deposito, suku bunga kredit,
baik modal kerja maupun investasi, juga mengalami peningkatan
walaupun dengan kenaikan yang lebih rendah. Suku bunga kredit
modal kerja naik dari 16,9 persen pada bulan September 1994
menjadi 17,6 persen pada akhir Maret 1995. Sementara itu, pada
periode yang sama suku bunga kredit investasi meningkat dari 14,8
persen menjadi 15,4 persen. Relatif lebih lambatnya kenaikan suku
bunga kredit dibandingkan dengan suku bunga simpanan telah
mengakibatkan selisih antara suku bunga kredit modal kerja dan de-
posito 3 bulan semakin mengecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa
bank-bank cukup berhati-hati dalam menaikkan suku bunga
kreditnya, antara lain, sehubungan dengan semakin tajamnya
persaingan. Perkembangan suku bunga perbankan dan tingkat diskon-
to alat-alat moneter tersebut dapat dilihat pada Tabel II-14.




                                                              II/65
    b. Lembaga-lembaga Keuangan

    1) Perbankan


     Kebijaksanaan perbankan dalam tahun 1994/95 banyak
dicurahkan pada upaya yang berkaitan dengan penyelesaian bank
bermasalah dari kredit bermasalah serta memantapkan . sistem dan
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bank. Dalam rangka itu
diupayakan untuk menerapkan sistem self-regulation guna mendorong
terciptanya ketaatan yang lebih tinggi dari para pengelola bank
terhadap ketentuan intern masing-masing bank.

     Upaya penanggulangan bank bermasalah dan kredit bermasalah
dilanjutkan dan ditingkatkan melalui langkah-langkah terpadu dan
terarah, mencakup penyelesaian kredit bermasalah yang telah ada,
pencegahan timbulnya kredit bermasalah yang baru, dan pembinaan
bank-bank bermasalah dengan mengefektifkan penggunaan sarana
hukum, bekerja sama dengan instansi terkait. Dalam rangka ini Tim
Supervisi Kredit Bank Pemerintah (TSKBP) di bank-bank persero dan
Satuan Tugas Khusus (STK) di bank-bank swasta terus dimantapkan
fungsinya.

     Untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah yang baru
dilakukan upaya melengkapi dan menyempurnakan ketentuan-
ketentuan perbankan yang berkaitan dengan perencanaan,
pengelolaan, dan pengawasan perkreditan. Pembinaan bank-bank
bermasalah ditempuh sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

    Dalam tahun 1994/95 terdapat beberapa bank bermasalah yang
menunjukkan kondisi yang terus memburuk dan para pemilik serta
pengurus bank yang bersangkutan tidak mampu lagi menyelesaikan




II/66
sendiri kesulitan yang dihadapi. Untuk mengatasinya, Pemerintah
bersama bank-bank lain yang berprestasi baik telah melakukan
upaya-upaya penyelamatan untuk menjaga sistem perbankan yang
sehat, khususnya guna menghindari timbulnya risiko sistemik
(systemic risk) yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat
usaha serta dunia internasional terhadap sistem perbankan Indonesia.

     Dalam rangka mendorong pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan
untuk mengarahkan bank dalam menerapkan sistem self- regulation,
telah disempurnakan ketentuan tentang penyampaian rencana kerja
bank dan laporan pelaksanaannya, yang mewajibkan bank-bank
untuk senantiasa bekerja berdasarkan rencana yang matang,
termasuk mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter.
Selain itu, guna mewujudkan asas-asas perkreditan yang sehat, Bank
Indonesia telah mengeluarkan ketentuan mengenai kewajiban
penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi bank
umum. Dalam ketentuan tersebut ditetapkan Pedoman Penyusunan
Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) yang berfungsi sebagai
panduan mengenai hal-hal yang wajib diatur dalam Kebijaksanaan
Perkreditan Bank (KPB), antara lain, kewajiban bank untuk
mencantumkan prinsip kehati-hatian, organisasi dan manajemen,
dokumentasi dan administrasi kredit, serta pengawasan kredit.
Selanjutnya, untuk meningkatkan fungsi audit intern pada semua
tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank,
telah dikeluarkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk
menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank
(SPFAIB).

     Guna meningkatkan efisiensi dan pelayanan bank kepada
masyarakat melalui sarana elektronis, telah dilakukan penyempurnaan
atas ketentuan mengenai penggunaan teknologi sistem informasi bagi
perbankan. Bank dapat menggunakan teknologi sistem informasi


                                                              II/67
dalam pengolahan data keuangan dan pemberian jasa pelayanan, baik
diselenggarakan sendiri maupun diserahkan kepada pihak lain, dengan
tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengawasan dan pengamanan
yang memadai, termasuk menjaga kerahasiaan bank.

     Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi perbankan
dalam kegiatan pengelolaan valuta asing, telah disempurnakan
ketentuan mengenai Posisi Devisa Neto (PDN). Dalam ketentuan
baru tersebut, PDN bank, baik yang tercatat pada pos neraca
maupun pada rekening administratif, yang semula secara harian
dibatasi setinggi-tingginya 20 persen dari modal bank, diubah
menjadi setinggi-tingginya 25 persen dari modal bank. Sedangkan,
PDN untuk setiap jenis valuta asing yang semula ditetapkankan
setinggi-tingginya 25 persen dari modal bank selanjutnya diserahkan
kepada bank untuk mengaturnya sendiri.

     Sementara itu, dalam tahun 1994/95 Pemerintah mengadakan
pengkajian atas laporan keuangan bank umum dalam rangka analisis
perkembangan usaha bank. Pengkajian ini bertujuan untuk
mengumpulkan informasi serta menganalisis perubahan-perubahan
posisi keuangan bank-bank umum. Analisis dari data keuangan bank
umum diharapkan dapat mendeteksi potensi permasalahan dan
pengambilan langkah kebijaksanaan.

     Untuk membantu pengusaha kecil di perdesaan dikembangkan
proyek Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya
Masyarakat (PHBK). Proyek PHBK bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan jasa perbankan kepada kelompok informal utamanya di
perdesaan dengan menghubungkan kelompok tersebut dengan bank.
Selain itu, bekerjasama dengan Asian Development Bank diupayakan
pula pengembangan proyek kredit mikro untuk usaha informal.



II/68
    Kegiatan ekonomi yang meningkat pesat, serta berbagai
kebijaksanaan deregulasi di bidang perbankan telah mendorong
perkembangan perbankan di Indonesia. Pada awal Repelita I tercatat
181 bank umum dengan jumlah kantor cabang sebanyak 996 buah.
Pada akhir Repelita V jumlah bank umum telah menjadi 236 bank
dengan kantor cabang bank berjumlah 5.932 kantor. Pada tahun
1994/95 jumlah ini meningkat-lagi menjadi 240 bank dan 6.242
kantor. Jumlah bank perkreditan rakyat (BPR) pada awal Repelita I
adalah 8.266 buah, meningkat menjadi 8.757 buah pada akhir
Repelita V dan meningkat lagi menjadi 9.535 . buah pada tahun
1994/95.

     Berkaitan dengan perkembangan jumlah bank dan piranti
perbankan, dana perbankan mengalami peningkatan yang pesat pula
terutama setelah dikeluarkannya deregulasi perbankan Juni 1983 dan
Oktober 1988. Jumlah dana perbankan yang dihimpun pada awal
Repelita I baru mencapai Rp134 miliar, meningkat pesat menjadi
Rp39,5 triliun pada akhir Repelita IV dan meningkat lagi menjadi
Rp143,8 triliun pada akhir Repelita V, atau meningkat 1.072 kali
lipat. Pada tahun 1994/95 dana perbankan meningkat lagi menjadi
Rp172,1 triliun, atau tumbuh dengan 19,7 persen. Perkembangan
dana perbankan tersebut dapat dilihat pada Tabel II-15.

    Deposito berjangka, baik rupiah maupun valuta asing, yang
merupakan komponen terbesar dari dana perbankan yaitu sebesar
55,7 persen pada tahun 1994/95, secara keseluruhan masih
menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi, yaitu sebesar
28,9 persen, dibandingkan dengan 15,8 persen pada tahun
sebelumnya. Perkembangan deposito berjangka dan sertifikat deposito
secara terinci dapat dilihat pada Tabel II-16 dan Tabel II-18.




                                                            II/69
    Dana perbankan yang berupa tabungan selama tahun 1994/95
mengalami pertumbuhan yang melambat, yaitu sebesar 8,8 persen
dibandingkan dengan 32,7 persen pada tahun sebelumnya.
Melambatnya pertumbuhan tabungan tersebut antara lain berkaitan
dengan relatif lebih tingginya tingkat bunga deposito berjangka.
Perkembangan tabungan perbankan ini dapat dilihat pada Tabel II-17.

     Selama tahun 1994/95 dana perbankan dalam bentuk giro, baik
dalam rupiah maupun valuta asing, secara keseluruhan menunjukkan
pertumbuhan sebesar 11,0 persen, lebih lambat dibandingkan dengan
26,7 persen pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang melambat
tersebut, terutama dipengaruhi oleh menurunnya giro valuta asing.
Perkembangan tersebut berkaitan dengan meningkatnya kepercayaan
masyarakat terhadap rupiah, di samping besarnya kebutuhan rupiah
untuk keperluan transaksi.

    Sementara itu, dalam rangka pengembangan sumber daya
manusia pada bank perkreditan rakyat (BPR), telah diupayakan
penyelenggaran pendidikan bagi pimpinan, pembina dan pelaksana
BPR. Sejak awal pelaksanaannya, pada tahun 1990 sampai dengan
tahun 1994/95, sebanyak 5.528 orang telah mengikuti pendidikan
pengelolaan BPR.

     Selanjutnya, untuk lebih mendorong bank dalam menyalurkan
kredit usaha kecil (KUK), bank-bank yang belum memenuhi ketentuan
KUK minimum 20 persen telah diminta untuk membuat rencana dan
program pemberian KUK. Rencana tersebut meliputi penentuan
sasaran/segmen pasar; pengembangan organisasi internal yang
mencakup unit-unit khusus untuk pengembangan usaha kecil; dan
peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam
pengelolaan KUK. Selain itu, untuk lebih memeratakan persebaran
KUK, bank-bank terus didorong untuk memberikan KUK kepada
usaha mikro di daerah perdesaan.




II/70
     Dalam upaya mendorong usaha koperasi dan anggotanya serta
meningkatkan pendapatan petani dan pengadaan pangan nasional,
telah diupayakan untuk menyempurnakan pelaksanaan kredit
program yang masih didukung dengan kredit likuiditas Bank Indonesia
(KLBI), terutama Kredit Usaha Tani (KUT), kredit kepada KUD
(KKUD), dan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA). Skim
KUT disempurnakan dengan memperbaiki sistem dan mekanisme
penyalurannya, agar masalah dalam penyerapan dan tunggakan
kredit dapat dikurangi. Skim KKPA lebih diutamakan untuk
mendukung pola kemitraan antara pengusaha kecil dengan pengusaha
besar dan sekaligus mendorong perkembangan koperasi dan
transmigrasi.

     Untuk meningkatkan kemampuan perbankan dalam menanggung
risiko terhadap penanaman dananya, bank wajib membentuk
cadangan penghapusan aktiva produktif. Mulai Desember 1994,
bank-bank wajib menyisihkan penghapusan aktiva produktif sebesar
0,5 persen dari aktiva produktif lancar, ditambah dengan 3 persen
dari aktiva produktif kurang lancar, 50 persen dari aktiva produktif
diragukan, dan 100 persen dari aktiva produktif macet setelah
masing-masing dikurangi dengan nilai agunan. Keharusan untuk
menyisihkan penghapusan aktiva produktif berlaku bagi penanaman
dana dalam bentuk kredit yang diberikan, surat berharga, penanaman
antarbank, dan penyertaan. Dalam pelaksanaannya, apabila jumlah
cadangan yang ada lebih kecil daripada jumlah yang seharusnya
dicadangkan maka kekurangan tersebut akan diperhitungkan sebagai
pengurang modal bank mulai akhir Desember 1996. Selanjutnya
ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) telah
disempurnakan pula melalui penurunan persentase BMPK kepada
kelompok peminjam dan peminjam yang terkait dengan bank secara
bertahap masing-masing dari 50 persen dan 20 persen dari modal
menjadi 20 persen dan 10 persen pada akhir Maret 1997.




                                                             II/71
     Secara keseluruhan perkembangan kredit perbankan selama PJP I
menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Pada awal Repelita I,
jumlah kredit perbankan baru mencapai Rp126 miliar, kemudian
meningkat menjadi Rp46,5 triliun pada akhir Repelita IV dan
meningkat lagi menjadi Rp154,9 triliun pada akhir Repelita V, atau
meningkat dengan 1.228 kali lipat. Pada tahun 1994/95 jumlah kredit
perbankan meningkat lagi menjadi Rp195,8 triliun atau mengalami
pertumbuhan sebesar 26,4 persen. Relatif cepatnya pertumbuhan
kredit tersebut, yang kurang diikuti oleh pertumbuhan dana, telah
mengakibatkan kesenjangan antara dana dan kredit menjadi semakin
besar.

     Berdasarkan kelompok bank pemberi kredit, pertumbuhan kredit
dalam tahun 1994/95 terutama didukung oleh pertumbuhan kredit
bank umum swasta nasional (BUSN), yaitu sebesar 43,0 persen,
sementara kredit bank persero (pemerintah) hanya mengalami
pertumbuhan sebesar 10,7 persen. Relatif cepatnya pertumbuhan
pemberian kredit oleh kelompok BUSN mencerminkan semakin
banyaknya bank swasta yang berhasil menyelesaikan proses
kansolidasi. Dengan perkembangan tersebut, pangsa pemberian
kredit oleh kelompok BUSN meningkat dari 44,0 persen pada tahun
1993/94 menjadi 49,8 persen pada akhir 1994/95. Perkembangan
kredit menurut sektor perbankan secara terinci disajikan pada Tabel
II-19.

    Dilihat dari sektor ekonomi, sektor industri tetap mempunyai
peranan terbesar dalam penyaluran kredit perbankan, yaitu sebesar
30,9 persen. Dalam tahun 1994/95 pemberian kredit pada sektor
industri mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu sebesar
17,4 persen sehingga menjadi Rp60,5 triliun. Pemberian kredit
terutama meningkat untuk kegiatan pengolahan bahan makanan,




II/72
kertas, dan semen. Sektor jasa - jasa masih mengalami pertumbuhan
tinggi, yakni sebesar 40,9 persen terutama untuk kredit konstruksi
khususnya di bidang perumahan.

     Pertumbuhan kredit yang cukup tinggi terjadi pula pada sektor
perdagangan. Dalam tahun 1994/95 kredit untuk sektor perdagangan
meningkat 17,6 persen, terutama untuk kegiatan perdagangan eceran
dan distribusi serta pengumpulan barang-barang dagangan dalam
negeri. Perkembangan kredit menurut sektor ekonomi tersebut dirinci
lebih lanjut dalam Tabel II-20.

     Kredit investasi dalam tahun 1994/95 meningkat dengan 18,4
persen. Demikian pula kredit modal kerja mengalami peningkatan.
Perkembangan realisasi kredit investasi menurut sektor ekonomi dapat
dilihat pada Tabel II-21.

     Penyaluran kredit perbankan kepada pengusaha kecil terus
meningkat, tercermin antara lain pada meningkatnya pemberian KUK
bank-bank umum yang sampai dengan akhir tahun 1994/95 telah
mencapai Rp35,3 triliun. Dengan peningkatan tersebut, nisbah KUK
bank-bank umum secara nasional mencapai 25,1 persen, telah
melampaui ketentuan KUK minimum sebesar 20 persen.
Berdasarkan penyebaran, sekitar 70 persen dari total KUK dimiliki
oleh    nasabah   dengan     besaran   pagu    kredit  di   bawah
RplOO juta.

     Sampai dengan tahun 1994/95 realisasi KUT, kredit koperasi
primer untuk anggota (KKPA) dan kredit kepada KUD (KKUD)
meningkat 7,6 persen sehingga menjadi Rp15,5 triliun. Jumlah bank
yang menyalurkan kredit koperasi dengan pola KKPA telah meningkat
dari 22 bank menjadi 32 bank pada akhir 1994/95.




                                                             II/73
     Dalam tahun 1994/95 semakin banyak bank yang telah
memenuhi ketentuan kehati-hatian. Dari sisi bank pemerintah, upaya
untuk memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM)
dilakukan antara lain dengan memanfaatkan dana luar negeri melalui
Proyek Pengembangan Lembaga Keuangan (Fi nancial Sector
Development Project).

    Pada akhir tahun 1994/95 kualitas kredit perbankan telah
membaik sebagaimana tercermin pada meningkatnya jumlah kredit
yang tergolong lancar serta menurunnya kredit yang tergolong kurang
lancar dan diragukan. Meskipun demikian kredit macet masih
mengalami     sedikit     peningkatan.   Perkembangan       tersebut
menunjukkan bahwa upaya perbankan dalam meningkatkan kualitas
kreditnya sudah mulai ada hasilnya walaupun belum sepenuhnya
berhasil.

    Selain itu, sampai dengan akhir Desember 1994 sebagian besar
bank telah memenuhi ketentuan nisbah pinjaman terhadap simpanan
(NPTS). NPTS merupakan perbandingan pinjaman dengan sumber
dana dan batas NPTS yang dianggap sehat adalah 110 persen.
Apabila dilihat secara rata-rata, NPTS seluruh perbankan pada akhir
Desember. 1994 masih tergolong sehat.

    Sementara itu, jumlah bank yang telah memenuhi ketentuan batas
maksimum pemberian kredit (BMPK) semakin besar. Pada akhir
Desember 1994 sebagian besar bank telah memenuhi ketentuan
BMPK dan posisi devisa neto (PDN).

    2) Lembaga Keuangan Lainnya

    Dalam tahun pertama Repelita VI telah dikeluarkan beberapa
kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengembangan lembaga -



II/74
lembaga keuangan di luar perbankan. Antara lain, telah dikeluarkan
peraturan yang mewajibkan pengurus dana pensiun untuk
menyampaikan laporan keuangan dan portofolio investasinya yang
masing-masing telah diaudit oleh akuntan publik.

     Untuk lebih memberikan jaminan terpeliharanya kesinambungan
penghasilan peserta dan untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan
program Pensiun Manfaat Pasti oleh dana pensiun pemberi kerja,
dalam tahun pertama Repelita VI ditetapkan ketentuan mengenai
pendanaan dan solvabilitas dana pensiun pemberi kerja. Ketentuan
tersebut antara lain mengatur tanggung jawab pendiri terhadap
pendanaan dana pensiun, pendanaan dan solvabilitas program Pensiun
Manfaat Pasti, pendanaan program Pensiun Iuran Pasti, dan tanggung
jawab pendiri terhadap penyetoran iuran ke dana pensiun.

     Dalam pada itu, agar pengelolaan investasi kekayaan dana
pensiun dapat dilakukan secara sehat dan optimal, dalam tahun
1994/95 dikeluarkan peraturan mengenai investasi kekayaan dana
pensiun. Berdasarkan ketentuan tersebut, pendiri dana pensiun
diwajibkan untuk membuat arahan investasi yang antara lain memuat
sasaran hasil investasi, batas maksimum kekayaan dana pensiun yang
dapat ditempatkan, batas maksimum kekayaan dana pensiun yang
dapat ditempatkan pada satu pihak, serta sistem pengawasan dan
pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi. Berkaitan dengan
penempatan dana, ditetapkan bahwa investasi pada saham dan surat
pengakuan utang berjangka waktu lebih dari satu tahun tidak boleh
melebihi 20 persen dari jumlah investasi, sedangkan penempatan dana
dalam bentuk tanah dan bangunan maksimum 15 persen dari jumlah
investasi. Sementara itu, investasi pada satu pihak ditetapkan
maksimum 10 persen dari jumlah investasi. Khusus bagi dana
pensiun yang berkedudukan di daerah yang tidak memungkinkan
dilakukannya penempatan dalam bentuk deposito berjangka dan

                                                            II/75
sertifikat deposito sesuai batas maksimum tersebut, dapat
menempatkan dananya pada satu bank lebih dari 10 persen dengan
tetap memperhatikan prinsip-prinsip penyebaran risiko.

     Jenis lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai ciri
"khusus" dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah adalah
Perum Pegadaian, yang di samping melayani jasa pinjaman juga
memberikan jasa taksiran dan penitipan barang. Dewasa ini di
beberapa kantor cabang Perum Pegadaian mulai dirintis usaha pen-
jualan emas (gold counter) perhiasan dan emas batangan. Selain itu,
Perum Pegadaian juga memperkenalkan unit pelayanan keliling (UPK)
di Jakarta, Medan, dan Denpasar guna melayani masyarakat yang
bertempat tinggal jauh dari kantor Pegadaian. Perum Pegadaian juga
telah menaikkan pagu pinjaman dari Rp2,5 juta menjadi Rp20 juta.

     Pada tahun pertama Repelita VI, jumlah kantor Perum Pegadaian
telah bertambah dari 558 kantor menjadi 566 unit yang tersebar
diseluruh Indonesia. Sementara itu, kegiatan usaha pegadaian
meningkat dengan makin besarnya jumlah pinjaman yang diberikan.
Kemampuan para nasabah untuk menebus kembali barang yang
digadaikan juga semakin baik. Di samping itu, pinjaman yang
disalurkan kepada masyarakat telah mencapai Rp1.036 miliar yang
disalurkan kepada 4.199 ribu nasabah. Sebagian besar dari pinjaman
yang disalurkan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-
kegiatan produktif, terutama untuk membantu permodalan nasabah
yang berusaha dalam bidang pertanian.

    Perkembangan perekonomian dan peningkatan pendapatan
masyarakat telah mendorong meningkatnya permintaan terhadap jasa
lembaga-lembaga keuangan di luar perbankan yang dilayani oleh
perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan
pegadaian. Berbagai kecenderungan menunjukkan bahwa kebutuhan
akan alternatif pembiayaan makin beragam dan terus meningkat.




II/76
     Dalam tahun pertama Repelita VI, jumlah perusahaan
pembiayaan bertambah 51 buah sehingga menjadi 228 perusahaan,
terdiri dari 49 perusahaan sewa guna usaha, 23 modal ventura, 3
anjak piutang, 6 pembiayaan konsumen, 2 kartu kredit, dan 145
perusahaan yang melakukan lebih dari satu jenis kegiatan pembiayaan.

     Sejalan dengan perkembangan jumlah perusahaan pembiayaan,
jumlah kekayaan perusahaan pembiayaan juga mengalami kenaikan.
Dalam tahun 1994 jumlah kekayaan perusahaan pembiayaan
meningkat sekitar 55 persen dari tahun sebelumnya sehingga menjadi
Rp18.333 miliar. Di antara lima jenis usaha perusahaan pembiayaan,
sewa guna usaha merupakan jenis usaha dengan volume usaha yang
paling besar. Nilai kontrak sewa guna usaha telah mencapai Rp5.800
miliar atau naik sekitar 27 persen dari tahun sebelumnya. Nilai
pembiayaan anjak piutang dalam tahun 1994 meningkat sekitar
52 persen. Dalam periode yang sama nilai pembiayaan konsumen dan
kartu kredit masing-masing meningkat 65 persen dan 397 persen.
Pesatnya peningkatan ini berkaitan antara lain dengan perubahan pola
konsumsi masyarakat yang mendorong kenaikan permintaan dana
untuk pembelian barang-barang kebutuhan rumah tangga, serta sema-
kin meluasnya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran. Di
lain pihak usaha modal ventura sebagai salah satu bentuk pembiayaan
yang relatif baru masih belum menunjukkan pertumbuhan yang
berarti.

     Perkembangan perusahaan asuransi dalam beberapa tahun
terakhir, khususnya dalam tahun 1994/95 cukup menggembirakan.
Jumlah perusahaan asuransi yang pada tahun 1988 baru 113
perusahaan meningkat menjadi 145 perusahaan pada tahun 1993,
kemudian pada tahun 1994 bertambah lagi menjadi 151 perusahaan
yang terdiri dari 49 perusahaan asuransi jiwa, 93 asuransi kerugian, 4




                                                               II/77
reasuransi, dan 5 asuransi sosial. Selain itu terdapat 110 perusahaan
penunjang asuransi yang terdiri dari 71 pialang asuransi, 21 adjuster,
dan 18 perusahaan aktuaria.

     Sementara itu, dalam tahun 1994/95 Pemerintah melakukan
evaluasi pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang
Usaha Perasuransian yang dilaksanakan oleh perusahaan asuransi.
Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menganalisis antisipasi pelaku
kegiatan perasuransian terhadap undang-undang tersebut seperti
persiapan baik sarana maupun prasarana untuk mengikuti aturan
perundang-undangan.

    Perkembangan usaha dana pensiun terlihat antara lain pada
peningkatan jumlah permohonan untuk menjadi usaha dana pensiun.
Sampai dengan akhir 1994 jumlah perusahaan yang mengajukan
permohonan untuk menjadi dana pensiun berdasarkan UU No. 11
Tahun 1992 tercatat 521 perusahaan terdiri dari 508 Dana Pensiun
Pemberi Kerja (DPPK), dan 13 Dana Pensiun Lembaga Keuangan
(DPLK). Sementara itu, dari sisi kepemilikan, 104 dana pensiun
merupakan badan usaha milik negara (BUMN), dan 417 dimiliki
perusahaan swasta.

    3) Pasar Modal

     Dengan dikeluarkannya kebijaksanaan di bidang penanaman
modal asing (PMA) dalam tahun 1994/95, bahwa pengalihan sebagian
saham perusahaan yang berstatus PMA kepada investor lokal dapat
dilakukan melalui pasar modal, tanpa harus mengubah status perusaha-
an dari PMA menjadi penanaman modal dalam negeri (PMDN), telah
mendorong makin banyak perusahaan PMA yang masuk bursa (go
public). Di samping itu, mulai 1 Januari 1995 setiap transaksi
penjualan saham di bursa efek dipungut pajak penghasilan yang
bersifat final dengan tarif yang cukup rendah yaitu sebesar 0,1 persen.




 II/78
     Untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan kecil dan
menengah untuk memperoleh pembiayaan melalui pasar modal, telah
diberikan kemudahan berupa keringanan persyaratan bagi perusahaan kecil
dan menengah. Perusahaan kecil dan menengah yang akan menjual
sahamnya tidak diwajibkan untuk menggunakan perusahaan penjamin emisi
serta mempublikasi prospektusnya sebagaimana yang diwajibkan kepada
perusahaan besar.

     Untuk mendorong perkembangan pasar modal lebih lanjut, serta
dengan memperkuat struktur pasar modal telah dikeluarkan ketentuan
mengenai lembaga pemeringkat efek. Dengan telah beroperasinya
perusahaan pemeringkat efek, para investor dapat memperoleh informasi
yang lebih obyektif mengenai kualitas efek-efek yang diperdagangkan.
Dalam pada itu, untuk memberikan kepastian hukum dan memperlancar
transaksi di bursa paralel, PT Bursa Paralel Indonesia (BPI) ditetapkan
sebagai penyelenggara perdagangan efek di luar bursa.

     Keadaan pasar modal dalam tahun 1994/95 menunjukkan
perkembangan yang cukup menggembirakan. Sampai dengan tahun
1994/95 jumlah perusahaan yang go public telah meningkat dari 235
perusahaan pada tahun 1993/94 menjadi 279 perusahaan terdiri atas 233
perusahaan yang memasarkan saham dan 46 perusahaan yang memasarkan
obligasi.

     Kegiatan transaksi saham dan obligasi pasar modal di Indonesia
sebagian besar dilakukan di bursa efek Jakarta (BEJ), sehingga
perkembangan kegiatan di bursa tersebut merupakan cerminan
perkembangan pasar modal di dalam negeri. Jumlah saham dan nilai
transaksi di BEJ terus menunjukkan peningkatan. Jumlah saham yang
diperdagangkan telah meningkat dari 4,5 miliar lembar dengan nilai
transaksi Rp23,3 triliun pada tahun 1993/94 me njadi 6,1 miliar



                                                               II/79
lembar dengan nilai transaksi Rp24,2 triliun pada tahun 1994/95.
Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEJ
cenderung menurun setelah mencapai nilai. indeks tertinggi, 592, pada
akhir Januari 1994. Perkembangan ini dipengaruhi antara lain oleh
kenaikan suku bunga luar negeri yang diikuti dengan peningkatan
suku bunga dalam negeri.

      Berkaitan dengan peningkatan jumlah perusahaan yang go public,
nilai kapitali sasi saham di BEJ pada akhir 1994/95 meningkat dari
Rp67,7 triliun pada akhir 1993/94 menjadi Rp98,8 triliun. Sedangkan
nilai obligasi yang tercatat di BEJ, BES dan BPI meningkat dari
Rp6,0 triliun menjadi Rp7,3 triliun. Perkembangan ini menunjukkan
semakin pentingnya peranan pasar modal sebagai salah satu alternatif
sumber pembiayaan.

     Sementara itu, pada tahun 1994/95 dalam upaya pengembangan
pasar modal (financial market) di dapat bantuan hibah dari Amerika
Serikat (USAID). Dana tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan
peningkatan kemampuan sumber daya manusia berupa pelatihan
kepada pihak-pihak yang terkait di pasar modal.

      Di samping itu, dalam tahun 1994/95 Pemerintah melalui
Bapepam melakukan beberapa penelitian dalam rangka meningkatkan
efisiensi pasar modal. Pengkajian ini mencakup penelitian mengenai
tingkat keuntungan (margin trading) di pasar modal Indonesia,
penelitian tentang diversifikasi instrumen pasar modal, penelitian
tentang penyusunan standar industri perusahaan go public, pengkajian
tentang pengembangan reksadana, manajer investasi dan penasehat
investasi serta pengkajian mengenai perubahan tanggung jawab dan
pola manajemen perusahaan go public.




II/80
                                                   TABEL II - 11
                                     PERKEMBANGAN JUMLAH UANG BEREDAR
                                          1968, 1989/90 - 1993/94, 1994/95
                                                   (miliar rupiah)

                                          Awal                                        Repelita V                                       Repelita VI
         Uraian                             PJP - I
                                            (1968)       1989/90          1990/91     1991192      1992/93          1993/94          1994/95


 Likuiditas Perekonomian (M2).                    121         64367         81.124      100.796        123.161          149311             181382

                          1)
         Pertumbuhan (%)                         124,4             45,7       26,0         24,2              22,2             21,2             21,5

 Jumlah Uang Beredar (Ml)                         114         22.155        23370         27319          30392           38.452            45.134

                          1)
         Pertumbuhan (%)                         121,2             47,6        6,4         15,9              12,0             25,7             17,4

         (Uang Kartal)                            (75)        (7.780)       (9.026)    (11.025)         (12324)         (15.652)          (18.905)
             Pangsa (%)                           66,0             35,1        38,3        40,4            40,3             40,7              41,9

         (Uang Giral)                             (39)       (14375)      (14.544)      (16.293)       (18.268)         (22.800)          (26.229)
             Pangsa (%)                           34,0             64,9       61,7          59,6             59,7             59,3            58,1

 Uang Kuasi                                  7                42212         57.554       73.478          92.569         110.859           136.248

                                                 187,0             44,8       36,3          27,7             26,0             19,8             22,9
                  Pertumbuhan(%)1)

1)
     Terhadap tahun sebelumnya.


II/81
                                                   TABELII-12
                                 PERBANDINGAN ANTARA TINGKAT KENAIKAN HARGA
                               DENGAN TINGKAT PERTAMBAHAN JUMIAH UANG BEREDAR
                                           1968, 1989/90 — 1993/94,1994/95




1. Terhadap tahun sebelumnya




II/82
                                                       TABEL II - 13
                                    SEBAB-SEBAB PERUBAHAN JUMLAH UANG BEREDAR
                                              1968, 1989/90 - 1993/94, 1994/95
                                                       (miliar rupiah)
                                       Awal                                           Repelita V                                   Repelita VI
 No                    Uraian          PJP-I
                                       (1968)          1989/90          1990/91        1991/92        1992/93          1993/94    1994/95


 1. Sektor Aktiva Luar Negeri                    13              -712        2.277           3.462         9.715         -2.175       -3.707


 2. Sektor Pemerintah                             3               -85        -4.818          -2.407             -62      -1367        -2.618


 3. Sektor Kegiatan Perusahaan                   63        29.667           29.747          21.159        13.260        35.490        41.707
      - Tagihan pada Lembaga /
          Perusahaan Pemerintah                 (41)      (1.109)          (-1.503)      (1512)                 (53)      (613)         (805)
      - Tagihan pada Perusahaan,
          Swasta dan Perorangan                 (21)       (28558)         (31.250)        (19.647)     (13.207)       (34.877)     (40.902)

 4. Aktiva Lainnya (Bersih)                      -5        -8.671           -10.449          -2.542         -545         -5.598         -3311

 5. Likuiditas Perekonomian (M2)                 73        20.199           16.757          19.672         22365        26.150        32.071

      Mullah Uang Beredar ( M 1 )                 63        7.146             1.415           3.748        3.274         7.860         6.682
      - (Uang Kartal)                           (41)      (1.221)           (1.246)         (1.999)      (1.299)         (3328)      (3.253)
      - (Uang Giral)                            (22)      (5.925)             (169)         (1.749)      (1.975)        (4.532)      (3.429)

      Uang Kuasi                                 10        13.054           15.342          15.924        19.091        18.290        25.389




II/83
                                                                         TABEL II - 14
                                                              PERKEMBANGAN SUKU BUNGA 1)
                                                                1968, 1989/90 - 1993/94, 1994/95

                                                                  Awal                                            Repelita VI                                       Repelita VI

 No                                  Uraian                       PJP - I
                                                                  (1968)      1989/90          1990/91          1991/92          1992/93          1993/94           1994/95


     1. Suku bunga Deposito Berjangka (% / tahun) 2)
           3 bulan                                                     48               16,2             24,2             21,3             15,7             11,5    15,9
               6 bulan                                                 60               16,9             23,5             22,0             16,3             11,9    14,6
               12 bulan                                                72               17,8             20,0             22,5             17,7             13,4    13,9
              24 bulan                                                  -               18,6             20,4             20,7             19,3             15,2    14,5

     2. Suku bunga Kredit (% / tahun) 3)
               Kredit Modal Kerja                                      _ 4)             20,2             26,7             24,8             21,7             17,3    17,6
               Kredit Investasi                                    -                    16,8             23,2             19,2             18,3             .15,3   15,4

                                                                   -
3.        Tingkat Diskonto SBI (% / tahun)
               7 Hari                                                                   10,2             20,2             17,0             11,5              6,7    12,3
               1 bulan                                             -                    13,1             23,6             18,0             12,5              7,8    13,8
               3 bulan                                             -                    13,9             24,7             19,0             12,8              9,2    14,0

4. Tingkat Diskonto SBPU (% / tahun)
                                                                   -
               7 Hari                                                                   12,7             24,6             18,5             12,5             11,0    15,3
               1 bulan                                             -                    14,0                -             19,5             13,5             12,0     -
               3 bulan                                             -                    14,3         -                    20,5             14,0             12,0     -
     1)    Suku bunga tingkat diskonto akhir periode
     2)    Rata-rata tertimbang
     3)    Rata--rata tertimbang untuk Kredit Non-prioritas
     4)    Data tidak tersedia



II/84
                                                             TABEL II — 15
                                                       PERKEMBANGAN DANA
                                            PERBANKAN DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING1)
                                                   1969/70,1989/90 — 1993/94, 1994/95
                                                              (miliar rupiah)
                                             Awal                                                      Repelita VI                                            Repelita VI
No.            Uraian                  PJP — I
                                       (1969170)               1989/90             1990/91                1991/92           1992/93          1993/94          1994195.


 1. Giro 2)                                      98                  15.978              17.949                21.428           25.077            31.775            35.332


 2. Deposito 3)                                  35                  36.350              49.840                56.812           64.216             74385            95.890

 3. Tabungan 4)                                    1                  6.864               9.722                17.471           28.343            37.610            40.915


      Jumlah                                   134                   59.192              77.511                95.711          117.636           143.770          172.137
      Kenaikkan 5)                                                   19.689              18.319                18.200           21.925            26.134            28.367
      (%)                                        (..)
                                                   ()                    49,8                30,9                    23,5             22,9             22,2              19,7

1)     Terdiri atas dana bank—bank umum, bank pembangunan dan bank—bank tabungan serta
       termasuk dana milk Pemerintah Pusat dan bukan Penduduk.
2)     Termasuk giro valuta asing.
3)     Terdiri atas deposito berjangka rupiah dan valuta asing , serta termasuk sertifikat deposito.
4)     Terdiri atas Tabanas/ Taska dan tabungan lainnya seperti setoran Ongkos Nark Haji(ONH).
5)     Terhadap tahun sebelumnya.
       = Data tidak tersedia



II/85
                                                            TABEL II — 16
                                               PERKEMBANGAN DEPOSITO BERJANGKA
                                           RUPIAH PERBANKAN MENURUT JANGKA WAKTU 1)
                                                    1968, 1989/90 —1993/94,1994/95
                                                             (miliar rupiah)

                                    Awal                                                      Repelita V                         Repelita VI
No.            Uraian               PJP — I
                                    (1968)                1989/90              1990/91         1991/92     1992/93    1993/94     1994/95
1.    1 Bulan 2)                        0,6                   4.575              9.569            9.600      8.664       8.968
                                                                                                                                    18.179
2.    3 Bulan                             1,1                   5.116                 7.052        8.931     9.605      10.220
                                                                                                                                    14.602
                                                                5.381                 5.821        8.605    10.682      14.372
3.    6 Bulan                             1,0                                                                                       16.902
                                                               10.290                 8.177        9.217    11.380      12.702
4.    12 Bulan                            1,7                                                                                       11.933

5.    24 Bulan                            6,8                   2.177                  814          910        501        617          585
6.    Lainnya                             0,8                      490                2.317        1.627     1.622       1.537       2.860


      Jumlah                             12,0                  28.029            33.750          38.890     42.454      48.416         65.061
       Perubahan Jumlah 3)               (..)                   7.045             5.721           5.140      3.563       5.963         16.645
      (%)                                (..)                    33,6              20,4            15,2         9,2       14,0           34,4

1)Termasuk dana milk Pemerintah Pusat dan bukan penduduk serta sertifikat deposito.
2)Termasuk deposito yang sudah jatuh waktu.
3)Terhadap tahun sebelumnya.
  = Data tidak tersedia



II/86
                                                TABEL II — 17
                            PERKEMBANGAN TABUNGAN MASYARAKAT DI PERBANKAN
                                      1969/70, 1989/90 – 1993/94, 1994/95

                                           Awal                                       Repelita V                                 Repelita VI
                  Uraian       Satuan       PIP I
                                         (1969/70)   1989/90        .1990/91          1991/92      1992193      1993/94             1994/95


Jumlah Tabungan
   Penabung                   ribu         (.. )         27.206          30.637          34570         38.843        40.618           44.720
              Pertumbuhan     (%)         (.. )                20              12,6        12,8         12,4               4,6         10,1

   Posisi                   miliar Rp.        1           6.864           9.722          17.471        28343         37.610           40.915
              Pertumbuhan     (%)          (..)           176,2                41,6        79,7         62,2              32,7          8,8




    = Data tidak tersedia


    II/87
                                                               TABEL II – 18
                                               PERKEMBANGAN SERTIFIKAT DEPOSITO BANK 1)
                                                      1968, 1989/90 – 1993/94, 1994/95
                                                               (miliar rupiah)




1) Termasuk sertifikat deposito antar - bank


II/88
                                                                  TABEL II — 19
                                               PERKEMBANGAN KREDIT MENURUT SEKTOR PERBANKAN 1)
                                                         1968, 1989/99 — 1993/94, 1994/95
                                                                   (miliar rupiah)

                                               Awal                                                              Repelita V                                      j Repelita VI
 No                   Uraian                   PJP — I
                                               J
                                               (1968)                1989190              1990/91             1991/92          1992/93          1993/94               1994/95


 1. Bank Indonesia                                    61                        691                    724              820              755              950                1.061

                       2)
 2. Bank Pemerintah                                   56                    42.589                  54.699         61.751           69.066           73.665                 81.532

 3. Bank Swasta Nasional 3)                             8                   24.498                  38.153         44.928           45.406           68.140                 97.446


 4. Bank Asing Campuran                                 1                    3.786                   6.837          9.060            9.695           12.124                 15.728


      Jumlah                                        126                     71.564              100.413           116.559          124.922          154.879                195.767
      Perubahan jumlah 4)                              (..)                 25.038                  28.849         16.146                8363        29.957                 40.888
      (%)                                             (..)                     53,8                    40,3             16,1              7,2             24,0                   26,4

1)      Kredit dalam rupiah maupun valuta asing, termasuk Kredit Investasi , KIK dan KMKP, tetapi
        tidak termasuk kredit antar—bank serta kredit kepada Pemerintah Pusat, bukan penduduk dan
        nilai lawan bantuan proyek.
2)      Sejak Mei 1989 termasuk BTN.
3)      Termasuk Bank Pembangunan Daerah.
4)      Terhadap tahun sebelumnya.
..= Data tidak tersedia



II/89
                                                                TABEL II—20
                                               PERKEMBANGAN KREDIT MENURUT SEKTOR EKONOMI 1)
                                                          1968,1989/90 - 1993/94, 1995
II/90




                                                                 (miliar rupiah)

                                                     Awal                                                     Repelita V                                         Repelita VI
          No             Uraian                       PJP — I
                                                     (1968) 5)        1989/90           1990/91            1991/92           1992/93            1993/94        1994/95


              1. Produksi 2)                          34                    28.950             39587            45.040               54324            64.626        75.677


              2. Perdagangan                               9                22.814             29590            31.907            32.534              38.018       4,4.695


              3.     Lain—lain 3)                       83                  19.800            31.236            39.612            38.064              52.235             75395


                   Jumlah                             126                   71.564           100.413             116559          124.922             154.879       195.767
                   Perubahan Jumlah 4)                                      25.038            28.849            16.146              8.363             29.957        40.888
                   (%)                                ( (..)
                                                        ..)                      54                40                 16                    7             24                26


         1)
           Kredit dalam rupiah maupun valuta asing, termasuk Kredit Investasi , KIK dan KMKP, tetapi tidak termasuk kredit antar—bank serta kredit
            kepada Pemerintah Pusat, bukan penduduk dan nilai lawan bantuan proyek.
         2) Termasuk sektor pertanian , pertambangan, dan perindustrian.
         3) Termasuk sektor jasa dan lain—lain.
         4) Terhadap tahun sebelumnya.
          5
           ) Angka diperbaiki.
        .. = Data tidak tersedia


        II/90
                                                                    TABEL II-21
                                                           PERKEMBANGAN REALISASI
                                                  KREDIT INVESTASI MENURUT SEKTOR EKONOMI 1)
                                                          1968, 1989/90 - 1993/94, 1994/95
                                                                   (miliar rupiah)

                                                  Awal                                                      Repelita V                                       Repelita VI
          No               Uraian                    PJP - I
                                                     (1968)         1989/90          1990/91          1991/92            1992/93          1993/94          1994/95


           1. Pertanian                              6                     3.629            4.726              5.864          7.169            8.942            10.242

           2. Perindustrian                          5                     6.639            9.208             11.784         16.489            17208            19.526

                                                                                                        '
           3. Pertambangan                           1                        321              391                443              436              169               196


           4. Pertambangan                           -                     1.117            2.193              2.911          4.185            6.767                 6351


           5. Jasa-jasa                              5                     3.767            5.267              6.197          7.946            9.694            14.352


          6.   Lain-lain                             -                        200              503             1.011          1.213                  13                  7


               Jumlah                                17                  15.673           22.288              28.210         37.438           42.793            50.674
               Perubahan Jumlah²)                         (..)             3.863            6.615              5.922          9.228             5355             7.881
               (%)                                        (:.)                32,7             42,2              26,6              32,7             14,3             18,4



         1)    Kredit termasuk KIK,KI kepada Pemerintah Pusat dan nilai lawan valuta asing pinjaman investasi dalam
                rangka bantuan proyek.
          2)    Terhadap tahun sebelumnya.
        .. = Data tidak tersedia
II/91

								
To top