Contoh Surat Pengantar Pinjaman Dana Bank - DOC

Document Sample
Contoh Surat Pengantar Pinjaman Dana Bank - DOC Powered By Docstoc
					Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE

II.2 PROFIL DAN STATUS SUB PROYEK
       Program USDRP Kota Parepare yaitu Pembangunan baru Pasar Sentral Lakessi 1 Unit
lokasinya sangat strategis masih dapat ditempuh dari segalah arah dari Kota Parepare dan
sangat membantu dalam pertumbuhan perekonomian Kota Parepare.
       Agar program investasi berkelanjutan (sustainability), harus juga didukung dengan tata
kelola pemerintahan didaerah ini sendiri dengan baik melalui partisipasi public yang lebih luas
serta akuntabilitas yang memadai. Melalui program USDRP, tata kelola pemerintahan akan
menjadi pusat perhatian di dalam reformasi pemerintah daerah melalui 3 pilar yaitu; reformasi
pengadaan barang dan jasa, transparansi dan akuntabilitas serta reformasi sektor keuangan
daerah.

       Program USDRP menyediakan bantuan untuk membiayai investasi pembangunan
infrastruktur perkotaan      yang diusulkan oleh pemerintah Kota Parepare dalam rangka
memperbaiki atau meningkatkan pelayanan umum perkotaan. Pembiayaan kegiatan USDRP
yang utama bersumber dari Pinjaman Bank Dunia dan hibah Pemerintah Jepang–Policy and
Human Resources Developmen (PHRD) Fund.              Namun dalam pelaksanaanya program
USDRP mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk bersama-sama
menyediakan dana pendamping guna mencapai hasil pelaksanaan yang lebih optimal. Status
sub proyek di Kota Parepare adalah :
Pembangunan Pasar Sentral Lakessi
Pasar Lakessi Kota Parepare yang merupakan pasar induk, biasa juga akrab di sebut oleh
warga sebagai pasar sentral Lakessi, dengan perkembangan Kota Parepare dan pertumbuhan
ekonomi masyarakat yang demikian pesat telah berdampak terhadap berbagai aspek
kebutuhan, sehingga kondisi Pasar Lakessi dinilai sudah tidak layak lagi sebagai pusat
transaksi. Sebagai salah satu sarana dan prasarana yang mempunyai peran strategis, maka
Pasar Lakessi perlu dirancang sesuai standar kebutuhan berikut fasilitas yang dapat
memberikan kenyamanan dan efisiensi bisnis.
          Di samping itu, posisi Kota Parepare diantara daerah Barru, Pinrang dan Sidrap
menjadikan Pasar Lakessi sebagai pusat pemasaran hasil-hasil pertanian, usaha kecil dan
mikro, industri rumah tangga maupun usaha menengah, yang akan menampung ribuan
pedagang dan tenaga kerja lokal yang bukan hanya berasal dari Parepare tetapi juga berasal
dari daerah hinterland Parepare. Dan sebagai salah satu Pusat Pengembangan Ekonomi
Terpadu (Kapet) dan Pusat Pengembangan Wilayah Sulawesi Selatan bagian tengah, menjadi
dasar yang kuat perlunya pembangunan dalam rangka penyediaan berbagai sarana



                                                                                             1
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE

perekonomian untuk menunjang kegiatan perdagangan berupa pasar umum yang lebih
representatif dan fasilitas sosial lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan serta peningkatan
pelayanan kepada masyarakat.
Pembangunan Pasar Sentral Lakessi seluas 20.000 m2, desain bangunan pasar semi modern
tersebut dirancang berlantai 3, dengan jumlah petak kios/lods sebanyak 2.233 unit, namun
berhubung jumlah dana yang disetujui oleh bank dunia hanya sebesar Rp. 41 Milyard dari
rencana semula sebesar Rp.47 Milyard sehingga sebahagian rencana bangunan fisik terpaksa
di cancel dan akhirnya jumlah unit yang dapat dikerjakan hanya sebanyak 1.880 unit.
Paket pembangunan pasar sentral Lakessi memerlukan kelengkapan atau persiapan sebelum
proyek di kerjakan diantaranya FS, DED, LARAP, UKL/UPL, AMNDAL. Status kegiatan
tersebut yaitu : Status Pelaksanaan FS, selesai tahun 2004, Status Pembuatan DED, selesai
tahun 2005/2006, Status Persiapan LARAP, selesai tahun 2005/2006, Status Studi UKL/UPL
selesai tahun 2004) dan AMNDAL selesai tahun 2006, Status Pembuatan Dokumen Lelang
selesai tahun 2006/2007 dan pembuatan RAB rampung tahun 2006/2007. dan
pelaksanaannya dimulai pada 22 pebruari 2008 oleh PT. Hutama Karya dengan No kontrak:

11/PPK-USDRP/KONTRAK/II/2008 biaya fisik Rp. 36.562.136.236,45 dan pengawasannya
oleh PT.Pradipta Raya Sejahtera No Kontrak 10.A/PPK-USDRP/II/2008 dengan nilai Rp.
1.151.707.291,45

Dasar hukum pembangunan pasar sentral Lakessi yaitu,
1.    Surat Walikota Kesediaan Pemerintah Kota Parepare mengenai keikutsertaan dalam
      USDRP.
2.    Persetujuan DPRD untuk mendapatkan pinjaman dana IBRD Loan No.4786-IND
3.    SK Walikota Parepare tentang pembentukan TIM KOORDINASI-USDRP Kota Parepare
4.    SK Walikota Parepare tentang pembentukan PMU-USDRP
5.    SK Walikota Parepare tentang Pembentukan PAU-USDRP
6.    SK Walikota Parepare tentang Pembentukan Panitia Pelelangan USDRP
7.    SK Walikota Parepare tentang Rencana 3 Agenda Tindak Reformasi
8.    Perda Pemerintah Kota Parepare tentang RRPJMD masih dalam bentuk Renstra Kota
      Parepare.




                                                                                          2
      Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
       PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE




      Status sub proyek USDRP dapat dilihat pada tabel berikut
            Status Pembiayaan dan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pasar Sentral Lakessi 2008
                                                                                   Kontrak Konstrusi       Kontrak Konsultan       Status Progress
                                               Nilai Kontrak    Nilai Kontrak                                                                             Perusahaan         Konsultan          Sumber
     Paket                Nomor                 Kontraktor       Konsultan                                                       Rencana    Realisasi     (Kontraktor)       Supervisi           Dana
                                                                                   Mulai       Selesai     Mulai       Selesai
   Pekerjaan              Kontrak                  ( Rp )           ( Rp )                                                         (%)       (%)

                  11/PPK-USDRP/Kontrak/
Pemb. Pasar       II/2008                   36.540.924.545,45
                                                                                 22 – 2- 08   22-02-10                            50 %        35,00     PT. Hutama Karya                        IBRD
Sentral Lakessi   22 Pebruari 2008

                  10.A/PPK-USDRP/Kontrak/
                  II/2008                                       907.850.000,00                                                                                             PT. Pradipta         IBRD   &
Pengawasan                                                                                               22 – 2- 08   22-02-10    50 %        35,00
                  22 Pebruari 2008                                                                                                                                         Raya Sejahtera       APBD




                                                                                                                                                                                            3
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE

II.3 BASELINE AGENDA REFORMASI
     Reformasi tata pemerintahan dasar dimaksudkan untuk mendorong peningkatan efektifitas
dan efesiensi tata pemerintahan di Kota Parepare selaku peserta USDRP guna mencapai
pembangunan perkotaan dan penyelenggaraan pelayanan umum dalam upaya pengentasan
kemiskinan melalui pengembangan ekonomi lokal. Inisiatif reformasi dalam USDRP mencakup
transparansi dan partisipasi dalam pembangunan perkotaan dan penyelenggaraan pelayanan
publik, pengelolaan keuangan daerah serta pengadaan barang dan jasa.
     Sesuai amanat UU no 32 tahun 2004, Pemerintah Daerah harus mampu menyediakan
pelayanan umum yang prima dan berkelanjutan dengan mengacu pada standar pelayanan
minimal secara adil bagi semua golongan.            Komitmen Pemerintah Kota Parepare untuk
melaksanakan reformasi patut menjadi contoh bagi daerah lainnya.




                                                                                         4
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE



                  TABEL BASELINE PEMBARUAN TRANSPARANSI, PARTISIPASI, AKUNTABILITAS(TPA)
                       KABUPATEN/KOTA: KOTA PAREPARE, STATUS TANGGAL: 4 MARET 2009
NO.                INDIKATOR                        KONDISI SAAT INI             KONDISI PADA AKHIR         KETERANGAN
                                                                                      PROYEK
 A.     PENYEBARAN DOKUMEN
        DAN INFORMASI PUBLIK
        1. Jenis Media yang diproduksi a. Adanya media surat kabar Pare Pos     Pemkot             sudah
           atau digunakan oleh Pemda      yang biasa digunakan untuk promosi    menggunakan multi media
           untuk mempromosikan            dan     informasi   kegiatan   yang   dalam      mempromosikan
           dokumen dan informasi          dilaksanakan oleh Pemkot Parepare.    dokumen dan informasi
           publik (buletin, brosur,    b. Buletin Bandar Madani yang terbit     publik dan mudah diakses
           koran, radio interaktif,       secara rutin tiap bulan sejak tahun   oleh publik dari berbagai
           website & televisi lokal)      2007 sampai sekarang. Buletin ini     kalangan.
                                          diproduksi oleh pemda parepare
                                          melalui sekretariat daerah dengan
                                          pengelola langsung oleh Bagian
                                          Humas. Buletin ini memuat seluruh
                                          rangkain berita kegiatan yang
                                          dilakukan oleh pemkot baik secara
                                          resmi maupun tidak resmi.
                                       c. Sudah ada Buku Dokumentasi
                                          kegiatan yang dikemas secara
                                          khusus dan beredisi oleh bagian
                                          Humas Pemda Pemkot dan menjadi
                                          media promosi dan informasi publik.
                                          Buku dokumentasi tersebut terbit
                                          setiap bulan.
                                       d. Dokumentasi Visualisasi Kinerja
                                          dalam bentuk Plakat dan Cendera
                                          Mata, yang dikemas secara khusus
                                          dan menjadi media promosi Kota
                                          Parepare utamanya kepada tamu
                                          Pemkot Parepare.
                                       e. Sudah ada Radio Pemkot Parepare
                                          yakni Radio Bandar Madani yang




                                                                                                                         5
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE




NO.                INDIKATOR                            KONDISI SAAT INI                  KONDISI PADA AKHIR        KETERANGAN
                                                                                               PROYEK
                                                selalu digunakan untuk media
                                                informasi publik untuk kegiatan-
                                                kegiatan publik.
                                             f. Sudah ada jaringan Visualisasi TV
                                                Kabel dan CTV Parepare yang biasa
                                                digunakan untuk informasi kegiatan
                                                pembangunan        Pemkot,     namun
                                                belum berjalan secara optimal
                                                karena belum adanya kontrak kerja
                                                sama secara resmi antara pihak
                                                pengelola dengan Pemkot untuk
                                                penyiaran      dokumen        kegiatan
                                                pembangunan.
                                             g. Adanya Radio swasta atau Radio
                                                MESRA FM yang sering digunakan
                                                Pemkot Parepare untuk promosi dan
                                                informasi publik, seperti dalam acara
                                                Walikota Menyapa Pemirsa atau
                                                acara forum dialog dengan Pemkot,
                                                namun belum berjalan dengan baik
                                                karena belum adanya mekanisme
                                                kerja sama antara pihak pengelola
                                                dengan Pemkot.

        2. Pengembangan Sistem               a. Sudah       ada       Website     :      Tersedianya       sistim
           Informasi Terpadu                    www.pareparekota.go.id yang bisa         informasi terpadu yang
                                                diakses     setiap    saat    untuk      menjadi   panduan   bagi
                                                mendapatkan informasi secara luas        masing-masing
                                                tentang Kota Parepare.                   Dinas/SKPD.
                                             b. Sudah ada sistim informasi dan
                                                pelayanan terpadu satu atap atau
                                                SINTAP yang dibentuk berdasarkan
                                                Keputusan      Walikota    Parepare
                                                Nomor 103 tahun 2001, selanjutnya




                                                                                                                                 6
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE




NO.                INDIKATOR                               KONDISI SAAT INI                 KONDISI PADA AKHIR        KETERANGAN
                                                                                                 PROYEK
                                                    dengan Peraturan Daerah Nomor 14
                                                    tahun 2004 berubah menjadi Kantor
                                                    pelayanan perizinan satu pintu.
                                             c.     Sudah    alat/media     yang    bisa
                                                    digunakan untuk mengakses seluruh
                                                    Perda secara on line. Alat tersebut
                                                    dipasang di ruangan terbuka di
                                                    kantor Walikota. Sehingga siapa saja
                                                    bisa langsung mengakses sesuai
                                                    kebutuhan data yang ingin diperoleh.
                                                    Program tersebut bernama JUSTICE
                                                    FOR THE FOOR yang disupport
                                                    oleh Bank Dunia. Adapun alamat
                                                    akses adalah www. Perdaonline.org
                                             d.



        3. Penggunaan media dalam      -            Sudah ada beberapa media yang          Media sudah berfungsi
           memonitor kegiatan-kegiatan              digunakan Pemkot Parepare untuk        sebagai wadah monitoring
           pembangunan                              memonitor kegiatan pembangunan         dan pengawasan kegiatan
                                                    baik dalam media cetak maupun          pembangunan.
                                                    media elektronik diantaranya Buletin
                                                    Bandara Madani, Pare Pos, Radio,
                                                    CTV Parepare, SMS/HP, akses
                                                    Website, Email. Disamping itu sudah
                                                    dilakukan juga rangkaian kegiatan
                                                    kunjungan langsung pihak legislatif
                                                    dalam bentuk Sidak untuk memonitor
                                                    langsung     kondisi    pelaksanaan
                                                    pembangunan di tingkat kecamatan
                                                    dan kelurahan.
                                             -      Ada media/kegiatan Coffe Morning
                                                    yang dilakukan secara rutin setiap
                                                    Hari Senin setelah selesai upacara.




                                                                                                                                   7
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE




NO.                INDIKATOR                               KONDISI SAAT INI                 KONDISI PADA AKHIR           KETERANGAN
                                                                                                 PROYEK
                                                    Kegiatan ini dipimpin langsung oleh
                                                    Walikota dengan proses kegiatan
                                                    yakni; 1 SKPD diberikan kesempatan
                                                    untuk     mengungkapkan      kendala
                                                    internal dan eksternal yang dihadapi
                                                    selama ini, kemudian SKPD lainnya
                                                    memberikan masukan atau solusi
                                                    pemecahannya.

 B.     BANTUAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA PEMDA UNTUK MENGEMBANGKAN MEKANISME
        PENANGANAN KELUHAN
        1. SK atau Peraturan Bupati          - Sudah ada Surat Keputusan Walikota          Adanya     SK/    Peraturan
           mengenai mekanisme                  Nomor 347 Tahun 2008, tentang               Walikota yang mengatur
           penanganan keluhan                  Pembentukan Tim Penyebarluasan              mekanisme       penanganan
                                               Informasi         Penyelenggaraan           keluhan.
                                               Pemerintahan Daerah (SMS Center)            Terbentuknya           Unit
                                               Tahun Anggaran 2008.                        Pelayanan Informasi dan
                                                                                           Keluhan yang dikuatkan
                                                                                           dengan SK Walikota.
        2. Petunjuk teknis/SOP                 Belum adanya SOP/ petunjuk teknis           Mekanisme penanganan
           mengenai mekanisme                  penanganan keluhan yang bisa menjadi        keluhan diatur sesuai
           penanganan keluhan                  pedoman bagi masing-masing SKPD.            standar SOP yang disusun
                                               Yang sementara berjalan sekarang            secara bersama masing-
                                               adalah sudah tersedia media untuk           masing SKPD.
                                               penyampaian dan penanganan keluhan
                                               yang dikelola oleh pihak Sekretariat
                                               Kota, namun belum berjalan optimal
                                               disebabkan karena belum terbentuknya
                                               payung hukum yang dibuat secara
                                               bersama dan bisa menjadi pegangan
                                               bersama.
                                               Dan sementara dalam proses untuk
                                               membuat Unit Pelayanan Informasi dan




                                                                                                                                      8
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE




NO.                INDIKATOR                            KONDISI SAAT INI                  KONDISI PADA AKHIR         KETERANGAN
                                                                                               PROYEK
                                               Keluhan (UPIK)


        3. Penggunaan berbagai media a. Sudah ada media SMS Center                       Fungsi     media  sebagai
           untuk penanganan keluhan          melalui Nomor HP : 081 241 350 077          sarana penyampaian dan
           Utilization of various medias     yang dikelola secara khusus oleh            penanganan keluhan sudah
           for complaint handlings           bagian    Humas      Pemkot    untuk        berjalan efektif.
           (buletin, brosur, koran, radio    monitoring      dan     pengawasan
           interaktif, website & televisi    kegiatan-kegiatan pembangunan di
           lokal)                            Kota Parepare.
                                          b. Alamat             E-mail            :
                                             Humas@pareparekota.go.id        yang
                                             bisa digunakan untuk memberikan
                                             masukan,      tanggapan,     kritikan
                                             sekaligus    monitoring     kegiatan
                                             pembangunan dikota Parepare.
                                          c. Sudah     ada     pesawat    telepon
                                             langsung melalui Nomor (0421)
                                             21157 Extension 134 yang dikelola
                                             oleh Pemkot untuk menjawab dan
                                             memonitoring            pelaksanaan
                                             pembangunan di Kota Parepare.
                                          d. Sudah SMS Center Nomor HP :
                                             0811 421 0344, yang dikelola oleh
                                             Kantor SINTAP Parepare.
                                          e. Alamat      E-mail      :     sintap-
                                             pare@telkom.net, yang dikelola oleh
                                             SINTAP Parepare.

 C.     KONSULTASI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN
        PERENCANAAN PEMBANGUNAN
        1. SK/Peraturan Daerah                 Setelah tidak berlakunya lagi Perda No    Draft Perda Perencanaan
           mengenai partisipasi                17       tahun       2004       tentang   dan Penganggaran Daerah




                                                                                                                                  9
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE




NO.                INDIKATOR                             KONDISI SAAT INI                     KONDISI PADA AKHIR             KETERANGAN
                                                                                                   PROYEK
           masyarakat dalam                    Penyelenggaraan Pembangunan Yang              Berbasis Masyarakat sudah
           perencanaan pembangunan             Berbasis Masyarakat atau lebih dikenal        mendapatkan pengesahan
                                               dengan      Perda      Partisipasi    Kota    di     DPRD       dan      di
                                               Parepare, maka sampai dengan saat ini         sosialisasikan kembali ke
                                               belum ada Perda yang berlaku secara           publik     baik     ditingkat
                                               resmi tentang Partisipasi masyarakat.         Kecamatan           maupun
                                               Namun perlu diketahui bahwa sekarang          ditingkat Kelurahan.
                                               juga    sudah       dipersiapkan       atau
                                               sementara dalam tahap menunggu
                                               pengesahan secara resmi dari DPRD
                                               Kota Parepare tentang Darft Perda
                                               pengganti yang dikenal dengan Draft
                                               Perda Perencanaan dan Penganggaran
                                               Daerah Berbasis Masyarakat Kota
                                               Parepare.
                                               Sekilas memang Draft Perda tersebut
                                               diharapkan menjadi pedoman/ Juknis
                                               untuk partisipasi masyarakat dalam
                                               perencanaan pembangunan, namun
                                               hanya sebagian kecil saja Bab dan
                                               Pasal     yang      mengatur       tentang
                                               pentingnya     partisipasi masyarakat.
                                               Dalam Draft Perda tersebut bagian-
                                               bagian yang menyinggung partisipasi
                                               masyarakat hanya dapat dilihat pada
                                               BAB IV pasal 14 dan pasal 28,
                                               sehingga dengan kasus seperti ini
                                               maka Draft Perda tersebut setelah
                                               mendapatkan pengesahan dari DPRD
                                               masih perlu mendapatkan penjelasan
                                               lebih    rinci     tentang      partisipasi
                                               masyarakat       dalam       perencanaan
                                               pembangunan yang dikuatkan dengan
                                               Surat Keputusan Walikota.




                                                                                                                                          10
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE




NO.                INDIKATOR                            KONDISI SAAT INI                 KONDISI PADA AKHIR          KETERANGAN
                                                                                              PROYEK
        2. Petunjuk teknis/SOP                 Belum ada petunjuk teknis atau SOP
           mengenai mekanisme                  yang resmi mengenai mekanisme
           partisipasi masyarakat dalam        partisipasi     masyarakat      dalam
           perencanaan pembangunan             perencanaan pembangunan, namun
                                               sekarang      sementara      menunggu
                                               pengesahan dari DPRD untuk Perda
                                               Perencanaan      dan     Penganggaran
                                               Daerah Berbasis Masyarakat.
        3. Konsultasi publik mengenai          Konsultasi Publik sudah dilaksanakan,    Konsultasi publik mampu
           pembangunan dengan                  sebagai     contoh     dalam    proses   melibatkan         seluruh
           masyarakat                          penyusunan Draft Perda Perencanaan       stakeholder         secara
                                               dan Penganggaran Daerah Berbasis         komprehensif dan terpadu.
                                               Masyarakat       didalamnya     sudah
                                               dikonsultasi publikkan, namun belum
                                               berjalan sebagaimana dengan prosedur
                                               standar yang diharapkan,utamanya
                                               keterlibatan masyarakat dalam forum
                                               tersebut masih sangat kurang.
 D.     PENDAMPINGAN KEPADA PEMDA MENGENAI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK TERUTAMA DALAM
        PENINGKATAN KINERJA UNIT PELAYANAN TERPADU (OSS)
        1. SK atau Peraturan Daerah  a. SINTAP Kota Parepare dibentuk Mekanisme             pelayanan
           mengenai Pelayanan Publik    berdasarkan keputusan Walikota publik sesuai standar SOP
                                        Parepare Nomor 103 tahun 2001, sudah diatur dalam SK atau
                                        selanjutnya    dengan     Peraturan Peraturan Walikota.
                                        Daerah Nomor 14 tahun 2004
                                        berubah menjadi Kantor Pelayanan
                                        Perizinan.
                                     b. Perda Nomor 6 Tahun 2001 tentang
                                        Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
                                        (SINTAP)
                                     c. Perda Nomor 1 Tahun 2004 tentang
                                        Usaha Industri dan Perdagangan
                                        (SINTAP)




                                                                                                                                  11
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE




NO.                INDIKATOR                            KONDISI SAAT INI                KONDISI PADA AKHIR   KETERANGAN
                                                                                             PROYEK
                                             d. Perda Nomor 8 Tahun 1998 tentang
                                                Pajak Reklame dan ditindak lanjuti
                                                dengan SK Walikota Nomor 47
                                                Tahun 2003 tentang Pajak Reklame
                                                (SINTAP).
                                             e. Perda Nomor 5 Tahun 2001 tentang
                                                Retribusi   Pemakaian      Kekayaan
                                                Daerah (SINTAP)
                                             f. Perda Nomor 3 Tahun 2004 Tentang
                                                Izin Usaha Angkutan (SINTAP)
                                             g. Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang
                                                Izin    Usaha     Jasa    Konstruksi
                                                (SINTAP)
                                             h. Perda Nomor 14 Tahun 2001
                                                tentang Pedaftaran dan Pencatatan
                                                Penduduk (SINTAP)
                                             i. Perda Nomor 12 Tahun 1999 tetang
                                                Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
                                                (SINTAP).
                                             j. Sesuai data Bagian Hukum Pemkot
                                                bahwa untuk tahun 2008 sudah
                                                diproduksi sebanyak 5 Ranperda, 3
                                                diantaranya proses penyusunannya
                                                menggunakan        RIA    (regulatory
                                                impact assesment) yakni :
                                                1. Ranperda Retribusi Rumah Potong
                                                   Hewan     (revisi   dari    perda
                                                   sebelumnya)
                                                2. Ranperda Sarang Burung Walet
                                                3. Ranperda Tempat Rekreasi
                                                Sedangkan ada 2 Ranperda yang
                                                diproduksi oleh Bappeda dan
                                                menggunakan RIA, yakni :
                                                1. Ranperda agribisnis




                                                                                                                          12
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE




NO.                INDIKATOR                            KONDISI SAAT INI                 KONDISI PADA AKHIR         KETERANGAN
                                                                                              PROYEK
                                                  2. Ranperda    Perencanaan      dan
                                                     Penganggaran Daerah Berbasis
                                                     Masyarakat.
                                                  Adapun ke-5 Ranperda tersebut
                                                  sementara        dalam      proses
                                                  pembahasan ditingkat Legislatif dan
                                                  diharapkan sudah disyahkan tahun
                                                  ini.
                                               k. Sementara di susun RanPerda
                                               Perusahaan Daerah dan Rancangan
                                               Perda     Pengelolaan    Pasar    yang
                                               dianggarkan tahun 2009


        2. SOP atau mekanisme                  - Kantor SINTAP mulai beroperasi pada    SKPD sudah menggunakan
           mengenai pelayanan publik           tanggal 1 Juni 2001 dan baru bisa        Standar Pelayanan Minimal
           (Standar Pelayanan                  memproses      7   jenis    pelayanan    (SPM) yang diatur dalam
           Minimal/SPM)                        perizinan. Sampai akhir tahun 2008       SK/ Peraturan Walikota.
                                               telah mampu memproses 18 jenis
                                               perizinan dan non perizinan dengan
                                               waktu proses yang terukur antara 1
                                               sampai dengan 7 hari kerja, yang
                                               diproses secara komputerise, sehingga
                                               pelayanan dapat berjalan secara cepat,
                                               mudah dan transparan.

                                             Ke -18 Jenis Pelayanan tersebut adalah :
                                             1. Izin Mendirikan Bangunan, waktu
                                                 proses 7 hari.
                                             2. Izin Tempat Usaha & HO, waktu
                                                 proses 7 hari.
                                             3. Izin Pemasangan Reklame, waktu
                                                 proses 3 hari.
                                             4. Izin Penggunaan Pelataran, waktu




                                                                                                                                 13
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE




NO.                INDIKATOR                           KONDISI SAAT INI                KONDISI PADA AKHIR   KETERANGAN
                                                                                            PROYEK
                                                proses 1 hari.
                                             5. Izin Penggunaan Alat Berat, waktu
                                                proses 2 hari.
                                             6. Izin Trayek Angkutan Kota, waktu
                                                proses 2 hari.
                                             7. Akta Catatan Sipil, waktu proses 2
                                                hari:
                                                - Akta Kelahiran
                                                - Akta Kematian
                                                - Akta Perkawinan
                                                - Akta Perceraian
                                                - Akta Pengangkatan Anak
                                                - Akta Pengesahan Anak
                                                - Akta Pergantian Nama

                                             8. Kartu Tanda Penduduk ( KTP),
                                                 waktu proses 1 hari.
                                             9. Kartu Keluarga, waktu proses 2 hari.
                                             10. Surat Izin Usaha Perdagangan
                                                 (SIUP), waktu proses 7 hari.
                                             11. Surat Izin Usaha Industri (SIUI),
                                                 waktu proses 7 hari.
                                             12. Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
                                                 waktu proses 7hari.
                                             13. Tanda Daftar Gudang (TDG), waktu
                                                 proses 7 hari.
                                             14. Tanda Daftar Ruang (TDR), waktu
                                                 proses 7 hari.
                                             15. Tanda Daftar Industri (TDI), waktu
                                                 proses 7 hari.
                                             16. Izin Usaha Jasa Konstruksi, waktu
                                                 proses 2 hari
                                             17. Izin Usaha Angkutan, waktu proses 2
                                                 hari.




                                                                                                                         14
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE




NO.                INDIKATOR                               KONDISI SAAT INI               KONDISI PADA AKHIR   KETERANGAN
                                                                                               PROYEK
                                             18. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah,
                                                 waktu proses 7 hari.

                                             Pada awal Januari 2009 bertambah jenis
                                             perizinan yang melalui proses SINTAP,
                                             yakni :

                                             1.     Izin Toko Buku
                                             2.     Izin Apotek
                                             3.     Izin Rumah Bersalin
                                             4.     Izin Klinik Laboratorium
                                             5.     Izin Usaha Pariwisata
                                             6.     Izin Optik

                                               -     Dalam lingkup Dinas Pendidikan
                                                     Kota Parepare telah membuat Draft
                                                     Standar Pelayanan Minimal (SPM)
                                                     sejak    Tahun      2007   tentang
                                                     Penyelenggaraan Pendidikan mulai
                                                     dari TK sampai SMA, namun
                                                     sampai saat ini belum mendapatkan
                                                     pengesahan        dari    Walikota
                                                     Parepare.      Sehingga      masih
                                                     mengacu kepada Standar Nasional
                                                     Penyelenggaraan Pendidikan.
                                               -     Standar Pelayanan Minimal yang
                                                     diterapkan dalam lingkup Dinas
                                                     Kesehatan masih mengacu kepada
                                                     Standar Waktu Pelaksanaan Tugas
                                                     di Puskesmas yang dikeluarkan
                                                     oleh Biro Kepegawaian DepKes RI
                                                     Tahun 2000. Dan baru tahun 2009
                                                     ini   di   programkan    PROTAP
                                                     Pelayanan Kesehatan Dasar dan




                                                                                                                            15
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE




NO.                INDIKATOR                             KONDISI SAAT INI                  KONDISI PADA AKHIR         KETERANGAN
                                                                                                PROYEK
                                                    dianggarkan melalui APBD Tahun
                                                    2009.
                                               -

        3. Pengembangan Unit                   - Dalam lingkup SINTAP tahun 2009 di       IT   Government    sudah
           Pelayanan Terpadu                   programkan     pengembangan     unit       dipahami     oleh    staf
                                               pelayanan terpadu melalui Program          dimasing-masing SKPD.
                                               Layanan Gerak (siap jemput dokumen)
                                               atau SINTAP Mobile.
                                               - Tahun 2009 diprogramkan Sistim
                                               Penyelenggaraan Kependudukan Siap
                                               Terpadu.
                                               - Tahun 2009 akan dibentuk Unit
                                               Pelayanan Informasi dan Keluhan
                                               (UPIK)


        4. Pelatihan untuk Peningkatan         - Perlunya pelatihan IT Government         Staf   sudah    meningkat
           kapasitas                           untuk seluruh staf di masing-masing        kapasitasnya    utamanya
                                               SKPD dan terutama bagi yang bekerja        pengoperasian   sistim IT
                                               dilingkup SINTAP. Karena dengan            Government.
                                               pengetahuan      yang    cukup    untuk
                                               program IT Government maka sistim
                                               pemerintahan yang berbasis partisipatif,
                                               transparansi dan akuntablitas akan
                                               segera terwujud.
                                               - Perlunya pelatihan Managemen Asset
                                               untuk mengoptimalkan penanganan
                                               asset yang potensial di Kota Parepare.

 E.     PENGUATAN PERAN FORUM BERBAGAI PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS FORUM)
        Keberfungsian forum dalam Belum ada forum yang secara Terbentuknya forum yang
        berbagai kegiatan terkait legitimate dan komitmen untuk menjadi berfungsi sebagai mediator,




                                                                                                                                   16
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE




NO.                INDIKATOR                               KONDISI SAAT INI                  KONDISI PADA AKHIR            KETERANGAN
                                                                                                  PROYEK
        pembangunan atau isu                     mediator, katalisator, negosiator yang     katalisator, dan negosiator
        perkotaan                                baik     dalam      mengawal     program   dalam          pelaksanaan
                                                 pembangunan          yang    berasaskan    pembangunan            serta
                                                 partisipasi,       transparansi      dan   tanggap            terhadap
                                                 akuntabilitasi di Kota Parepare.           perkembangan       issu-issu
                                                                                            perkotaan.
 F.     PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH MENGENAI PARTISIPASI DAN PERATURAN DAERAH
        MENGENAI TRANSPARANSI
        1. Peraturan Daerah mengenai - Sementara dalam proses pengajuan Sudah di sahkan Perda
           Partisipasi dan Peraturan   ke    Legislatif    untuk   Perda Perencanaan           dan
           Daerah mengenai             Perencanaan dan Penganggaran Penganggaran            Daerah
           Transparansi                Daerah     Berbasis     Masyarakat Berbasis Masyarakat.
                                       sebagai pengganti dari Perda
                                       Penyelenggaraan      Pembangunan
                                       Yang Berbasis Masyarakat.

        2. Petunjuk Teknis mengenai          -      Belum ada petunjuk teknis mengenai      Sudah ada petunjuk teknis
           mekanisme partisipasi dan                mekanisme partisipasi dan               mengenai         mekanisme
           transparansi                             transparansi di Kota Parepare.          partisipasi dan transparansi
                                             -      Yang sudah disusun sekarang             yang      disusun     secara
                                                    adalah petunjuk teknis tentang          bersama              dengan
                                                    Penyelenggaraan Musyawarah              stakeholder terkait.
                                                    Perencanaan Pembangunan
                                                    (Musrembang) Tingkat Kelurahan
                                                    dan Kecamatan Kota parepare tahun
                                                    2009.




                                                                                                                                        17
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE


                                                    Bab III. Aktifitas dan Koordinasi

3.1.      Aktifitas dan Kordinasi yang dilakukan


    Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian progress program reform di bidang TPA, maka
    konsultan individual telah melakukan beberapa aktifitas dan kordinasi dengan berbagai
    pihak, baik kepada pihak internal proyek di Jakarta, maupun kepada pihak eksternal
    proyek yakni pemkot serta pihak lainnya yang memiliki hubungan dengan agenda reform di
    Kota Parepare. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan semua komponen kegiatan
    konsultan individual sesuai standar operasional prosedur (SOP), sekaligus sebagai upaya
    pengayaan data dan informasi untuk kondisi kekinian dan akan datang yang akan menjadi
    agenda bersama di Kota Parepare. Bentuk aktifitas dan kegiatan kordinasi yang telah
    dilakukan yakni melalui kunjungan langsung, workshop, wawancara, diskusi dan
    monitoring.
    Adapun Instansi atau SKPD yang telah dilakukan koordinasi dan komunikasi mengenai
    program Transparansi, Partisipatori dan Akuntanbilitas (TPA) diantaranya :
         Kepala Bappeda/ PMU
         Kepala Management Representatif ISO Gedung SINTAP Parepare
         Kerukunan Keluarga Penjual (KKP) Pasar Lakessi
         Kepala UPTD Pasar Lakessi
          Kabag Humas
         Kasubid Tata Ruang & Lingk.Hidup Bappeda
         Kasubag Monitoring Perkembangan Masyarakat Humas Pemkot
         Pimpinan NGO LP2EM
         Tim MTAS
         Konsultan Indvidual


3.2.      Hasil dan Kesepakatan Kordinasi
        Setelah melakukan kordinasi dengan berbagai pihak, maka beberapa hasil dan
        kesepakatan kordinasi diantaranya :
        - Kordinasi dengan tim program di Jakarta, telah menghasilkan standar pemahaman
          tentang Term of Reference (TOR), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai




                                                                                        18
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE

         petunjuk dasar bagi konsultan invidual bidang TPA didalam melaksanakan tugas dan
         kewajibannya.
      - Kordinasi dengan pihak terkait di tingkat daerah, telah menghasilkan adanya
         kesepamahaman bersama dengan pihak PMU, PIU, PAU, Pimpinan SKPD dan
         beberapa Kepala Bagian di lingkup Pemkot untuk mendukung pelaksanaan program
         USDRP sebagai upaya mendorong mekanisme penyelenggaraan tata pemerintahan
         yang baik secara transparansi, partisipasi dan akuntabel.
      - Kordinasi dengan konsultan individual lainnya di bidang pengadaan barang dan jasa,
         pengelolaan keuangan daerah, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah, untuk
         saling mensinergikan agenda kerja bersama didalam mewujudkan             tatanan
         pemerintahan yang bersih dan bebas dari segala praktik-praktik KKN.




                                                                                       19
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE



      Tabel 3.2. Hasil dan Kesepakatan Koordinasi TPA


                Komponen                            Aktivitas                                                    Hasil
   Kepala Bappeda/                       Koordinasi dan         Sudah ada dianggarkan dalam APBD 2009 tentang Pembentukan Badan Pengelola Pasar dengan
   Ketua Project Management              diskusi                nilai anggaran sebesar Rp. 80 juta, dan Pembentukan Tim Relokasi Pasar dengan nilai anggaran
   Unit (PMU)                                                   sebesar Rp. 40 juta.

   Pak Haryanto Kepala                   Koordinasi dan         Dari 19 jenis perizinan yang sudah di sintapkan tahun 2008 maka pada awal januari tahun 2009
   Management                            diskusi                sudah bertambah menjadi 25 jenis perizinan yang disintapkan, adapun tambahan jenis perizinan
   Representative ISO Gedung                                    yakni ; Izin Toko Obat, Izin Apotek, Izin Rumah Bersalin, Izin Klinik Laboratorium, Izin Usaha
   SINTAP Parepare                                              Pariwisata, Izin Optik.
                                                                Dalam lingkup Kantor SINTAP sudah ada SMS Center yang sudah dioperasikan melalui nomor :
                                                                0811 4211 344 untuk melayani pengaduan dan keluhan publik. Disamping itu sudah akses email :
                                                                sintap@pareparekota.go.id dan sintap-pare@telkom.net

   Kerukunan keluarga Penjual            Koordinasi dan         Pihak KKP sementara melakukan pendataan jumlah penjual lama dan penjual baru yang ada di
   (KKP) Pasar Lakessi                   diskusi                Pasar Sementara serta jenis barang dagangannya untuk persiapan pemindahan ke Pasar Sentral
                                                                yang baru.
   Kepala UPTD Pasar Lakessi             Koordinasi dan         Sudah disosialisaikan oleh Pengelola tentang mekanisme sementara untuk sewa los/kios yakni luas
                                         diskusi                kios/los X Rupiah X 20 % = Down Payment.

   Kabag Humas                           Koordinasi dan         Beberapa pengaduan masyarakat yang diajukan melalui sms center (081241350077) periode
                                         diskusi                januari-pebruari 2009 sudah mendapat tanggapan dari dinas yang bersangkutan yakni Dinas
                                                                Kebersihan, Pertamanan dan Keindahan tentang keluhan sampah pedagang kaki lima yang dibuang
                                                                ke laut serta sampah rumah tangga yang tidak terangkut, begitu juga dengan keluhan pemanfaatan
                                                                kendaraan dinas roda dua pada kantor satuan polisi Pamong Praja yang digunakan tidak pada
                                                                peruntukkannya, keluhan pemotongan dana yang keluar pada Dinas Kesehatan, dan Kepala Sekolah
                                                                terancam di copot terkait dana pendidikan gratis pada Kantor Dinas Pendidikan.




                                                                                                                                                           20
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE




   Kasubid Tata Ruang &                  Koordinasi dan     Sudah diterbitkan Surat Keputusan Walikota No. 09 Tahun 2009 tentang Penetapan Kalender
   Lingkungan Hidup                      diskusi            Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009.

   Kasubag Monitoring                    Koordinasi dan     Sudah ada Surat Keputusan Walikota Nomor 347 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim
   Perkembangan Masyarakat,              diskusi            Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SMS Center) tahun anggaran
   Humas Pemkot                                             2008.

   Pimpinan NGO YLP2EM                   Koordinasi dan     Peran YLP2EM dalam proses Musrembang Tahun 2009 adalah sebagai tim pelatih dan pembuat
   Parepare                              diskusi            modul pelatihan bagi tenaga fasilitator kelurahan. Dan tenaga fasilitator yang tergabung dalam
                                                            wadah Forum Fasilitator Kelurahan (F2K) sudah siap memfasilitasi Musrenbang secara partisipatif
                                                            karena dianggap sudah memahami alur proses sesuai dengan pengetahuan yang didapatkan
                                                            didalam pelatihan. Dan Bappeda sebagai penyelenggara kegiatan Musrenbang sangat memberikan
                                                            apresiasi kepada F2K untuk memfasilitasi kegiatan tersebut secara mandiri dan partisipatif.

   MUSREMBANG Tahun                   Mengikuti sekaligus   Hasil kegiatan monitoring diantaranya, acara Musrenbang sudah berjalan sesuai mekanisme
   2009                               monitoring kegiatan   partisipatif, yakni hasil dari Musrenbang tingkat Kelurahan yang dilaksanakan beberapa waktu yang
                                      Musrenbang tingkat    lalu dimasing-masing kelurahan, disepakati untuk dibahas kembali ditingkat diskusi kelompok dengan
                                      Kecamatan untuk       membagi 3 bidang sesuai dengan jenis/ kategori kebutuhan program, adapun ke 3 bidang tersebut
                                      tahun anggaran 2010   yakni : Bidang fisik dan prasarana, Bidang Ekonomi, dan Bidang Sosial Budaya. Dalam diskusi
                                                            kelompok tersebut suasananya berjalan alot, karena peserta dari masing-masing perwakilan ngotot
                                                            untuk mempertahankan usulannya bahkan dikuatkan dengan argumen masing-masing. Namun pada
                                                            akhirnya diskusi kelompok menghasilkan usulan prioritas berdasarkan kebutuhan dan
                                                            kemendesakan untuk dilaksanakan periode tahun 2010.
                                                            Hasil diskusi kelompok tersebut dibawa ke tingkat diskusi pleno untuk mendapatkan persetujuan dan



                                                                                                                                                          21
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE



                                                             penanda tanganan pimpinan rapat pleno. Dan seterusnya hasil Musrenbang tingkat kecamatan akan
                                                             dibahas di tingkat forum SKPD nanti.

   MTAS, PMU, PIU, PAU,               Pertemuan Kordinasi    Pemkot sudah mempersiapkan Rancangan Perda Perusda dan Rancangan Perda Pengelolaan
   KKP, Legislatif dan                MTAS, PMU, PIU,        Pasar yang dianggarkan tahun 2009. Disamping itu pihak proyek sudah mempersiapkan semua
   Konsultan Individual               PAU, KKP, Legislatif   dokumen transaksi yang dilengkapi dengan progress report pembangunan Pasar Sentral lakessi
                                      dan Konsultan          untuk kebutuhan tim audit BPKP.
                                      Individual

   Forum SKPD dan                     Monitoring kegiatan    Sudah ada kesepakatan semua SKPD untuk mengakomodir usulan sesuai hasil musrembang
   Gabungan SKPD                      Pertemuan Forum        kecamatan, sekaligus sudah ada dokumen usulan program SKPD untuk RAPBD 2010.
                                      SKPD dan Gabungan
                                      SKPD Kota
                                                               Telah melakukan upaya secara bersama dengan konsultan individual lainnya untuk mendorong
   Konsultan GCB, PR dan                 Koordinasi dan
                                                               dengan segera agenda pembaruan reform di Kota Parepare.
   FMR                                   diskusi




                                                                                                                                                       22
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE


                                         Bab. IV Permasalahan dan Tindak lanjut

1. Permasalahan

    Setelah melaksanakan pekerjaan agenda pembaruan di kota Parepare, maka beberapa
    permasalahan ditemui diantaranya :
    a. PMU yang dibentuk sebagai lembaga yang memiliki peran dan fungsi kordinasi dan
         konsultasi, belum memiliki jadwal permanen secara rutin untuk kordinasi internal serta
         kordinasi lainnya, sehingga sangat berpengaruh terhadap kinerja tim yang masih
         belum kuat didalam mensupport program USDRP di Kota Parepare.
    b. Program USDRP belum terlalu meluas dikenal serta dipahami oleh stakeholder lainnya
         termasuk pada tingkat SKPD, sehingga terkesan program eksklusif dan hanya
         dijalankan oleh SKPD-SKPD tertentu.
    c. Pada tingkat masyarakat program USDRP belum tersosialisasi dengan baik secara
         menyeluruh, sehingga masih menyulitkan konsultan individu untuk membangun
         komitmen bersama untuk agenda reformasi.
    d. Rendahnya kapasitas sumberdaya manusia yang tersedia disetiap lingkup kerja
         SKPD, sehingga berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan, utamanya pada bagian
         pelaksana proyek baik yang didanai oleh APBD maupun sumber dana lainnya.
    e. Masih kurangnya kordinasi antar tim utamanya yang ditunjuk dalam SK PAU maupun
         PIU, sehingga sangat berpengaruh terhadap capaian program USDRP sampai dengan
         minggu ini.


2. Tindak lanjut
    a. Konsultan individual akan memaksimalkan kegiatan koordinasi baik kepada tim Project
         Implementation Unit (PIU), Procurement Ancor Unit (PAU), maupun pimpinan SKPD
         lainnya untuk peningkatan progress capaian program sesuai dengan agenda dua
         mingguan, triwulanan, dan tahunan yang telah disusun bersama.
    b. Sosialisasi program USDRP akan ditingkatkan secara menyeluruh baik pada tingkat
         lembaga pemerintah maupun lembaga masyarakat yang ada di kota Parepare.
    c. Mengupayakan terlaksananya pertemuan kordinasi secara rutin antar tim yang telah
         ditunjuk dalam SK PIU maupun PAU.
    d. Konsultan individu akan terus meningkatkan koordinasi dengan CPMU dan konsultan
         pusat MTAS mengenai pelaksanaan proyek USDRP di Kota Parepare. Dan bersedia



                                                                                            23
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE

         menerima kritikan dan saran dalam mensukseskan agenda reformasi program USDR
         di kota Parepare.


3. Rekomendasi
    a. Diharapkan kepada tim PMU untuk segera menyusun agenda permanen yang akan
         menjadi petunjuk teknis bagi seluruh pihak, sekaligus menjadi wadah monitoring untuk
         percepatan agenda reform program USDRP di Kota Parepare.
    b. Perlunya dilakukan pertemuan secara rutin tim yang ditunjuk dalam SK PIU dan PAU
         yang difasilitasi oleh Walikota atau Sekda, untuk membahas evaluasi hasil yang telah
         dicapai saat ini, permasalahan atau kendala yang dihadapi dan rencana tindak lanjut.
    c. Perlunya dukungan dari semua pihak untuk penyiapan segala kebutuhan agenda
         reformasi utamanya referensi data dan dokumen lainnya, yang akan menjadi bahan
         kajian dan analisa untuk menyusun kerangka rencana tindak lanjut..




                                                                                            24
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE


                                                               KATA PENGANTAR



Sehubungan dengan pelaksanaan program USDRP (Urban Sektor Development Reform
Project) di Kota Parepare, yang akan mewujudkan kemandirian daerah dalam
penyelenggaraan kawasan perkotaan yang layak huni, berkeadilan sosial, berbudaya produktif,
berkelanjutan serta saling memperkuat dalam mendukung keseimbangan pengembangan
wilayah. Maka program ini pada tahapan implementasinya menggunakan strategi program
UIDP yakni pendampingan penguatan kelembagaan perkotaan yang akan secara intens dan
focus pada 3 (tiga) komponen kegiatan meliputi peningkatan kapasitas, pembaharuan/
reformasi dasar, dan investasi pembangunan infrastruktur perkotaan.


Dan sebagaimana dengan mekanisme yang telah diatur dalam SOP (Standar Operasional
Prosedur) diantaranya Konsultan Indvidual (UIDP) Bidang Transparansi, Partisipasi, dan
Akuntabilitas (TPA) memiliki tanggung jawab penuh untuk melaksanakan beberapa agenda
reformasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari segala tindak KKN di
Kota Parepare.


Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka konsultan individual bidang
TPA akan secara rutin dan periodik membuat pelaporan dua mingguan kegiatan sebagai
bahan monitoring pihak terkait untuk mengetahui progress perkembangan agenda reform di
Kota Parepare.


Untuk pekerjaan Konsultan TPA sampai dengan Dua Mingguan ke-VIII Tahun 2009 secara
umum perkembangannya terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh upaya
konsultan yang senantiasa memberikan support kepada semua komponen, baik yang terkait
langsung dengan proyek dalam hal ini Pemkot Parepare, maupun pihak lainnya. Namun tidak
bisa dipungkiri masih ada beberapa hal juga yang masih membutuhkan waktu dan proses
untuk pencapaiannya.
Adapun beberapa hasil dari pekerjaan konsultan TPA Kota Parepare sampai dengan saat ini,
dapat tergambar didalam laporan dua mingguan ini.




                                                                                        25
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE

Sehingga dengan tampilan laporan dua mingguan ini yang masih sarat dengan ketidak
sempurnaan, maka kami berharap masukan, saran dan kritikan yang sifatnya membangun
demi kesempurnaan laporan berikutnya.




                                                        Parepare, 4 Maret 2009

                                                        Hormat Saya,




                                                        SYAMSUDDIN AWING
                                                        Konsultan Individual




                                                                                 26
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE


                                          DAFTAR ISI

                                                       Halaman
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel

BAB I. PENDAHULUAN
       1.1. Latar Belakang                                   1
       1.2. Tujuan dan Sasaran                               2
       1.3. Lingkup Pekerjaan                                3
       1.4. Stakeholder Yang Dilibatkan                      5
       1.5. Struktur Pelaporan                               5


BAB II. PROFIL DAERAH
         2.1. Profil Derah Kota Parepare                     6
         2.2. Profil dan Status Proyek                       21
         2.3. Baseline Agenda Reformasi                      25


BAB III. AKTIVITAS DAN KOORDINASI
          3.1. Aktifitas/ Koordinasi yang dilakukan          38
          3.2. Hasil dan Kesepakatan Koordinasi              38


BAB IV. PERMASALAHAN, TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI
         4.1. Permasalahan                                   41
         4.2. Tindak Lanjut                                  41
         4.3. Rekomendasi                                    42



LAMPIRAN-LAMPIRAN




                                                                 27
                                                                                      FORMAT TIMESHEET
      Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
       PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE

                              LEMBAR WAKTU KERJA DAN PRESTASI
      NAMA KONSULTAN             : SYAMSUDDIN AWING
      WILAYAH KERJA              : Kota Parepare
      PERIODE PELAPORAN: Dua Mingguan VIII (21 Feb s/d 4 Mar 2009)
NO.   DAFTAR KEGIATAN                    ALOKASI                                KETERANGAN
      KONSULTAN                           WAKTU

1     Kordinasi dengan Ketua           20 Februari        Membahas tentang perkembangan program sekaligus
      PMU                                                 penanda tanganan dokumen pelaporan.
                                                          Hasil kegiatan yakni sudah tertanda tangani dokumen
                                                          pelaporan konsultan oleh PMU.
2     Mengikuti sekaligus              24 Februari        Hasil monitoring yakni alur proses tetap sama dengan
      monitoring kegiatan                                 musrenbang kecamatan sebelumnya, yakni sebelum diskusi
      Musrenbang tingkat                                  tingkat pleno dilakukan diskusi kelompok dengan membagi
      Kecamatan Bacukiki                                  masing-masing 3 bidang (fisik & prasarana, ekonomi, sosial
      untuk tahun anggaran                                budaya). Kemudian hasil tersebut akan dibawa ketingkat
      2010 yang di laksanakan                             forum SKPD.
      di Pasar Meubel
      Perumnas Wekke’E
      Kecamatan Bacukiki

3     Mengikuti sekaligus              25 Februari        Hasil monitoring yakni tetap sama pada alur proses
      monitoring kegiatan                                 musrenbang sebelumnya dengan tetap melakukan diskusi
      Musrenbang tingkat                                  kelompok dengan menggunakan tools untuk penentuan
      Kecamatan Bacukiki                                  rangking prioritas usulan kegiatan tahun anggaran 2010.
      Barat untuk tahun                                   Adapun hasil musrenbang tingkat kecamatan akan difollow
      anggaran 2010 yang di                               up dalam pembahasan pada tingkat forum SKPD.
      laksanakan di Hotel Puri
      Gandaria Kecamatan
      Bacukiki Barat

4     Kordinasi dengan Pak             26 Februari        Sudah menjadwalkan untuk kegiatan pertemuan ditingkat
      Syamsuddin dan Pak                                  SKPD atau dikenal forum SKPD pada minggu ke 2 Maret
      Zulkarnaen (PMU)                                    2009. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menindak lanjuti
                                                          hasil musrenbang tingkat kecamatan yang sudah
                                                          dilaksanakan ditingkat kecamatan masing-masing.

5     Kordinasi dengan                 27 Februari        Untuk pemantapan program sekaligus mengagendakan
      konsultan individual                                pertemuan dengan Bapak Sekda Parepare.
      lainnya.                                            Untuk penanda tanganan dokumen laporan.
      Kordinasi Ketua PMU
6     Berkunjung ke internet              2 Maret         Melakukan akses internet dan website USDRP sekaligus
                                                          mengirim laporan rutin dan dua mingguan.
7     Monitoring kegiatan Hari            3 Maret         Dalam pertemuan tersebut dibahas kembali hasil-hasil
      pertama Pertemuan                                   Murembang Kecamatan sebagai bahan untuk
      Forum SKPD dan                                      mensinergikan program masing-masing SKPD untuk
      Gabungan SKPD Kota                                  diajukan dalam RAPBD 2010. Hasilnya sudah ada


                                                                                                      28
     Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
      PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE

      Parepare bertempat di                                 kesepakatan semua SKPD untuk mengakomodir usulan
      gedung PKK                                            sesuai hasil musrembang kecamatan, sekaligus sudah ada
                                                            dokumen usulan program SKPD untuk RAPBD 2010.
 8    Monitoring kegiatan Hari              4 Maret         Dalam pertemuan lanjutan tersebut dibahas kembali hasil-
      kedua Pertemuan Forum                                 hasil Murembang Kecamatan sebagai bahan untuk
      SKPD dan Gabungan                                     mensinergikan program masing-masing SKPD untuk
      SKPD Kota Parepare                                    diajukan dalam RAPBD 2010. Hasilnya sudah ada
      bertempat di gedung PKK                               kesepakatan semua SKPD untuk mengakomodir usulan
                                                            sesuai hasil musrembang kecamatan, sekaligus sudah ada
                                                            dokumen usulan program SKPD untuk RAPBD 2010.
Deskripsi mengenai Prestasi Kerja
(Hal-hal yang dirasakan sebagai prestasi kerja bagi konsultan pendamping dalam periode yang dilaporan)




Disampaikan oleh :                                     Diketahui dan Disetujui oleh, tanggal: 27 Pebruari 2009
                                                       Project Management Unit (PMU)
                                                       Kota Parepare




( Syamsuddin Awing )
Konsultan Invidual                                     ( Amiruddin Idris SH.MH )
                                                           Nip : 580 021 395


     KETERANGAN:
       Alokasi waktu diisi dalam bentuk prosentase didasarkan pada hari, misal: 50 % ditulis menjadi 0.5. Diukur
        menurut periode waktu pelaporan. Contoh: dalam 10 hari kerja, waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan
        administrasi adalah 1 hari penuh efektif, maka ditulis 0.1.




                                                                                                                    29
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE




             Kordinasi dengan Pak Hariyanto (Kepala Management
             Representative ISO Gedung SINTAP Parepare) di Kantornya.




             Kordinasi dengan Ketua PMU      (Amiruddin Idris) di Kantor
             Bappeda




               Pertemuan dengan KKP yang diikuti UPTD Pasar Lakessi di
               Kompleks Pasar Lakessi.




                                                                           30
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE




           Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Tingkat
           Kelurahan Lumpue Kec. Bacukiki Barat.




           Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Tingkat
           Kecamatan Soreang.




           Kegiatan Forum SKPD dan Gabungan SKPD Kota Parepare.




             Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Tingkat
             Kota Parepare.



                                                                       31
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE



Tabel 4.2. Rencana dan Realisasi Agenda Reformasi TPA Kota Parepare


                                                                                                                                            HASIL
NO               INDIKATOR OUTPUT                           KOMPONEN                             AKTIVITAS

A    PENYEBARAN DOKUMEN & INFORMASI PUBLIK

1    Menentukan jenis informasi dan dokumen publik yang akan disebarluaskan

     a. Produk-Produk Hukum Daerah                  Sekretariat Daerah, Bappeda,   Mengidentifikasi produk-produk hukum       Sudah ada beberapa produk hukum
     b. Perencanaan Pembangunan                     Bag.Hukum, Bagian Humas,       daerah, potensi wilayah, perencanaan       yang proses penyusunannya melalui
        Daerah                                      Bag.Pembangunan, BPS,          pembangunan, pelayanan umum, hasil-        metode Regulatory Impact Assesment
     c. Potensi Wilayah dan Daerah                  Perhubungan & Infokom,         hasil pembangunan dan produk APBD          (RIA), yakni :
     d. Pelayanan Umum                              Dinas Pendidikan, Dinas        Kota Parepare, selanjutnya menjadi jenis   1. Tahun 2007 (Ranperda)
     e. Hasil-Hasil Pembangunan Daerah              Kesehatan, Dinas PU,           informasi dan dokumen Publik yang akan        - Penataan Ruang Terbuka Hijau
     f. Anggaran Pembangunan dan Belanja            Keuangan Daerah, Aset          disebarluaskan                                - Penyelenggaraan Ketertiban,
         Daerah                                     daerah, DPRD.                                                                Kebersihan, dan Keindahan
                                                                                                                                 - Pemberdayaan Koperasi, Usaha
                                                                                                                                 Mikro, Kecil dan Menengah
                                                                                                                                 - Retribusi Tempat Rekreasi
                                                                                                                              2. Tahun 2008 (Ranperda)
                                                                                                                                   - Retribusi Rumah Potong Hewan
                                                                                                                                 (revisi)
                                                                                                                                   - Retribusi Pemakaian Kekayaan
                                                                                                                                 Daerah (revisi)
                                                                                                                                   - Terminal Angkutan Penumpang
                                                                                                                                 (revisi)
                                                                                                                                   - Perparkiran (revisi)
                                                                                                                                    - Sarang Burung Walet
                                                                                                                                    - Retribusi Tempat Rekreasi
                                                                                                                                    - Agribisnis
                                                                                                                                    - Perencanaan dan Penganggaran
                                                                                                                                     Daerah Berbasis Masyarakat.




                                                                                                                                                                     32
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE



                                                                                                                      Ranperda tersebut diatas sementara
                                                                                                                      diusulkan ke Legislatif untuk dibahas dan
                                                                                                                      mendapatkan pengesahan.
                                                                                                                       Sudah ada dokumen perencanaan
                                                                                                                       pembangunan daerah berupa SK
                                                                                                                       Walikota Parepare Nomor 09 Tahun
                                                                                                                       2009 Tentang Penetapan Kalender
                                                                                                                       Perencanaan Pembangunan dan
                                                                                                                       Penganggaran Daerah Kota Parepare
                                                                                                                       Tahun 2009.
                                                                                                                       Sudah diterbitkan profil potensi wilayah
                                                                                                                       dan daerah kota Parepare.
                                                                                                                       Sudah ada SK Walikota Parepare
                                                                                                                       Nomor 103 tahun 2001 tentang
                                                                                                                       SINTAP, selanjutnya dengan Peraturan
                                                                                                                       Daerah Nomor 14 tahun 2004 berubah
                                                                                                                       menjadi Kantor Pelayanan Perizinan.
                                                                                                                       Surat Keputusan Walikota Nomor 347
                                                                                                                       Tahun 2008, tentang Pembentukan Tim
                                                                                                                       Penyebarluasan                  Informasi
                                                                                                                       Penyelenggaraan            Pemerintahan
                                                                                                                       Daerah (SMS Center) Tahun Anggaran
                                                                                                                       2008


2.   Mengembangkan Fasilitas Penyebar luasan Informasi dan Dokumen Publik


      a. Penerbitan buletin, leaflet dan brosur     Setda, Bappeda, Kabag   Melakukan rangkaian diskusi dengan        a. Sudah ada media surat kabar Pare
      b. Perpustakaan Daerah                        Humas, Kabag Hukum,     Kabag dan Staff Humas, Bag.Hukum,             Pos yang aktif untuk penyebar
      c. Forum Desiminasi/ Sosialisasi              Kepala Kantor SINTAP    SINTAP, Bappeda untuk pengembangan            luasan informasi dan dokumen
      d. Pusat Informasi / Website                                          fasilitas penyebar luasan informasi dan       publik.
                                                                            dokumen publik.                            f. Sudah ada Buletin Bandar Madani
                                                                                                                          yang terbit secara rutin tiap bulan
                                                                                                                          sejak tahun 2007 sampai sekarang.




                                                                                                                                                                   33
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE



                                                         Buletin ini diproduksi oleh pemda
                                                         parepare melalui sekretariat daerah
                                                         dengan pengelola langsung oleh
                                                         Bagian Humas. Buletin ini memuat
                                                         seluruh rangkain berita kegiatan yang
                                                         dilakukan oleh pemkot baik secara
                                                         resmi maupun tidak resmi.
                                                    g.   Sudah ada Buku Dokumentasi
                                                         Kegiatan yang dikemas secara
                                                         khusus dan beredisi oleh bagian
                                                         Humas Pemda Pemkot dan menjadi
                                                         media promosi dan informasi publik.
                                                         Buku dokumentasi tersebut terbit
                                                         setiap bulan.
                                                    h.   Dokumentasi Visualisasi Kinerja
                                                         dalam bentuk Plakat dan Cendera
                                                         Mata, yang dikemas secara khusus
                                                         dan menjadi media promosi Kota
                                                         Parepare utamanya kepada tamu
                                                         Pemkot Parepare.
                                                    i.   Sudah ada Radio Pemkot Parepare
                                                         yakni Radio Bandar Madani yang
                                                         selalu digunakan untuk media
                                                         informasi publik untuk kegiatan-
                                                         kegiatan publik.
                                                    j.   Sudah ada jaringan Visualisasi TV
                                                         Kabel dan CTV Parepare yang biasa
                                                         digunakan untuk informasi kegiatan
                                                         pembangunan Pemkot, namun belum
                                                         berjalan secara optimal karena belum
                                                         adanya kontrak kerja sama secara
                                                         resmi antara pihak pengelola dengan
                                                         Pemkot untuk penyiaran dokumen
                                                         kegiatan pembangunan.
                                                    k.   Adanya Radio swasta atau Radio




                                                                                                 34
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE



                                                       MESRA FM yang sering digunakan
                                                       Pemkot Parepare untuk promosi dan
                                                       informasi publik, seperti dalam acara
                                                       Walikota Menyapa Pemirsa atau
                                                       acara forum dialog dengan Pemkot,
                                                       namun belum berjalan dengan baik
                                                       karena belum adanya mekanisme
                                                       kerja sama antara pihak pengelola
                                                       dengan Pemkot.
                                                    l. Sudah        ada       Website      :
                                                       www.pareparekota.go.id yang bisa
                                                       diakses     setiap     saat     untuk
                                                       mendapatkan informasi secara luas
                                                       tentang Kota Parepare.
                                                    m. Sudah ada sistim informasi dan
                                                       pelayanan terpadu satu atap atau
                                                       SINTAP yang dibentuk berdasarkan
                                                       Keputusan Walikota Parepare Nomor
                                                       103 tahun 2001, selanjutnya dengan
                                                       Peraturan Daerah Nomor 14 tahun
                                                       2004 berubah menjadi Kantor
                                                       pelayanan perizinan satu pintu.
                                                    n. Sudah ada sarana atau media yang
                                                       bisa digunakan untuk mengakses
                                                       seluruh Perda secara on line. Alat
                                                       tersebut dipasang di ruangan terbuka
                                                       di kantor Walikota. Sehingga siapa
                                                       saja bisa langsung mengakses
                                                       sesuai kebutuhan data yang ingin
                                                       diperoleh. Program tersebut bernama
                                                       JUSTICE FOR THE FOOR yang
                                                       disupport oleh Bank Dunia. Adapun
                                                       alamat     akses     adalah     www.
                                                       perdaonline.org




                                                                                               35
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE




3    Peningkatan Peran Media Massa dalam Penyebarluasan Informasi dan Dokumen Publik

     a. Peningkatan kualitas dan Kapasitas Media    Pemred Pare Pos, Kabag      Melakukan kordinasi dan diskusi pihak
        Massa                                       Humas, Kabag Pembangunan,   terkait tentang pentingnya peran media
     b. Pembentukan Forum-Forum Komunikasi          Bappeda, DPRD               massa dalam penyebarluasan informasi
        Media Massa                                                             dan dokumen publik
     c. Pengembangan Akses Informasi Daerah
     d. Monitoring dan Evaluasi



B    PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT ASPIRASI (USULAN, KELUHAN DAN PENGADUAN) MASYARAKAT


     1. Mengidentifikasi jenis aspirasi (usulan,    Setda, Kabag Humas,         Membantu Pemda untuk                     a. Sudah ada media SMS Center
        keluhan dan pengaduan)                      Legislatif                  mengoptimalkan mekanisme                    melalui Nomor HP : 081 241 350 077
     2. Pembentukan Pusat Layanan Masyarakat                                    penanganan dan tindak lanjut aspirasi       yang dikelola secara khusus oleh
     3. Perumusan       Mekanisme      Penyaluran                               (usulan, keluhan dan pengaduan)             bagian Humas Pemkot untuk
        Aspirasi                                                                masyarakat                                  penanganan keluhan dan pengaduan
     4. Inventarisasi Aspirasi Masyarakat                                                                                   di Kota Parepare. Hal tersebut
     5. Perumusan Mekanisme Penanganan                                                                                      tertuang dalam Surat Keputusan
        Aspirasi Masyarakat                                                                                                 Walikota Nomor 347 Tahun 2008,
     6. Perumusan dan Pembahasan Aspirasi                                                                                   tentang       Pembentukan       Tim
        Masyarakat                                                                                                          Penyebarluasan            Informasi
     7. Tindak lanjut                                                                                                       Penyelenggaraan        Pemerintahan
                                                                                                                            Daerah (SMS Center) Tahun
                                                                                                                            Anggaran 2008.
                                                                                                                            Beberapa pengaduan keluhan yang
                                                                                                                            disampaikan melalui SMS Center :
                                                                                                                            1. Periode 8 Okt s/d 26 Nop 2008
                                                                                                                               ditujukan kepada :
                                                                                                                               - Kepala      Dinas   Kesehatan
                                                                                                                                  tentang pemotongan setiap




                                                                                                                                                                  36
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE



                                                            dana yang keluar untuk
                                                            kepentingan pribadi. Sudah
                                                            mendapatkan jawaban/klarifikasi
                                                            langsung dari Kadinkes.
                                                          - Dinas PU tentang kerusakan
                                                            jalan
                                                          - Dinas Perhubungan tentang
                                                            aturan tertib lalulintas yang
                                                            semrawut.
                                                          - Kajari dan Kajati tentang kasus
                                                            korupsi
                                                          - Sapol PP tentang pemanfaatan
                                                            kendaraan dinas tidak pada
                                                            tempatnya. Sudah mendapat
                                                            jawaban/ klarifikasi dari Kepal
                                                            Satpol PP
                                                          - PDAM tentang air PAM yang
                                                            tidak mengalir dan buruknya
                                                            manajemen ditubuh PDAM
                                                          - PT. PLN tentang mahalnya
                                                            pasang baru listrik
                                                       2. Keluhan yang ditujukan kepada
                                                          Dinas Kebersihan, Pertamanan,
                                                          dan Keindahan Kota tertanggal 19
                                                          Desember 2008 tentang tumpukan
                                                          sampah, sudah ditanggapi oleh
                                                          Kadis tertanggal 5 Januari 2009.
                                                       3. Periode 21 Pebruari s/d 13 maret
                                                          2009 di tujukan kepada :
                                                          - Dinas Perindag, Koptan
                                                          - Walikota
                                                    b. Sudah ada Alamat E-mail :
                                                       Humas@pareparekota.go.id          yang
                                                       bisa digunakan untuk memberikan
                                                       masukan,       tanggapan,      kritikan




                                                                                                 37
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE



                                                                                                                              sekaligus    monitoring     kegiatan
                                                                                                                              pembangunan dikota Parepare.
                                                                                                                           c. Sudah ada pesawat telepon
                                                                                                                              langsung melalui Nomor (0421)
                                                                                                                              21157 Extension 134 yang dikelola
                                                                                                                              oleh Pemkot untuk menjawab dan
                                                                                                                              memonitoring            pelaksanaan
                                                                                                                              pembangunan di Kota Parepare.
                                                                                                                           d. Sudah dibuka juga akses pengaduan
                                                                                                                              keluhan dan aspirasi melalui media
                                                                                                                              ”facebook”
                                                                                                                           e. Akan dibentuk Unit Pelayanan
                                                                                                                              Informasi dan Keluhan (UPIK) tahun
                                                                                                                              anggaran 2009.
                                                                                                                           f.
C    PENINGKATAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

     1. Pengembangan Sistem Informasi yang          Bappeda, Dinas Perhubungan    Melakukan serangkaian kordinasi dan      a.   Sudah ada sistim informasi dan
         terkait dengan pelayanan publik            dan Infokom, Dinas PU,        diskusi dengan pihak terkait dilingkup        pelayanan terpadu satu atap atau
     2. Sistem Informasi Jalan Kota                 Kabag Pembangunan, Dinkes,    Pemda Kota Parepare sehubungan                SINTAP yang dibentuk berdasarkan
     4. Sistem Informasi Bangunan                   Pengelolaan Keuangan          dengan pengembangan sistim informasi          Keputusan Walikota Parepare Nomor
     5. Sistem Informasi Kesehatan Daerah.          Daerah, SINTAP, Pengelolaan   yang terkait dengan pelayanan publik          103 tahun 2001, selanjutnya dengan
     6. Sistem Informasi Pembangunan Daerah         Asset, Kabag Hukum dan                                                      Peraturan Daerah Nomor 14 tahun
     7. Sistem Informasi Barang Daerah              Kabag Pemerintahan                                                          2004 berubah menjadi Kantor
     8. Sistem Informasi Keuangan Daerah                                                                                        pelayanan perizinan satu pintu.
     9. Sistem Pelayanan Satu Atap                                                                                              Kantor SINTAP pada tanggal 1 Juni
     10. Pengembangan Jaringan Sistem                                                                                           2001 baru memproses 7 jenis
         Pemerintah yang ber basiskan e-                                                                                        pelayanan. Dan sampai dengan akhir
         Government                                                                                                             tahun 2008 telah memproses 19
                                                                                                                                jenis perizinan dan non perizinan
                                                                                                                                dengan waktu proses yang terukur
                                                                                                                                antara 1 sarnpai dengan 7 hari kerja,
                                                                                                                                yang diproses secara komputerise,
                                                                                                                                sehingga pelayanan dapat berjalan
                                                                                                                                secara cepat, mudah dan transparan.




                                                                                                                                                                        38
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE



                                                    Ke — 19 Jenis Pelayanan tersebut
                                                    adalah:
                                                    1. Izin Mendirikan Bangunan,
                                                         waktu proses 7 hari.
                                                    2. Izin Tempat Usaha & HO, waktu
                                                         proses 7 hari.
                                                    3. Izin Pemasangan Reklame,
                                                         waktu proses 3 hari.
                                                    19. Izin Penggunaan Pelataran,
                                                         waktu proses 1 hari.
                                                    20. Izin Penggunaan Alat Berat,
                                                         waktu proses 2 hari.
                                                    21. Izin Trayek Angkutan Kota,
                                                         waktu proses 2 hari.
                                                    22. Akta Catatan Sipil, waktu proses
                                                         2 hari:
                                                            - Akta Kelahiran
                                                            - Akta Kematian
                                                            - Akta Perkawinan
                                                            - Akta Perceraian
                                                            - Akta Pengangkatan Anak
                                                            - Akta Pengesahan Anak
                                                            - Akta Pergantian Nama
                                                    23. Kartu Tanda Penduduk ( KTP),
                                                         waktu proses 1 hari.
                                                    24. Kartu Keluarga, waktu proses 2
                                                         hari.
                                                    25. Surat Izin Usaha Perdagangan
                                                         (SIUP), waktu proses 7 hari.
                                                    26. Surat Izin Usaha Industri (SIUI),
                                                         waktu proses 7 hari.
                                                    27. Tanda Daftar Perusahaan
                                                         (TDP), waktu proses 7hari.
                                                    28. Tanda Daftar Gudang (TDG),
                                                         waktu proses 7 hari.
                                                    29. Tanda Daftar Ruang (TDR),




                                                                                            39
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE



                                                             waktu proses 7 hari.
                                                         30. Tanda Daftar Industri (TDI),
                                                             waktu proses 7 hari.
                                                         31. Izin Usaha Jasa Konstruksi,
                                                             waktu proses 2 hari
                                                         32. Izin Usaha Angkutan, waktu
                                                             proses 2 hari.

                                                         Pada awal Januari 2009 bertambah
                                                         jenis perizinan yang melalui proses
                                                         SINTAP, yakni :
                                                         1. Izin Toko Buku
                                                         2. Izin Apotek
                                                         3. Izin Rumah Bersalin
                                                         4. Izin Klinik Laboratorium
                                                         5. Izin Usaha Pariwisata
                                                         6. Izin Optik

                                                         Dan pada tahun 2009 ini
                                                         diprogramkan SINTAP Mobile untuk
                                                         lebih mempermudah sistim perizinan
                                                         di Kota Parepare.

                                                    b.   Sudah ada sarana atau media yang
                                                         bisa digunakan untuk mengakses
                                                         seluruh Perda secara on line. Alat
                                                         tersebut dipasang di ruangan terbuka
                                                         di kantor Walikota. Sehingga siapa
                                                         saja bisa langsung mengakses
                                                         sesuai kebutuhan data yang ingin
                                                         diperoleh. Program tersebut bernama
                                                         JUSTICE FOR THE FOOR yang
                                                         disupport oleh Bank Dunia. Adapun
                                                         alamat     akses     adalah    www.
                                                         perdaonline.org
                                                    c.   Sementara di programkan Sistim




                                                                                                40
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE



                                                                                                                                  Penyelenggaraan       Kependudukan
                                                                                                                                  Siap Terpadu, dan direncanakan
                                                                                                                                  terealisasi Tahun 2009 ini.



D    PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK


     1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat         Walikota dan Wakil Walikota,   Melakukan serangkaian kordinasi dan        -      Sudah ada sistim informasi dan
        terhadap Pemerintah                         Bappeda, Dinas Kesehatan,      diskusi denga Walikota dan Wakil             pelayanan terpadu satu atap atau
     2. Peningkatan hubungan pemerintah dengan      Dinas Pendidikan, BKD, Dinas   Walikota serta pihak terkait untuk           SINTAP yang dibentuk berdasarkan
        masyarakat dalam rangka                     PU, SINTAP, Bawasda            peningkatan kualitas pelayanan publik di     Keputusan Walikota Parepare Nomor
        penyelenggaraan pemerintahan dan                                           Kota Parepare.                               103 tahun 2001, selanjutnya dengan
        pelayanan publik                                                                                                        Peraturan Daerah Nomor 14 tahun
     3. Peningkatan citra aparatur pemerintah dan                                                                               2004 berubah menjadi Kantor
        perubahan paradigma sebagai pelayanan                                                                                   pelayanan perizinan satu pintu.
        publik                                                                                                                -      Dinas       pendidikan     sudah
     4. Penerapan sietem reward and punishment                                                                                  menyusun dan mengusulkan SPM
        dalam lingkup birokrasi secara adil dan                                                                                 sejak tahun 2007, namun sampai saat
        bijaksana                                                                                                               ini belum mendapatkan pengesahan
     5. Pengembangan pelayanan melalui Sistem                                                                                   atau penanda tanganan dari Walikota.
        Satu Atap                                                                                                             -      Dinas Kesehatan belum membuat
     6. Pembentukan Kantor SINTAP                                                                                               SPM di lingkup Dinkes, sehingga
     7. Pengembangan Sistem Layanan                                                                                             standart pelayanan kesehatan di
     8. Pengembangan fasilitas dan prasarana                                                                                    Puskesmas masih mengacu kepada
        layanan                                                                                                                 peraturan dari pusat.
     9. Peningkatan budaya kerja terkait dengan
        layanan publik
     10.Peningkatan kualitas manajemen
        pelayanan publik
     11.Penerapan sistem Total Quality
        Management pada semua sektor layanan
        publik
     12.Penyusunan Standar Pelayanan Minimum
     13.Penyusunan dan penyebarluasan informasi




                                                                                                                                                                        41
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE



         layanan publik, melalui :
          - Pembuatan Leaflet, Brosur,
            Pengumuman
         - Sosialisasi



E    PENGUATAN FORUM STAKEHOLDERS

     1. Pembentukan sekretariat Forum               Walikota & Wakil Walikota,   Melakukan kordinasi dan diskusi dengan   -       Sudah ada terbentuk Forum
        Stakeholder                                 Bappeda, PMD, LSM/Ormas      pihak terkait, membahas peran dan          Sipakamase sejak tahun 1993 yang
     2. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan forum                                    fungsi forum stakeholder dalam             difasilitasi oleh Bappeda, namun
        Stakeholder                                                              perencanaan pembangunan daerah             sampai sekarang tidak aktif.
     3. Penyusunan agenda kegiatan forum                                         melalui penyusunan dokumen forum         -       Sudah ada terbentuk Forum Lintas
        stakeholder                                                              stakeholder.                               Warga atau lebih dikenal dengan nama
     4. Pelaksanaan agenda kegiatan                                                                                         RUANG sejak tahun 2007, yang fokus
     5. Pemanfaatan Forum Stakeholder                                                                                       kegiatannya di 3 bidang yakni :
     6. Peningkatan kapasitas forum stakeholder                                                                             pelayanan kesehatan dasar, pelayanan
        dalam perencanaan dan pemecahan                                                                                     pendidikan dan air bersih, namun
        masalah                                                                                                             kegiatannya belum optimal karena
     7. Peningkatan peran dan fungsi stakeholder                                                                            belum memiliki legal administrasi
        dalam pengawasan                                                                                                    sebagai organisasi publik.
     8. Penguatan forum stakeholder sebagai                                                                               -       Sudah ada terbentuk Forum
        mitra Pemerintah Daerah Kota Parepare                                                                               Stakeholder yang beranggotakan unsur
     9. Penguatan forum stakeholder dalam                                                                                   pemerintah, legislatif, LSM/Ormas,
        perencanaan pembangunan daerah                                                                                      Tokoh agama/masyarakat, bahkan
        melalui penyusunan dokumen                                                                                          agenda kegiatannya diantaranya
        perencanaan forum stakeholder                                                                                       pertemuan rutin yang dikenal dengan
                                                                                                                            istilah ”Tudang Sipulung” setiap 3
                                                                                                                            bulanan di setiap kecamatan, namun
                                                                                                                            sampai saat ini agenda tersebut tidak
                                                                                                                            berjalan optimal dan bahkan tahun
                                                                                                                            2008 tidak pernah dilaksanakan.
F    PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT




                                                                                                                                                                     42
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE



     Pelibatan masyarakat melalui forum-forum       Bappeda, SKPD, Camat,       Melakukan kordinasi dan diskusi dengan    Pelaksanaan Musrembang Tahun 2009 di
     perencanaan pembangunan yang dilakukan         Lurah, Forum Fasilitator    pihak terkait, serta mengikuti kegiatan   Kota Parepare berpedoman kepada Surat
     secara berjenjang dan periodik dalam :         Kelurahan                   musrembang tingkat kelurahn,              Keputusan Walikota Nomor 09 Tahun
     - Pra Musyawarah Perencanaan                                               kecamatan, dan tingkat kota.              2009, tentang Penetapan Kalender
     - Pembangunan(Musrenbang) di Tingkat RT                                                                              Perencanaan Pembangunan dan
         dan RW                                                                                                           Penganggaran Daerah Kota Parepare
     - Musrenbang Kelurahan                                                                                               Tahun 2009.
     - Musrenbang Kecamatan, yang diwakili oleh                                                                           Pada dasarnya setiap tahapan
         Fasilitator Kelurahan, LPMK masing-                                                                              Musrembang di Kota Parepare melibatkan
         masing Kelurahan                                                                                                 masyarakat atau perwakilan masyarakat.
     - Musrenbang Tingkat Kota                                                                                            Hal tersebut tergambar mulai dari pra-
     - Partisipasi dalam Penyusunan Rencana                                                                               musrembang, musrembang tingkat
         Pembangunan, Evaluasi dan Monitoring                                                                             kelurahan, kecamatan, dan sampai
                                                                                                                          musrembang tingkat kota.
                                                                                                                          Sehingga usulan program kegiatan
                                                                                                                          masyarakat yang terekam pada hasil-hasil
                                                                                                                          musrembang sangat bervariasi yang
                                                                                                                          disesuaikan dengan tingkat kebutuhan di
                                                                                                                          lokasi masing-masing.

G    PENETAPAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BERBASISI PARTISIPASI MASYARAKAT


     Perumusan tentang Penyelenggaraan              Bappeda, SKPD, LSM, Forum   Melakukan kordinasi dan diskusi dengan    - Sementara dalam tahap pembahasan
     Pembangunan yang Berbasis Partisipatif         Fasilitator Kelurahan       pihak terkait tentang perumusan             di legislatif Ranperda Perencanaan dan
     Masyarakat, melalui :                                                      penyelenggaraan pembangunan yang            Penganggaran Daerah Berbasis
     - Forum dialog stakeholders Kota Parepare                                  berbasis partisipatif masyarakat.           Partisipasi Masyarakat. Ranperda
     - Penjaringan aspirasi masyarakat dalam                                                                                tersebut dibuat sebagai pengganti
        Musyawarah pada tingkat Kelurahan                                                                                   Perda Nomor 17 Tahun 2004 tentang
     - Pelibatan segenap organisasi                                                                                         Partisipasi.
        kemasyarkatan, seperti LSM, Fasilitator
        Kelurahan, Perguruan Tinggi, Tokoh
        Masyarakat, Pemuda dan Agama.
     - Penetapan dan Penerbitan Rumusan
        Penyelenggaraan Pembangunan yang




                                                                                                                                                                     43
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE



         Berbasis pada Partisipatif Masyarakat ke
         dalam bentuk Peraturan Daerah.
     -   Sosialisasi Perda Nomor 17 Tahun 2004
     -   Implementasi




                                                    44
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
 PROGRAM USDRP KOTA PAREPARE




                                                    45

				
DOCUMENT INFO
Description: Contoh Surat Pengantar Pinjaman Dana Bank document sample