Budaya Bagian Dari Strategi Reformasi Administrasi

Document Sample
Budaya Bagian Dari Strategi Reformasi Administrasi Powered By Docstoc
					                        REFORMASI ADMINISTRASI NEGARA


                                          Holilah

                           Program Studi Filsafat Politik Islam,
                     Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Ampel Surabaya



Abstrak: Administrasi negara yang juga disebut dengan administrasi publik saat ini
mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dengan mulai
diimplementasikannya konsep-konsep manajemen modern dalam administrasi publik yang
tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada
birokrasi modern. Meski demikian, administrasi negara yang salah satu tugas utamanya
memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, dalam dalam tataran realitasnya
masih jauh dari harapan. Masih sering kita mendengar keluhan masyarakat terkait dengan
penyelenggaraan administrasi negara ditambah lagi dengan perilaku para birokrat yang tidak
mencerminkan sebagai “abdi dari masyarakat” seperti lambat, berbelit-belit, tidak adil (pilih
kasih) dan lain sebagainya. Oleh karena itu, harus segera dilakukan reformasi administrasi
negara /reformasi birokrasi agar penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)
segera terwujud di bumi Nusantara tercinta ini. Reformasi tersebut dapat dilakukan melalui
Penataan kelembagaan, Penataan ketatalaksanaan/manajemen, Penataan sumber daya
manusia/aparatur, Akuntabilitas dan memperbaiki penyelenggaraan Pelayanan umum dengan
memberikan pelayanan prima dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.


Kata Kunci: Reformasi dan administrasi negara


Abstract: Administration of the country which is also referred to the public administration is
currently experiencing rapid growth. This looks to begin implementation of modern
management concepts in public administration which the aim is to improve the efficiency,
effectiveness of public service performance on a modern bureaucracy. Nevertheless, one of
the state administration that its main task to give a quality service to the community, the level
of reality is still far from expectations. Is still often heard complaints relating to public
administration plus countries with the behavior of bureaucrats who do not reflect as a
"servant of society" as slow, cumbersome, unfair (favoritism), and others. Therefore, it must
be done immediately reform the state administrative / bureaucratic reforms for good
governance (good governance), soon realized on earth this beloved archipelago. These
reforms can be done through institutional arrangement, arrangement management /
management, arrangement of human resources / personnel, accountability and improve
management of public services by providing excellent service and quality service to the
community.

Keywords: reform and public administration
A. Pendahuluan

           Perkembangan Ilmu Administrasi Negara, yang dewasa ini mulai lazim disebut

Administrasi Publik, sudah demikian pesatnya. Di samping konsep-konsepnya yang makin

implementatif dan tidak lagi dikaburkan dengan konsep manajemen, justru yang menonjol

dewasa ini adalah tuntutan reformasi administrasi public sehingga diharapkan tercipta

pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat (pelayanan prima). Disebutkan

makin implementatif karena mulai dimanfaatkannya secara sungguh-sungguh berbagai

konsep manajemen modern, yang semula berhasil diterapkan dalam dunia swasta/bisnis,

kemudian dimodifikasi untuk kepentingan administrasi public.

           Reformasi Administrasi Negara menurut Lee 1971 dalam Zauhar 1 meliputi reformasi

prosedur yang bertujuan menyempurnakan system atau tatanan, reformasi teknik untuk

menyempurnakan metode dan reformasi program untuk menyempurnakan kinerja

Administrasi Negara. Dalam pelaksanaannya menurut Caiden dalam Zauhar 2 harus

melibatkan peran stake holders sejak awal hingga akhirnya.

           Adapun tujuan reformasi Administrasi Negara secara internal adalah efisiensi

Administrasi Negara itu sendiri, meminimalisasi kelemahan atau penyakit administrasi

seperti korupsi, kolusi, nepotisme/pilih kasih, lamban, berbelit-belit dan lainnya. Tujuan

eksternalnya adalah demokratisasi, menyesuaikan system kerja antara system Administrasi

Negara dan politik (misalnya dalam kerangka otonomi daerah), dan menyelaraskan system

Administrasi Negara tidak dapat dilepaskan dari nilai budaya suatu negara atau wilayah

dimana berlakunya reformasi tersebut. Dengan demikian, jelaslah bahwa reformasi

admnistrasi Negara merupakan gerakan untuk menjadikan Administrasi Negara sebagai




1
    Susilo Zauhar, Reformasi Administrasi (konsep, Dimensi, Strategi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 44
2
    Ibid, 4-12
instrument yang lebih baik dari waktu ke waktu dalam rangka mencapai tujuan pembangunan

pada umumnya, khususnya tuntutan realisasi aspirasi masyarakat.3

        Reformasi Administrasi Negara terjadi karena perubahan dan modernisasi

Administrasi Negara (administrative change) tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai

dengan tuntutan keadaan, karenanya diperlukan usaha yang sadar dan terencana untuk

mengubah struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi kelembagaan, sikap dan

perilaku birokrat/aspek prilaku atau kinerja), meningkatkan efektivitas organisasi (aspek

program), sehingga dapat diciptakan Administrasi Negara yang sehat dan terciptanya tujuan

pembangunan nasional.

        Perkembangan Administrasi Negara merupakan hal mendasar, karena harus sesuai

dengan arah perkembangan lingkungan global yang semakin kompetitif dalam seluruh aspek,

termasuk dalam tata kelola kepemerintahan. Peran administrasi public harus sesuai dengan

tuntunan zaman, tuntutan masyarakat, tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi apabila

organisasai ingin terus eksis dan survive.



B. Definisi Administrasi Negara

        Konsep Administrasi Negara yang dalam perkembangannya juga disebut administrasi

publik, telah banyak didefinisikan oleh para ahli, diantaranya sebagai berikut:


        S. P. Siagian mendefinisikan Administrasi Negara sebagai keseluruhan kegiatan yang

dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dalam suatu Negara dalam usaha mencapai

tujuan Negara.4 Soempono Djojowadono dalam Miftah Thoha 5 mendefinisikan Administrasi

Negara adalah bagian dari keseluruhan lembaga-lembaga dan badan-badan dalam

pemerintahan negara sebagai bagian dari pemerintah eksekutif baik di pusat maupun di


3
  Mosher 1976, abueva 1970, Dror, 1971 dalam Zauhar, Reformasi Administrasi …., 15
4
  The Liang Gie, Administrasi Perkantoran Modern, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), 127
5
  Miftah Thoha, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2008), 44
daerah yang yang tugas kegiatannya terutama melaksanakan kebijaksanaan pemerintah

(public policy) untuk kepentingan masyarakat.


         Dari beberapa definisi Administrasi Negara diatas dapat dipahami bahwa

Administrasi Negara adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga

dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara

efisien dan efektif.

         Administrasi Negara modern meliputi banyak kegiatan-kegiatan pemerintah atau

negara, misalnya: administrasi kepegawaian negara, administrasi keuangan negara,

administrasi perkantoran pemerintah, administrasi perbekalan, administrasi perpajakan dan

lain-lain. 6



C. Peran Administrasi Negara

         Frederik A. Cleveland dalam Keban menjelaskan bahwa peran administrasi publik

sangat vital dalam membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi.

Menurut beliau, administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan

manfaatnya      dapat      dirasakan      masyarakat      setelah     pemerintah       meningkatkan

profesionalismenya, menerapkan teknik efisiensi dan efektivitas.

         Dari uraian diatas dapat digarisbawahi bahwa peran administrasi negara adalah

memberikan pelayanan pada masyarakat. Hal ini selaras dengan hakekat dibentuknya

pemerintahan dalam suatu negara, Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada

masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani

masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat

mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. 7


6
 Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik, (Bandung: Alfabeta, 2008), 8
7
 Rasyid Ryaas, Desentralisasi dalam menunjang pembangunan daerah dalam pembangunan administrasi di
Indonesia, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1998), 139
D. Perkembangan Administrasi Negara

            H. G. Frederickson8 membagi perkembangan administrasi negara hingga

berkembangnya administrasi negara baru (sejak tahun 1980-an) dalam beberapa model

sebagai berikut:

1. Model birokrasi klasik, tokohnya: Max weber, Woodrow Wilson, Frederick Taylor,

      Luther Gullick, dan Llyndall Urwick.

2. Model birokrasi neo-klasik, tokohnya Herbert Simon, Richard M. Cyert, dan James G.A.

      March.

3. Model kelembagaan, tokohnya Charles E. Lindblom, James Thomson, frederick C.

      mosher, dan amitai Etzioni.

4. Model hubungan kemanusiaan, tokohnya Rinsis Likert, Daniel Katz, dan Robert kahn.

5. Model pilihan publik, tokohnya vincent Ostrom, Jame bahanan, dan gordon Tullock.

            Model ke-5 (model pilihan publik) adalah ciri berkembangnya administrasi negara

baru (New Public Management/NPM dan New Public Service/NPS) yang esensinya adalah:

1. Manajemennya efisien, ekonomis, dan terkoordinasi dalam bentuk instansi-instansi

      pelayanan publik.

2. Sasaran utamanya adalah keadilan sosial (social equity) yang berusaha mengatasi

      ketimpangan, perubahan menuju desentralisasi dan adanya partisipasi masyarakat. 9



E. Problematika Administrasi Negara

            Pemerintahan dengan segala perangkatnya sebagai pilar utama penyelenggara negara

semakin dihadapkan kepada kompleksitas global. Peranannya harus mampu dan cermat serta

proaktif mengakomodasi segala bentuk perubahan. Kondisi tersebut sangat memungkinkan

8
    H. G. Frederickson, Administrasi Negara Baru, (Jakarta: LP3ES, 2003), 28-30
9
    Ibid, 7-20
karena aparatur berada pada posisi sebagai perumus dan penentu daya kebijakan, serta

sebagai pelaksana dari segala peraturan, melalui hierarki yang lebih tinggi sampai kepada

hierarki yang terendah.

          Sementara itu, kondisi objektif dari iklim kerja aparatur selama ini masih dipengaruhi

oleh teori atau model birokrasi klasik yang diperkenalkan oleh Taylor, Wilson, Weber,

Gullick, dan Urwick, yaitu (i) struktur, (ii) hierarki, (iii) otoritas, (iv) dikotomi kebijakan

administrasi pemerintah, dan (v) sentralisasi. 10 Meskipun model tersebut memaksimumkan

nilai efisiensi dan efektifitas ekonomi, tetapi pada kenyataannya teori tersebut tidak dapat

memberikan jawaban secara faktual sesuai dengan banyak temuan penelitian di berbagai

tempat.

           Diantara penyelenggaraan administrasi negara yang sering menjadi keluhan publik

di antaranya: a) Memperlambat proses penyelesaian pemberian izin; b) Mencari berbagai

dalih,    seperti   kekuranglengkapan        dokumen       pendukung,      keterlambatan       pengajuan

permohonan, dan dalih lain yang sejenis; c) Alasan kesibukan melaksanakan tugas lain; d)

Sulit dihubungi; dan e) Senantiasa memperlambat dengan menggunakan kata-kata “sedang

diproses”.11

           Hal lain yang semakin memperburuk penyelenggaraan administrasi negara adalah

prilaku beberapa birokrat yang menjadi patologis (penyakit) dalam pemerintahan, diantaranya

sebagai berikut: a) Budaya feodalistik masih terasa; b) Kebiasaan menunggu petunjuk

pengarahan; c) Loyalitas kepada individu bukan kepada tugas organisasi; d) Belum

berorientasi pada prestasi; f) Keinginan untuk melayani masih rendah; g) Belum ditopang




10
  H. G. Frederickson, Administrasi Negara Baru, (Jakarta: LP3ES, 2003), 48
11
   S. P. Siagian, Patologi Birokrasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 39. Dalam kenyataannya pendapat ini
mendapat dukungan dari banyak pihak, oleh sebab banyak pelayanan birokrasi yang diterima oleh publik kurang
atau tidak sesuai dengan kebijakan yang sah.
teknologi secara menyeluruh; h) Budaya ekonomi biaya tinggi; dan i) Jumlah pegawai negeri

relatif banyak tetapi kurang bermutu dan asal jadi. 12

        Identifikasi ini adalah sedikit dari banyak masalah dalam penyelenggaraan

administrasi negara (birokrasi pemerintahan) dewasa ini. Oleh karena itu, pembenahan sistem

pelayanan aparatur sekarang ini harus menjadi prioritas, bagaimanapun pelayanan aparatur

akan menentukan mati-hidupnya aktivitas publik, karena mereka harus melalui perizinan dan

peraturan-peraturan pemerintahan.13 Pembenahan sistem yang dimaksud disini adalah adanya

reformasi administrasi negara (reformasi Birokrasi).



F. Reformasi Administrasi Negara

        Reformasi Administrasi Negara menurut Lee 1971 dalam Zauhar 14 meliputi reformasi

prosedur yang bertujuan menyempurnakan system atau tatanan, reformasi teknik untuk

menyempurnakan metode dan reformasi program untuk menyempurnakan kinerja

Administrasi Negara. Dalam pelaksanaannya menurut Caiden dalam Zauhar 15 harus

melibatkan peran stake holders sejak awal hingga akhirnya.

        Menurut Miftah Thoha dalam Sjihabudin16 reformasi Administrasi Negara meliputi

reformasi kepemimpinan, kelembagaan dan reformasi administrasi public itu sendiri.

Reformasi dapat ditempuh melalui rekruitmen yang demokratis, penyesuaian lembaga,

penyesuaian system prosedur sesuai tuntunan pelayan public (yang makin demokratis dan

meningkat).




12
   Inu Kencana Syafiie, Sistem Administrasi Negraa Republik Indonesia (SANRI), (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),
111-112
13
   Arif Budiman, dan ph. Quarks Van ufford, Krisis Tersembunyi Dalam Pembagunan Birokrasi Di Negara
Berkembang, (Jakrta: Gramedia, 1998), 39
14
   Susilo Zauhar, Reformasi Administrasi (konsep, Dimensi, Strategi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 44
15
   Ibid, 4-12
16
   Ahmad Sjihabudin dan Arselan Harahap, Pembangunan Administrasi di Indonesia. (Jakarta: LP3ES-Persadi,
1998), 116.
           Melakukan Reformasi administrasi negara berarti melakukan reformasi birokrasi.

Dengan kata lain reformasi administrasi disebut juga reformasi birokrasi, karena birokrasi itu

sendiri adalah lembaga pemerintah yang menjalankan tugas pelayanan pemerintahan. Dengan

demikian jika ingin melakukan reformasi administrasi negara yang tugas utamanya adalah

memberikan pelayanan yang berkulaitas kepada masyarakat maka terlebih dahulu harus

melakukan reformasi birokrasi.

           Pandji Santosa17 mendefinisikan reformasi sebagai perubahan radikal untuk

perbaikan di berbagai bidang dalam suatu masyarakat atau negara. Dengan demikian

reformasi birokrasi adalah perubahan radikal dalam bidang sistem pemerintahan.

           Sedarmayanti18 mendefiniskan reformasi birokrasi sebagai upaya pemerintah

meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisien dan

akuntabilitas. Reformasi birokrasi berarti:

1. Perubahan cara berpikir (pola pikir, pola sikap dan pola tindak).

2. Perubahan penguasa menjadi pelayan.

3. Mendahulukan peranan dan wewenang.

4. Tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir.

5. Perubahan manajemen kinerja.

6. Pantau percontohan reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih,

     transparan dan profesional, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) rnelalui:

     a.    Penataan kelembagaan, struktur organisasi ramping dan flat (tidak banyak jenjang

          hierarkis   dan    struktur    organisasi    lebih     dominan      pemegang       jabatan

          profesional/fungsional dan pada jabatan stnuktural).




17
   Pandji Santosa, Administrasi Publik: Teori Dan Aplikasi Good governance, (Bandung: Refika Aditama,
2008), 122
18
   Sedarmyanti, Reformsi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi Dan Kepemimpinan Masa Depan:
Mewujudkan Pelayann Prima Dan Keperintahan Yang Baik, ((Bandung: Refika Aditama, 2009), 71
   b.    Penataan ketatalaksanaan, mekanisme, sistem, dan prosedur sederhana/ ringkas,

        simpel, mudah dan akurat melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan

        komunikasi, serta memiliki kantor, sarana dan prasarana kerja memadai.

   c.    Penataan sumber daya manusia aparatur, agar bersih sesuai kebutuhan organisasi

        dari segi kuantitas dan kualitas (profesional, kompeten, beretika, berkinerja tinggi,

        dan sejahtera).

   d. Akuntabilitas, kinerja berkualitas, efektif, efisien, dan kondusif.

   e. Pelayanan dan kualitas pelayanan, pelayanan prima (cepat, tepat, adil, konsisten,

        transparan, dan lain-lain), memuaskan pelanggan dan mewujudkan Good governance

        (kepemerintahan yang baik).

         Strategi Reformasi birokrasi dapat dilakukan melalui antara lain:

a) Pembaharuan mind-set (pola pikir) dan culture-set (budaya kerja): i)          Peningkatan

   penghasilan dengan prinsip pekerjaan seimbang dengan imbalan; ii) Pengembangan

   budaya kerja (penerapan nilai budaya pada tiap unit pelaksana pelayanan publik); dan iii)

   Internalisasi dan konkretisasi prinsip tata kepemerintahan yang baik.

b) Sistem manajemen pemerintahan: i) Penciptaan pola dasar organisasi pemerintah (unit

   pelaksana pelayanan publik); ii) Perubahan dan manajemen ketatausahaan ke manajemen

   sumber daya manusia aparatur; iii) Simplikasi dan otomalisasi tatalaksana, sistem

   prosedur dan mekanisme pelayanan publik; iv) Perbaikan sistem pengelolaan aset/barang

   milik negara; v) Pembaharuan sistem manajemen keuangan unit pelayanan publik; dan vi)

   Perbaikan sistem pengawasan dan akuntabilitas aparatur.

         Reformasi perlu menghasilkan/menunjukkan cepatnya keberhasilan: yang dalam

wujud konkritnya berupa perbaikan sistem kerja yang berdampak pada efektifitas dan

efisiensi penggunaan sumber daya dan sistem kerja yang baku untuk mempermudah dan
memperlancar pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian reformasi birokrasi dapat

dilakukan dengan :

1. Penataan kelembagaan: a) visi, misi, strategi organisasi; b) struktur organisasi efektif,

   efisien, rasional, proporsional; c) pembagian tugas proporsional; dan d) mengatur jabatan

   struktural dan fungsional

2. Penataan ketatalaksanaan/manajemen, meliputi: a) mekanisme/sistem kerja internal; b)

   prosedur kerja; c) hubungan kerja eksternal; d) perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,

   evaluasi dan pengendalian; e) pengelolaan sarana dan prasarana kerja; f) otomatisasi

   administrasi perkantoran; g) pemantauan teknologi informasi (E-gov); dan h) pengelolaan

   kearsipan yang handal

3. Penataan sumber daya manusia/aparatur melalui: a) penerapan sistem merit dalam

   manajemen kepegawaian; b) sistem diklat yang efektif; c) standar dan peningkatan kerja;

   d) pola karier jelas dan terencana; e) standar kompetensi jabatan; f) klasifikasi jabatan; g)

   tugas, fungsi dan beban tugas proporsional; h) rekrutmen sesuai prosedur; i) penempatan

   pegawai sesuai keahlian; j) remunerasi memadai; dan k) perbaikan sistem informasi

   manajemen kepegawaian.

4. Akuntabilitas (petanggungjawaban) meliputi: a) perencanaan stratejik; b) perencanaan

   kinerja; c) pengukuran dan evaluasi kinerja; dan d) pelaporan kinerja.

5. Pelayanan umum meliputi: a) pelayanan prima; b) kulaitas pelayanan, dan c) kepuasan

   pelanggan.

        Dengan melakukan beberapa langkah diatas birokrasi diharapkan dapat melakukan

perannya dengan optimal di masyarakat yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas

kepada masyarakat sehingga stigma birokrasi yang kurang baik yang selama ini diidentikkan

dengan birokrasi dapat dihapus atau setidaknya dapat diminimalisir.
G. Kepemimpinan dalam Islam

        Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan reformasi administasi

negara Menurut Miftah Thoha dalam Sjihabudin19 adalah pemimpin. Pemimpin sebagai

pelaksana dan penyelenggara roda pemerintahan disebut pejabat, yang dalam istilah Islam

disebut ”wali” atau ”amir” atau ”ulu al-amr”.20

          Dalam Islam, sebagaimana dijelaskan Ahmad Ibrahim Abu Sinin 21 tugas utama

yang harus dijalankan seorang pemimpin adalah memberikan contoh dan suri teladan yang

baik untuk para bawahannya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Ia mewajibkan

dirinya untuk berperilaku lurus dan sesuai dengan prosedur yang ada, serta teguh dalam

menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesabaran, amanah dan pengorbanan. Semua

tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang telah diturunkan Allah,

berpegang teguh terhadap firman Allah:

        “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu sunri tauladan baik bagimu

        (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan

        dia banyak menyebut Allah” (Al-Ahzab [33]: 21).



Allah juga berfirman:

        “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung” (Al-Qalam [68]:

        4).



        Hal ini tidak lain disebabkan karena pemimpin merupakan penentu dari jalannya

pemerintahan. Oleh karena untuk menentukan/memilih seorang pemimpin tidaklah mudah.

Sejak awal Islam telah memperkenalkan sifat kepemimpinan Rasulullah Saw yang

seharusnya menjadi panutan bagi pemimpin sesudahnya. Beliau telah memberikan lima
19
   Op.Cit,
20
   Salim, Fiqih Siyasah...., 306-307
21
   Abu Sinin, Manajemen Syariah....., 134-135.
prinsip utama seorang pemimpin: yang pada dasarnya bisa dieja dengan S-I-F-A-T [Shiddiq,

Istiqamah, Fathanah, Amanah, dan Tabligh].

       Pertama adalah “S” [Shiddiq] yang berarti jujur. Nabi Saw seperti tersebut di atas

sangat mengutamakan kejujuran dalam hal pemerintahan. Shiddiq ini maknanya sangat

mendalam, karena melibatkan sikap mental, dan hati nurani yang paling dalam. Dalam

shiddiq yang paling diutamakan adalah yang tak tampak, yang immateri. Artinya, pemalsuan,

rekayasa, penambahan, tidak akan terjadi, sebab shiddiq mencakup wilayah qalbiyah.

       Kedua adalah “I” [Istiqamah] yang bermakna teguh dalam pendirian. Sifat

kepemimpinan Nabi Muhammad Saw ini bertumpu pada ketegaran dalam jiwa, agar tidak

akan bergeser walaupun penuh dengan rayuan, bujukan, dan paksaan. Oleh karena itu

istiqamah tidak bisa dimodifikasi, karena berkaitan dengan sikap mental dan kejiwaan dan

hati yang paling dalam.

       Demikian pula pada sifat ketiga yaitu “F” [Fathanah] yang berkaitan dengan

kecerdasan, baik kecerdasan rasio, rasa, maupun kecerdasan ilahiyah. Fathanah menekankan

pada kecerdasan emosional dan spiritual.

       Lalu bagaimana dengan “A” [Amanah]? amanah jauh menjamah rona psikologi yang

paling dalam. Sebab amanah itu mementingkan tanggungjawab yang sangat hakiki dalam

hubungannya dengan umat manusia, yang selalu yakin bahwa ada yang selalu mengawasi

pelaksanaan tugasnya. Dalam Islam diyakini bahwa setiap tindak-tanduk kita selalu dalam

pengawasan malaikat yang senantiasa mencatat kebaikan dan keburukan manusia. Dalam

konteks inilah amanah berkiprah.

       Terakhir adalah “T” [Tabligh]. Tabligh ini berkaitan erat dengan risalah keislaman,

yakni soal dakwah dan penyampaian pesan-pesan keilahian. Tabligh mencakup semua aspek

komunikasi dan interaksi sesama manusia. Tabligh selalu mengharapkan agar orang yang
diajak berbicara bisa mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan ayat-ayat

kebesaran Allah swt, tentunya atas izin Allah swt jua.

           Disamping itu, para ulama telah berijtihad untuk menetapkan syarat-syarat bagi

pengangkatan seseorang untuk menjabat sesuatu jabatan (pemimpin), terutama jabatan yang

tinggi, diantaranya memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, analisa yang tajam, percaya

diri, berjiwa besar, kuat untuk memahami orang lain, seorang pioneer (figuritas), innovator,

visioner, memiliki obsesi yang kuat terhadap tujuan. 22



H. Kesimpulan

            Pemerintah dari waktu-kewaktu selalu dituntut untuk meningkatkan pelayanannya

kepada masyarakat dalam semua lini, tidak terkecuali dalam penyelenggaraan administrasi

negara. Oleh sebab itu administrasi negara selalu berkembang. Perkembangan Administrasi

Negara merupakan hal mendasar, karena harus sesuai dengan arah perkembangan lingkungan

global yang semakin kompetitif dalam seluruh aspek, termasuk dalam tata kelola

kepemerintahan. Peran administrasi public harus sesuai dengan tuntunan zaman, tuntutan

masyarakat, tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi apabila pemerintahan yang ada ingin

terus eksis dan survive. Salah satunya dapat dilakukan melalui reformasi administrasi negara.

           Tujuan reformasi Administrasi Negara secara internal adalah efisiensi Administrasi

Negara itu sendiri, meminimalisasi kelemahan atau penyakit administrasi seperti korupsi,

kolusi, nepotisme/pilih kasih, lamban, berbelit-belit dan lainnya. Tujuan eksternalnya adalah

demokratisasi, menyesuaikan system kerja antara system Administrasi Negara dan politik

(misalnya dalam kerangka otonomi daerah), dan menyelaraskan system Administrasi Negara

tidak dapat dilepaskan dari nilai budaya sustu negara atau wilayan dimana berlakunya

reformasi tersebut. Dengan demikian, jelaslah bahwa reformasi admnistrasi Negara


22
     Ibid, 160-161
merupakan gerakan untuk menjadikan Administrasi Negara sebagai instrument yang lebih

baik dari waktu ke waktu dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

       Reformasi Administrasi Negara terjadi karena perubahan dan modernisasi

Administrasi Negara (administrative change) tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai

dengan tuntutan keadaan, karenanya diperlukan usaha yang sadar dan terencana untuk

mengubah struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi kelembagaan, sikap dan

perilaku birokrat/aspek prilaku atau kinerja), meningkatkan efektivitas organisasi (aspek

program), sehingga dapat diciptakan Administrasi Negara yang sehat dan terciptanya tujuan

pembangunan nasional.
                                     DAFTAR PUSTAKA


Susilo Zauhar, Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi, Strategi. (Jakarta: Bumi Aksara,
       1996).

The Liang Gie, Administrasi Perkantoran Modern, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983).

Miftah Thoha, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2008).

Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik, (Bandung: Alfabeta, 2008).

Rasyid Ryaas, Desentralisasi dalam menunjang pembangunan daerah dalam pembangunan
       administrasi di Indonesia, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1998.

H. G. Frederickson, Administrasi Negara Baru, (Jakarta: LP3ES, 2003).

S. P. Siagian, Patologi Birokrasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Inu Kencana Syafiie, Sistem Administrasi Negraa Republik Indonesia (SANRI), (Jakarta:
      Bumi Aksara, 2006).

Arif Budiman, dan ph. Quarks Van ufford, Krisis Tersembunyi Dalam Pembagunan
      Birokrasi Di Negara Berkembang, (Jakrta: Gramedia, 1998).

Ahmad Sjihabudin dan Arselan Harahap, Pembangunan Administrasi di Indonesi,. (Jakarta:
     LP3ES-Persadi, 1998).

Pandji Santosa, Administrasi Publik: Teori Dan Aplikasi Good governance, (Bandung:
       Refika Aditama, 2008).

Sedarmyanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi Dan Kepemimpinan Masa
      Depan: Mewujudkan Pelayann Prima Dan Keperintahan Yang Baik, ((Bandung:
      Refika Aditama, 2009).

Abdul Muin Salim, Fiqih Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur’an (Jakarta,
      Raja Grafindo Persada:1994).

Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer,
     (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

				
DOCUMENT INFO
Description: Budaya Bagian Dari Strategi Reformasi Administrasi document sample