PERDA SYARIAT

Document Sample
PERDA SYARIAT Powered By Docstoc
					                “Mempersoalkan Perda Syariat”
                                Oleh: Adian Husaini


         Harian Kompas (14 Juni 2006) menurunkan sebuah berita berjudul
“Anggota DPR Terbelah: Perda Syariat Islam Dipersoalkan 56 Anggota”. Dalam
berita ini tertulis:“Sebanyak 56 anggota DPR mengirimkan surat kepada Ketua
DPR untuk segera menyurati Presiden agar memperbaiki dan mencabut semua
peraturan daerah kabupaten/kota bernuansa syariat Islam. Pembentukan dan
pemberlakuan perda itu dinilai telah melanggar dan bertentangan dengan prinsip
konstitusi dan Pancasila.‟‟
         Berita itu bukan hal yang mengejutkan. Aksi penolakan itu dimotori oleh
Fraksi     Partai   Damai     Sejahtera,   sebuah    fraksi   Kristen        yang   gigih
memperjuangkan       penolakan     pemberlakuan     syariat   Islam     di    Indonesia.
Sayangnya, ada sejumlah anggota DPR yang beragama Islam yang ikut-ikutan
dengan aksi penolakan tersebut.
         Nusron Wahid, mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia (PMII) yang kini bergabung dengan Golkar, menyatakan, mestinya ada
pemisahan yang tegas antara domain politik dengan agama. Pembuatan perda
harus punya acuan yang jelas. Usul pencabutan perda itu disampaikan semata-
mata untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang plural. Dalam catatan
pengusul surat tersebut, perda bernuansa syariat Islam saat ini ada di 22
kabupaten/kota.
         Menelaah aksi sejumlah anggota DPR tersebut, kita bisa menilai,
sebenarnya aksi mereka itu tidak serius secara substansi. Aksi itu lebih
merupakan bentuk penggalangan opini dengan tujuan „demonisasi syariat Islam‟.
Mereka menginginkan agar syariat Islam dicitrakan sebagai barang haram di
Indonesia, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membahayakan persatuan
dan kesatuan bangsa.
         Logika dasar seperti yang diusung oleh F-PDS dan pendukungnya inilah
yang sangat tidak masuk akal dan absurd. Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) dibangun di atas dasar Proklamasi Kemerdekaan 1945, yang ketika
dideklarasikan pada 17 Agustus 1945, mendasarkan pada Piagam Jakarta 1945,
yang sila pertamanya berbunyi : „‟Ketuhanan, dengan kewajiban menjalan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya.‟‟
      Jadi, bisa dikatakan, Proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 adalah
sekaligus proklamasi pemberlakuan syariat Islam bagi umat Islam Indonesia.
Barulah satu hari kemudian, pada 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta itu
dibatalkan atas lobi sejumlah orang terhadap Bung Hatta.
      Piagam Jakarta adalah sebuah konsep kompromi dimana syariat Islam
hanya diberlakukan buat orang Islam; bukan buat orang Kristen, Hindu, Budha,
dan sebagainya. Jika diterima dengan hati yang lapang, dan pikiran yang jernih,
sebenarnya masalah ini sudah selesai sejak dulu. Apa beratnya bagi orang
Kristen untuk mengizinkan orang Islam menjalankan syariatnya ?
      Ada baiknya kita menengok kembali bagaimana perdebatan dan
kesepakatan yang telah dicapai oleh tokoh-tokoh Islam, Kristen, dan kalangan
nasionalis sekular di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapakan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI/Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai), yang akhirnya menghasilkan
Piagam Jakarta. Usai penyusunan Piagam Jakarta, Soekarno berbicara di
BPUPKI: "Di dalam preambule itu ternyatalah, seperti saya katakan tempo hari,
segenap pokok-pokok pikiran yang mengisi dada sebagian besar daripada
anggota-anggota Dokuritsu Zyunbi Tyosakai. Masuk di dalamnya ke-Tuhanan,
dan terutama sekali kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariat Islam
masuk di dalamnya; kebulatan nasionalisme Indonesia, persatuan bangsa
Indonesia masuk di dalamnya; kemanusiaan atau Indonesia merdeka masuk di
dalamnya; perwakilan permupakatan kedaulatan rakyat masuk di dalamnya;
keadilan sosial, sociale rechtvaardigheit, masuk di dalamnya. Maka oleh karena
itu, Panitia Kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa inilah preambule yang
bisa menghubungkan, mempersatukan segenap aliran yang ada di kalangan
anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai."
      Itu adalah pendapat Soekarno setelah seluruh komponen di BPUPKI
melakukan perdebatan secara bebas, terbuka, dan habis-habisan. Piagam
Jakarta sebenarnya adalah “rumusan kompromi”, bukan kemenangan Islam 100
persen. Dalam rapat BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, baik pihak Kristen maupun
pihak Islam masih mempersoalkan rumusan Piagam Jakarta itu. Dari pihak
Kristen, muncul Latuharhary dari Maluku, yang menggugat rumusan Piagam
Jakarta. Latuharhary tidak secara tegas menyampaikan aspirasi Kristen, tetapi
menyoal, jika syariat Islam diwajibkan pada pemeluknya, maka mereka harus
meninggalkan hukum adat yang sudah diterapkannya selama ini, seperti di
Minangkabau dan Maluku. Ia mencontohkan pada hak pewarisan tanah di
Maluku. Jika syariat Islam diterapkan, maka anak yang tidak beragama Islam
tidak mendapatkan warisan. “Jadi, kalimat semacam itu dapat membawa
kekacauan yang bukan kecil terhadap adapt istiadat,” kata Latuharhary.
      Haji Agus Salim, yang asal Minangkabau,         membantah pernyataan
Latuharhary, bahwa Piagam Jakarta akan menimbulkan kekacauan di
Minangkabau. Malah dia menegaskan: “Wajib bagi umat Islam menjalankan
syariat, biarpun tidak ada Indonesia merdeka, biarpun tidak ada hukum dasar
Indonesia, itu adalah satu hak umat Islam yang dipegangnya.”


      Menanggapi Latuharhary, Soekarno menyatakan: “Barangkali tidak perlu
diulangi bahwa preambule adalah hasil jerih payah untuk menghilangkan
perselisihan faham antara golongan-golongan yang dinamakan golongan
kebangsaan dan golongan Islam. Jadi, manakala kalimat itu tidak dimasukkan,
saya yakin bahwa pihak Islam tidak bisa menerima preambule ini; jadi
perselisihan nanti terus. ”Wachid Hasjim, tokoh NU yang juga ayah dari
Abdurrahman Wahid, juga menyampaikan tanggapannya, bahwa rumusan
Piagam Jakarta itu tidak akan menimbulkan masalah seperti yang dikhawatirkan.
Malah, dengan tegas, Wachid Hasjim, menyatakan: “Dan jika masih ada yang
kurang puas karena seakan-akan terlalu tajam, saya katakan bahwa masih ada
yang berpikir sebaliknya, sampai ada yang menanyakan pada saya, apakah
dengan ketetapan yang demikian itu orang Islam sudah boleh berjuang
menyeburkan jiwanya untuk negara yang kita dirikan ini. Jadi, dengan ini saya
minta supaya hal ini jangan diperpanjang.”
      Menanggapi pernyataan Wachid Hasjim itu, Soekarno menegaskan lagi,
“Saya ulangi lagi bahwa ini satu kompromis untuk menyudahi kesulitan antara
kita bersama. Kompromis itu pun terdapat sesudah keringat kita menetes. Tuan-
tuan, saya kira sudah ternyata bahwa kalimat “dengan didasarkan kepada ke-
Tuhanan     dengan    kewajiban    menjalankan   syariat   Islam   bagi     pemeluk-
pemeluknya” sudah diterima Panitia ini.”
       Piagam Jakarta adalah naskah pembukaan (preambule) UUD 1945 yang
disiapkan   untuk    konstitusi   Negara   Indonesia   merdeka.    Ketika    naskah
pembukaan itu sudah disepakati, maka naskah-naskah rincian pasal-pasal
dalam UUD 1945 masih menjadi persoalan.
       Dalam rapat tanggal 13 Juli 1945, Wachid Hasjim mengusulkan, agar
Presiden adalah orang Indonesia asli dan “yang beragama Islam”. Begitu juga
draft pasal 29 diubah dengan ungkapan: “Agama Negara ialah agama Islam”,
dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain, untuk dan
sebagainya. Kata Wachid Hasjim: “Hal ini erat perhubungan dengan pembelaan.
Pada umumnya pembelaan yang berdasarkan atas kepercayaan sangat hebat,
karena menurut ajaran agama, nyawa hanya boleh diserahkan buat ideologi
agama.”
       Usul Wachid Hasjim didukung oleh Soekiman. Tapi, Agus Salim
mengingatkan, bahwa usul itu berarti mementahkan lagi kesepakatan yang telah
dibuat sebelumnya antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Usul
Wachid Hasjim akhirnya kandas. Tapi, pada rapat tanggal 14 Juli 1945, Ki Bagus
Hadikoesoemo, tokoh Muhammadiyah kembali mengangkat usul Kyai Sanusi
yang meminta agar frase “bagi pemeluk-pemeluknya” dalam Piagam Jakarta
dihapuskan saja. Jadi, bunyinya: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam.”
       Menanggapi permintaan Kyai Sanusi dan Ki Bagus Hadikoesoemo,
Soekarno kembali mengingatkan akan adanya kesepakatan yang telah dicapai
dalam Panitia Sembilan. Soekarno, lagi-lagi meminta kepada seluruh anggota
BPUPKI: “Sudahlah hasil kompromis diantara 2 pihak, sehingga dengan adanya
kompromis itu, perselisihan diantara kedua pihak hilang. Tiap kompromis
berdasar kepada memberi dan mengambil, geven dan nemen. Ini suatu
kompromis yang berdasar memberi dan mengambil… Pendek kata, inilah
kompromis yang sebaik-baiknya. Jadi, panitia memegang teguh akan kompromis
yang dinamakan oleh anggota yang terhormat Muh. Yamin “Djakarta Charter”,
yang disertai perkataan Tuan angora Soekiman, gentlemen agreement, supaya
ini dipegang teguh di antara pihak Islam dan pihak kebangsaan.”


      Dari berbagai penggalan kisah sejarah tersebut kita bisa melihat,
bagaimana peran sentral Soekarno dalam menetapkan Piagam Jakarta yang
mewajibkan umat Islam menjalankan syariat agamanya. Ketika itu, Soekarno
tentu sadar benar akan akibat dari tindakannya, bahwa dia sendiri juga bagian
dari umat Islam, dan juga berkewajiban menjalankan syariat Islam. Sikap
Soekarno terhadap Piagam Jakarta ini nanti masih tercermin dalam isi Dekrit
Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang dengan tegas menyatakan, bahwa “Piagam
Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian
kesatuan dengan konstitusi tersebut.”
      Dekrit Presiden itulah yang terus menempatkan Piagam Jakarta sebagai
bagian yang sah dan tak terpisahkan dari Konstitusi Negara NKRI, UUD 1945.
Karena itu, kita sungguh-sungguh tidak habis pikir ada anggota DPR yang masih
mempersoalkan pemberlakuan syariat Islam di Indonesia. Kita agak bisa
mengerti, jika anggota DPR itu seorang Kristen-evangelis/Kristen misionaris atau
Kristen kolonialis yang berpikiran bahwa Indonesia adalah daerah yang subur
bagi pekabaran Injil, sehingga apa pun juga yang dapat mendekatkan orang
Islam dengan agamanya, harus dihalang-halangi dan dihambat. Cara berpikir
inilah yang dulu senantisa ditanamkan oleh penjajah Kristen Belanda.


      Dr. Aqib Suminto, dalam bukunya, Politik Islam Hindia Belanda, mencatat
pengakuan Alb C. Kruyt (tokoh Nederlands bijbelgenootschap) dan OJH Graaf
van Limburg Stirum : “Bagaimanapun juga Islam harus dihadapi, karena semua
yang menguntungkan Islam di Kepulauan ini akan merugikan kekuasaan
pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal ini diakui bahwa kristenisasi merupakan
faktor penting dalam proses penjajahan dan zending Kristen merupakan rekan
sepersekutuan bagi pemerintah kolonial, sehingga pemerintah akan membantu
menghadapi setiap rintangan yang menghambat perluasan zending.”


      Idenburg yang menjabat Gubernur Jenderal dari 1906-1916, dalam salah
satu laporannya kepada pemerintah Belanda, mengatakan, "Saya cukup sibuk
dengan Kristenisasi atas daerah-daerah pedalaman."
        Bagi pemerintah kolonial, ancaman dari mereka yang sudah masuk
Kristen akan lebih kecil dibandingkan dari kaum Muslim, karena kaum Kristen
lebih dapat diajak kerjasama. Tujuan pemerintah kolonial dan misionaris dapat
dikerjasamakan. Di satu pihak, pemeritah kolonial memandang koloni mereka
sebagai tempat mengeruk keuntungan finansial. Di sisi lain, misionaris
memandang koloni mereka sebagai tempat yang diberikan Tuhan untuk
memperluas "Kerajaan Tuhan".
        Jadi, kita agak maklum, jika yang ngotot menolak syariat Islam adalah
tokoh-tokoh Kristen misionaris anggota Fraksi PDS. Tapi, kita sungguh-sungguh
sulit memahami, bahwa ada orang yang mengaku Muslim tetapi dengan gigih
menolak syariat Islam. Selain aneh, sikap ini juga absurd, naïf, dan satu bentuk
kekeliruan berpikir yang nyata. Bukankah          selama ini dia sendiri sudah
menjalankan syariat Islam yang diatur olehnegara? Dengan syariat apa si
anggota DPR itu menikah?
        Jika dikaitkan dengan isu pluralisme, maka sesungguhnya syariat Islam
sangat menghargai keberagaman. Kaum Muslim diberi hak menjalankan syariat
agamanya. Begitu juga umat beragama lain diberi hak menjalankan aturan-
aturan agamanya. Justru globalisasi (westernisasi) saat ini sudah mengarah
kepada homogenisasi dan tidak menghargai pluralitas, sehingga orang Islam
yang mau menjalankan syariatnya pun dihalang-halangi.
        Karena itu, kita berharap, anggota DPR yang mengaku Muslim yang
masih     mempersoalkan     syariat     Islam,   sebaiknya   segera    menyadari
kekeliruannya; segera bertobat, meminta ampun atas dosa-dosanya kepada
Allah SWT. (QS 4:60). Namun, kita juga mengimbau, kepada pejabat-pejabat di
daerah dan para anggota DPR/DPRD yang Muslim, agar                 tidak sekedar
menjadikan isu syariat sebagai isu politik semata, tetapi syariat Islam benar-
benar dijalankan dengan ikhlas        dengan cara memberikan suri teladan yang
dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan partainya. Syariat Islam hanya akan tegak
jika pelaksanaannya dilandasi dengan aqidah atau keimanan yang kokoh. Maka,
sebaiknya, program penegakan syariat Islam tidak dibiarkan berjalan sendiri,
tetapi harus senantiasa dikaitkan dengan gerakan “penegakan aqidah Islam”.
(Jakarta, 16 Juni 2006/hidayatullah.com).
Catatan Akhir Pekan [CAP] Adian Husaini adalah kerjasama antara Radio Dakta
107 FM dan hidayatullah.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:137
posted:1/9/2011
language:Indonesian
pages:7