Docstoc

OTONOMI_DAERAH

Document Sample
OTONOMI_DAERAH Powered By Docstoc
					                                 Otonomi Daerah
I.       PENDAHULUAN

               Ilmu - ilmu Pemerintahan melakukan analisis mengenai aspek-
aspek nyata serta persyaratan pemerintahan sebagaimana adanya.Ilmu–ilmu
Pemerintahan sudah puas bila dapat menjelaskan suatu proses pemerintahan
yang sesuai atau menyimpang dari azas atau hukum yang menjadi landasannya.

               Berbeda     dengan     filsafat,     tidak   puas      dengan      analisis    atau
kesimpulan seperti itu, filsafat masih mempertanyakan mengapa analisis atau
kesimpulan seperti itu dikaji apakah ada sesuatu yang mendorong ke arah itu,
apakah    dibelakang     proses     yang    terjadi     yang    mmempengaruhi             aparatur
pemerintahan mengambil kesimpulan atau kebijakan seperti itu. Atau apakah
tidak ada kebenaran lain dibelakang apa yang disimpulkan, serta adakah
pertimbangan lain yang menuju pada hakikat (essensi) dari segala sesuatu aspek
dan kejadian pemerintahan yang disusun dengan sistem desentralisasi atau
Otonomi Daerah.

               Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat,
Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk
melayani masyarakat. Pemerintah harus mampu menciptakan kondisi yang
memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan
dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Oleh karena                                 itu
pemerintahan     modern      apalagi       di     era   globalisasi     ini,   perlu      semakin
didekatkan kepada masyarakat sehingga pelayanan yang diberikannya menjadi
semakin baik (the closer government, the better is services).

               Dalam     teori    Ilmu      Pemerintahan,       salah      satu    cara      untuk
mendekatkan     pemerintah       kepada     masyarakat      adalah      dengan      menerapkan
kebijakan otonomi. Essensinya kalau pemerintahan berada dalam jangkauan
masyarakat, maka pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat, hemat,
responsive, akomodatif, inovatif dan produktif.

               Secara konstitusional, Pemerintah Indonesia di era reformasi
dewasa ini cukup memperhatikan pentingnya menerapkan strategi desentralisasi
dengan melahirkan Undang - Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, Undang – undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat.

                Dalam   Undang - Undang       tersebut   ditegaskan     bahwa      dengan
pemberian    otonomi    kepada     Daerah,   maka    seluruh      kewenangan       Daerah
mencakup kewenangan dalam seluruh bidang Pemerintahan, kecuali kewenangan
dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan
fiscal, agama, serta kewenangan bidang lain. Pada bagian lain dalam Undang –
Undang tersebut juga ditegaskan bahwa otonomi yang diberikan adalah bersifat
kewenangan untuk mengatur         dan   mengurus    kepentingan       masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
kerangka Negara Kesatuan RI.

                Kebijakan Otonomi       yang didasarkan pada Undang – Undang
No. 22 Tahun 1999 tersebut menimbulkan implikasi yang sangat luas terhadap
penyelenggaraan pemerintahan Daerah, salah satu yang sangat dominan adalah
aparatur pemerintah sebagai pelaksana dan penyelenggara kebijakan tersebut.
Sejak pemerintahan Orde Baru aparatur pemerintah yang disebut Pegawai
Negeri Sipil dan ABRI semua terkonsentrasi di Pusat baik pengangkatan,
penempatan, pemindahan dan mutasi, maupun pemberhentian. Sedangkan dalam
sistem Otonomi Daerah PNS yang bekerja di Daerah sepenuhnya menjadi
kebijakan Daerah. Berdasarkan realitas PNS yang ada di Daerah dewasa ini,
baik jumlah maupun kualitas sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan.

                Apabila kehendak menerapkan Otonomi Daerah secara sungguh –
sungguh, maka Lembaga – lembaga Pemerintahan Daerah membutuhkan tidak
hanya jumlah aparatur yang lebih besar, tetapi juga tuntutan akan keterampilan
dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi menjadi lebih tinggi.

                Dalam hubungan bagaimana realitas / gejala empiris              tersebut
dikaji, Penulis mencoba mendekati dengan metode induktif dari hal – hal yang
khusus tersebut ke hal – hal yang umum sehingga dapat ditemukan apa
yang     menjadi   implikasi     kebijakan   Otonomi     Daerah     terhadap    aparatur
pemerintahan.
II.      KENDALA            YANG        DIHADAPI         APARATUR           PEMERINTAH
DALAM PENERAPAN OTONOMI DAERAH.

                 Sebagaimana telah disinggung dimuka, kebijakan otonomi                Daerah
memiliki implikasi yang luas, khususnya terhadap aparatur pemerintahan.
Terjadinya penyerahan kewenangan yang begitu luas menjadikan hampir semua
urusan     pemerintahan     ditangani     daerah,     sementara kelembagaan     di     Daerah
Kabupaten dan Kota belum memadai sehingga lahir tuntutan penambahan
jumlah lembaga Dinas Daerah, berikut peningkatan kebutuhan jumlah aparatur
pemerintah daerah serta kualifikasi kepemimpinan dan propesionalisme yang
tinggi. Padahal disisi lain kelembagaan ditingkat pusat semakin cenderung
membentuk perilaku sentralistis dan bahkan mengembangkan sayapnya ke
daerah-daerah, dengan membentuk badan atau lembaga sejenisnya yang bersifat
dekonsentrasi.

                 Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,
telah    mengamanatkan       bahwa      undang-undang      ini   terapkan    secara    efektif
selambat-lambatnya dalam waktu dua tahun sejak ditetapkannya                           ( pasal
132 ), yaitu tanggal         7      Mei       2001.     Namun     kenyataan      dilapangan
kesiapan      untuk penerapan secara penuh undang-undang tersebut masih jauh
dari     harapan.   Salah    satu    contoh     bahwa     lembaga-lembaga      pusat     yang
dikonsentrasikan di Daerah ternyata masih berjalan seperti biasa belum ada
perubahan sama sekali, sedangkan ketentuannya harus sudah hapus atau
dilikuidasi kedalam Dinas - Dinas Daerah yang sejenis. Demikian juga mengenai
aparatur sama sekali belum ada penyelesaian baik penyerahan, penempatan
maupun pengurusannya masih sepenuhnya ditangani oleh Pemerintah Pusat (
sentralistis ), pembiayaan dalam rangka Otonomi Daerah yang semestinya juga
diserahkan ke Daerah secara penuh, tapi ternyata dalam APBN Tahun 2000
dan RAPBN Tahun 2001 belum mencerminkan penerapan Otonomi Daerah
secara sungguh – sungguh, pada hal masa berlaku efektifnya dimulai bulan
Januari Tahun 2001.

                 Kendala yang diuraikan tadi semuanya berimplikasi pada aparatur
pemerintah yang dalam keseharian bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan
pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.
                 Kondisi aparatur pemerintah baik didaerah maupun dipusat sejak
lahirnya kebijakan otonomi daerah, kini semakin bingung dan menimbulkan
keraguan akan nasib dan pengembangan kariernya dimasa depan. Kesenjangan
antara kehendak peraturan perundangan dengan pelaksanaannya semakin melebar
menjadi    bukti    bahwa      pemerintah      pusat masih setengah          hati   menyerahkan
kewenangannya. Banyak aparatur selalu dihinggapi keraguan                             apakah
instansinya masih dapat eksis atau akan dibubarkan atau dilikuidasi dan
bagaimana nasib mereka. Pertimbangan lain yang selalu muncul dalam benak
PNS apakah ia masih digunakan, ditempatkan didaerah mana atau diberi pensiun
dini. Topik atau issu otonomi daerah ini setiap saat menjadi pergunjingan
kalangan pegawai yang menanti cemas nasib mereka sehingga tidak jarang
ditemui didalam kantor-kantor baik pusat maupun di daerah pegawai tidak lagi
melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan sungguh-sungguh karena selalu
dihinggapi kekhawatiran / kecemasan, contoh kasus pembubaran Departemen
Penerangan, Departemen Sosial dan lain-lain yang sampai saat ini belum ada
penyelesaian secara tuntas.

III.     PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA APARTUR DAERAH

                 Dalam rangka penataan kelembagaan dan pengembagaan sumber
daya aparatur diperlukan berbagai pendekatan. Kita patut memaklumi tentang
teori manajemen moderen bahwa untuk mencapai pemerintahan yang efisien
diperlukan organisasi yang ramping, tapi perlu diingat bahwa konsep efisien
hanya     menyangkut     rasionalitas    intrumental        saja.     Bila   mengikuti     Weber,
rasionalitas instrumental merupakan cara dan sarana yang paling efisien
mencapai    tujuan.    Kalau     teori   ini    diikuti,    berarti kita     mengabaikan       segi
rasionalitas nilai tujuan sehingga tindakan tersebut menjadi sangat tidak rasional.

                 Pemda yang efektif akan mempertimbangkan secara seksama tidak
hanya memikirkan tujuan yang akan dicapai tetapi juga memikirkan cara dan
sarana    yang     digunakan    mencapai       tujuan      tersebut     berdasarkan      parameter
kuantitas, etika pemerintahan dan rasionalitas nilai pada umumnya. Oleh karena
itu penataan kelembagaan pemerintahan terutama di Daerah, dan pengembangan
sumber daya manusia aparatur pemerintah menjadi sangat urgen untuk dijadikan
langkah didalam menjawab masalah yang dihadapi sebagai akibat kebijakan
otonomi daerah yang berimplikasi pada aparatur pemerintahan.

               Implikasi yang sangat berpengaruh atas kebijakan otonomi daerah
terhadap aparatur pemerintahan adalah Penataan kelembagaan berikut sumber
daya aparatur. Sumber daya aparatur Pemerintahan dewasa ini selain jumlahnya
masih terkonsentrasi     di   pemerintah    pusat   juga kualitas kemampuan dan
profesionalisme   yang    sangat   rendah    terutama    yang   ada    di daerah. Ada
kecenderungan sumber daya       manusia      aparatur   pemerintahan   yang memiliki
kemampuan dan keterampilan yang baik selalu berorientasi bekerja di pusat-
pusat pemerintahan, sedangkan sumber daya manusia yang berkualitas rendah
cenderung bertumpuk di daerah. Celakanya karena perhatian terhadap pengembangan
sumber daya manusia didaerah kurang mendapatkan porsi yang cukup sejalan
dengan tuntutan kebutuhan.

               Contoh kasus pada dua puluh enam kabupaten percontohan
se-Indonesia, tampak dari sebuah Kabupaten percontohan memiliki 400 pejabat
struktural (terdiri dari eselon III, IV, V), ternyata lebih dari separuhnya tidak diisi
oleh orang-orang dengan kualifikasi yang sesuai. Umpamanya Kepala Dinas
Pertambangan diisi oleh seorang sarjana Sospol, Kepala Dinas Pekerjaan Umum
diisi oleh Sarjana Hukum, Kepala Dinas Pariwisata diisi oleh Insinyur Pertanian.
Hal sama juga terjadi di Kabupaten / Kota lainnya, sehingga kalau dihitung secara
kasar saja, maka tidak kurang dari 5000-an orang pejabat struktural di 26
Kabupaten / Kota belum memiliki kualifikasi sesuai dengan jabatan yang
diembannya.

               Fakta yang diungkapkan         diatas menjadi masalah yang        harus
dicarikan jalan keluar / pemecahan masalah kalau tidak ingin ada dampak
negatif terhadap kelancaran jalannya pelayanan publik sebagaimana tujuan
desentralisasi kewenangan melalui otonomi daerah. Disini tampak bahwa peranan
lembaga pendidikan terasa akan sangat berarti baik untuk memberikan bantuan
analisis penataan organisasi dan kelembagaan maupun untuk “ meng Up Grade”
pejabat yang telah duduk didalam jabatan serta memasok tenaga-tenaga baru
yang akan masuk kedalam jabatan-jabatan dilingkungan pemerintahan.
               Dari pembahasan didepan, agaknya cukup jelas terlihat bahwa
penerapan kebijakan otonomi daerah ternyata melahirkan banyak implikasi
terutama pada kelembagaan dan aparatur pemerintahan.

               Sisi kelembagaan menjadi masalah yang semakin menonjol karena
urusan yang diserahkan pada awalnya hanya berkisar 9 s/d 19 urusan akan
berkembang lebih banyak. Konsekwensinya adalah mengadakan lebih banyak
lembaga Dinas Daerah, atau Badan-badan lain yang sejenis untuk menampung
urusan otonomi daerah. Selain itu Departemen dan Kantor Wilayah yang dilebur
membutuhkan penyaluran melalui        lembaga -lembaga             didaerah      yang sesuai
dengan tuntutan kebutuhan masing -masing daerah.

               Berhubung karena rumitnya penataan kelembagaan yang harus
diselesaikan oleh daerah, maka diperlukan dukungan orang-orang “ OD ”
(Organizational Development) untuk menanganinya, disamping koordinasi yang
mantap antara lembaga pemerintah tingkat pusat maupun (Mempan, BAKN dan
Departemen Teknis) dengan unsur Pemerintah Daerah, Gubernur, Walikota, Bupati
dan DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/ Kota.

               Penataan kelembagaan           tidak mesti selalu seragam antara satu
daerah dengan daerah lain, demikian juga suatu dinas tertentu tidak mesti harus
ada disetiap daerah tetapi disesuaikan kebutuhan dan kemampuan daerah
masing-masing. Penggabungan lembaga pemerintah pusat yang ada di daerah
seperti Kanwil, Kandep, Kantor pemerintah dan sebagainya perlu digabungkan
segera masuk kedalam dinas daerah yang sejenis tanpa harus mengakibatkan PHK
(Pemutusan Hubungan Kerja).

               Masalah    pengembangan         sumber     daya     aparatur      pemerintahan
menuntut pemecahan yang tepat dan bijaksana, karena selain harus menghindari
PHK terhadap PNS yang masih aktif juga diharapkan masih dapat dimanfaatkan
setelah   melalui    peningkatan   kualitas    profesional.      Disinilah    letak   peranan
lembaga-lenbaga pengelola manajemen sumber daya manusia untuk pembinaan
keterampilan   dan     pengetahuan,   baik      didalam    maupun       diluar     lingkungan
Departemen Pemerintahan.
                  Keterbatasan lembaga pendidikan dan latihan pegawai (DIKLAT)
yang ada di Pemerintahan perlu dicari solusi yang tepat sehingga kapasitas dan
jenis    pendidikan       dan    latihan     yang     diperlukan     dapat      ditanggulangi.,
Memperhatikan besar dan kompleksnya organisasi, banyaknya jumlah aparatur
dan tingginya tuntutan kualifikasi pejabat pemerintah penyelenggara otonomi
daerah, maka penanganan pendidikannya tidak bisa lagi dilakukan semata-mata
oleh lembaga-lembaga Pendidikan Kedinasan, tetapi perlu dikeroyok bersama-
sama oleh lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Seperti Universitas yang ada
didaerah.

IV      PENUTUP
                  Demikianlah    telah     dibahas    secara singkat    kebijakan      Otonomi
Daerah dengan berbagai implikasinya terhadap aparatur pemerintahan.                      Daerah
yang menerima urusan pemerintahan yang begitu luas sesuai dengan Undang –
Undang      No.    22    Tahun    1999      tentang   Pemerintahan      Daerah, memperoleh
implikasi yang lebih luas dengan permasalahan yang lebih kompleks lagi..

            Implikasi yang sangat menonjol adalah masalah kelembagaan yang di
Pusat menjadi ramping dan di Daerah menjadi besar sehingga memerlukan
penataan yang tepat dengan memperhatikan bukan hanya aspek efisiensi, tapi
juga aspek nilai yang berdasarkan etika pemerintahan.

                          Masalah          pengembangan       sumber         daya       aparatur
pemerintahan menjadi mencuak karena masalah ini sangat erat kaitannya dengan
penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Daerah sebagai penerapan
Otonomi Daerah.          Tugas dan tanggung jawab yang akan diemban semakin
kompleks     yang       memerlukan       pengetahuan,    keterampilan     dan       professional.
Sementara sumber daya manusia di Daerah selain jumlahnya yang kurang,
terlebih – lebih kualitas kompetensi yang dimiliki untuk mengisi jabatan yang
ada sangat tidak sesuai. Akibat yang ditimbulkan adalah                  terjadi kesenjangan
antara kebutuhan dengan ketersediaan baik dari segi jumlah maupun kualitas.
Untuk itulah lembaga pendidikan kedinasan tidak dapat lagi menutup diri untuk
bekerja sendiri, tetapi harus melibatkan lembaga – lembaga pendidikan lainnya
dalam menangani pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan.
            Tanpa persiapan yang matang terutama mengenai kelembagaan
pemerintahan di Daerah dan sumber daya aparatur pemerintahan yang memadai,
maka   pelaksanaan   Otonomi    Daerah     bisa   terancam   “ gagal ”.   Jangankan
peningkatan kualitas pelayanan publik yang akan dicapai, malahan yang akan
terjadi adalah “ kesemrawutan    dan kesimpangsiuran ” serta ketidak beresan
nasional di sektor pelayanan masyarakat.

				
DOCUMENT INFO