Docstoc

Refleksi satu tahun UU PKDRT

Document Sample
Refleksi satu tahun UU PKDRT Powered By Docstoc
					                   “REFLEKSI SATU TAHUN UU PKDRT NO.23/2004”

                          LAHIRNYA
                  UU PENGHAPUSAN KEKERASAN
                 DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT):
    “SEBUAH BENTUK TEROBOSAN DALAM SISTIM HUKUM NASIONAL
              SERTA TANTANGAN IMPLEMENTASINYA”


            Oleh: Ratna Batara Munti (LBH-APIK Jkt, anggota Jangka PKTP)

Pengantar: Perjalanan panjang menuju UU PKDRT

“Melalui RUU Penghapusan KDRT (PKDRT) yang mudah-mudahan dapat disetujui
pada sidang Paripurna yang mulia ini, bangsa Indonesia berarti telah memasuki fase
baru dalam upaya memerangi segala bentuk kekerasan yang merupakan amanah
Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.RUU PKDRT merupakan pintu masuk bagi siapa
saja untuk membantu para korban baik berupa bantuan fisik, psikis maupun dalam
bentuk hukum. Kadang memang, muncul kekhawatiran pada sebagian masyarakat kita
bahwa bereaksinya masyarakat luar untuk ikut berempati bahkan bertindak akan dengan
mudah meretakkan rumah tangga. Tetapi janganlah dengan kekhawatiran demikian lalu
kita terus membiarkan seribu, seratus, bahkan sepuluh atau bahkan satu anak bangsa
yang menderita sepanjang masa tanpa mendapatkan bantuan dari orang lain apalagi
negara. Karenanya….persoalan kekerasan tidak boleh dilihat hanya dari segi
kemanusiaannya saja tetapi lebih dari itu kekerasan dalam rumah tangga merupakan
kekerasan yang dapat menghancurkan generasi yang akan datang. Karena Rumah
Tangga adalah basis pembinaan anak bangsa, maka segala bentuk kekerasan harus
dihentikan.”
(Drs. Jacobus KM dalam Pendapat Akhir FPDIP)

Demikian pendapat salah satu fraksi terbesar di DPR sebelum palu sidang
paripurna DPR selasa sore itu, tepatnya tanggal 14 September, diketok sebagai
tanda disahkannya UU tentang Penghapusan KDRT. Hampir seluruh fraksi yang
ada menyetujui pengesahan UU tersebut tanpa catatan. Hanya satu fraksi saja,
yakni Fraksi Reformasi yang menyetujui dengan mengajukan beberapa catatan,
antara lain, “Dalam penetapan sanksi atas perkara marital rape dalam RUU ini tetap
memberi kesempatan kepada suami istri bersangkutan untuk tetap dapat melanjutkan
pembinaan keluarga (rumah tangga) Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.”(Pendapat
Akhir Fraksi Reformasi yang dibacakan oleh Dra. Hj. Nurdiati Akma) .

Disahkannya UU Penghapusan KDRT merupakan momen sejarah bagi bangsa
Indonesia, khususnya bagi kelompok perempuan dan kelompok masyarakat

Paper disusun oleh Ratna Batara Munti (LBH-APIK Jkt) untuk disampaikan dalam Semiloka Jangka PKTP “Refleksi Satu      1
Tahun UU PKDRT: Komitmen Berjaring dalam Advokasi Kebijakan”, tanggal 29-30 November 2005 di Hotel Paragon, Jakarta
lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah penghapusan kekerasan
terhadap perempuan sebagai bagian dari penegakan HAM dan Demokrasi. Sejak
draft awal disosialisasikan, yakni tahun 1998 hingga 2004, banyak pihak dari
berbagai wilayah di Indonesia yang terlibat dalam proses kelahiran UU ini.

UU ini merupakan inisiatif dari kelompok perempuan yang dalam pekerjaannya
bersentuhan langsung dengan para korban KDRT. Dipelopori oleh sejumlah
LSM/Ormas Perempuan yang tergabung dalam Jangkar (1998-1999), terdiri dari
LBH-APIK Jakarta (sebagai penggagas dan pembuat draft awal sejak tahun
1997), Rifka An-Nisa, Kalyanamitra, Mitra Perempuan, Fatayat dan Muslimat
NU, Gembala Baik, Savy Amira, SPeAK, LBH-Jakarta dan Derapwarapsari.
Selanjutnya ketika melebur menjadi Jangka PKTP (Jaringan Advokasi Kebijakan
Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan) (2000-2004), anggota jaringan
semakin bertambah menjadi 92 LSM/Ormas yang tersebar di berbagai wilayah
di Indonesia, mulai dari wilayah Sumatra hingga NTT. Selain LSM/Ormas
Perempuan, lembaga-lembaga profesional seperti lembaga advokat juga turut
terlibat dalam mengadvokasikan UU PKDRT ini.

Gagasan mengenai pentingnya sebuah UU PKDRT didasarkan atas pengalaman
para perempuan korban kekerasan yang terjadi di ranah domestik, rumah
tangga atau pun keluarga. Para korban ini tidak saja mengalami kekerasan
dalam bentuk fisik tetapi juga bentuk-bentuk lain seperti psikis, seksual maupun
ekonomi. Sementara itu, sistem hukum dan sosial yang ada tidak memberikan
perlindungan dan pelayanan yang cukup bagi korban. Rumusan-rumusan
dalam aturan perundang-undangan yang ada masih bersifat diskriminatif dan
tidak efektif dalam memberikan akses hukum dan keadilan bagi korban.

Satu contoh saja, KUHP kita tidak mengenal bentuk kekerasan seksual seperti
pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap istrinya. Di
dalam pasal 285 misalnya, disebutkan bahwa “barangsiapa dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan
dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya
dua belas tahun”.

Selain mendiskualifikasi istri sebagai korban perkosaan, rumusan itu juga tidak
mengakui bentuk-bentuk kekerasan di luar persetubuhan1, seperti melalui oral,
menggunakan alat ataupun bagian-bagian tubuh tertentu di luar alat kelamin
laki-laki (penis) seperti dengan jari-jari tangan atau yang ditujukan ke bagian-
bagian tubuh tertentu korban di luar alat kelamin perempuan (vagina).

Diskualifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan di luar penggunaan
kekerasan atau ancaman kekerasan juga terlihat dalam rumusan pasal 285.
Bentuk-bentuk kekerasan seringkali didefinisikan secara sempit (semata-mata

Paper disusun oleh Ratna Batara Munti (LBH-APIK Jkt) untuk disampaikan dalam Semiloka Jangka PKTP “Refleksi Satu      2
Tahun UU PKDRT: Komitmen Berjaring dalam Advokasi Kebijakan”, tanggal 29-30 November 2005 di Hotel Paragon, Jakarta
fisik)2. Padahal dalam realitasnya kekerasan juga dilakukan dengan cara-cara
psikis atau menggunakan tekanan tertentu, dengan otoritas, bujuk rayu atau
diiming-imingi sesuatu seperti permen, uang dan lain-lain semacamnya
(biasanya korbannya anak-anak).

Sejauh ini hukum yang ada juga belum mengatur apa yang disebut sebagai
kekerasan domestik/KDRT. Meski Pasal 356 KUHP memberikan pemberatan
1/3 bagi pelaku penganiayaan (fisik) terhadap istrinya, orang tuanya dan
anaknya, namun selain hanya mengatur bentuk kekerasan fisik, pemberatan
hukuman juga tidak bisa benar-benar diterapkan karena sistem sosial budaya
yang menganggap masalah kekerasan sebagai masalah „privat‟. Banyak kasus-
kasus KDRT yang hanya sampai pada tingkat kepolisian atau di proses secara
perdata yakni perceraian. Barulah sejak tahun 2000an setelah Ruang Pelayanan
Khusus (RPK) didirikan, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk
KDRT mulai diperhatikan dan ditangani cukup serius.

Keterbatasan lainnya adalah dalam soal pembuktian. Prinsip „satu saksi bukan
saksi‟ serta rumusan yang membatasi pada bukti-bukti fisik saja, pada akhirnya
menyulitkan kasus-kasus kekerasan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan yang
lainnya untuk diproses secara hukum.


Beberapa hal krusial dalam RUU Anti KDRT awal yang digagas oleh
kelompok perempuan adalah:
   Bahwa UU KDRT ditujukan tidak hanya untuk melindungi korban tetapi juga
   untuk melakukan pencegahan dan koreksi di masyarakat dalam rangka
   penghapusan segala bentuk kekerasan khususnya KDRT.
   Ruang lingkup KDRT pada dasarnya adalah konsep Domestic Violence, yakni
   kekerasan yang terjadi dalam suatu relasi domestik/interpersonal (mereka
   yang intim secara seksual atau sosial) yang seringkali digunakan oleh
   seseorang untuk mengontrol pihak-pihak yang berada pada posisi subordinat
   (berada dalam posisi atau kedudukan tidak setara atau berada di bawah
   kekuasaan pihak lainnya). Oleh karena itu, istilah “rumah tangga” dalam
   RUU memiliki arti yang lebih luas. Tidak hanya anggota Rumah Tangga
   dalam konteks keluarga tetapi juga meliputi relasi-relasi domestik lain seperti
   majikan dengan pekerja rumah tangganya (PRT), relasi dalam
   pacaran/pertunangan serta bentuk-bentuk relasi intim serta sosial lainnya
   seperti hubungan keluarga karena perkawinan, agama dan adat, juga relasi
   mantan pasangan/mantan suami istri.
   Bentuk-bentuk KDRT tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga
   kekerasan psikis, ekonomi dan seksual, termasuk kekerasan seksual yang


Paper disusun oleh Ratna Batara Munti (LBH-APIK Jkt) untuk disampaikan dalam Semiloka Jangka PKTP “Refleksi Satu      3
Tahun UU PKDRT: Komitmen Berjaring dalam Advokasi Kebijakan”, tanggal 29-30 November 2005 di Hotel Paragon, Jakarta
   terjadi dalam relasi perkawinan, dengan cakupan bentuk pemaksaan
   hubungan seksual dengan cara yang „wajar‟ maupun yang tidak wajar.
   Adanya pengaturan tentang kewajiban negara dan masyarakat untuk
   melindungi korban dan mencegah berlangsungnya KDRT.
   Penegasan bahwa kewajiban negara dalam penghapusan KDRT
   mensyaratkan terobosan-terobosan hukum yang baru, tidak saja secara
   materil tetapi juga dalam hukum acaranya, terutama tentang peran penegak
   hukum, khususnya polisi, jaksa dan hakim. Contoh: mekanisme Perintah
   Perlindungan oleh hakim, mekanisme pelaporan dan lain-lain.
   Kepastian mengenai hak-hak korban.
   Prioritas pembuktian dalam perkara KDRT didasarkan pada kesaksian korban
   yang dilengkapi dengan satu alat bukti lain.
   Pengakuan mengenai tanggungjawab negara untuk memberikan Kompensasi
   bagi korban (dalam konteks kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan
   sosial warga).
   Cakupan jenis sanksi bagi pelaku termasuk sanksi alternatif di luar pidana
   badan dan denda, dengan dasar pendekatan reintegrasi sosial dan bukannya
   penghukuman.
   Adanya hukuman minimal.

Melalui UU ini, setidaknya kelompok perempuan telah memperkenalkan dan
mengedepankan gagasan mengenai “the personal is political”, yang sejak awal
melandasi munculnya UU KDRT tersebut, dan mendekonstruksi dikotomi
publik-privat dengan menegaskan bahwa isu KDRT adalah isu publik.


Proses dan Langkah-langkah Advokasi Yang Dilakukan

Dalam proses advokasi RUU Anti KDRT, setelah draft awal dibuat, —mulai
tahun 1998 hingga 2002—, konsultasi publik terus dilakukan ke berbagai wilayah
di Indonesia (27 wilayah, seperti: Medan, Padang, Riau, Palembang, Jogjakarta,
Surabaya, Manado, Pontianak, Mataram, Makassar, Samarinda dan Kupang).
Tahun 2002 RUU diajukan ke Komisi VII DPR dan sempat di RDPU kan dan
diseminarkan di DPR. Puncaknya pada bulan Mei 2003, melalui Sidang
Paripurna di DPR, RUU Anti KDRT yang diusulkan kelompok perempuan
secara resmi menjadi RUU Inisiatif DPR. Proses lobby-lobby dengan anggota
DPR semakin intensif sejak saat itu, setelah sebelumnya lobby dengan pimpinan
Komisi VII juga dilakukan dengan melibatkan mereka dalam kegiatan beberapa
semiloka di daerah-daerah.



Paper disusun oleh Ratna Batara Munti (LBH-APIK Jkt) untuk disampaikan dalam Semiloka Jangka PKTP “Refleksi Satu      4
Tahun UU PKDRT: Komitmen Berjaring dalam Advokasi Kebijakan”, tanggal 29-30 November 2005 di Hotel Paragon, Jakarta
Meski sudah menjadi RUU inisiatif Dewan, tidak lantas RUU tersebut segera
dibahas karena Ampres (amanat presiden) belum turun. Lobby-lobby terus
dilakukan ke pihak pemerintah melalui Kementrian Pemberdayaan Perempuan,
yang selama ini sudah banyak dilibatkan dalam advokasi RUU. Namun, ternyata
pihak pemerintah yang sebenarnya sudah berkomitmen melaui RAN PKTP
untuk segera menggolkan UU KDRT justru menjadi pihak yang menghambat
proses pembahasan.

Persis setahun setelah dijadikannya RUU Insiatif dewan, pada bulan Mei 2004,
kelompok perempuan yang tergabung dalam Jangka PKTP menggelar aksi 1000
payung dan mengerahkan sekitar 700an massa, —kebanyakan perempuan—,
yang berjalan dari Bundaran HI ke depan Istana Presiden untuk mendesak
pemerintah segera mengeluarkan Ampres. Aksi ini juga diikuti dengan aksi-aksi
dengan tujuan serupa di beberapa daerah seperti Mataram, Menado dan
Jogjakarta. Buntut dari aksi tersebut, lahirlah Ampres yang menunjuk
Kementrian Pemberdayaan Perempuan sebagai leading sectornya.


Sejauhmana UU yang disahkan tersebut mengakomodir draft awal RUU
inisiatif kelompok perempuan (RUU Anti KDRT)?

Pembahasan RUU KDRT di DPR (pansus Komisi VIV) yang dimulai pada
tanggal 22 Agustus 2004 berlangsung cepat (tidak sampai 1 bulan) namun cukup
alot. Khususnya karena penolakan beberapa anggota Dewan terhadap terobosan
hukum yang menjadi dasar munculnya RUU, seperti ruang lingkup,
bentuk/jenis KDRT yang mencakup marital rape, hukum acara tentang
pembuktian dan peran-peran aparat. Yang sangat mengecewakan, pihak
pemerintah dengan versi sandingannya, bisa dikatakan hampir memangkas
semua hal-hal krusial yang menjadi „roh‟ dari RUU tersebut. Alasannya,
semua usulan baru tersebut pada dasarnya „sudah diatur dalam
KUHP/KUHAP‟.

Beberapa catatan dari RUU versi pemerintah, yang tidak responsif, antara lain:
1. Judul dan keseluruhan pengaturan UU, terbatas hanya mengatur soal
   perlindungan terhadap korban. Judul RUU sandingan Pemerintah adalah
   RUU Perlindungan Korban KDRT.
2. Tidak mengakui dua bentuk kekerasan: kekerasan ekonomi dan kekerasan
   seksual yang terjadi dalam lingkup perkawinan (diskualifikasi terhadap
   marital rape dan inses).
3. Mengembalikan hampir semua terobosan hukum acara pada KUHAP, seperti
   „satu saksi korban adalah saksi‟.
4. Tidak menerima ketentuan tentang kompensasi dan sanksi alternatif.

Paper disusun oleh Ratna Batara Munti (LBH-APIK Jkt) untuk disampaikan dalam Semiloka Jangka PKTP “Refleksi Satu      5
Tahun UU PKDRT: Komitmen Berjaring dalam Advokasi Kebijakan”, tanggal 29-30 November 2005 di Hotel Paragon, Jakarta
Upaya lobby ke pemerintah agar memperbaiki draftnya, terus dilakukan dengan
memanfaatkan forum pertemuan (Posko informasi) yang diselenggarakan di
rumah ibu mentri sejak pembahasan di DPR berlangsung. Forum ini dalam
perjalanannya lumayan efektif menjembatani perbedaan pendapat antara
kelompok perempuan dengan pemerintah (meneg PP).


Proses pembahasan di DPR

Pada awal proses pembahasan RUU KDRT di sidang Pleno banyak terjadi hal-
hal yang mengecewakan. Antara lain tertundanya pembahasan beberapa pasal
sehingga akhirnya dilempar ke Panja. Kemudian dominasi Depkeh-Ham yang
sering melontarkan argumentasi yang cendrung legalistik dan ‘KUHP/KUHAP
minded’ dan kurang memahami RUU yang justru sebagai upaya terobosan
hukum (KUHP/KUHAP). Sementara dari anggota Dewan hanya beberapa orang
saja yang benar-benar mengerti isi RUU yang menjadi inisiatifnya sendiri.
Sehingga beberapa pasal krusial hilang dari substansi RUU.

Melihat kondisi ini, kelompok perempuan yang tergabung dalam Jangka PKTP
segera melakukan antisipasi dengan terus menerus memantau perkembangan
pembahasan dalam setiap sidang. Bukan itu saja, Jangka PKTP juga terus
mensuplai bahan-bahan ke setiap anggota dewan, menggelar Konperensi pers
dan mendatangi pimpinan-pimpinan fraksi. Anggota dewan di Komisi VII juga
terus di „tempel‟ di setiap kesempatan, diajak diskusi dan diberikan bahan-bahan
lobi seperti argumentasi dari pasal-pasal krusial, data-data KDRT dari beberapa
LSM pendamping, pentingnya RUU KDRT, dll.

Kesulitan terjadi ketika pembahasan panja dilakukan di ruang hotel yang
dilokalisir dalam ruang tertutup. Walhasil anggota tim lobby harus menunggu
kesempatan saat anggota dewan keluar ruangan, misalnya ke toilet. Namun
karena pembahasan dikebut hingga malam hari selama kurang lebih 3 hari
berturut-turut, membuat energi kelompok perempuan benar-benar terforsir
ditambah lagi anggota dewan juga semakin „sensitif‟ dan tidak lagi bersahabat.
Puncaknya, pada sidang Pleno terakhir, ternyata upaya-upaya beberapa pihak
untuk menggagalkan substansi-substansi krusial tetap dilakukan. Terutama dari
beberapa anggota fraksi reformasi dan bulan bintang. Surat tertulis dari MUI
juga beredar dalam pembahasan detik-detik terakhir yang isinya menolak
„marital rape’ masuk dalam RUU dan menekankan pengakuan terdakwa sebagai
syarat dari pembuktian. Sementara dari „fraksi balkon‟, perang „sms‟ terus
berlangsung untuk meminta anggota DPR agar mempertahankan RUU versi
DPR yang dianggap lebih akomodatif.



Paper disusun oleh Ratna Batara Munti (LBH-APIK Jkt) untuk disampaikan dalam Semiloka Jangka PKTP “Refleksi Satu      6
Tahun UU PKDRT: Komitmen Berjaring dalam Advokasi Kebijakan”, tanggal 29-30 November 2005 di Hotel Paragon, Jakarta
Sebelum sidang pleno terakhir yang menentukan disahkannya RUU di tingkat
komisi, Jangka PKTP juga sempat menggelar konferensi pers di DPR, dengan
melibatkan DR. Surya Chandra (Ketua Komisi VII). Dalam konferensi pers
tersebut, Surya Chandra memaparkan RUU versi terakhir yang bakal
disidangkan. Dari situ, teridentifikasi beberapa substansi yang belum
dimasukkan, untuk itu kelompok perempuan meminta DPR agar membawa
pembahasan substansi tersebut ke sidang Pleno. Dalam Sidang Pleno babak
terakhir, usulan-usulan terus disampaikan melalui SMS ke beberapa anggota
DPR yang vokal dan strategis mempengaruhi forum, sehingga pada akhir
sidang, beberapa usulan dalam draft yang dianggap kontroversial seperti pasal
„kekerasan seksual‟ dalam rumah tangga khususnya dalam relasi perkawinan
dapat lolos dan disepakati. Detik-detik terakhir pembahasan begitu
menegangkan bagi kelompok perempuan yang memantau jalannya proses.

Namun, pada akhirnya Sidang Pleno berhasil mencapai kesepakatan antara 3
kelompok yang „menentukan‟ saat itu (pemerintah, DPR dan „fraksi balkon‟
(kel.perempuan). Tak urung salah satu anggota DPR bolak-balik ke fraksi balkon
untuk menyiasati proses pembahasan substansi yang berlangsung di bawah.
Selesai sidang Pansus (Pleno) kemudian RUU tersebut segera dibawa ke Sidang
Paripurna yang melibatkan lebih banyak anggota DPR. Nasib draft RUU
selanjutnya ditentukan dalam sidang paripurna melalui Pandangan Umum dari
Fraksi-Fraksi dalam rangka keputusan akhir DPR apakah menolak atau
mensahkan RUU menjadi UU. Saat itu merupakan moment yang menentukan
apakah bangsa ini akan berjalan maju kedepan untuk peradaban yang lebih baik
atau justru stagnan dan bahkan mundur banyak selangkah dengan membiarkan
kekerasan terhadap perempuan terus berlanjut tanpa upaya yang berarti.


Terobosan Hukum dan Hal Penting dalam UU PKDRT

Setelah 8 tahun menunggu, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
(PKDRT) yang diusulkan oleh kelompok perempuan akhirnya berhasil disahkan.
Setelah pada tanggal 14 September 2004 dinyatakan sah dalam sidang paripurna
DPR, UU yang semula dinamai UU Anti KDRT ini kemudian ditandatangani
Presiden Megawati pada tanggal 22 September dan sah menjadi UU No. 23
Tahun 2004.

Hampir 85 persen dari isi UU tersebut (liat 10 poin diatas) mengakomodir
usulan-usulan yang diadvokasikan. Beberapa yang gagal diakomodir adalah 1)
konsep kekerasan domestik dengan ruang lingkup lebih luas, yang memasukkan
berbagai bentuk relasi domesti seperti relasi mantan suami istri atau pasangan
serta „dating violence‟ (kekerasan masa pacaran/pertunanagan); 2) hukuman



Paper disusun oleh Ratna Batara Munti (LBH-APIK Jkt) untuk disampaikan dalam Semiloka Jangka PKTP “Refleksi Satu      7
Tahun UU PKDRT: Komitmen Berjaring dalam Advokasi Kebijakan”, tanggal 29-30 November 2005 di Hotel Paragon, Jakarta
minimal; 3) sanksi alternatif seperti kerja sosial; serta 4) kompensasi dan restitusi
bagi korban.

Berikut ini beberapa terobosan penting UU ini terhadap sistem hukum dan
sosial, yakni:
1. Judul: UU Penghapusan KDRT, mencakup segala upaya dalam
   penghapuskan KDRT, artinya tidak hanya perlindungan tapi juga
   pencegahannya.

2. Menjadikan KDRT ( kekerasan dalam rumah tangga) sebagai istilah baru di
   dalam sistem hukum; KDRT diakui sebagai kejahatan yang harus dihukum.

3. Memperluas ruang lingkup Rumah Tangga, tidak terbatas pada keluarga inti
   (suami, istri, anak)

4. Diakuinya bentuk-bentuk KDRT selain kekerasan fisik.

5. Penegasan bahwa Marital Rape adalah Kejahatan yang Harus Dihukum

6. Memperluas Bentuk Kekerasan Seksual termasuk Pemaksaan Hubungan
   Seksual secara Tidak Wajar

7. Aturan mengenai Mekanisme Perintah Perlindungan dari Pengadilan, yang
   antara lain dapat memberikan Pembatasan Gerak Pelaku mendekati Korban

8. Prioritas Pembuktian pada Saksi Korban

9. Diaturnya hak-hak korban.

10. Adanya terobosan mengenai Peran-peran dari Polisi, Advokat, Pekerja
    Sosial, Tenaga Kesehatan dan Relawan Pendamping terhadap Korban

11. Penegasan tentang adanya kewajiban masyarakat dan Pemerintah untuk
    mencegah berlangsungnya KDRT dan memberikan perlindungan pada
    korban

Demikianlah, meski masih terdapat beberapa beberapa kelemahan dalam
substansi maupun proses advokasi, namun setidaknya beberapa hal-hal penting
yang selama ini diupayakan menjadi terobosan hukum berhasil diperoleh
melalui UU PKDRT. Ini merupakan kontribusi yang sangat berarti bagi
masyarakat Indoensia, khususnya masyarakat korban. UU ini lahir karena
mereka dan selayaknyalah didedikasikan untuk mereka, para korban KDRT,
khususnya perempuan dan anak-anak.

Paper disusun oleh Ratna Batara Munti (LBH-APIK Jkt) untuk disampaikan dalam Semiloka Jangka PKTP “Refleksi Satu      8
Tahun UU PKDRT: Komitmen Berjaring dalam Advokasi Kebijakan”, tanggal 29-30 November 2005 di Hotel Paragon, Jakarta
TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI UU PKDRT

Saat ini genap satu tahun usia UU PKDRT sejak disahkannya pada 14 September
2004. Sebagai UU baru, tantangan yang paling utama adalah bagaimana UU ini
dapat disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat serta dapat
diimplementasikan dengan baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan (para
korban khususnya) serta aparat terkait yang memiliki kewajiban menegakkan
hukum. Demikian pula masyarakat serta pemerintah yang masing-masing
mempunyai kewajiban dan peranan sebagaimana yang diatur dalam UU ini.

Berikut ini beberapa tantangan dan hal penting dalam upaya mendorong
implementasi UU PKDRT, sbb:

     1. Sosialisasi UU PKDRT di masyarakat

Setelah disahkan pada September 2004, berbagai kelompok masyarakat telah
melakukan kegiatan untuk mensosialisasikan UU PKDRT di banyak
tempat/wilayah/daerah. Kelompok tersebut tidak hanya berasal dari kalangan
NGO atau pemerintah saja, tetapi juga melibatkan ormas perempuan, ormas
keagamaan, serikat pekerja, aparat hukum, organisasi profesi, RT/RW hingga
yang diinisiasi oleh kelompok survivor. Kegiatan sosialisasi harus terus menerus
dilakukan hingga menjangkau ke pelosok-pelosok negeri ini, dengan cara yang
lebih gencar (efektif) bahkan jika perlu „door to door‟ sehingga setiap
orang/keluarga mengetahui informasi dalam UU tsb. Strategi sosialisasi perlu
ditingkatkan seperti memanfaatkan berbagai institusi yang ada, mulai media,
agama, perkawinan (KUA dan catatan sipil), pendidikan (kurikulum
sekolah/universitas), instansi penegak hukum, dst.


     2. Menggunakan UU PKDRT dalam penanganan kasus: mendorong aparat
        menerapkan pasal-pasal /ketentuan yang ada

Meski belum banyak putusan yang dihasilkan sejauh ini dengan menerapkan
UU PKDRT, namun, dalam beberapa kasus aparat telah meresponnya dengan
menggunakan pasal-pasal UU PKDRT. Meski demikian masih banyak kasus
yang ditemukan dimana aparat masih ragu-ragu dan bahkan bersikap pasif
dengan alasan masih menunggu PP nya. Oleh sebab itu, penting bagi
pendamping korban untuk terus memasukkan/menggunakan UU PKDRT
dalam setiap proses yang dilakukan. Karena dengan cara ini selain mendorong
implementasi di tingkat aparat, juga sekaligus menguji keberadaan UU itu
sendiri apakah bisa efektif dalam prakteknya.




Paper disusun oleh Ratna Batara Munti (LBH-APIK Jkt) untuk disampaikan dalam Semiloka Jangka PKTP “Refleksi Satu      9
Tahun UU PKDRT: Komitmen Berjaring dalam Advokasi Kebijakan”, tanggal 29-30 November 2005 di Hotel Paragon, Jakarta
     3. Terobosan hukum dalam UU PKDRT mensyaratkan kesiapan dari
        banyak pihak/lembaga

Tentu saja setiap terobosan yang dilakukan membutuhkan dukungan
kelembagaan atau sarana penting yang harus secepatnya disediakan. Seperti:

     a. Terobosan dalam delik maupun pembuktian, seperti: pembuktian untuk
        kekerasan psikis maupun dampak psikis dari kekerasan yang terjadi,
        selain mensyaratkan adanya visum et psikiatrikum juga keterangan dari
        ahlinya yang diperlukan untuk persidangan. Karenanya diperlukan
        lembaga-lembaga/individu-individu profesional (psikolog, psikiater)
        yang cukup tersedia untuk memberikan layanan bagi kepentingan
        korban. Perlu ada kerjasama dengan lembaga seperti universitas,
        organisasi professional, lembaga-lembaga layanan psikolog yang sudah
        ada.

     b. Terobosan dalam ketentuan penyedia layanan: pendamping, pekerja
        sosial, advokat, rohaniawan, dst. Hal ini mensyaratkan: adanya
        ketersediaan para kelompok penyedia layanan tersebut bagi korban
        kuantitas dan kualitas), standar yang digunakan, juga koordinasi antar
        kelompok tersebut. Khususnya dengan diperkenalkannya profesi baru
        dalam sistem hukum, yakni: „pendamping‟, maka lembaga-lembaga yang
        memberikan pendampingan saat ini sudah lebih diakui keberadaannya
        secara resmi dalam UU. Namun, sayangnya jumlah mereka saat ini masih
        terbatas sementara kasus-kasus KDRT terus bertambah.


     4. Impelementasi UU PKDRT perlu didukung dengan perubahan dalam
        kebijakan-kebijakan yang terkait dan perubahan dalam aspek lainnya

Meski saat ini kita sudah memiliki satu instrumen hukum yang memberikan
perlindungan bagi korban sekaligus mengoreksi budaya di masyarakat , namun,
lahirnya UU Penghapusan KDRT harus segera diikuti dengan perubahan
kebijakan di bidang-bidang lainnya. Seperti UU perkawinan, karena dalam
KDRT akar masalahnya justru terletak pada idealisasi dan gagasan mengenai
perkawinan yang keliru di masyarakat yang tercermin dalam pasal-pasal yang
termaktub dalam aturan perkawinan di Indonesia. Contoh: aturan poligami yang
diskriminatif (pasal 3-4), aturan pembakuan peran yang bias gender (pasal 31
dan 34), aturan soal nafkah yang tidak memadai, aturan soal anak yang belum
disesuaikan dengan UU perlindungan anak, dsb. Begitupun untuk perkawinan
campur, perlu adanya revisi UU Kewarganegaraan, sehingga perempuan dan
anak dalam perkawinan campur juga terlindungi hak-haknya. Intinya,
pelaksanaan UU PKDRT tidak bisa benar-benar efektif di masyarakat, bila dalam


Paper disusun oleh Ratna Batara Munti (LBH-APIK Jkt) untuk disampaikan dalam Semiloka Jangka PKTP “Refleksi Satu      10
Tahun UU PKDRT: Komitmen Berjaring dalam Advokasi Kebijakan”, tanggal 29-30 November 2005 di Hotel Paragon, Jakarta
aspek-aspek yang lain kebijakan yang berlaku masih diskriminatif terhadap
perempuan.

Sementara itu, upaya mengimplementasikan UU PKDRT juga disisi lain harus
diiringi dengan upaya-upaya lainnya seperti: sosialisasi ajaran agama yang lebih
adil dan setara jender; pembuatan kurikulum pendidikan di setiap level yang
mengikis bias-bias gender, stereotype dan stigma-stigma sosial yang
mendikotomikan seksualitas perempuan serta mengupayakan tegaknya nilai-
nilai demokratisasi sejak dalam keluarga. Dengan begitu penghormatan
terhadap hak-hak asasi perempuan bisa tumbuh dan tegak di bumi Indonesia
ini. Penghapusan kekerasan dan segala bentuk ketidakadilan merupakan
prasyarat mutlak yang harus segera diwujudkan.


     5. Pentingnya Berjejaring

Dalam melakukan advokasi kebijakan, dukungan aliansi atau jaringan menjadi
hal yang paling penting. Oleh sebab itu komitmen berjejaring untuk
melaksanakan kerja-kerja advokasi perlu terus dipelihara dan ditingkatkan.
Setelah UU PKDRT lahir, tentunya tantangan terberat dalam jaringan advokasi
KDRT ini adalah memastikan UU tersebut benar-benar ditegakkan serta adanya
akses keadilan bagi korban KDRT.

Advoksi kebijakan tidaklah berhenti pada saat sebuah UU yang diinisiasi
berhasil disahkan, tetapi hal yang paling penting dalam advokasi justru terletak
pada bagaimana mengupayakan agar UU tersebut mencapai tujuannya, sebagai
suatu terobosan/koreksi dalam sistem hukum dan sosial di masyarakat yang
sejak awal hendak diubah (tujuan advokasi). Karena itu kegiatan-kegiatan terkait
dengan implementasi UU seperti membuat PP, Perda, Juklak, Juknis, serta
kegiatan monitoring dan evaluasi tetap menjadi agenda kerja bagi jaringan
advokasi tersebut.


Penutup

Refleksi satu tahun UU PKDRT membawa kita pada kenyataan masih banyak
tantangan dan kendala dalam mengimplementasikan UU ini. Meski tidak
dipungkiri ada juga kemajuan yang telah dilakukan seperti yang ditunjukkan
dalam respon masyarakat terhadap UU ini melalui berbagai kegiatan sosialisasi
yang mereka lakukan, juga respon aparat yang mulai menggunakan UU PKDRT
dalam beberapa kasus KDRT.




Paper disusun oleh Ratna Batara Munti (LBH-APIK Jkt) untuk disampaikan dalam Semiloka Jangka PKTP “Refleksi Satu      11
Tahun UU PKDRT: Komitmen Berjaring dalam Advokasi Kebijakan”, tanggal 29-30 November 2005 di Hotel Paragon, Jakarta
Komitmen untuk tetap memelihara semangat berjaringan merupakan elemen
yang juga penting dalam sebuah upaya advokasi. Mengingat kegiatan advokasi
tidak berhenti saat sebuah kebijakan berhasil diadakan. Tantangan terberat
justru baru dimulai, yakni menggunakan UU tersebut sebagai alat perubahan
masyarakat dari yang didominasi nilai-nilai patriarki, kekerasan kepada
keadilan gender, anti kekerasan dan keberpihakan/ sensitivitas terhadap
korban.

Ke depan apa yang menjadi cita-cita bangsa ini untuk menjadi bangsa yang maju
dan beradab, bangsa yang bisa menghargai dan menghormati kaum
perempuannya, bangsa yang mau belajar dari kesalahan-kesalahan serta
kelemahan-kelemahnnya, sebuah bangsa yang tidak pernah kembali mentolerir
apapun bentuk kekerasan di bumi ini, bangsa yang sungguh beradab!, benar-
benar menjadi kenyataan. Bukan hanya sekedar angan-angan.


(Footnotes):
1 Dalam penjelasan KUHP oleh R. Soesilo disebutkan bahwa
„yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota
kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan
anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga
mengeluarkan air mani.
2 Dalam pasal 89 KUHP,
„yang disamakan melakukan kekerasan itu , membuat orang jadi pingsan atau tidak
berdaya lagi (lemah).
Dalam penjelasan KUHP oleh R. Soesilo,
„melakukan kekerasan‟ artinya: mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani
tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau
dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan
dengan “melakukan kekerasan” menurut pasal ini ialah: membuat orang jadi
pingsan atau tidak berdaya. “Pingsan” artinya: tidak ingat atau tidak sadar akan
dirinya. “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama
sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.




Paper disusun oleh Ratna Batara Munti (LBH-APIK Jkt) untuk disampaikan dalam Semiloka Jangka PKTP “Refleksi Satu      12
Tahun UU PKDRT: Komitmen Berjaring dalam Advokasi Kebijakan”, tanggal 29-30 November 2005 di Hotel Paragon, Jakarta

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:237
posted:1/9/2011
language:Indonesian
pages:12