PERANAN YUDIKATIF DAN LEGISLATIF DALAM MENYIKAPI KETIDAKADILAN PADA PEREMPUAN

Document Sample
PERANAN YUDIKATIF DAN LEGISLATIF DALAM MENYIKAPI KETIDAKADILAN PADA PEREMPUAN Powered By Docstoc
					                                                                                                   1


             MASALAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
                       DI DALAM RUMAH TANGGA
           “Pentingnya UU PKDRT dan Tantangan Implementasinya”
                         Oleh: Ratna Batara Munti##

A. Pengantar

   Salah satu bentuk ketidakadilan pada perempuan adalah fakta maraknya
kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam kehidupan sehari-hari di
masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan (KTP) itu sendiri merupakan setiap
perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin
berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau
psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan
kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum
maupun dalam kehidupan pribadi. (Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap
Perempuan, CEDAW).

   Dalam kenyataan sehari-hari, kekerasan terhadap perempuan terus
berlangsung hingga hari ini. Tidak saja terjadi di dalam kehidupan publik seperti
kasus trafiking, kasus ketenagakerjaan (PHK/mutasi karena cuti haid/hamil),
diskriminasi dan pelecehan seksual di tempat kerja,            penggusuran dan
penangkapan semena-mena oleh aparat, perkosaan dan pelecehan seksual, dst.
Tetapi KTP juga berlangsung di rana privat dimana para pelakunya adalah
orang-orang yang dekat dengan korban, yakni dalam lingkup kasus kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT) baik dalam bentuk penganiayaan fisik, pemaksaan
hubungan seksual terhadap istri, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, poligami
sewenang-wenang, kekerasan dalam hubungan pacaran, inses/pencabulan,
pelecehan seksual, penganiayaan PRT. Data kasus yang ditangani oleh LBH-
APIK Jakarta menunjukkan dari tahun ke tahun, kasus KTP terus meningkat.

    Sementara dari kasus-kasus tersebut, kasus KDRT menjadi kasus yang paling
dominan. Data yang masuk menunjukkan peningkatan kasus KDRT yakni,
mulai tahun 1998 hingga tahun 2004 : kekerasan fisik mencapai, 33, 52, 69, 82, 86,
70, 77 kasus ; kekerasan psikis, 119, 122, 174, 76, 260, 124, 201 kasus; kekerasan
ekonomi, 58, 58, 85, 16, 135, 85, 104 kasus; kekerasan seksual, 3, 15, 1, 0, 7,1, 7
kasus. Khusus marital rape (pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri
termasuk dengan cara-cara yang tidak wajar/tidak dikehendaki istri, ada 19
kasus).




##
1 Penulis adalah Direktur LBH-APIK Jakarta dan Kordinator Jaringan Prolegnas Pro Perempuan (JP3)



 i
                                                                                               2



               Jumlah Kasus Kekekerasan Terhadap Perempuan Yang
                      Diterima LBH-APIK Jakarta (1996-2004)

         900                                                             817
         800
         700                                                      627
         600                                               530
         500                                        471
         400                                 343
                                      295
         300            240    227
         200      90
         100
           0
                1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004




B. Gambaran kasus kekerasan yang dialami perempuan

Kekerasan Seksual terhadap Istri: Kejahatan yang Tidak Pernah Dihukum

        “Saya seringkali merasa capek dengan pekerjaan kantor dan aktivitas rumah tangga.
        Kelelahan membuat saya sering merasa tidak bergairah bila suami mengajak berhubungan
        seksual. Tetapi suami tidak mau tahu dengan kondisi saya dan tersinggung bila ditolak. Ia
        akan memaki-maki saya sebagai istri yang tidak taat pada suami, lalu menghempaskan saya
        ke tempat tidur, merobek pakaian saya, dan memaksa saya melayaninya dengan gaya aneh-
        aneh yang menyebabkan saya muak. Saya tidak bisa menolak karena dia akan mengancam
        saya dengan pisau yang selalu terselip di balik kasur bahkan memukuli tubuh saya. Setiap
        berhubungan intim, saya merasa seperti sedang diperkosa”.(AT)

    Kasus ini hanyalah salah satu kasus dari kasus-kasus marital rape yang
ditangani oleh LBH-APIK Jakarta, yakni suami melakukan pemaksaan, dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mendapatkan kepuasan seksual bagi
dirinya tanpa menghiraukan kondisi sang istri. Dalam kasus-kasus lainnya,
gambarannya sbb:
1) suami memasukkan benda-benda kedalam vagina istri seperti terong atau
    mentimun, atau balsem cincau yang membuat istri menderita lahir batin;
2) suami yang memaksa istri melayani hubungan seksual dengan kondisi badan
    suami dipenuhi bekas gigitan atau “cupangan” perempuan lain;
3) suami dalam kondisi mabuk memaksa hubungan seksual;
4) suami memaksa istri berhubungan seksual dengan ancaman tidak diberi
    nafkah bila menolak;
5) di tengah kondisi percekcokan atau pertengkaran, dimana istri dipukul
    suami, suami juga tak segan-segan memaksa istri untuk melakukan
2



    i
                                                                            3


   hubungan seksual;
6) memaksa hubungan seksual dengan memaksa istri minum minuman keras.

    Sebelum hadirnya UU Penghapusan KDRT yang disahkan oleh DPR baru-
baru ini, hukum yang ada belum mengatur kekerasan seksual terhadap istri.
Pasal 285 KUHP hanya mengatur kekerasan seksual yang terjadi di luar relasi
perkawinan. Sehingga, kasus kekerasan seksual terhadap istri tidak pernah
diakui apalagi diproses sebagai suatu bentuk kejahatan yang seharusnya bisa
dihukum (pidana). Hal ini tentunya bertentangan dengan landasan hukum yang
bersifat payung seperti Amandemen Konstitusi, UU HAM dan khususnya UU
No.7 Tahun 1984 yang menegaskan larangan untuk melakukan diskriminasi
terhadap perempuan atas dasar apapun, termasuk atas dasar status perkawinan.
Setiap perempuan terlepas apakah dia berstatus istri atau bukan, berhak atas
rasa aman serta memperoleh kepastian/jaminan perlindungan hukum dari
berbagai bentuk kekerasan yang mungkin terjadi.


Kasus Kekerasan Ekonomi

    Kasus kekerasan ekonomi termasuk yang paling banyak ditangani. Kasus
kekerasan ekonomi tidak saja berupa penelantaran terhadap istri dan anak baik
dalam masa perkawinan ataupun paska perceraian dimana hakim telah
memutuskan bahwa suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada
keluarganya. Namun juga banyak variasi lainnya, yang intinya pelaku
menggunakan sumber daya ekonomi sebagai sarana untuk menekan atau
menindas, atau juga membatasai atau bahkan memutus akses perempuan
sehingga menimbulkan kesengsaraan pada diri perempuan. Kasus-kasus
tersebut antara lain:
1) Istri boleh bekerja tetapi penghasilannya dikuasai oleh suami;
2) Istri boleh bekerja tetapi suami lepas tangan dalam soal nafkah keluarga;
3) Suami tidak memberi nafkah yang layak sehingga istri memutuskan untuk
    bekerja sesuai kemampuannya (PRT), namun suami malah memukuli istri
    dan menganggap kerja istri sebagai aib.
4) Istri tidak diberi nafkah dan dipaksa bekerja lalu penghasilan di gunakan
    suami untuk mabuk-mabukan.

    Kebanyakan istri yang mengalami kekerasan ekonomi tersebut tidak tahan
dan mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Meski pengadilan telah
memutuskan suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada mantan istri
dan anak-anak, namun dalam prakteknya, keputusan tersebut tidak pernah
dijalankan atau dipenuhi oleh suami.


3



    i
                                                                                             4




Kekerasan Fisik

    Dalam kasus kekerasan fisik, korban biasanya mengalami bentuk-bentuk
penganiayaan sebagai berikut: ditendang, dijambak, dipukul dengan tangan
kosong atau bahkan dengan alat (balok, kayu), ditonjok, diinjak, disiram air
panas, disemprot dengan semprotan serangga, dll. Kebanyakan dari kasus
tersebut, korban lebih memilih menempuh jalur perdata dengan mengajukan
gugat cerai. Di tahun 2004 misalnya, dari 77 kasus hanya 3 kasus yang di proses
secara hukum pidana (PN). Dua kasus diantaranya telah diputus pengadilan
dengan hukuman 6 bulan penjara dan 1 tahun 6 bulan.

Kekerasan Psikis dalam Kasus Poligami

        “Sejak suami saya menikah lagi, kehidupan keluarga menjadi berantakan. Suami jarang
        pulang ke rumah. Kadang setelah beberapa minggu pergi, dia hanya pulang sehari atau dua
        hari dan itupun lebih banyak marah-marah kepada istri dan anak-anak. Suami pun tidak
        rutin lagi memberikan nafkah. Saya seringkali harus menyusul ke kantornya untuk
        meminta biaya sekolah anak-anak dan untuk kebutuhan hidup bulanan. Sebenarnya saya
        malu tetapi terpaksa saya lakukan karena meskipun saya bekerja sebagai guru, gaji saya
        tidak mencukupi untuk menafkahi 3 orang anak yang semuanya sudah bersekolah. Anak-
        anak sering bertanya kemana ayahnya dan selalu saya jawab bahwa ayahnya sedang tugas
        ke luar kota. Tetapi kelihatannya anak perempuan saya yang tertua mengetahui bahwa
        ayahnya sudah menikah lagi. Sikapnya belakangan mulai berubah menjadi lebih pendiam,
        sering melamun dan tidak lagi mau bergaul, mungkin dia malu dengan teman-temannya.
        Kondisi seperti ini membuat saya sangat tertekan secara emosional tetapi demi anak-anak
        saya berusaha untuk tetap tegar walaupun hati ini rasanya sakit sekali. (NS).



     Poligami hakekatnya merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan
dan melahirkan berbagai bentuk kekerasan. Dari 81 kasus poligami yang telah
ditangani LBH-APIK Jakarta dari tahun 2001 – 2004, memperlihatkan bentuk-
bentuk kekerasan yang dialami istri-istri dan anak-anak mereka yang mencakup
tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran, ancaman dan teror serta
pengabaian hak seksual istri. Diantara kasus tersebut, sebanyak 21 kasus suami
menikah lagi dengan melakukan perkawinan bawah tangan, 19 kasus dengan
memalsukan identitas, 4 kasus resmi dengan izin pengadilan tetapi tidak
mendapat izin istri, serta 1 kasus dengan mendapat izin dari istri secara paksa,
sedang 10 kasus suami poligami tanpa diketahui sama sekali oleh istrinya.

   Poligami yang dilakukan tanpa prosedur sebenarnya dapat dijerat dengan
KUHP Pasal 279, yang menyebutkan bahwa siapa yang melakukan perkawinan
sementara perkawinan sebelumnya menjadi halangan yang sah, dan atau
4



    i
                                                                              5


menyembunyikan perkawinannya tersebut untuk kepentingan kawin lagi
diancam sebagai telah melakukan tindak pidana kejahatan perkawinan, dan
dikenai hukuman penjara hingga 7 tahun lamanya.

    Dalam prakteknya, banyak sekali suami-suami yang melakukan poligami
dengan cara di bawah tangan tanpa izin istri dan izin pengadilan setempat,
sehingga juga sulit dikenai pasal kejahatan perkawinan, karena status
perkawinan di bawah tangan yang menyebabkan tidak ada bukti kuat bahwa ia
telah melakukan perkawinan.

   Dalam Rekomendasi sidang Ke-18 Komite PBB tentang pelaksanaan
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan oleh
Pemerintah Indonesia,    Komite mencatat, bahwa diskriminasi terhadap
perempuan di Indonesia ada dalam aturan mengenai keluarga dan perkawinan,
termasuk poligami , umur untuk melakukan perkawinan, dan ketentuan
perceraian. Komite mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-
langkah segera dalam menghapuskan praktek poligami di Indonesia dan
merubah undang-undang lain yang bersifat diskriminatif.


C. Faktor Penyebab Perempuan Rentan Menjadi Korban Kekerasan

    Pelanggaran hak-hak asasi perempuan yang tercermin dalam berbagai
bentuk kekerasan dan diskriminasi yang perempuan alami, pada dasarnya
didukung oleh ideologi tertentu yang terdiri dari seperangkat norma-norma,
nilai-nilai dan keyakinan-keyakin yang diskriminatif terhadap perempuan.
Norma, nilai dan keyakinan tersebut terus menerus disosialisasikan dan
diinternalisasikan kepada setiap individu melalui beragam institusi seperti,
keluarga, tafsir agama, pendidikan, hukum, ekonomi dan media, sehingga
diterima begitu saja sebagai sesuatu yang niscaya keberadaannya („taken for
granted’), untuk selanjutnya menjadi „konsep diri‟ secara individu atau pun
kolektif. Seperti keyakinan bahwa peran utama perempuan sebagai istri adalah
sebagai „sex provider’ bagi suami, pekerja domestik, nilai „kesucian‟/moralitas
standar ganda , dikotomi perempuan baik/tidak baik, konsep feminitas-
maskulinitas dan konstruksi seksualitas yang phallosentris.

    Dengan konstruksi seksualitas dan nilai-nilai demikian, perempuan rentan
menjadi korban kekerasan. Perempuan misalnya akan dituding sebagai pihak
yang paling bersalah dan bertanggungjawab bila KDRT menimpanya, atau bila
suami berselingkuh atau berpoligami. „Victim blaming’ atau setidaknya „victim
participating’ sering dikenakan terhadap perempuan yang menjadi korban.
Dalam fenomena KTP ini, tidak hanya faktor sosial budaya yang menjadi

5



    i
                                                                                   6


penyebab dan sekaligus hambatan tetapi juga sistem hukum yang ada. Ketika
mereka berupaya mencari keadilan, sistem hukum tidak cukup memberi
perlindungan, baik dari sisi substansi hukumnya yang tidak memadai (baik
materil maupun formil, seperti soal pembuktian dan keterbatasan pengaturan
lingkup kekerasan hanya fisik) instansi dan aparat yang terbatas dan pada
umumnya juga masih bias jender, dan begitupun budaya hukum yang masih
melihat kasus KTP, khususnya KDRT sebagai persoalan privat dan tidak perlu
dicampuri.

D. Peranan Aparat Hukum dalam merespon Kasus-kasus KDRT

    Dengan lahirnya UU PKDRT, aparat hukum harusnya lebih responsive
terhadap kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan. Meski ada beberapa
perubahan yang ditemukan seperti saat ini telah ada Ruang Pelayanan Khusus
(RPK) di Kepolisian, namun secara umum, sikap aparat masih perlu
ditingkatkan khususnya juga di Kejaksaan dan Kehakiman. Masih terdapat bias-
bias gender serta stigmatisasi terhadap korban, ketika proses peradilan berjalan.

        Beberapa sikap aparat yang masih ditemui di lapangan, sebagai berikut:
         Kurang sensitive dan tidak memperhitungkan lapisan hambatan dan
           konteks KTP
         Tidak memperhitungkan adanya relasi kuasa dan relasi domestik/dekat
           antara pelaku dengan korban
         Mengabaikan adanya tekanan psikis dan ketergantungan korban dalam
           relasi tsb
         Mengabaikan lokus kejadian: rana privat/tidak mudah diketahui orang
           lain
         Mudah menempatkan korban sebagai „tersangka‟. Seperti dalam kasus
           traficking,    korban     dijerat    dengan      menerapkan         pasal
           kesusilaan/kesopanan.
         Menganggap kekerasan seksual sebagai hubungan seksual biasa
         Mudah mencurigai korban (victim participating)
         Pembuktian dibebankan pada korban. Harus membuktikan bahwa ia
           adalah korban, bukan sebaliknya kepada pelaku.
         Pembuktian masih prioritas pada bukti-bukti fisik. Pembuktian tidak
           memperhitungkan realitas/ konteks KTP
         Dakwaan untuk perkosaan menjadi pencabulan
         Pertanyaan yang diajukan cendrung melecehkan dan bias
         Tuntutan hukuman bagi pelaku KTP masih sangat rendah begitupun
           putusannya
         Hak-hak korban sebagai „tersangka‟ yang telah diatur dalam KUHAP
           tidak dipenuhi

6



    i
                                                                          7


         Implementasi CEDAW, UUPA, UU PKDRT masih jauh dari harapan.


E. Upaya-upaya yang dilakukan serta peran legislatif

    Berkaitan dengan sistem hukum dan sosial yang belum cukup memberi
perlindungan dan penegakan hak-hak asasi perempuan bahkan turut
melanggengkan KTP, maka perlu dilakukan berbagai upaya dan terobosan di
bidang hukum dan sosial. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kelompok
perempuan untuk merubah sistem hukum dan sosial adalah dengan:
   1. Melakukan penguatan peran aparat penegak hukum serta
       mensosialisasikan gagasan “Sistem Peradilan Pidana Terpadu bagi
       Penanganan Kasus KTP” melalui kegiatan: pemantauan peradilan, Moot
       Court dan pembuatan kurikulum di fakultas-fakultas hukum, workshop,
       seminar, penerbitan, dll
   2. Melakukan advokasi perubahan kebijakan. Hal ini sangat terkait dengan
       peran legislative: pembuatan UU.

    Sejak diratifikasinya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan (CEDAW) menjadi UU No.7 Tahun 1984, pemerintah
Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan adanya perubahan kebijakan
yang lebih setara dan adil gender, menghapus stigmatisasi dan stereotype di
masyarakat terhadap perempuan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat.
Namun, sejauh ini belum banyak yang dilakukan lembaga legislative untuk
kemajuan perempuan. Dari berbagai usulan rancangan undang-undang serta
kritisi terhadap beberapa kebijakan yang disampaikan oleh kelompok
perempuan, baru dua aturan perundang-undangan yang berhasil disahkan,
yakni : aturan mengenai affirmative action (30 % perempuan di parlemen)
dalam UU Pemilu dan disahkannya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (PKDRT) No. 23 Tahun 2004.

    Saat ini kelompok perempuan tengah memperjuangkan bagaimana kedua
UU tersebut benar-benar efektif dan diimplementasikan di masyarakat. Selain
itu, beberapa agenda kebijakan kelompok perempuan yang masih sedang
diadvokasikan (melalui kegiatan kampanye, dan pembuatan draft-draft
rancangan) sbb:
    1. Amandemen UU Perkawinan
    2. Kritisi atas RUU KUHP
    3. RUU Perlindungan PRT
    4. Kritisi atas RUU Pornografi dan Pornoaksi
    5. RUU Trafiking
    6. RUU Kewarganegaraan (khususnya perlindungan perempuan dan anak
       dalam perkawinan campur/antar WNI dengan WNA)
7



    i
                                                                             8


        7. RUU Perlindungan Saksi (khususnya terkait saksi perempuan sebagai
           korban maupun sebagai „tersangka‟)
        8. RUU Anti Perkosaan
        9. RUU Kesehatan (terkait dengan hak-hak reproduksi/kesehatan
           reproduksi perempuan)

F. Lahirnya UU PKDRT sebagai Sebuah Terobosan Hukum dan Sosial

   Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh kelompok perempuan adalah
menggulirkan RUU anti KDRT sejak tahun 1997 hingga pada tahun ini berhasil
disahkan oleh DPR. Dalam UU Penghapusan KDRT No.23/2004 yang disahkan
September 2004 ini, telah mengatur 4 bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual,
termasuk marital rape dan penelantaran rumah tangga) terhadap anggota rumah
tangga, yang meliputi tidak hanya keluarga inti (suami, istri, anak) tetapi
keluarga luas (hubungan darah, perkawinan, adopsi, persusuan) serta PRT.
Demikian pula terdapat terobosan hukum acara seperti mekanisme perintah
perlindungan dari pengadilan, perlindungan sementara dari kepolisian,
pengutamaan saksi korban sebagai alat bukti, peran masyarakat dan negara
dalam upaya pencegahan, penanggulangan KDRT serta perlindungan terhadap
korban.

    Berikut ini poin-poin penting UU Penghapusan KDRT yang disahkan DPR
tanggal 14 September 2004
 Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap
   seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
   penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah
   tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
   perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah
   tangga.
 Lingkup rumah tangga meliputi: a) suami, isteri, dan anak; b) orang-orang
   yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami,istri dan anak, karena
   hubungan darah, perkawinan, persusuanm pengasuhan, dan perwalian, yang
   menetap dalam rumah tangga; dan/atau c) orang yang bekerja membantu
   rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
 Bentuk KDRT yang diatur: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c)
   kekerasan seksual; d) penelantaran rumah tangga.
 Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh
   sakit, atau luka berat.
 Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,
   hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa
   tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
 Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan

8



    i
                                                                                   9


        hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar,
        dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain
        untuk tujuan komersial dan /atau tujuan tertentu.
       Kekerasan seksual meliputi: a) pemaksaan hubungan seksual yang
        dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga
        tersebut; b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam
        lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial
        dan/atau tujuan tertentu;
       Kekerasan ekonomi: Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam
        lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya
        atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,
        perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran ini juga
        berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi
        dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di
        dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang
        tersebut.
       Hak-hak korban: a) mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga,
        kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak
        lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah
        perlindungan dari pengadilan; b) pelayanan kesehatan sesuai dengan
        kebutuhan medis; c) penanganan secara khusus berkaitan dengan
        kerahasiaan korban; d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan
        hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan
        peraturan perundang-undangan; dan e) pelayanan bimbingan rohani.
       Kewajiban pemerintah: bertanggung jawab dalam upaya pencegahan
        kekerasan dalam rumah tangga, mulai dari perumusan kebijakannya hingga
        sosialisasi dan penyelenggaraan pendidikan sensitif jender.
       Kewajiban masyarakat: Setiap orang yang mendengar, melihat, atau
        mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan
        batas kemampuannya untuk: a) mencegah berlangsungnya tindak pidan; b)
        memberikan perlindungan kepada korban; c) memberikan pertolongan
        darurat; dan d) membantu proses pengajuan permohonan penetapan
        perlindungan.
       Pembuktian: Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi
        korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah,
        apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
       Asas : Penghapusan KDRT dilaksanakan berdasarkan asas: a) penghormatan
        HAM; b) keadilan dan kesetaraan jender; c) nondiskriminasi; dan d)
        perlindungan korban.
       Tujuan: Penghapusan KDRT bertujuan: a) mencegah segala bentuk KDRT; b)
        melindungi korban KDRT; c) menindak pelaku KDRT; dan d) memelihara
        keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

9



    i
                                                                              10




Kesimpulan: UU PKDRT sebagai sebuah terobosan hukum
   KDRT sebagai kejahatan serius bukan hanya isu privat
   Meliputi perlindungan dan pencegahannya
   Mengakomodir realitas bentuk-bentuk KDRT yang dialami korban (tidak
     hanya fisik)
   Terobosan hukum materil dan formil (spt. saksi korban yg utama)
   Mengatur hak-hak korban :pendampingan, pemulihan dan perlindungan
   Mengatur kewajiban pemerintah dan masyarakat (mencegah KDRT dan
     melindungi korban)
   Mengatur peran2 penyedia layanan korban, spt pendamping, tenaga
     medis, advokat dan rohaniawan

G. TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI UU PKDRT

     Saat ini genap satu tahun usia UU PKDRT sejak disahkannya pada 14
September 2004. Sebagai UU baru, tantangan yang paling utama adalah
bagaimana UU ini dapat disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat serta
dapat diimplementasikan dengan baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan
(para korban khususnya) serta aparat terkait yang memiliki kewajiban
menegakkan hukum. Demikian pula masyarakat serta pemerintah yang masing-
masing mempunyai kewajiban dan peranan sebagaimana yang diatur dalam UU
ini.

Berikut ini beberapa tantangan dan hal penting dalam upaya mendorong
implementasi UU PKDRT, sbb:

     1. Sosialisasi UU PKDRT di masyarakat

    Setelah disahkan pada September 2004, berbagai kelompok masyarakat telah
melakukan kegiatan untuk mensosialisasikan UU PKDRT di banyak
tempat/wilayah/daerah. Kelompok tersebut tidak hanya berasal dari kalangan
NGO atau pemerintah saja, tetapi juga melibatkan ormas perempuan, ormas
keagamaan, serikat pekerja, aparat hukum, organisasi profesi, RT/RW hingga
yang diinisiasi oleh kelompok survivor. Kegiatan sosialisasi harus terus menerus
dilakukan hingga menjangkau ke pelosok-pelosok negeri ini, dengan cara yang
lebih gencar (efektif) bahkan jika perlu „door to door‟ sehingga setiap
orang/keluarga mengetahui informasi dalam UU tsb. Strategi sosialisasi perlu
ditingkatkan seperti memanfaatkan berbagai institusi yang ada, mulai media,
agama, perkawinan (KUA dan catatan sipil), pendidikan (kurikulum
10



 i
                                                                            11


sekolah/universitas), instansi penegak hukum, dst.



     2. Menggunakan UU PKDRT dalam penanganan kasus: mendorong aparat
        menerapkan pasal-pasal /ketentuan yang ada

    Meski belum banyak putusan yang dihasilkan sejauh ini dengan
menerapkan UU PKDRT, namun, dalam beberapa kasus aparat telah
meresponnya dengan menggunakan pasal-pasal UU PKDRT. Meski demikian
masih banyak kasus yang ditemukan dimana aparat masih ragu-ragu dan
bahkan bersikap pasif dengan alasan masih menunggu PP nya. Oleh sebab itu,
penting bagi pendamping korban untuk terus memasukkan/menggunakan UU
PKDRT dalam setiap proses yang dilakukan. Karena dengan cara ini selain
mendorong implementasi di tingkat aparat, juga sekaligus menguji keberadaan
UU itu sendiri apakah bisa efektif dalam prakteknya.

     3. Terobosan hukum dalam UU PKDRT mensyaratkan kesiapan dari
        banyak pihak/lembaga

    Tentu saja setiap terobosan yang dilakukan membutuhkan dukungan
kelembagaan atau sarana penting yang harus secepatnya disediakan. Seperti:

     a. Terobosan dalam delik maupun pembuktian, seperti: pembuktian untuk
        kekerasan psikis maupun dampak psikis dari kekerasan yang terjadi,
        selain mensyaratkan adanya visum et psikiatrikum juga keterangan dari
        ahlinya yang diperlukan untuk persidangan. Karenanya diperlukan
        lembaga-lembaga/individu-individu profesional (psikolog, psikiater)
        yang cukup tersedia untuk memberikan layanan bagi kepentingan
        korban. Perlu ada kerjasama dengan lembaga seperti universitas,
        organisasi professional, lembaga-lembaga layanan psikolog yang sudah
        ada.

     b. Terobosan dalam ketentuan penyedia layanan: pendamping, pekerja
        sosial, advokat, rohaniawan, dst. Hal ini mensyaratkan: adanya
        ketersediaan para kelompok penyedia layanan tersebut bagi korban
        kuantitas dan kualitas), standar yang digunakan, juga koordinasi antar
        kelompok tersebut. Khususnya dengan diperkenalkannya profesi baru
        dalam sistem hukum, yakni: „pendamping‟, maka lembaga-lembaga yang
        memberikan pendampingan saat ini sudah lebih diakui keberadaannya
        secara resmi dalam UU. Namun, sayangnya jumlah mereka saat ini masih
        terbatas sementara kasus-kasus KDRT terus bertambah.

11



 i
                                                                            12




     4. Impelementasi UU PKDRT perlu didukung dengan perubahan dalam
        kebijakan-kebijakan yang terkait dan perubahan dalam aspek lainnya

    Meski saat ini kita sudah memiliki satu instrumen hukum yang memberikan
perlindungan bagi korban sekaligus mengoreksi budaya di masyarakat , namun,
lahirnya UU Penghapusan KDRT harus segera diikuti dengan perubahan
kebijakan di bidang-bidang lainnya. Seperti UU perkawinan, karena dalam
KDRT akar masalahnya justru terletak pada idealisasi dan gagasan mengenai
perkawinan yang keliru di masyarakat yang tercermin dalam pasal-pasal yang
termaktub dalam aturan perkawinan di Indonesia. Contoh: aturan poligami yang
diskriminatif (pasal 3-4), aturan pembakuan peran yang bias gender (pasal 31
dan 34), aturan soal nafkah yang tidak memadai, aturan soal anak yang belum
disesuaikan dengan UU perlindungan anak, dsb. Begitupun untuk perkawinan
campur, perlu adanya revisi UU Kewarganegaraan, sehingga perempuan dan
anak dalam perkawinan campur juga terlindungi hak-haknya. Intinya,
pelaksanaan UU PKDRT tidak bisa benar-benar efektif di masyarakat, bila dalam
aspek-aspek yang lain kebijakan yang berlaku masih diskriminatif terhadap
perempuan.

    Sementara itu, upaya mengimplementasikan UU PKDRT juga disisi lain
harus diiringi dengan upaya-upaya lainnya seperti: sosialisasi ajaran agama
yang lebih adil dan setara jender; pembuatan kurikulum pendidikan di setiap
level yang mengikis bias-bias gender, stereotype dan stigma-stigma sosial yang
mendikotomikan seksualitas perempuan serta mengupayakan tegaknya nilai-
nilai demokratisasi sejak dalam keluarga. Dengan begitu penghormatan
terhadap hak-hak asasi perempuan bisa tumbuh dan tegak di bumi Indonesia
ini. Penghapusan kekerasan dan segala bentuk ketidakadilan merupakan
prasyarat mutlak yang harus segera diwujudkan.


     5. Pentingnya   Berjejaring  Dalam     Mensosialisasikan             dan
        Mengimplementasikan UU PKDRT (Advokasi Kebijakan)

    Dalam melakukan advokasi kebijakan, dukungan aliansi atau jaringan
menjadi hal yang paling penting. Oleh sebab itu komitmen berjejaring untuk
melaksanakan kerja-kerja advokasi perlu terus dipelihara dan ditingkatkan.
Setelah UU PKDRT lahir, tentunya tantangan terberat dalam jaringan advokasi
KDRT ini adalah memastikan UU tersebut benar-benar ditegakkan serta adanya
akses keadilan bagi korban KDRT.

12



 i
                                                                              13


    Advoksi kebijakan tidaklah berhenti pada saat sebuah UU yang diinisiasi
berhasil disahkan, tetapi hal yang paling penting dalam advokasi justru terletak
pada bagaimana mengupayakan agar UU tersebut mencapai tujuannya, sebagai
suatu terobosan/koreksi dalam sistem hukum dan sosial di masyarakat yang
sejak awal hendak diubah (tujuan advokasi). Karena itu kegiatan-kegiatan terkait
dengan implementasi UU seperti membuat PP, Perda, Juklak, Juknis, serta
kegiatan monitoring dan evaluasi tetap menjadi agenda kerja bagi jaringan
advokasi tersebut.

Penutup

    Refleksi satu tahun UU PKDRT membawa kita pada kenyataan masih
banyak tantangan dan kendala dalam mengimplementasikan UU ini. Meski
tidak dipungkiri ada juga kemajuan yang telah dilakukan seperti yang
ditunjukkan dalam respon masyarakat terhadap UU ini melalui berbagai
kegiatan sosialisasi yang mereka lakukan, juga respon aparat yang mulai
menggunakan UU PKDRT dalam beberapa kasus KDRT.

    Komitmen untuk terus mensosialisasikan dan mendorong implementasi UU
PKDRT merupakan elemen yang penting dalam sebuah upaya advokasi.
Mengingat kegiatan advokasi tidak berhenti saat sebuah kebijakan berhasil
diadakan. Tantangan terberat justru baru dimulai, yakni menggunakan UU
tersebut sebagai alat perubahan masyarakat dari yang didominasi nilai-nilai
patriarki, kekerasan kepada keadilan gender, anti kekerasan dan keberpihakan/
sensitivitas terhadap korban.

    Ke depan apa yang menjadi cita-cita bangsa ini untuk menjadi bangsa yang
maju dan beradab, bangsa yang bisa menghargai dan menghormati kaum
perempuannya, bangsa yang mau belajar dari kesalahan-kesalahan serta
kelemahan-kelemahnnya, sebuah bangsa yang tidak pernah kembali mentolerir
apapun bentuk kekerasan di bumi ini, bangsa yang sungguh beradab!, benar-
benar menjadi kenyataan. Bukan hanya sekedar angan-angan.




13



 i
     14




14



 i

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:803
posted:1/9/2011
language:Indonesian
pages:14