Docstoc

Langkah-langkah Advokasi

Document Sample
Langkah-langkah Advokasi Powered By Docstoc
					Langkah-langkah Advokasi Legislatif
yang telah dilakukan LBH APIK Jakarta bersama Jaringan (Jangka PKTP)
dalam menangani isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga



Latarbelakang

Sejak awal berdirinya (4 Agustus 1995), LBH-APIK telah mengkonsentrasikan diri pada
upaya mewujudkan sistem hukum yang adil di pandang dari pola hubungan kekuasaan dalam
masyarakat, khususnya hubungan perempuan - laki-laki dengan terus menerus berupaya
menghapuskan ketidakadilan terhadap perempuan. Upaya tersebut dilakukan oleh LBH-APIK
melalui dua kegiatan utama, yakni pelayanan hukum bagi perempuan korban ketidakadilan di
tengah masyarakat ( legal assistance) dan kegiatan pembaharuan hukum (legal reform) .
Dalam melakukan kedua kegiatan utama tersebut, dilakukan pula kegiatan-kegiatan
pendidikan massa, kajian, publikasi, dokumentasi dan penguatan jaringan, sebagai bagian dari
kegiatan advokasi legislatif secara keseluruhan.

Dalam perjalanannya, LBH-APIK telah menerima banyak kasus keluarga dan kasus
kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) dapat dibilang dominan di
banding kasus-kasus lainnya. Data yang masuk ke LBH-APIK menunjukkan sebagian besar
kasus adalah kasus keluarga. Dari kasus keluarga yang ditangani antara tahun 1996-2001,
sebanyak 927 adalah kasus KDRT, dengan rincian 254 kasus kekerasan fisik (27,4%), 62
kasus kekerasan seksual (6,69%), 279 kasus kekerasan ekonomi (30%), dan 332 kasus
kekerasan psikis (35,8%). Berkaitan dengan kondisi tersebut, LBH-APIK melakukan upaya
advokasi legislatif terhadap kasus KDRT yang menjadi salah satu program utamanya
disamping kasus-kasus kekerasan lainnya seperti kasus pembantu rumah tangga (PRT),
perburuhan, dan perkosaan.

Adanya fenomena kasus-kasus KDRT tersebut menjadi entry poin dari seluruh kegiatan
advokasi, terutama setelah LBH-APIK berhasil "memenangkan" sebuah kasus KDRT di
tingkat pengadilan, yakni di awal tahun 1997. Dalam kasus tersebut, LBH-APIK
menggunakan pasal 356 KUHP (pasal penganiayaan) yang memberatkan                   pelaku
penganiayaan bagi anak, istri dan orang tua dengan menjatuhkan pidana kurungan ditambah
1/3 dari pokok hukuman yakni kurang lebih 12 tahun. Sekalipun pelaku berhasil dijerat
dengan pasal tersebut, Hakim hanya menjatuhkan hukuman selama 8 bulan penjara dengan
masa percobaan 1 tahun. Artinya, dalam masa percobaan tersebut, kalau pelaku dinilai
berkelakuan baik oleh Hakim, maka ia dapat langsung dilepaskan tanpa harus menyelesaikan
1 tahun masa percobaan dan sekaligus menggugurkan hukuman 8 bulan penjara. Tentu saja
minimnya hukuman tersebut tidak sebanding dengan beratnya derita yang ditimbulkan oleh
pelaku terhadap korban. Namun, ringannya hukuman ini dimungkinkan oleh karena
disamping KUHP tidak mengatur hukuman minimal, juga adanya aturan dalam UU
Perkawinan telah memposisikan laki-laki (suami) sebagai kepala keluarga yang berkewajiban
memberi nafkah keluarga. Hal ini jelas terungkap dalam pertimbangan hakim ketika
memutuskan kasus KDRT tersebut.

Disisi lain, tidak seluruh kasus KDRT dapat dibawa sampai ke tingkat Pengadilan pidana.
Selama tahun 1997, dari seluruh kasus KDRT yang telah ditangani, hanya satu kasus (kasus
yang diatas) yang berhasil sampai di tingkat pengadilan pidana, selebihnya berakhir pada
perceraian atau tingkat kepolisian. Hal ini disebabkan kentalnya anggapan masyarakat


D:\Docstoc\Working\pdf\eebda99f-9426-48f8-aee5-e0234863566c.doc                           1
termasuk phak aparat bahwa KDRT adalah isu privat dan karenanya mesti diselesaikan di
tingkat keluarga. Sementara itu, KUHP belum merumuskan KDRT berikut seluruh bentuk-
bentuknya sebagai suatu kejahatan yang harus dihukum, walaupun ada pasal dalam KUHP
(pasal 356) yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku KDRT( namun terbatas pada
kekerasan fisik, itupun hanya di lingkup keluarga inti heteroseksual). Dalam prakteknya, pasal
356 itupun sulit dilakukan seperti yang ditunjukkan melalui kasus diatas.

Berbagai kondisi diatas pada dasarnya menunjukkan kuatnya ideologi patriarkhi dalam sistem
hukum di Indonesia, yang pada akhirnya merugikan perempuan. Kondisi inilah yang menjadi
titik perhatian LBH-APIK dalam melakukan advokasi, sehingga strateginya diarahkan pada
bagaimana melakukan perubahan sistem hukum tersebut.

Langkah-langkah advokasi menghapus KDRT

Adapun langkah-langkah advokasi yang telah dilakukan oleh LBH-APIK dan JANGKA
PKTP :

Tahap Pertama: (1996-1997)

   1. Menerbitkan buletin “Kekerasan dalam Rumah tangga dan Factsheet
      “Penganiayaan istri” (1997)

   2. Mengadakan lokakarya sehari tentang “Respon Hukum dan Agama terhadap
      KDRT” (November, 1997). Lokakarya ini melibatkan, penegak hukum, aktifis,
      akademisi dan kelompok agamawan. Hasil dari lokakarya tersebut menyepakati
      perlunya pembuatan draft RUU tentang KDRT dengan alasan sampai saat ini
      perlindungan terhadap korban KDRT belum terakomodasi seluruhnya dalam
      peraturan-peraturan yang ada. Selain itu juga disepakati perlunya reinterpretasi ajaran-
      ajaran agama yang dianggap bias dan sering dijadikan legitimasi bagi munculnya
      kasus KDRT.

   3. Menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Bulan Pengaduan” . Kegiatan ini dilakukan
      dengan membuat dan menyebarkan poster berjudul “Memecahkan kebisuan”,dimana
      poster tersebut menyerukan agar para korban berani mengadukan kasusnya lewat
      lembaga-lembaga pendampingan dan penanganan kasus yang adalah jaringan LBH-
      APIK. Kegiatan ini berlangsung selama bulan November 1998, dengan
      mengikutsertakan 17 LSM di 17 propinsi/ kota-kota besar di seluruh Indonesia untuk
      membuka pos-pos pengaduan KDRT, antara lain Aceh, Medan, Sumatra Barat,
      Jogjakarta, Surabaya, Malang, Palu, NTB, NTT, Timor-Timur, Ujung Pandang.
      Kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka Aksi Kaulan Perempuan yakni semacam
      aksi bersama dari seluruh komponen kekuatan perempuan guna menggalang
      solidaritas untuk penghapsan kekerasan terhadap perempuan di Tanah Air. Kegiatan
      ini juga disiarkan melalui radio-radio seperti Bahana FM, Pesona FM dan radio Dakta
      FM. Juga melibatkan media massa lewat acara konperensi pers peluncuran poster
      “Bulan Pengaduan”.




Tahap Kedua: (1998-1999)


D:\Docstoc\Working\pdf\eebda99f-9426-48f8-aee5-e0234863566c.doc                             2
   1. Melakukan kajian perbandingan dengan UU Anti KDRT (Domestic Violence Act)
      dari berbagai negara seperti Minnesota, New Zealand, Phillipina, Turki dan Malaysia
      serta menyusun       draft RUU Anti KDRT. Kedua kegiatan ini merupakan
      pengejawantahan dari hasil lokakarya tahun 1997 yang merekomendasikan perlunya
      RUU Anti KDRT.

   2. Menyelenggarakan lokakarya draft RUU Anti KDRT (November 1998) yang
      melibatkan 15 peserta dari beberapa LSM maupun organisasi yang peduli dengan
      masalah KDRT antara lain Kalyanamitra, Speak, Sikap, Fatayat NU, Gembala Baik
      (Jakarta), Rif’ka An-Nisa’ (Yogyakarta), Savy Amira (Surabaya). Selain memberikan
      masukan terhadap draft, lokakarya ini juga berhasil membentuk Jaringan Kerja
      Advokasi RUU Anti KDRT/Jangkar), berikut serangkaian agenda aksi yang meliputi:
      kegiatan perumusan draft (tim perumus) dan sosialisasi masalah KDRT (tim
      sosialisasi).

   3. Melakukan kegiatan sosialisasi masalah KDRT dan perlunya UU Anti KDRT,
      serta menyelenggarakan forum konsultasi draft RUU Anti KDRT:

       a.   Talkshow masalah KDRT dan pentingnya UU Anti KDRT, di radio Elshinta,
            Bahana, Trijaya, Ramaco, Sonora dan TVRI.
       b.   Semiloka-semiloka di 10 wilayah, yang melibatkan jaringan Bulan Pengaduan,
            yakni di Ujung Pandang (bekerjasama dengan LBH-P2i), Palembang (dengan
            LBH-APIK Palembang), Mataram (dengan LBH-APIK Mataram), Pontianak
            (dengan LBH-APIK Pontianak), Medan (dengan LBH-APIK Medan), Padang
            (dengan LBH-APIK Padang), Surabaya (dengan Savy Amira), Kupang/NTT
            (dengan JKPIT), Jember (dengan Kohati) dan Pati.
       c.    Bekerja sama dengan Fatayat NU dan Gembala Baik melaksanakan lokakarya
            Dialog Antar Pemuka Agama tentang Kekerasan terhadap Perempuan yang
            melibatkan kalangan agamawan. Kegiatan ini menelurkan Jaringan Agamawan
            untuk Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.

   4. Menyusun booklet panduan sosialisasi masalah KDRT dan advokasi Draft RUU
      Anti KDRT (3 buah) dan menyebarluaskannya melalui kegiatan-kegiatan
      semiloka.


Tahap Ketiga: (2000 – 2001)

   1. Pembuatan Naskah Akademis RUU Anti KDRT dan semiloka-nya

       Perjalanan berikutnya, karena merasa perlu ada naskah akademis untuk RUU Anti
       KDRT, maka LBH-APIK berinisiatif untuk membuat naskah akademis tersebut
       dengan melibatkan Pusat Pengembangan Hukum dan Gender FH Unibraw, Malang.
       Pada tanggal 23-24 Juni 2000 dilakukan semiloka atas naskah akademis di Unibraw
       dengan menghadirkan para akademisi, praktisi hukum dan kelompok masyarakat
       lainnya seperti kalangan agamawan di wilayah Malang dan Surabaya. Selanjutnya,
       semiloka yang kedua atas naskah akademis kedua diadakan pada tanggal 31 Agustus
       dan 1-2 September di Jakarta. Semiloka ini menghadirkan Dirjen Hukum dan
       Perundang-undangan, aparat hukum, akademisi, LSM, Instansi Pemerintah lainnya


D:\Docstoc\Working\pdf\eebda99f-9426-48f8-aee5-e0234863566c.doc                         3
        seperti Depkes, Depkumdang, Meneg PP, kelompok profesional, buruh perempuan,
        organisasi masyarakat dan perwakilan mitra (klien) LBH-APIK.

   2. Penyempurnaan draft RUU Anti KDRT (Tahun 2001)

        Kegiatan penyempurnaan draft RUU ini dilakukan dengan melibatkan Jangka PKTP
        (Jaringan Advokasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan). Ada beberapa
        kegiatan:

        a. Lokakarya tanggal 21-23 Juni 2001 di Cisarua yang melibatkan kurang lebih 35
           peserta dari LBH APIK Jakarta, Kalyanamitra, Komnas Perempuan, LBH Jakarta,
           LKBHuWK, Puan Amal Hayati, SPEAK, LKBH UI, Depkumdang, Kejagung,
           Pusat Krisis Terpadu, PPHG Unibraw, FH UI, KRHN, Gema Perempuan, survivor ,
           Savy Amira WCC, Rifka Annisa WCC dan lainnya. Workshop ini menghasilkan
           masukan-masukan untuk kesempurnaan draft RUU Anti KDRT terutama dari segi
           substansinya. Selain itu, dibentuk tim perumus yang baru yang bertugas
           merumuskan hasil masukan kawan-kawan tersebut di atas.
        b. Lokakarya perumusan draft, pada tanggal 28-30 Juni 2001, yang menghasilkan
           draft RUU Anti KDRT yang lebih baik.

   3. Sosialisasi dan lobby ke Komisi VII DPR RI

        Pada tanggal 4 Juli 2001, bersama-sama dengan Jangka PKTP, melakukan Seminar
        Nasional mengenai masalah KDRT dan perlindungan hukumnya. Seminar ini
        melibatkan Jaringan Advokasi KDRT di berbagai daerah yang telah terlibat selama ini
        dalam semiloka-semiloka LBH-APIK. Dalam seminar tersebut, komisi 7 DPR RI
        menjanjikan akan mengajukan RUU Anti KDRT ke sidang paripurna dan
        menjadikannya sebagai hak inisiatif DPR.

   4. Melakukan forum konsultasi atas draft yang sudah diperbaiki, khusus dengan
      para korban dan ibu-ibu majelis ta’lim.

        Pada tanggal 9 dan 23 September 2001 diselenggarakan forum konsultasi atas draft
        terakhir dengan mitra (klien) LBH-APIK dan para ibu-ibu majelis ta’lim. Selain itu,
        dilakukan diskusi keliling tiap wilayah posko mitra LBH-APIK, yakni Jakarta Timur,
        Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.
        Pada tanggal 29-30 Oktober 2001 diselenggarakan forum konsultasi kerjasama LBH-
        APIK Jakarta dengan LBH-APIK Padang atas draft terakhir RUU Anti KDRT dalam
        bentuk semiloka. Pada tanggal 2-3 November 2001 di NTT kerjasama dengan JKPIT
        Kupang, pada tanggal 30 November 2001 s/d 1 Desember 2001 diselenggarakan
        forum konsultasi di Pekanbaru Riau bekerjasama dengan LPAD Riau. Terakhir di Solo
        pada tanggal 7-8 Desember 2001 bekerjasama dengan SPEKHAM Solo.


Tahap Keempat (2002)

   1.   Penyempurnaan Draft RUU Anti KDRT
        Pada tahun 2002 ini, telah dilakukan beberapa kali perumusan draft RUU Anti KDRT
        berdasarkan masukan dan rekomendasi dari hasil sosialisasi ke beberapa daerah yang
        dilakukan oleh LBH APIK Jakarta seperti ke Riau, Solo, Bengkulu, maupun Baleg.


D:\Docstoc\Working\pdf\eebda99f-9426-48f8-aee5-e0234863566c.doc                           4
        Pada tanggal 19-21 Maret 2002 di Jakarta dilakukan perumusan pertama pada tahun
        2002 dan ternyata dalam pembahasannya menghasilkan rekomendasi untuk
        pembahasan lebih lanjut dan perlunya terus mensosialisasikan ke pihak-pihak terkait
        terutama akademisi dan penegak hukum.
        Pada tanggal 21 Maret 2002, dilaksanakan RDPU dengan Badan Legislasi di DPR.
        Dalam RDPU ini dihadirkan dua penanggap dari akademisi yakni Niken Savitri, SH.,
        MCL dari Universitas Parahiyangan dan DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. Dari
        Universitas Padjajaran.
        Menindaklanjuti RDPU tersebut, kemudian dilakukan perumusan yang kedua pada
        tahun 2002 ini yakni pada tanggal 4-6 Juli 2002 di Lembah Nusa, Bogor dan
        menghasilkan draft RUU Anti KDRT terakhir (6 Juli)
        Pada tanggal 4 September 2002 diadakan Seminar di DPR bekerja sama dengan
        Komisi VII dan disepakati RUU tersebut akan dijadikan RUU Inisiatif DPR

   2.   Loby-loby ke anggota DPR
        Seiring dengan upaya penyempurnaan draft RUU dan sosialisasi ke beberapa pihak,
        maka Jangka PKTP berupaya meloby anggota DPR dan akademisi serta instansi
        terkait seperti Meneg PP, Departemen Kehakiman, Departemen Kesejateraan Sosial,
        dll. Upaya loby ini antara lain dengan melakukan kerjasama dengan Forum Parlemen
        dan terus mendesakkan agar RUU ini dibahas dan dijadikan hak inisiatif dewan.
        Sedangkan ke Pemerintah lewat Menneg PP melakukan beberapa pertemuan dengan
        tujuan untuk menjadikan draft RUU ini sebagai RUU sandingan dari Pemerintah dan
        mempengaruhi instansi lain akan perlunya / pentingnya RUU ini.
        Perkembangan terakhir pada RUU tersebut yakni Dewan dalam hal ini Komisi VII
        akan menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan RUU Anti KDRT ini agar
        nantinya bisa dibahas dan menjadi prioritas dalam rapat Paripurna DPR.

   3.   Melakukan forum konsultasi atas draft yang sudah diperbaiki
        Upaya mendapatkan dukungan terhadap RUU Anti KDRT tidak hanya di tingkat
        Jakarta saja, tetapi juga di daerah dengan bekerja sama dengan lembaga non
        pemerintah yang berada di daerah yang juga mempunyai visi dan kepedulian yang
        sama terhadap permasalahan perempuan. Untuk tahun 2002 ini, LBH APIK Jakarta
        berencana melakukan forum konsultasi dengan bentuk kegiatan Semiloka KDRT
        selam dua hari yakni rencananya di empat kota Bengkulu, Manado, Bali dan
        Samarinda. Di Bengkulu pada tanggal Semiloka tersebut juga mengundang beberapa
        elemen di masyarakat seperti aparat pemerintah, penegak hukum, DPRD, DPR,
        akademisi, LSM, survivor, pendamping, polisi, mahasiswa, organisasi masyarakat,
        tokoh masyarakat ataupun tokoh agama.

   4.   Jaringan dan Dukungan
        Untuk dukungan terhadap RUU Anti KDRT ini, sejak dari tahun 1997 sampai 2002
        sudah dilakukan dan sudah meluas baik dari kalangan LSM Perempuan sendiri secara
        nasional terwakili, juga di daerah sudah melibatkan akademisi dan aparat penegak
        hukum. Bahkan di beberapa daerah sudah melibatkan institusi swasta seperti rumah
        sakit, komunitas masyarakat (grass root),




D:\Docstoc\Working\pdf\eebda99f-9426-48f8-aee5-e0234863566c.doc                           5
Tahap Kelima (2003)


      1. Memperbaiki legal drafting
     Perumusan RUU Anti KDRT di tahun 2003 ini dilakukan pada tanggal 12-14 April
     2003 diikuti oleh kawan-kawan Jangka-PKTP yang menjadi Tim Perumus (sekitar 8
     orang) berdasarkan masukan dari beberapa hasil sosialisasi di daaerah dan di beberapa
     pihak. Perumusan ini menghasilkan draft RUU Anti KDRT per 12 April 2003.
     Kemudian, setelah dilakukan lokakarya pada tanggal 29-30 Agustus 2003, maka
     dilakukan perumusan karena dalam lokakarya tersebut banyak memberikan masukan
     dan usulan perbaikan terhadap draft RUU Anti KDRT dari DPR dan Jangka-PKTP.
     Perumusan ini dilakukan memalui email dan menghasilkan draft RUU Anti KDRT per
     30 Agustus 2003 (hasil Ambhara).


      2. Menyelenggarakan forum konsultasi
     Forum konsultasi terlaksana di daerah Palu pada tanggal 12-13 Agustus 2003
     bekerjasama dengan Perhimpunan Kelompok Peduli Kekerasan terhadap Perempuan
     Sulawesi Tengah dan mengundang pihak dari Pemerintah Daerah, DPRD, Akademisi,
     Pengacara, LSM, konstituen maupun Rumah Sakit dan psikolog. Dalam Forum
     Konsultasi yang berbentuk semiloka ini menghasilkan beberapa masukan untuk
     kesempurnaan RUU Anti KDRT.
     Forum konsultasi dalam bentuk Lokakarya juga dilakukan di Jakarta dengan
     mengundang dari Pemerintah (Depkeham, Depsos, Kementrian PP, Dirjen
     Pemasyarakatan), DPR, Jangka-PKTP, Hakim, Psikolog, Kriminolog dan Akademisi
     pada tanggal 29-30 Agustus 2003 di Hotel Ambhara.


     3. Terselenggaranya lobby-lobby
     Lobi-lobi RUU Anti KDRT terus dilakukan terutama menjelang diadakannya Rapat
     Paripurna DPR pada tanggal 13 Mei 2003 dimana akhirnya disetujui oleh semua
     fraksi untuk menjadikan RUU Anti KDRT sebagai RUU Inisiatif DPR meskipun banyak
     catatan terutama dari fraksi Islam. Lobi dilakukan ke hampir semua fraksi yang ada agar
     mereka mendukung RUU tersebut. Selain ke DPR, lobi juga dilakukan ke Pemerintah
     dalam hal ini ke Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan kementrian terkait seperti
     Depkeham, Menkokesra, Depsos maupun Depkes.


     4. Penguatan jaringan
      Pada tahun 2003, focus Jangka-PKTP masih pada kebijakan-kebijakan nasional yang
      diskriminatif terhadap perempuan. Isu KDRT masih menjadi isu utama dan berbagai
      upaya dalam menggolkan RUU Anti KDRT terus dilakukan, seperti terus membahas
      dan merumuskan RUU Anti KDRT berdasarkan masukan-masukan dari sosialisasi di
      berbagai daerah, melakukan lobi ke DPR dan Pemerintah dalam upaya mempercepat
      pembahasan RUU Anti KDRT dan melakukan kampanye penghapusan kekerasan
      terhadap perempuan. Lobi-lobi yang dilakukan antara lain menjelang rapat paripurna
      DPR RI tanggal 13 Mei 2003, sehari sebelumnya bersama dengan Komnas Perempuan
      melakukan lobi ke semua fraksi DPR agar mereka setuju untuk membahas dan
      menjadikan RUU Anti KDRT sebagai RUU inisiatif DPR, dan akhirnya dalam Rapat

D:\Docstoc\Working\pdf\eebda99f-9426-48f8-aee5-e0234863566c.doc                           6
      Paripurna tersebut kemudian disepakati semua fraksi untuk menjadikan RUU Anti
      KDRT sebagai usul inisiatif DPR.
      Di pemerintah juga dilakukan lobi pada forum rapat koordinasi antar departemen
      yang diinisiasi oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan pada tanggal 4
      September 2003 di kantor Depdiknas Cipete. Disini Jangka-PKTP mempresentasikan
      pentingnya RUU Anti KDRT dan menyerahkan RUU Anti KDRT hasil perumusan
      terakhir Jangka-PKTP dan mendapatkan respon yang positif dari Forum.
      Untuk kampanye penghapusan kekerasan terhadap perempuan, tahun 2003 ini berbeda
      dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu mengangkat satu isu sebagai tema
      kampanye. Sasaran dari kampanye juga berbeda denga tahun sebelumnya. Sasaran
      kampanye ditujukan langsung pada komunitas-komunitas untuk melakukan
      sosialisasi kebijakan-kebijakan khususnya RUU Anti KDRT. Komunitas yang disasar
      yakni korban gusuran, buruh, ibu-ibu majelis ta’lim, forum da’I dan khotib, guru, dll.
      Kampanye dilakukan dalam rangka memperingati hari internasional anti kekerasan
      terhadap perempuan dan waktunya tidak dibatasi hanya bulan November sampai
      Desember, tapi dilakukan juga sampai bulan Januari. Isu-isu yang dikampanyekan
      misalnya isu buruh perempuan dan kekerasana di tempat kerja, KDRT, perempuan dan
      kekerasan pembangunan, perempuan dan lingkungan, dll.
      Pada tanggal 18 Desember 2003, dalam seminar Nasional RUU Anti Kekerasan
      Dalam Rumah Tangga yang diselenggarakan oleh Komisi VII berkerja sama dengan
      Forum Parlemen dan The Asia Foundation, dipastikan bahwa DPR khususnya Komisi
      VII akan memastikan agar RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut selesai
      dibahas pada Sidang DPR Periode III yang berakhir tahun 2004 nanti. Dengan
      pernyataan ini, ada harapan meski sangat kecil kemungkinannya karena pasti DPR akan
      lebih fokus pada pembahasan sarana dan prasana PEMILU 2004.


Tahap Keenam (2004)

      Terselenggaranya Kampanye:

     Tanggal 29 April 2004 di Wisma PKBI Jakarta digelar press release Jangka PKTP
      tentang calon presiden pilihan perempuan dan menghimbau masyarakat untuk
      mendukung upaya pengesahan RUU Anti KDRT. Dalam acara tersebut juga di
      tampilkan data-data yang mendukung posisi pentingnya RUU Anti KDRT dikaitkan
      dengan demokratisasi dan penanganan konflik kekerasan dalam lingkup terkecil yakni
      di wilayah domestik. (Dimuat di Kompas tanggal 30 April, Pesona FM, Media
      Indonesia)
     Menjelang aksi nasional digelar konprensi pers untuk menyerukan tentang bergabung
      dalam aksi seribu payung dan mengenai latarbelakan dan tujuan aksi. (Dimuat di
      Kompas 30 Mei, era muslim, Jakarta post, hukum online, RCTI, Sriwijaya Post)
     Tanggal 31 Mei 2004 diadakan aksi nasional seribu payung yang diikuti sekitar 700
      an peserta dari Bunderan HI menuju Istana Merdeka untuk mendesak Megawati
      mengeluarkan Ampres bagi RUU Anti KDRT. Berbagai media meliput aksi ini baik
      cetak maupun elektronik (ANTV, RCTI, SCTV, TranTV, TV7, Kompas, Jakarta Post,
      Indopos, WartaKota, PosKota, dll). Aksi serupa juga dilakukan oleh anggota Jangka di
      wilayah-wilayah, seperti lbh-apik mataram, dan KPI-KPI wilayah: rembang, semarang,



D:\Docstoc\Working\pdf\eebda99f-9426-48f8-aee5-e0234863566c.doc                            7
      jatim, yogyakarta, sulsel, bengkulu, NTB. Juga aksi di Deli Serdang, labuan ratu,
      cirebon, manggarai (1000 tanda tangan), dan Manado.
     Sebelum dan sesudah aksi, melakukan wawancara-wawancara dan siaran di beberapa
      stasiun Radio dan TV, antara lain Radio Bahana, Jakarta News, Trijaya FM, Elshinta,
      RCTI dan Metro TV.
     Pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2004 diadakannya “Sunday Fun Run” yakni
      kampanye untuk kekerasan dalam rumah tangga, yang dimotori oleh Komnas
      Perempuan. Kegiatan ini melibatkan seluruh elemen yang ada di masyarakat termasuk
      LSM yang ada di Jakarta. Tujuannya yakni mendorong para Legislator untuk segera
      menggagas dan membahas keberadaan Rancangan Undang – Undang Kekerasan Dalam
      Rumah Tangga, yang telah masuk menjadi inisiatif DPR sejak awal tahun 2003.
     Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2004 diadakan Pers Release yang bertempat di
      Kantor Komnas Perempuan yang diadakan oleh kelompok perempuan (leburan antara
      KOMNAS Perempuan dan JANGKA PKTP). Dalam masa sidang PANSUS di DPR,
      Kelompok Perempuan mendesak Komisi VII DPR dan Menteri Negara
      Pemberdayaan Perempuan untuk tidak menggantung sejumlah isu dalam RUU
      Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Beberapa poin yang digantung
      adalah ketegasan tentang kekerasan ekonomi dan seksual dalam relasi perkawinan
      sebagai bentuk yang dilarang begitu juga dengan ruang lingkup rumah tangga.
      Penggagasan mengenai keberadaan saksi korban sebagai saksi utama tanpa perlu
      dukungan saksi yang lain merupakan salah satu poin yang harus dimasukkan ke dalam
      substansi. Penentuan satu saksi dengan didukung satu alat bukti lainnya dianggap
      merupakan salah satu bentuk terobosan baru dalam dunia hukum pidana.
     Pada hari Senin talkshow di Radio Bahana FM setelah satu hari sebelumnya
      disetujuinya RUU Anti KDRT yang beralih menjadi Undang – Undang Penghapusan
      Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada tanggal 14 September 2004.
     Sosialisasi UU PKDRT Tanggal 11-12 Oktober di Medan dalam kegiatan pelatihan bagi
      anggota DPRD se Sumatera, yang diselenggarakan oleh Cetro.
     Sosialisasi UU PKDRT Tanggal 19 Oktober di UIN Ciputat dalam seminar “Perempuan
      dan Teks Suci” yang juga membahas tentang UU PKDRT dan dikaitkan dengan fiqih,
      yang diselenggarakan oleh Kopri PMII dengan BEM-BEM fakultas.
     Pada tanggal 27 Oktober, sosialisasi dan syukuran atas disahkan UU PKDRT diadakan
      oleh Jangka PKTP di Perpustakaan Nasional.
     Kaulan Perempuan menyelenggarakan 16 hari Kampanye yang bertemakan
      “Perempuan Juga Manusia Merdeka” bertepatan dengan Hari Anti Kekerasan Terhadap
      Perempuan dengan melewati momen Hari Aids, Hari Buruh, Hari Aksara, Hari HAM
      Internasional dan salah satunya agenda sosialisasi UUPKDRT ke berbagai komunitas
      yaitu komunitas kaum miskin kota di Kampung Rawa, Komunitas Nelayan di Muara
      Angke, Komunitas Pelajar di SMU 23 Jakarta, dimana ketiga kegiatan itu dilaksanakan
      serentak pada tanggal 23 November 2004. Kemudian di Komunitas PGI pada tanggal 26
      November 2004, dan tanggal 28 ke Ponpes Al Mukhlisin Parung serta pemutaran film
      di TIM berjudul “In The Time of The Butterflies” yang menceritakan lahirnya Hari
      Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Terselenggaranya Lobby:

     Terlibat dua kali dalam tim pokja hukum di Kementrian PP yang membahas agenda
      RUU KDRT dimana KPP diminta presiden untuk menyelaraskan persepsi antara
      departemen. Pertemuan diselenggarakan di kantor KPP dan dilanjutkan dengan
      pertemuan tim di HI. Acara ini dimanfaatkan untuk ajang lobby RUU KDRT.

D:\Docstoc\Working\pdf\eebda99f-9426-48f8-aee5-e0234863566c.doc                         8
     Mengadakan lobby-lobby personal dengan Ibu Mudji dari Kementerian Pemberdayaan
      Perempuan untuk terus mendesakkan ke Presiden tentang penurunan Ampres dan tetap
      menjaga agar substansi dari RUU Anti KDRT versi Jangka PKTP dengan versi
      pemerintah tidak akan jauh berbeda. Namun belum begitu efektif karena anggota Pokja
      yang terus berubah-rubah.
     Karena dirasa penting pertemuan khusus dengan tim perumus pokja hukum KPP dengan
      Jangka PKTP, maka pada tanggal 13 April 2004, LBH Apik dengan Jangka melakukan
      lobby khusus dalam bentuk diskusi terbatas dengan Tim Perumus Pokja Hukum
      Pemerintah terdiri dari Kejaksaan Agung, Kepolisian, Departemen Kehakiman dan
      HAM, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan di Hotel Ibis Tamarin Jakarta. Di
      pertemuan tersebut terungkap bahwa sebab Presiden belum juga mengeluarkan Amanat
      Presiden (Ampres) karena ada 3 isu yang dianggap controversial dalam RUU yakni
      marital rape, kompensasi pemerintah dan kadaluarsa. Namun, tim berjanji untuk
      komitmen tetap memasukkan isu tersebut kecuali soal kompensasi dimana pemerintah
      tetap berkeberatan.
     Melalui fasilitasi Komnas perempuan melakukan Lobby untuk bertemu presiden dan
      mendesak agar segera mengeluarkan Ampres bagi RUU Anti KDRT. Namun sejauh ini
      belum berhasil. Informasi terakhir, dalam rapat Evaluasi aksi, Megawati menurut
      Marissa Haque yang dititipkan untuk melobby presiden, merasa tersinggung dengan
      aksi tersebut begitupun ketika kunjungan Megawati ke kompas sempat ditanya redaksi
      Kompas tanggapan beliau terhadap aksi turunkan ampres tersebut, beliau tidak memberi
      kepastian dan tidak terlihat political willnya. (Kompas, 4 Juni 2003)
     23 s/d 26 Agustus 2004 dan tanggal 30 Agustus 2004 merupakan masa pelaksanaan
      Rapat Panitia Khusus (Pansus) guna membahas RUU Anti KDRT. Jangka PKTP
      menghadiri rapat-rapat tersebut sekaligus melakukan lobby-lobby dan masukan-
      masukan substansi dari Jangka PKTP untuk anggota Pansus DPR dan Pemerintah.
     Pada Tanggal 14 September 2004 Jangka PKTP melakukan lobby ke Presiden
      Megawati mengenai RUU Anti KDRT.
     Pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2004 lobby dengan PANJA (Panitia Kerja)
      Komisi VII DPR RI yang bertempat di Hotel Santika.

Terselenggaranya Penguatan Jaringan:

     Menindaklanjuti pertemuan dengan Tim Pokja Hukum Pemerintah, Jangka PKTP
      mengadakan pertemuan di LBH Apik Jakarta untuk melakukan langkah-langkah
      strategis dalam upaya advokasi RUU Anti KDRT. Diputuskan Jangka PKTP, setelah
      melihat kondisi politis seputar RUU Anti KDRT, untuk melakukan kampanye media
      dan sosialisasi ke masyarakat dengan memanfaatkan isu besar yang sedang berkembang
      yakni isu calon presiden. Langkah strategis ini diambil dengan pertimbangan bahwa isu
      calon presiden lebih cepat direspon oleh media dan memiliki daya tarik publik.
      Persiapan dan pelaksanaan strategi kampanye dengan cara menghubungi kontak-kontak
      person di media massa dan mulai membuat rumusan materi kampanye yang dapat
      diterima oleh media.
     Menjelang kegiatan lobby-lobby dengan pemerintah, tim perumus Jangka PKTP
      mengadakan beberapa kali pertemuan perumusan di LBH-APIK dan hasilnya ada materi
      advokasi 2. Selanjutnya diadakan pertemuan seluruh anggota Jangka PKTP di LBH-
      APIK dan juga mengundang jaringan lainnya untuk memulai lagi kegiatan advokasi
      RUU KDRT setelah beberapa bulan terakhir mandeg sejak RUU menjadi inisiatif
      Dewan (Mei 2003). Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan beberapa kali pertemuan


D:\Docstoc\Working\pdf\eebda99f-9426-48f8-aee5-e0234863566c.doc                          9
      pembahasan strategi. (Kegiatan perumusan dan konsolidasi ini dilakukan sepanjang
      pertengahan Maret 2004)
     Pada tanggal 23 April 2004 diadakan rapat di SIKAP di Salemba Raya No.49.
      Diputuskan untuk melakukan press release berkaitan dengan kampanye media, yang
      intinya memberikan kriteria calon presiden yang akan dipilih oleh kelompok perempuan
      adalah calon presiden yang memiliki sensitivias pada isu-isu yang berkaitan dengan
      kepentingan perempuan utamanya yang akan megesahkan RUU Anti KDRT. Press
      Release tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2004 berbarengan dengan
      acara semiloka Poligami dalam rangka memperingati Hari Kartini di Wisma PKBI
      Jakarta.
     Jangka PKTP mengirimkan surat dan melakukan pertemuan dengan Komnas
      .Perempuan untuk meminta Komnas memfasilitasi kerja advokasi Jangka PKTP dengan
      pemerintah yaitu mendesak pemerintah dalam hal ini Presiden Megawati untuk
      mengeluarkan Ampres agar proses pembahasan dan pengesahan RUU tidak terhambat.
      Dari pertemuan dengan Komnas Perempuan terungkap bahwa dalam kondisi menjelang
      pemilihan presiden langsung Presiden Megawati akan lebih memprioritaskan momen
      tersebut. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa surat-surat dari Komnas Perempuan
      mengenai RUU Anti KDRT tidak pernah mendapat tanggapan serius dari Presiden.
      Komnas Perempuan juga mengungkapkan bahwa setelah press release Jangka PKTP
      pada tanggal 29 April 2004 mendapat tanggapan dari masyrakat utamanya perempuan-
      perempuan dari daerah-daerah. Diputuskan untuk melakukan sebuah aksi nasional yang
      memiliki nilai politis dengan mendesak Megawati di akhir masa tugasnya untuk
      mengeluarkan Ampres bagi RUU Anti KDRT. Aksi Nasional itu di sepakati akan di
      gelar di awal kampanye Calon Presiden pada bulan Juni. Pertemuan dengan Komnas
      Perempuan ini digelar pada tanggal 5 Mei 2004.
     Jangka PKTP telah memperluas isu RUU Anti KDRT bersama dengan Komnas
      Perempuan melalui aksi nasional seribu payung. Dengan mengikut sertakan elemen-
      elemen lain diluar Jangka PKTP dan tidak hanya terbatas pada kelompok perempuan
      tetapi juga mahasiswa, dan kelompok profesi seperti AAI (Asosiasi Advokat Indonesia),
      Law Ladies, Kelompok Ibu-Ibu Pro Buruh Migran PRT, dll.
     Evaluasi Aksi Seribu Payung tanggal 7 Juni 2004 menghasilkan beberapa strategi yang
      akan dilaksanakan baik itu oleh Jangka PKTP dan Komnas Perempuan dengan terus
      mengadakan kampanye dan lobby-lobby. Kampanye berupa kegiatan-kegiatan yang
      memiliki muatan politis seperti Acara Orasi Buadya yang akan dilakukan Komnas
      Perempuan terhadap calon-calon Presiden dimana isu RUU Anti KDRT akan diangkat.
      Sedangkan Jangka PKTP mencoba melayangkan surat ke Presiden dengan bantuan
      Marissa Haque artis dan juga kader PDIP yang lolos ke DPR.
     13 Juli 2004 JANGKA PKTP dengan KOMNAS Perempuan melakukan koordinasi
      yang bertempat di kantor KOMNAS Perempuan untuk melakukan persiapan menjelang
      sidang DPR RI dengan membentuk 3 (tiga tim) yakni Tim Investigasi, Tim Asisstensi
      dan Tim Lobby. Masa sidang yang dibuka pada tanggal 15 Juli 200 kemudian masa
      reses 16 Juli sampai dengan 16 Agustus 2004 dan dilanjutkan kembali sampai dengan
      tanggal 30 September 2004 .
     Pada tanggal 3 Agustus 2004 bertempat di kantor KOMNAS Perempuan dilakukanlah
      koordinasi dengan melibatkan seluruh Jaringan dari JANGKA PKTP dan Komnas
      Perempuan ditambah dengan organisasi –organisasi lain yang turut peduli terhadap
      perjuangan RUU Anti KDRT, misalkan KOHATI, PMKRI, dll.
     Pada tanggal 5 Agustus 2004 bertempat di kantor LBH Apik diadakan pertemuan
      koordinasi JANGKA PKTP untuk merespon surat rekomendasi tim asisstensi yang
      dikirim oleh KOMNAS Perempuan ke sekretariat Komisi VII DPR RI. Yang hadir

D:\Docstoc\Working\pdf\eebda99f-9426-48f8-aee5-e0234863566c.doc                         10
      pada saat itu adalah Mbak Rini (Kapal Perempuan) dan Mbak Asfin (LBH Jakarta).
      Adapun sebabnya yakni didalam surat tersebut dianggap tidak mencantumkan beberapa
      teman yang berasal dari Jangka PKTP kemudian disepakati untuk meminta klarifikasi
      dari KOMNAS Perempuan mengenai perihal tersebut.
     Pada tanggal 10 Agustus 2004 hari Selasa diadakan pertemuan lanjutan yang bertempat
      di kantor KOMNAS Perempuan, dalam pertemuan tersebut membicarakan perlunya
      melakukan perubahan atau reform terhadap tim-tim yang telah dibentuk sebelumnya.
     Pada tanggal 18 Agustus 2004 bertempat di kantor Menteri Negara Pemberdayaan
      Perempuan. MENEG PP membutuhkan masukkan dari JANGKA PKTP serta ornop
      lainnya mengenai susbtansi apa saja yang layak dimasukkan ke dalam
     Pada hari Jumat tanggal 24 September 2004 bertempat di Ruang Auditorium SK
      Trimurti melakukan koordinasi untuk pembentukan Panitia Sosialisasi Undang –
      Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
     Pada tanggal 29 September 2004 dilanjutkan kembali dengan koordinasi panitia
      sosialisasi UU PKDRT.




D:\Docstoc\Working\pdf\eebda99f-9426-48f8-aee5-e0234863566c.doc                        11

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:640
posted:1/9/2011
language:Indonesian
pages:11