perpajakan by zmikin

VIEWS: 804 PAGES: 95

									                       PENUNJUKAN BENDAHARAWAN
                           PEMERINTAH SEBAGAI
                  PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK PAJAK NEGARA

                             DASAR HUKUM




            UU                       PP                 KEPMEN



• UU No.6/1983 stdt.                             • KEPMEN NO. 547/ KMK.04/
  UU No.16/20001994                                2000
• UU No.7/1983 stdt. UU
                                PP No.143/2000   • KEPMEN NO. 254/ KMK.03/
  No.17/2000
                                                   2001
• UU No.8/1983 stdt. UU                          • KEPMEN NO 563/
  No.18/2000                                       KMK.03/2003




                                Ditpenpa 2006                         1
           BENDAHARAWAN YG DITUNJUK
        SEBAGAI PEMUNGUT/ PEMOTONG PAJAK




 PEJABAT YG DITUNJUK
 OLEH MENTERI/KETUA
  LEMBAGA SEBAGAI
   BENDAHARAWAN/
BENDAHARAWAN PROYEK




                                       BENDAHARAWAN
                                         PEMERINTAH
                                           DAERAH




                       Ditpenpa 2006                  2
KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI
        Pasal 2 ayat (1) UU KUP




       BENDAHARAWAN
  YANG MENGELOLA APBN/APBD




           WAJIB
      MENDAFTARKAN DIRI




     UNTUK MENDAPATKAN
            NPWP
            Ditpenpa 2006         3
       TEMPAT MENDAFTARKAN DIRI
               Kep. Dirjen No. KEP-161/PJ./2001




               TEMPAT PENDAFTARAN




   LUAR DKI
                                                  DKI JAKARTA
   JAKARTA




 KPP/KAPENPA                                   KPP PND,
    TEMPAT                                    Jalan. TAMAN
BENDAHARAWAN                                MAKAM PAHLAWAN,
BERKEDUDUKAN                                   KALIBATA



                       Ditpenpa 2006                            4
                 TATA CARA PENDAFTARAN
                            Kep. Dirjen No. KEP-161/PJ./2001



                                                      MENGISI FORMULIR
BENDAHARAWAN
                                                       PENDAFTARAN
                                                 Copy SK. BENDAHARAWAN
                                                     Copy TANDA PENGENAL (KTP/SIM)




                    1
     KARTU              2
                             3
     NPWP                                                         KPP/KAPENPA
Arsip
 Tanda Terima




                                  Catatan:
               Bendaharawan Pemerintah ditunjuk sebagai
          Pemungut PPN/PPn BM berdasarkan Keppres No.56/1988
            sehingga tidak perlu diterbitkan lagi SK Penunjukan


                                     Ditpenpa 2006                                   5
              PENGHAPUSAN NPWP
                 Kep. Dirjen No. KEP-161/PJ./2001




PERUBAHAN                                          PROYEK
ORGANISASI                                      TELAH SELESAI


               PERMOHONAN TERTULIS/
                 MENGISI FORMULIR
                         KP.PDIP.4.1-00



                              KPP


                   NPWP DIHAPUSKAN

                             Catatan :
     Bila terjadi penggantian Pejabat Bendaharawan, NPWP
     tidak perlu diganti/ meminta NPWP baru, tetapi cukup
               dilaporkan secara tertulis kepada KPP
                          Ditpenpa 2006                         6
               SANKSI PERPAJAKAN




      SANKSI                                  SANKSI
    ADMINISTRASI                              PIDANA



                   K
                   E                   ALPA            SENGAJA
D        B
                   N
E        U
                   A            KURUNGAN               PENJARA
N        N
                   I               DAN                   DAN
D        G
                   K              DENDA                 DENDA
A        A
                   A
                   N




                       Ditpenpa 2006                             7
                        SANKSI ADMINISTRASI


      DENDA                           BUNGA                                 KENAIKAN
     Ps. 7 UU KUP                     2%/BULAN
                         Ps.8(2), 13(2), 14(3), 19(2)&(3) UU KUP          Ps. 13(3), 15(2) UU KUP
                                 maks 24 BULAN
      Rp 50.000
                                                                                      50%
                            • PEMBETULAN SENDIRI                              SPT TERLAMBAT/
• SPT MASA PPh                SPT                                           TIDAK DISAMPAIKAN
  Ps.21/22/23/26 dan                                                         SETELAH DITEGUR
                            • HASIL PENELITIAN SPT                               TERTULIS
  PPN/PPn BM
                              AKIBAT SALAH TULIS
  TERLAMBAT/ TIDAK
                              DAN/ATAU SALAH
  DISAMPAIKAN
                              HITUNG
                                                                                     100%
                            • HASIL PEMERIKSAAN
     Rp 100.000               (SKPKB)                                       PPh TIDAK / KURANG
                                                                                DIPUNGUT/
                            • IZIN PENUNDAAN                                DIPOTONG/ DISETOR
• SPT TAHUNAN PPh Ps.         PENYAMPAIAN SPT
  21 TERLAMBAT/ TIDAK       • IZIN MENGANGSUR
  DISAMPAIKAN                 ATAU MENUNDA                                              100%
                              PEMBAYARAN
                                                                                     KARENA
                                                                                   DITERBITKAN
                                                                                      SKPKBT
                                                                   DARI

                                                  PAJAK YANG TIDAK/
                                    Ditpenpa 2006 KURANG DIBAYAR                                    8
                                  SANKSI PIDANA


               ALPA                                                SENGAJA
             Ps. 38 UU KUP                                          Ps. 39 UU KUP




• TIDAK MENYAMPAIKAN SPT                               • TIDAK MENDAFTARKAN DIRI,
                                                         MENYALAHGUNAKAN NPWP/NPPKP
• MENYAMPAIKAN SPT:
                                                       • TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
   • ISINYA TIDAK BENAR
                                                       • MENYAMPAIKAN SPT :
   • TIDAK LENGKAP
                                                          • ISINYA TIDAK BENAR
   • MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG
     ISINYA TIDAK BENAR                                   • TIDAK LENGKAP
                                                       • MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN/
                                                         PENCATATAN PALSU
                                                       • TIDAK MENYELENGGARAKAN
                                                         PEMBUKUAN/PENCATATAN
                                                       • TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANG
                                                         DIPUNGUT/DIPOTONG


                                   MENIMBULKAN KERUGIAN
                                  PADA PENDAPATAN NEGARA

    KURUNGAN SELAMA-LAMANYA 1 TAHUN                        PENJARA SELAMA-LAMANYA 6 TAHUN
                  DAN                                                   DAN
      DENDA SETINGI-TINGGINYA 2 KALI   Ditpenpa 2006        DENDA SETINGI-TINGGINYA 4 KALI   9
                       DASAR HUKUM
                   BENDAHARAWAN SEBAGAI
                  PEMOTONG PPh PASAL 21/26



•UU No.6/ 1983   PP No.45/ 1994       KMK :        KEP DIRJEN
 stdt UU                                           PAJAK
                 PP No.149/           •No.636/94
 No.16/2000
                                                   •No.545/00
                 2000                 •No.521/98
•UU No.7/ 1983
                                                   Per Menkeu-
 stdt UU                              •No.541/00
                                                    15/2005
 No.17/2000




                              Ditpenpa 2006                 10
             PENGERTIAN PPh PASAL 21/26

                   PAJAK PENGHASILAN
                  SEHUBUNGAN DENGAN

      - PEKERJAAN ATAU JABATAN
      - JASA DAN KEGIATAN ,
      YG DILAKUKAN WP ORANG PRIBADI

PENGHASILAN BERUPA :
- GAJI
- UPAH
- HONORARIUM
- TUNJANGAN, DAN
- PEMBAYARAN LAIN DGN NAMA APAPUN

       WP DN                               WP LN

   PPh PASAL 21                         PPh PASAL 26
                        Ditpenpa 2006                  11
               BENDAHARAWAN SEBAGAI
              PEMOTONG PPh PASAL 21/26
                  Ps. 21 ayat (1) dan Ps. 26 ayat (1) UU PPh




                       BENDAHARAWAN
                         PEMERINTAH

                               TERMASUK



BENDAHARAWAN :
- PEMERINTAH PUSAT
- PEMERINTAH DAERAH
- INSTANSI ATAU LEMBAGA PEMERINTAH
- LEMBAGA - LEMBAGA NEGARA LAINNYA, DAN
- KEDUTAAN BESAR RI DI LUAR NEGERI



                              Ditpenpa 2006                    12
                          PENGHASILAN YANG TERUTANG
                                   PPh Ps. 21

                              PENGHASILAN YG DITERIMA


   PEJABAT                                                    ANGGOTA
                                 PNS                                                    PENSIUNAN*)
   NEGARA                                                       ABRI


                            YANG DIBEBANKAN KEPADA
                            KEUANGAN NEGARA/DAERAH

          PPh Ps. 21 DITANGGUNG                                      DIPOTONG PPh Ps.21dari
               PEMERINTAH                                             penghasilan bruto 15%


   GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN, DAN                   HONORARIUM, DAN IMBALAN LAIN DENGAN
               TUNJANGAN LAINNYA                                          NAMA APAPUN


                                                                              KECUALI


                                                              DIBAYARKAN KEPADA:
                                                              • PNS GOL. II/d KE BAWAH
                                                              • PEMBANTU LETNAN SATU KE BAWAH
*) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK-                      • AJUN INSPEKTUR TK.I KE BAWAH
  ANAKNYA                                     Ditpenpa 2006                                     13
                   PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH
                    PENERIMA PENGHASILAN SELAIN
               PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA ABRI DAN
                PARA PENSIUNAN YG DIBEBANKAN KEPADA
                      KEUANGAN NEGARA/DAERAH


                                      HONORARIUM,
                                      UANG SAKU,
UPAH HARIAN,
                                      HADIAH, PENGHARGAAN,
UPAH MINGGUAN,
                                      KOMISI,
UPAH SATUAN,
                                      BEASISWA, DAN
UANG SAKU HARIAN,
                                      PEMBAYARAN LAIN SBG
DAN
                                      IMBALAN SEHUBUNGAN
UPAH BORONGAN
                                      DGN PEKERJAAN, JASA,
                                      DAN KEGIATAN



            DIPOTONG PPh Psl 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO
                                 KECUALI


             PENERIMAAN DLM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN
               LAINNYA DGN NAMA APAPUN YG DIBERIKAN OLEH
                PEMERINTAH TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21/26
                               Ditpenpa 2006                 14
                             PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
                                      Mulai 1 Januari 2001
                             PENGHASILAN BRUTO

- GAJI KEHORMATAN                 - UANG PENSIUN             - HONORARIUM
- GAJI                            - TUNJANGAN YG TERKAIT     - IMBALAN LAIN DGN
- TUNJANGAN YG TERKAIT                                         NAMA APAPUN
                                                             YANG DTERIMA PEJABAT NEGARA, PNS,
                                                             ANGGOTA TNI/POLRI (KEC IID KE
                                                             BAWAH,PEMBANTU LETNAN SATU
                                  DIKURANGI:                 KEBAWAH,AJUN INSP SATU KE BAWAH
DIKURANGI:
- BIAYA JABATAN, 5% DARI          BIAYA PENSIUN, 5% DARI
  PENGH.                          PENGH.                               DIBEBANKAN KPD
  BRUTO MAKS                      BRUTO (UANG PENSIUN)                KEUANGAN NEGARA/
  Rp 1.296.000,-/ THN ATAU        MAKS Rp 432.000,00/THN                   DAERAH
  Rp 108.000,-/BLN                ATAU
- IURAN YG TERIKAT DGN            Rp 36.000,00
                                                                    DIPOTONG PPh Ps. 21 :
  PENGH. TETAP
                                                                   15% DARI PENGH. BRUTO
                                                                          (FINAL)
                       PENGHASILAN
                          NETO               DIKURANGI                      PTKP

                   TARIF PS.17 UU PPh                              PENGHASILAN KENA
                                                                        PAJAK

                          PAJAK TERUTANG
                    DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
                                     Ditpenpa 2006                                      15
                 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
                            Mulai 1 Januari 1999




                                           SETAHUN                 SEBULAN
• DIRI PEGAWAI                                     Rp 13.200.000        1.000.000
• TAMBAHAN UNTUK PEGAWAI YANG                      Rp 1.200.000        Rp 100.000
  KAWIN
• TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA                    Rp 1.200.000        Rp 100.000
  KELUARGA SEDARAH DAN SEMENDA
  DLM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA
  ANAK ANGKAT YG DITANGGUNG
  SEPENUHNYA,
• MAKS 3 ORANG




                                Ditpenpa 2006                                16
                   PTKP UTK KARYAWATI

                          STATUS KAWIN
                             SUAMI
                                                       STATUS TDK
STATUS KAWIN             TDK MENERIMA/
                                                         KAWIN
                          MEMPEROLEH
                          PENGHASILAN



                    - UTK DIRI SENDIRI
                                                  - UTK DIRI SENDIRI
                      SEBAGAI WP
HANYA UTK DIRI                                      SEBAGAI WP
                    - STATUS KAWIN
   SENDIRI                                        - TANGGUNGAN
                    - TANGGUNGAN
                                                    MAKS 3 ORANG
                      MAKS 3 ORANG



                            SYARAT:
                 MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI
                  PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
                 SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN
                   BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/
                    MEMPEROLEH PENGHASILAN
                           Ditpenpa 2006                               17
                   TARIF PPh
                         Ps. 17 UU PPh



LAPISAN PENGHASILAN
                                         TARIF
     KENA PAJAK

  SAMPAI DENGAN
                                         5%
    Rp 25 JUTA

   DI ATAS Rp 25 JUTA
    SAMPAI DENGAN                        10%
       Rp 50 JUTA

  DIATAS Rp 50 JUTA
   SAMPAI DENGAN                         15%
     Rp 100 JUTA
   DI ATAS Rp 100 JUTA
    SAMPAI DENGAN                         25%
       Rp 200 JUTA

  DIATAS Rp 200 JUTA                     35%
                         Ditpenpa 2006           18
  ATAS PENGHASILAN YG DIBAYARKAN KPD
   PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA ABRI
          DAN PARA PENSIUNAN


BERUPA :
- HONORARIUM
- UANG SIDANG
- UANG LEMBUR
- IMBALAN PRESTASI KERJA
- IMBALAN LAIN DGN
  NAMA APAPUN

           TIDAK DIBEBANKAN KPD
                 KEUANGAN
              NEGARA/DAERAH


                TARIF PPh
               Ps. 17 UU PPh

                 Ditpenpa 2006         19
          PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
            ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,
              MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN
                     UANG SAKU HARIAN

                       DIBAYAR HARIAN
TIDAK LEBIH DARI                                LEBIH DARI
   Rp 110.000,-                                 Rp 110.000,-

                                                DIKURANGI
                                                Rp 110.000,-

 TIDAK DIPOTONG                               DIPOTONG PPh
    PPh Ps.21                                    TARIF 5%

                   PADA SAAT TELAH MELEBIHI
             Rp 1.100.000 DALAM SATU BULAN TAKWIM

       DIKURANGI
                                                     PKP
PTKP HARIAN SEBENARNYA

DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21
                                                TARIF PPh 5%
  YANG TELAH DIPOTONG
                           Ditpenpa 2006                       20
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,
  MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN
         UANG SAKU HARIAN


             DIBAYAR
             BULANAN

            DIKURANGI
           PTKP SEBULAN

            PKP SEBULAN

         PKP DISETAHUNKAN
                  X
           TARIF PPh Ps.17

            PPh SETAHUN


            PPh SEBULAN
             Ditpenpa 2006             21
 UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN,
           TUNJANGAN HARI TUA
  ATAU TABUNGAN HARI TUA YG DIBAYARKAN
                SEKALIGUS
               PENGHASILAN BRUTO


              TDK ADA PENGURANGAN



PENGHASILAN BRUTO < RP.25 JUTA           TIDAK DIPOTONG


  PENGHASILAN BRUTO ANTARA                    5%
    RP.25 JUTA S/D RP.50 JUTA

  PENGHASILAN BRUTO ANTARA                    10%
   RP.50 JUTA S/D RP.100 JUTA

  PENGHASILAN BRUTO ANTARA                    15%
   RP.100 JUTA S/D RP.200 JUTA


PENGHASILAN BRUTO > RP.200 JUTA               25%



                         Ditpenpa 2006              22
                  HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH DAN
                 PENGHARGAAN DGN NAMA APAPUN, KOMISI,
                 BEASISWA DAN PEMBAYARAN LAIN DENGAN
                             NAMA APAPUN
                                          SEBAGAI

                           IMBALAN ATAS JASA DAN KEGIATAN
                                        KEPADA


- SENIMAN
- OLAHRAGAWAN
- PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH DAN MODERATOR
- PENGARANG, PENELITI, DAN PENTERJEMAH
- PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA, TELEKOMUNIKASI,
  ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL
- AGEN IKLAN
- PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK, ANGGOTA, DAN PEMBERI JASA KEPADA SUATU KEPANITIAAN, PESERTA
  SIDANG ATAU RAPAT, DAN TENAGA LEPAS LAINNYA DALAM SEGALA BIDANG KEGIATAN
- PEMBAWA PESANAN ATAU YG MENEMUKAN LANGGANAN, PESERTA PERLOMBAAN, PETUGAS PENJAJA BARANG
  DAGANGAN, DAN PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI




                                   DIPOTONG PPh Ps.21
                                   DENGAN TARIF Ps. 17
                                        Ditpenpa 2006
                                   DARI JUMLAH BRUTO                                    23
               TENAGA AHLI YG
                 MELAKUKAN
              PEKERJAAN BEBAS

         TERDIRI DARI :

- PENGACARA        - KONSULTAN
- AKUNTAN          - NOTARIS
- ARSITEK          - PENILAI
- DOKTER           - AKTUARIS

                                    DIPOTONG PPH PS.21
  PERKIRAAN                          SEBESAR 15% DARI
 PENGH. NETO                            PERKIRAAN
   50% DARI                            PENGHASILAN
JUMLAH BRUTO                               NETO



                    Ditpenpa 2006                        24
HADIAH ATAU PENGHARGAAN
      PERLOMBAAN


DENGAN NAMA/BENTUK APAPUN



          KEPADA
          PESERTA
        PERLOMBAAN


DIPOTONG PPh Ps.21 BERDASARKAN
      TARIF PASAL 17 DARI
    DARI PENGHASILAN BRUTO




          Ditpenpa 2006          25
          ORANG PRIBADI
      STATUS WP LUAR NEGERI

    PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH
    DARI PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN


      DIPOTONG PPh Ps. 26 SEBESAR
      20% DARI PENGHASILAN BRUTO


            BERSIFAT FINAL

          JIKA BERUBAH STATUS
         MENJADI WP DLM NEGERI


             TIDAK FINAL
(SEJAK PERTAMA KALI DATANG DI INDONESIA)
                Ditpenpa 2006              26
           KEWAJIBAN BENDAHARAWAN
           PEMOTONG PPh PASAL 21/26

MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP


MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG DIBERIKAN

MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR
PPh YANG TERUTANG SETIAP BULAN

MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT
DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK

MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
TAHUNAN KEPADA PEJABAT NEGARA, PNS, ABRI, DAN
PENSIUNAN

MENGISI DAN MENANDATANGANI DAN MENYAMPAIKAN
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21


                         Ditpenpa 2006          27
                   TATA CARA PENYETORAN
                       PPh PASAL 21/26



        TDK
                                                DITANGGUNG
    DITANGGUNG
    PEMERINTAH                                  PEMERINTAH


DGN SSP KE :
- BANK PERSEPSI,                                  TDK ADA
  ATAU                                          PENYETORAN
- KANTOR POS
  GIRO
                                           BILA JATUH PD
     PALING LAMBAT                           HARI LIBUR
       TGL 10 BLN                           PENYETORAN
      BERIKUTNYA                             PADA HARI
                                          KERJA BERIKUTNYA
                          Ditpenpa 2006                      28
             TATA CARA PELAPORAN
                PPh PASAL 21/26


    TDK
                                             DITANGGUNG
DITANGGUNG
PEMERINTAH                                   PEMERINTAH


DGN SPT MASA PPh                          MELAPORKAN
    PASAL 21                             PENGHITUNGAN
 KE KPP/KAPENPA                            PPh PSL 21
                                             DLM
                                          DAFTAR GAJI
PLG LAMBAT TGL 20
  BULAN TAKWIM
   BERIKUTNYA                                 KPKN

  JIKA JATUH PD              PD HARI KERJA
    HARI LIBUR                SEBELUMNYA
                    Ditpenpa 2006                         29
                            CONTOH PENGHITUNGAN
                                PPh PASAL 21
Drs. Farhan, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil memperoleh gaji pokok sebulan Rp 1.500.000,00. Drs. Farhan sudah
beristeri, mempunyai dua orang anak.
Penghitungan PPh Pasal 21
1. Gaji pokok                                         = Rp 1.500.000,00
2. Tunjangan isteri 10 %                              = Rp 150.000,00
3. Tunjangan anak 2 x 2 %                             = Rp    60.000,00
                                                       Rp 1.710.000,00
4. Tunjangan jabatan                                  = Rp 100.000,00
5. Tunjangan beras                                    = Rp 190.000,00
Penghasilan Bruto___                                   Rp 2.000.000,00
Pengurangan
Biaya Jabatan 5 % x Rp 2.000.000,00        = Rp 100.000,00
Iuran pensiun (dibayar sendiri)            = Rp 30.000,00
                                                       Rp 130.000,00
Penghasilan neto sebulan                             = Rp 1.870.000,00
 Penghasilan neto setahun
 12 x Rp 1.870.000              = Rp 22.240.000,00
  PTKP (K/2)                    = Rp 16.800.000,00
  Penghasilan Kena Pajak setahun                     = Rp 2006
                                                 Ditpenpa 5.440.000                                                  30
                      DASAR HUKUM
                  BENDAHARAWAN SEBAGAI
                  PEMUNGUT PPh PASAL 22



•UU No.6/ 1983       KMK :               KEP DIRJEN       SE DIRJEN
 stdt UU                                   PAJAK          PAJAK
                   •No.541/00
 No.16/2000
                                             •No.401/01   •SE-17/01
                 •No.254/01 stdt
•UU No.7/ 1983
                   No.392/01                 •No.417/01
 stdt UU
 No.17/2000




                             Ditpenpa 2006                            31
       BENDAHARAWAN SEBAGAI
       PEMUNGUT PPh PASAL 22

- DITJEN ANGGARAN
- BENDAHARAWAN PEMERINTAH
  PUSAT/DAERAH
- BENDAHARAWAN BEA & CUKAI

YG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS
PEMBELIAN BARANG



          TIDAK PERLU DITUNJUK
             SECARA KHUSUS




                  Ditpenpa 2006   32
    PPh PASAL 22
     DIPUNGUT



   BERKENAAN DENGAN
    PEMBAYARAN ATAS
PENYERAHAN BARANG OLEH
      WP (REKANAN)




      Ditpenpa 2006      33
              DIKECUALIKAN DARI
            PEMUNGUTAN PPh PSL 22



PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG
JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp.1.000.000,- DAN TIDAK MERUPAKAN
PEMBAYARAN YANG TERPECAH-PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB.


PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR
MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA BENDA POS DILAKUKAN
OTOMATIS TANPA SKB.




                        Ditpenpa 2006                         34
               SAAT PEMUNGUTAN



PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN
                BARANG OLEH REKANAN




                    TARIF 1,5%
                 DARI HARGA/NILAI
                PEMBELIAN BARANG




                     Ditpenpa 2006              35
              BUKTI PEMUNGUTAN


                    SSP
                KP.PDIP 5.1.98

                                      WAJIB PAJAK
LEMBAR KE-1                            REKANAN

LEMBAR KE-2                         KPP MELALUI KPKN

                               KPP SBG LAMPIRAN SPT
LEMBAR KE-3                    MASA BENDAHARAWAN
                             KANTOR PENERIMA PEMBA-
LEMBAR KE-4                   YARAN (BANK PERSEPSI/
                              KANTOR POS DAN GIRO)

LEMBAR KE-5                      PEMUNGUT PPh PSL 22




                    Ditpenpa 2006                      36
        TATA CARA
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

          PPh PASAL 22

              DIPUNGUT
PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN

             DISETOR
         PADA HARI YG SAMA


     KE BANK PERSEPSI/KANTOR
           POS DAN GIRO


                SSP

      DIISI OLEH DAN ATAS NAMA
               REKANAN


       DITANDATANGANI OLEH
          BENDAHARAWAN
             Ditpenpa 2006           37
TATA CARA PELAPORAN


    PELAPORAN
    PPh PASAL 22

     SPT MASA
       KP.PPH…..


  KE KPP/KAPENPA

 SELAMBAT-LAMBATNYA
   14 HARI SETELAH
BULAN TAKWIM BERAKHIR

    JIKA JATUH PD
      HARI LIBUR

    PD HARI KERJA
     SEBELUMNYA
      Ditpenpa 2006     38
                       DASAR HUKUM
                   BENDAHARAWAN SEBAGAI
                  PEMOTONG PPh PASAL 23/26



•UU No.6/ 1983 stdt    KMK :                 KEP DIRJEN
 UU No.16/2000                               PAJAK
                       •No.416/96
•UU No.7/ 1983 stdt                          •No.170/2002
                       •No.417/96
 UU No.17/2000                                (berlaku 01 mei
                                              2002)




                           Ditpenpa 2006                        39
            PEMOTONG PPh PASAL 23/26




* BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT
* BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH




           YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN
                   ATAS JASA




                    Ditpenpa 2006      40
                PENGHASILAN
        YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN


                   PPh PASAL 23

HADIAH DAN PENGHARGAAN
SEHUB. DGN KEGIATAN SELAIN YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21



SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
SEHUBUNGAN DGN PENGGUNAAN HARTA
IMBALAN
SEHUBUNGAN DENGAN:
• JASA TEKNIK;
• JASA MANAJEMEN;
• JASA KONSTRUKSI,
• JASA KONSULTAN,
• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21

                    Ditpenpa 2006                      41
            DIPOTONG PPh PASAL 26

             PENGHASILAN YG DIBAYARKAN
               KEPADA WP LUAR NEGERI
                    SELAIN BUT
HADIAH DAN PENGHARGAAN
SEHUB. DGN KEGIATAN SELAIN YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21

SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
SEHUBUNGAN DGN PENGGUNAAN HARTA
IMBALAN
SEHUBUNGAN DENGAN:
• JASA TEKNIK;
• JASA MANAJEMEN;
• JASA KONSTRUKSI,
• JASA KONSULTAN,
• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21
PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA

PEMBAYARAN PREMI ASURANSI
BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG
                    Ditpenpa 2006                      42
           PENGHASILAN DARI SEWA

   PENGHASILAN YG DIPEROLEH SEHUBUNGAN DGN
  PENGGUNAAN HARTA GERAK DAN/ATAU TAK GERAK
    DALAM HUBUNGANNYA DGN KEGIATAN USAHA



ADANYA PENYERAHAN KENIKMATAN
ATAS HARTA YG DISEWA DARI YG
MENYEWAKAN KPD PIHAK PENYEWA;

ADANYA PERJANJIAN SEWA-MENYEWA
BAIK LISAN/TULISAN

ADANYA KENYATAAN BAHWA MEMANG
TERDAPAT TRANSAKSI SEWA




                   Ditpenpa 2006              43
                      JASA TEKNIK


PEMBERIAN INFORMASI YG BERKENAAN DGN PENGALAMAN DLM BIDANG
        INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN ILMU PENGETAHUAN


                        MELIPUTI
                          UMUMNYA DIBERIKAN SEKALI,
      UNTUK SUATU         MIS : - PENELITIAN JENIS TANAH
        PROYEK                    UNTUK BANGUNAN,
       TERTENTU                 - PEMBUATAN DESIGN
                                  BANGUNAN.

                            UMUMNYA DIBERIKAN LEBIH DARI
       UNTUK SUATU          SEKALI/TERUS-MENERUS:
      JENIS PRODUK          MIS: - DLM BENTUK GAMBAR,
        TERTENTU                 - PETUNJUK PRODUKSI,
                                 - PERHITUNGAN-2,
                                 - PETUNJUK DAN LATIHAN
                                   KPD PEGAWAI
       PEMBERIAN            BERKENAAN DENGAN PENGALAMAN-
       INFORMASI            PENGALAMAN
                        Ditpenpa 2006
                            DI BIDANG MANAJEMEN            44
        JASA MANAJEMEN




          PEMBERIAN JASA
DENGAN IKUT SERTA SECARA LANGSUNG
 DALAM MELAKSANAKAN MANAJEMEN




     MENDAPATKAN BALAS JASA
            BERUPA




       IMBALAN MANAJEMEN
         (MANAGEMENT FEE)




            Ditpenpa 2006           45
                JASA KONSULTAN



  PEMBERIAN ADVIS PROFESIONAL DALAM SUATU BIDANG
         USAHA, KEGIATAN, ATAU PEKERJAAN



DILAKUKAN OLEH TENAGA AHLI ATAU PERKUMPULAN TENAGA
                       AHLI



 TIDAK DISERTAI DENGAN KETERLIBATAN LANGSUNG PARA
    TENAGA AHLI TERSEBUT DALAM PELAKSANAANNYA




                    Ditpenpa 2006                    46
    TIDAK DIKENAKAN
PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26


       WAJIB PAJAK



       ORANG PRIBADI
          BADAN



     DAPAT MENUNJUKKAN
      SKB PEMOTONGAN
       PPh PASAL 23/26




         Ditpenpa 2006       47
              TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN



                    PPh PASAL 23


   HADIAH                                 SEWA
    DAN                                    DAN
PENGHARGAAN                            JASA LAINNYA


                         TARIF
                          15 %


                                        PERKIRAAN
PENGHASILAN
                                       PENGHASILAN
   BRUTO
                                           NETO
                   DASAR PEMOTONGAN

                       Ditpenpa 2006                  48
                      PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
                 JENIS PENGHASILAN                             %
1. SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUB. DGN PENGGUNAAN
     HARTAKHUSUS KENDARAAN ANGKUTAN DARAT                     20%
2. SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUB. DGN PENGGUNAAN
     HARTAKECUALI SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YG TELAH
     DIKENAKAN PPh BERDASARKAN PP 29/1996 DAN SEWA DAN
     PENGHASILAN LAIN SEHUB. DGN PENGGUNAAN HARTAKHUSUS
     KENDARAAN ANGKUTAN DARAT                                 40%
3. JASA PROFESI, JASA KONSULTAN KECUALI KONSULTAN
     KONSTRUKSI, JASA AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN, JASA PENILAI
     SERTA JASA AKTUARIS
4. JASA TEKNIK DAN JASA MANAJEMEN
5. JASA PERANCANG/DESAIN :
                                                              50%
   - JASA PERANCANG INTERIOR DAN JASA       PERANCANG
     PERTAMANAN,
  -JASA PERANCANG MESIN DAN JASA PERANCANG PERALATAN,
  - JASA PERANCANG ALAT-ALAT TRANSPORTASI/KENDARAAN,
  - JASA PERANCANG IKLAN/LOGO.
  - JASA PERANCANG ALAT KEMASAN
6. JASA INSTALASI/PEMASANGAN :
   -JASA INSTALASI/PEMASANGAN PERALATAN,
                                                              40%
   -JASA INSTALASI/PEMASANGAN MESIN
     LISTRIK/TELEPON/AIR/GAS/TV KABEL KECUALI DILAKUKAN WP
     YG RUANG LINGKUP PEKERJAANNYA DI BIDANG KONSTRUKSI
     DAN MEMPUNYAI IZIN/SERTIFIKASI SBG PENGUSAHA
     KONSTRUKSI.
                                    Ditpenpa 2006                   49
                       PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
                     JENIS PENGHASILAN                                %
 4. JASA PERAWATAN/PEMELIHARAAN/PERBAIKAN
    - JASAPERAWATAN/PEMELIHARAAN/    PERBAIKAN MESIN, LISTRIK/
    TELEPON/ AIR/ GAS/ AC/TV KABEL
   - JASA PERAWATAN/ PEMELIHARAAN/ PERBAIKAN ALAT-ALAT
    TRANSPORTASI / KENDARAAN,                                       40%
   - JASA PERAWATAN/ PEMELIHARAAN/ PERBAIKAN PERALATAN.
   - JASA PERAWATAN/PEMELIHARAAN/ PERBAIKAN BANGUNAN, KECUALI
    YG DILAKUKAN OLEH WP YG RUANG LINGKUP PEKERJAANNYA DI
    BIDANG KONSTRUKSI DAN MEMPUNYAI IZIN/SERTIFIKASI SBG
    PENGUSAHA KONSTRUKSI.

 5. JASA KUSTODIAN/PENYIMPANAN/PENITIPAN, KECUALI YG DILAKUKAN
    KSEI DAN TIDAK TERMASUK SEWA GUDANG YANG TELAH DIKENAKAN
    PPh FINALBERDASARKAN PP NOMOR 29 TAHUN 1996


6. JASA PENGEBORAN (JASA DRILLING) DI BIDANG PENAMBANGAN MINYAK
   DAN GAS BUMI (MIGAS), KECUALI YANG DILAKUKAN OLEH BENTUK USAHA   40%
   TETAP, JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS, JASA
   PENAMBANGAN DAN JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN
   SELAIN MIGAS




                                     Ditpenpa 2006                        50
                                                                    40%
                       PERKIRAAN PENGHASILAN NETO

                   JENIS PENGHASILAN                                  %
7. JASA PENUNJANG DI BIDANG PENERBANGAN DAN BANDAR UDARA, JASA
   PENBANGAN HUTAN DAN LAND CLEARING, JASA MAKLON, JASA
   RECRUITMEN/PENYEDIA TENAGA KERJA, JASA PERANTARA, JASA
   PERDAGANGAN SURAT-SURAT BERHARGA KECUALI YG DILAKUKAN OLEH
   BEJ,BES,KSEI DAN KPEI, JASA TELEKOMUNIKASI YANG BUKAN UNTUK       40 %
   UMUM, JASA PENGISIAN SULIH SUARA ATAU MIXING FILM, JASA
   PEMANFAATAN INFORMASI DI BIDANG TEKNOLOGI TERMASUK JASA
   INTERNET, JASA SEHUBUNGAN DG SOFTWARE KOMPUTER TERMASUK
   PERAWATAN/PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN, JASA PENGOLAHAN DAN
   PEMBUANGAN LIMBAH.

8. JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI, TERMASUK JASA
   PERAWATAN/PEMELIHARAAN/PERBAIKAN BANGUNAN, JASA
   INSTALASI/PEMASANGAN MESIN, LISTRIK/TELEPON/AIR/GAS/AC/TV     13 1/3%
   KABEL, SEPANJANG JASA TSB DILAKUKAN WP YG RUANG LINGKUP
   PEKERJAANNYA DI BIDANG KONSTRUKSI DAN MEMPUNYAI
   IZIN/SERTIFIKASI SEBAGAI PENGUSAHA KONSTRUKSI.

9. JASA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN KONSTRUKSI

10. JASA PEMBASMIAN HAMADAN PEMBERSIHAN, JASA CATERING
11. JASA SELAIN JASA-JASA TERSEBUT DIATAS YANG PEMBAYARANNYA     26 2/3%
    DIBEBANKAN PADA APBN DAN APBD
                                     Ditpenpa 2006                          51
       TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN
               PPh PASAL 26


            TARIF PPh PASAL 26



                                 BERDASARKAN
UMUM
                                       P3B
 20%
                                  (TAX TREATY)



              JUMLAH BRUTO




                    FINAL


                 Ditpenpa 2006                   52
                        TATA CARA PEMOTONGAN
                            PPh PASAL 23/26



             DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN
             PENGHASILAN OLEH BENDAHARAWAN



                              BUKTI PEMOTONGAN



KP.PPh 2.6/BP-95 ATAU     1                         UNTUK REKANAN
KP.PPh 2.8/BP-95                2                   LAMPIRAN SPT MASA PPh
                                        3           PASAL 23/26
                                                    ARSIP BENDAHARAWAN



                                    Ditpenpa 2006                           53
      TATA CARA PENYETORAN
          PPh PASAL 23/26

     JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM
           BUKTI PEMOTONGAN
       SELAMA SATU BULAN TAKWIM


    DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU
KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN
                 SSP


  PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM
   BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT
          TERUTANGNYA PAJAK


   APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR,
   MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA
         HARI KERJA BERIKUTNYA




                Ditpenpa 2006            54
                     TATA CARA PELAPORAN
                        PPh PASAL 23/26



                MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR
                SPT MASA PPh PSL 23/26 (KP.PPh….)
                          RANGKAP 2


                             LAMPIRAN
* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26
* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26
* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN

                                          SELAMBAT-LAMBATNYA
    KE KPP/
                                            14 HARI SETELAH
   KAPENPA                               BULAN TAKWIM BERAKHIR


 PD HARI KERJA                                  JIKA JATUH PD
  SEBELUMNYA                                      HARI LIBUR
                              Ditpenpa 2006                      55
             PEMOTONGAN PPh
   ATAS IMBALAN/NILAI PENGGANTI BAGI WP
   PERUSAHAAN PELAYARAN/PENERBANGAN

             JASA PENGANGKUTAN
           ORANG DAN/ATAU BARANG


PERUSAHAAN                        PERUSAHAAN
DALAM NEGERI                      LUAR NEGERI


    1,2%                             2,64%



               PEREDARAN BRUTO


                    FINAL


                  Ditpenpa 2006                 56
                       DASAR HUKUM
                   BENDAHARAWAN SEBAGAI
                       PEMUNGUT PPN


•UU No.6/ 1983         • PP No.143/ 2000   KMK
 stdt. UU No.16/       • PP No.144/ 2000   •No.547/ KMK.04/00
 2000
                       • PP No.145/ 2000
                                           •No.548/ KMK.04/00
•UU No.8/ 1983
                       • PP No.146/ 2000
 stdt. UU No.18/                           •No.568/ KMK.04/00
 2000                  • PP No.143/ 2001
                                           •No.541/2000
                                           •No.155/2001




                           Ditpenpa 2006                  57
                     PENGERTIAN


       PAJAK                             PAJAK PENJUALAN
   PERTAMBAHAN                          ATAS BARANG MEWAH
     NILAI (PPN)                              (PPn BM)


                                        PAJAK YG DIKENAKAN
PAJAK YG DIKENAKAN
                                       ATAS KONSUMSI BARANG
  ATAS KONSUMSI
                                         YG BERDSRKAN KMK
 BARANG DAN JASA
                                       TERGOLONG BRG MEWAH
                       DI DALAM


                     DAERAH PABEAN

               WILAYAH RI YG DI DALAMNYA
                  BERLAKU PERATURAN
             PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN


                       Ditpenpa 2006                          58
   SYARAT PEMUNGUTAN PPN :

• ADANYA PENYERAHAN DI DALAM
  DAERAH PABEAN;
• YANG DISERAHKAN BARANG KENA
  PAJAK / JASA KENA PAJAK;
• YANG MENYERAHKAN ADALAH
  PENGUSAHA KENA PAJAK.


             Ditpenpa 2006      59
                  BARANG
                 KENA PAJAK
                    (BKP)


   BARANG                              BARANG
  BERWUJUD                         TIDAK BERWUJUD



SIFAT/HUKUMNYA



     BARANG
    BERGERAK
                                   YANG DIKENAKAN
     BARANG                              PPN
      TIDAK
    BERGERAK
                   Ditpenpa 2006                    60
     JASA KENA PAJAK
           (JKP)

    SETIAP KEGIATAN PELAYANAN
          BERDASARKAN
SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM

      YANG MENYEBABKAN
BARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK,
     TERSEDIA UTK DIPAKAI
           TERMASUK


   JASA YANG DILAKUKAN UNTUK
  MENGHASILKAN BARANG KARENA
 PESANAN/PERMINTAAN DGN BAHAN
 DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN


        DIKENAKAN PPN
           Ditpenpa 2006          61
             PENGUSAHA KENA PAJAK
                    (PKP)

                        ORANG PRIBADI/
                  BADAN DALAM BENTUK APAPUN

                  DALAM LINGKUNGAN
             PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA

- MENGHASILKAN BARANG;
- MENGIMPOR BARANG;
- MENGEKSPOR BARANG;
- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;
- MEMANFAATKAN BRG TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH
  PABEAN;
- MELAKUKAN USAHA JASA; ATAU
- MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN YG
  MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP YG DIKENAKAN PPN;
                                          PENGUSAHA KECIL
TIDAK TERMASUK                               YG MEMILIH
                        KECUALI
PENGUSAHA KECIL                           UTK DIKUKUHKAN
                          Ditpenpa 2006     MENJADI PKP.    62
                 PENGUSAHA KECIL

           PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN
        PERUSAHAAN/PEKERJAANNYA MELAKUKAN

    PENYERAHAN
                                         PENYERAHAN JKP
        BKP

PEREDARAN BRUTO                         PEREDARAN BRUTO
 TIDAK LEBIH DARI                          TDK LEBIH DARI
Rp 600 JUTA SETAHUN                     Rp 600 JUTA SETAHUN


                  DALAM HAL PENYERAHAN
                     BKP MAUPUN JKP

   PEREDARAN BKP                         PEREDARAN JKP
   LEBIH DARI 50 %                       LEBIH DARI 50 %
    DARI SELURUH                          DARI SELURUH
  PEREDARAN BRUTO                       PEREDARAN BRUTO


Rp 600 JUTA SETAHUN                    Rp 600 JUTA SETAHUN
                       Ditpenpa 2006                          63
   DASAR PENGENAAN PAJAK



 HARGA JUAL


   HARGA
 PENGGANTI
                                   SEBAGAI
                                    DASAR
 NILAI IMPOR                    PENGHITUNGAN
                                      PPN
                                     YANG
                                  TERUTANG
NILAI EKSPOR

  NILAI LAIN
YG DITETAPKAN
   MENKEU
                Ditpenpa 2006                  64
       BENDAHARAWAN SEBAGAI
           PEMUNGUT PPN



                                      BENDAHARAWAN
BENDAHARAWAN
                                        PEMERINTAH
    KPKN
                                       PUSAT/DAERAH




               TIDAK PERLU DITUNJUK
                  SECARA KHUSUS




                   Ditpenpa 2006                      65
    OBJEK PEMUNGUTAN
         PPn BM

          PENYERAHAN
     BKP YANG BERDASARKAN
  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH
             OLEH



           PABRIKAN




          Ditpenpa 2006          66
           KELOMPOK BARANG
        YANG TIDAK DIKENAKAN PPN

BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL
LANGSUNG DARI SUMBERNYA, YAITU :
MINYAK MENTAH (CRUDE OIL), GAS BUMI, PANAS BUMI, PASIR DAN KERIKIL,
BATUBARA SEBELUM DIPROSES MENJADI BRIKET BATUBARA DAN BIJIH BESI, BIJIH
TIMAH, BIJIH EMAS, BIJIH TEMBAGA, BIJIH NIKEL, DAN BIJIH PERAK SERTA BIJIH
BAUKSIT

BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT
BANYAK, YAITU :
BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, DAN GARAM BAIK YANG BERYODIUM
MAUPUN YANG TIDAK BERYODIUM


MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN,
WARUNG, DAN SEJENISNYA, TIDAK TERMASUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG
DISERAHKAN OLEH JASA BOGA ATAU CATERING


UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA




                        Ditpenpa 2006                                67
      OBJEK PEMUNGUTAN
             PPN

         PENYERAHAN
           BKP/JKP




PKP                           BUKAN PKP




                             BERDASARKAN
                           SURAT PERJANJIAN
                                 ATAU
                           KONTRAK JUAL BELI



           Ditpenpa 2006                       68
               KELOMPOK JASA
           YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
                       JASA DI BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN MEDIK, MELIPUTI :
• JASA DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI, DAN DOKTER HEWAN;
• JASA AHLI KESEHATAN SEPERTI AKUPUNTUR, AHLI GIGI, AHLI GIZI, DAN FISIOTERAPI;
• JASA KEBIDANAN DAN DUKUN BAYI;
• JASA PARAMEDIS DAN PERAWAT DAN
• JASA RUMAH SAKIT, RUMAH BERSALIN, KLINIK KESEHATAN, LABORATURIUM KESEHATAN, DAN
  SANOTARIUM
PELAYANAN SOSIAL, MELIPUTI :
• JASA PELAYANAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO;
• JASA PEMADAM KEBAKARAN KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL;
• JASA PEMBERIAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN;
• JASA LEMBAGA REHABILITASI KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL;
• JASA PEMAKAMAN TERMASUK KREMATORIUM; DAN
• JASA DIBIDANG OLAHRAGA KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL

PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO

• PERBANKAN, KECUALI JASA PENYEDIAAN TEMPAT UNTUK MENYIMPAN BARANG DAN SURAT
  BERHARGA, JASA PENITIPAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK LAIN BERDASARKAN SURAT KONTRAK
  (PERJANJIAN), SERTA ANJAK PIUTAN;
• JASA ASURANSI, TIDAK TERMASUK BROKER ASURANSI; DAN
• JASA SEWA GUNA USAHA (SGU) DENGAN HAK OPSI

KEAGAMAAN, MELIPUTI :
• JASA PELAYANAN DI RUMAH IBADAH;
• JASA PEMBERIAN KHOTBAH ATAU DAKWAH; DAN
                              Ditpenpa 2006
• JASA LAINNYA DIBIDANG KEAGAMAAN                                              69
                KELOMPOK JASA
            YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
                        JASA DI BIDANG
PENDIDIKAN, MELIPUTI :
• JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH ; DAN
• JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LUAR SEKOLAH, SEPERTI KURSUS


KESENIAN DAN HIBURAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN, TERMASUK JASA DIBIDANG
KESENIAN YANG TIDAK BERSIFAT KOMERSIAL

PENYIARAN YANG BUKAN BERSIFAT IKLAN DAN TIDAK DIBIAYAI OLEH SPONSOR YANG BERTUJUAN
KOMERSIAL

ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR, YAITU : JASA ANGKUTNA DI DARAT, LAUT, DAN DI SUNGAI YANG
DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH ATAU SWASTA


TENAGA KERJA

PERHOTELAN, MELIPUTI :
• JASA PERSEWAAN KAMAR TERMASUK TAMBAHANNYA DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN, MOTEL,
  LOSMEN, HOSTEL SERTA FASILITAS YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN PERHOTELAN UNTUK TAMU
  YANG MENGINAP; DAN
• JASA PERSEWAAN RUANGAN UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN DI HOTEL, RUMAH
  PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, DAN HOSTEL

JENIS JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN
SECARA UMUM
                               Ditpenpa 2006                                       70
             KELOMPOK BKP TERTENTU
YANG ATAS IMPORNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
  SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI
  UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU
  BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK
  KEPERLUAN TNI DAN POLRI YANG BELUM DIBUAT DI DALAM NEGERI

  VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN)


  BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA


  KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN
  PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN
  SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG
  DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN
  PENANGKAPAN IKAN NASIONAL


  PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT
  KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN
  DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL


  KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA
  PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI)


  PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH
  NEGAARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA
                               Ditpenpa 2006                                     71
                KELOMPOK JKP TERTENTU
YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
   JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN
   PENANGKAPAN IKAN NASIONAL YANG MELIPUTI : JASA PERSEWAAN KAPAL, JASA KEPELABUHAN
   MELIPUTI JASA TUNDA, JASA PANDU, JASA TAMBAK, DAN JASA LABUH, SERTA JASA PERAWATAN ATAU
   REPARASI (DOCKING) KAPAL


   JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL YANG MELIPUTI : JASA
   PERSEWAAN PESAWAT UDARA DAN DAN JASA PERAWATAN ATAU REPARASI PESAWAT UDARA


   JASA PERAWATAN ATAU REPARASI KERETA API YANG DITERIMA OLEH PT. KERETA API INDONESIA

   JASA YANG DISERAHKAN OLEH KONTRAKTOR UNTUK PEMBORONGAN BANGUNAN (RS, RSS, RUMAH SUSUN
   SEDERHANA,

   KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN
   PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU
   CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN
   DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN
   NASIONAL

   PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN
   MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH
   PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL


   KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA
   PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI)


   PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGARA R.I
   YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA
                                   Ditpenpa 2006                                         72
                KELOMPOK BKP TERTENTU
YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN

   RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA
   MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG BATASANNYA DITETAPKAN OLEH MENKEU
   SETELAH MENDENGAR PERTIMBANGAN MENTERI PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH


   SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA,
   KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG
   DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI


   VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN)


   BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA

   KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN
   PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU
   CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN
   DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN
   NASIONAL

   PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN
   MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH
   PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL


   KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA
   PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI)


   PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGARA R.I
   YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA
                                   Ditpenpa 2006                                        73
       TARIF PPN DAN PPn BM

               TARIF


PPN       EKSPOR                    PPn BM

10 %       PPN 0 %           10 %    20 %         35 %

             DENGAN
       PERATURAN PEMERINTAH
           DAPAT DIUBAH

            SERENDAH-
 5%                                    10%
            RENDAHNYA
             SETINGGI-
 15%                                   75%
             TINGINYA
             Ditpenpa 2006                   74
               SAAT DAN DASAR
          PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM

                         PEMUNGUTAN
                        PPN DAN PPn BM

            SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWAN
                    KEPADA PKP REKANAN


                        DASAR PEMUNGUTAN
               PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWAN
                TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM

                             CONTOH

TIDAK TERUTANG PPn BM                       TERUTANG PPn BM 20%

                                   YG DIPUNGUT
   PPN YG DIPUNGUT
                                   • PPN 10/130
        10/110
                                   • PPn BM 20/130


                        DASAR PEMUNGUTAN
                            Ditpenpa 2006                         75
            TATA CARA PEMUNGUTAN

               REKANAN MENYAMPAIKAN
           TAGIHAN KEPADA BENDAHARAWAN



     SSP                          FAKTUR PAJAK



                              1
DIISI OLEH DAN                       2
  ATAS NAMA                              3
   REKANAN
                                  KPP
                              ARSIP PKP REKANAN
 DITANDATANGI
     OLEH
                           BENDAHARAWAN
BENDAHARAWAN                           DICAP OLEH BENDAHARAWAN
                                          DISETOR TGL ..... DAN
                                    DITANDATANGANI BENDAHARAWAN
                    Ditpenpa 2006                                 76
                     TATA CARA PENYETORAN

                       PPN/PPn BM YANG DIPUNGUT
                            BENDAHARAWAN
         DISETOR


                         1                            PKP REKANAN
        SSP                                           KPP MELALUI BANK/POS
                              2
                                  3                   LAMPIRAN SPT MASA PPN
                                      4               BANK PERSEPSI/POS & GIRO
                                          5
                                                      ARSIP BENDAHARAWAN




                                                            BANK PERSEPSI/
                                                          KANTOR POS DAN GIRO


       DLM HAL TGL 7                                     SELAMBAT-LAMBATNYA
 BERTEPATAN DGN HARI LIBUR,                               TGL 7 BULAN TAKWIM
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN                                BERIKUTNYA SETELAH
  PD HARI KERJA BERIKUTNYA
                                                         MASA PAJAK BERAKHIR
                                      Ditpenpa 2006                              77
                      TATA CARA PELAPORAN

                       PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT
                            OLEH BENDAHARAWAN

                                               KPP DGN DILAMPIRI
                               1
  LAPORAN                                      FP LEMBAR KE-3
  PEMUNGUTAN                       2           ATASAN BENDAHARAWAN)*
                                       3
  PPN/PPn BM                                   ARSIP BENDAHARAWAN*)
                                               *) DLM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM
                                                  ADALAH BENDAHARAWAN
                                                  PEMERINTAH PUSAT, LEMBAR KE-2
                                                  ADALAH ARSIP BENDAHARAWAN

                                                       DALAM HAL TANGGAL 14
         SELAMBAT-LAMBATNYA                            JATUH PADA HARI LIBUR
           14 HARI SETELAH                             PELAPORAN DILAKUKAN
         MASA PAJAK BERAKHIR                              PADA HARI KERJA
                                                            SEBELUMNYA
DLM HAL BANK PEMERINTAH ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH BERTINDAK SBG “KASIR” DARI
BENDAHARAWAN PEMERINTAH (MIS: PROYEK INPRES), MAKA FAKTUR PAJAK DAN SSP
DITERUSKAN KE BANK YBS MELALUI BENDAHARAWAN. YG DIWAJIBKAN UTK MEMUNGUT DAN
MELAPOR ADALAH BANK YBS            Ditpenpa 2006                             78
                       PEMBAYARAN YANG
                       TIDAK DIPUNGUT PPN
                      OLEH BENDAHARAWAN
                                   DALAM HAL
                                  PEMBAYARAN
TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG
TDK DIPECAH-PECAH
BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA DAN PENYERAHAN BBM YG DILAKUKAN
OLEH AGEN PERTAMINA
ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN

ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG PPN-NYA DITANGGUNG PEMERINTAH

KPD ORANG PRIBADI ATAU BADAN YG MENYEWAKAN RUANGAN/RUMAH TINGGAL YG NILAI SEWA
SELURUHNYA TDK MELEBIHI Rp 120 JUTA SETAHUN

UTK PENYERAHAN BKP OLEH PENGUSAHA KECIL YG TDK DIDAHULUI DGN SURAT PERJANJIAN/KONTRAK


UTK PENYERAHAN BKP YG DILAKUKAN OLEH INSTANSI PEM. KPD INSTANSI PEM. LAINNYA, SEPANJANG
DANANYA BERASAL DARI APBN/APBD DAN INSTANSI PEM. YG MEMBERIKAN JASA MEMASUKKAN PEMBAYARAN
YG DITERIMA KE DLM MATA ANGGARAN PENERIMAAN INSTANSI TSB.

UNTUK PEMBEBASAN TANAH

UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK DIPUNGUT
                                    Ditpenpa 2006                                      79
PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT
  PPn BM OLEH BENDAHARAWAN




           PENYERAHAN
    BKP YANG TERGOLONG MEWAH
       OLEH BUKAN PABRIKAN




             Ditpenpa 2006       80
               PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI
             JUMLAH Rp 1.000.000,00 DAN MERUPAKAN
            PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH
                      YANG DIKECUALIKAN
                 DARI PEMUNGUTAN PPN/PPn BM
                                    CONTOH
A     HARGA JUAL                             Rp 800.000,00
      PPN= 10 % X Rp 800.000                 Rp    80.000,00
      PPn BM=20 % X Rp 800.000               Rp 160.000,00
      HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM           Rp 1.040.000,00
                                                                 DIPUNGUT
         Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,-
                                                                PPN/PPn BM

B   HARGA JUAL                                Rp 800.000,00
    PPN= 10 % X Rp 800.000                    Rp 80.000,00
    PPn BM= 10 % X Rp 800.000                 Rp 80.000,00
    HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM              Rp 960.000,00
                                                               TIDAK DIPUNGUT
         Rp 960.000,-  Rp 1.000.000,-
                                                                 PPN/PPn BM

    DIPUNGUT PPN/PPn BM :                                  PPN/PPn BM TERUTANG
    - PENYERAHAN OLEH BKN PKP                                DISETOR SENDIRI
    - DENGAN PO/SPK                                              OLEH PKP
                                    Ditpenpa 2006                                81
    PEMBAYARAN ATAS PENGGANTIAN /
      HARGA JUAL DILAKUKAN DGN
    MENGGUNAKAN MATA UANG ASING

                PPN/PPn BM
               YG TERUTANG

             DIKONVERSIKAN

          MEMPERGUNAKAN
     KURS YG BERLAKU MENURUT
    KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN


    PADA SAAT PEMBAYARAN DILAKUKAN


   FAKTUR PAJAK YG TELAH TERLANJUR DIBUAT
DGN MEMPERGUNAKAN KURS YG BERBEDA DGN KURS
  YG BERLAKU PADA SAAT PEMBAYARAN, SUPAYA
      DISESUAIKAN OLEH PEMUNGUT PAJAK
                Ditpenpa 2006                82
                       PERLAKUAN PERPAJAKAN
                ATAS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH
                   YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU
                     DANA PINJAMAN LUAR NEGERI


                                    DASAR HUKUM
• UU No. 6/1983 jo. UU No. 9/1994
• UU No. 7/1983 jis. UU No. 7/1991 DAN UU No.10/1994
• UU No. 8/1983 jo. UU No.11/1994
• UU No.10/1995
• PP No. 6/1969 jis. PP No. 26/1988 dan PP No.43/2000
• PP No. 47/1994
• PP No. 50/1994
• PP No. 42/1995 Jo. PP 63/98
• KEPPRES No. 56/1988
• KEPPRES No. 15/1994
• KEPPRES No. 16/1994 jo. KEPPRES No. 24/1995
• KMK No. 599/KMK.04/1994 jo. KMK No.147/KMK.04/1995
• KMK No.239/KMK.01/1996
• KMK 463/KMK.01/1998
                                        Ditpenpa 2006   83
PROYEK PEMERINTAH :
PROYEK YG TERCANTUM DALAM DIP ATAU DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN DIP TERMASUK PROYEK YANG
DIBIAYAI DENGAN PERJANJIAN PENERUSAN PINJAMAN (PPP)/ SUBSIDIARY LOAN AGREEMENT (SLA)
PINJAMAN LUAR NEGERI :
SETIAP PENERIMAAN NEGARA BAIK DALAM BENTUK DEVISA DAN/ATAU DEVISA YANG DIRUPIAHKAN MAUPUN DALAM
BENTUK BARANG DAN/ATAU JASA YANG DIPEROLEH DARI PEMBERI PINJAMAN LUAR NEGERI YANG HARUS DIBAYAR
KEMBALI DENGAN PERSYARATAN TERTENTU
HIBAH LUAR NEGERI :
SETIAP PENERIMAAN NEGARA BAIK DALAM BENTUK DEVISA DAN/ATAU DEVISA YANG DIRUPIAHKAN MAUPUN DALAM
BENTUK BARANG DAN/ATAU JASA YANG DIPEROLEH DARI PEMBERI PINJAMAN LUAR NEGERI YANG TIDAK PERLU
DIBAYAR KEMBALI
DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN DIP :
DOKUMEN RENCANA ANGGARAN TAHUNAN PROYEK YANG DITAMPUNG DALAM DAFTAR ISIAN PEMBIAYAAN PROYEK
(DIPP), SURAT PENGESAHAN ANGGARAN BIAYA PROYEK (SPABP), RENCANA PEMBIAYAAN TAHUNAN (RPT), SURAT
RINCIAN PEMBIAYAAN PROYEK PERKEBUNAN (SRP3), RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB), DAFTAR ISIAN PENERUSAN
PINJAMAN LUAR NEGERI (DIPPLN), SURAT KEPUTUSAN OTORISASI (SKO), DAN DOKUMEN LAIN YANG DITENTUKAN OLEH
MENTERI KEUANGAN
PERJANJIAN PENERUSAN PINJAMAN (PPP) :
PERJANJIAN PENERUSAN PINJAMAN ANTARA PEMERINTAH RI cq. DEPKEU DGN BUMN/BUMD/PEMDA SEHUBUNGAN
DENGAN PROYEK YANG DILAKSANAKAN OLEH BUMN/BUMD/PEMDA DAN DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN
LUAR NEGERI YANG DITERUS PINJAMKAN (TWO STEP LOAN)
KONTRAKTOR, KONSULTAN DAN PEMASOK UTAMA :
KONTRAKTOR, KONSULTAN DAN PEMASOK YG BERDASARKAN KONTRAK MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG
DIBIAYAI DGN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI, TERMASUK TENAGA AHLI DAN TENAGA PELATIH YG DIBIAYAI
DGN HIBAH LUAR NEGERI
KONTRAKTOR, KONSULTAN DAN PEMASOK LAPISAN KEDUA :
KONTRAKTOR, KONSULTAN, DAN PEMASOK YG MENERIMA PEKERJAAN DARI KONTRAKTOR, KONSULTAN DAN
PEMASOK UTAMA
KONTRAK :
SUATU PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (KPBJ) ATAU NASKAH LAINNYA YANG DAPAT DISAMAKAN, YG
DITANDATANGANI OLEH PIMPRO/PEJABAT YG BERWENANG DAN KONTRAKTOR UTAMA ATAU KONTRAKTOR UTAMA DAN
KONTRAKTOR LAPISAN KEDUA                    Ditpenpa 2006                                     84
                FASILITAS PERPAJAKAN


                      KONTRAKTOR
                        UTAMA


                                                 PAJAK
BEA MASUK
                                             PERTAMBAHAN
   DAN                   PAJAK
                                            NILAI DAN PAJAK
BEA MASUK             PENGHASILAN
                                            PENJUALAN ATAS
TAMBAHAN
                                            BARANG MEWAH

                       DITANGGUNG
                                                 TIDAK
DIBEBASKAN                 OLEH
                                               DIPUNGUT
                       PEMERINTAH

               SEJAK 1 APRIL 1995
        HANYA ATAS BAGIAN DARI PROYEK PEMERINTAH
         YANG DANANYA DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU
               DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
                       Ditpenpa 2006                      85
                FASILITAS PERPAJAKAN


                      KONTRAKTOR
                        UTAMA


                                                 PAJAK
BEA MASUK
                                             PERTAMBAHAN
   DAN                   PAJAK
                                            NILAI DAN PAJAK
BEA MASUK             PENGHASILAN
                                            PENJUALAN ATAS
TAMBAHAN
                                            BARANG MEWAH


                        DIPUNGUT                 TIDAK
DIBEBASKAN
                                               DIPUNGUT


               SEJAK 23 JUNI 2000
        HANYA ATAS BAGIAN DARI PROYEK PEMERINTAH
         YANG DANANYA DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU
               DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
                       Ditpenpa 2006                      86
                    PPN/PPn BM
                  TIDAK DIPUNGUT



IMPOR BARANG KENA PAJAK (BKP)

PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK (JKP) DARI LUAR DAERAH PABEAN


PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN


PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP OLEH KONTRAKTOR UTAMA
SEHUBUNGAN DENGAN PROYEK PEMERINTAH YANG SELURUH
DANANYA BERASAL DARI HIBAH/DANA PINJAMAN LUAR NEGERI




                      Ditpenpa 2006                         87
PENYERAHAN BKP/JKP OLEH PKP


        KONTRAKTOR
          UTAMA



    DIKENAKAN PPN/PPn BM



       PAJAK MASUKAN
   YANG DAPAT DIKREDITKAN
   BAGI KONTRAKTOR UTAMA




         Ditpenpa 2006        88
         PENGHASILAN
    KONTRAKTOR, KONSULTAN
        DAN PEMASOK

  PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI
SELURUHNYA DENGAN HIBAH ATAU DANA
      PINJAMAN LUAR NEGERI


             PPh
 DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN




            Ditpenpa 2006           89
               PENGHASILAN KARYAWAN
            PADA KONTRAKTOR, KONSULTAN
             DAN PEMASOK UTAMA UNTUK
            PROYEK PEMERINTAH YG DIBIAYAI
                   DENGAN HIBAH



    LOKAL                               ASING




 PPh PASAL 21                        PPh PASAL 26




  DIPOTONG OLEH
KONTRAKTOR UTAMA




                     Ditpenpa 2006                  90
                      PROYEK PEMERINTAH



  DIBIAYAI DARI HIBAH                       DIBIAYAI SELAIN DARI
 ATAU DANA PINJAMAN                           HIBAH ATAU DANA
     LUAR NEGERI                           PINJAMAN LUAR NEGERI


 TIDAK PERLU DIBUAT                        BEA MASUK, BEA MASUK
    SSBC DAN SSP                           TAMBAHAN, PPN/PPn BM,
                                           PPh WAJIB DISETOR OLEH
  PIUD DIBUBUHI CAP                          KONTRAKTOR UTAMA
“BEBAS BEA MASUK DAN
BEA MASUK TAMBAHAN,
   TIDAK DIPUNGUT
     PPN/PPn BM,
FAKTUR PAJAK DIBUBUHI
   CAP “PPN/PPn BM
   TIDAK DIPUNGUT”



                           Ditpenpa 2006                            91
                               REKANAN/KONTRAKTOR
                          (DILUAR JAWA, BALI & SUMATERA)


                                        KPKN                            SPP - LS
                                                                    BA Pembayaran
Rp 20 Jt      UANG
                                                       Pencairan    BA Pekerjaan
                                                                    FP dan/atau SSP

                      LKMD + PIMPRO + BENPRO
                                       B
                        Rp 20 Jt       a
                                       y      KSO
                                       a
                                        r

                                   Rekanan/
                                   Kontraktor
                                                                    FP = a/n Rekanan
           PPN -   10/110 X 20 Jt = Rp. 1.818.181
                                                                   SSP = Disetor oleh
                                                                         Rekanan
                                       Ditpenpa 2006                                  92
Catatan :

- 3. c = Jelas disebutkan included PPN
- 3. e.3 = Dilampirkan FP dan/atau SSP
Sehingga harus dipungut PPN dan sesuai
2.I PPh yang timbul diselesaikan oleh
Wajib Pajak ybs dan harus diawasi oleh
Bendaharawan yaitu dengan setor SSP 2% final




                        Ditpenpa 2006          93
                                   SWAKELOLA
                               Jawa, Bali, dan Sumatera

 yang didrop sebesar                   KPKN
 Rp 20 Jt - Rp 1.818.181
                                                                 SPPDU   SPPGU
 = Rp 18.181.819
                           u                         Pencairan
                                         BRI                      SPPD   Kuitansi
                           a
                                                                 BAPPD   BAPPD
                           n
                                                                  DPB     DPB
                           g
                                                                          NPK
                                         LKMD +
                                         PINPRO
                                         BENPRO


                                       Swakelola
PPN = bukan PKP tidak terutang PPN
PPh = Psl 22/23 : diselesaikan sendiri oleh WP ybs
      Psl 21 : di atas PTKP dipungut oleh LKMD +
                  PINPRO + BENPRO sbg pemberi hasil
                                     Ditpenpa 2006                       94
Catatan :

- Analog dengan 3.C yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh
  rekanan/pemborong, dana tersebut included PPN.
- Ketentuan perpajakan apabila tidak dinyatakan excluded PPN, maka
  dianggap sebagai included PPN.
- Misal pencairan tahap I Rp 20 juta, maka PPN-nya adalah 10/110 x Rp
  20 juta = Rp 1.818.181




                             Ditpenpa 2006                              95

								
To top