Pelik Privatisasi by zmikin

VIEWS: 94 PAGES: 2

									                                                              Pelik-Pelik Privatisasi
                                                rangkuman wawancara dengan Lie Chen Ie




Privatisasi merupakan proses liberalisasi peraturan-peraturan (deregulasi).
Dengan deregulasi yang mulai digalakkan sejak tahun 80an, pemerintah sedikit
demi sedikit mengurangi peranannya di panggung ekonomi nasional.

Meringankan Beban, Memperkuat Keuangan Negara
Privatisasi menyangkut perusahaan-perusahaan yang 100 persen milik negara (BUMN) yang
sekaligus atau secara berangsur dipindahtangankan kepada umum atau dicatatkan pada
bursa. Yang milik negara biasanya adalah perusahaan seperti perusahaan listrik, kereta api,
penerbangan. Tujuannya privatisasi adalah meringankan beban dan memperkuat keuangan
negara. Privatisasi juga bisa merangsang pasar modal setempat. Bursa setempat akan
memperoleh pencatatan baru yang berarti memperbesar jumlah pilihan bagi peminat. Ini
besar artinya karena menyangkut uang dalam jumlah yang besar sekali.

Dintuntut Persaingan Bebas di Segala Sektor
Liberalisasi menuntut adanya persaingan bebas di segala sektor, termasuk bidang-bidang
yang semula dikelola oleh pemerintah seperti perusahaan kereta api, penerbangan atau
perusahaan air minum dan listrik. Dengan persaingan bebas ini diharapkan organisasi
perusahaan-perusahaan negara yang tadinya ketat dan birokratis dirombak dan secara
fleksibel berkembang ke arah masa depan sehingga bisa meningkatkan pelayanan kepada
khalayak ramai.

Untuk itu biasanya dilakukan reorganisasi besar-besaran. Deutsche Telekom yang semula
punya karyawan sebanyak 250 ribu orang berulangkali terkena pengurangan karyawan
sehingga sekarang menjadi perusahaan yang langsing tetapi boleh dikatakan cukup efisien.

Kebudayaan Kerja di Asia pun Sudah Mulai Berubah
Kebudayaan di banyak negara Asia dan Jepang khususnya di mana lama kerja karyawan
pada satu majikan merupakan bukan saja kebanggaan karyawan bersangkutan tetapi
kebanggaan perusahaan rasanya juga sudah mulai memudar sejak dasawarsa 90an.
Globalisasi menuntut kemampuan bersaing, bisa menyesuaikan diri dengan perubahan
jaman dan perubahan keadaan di perusahaan. Konsekuensinya, orang modern harus lebih
mampu dan mau pindah kerja dari perusahaan satu ke perusahaan lain kalau keadaan
menghendakinya. Ini sekaligus berdampak mendobrak kekakuan di kala konsumen secara
global menuntut pelayanan yang lebih bermutu, lebih intensif yang tidak bisa diberikan
apalagi dijamin oleh perusahaan-perusahaan negara gaya lama.

Tidak Semua BUMN Bisa Diprivatisasikan
Demi keamanan, demi keadilan dan sebagainya jelas tidak semua BUMN bisa
diprivatisasikan. Lie menjelaskan lebih lanjut, memang ada beberapa tingkat yang berbeda-
beda di negara satu dengan yang lain. Biasanya yang pertama-tama diprivatisasikan ialah
perusahaan penerbangan. Kemudian perusahaan telekom dan PTT dengan makna strategis
terbatas. Beberapa negara memang ragu-ragu melepaskan perusahaan seperti airminum
dan listrik. Akibatnya, karena privatisasi setengah-setengah, perusahaan-perusahaan itu
tidak (go public) masuk bursa. Pada hakekatnya Dana Pensiun adalah perusahaan-
perusahaan swasta atau yang sudah diprivatisasikan. Dana Pensiun pegawai negeri Belanda
(ABP) akan diswastakan juga. Rumah sakit dan dinas pelayanan kesehatan ada yang masih
sebagian milik negara, propinsi atau kota. Tetapi banyak dijadikan milik yayasan atau usaha
swasta. Bahkan sebagian administrasi AB Inggris dan Belanda sudah dipercayakan kepada
fihak luar, demikian pula dengan otomatisasi. Tentu saja kerahasiaan dan keselamatan
nasional tidak dilalaikan.

Menjadi Perusahaan Swasta Tetapi Mutu Pelayanan Berkurang Contoh: PTT pos
Belanda di tangan swasta mengalami lebih banyak problem seperti terlambat
penyampaiannya, hilang, rusak dan sebagainya. Menurut Lie hal ini disebabkan karena
masa peralihan yang dihadapi oleh TNT group yang masih menerapkan sistem semi
monopoli, misalnya dalam hal menetapkan biaya meterai pos. Dalam masa peralihan ini
perusahaan itu masih bisa menetapkan harga. Di masa mendatang, penetapan harga secara
sefihak tidak mungkin dipertahankan, dan mereka harus bersaing di pasar bebas. Ada
kemungkinan Deutsche Post, Royal Mail akan bersaing langsung dengan TNT Belanda.

Schiphol dan Perusahaan Kereta Api NS
Rencana memprivatisasi bandara Schiphol dan perusahaan kereta api Belanda
NS mengalami hambatan karena besarnya keluhan konsumen yang samasekali tidak puas
dengan mutu pelayanan yang mereka terima. Privatisasi bandara Schiphol misalnya, jelas
tidak terlepas dari peraturan pemerintah di bidang lingkungan di mana batas jumlah
penerbangan ditentukan oleh pemerintah. Swasta yang memiliki atau mengelola bandara
Schiphol tidak akan bisa seenaknya mengubah peraturan pemerintah itu. Besarnya
campurtangan pemerintah akan menyebabkan berkurangnya peminat saham Schiphol di
bursa. Dalam hal KA, masalah kepemilikan prasarana rel masih ramai dibicarakan.

Dimensi Eropa
Kekahwatiran bahwa karena langkanya persaingan di dalam negeri, bandara Schiphol dan
perusahaan kereta api Belanda sekalipun sudah diswastakan akan melakukan hal yang
sama dengan TNT pos Belanda sekarang ini, ditepis Lie dengan menunjuk adanya apa yang
dinamakan dimensi Eropa. Perusahaan kereta api nasional hanya bisa bertahan di pentas
Eropa, kalau membina kerjasama dengan perusahaan sejenis dari Jerman, Belgia atau
Perancis. Ini untuk menekan biaya eksploitasi. Demikian juga kalau mau bertahan pada
posisi ke 4 di Eropa ini, Schiphol harus bekerjasama dengan bandara London, Paris dan
Frankfurt. Penghambat lain ialah masih bercokolnya sentimen nasional sempit masing-
masing fihak. Maka yang harus diperhatikan bukan saja masalah-masalah nasional tetapi
juga aspek internasional.

Individualistis tetapi tetap demokratis
Lie menambahkan pelaksanaan privatisasi di Eropa dan AS tidak bisa dijadikan cermin bagi
negara-negara lain di Asia misalnya dalam menjalankan privatisasi, karena Eropa Barat
melakukan privatisasi atas prinsip individualisme sedangkan negara-negara Timur termasuk
Indonesia menjunjung prinsip kollektivitas kemasyarakatan atau politik. Politisasi di Asia
lebih kuat daripada di Barat. Di Barat DPR yang punya hak memutuskan biasanya secara
sukarela menyetujui niat pemerintah, jadi tetap demokratis. Bagaimana di Asia? Hambatan
akibat politisasi masalah privatisasi jelas akan menyebabkan Asia ketinggalan dalam
perlombaan global. Makin lama tertunda, akan makin sulit untuk mampu bersaing di pentas
global nantinya. (Ikuti Siaran: Ekonomi & Keuangan, 12 Januari 2001)(15/12/2000)

								
To top