Docstoc

keamanan pangan-paradoks globalisasi

Document Sample
keamanan pangan-paradoks globalisasi Powered By Docstoc
					                                                                       Kamis, 11 April 2002, 12:46 WIB


Keamanan Pangan: Paradoks Globalisasi
Jakarta, Kompas

SESAAT menjelang menaiki tangga ke sebuah restoran Thai di Kota Manchester, Inggris, akhir Oktober
tahun lalu, penulis "sempat" tergoda untuk membaca pengumuman sederhana yang tertempel di
dekatnya. Ternyata, ada tiga pesan serius dalam pengumuman tersebut.

Pertama, mengandalkan jaminan dari para pemasok restoran tersebut tidak menyajikan masakan dengan
bahan yang mengandung unsur transgenik.Kedua, karena sudah begitu kompleksnya sistem pangan
saat ini maka tidak tertutup kemungkinan, sekecil apa pun, bahan pangan transgenik secara tidak
sengaja masuk dalam bahan masakan yang dipakai.Ketiga, jika "penyusupan" bahan pangan transgenik
benar-benar terjadi maka pihak manajemen restoran tidak segan-segan memutuskan hubungan dengan
pemasok yang terlibat.

Pesan pertama dalam pengumuman itu mungkin dapat ditafsirkan sebagai "iklan", memposisikan
restoran yang GM-free (bebas bahan yang genetically modified). Dan tentunya, "iklan" ini harus
dipandang sebagai reaksi bisnis terhadap penolakan sebagian konsumen terhadap pangan transgenik.
Bagi penulis, pesan kedua dalam pengumuman itu adalah ungkapan jujur tentang rumitnya "drama"
pangan transgenik. "Drama" ini tengah berlangsung di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia.

Hasil survei kualitatif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) (Kompas, 8/2) menunjukkan betapa
penyusupan unsur transgenik telah berlangsung dalam sistem pangan kita. Sudah dapat dibayangkan
dari sekarang bahwa di kemudian hari akan semakin sulit mendeteksi penyusupan unsur transgenik
seiring dengan makin kompleksnya sistem pangan kita. Padahal, keamanan konsumsi pangan transgenik
masih menjadi pro-kontra di seluruh dunia.

Bahkan, organisasi kesehatan dunia (WHO) masih belum mampu menetapkan baku keamanan pangan
transgenik karena perbedaan sikap negara-negara anggota terhadap pangan baru ini. Jadi, klaim bahwa
pangan transgenik sama amannya dengan pangan konvensional masih jauh dari konsensus. Akibatnya,
konsumen cenderung hati-hati dan cenderung menolak pangan transgenik. Jajak pendapat terakhir di
Australia, misalnya, menunjukkan bahwa 65 persen konsumen menolak untuk mengonsumsi pangan
transgenik. (Far Eastern Economic Review, 7/2)

Dari segi teknologi, memperhadapkan keberadaan kontaminan transgenik dalam sistem pangan kita
dengan kontaminan pangan yang sering menjadi ganjalan ekspor produk pangan kita ke negara-negara
maju, bagaikan memperhadapkan "gajah" dengan "kutu". Tingkat kerumitan dan kesulitan untuk
mendeteksi unsur transgenik dalam pangan berlipat-lipat dibandingkan kontaminan pangan
konvensional.

Inilah paradoks globalisasi pangan. Negara maju dengan segala kemampuan teknologinya hanya "cukup"
berhadapan dengan kontaminan-kontaminan pangan "kelas teri". Ironisnya, di ekstrem lain, negara-
negara berkembang, seperti Indonesia harus berhadapan dengan kontaminan sekelas unsur transgenik
yang jauh lebih rumit dan sulit di deteksi.

Globalisasi pangan

Globalisasi mengandalkan dua "mantra sakti", yaitu liberalisasi dan harmonisasi. Sebagai salah satu
subsistemnya, globalisasi pertanian juga "takluk" pada dua mantra itu. Salah satu dampak terpenting
globalisasi pertanian adalah semakin rumitnya penjaminan kecukupan pangan karena semakin



                                                                                                      1
terbukanya pasar. Impor menjadi salah satu strategi utama bagi negara mana pun dalam memenuhi
kebutuhan pangan (ketahanan pangan) rakyatnya.

Hal tersebut sesuai dengan salah satu premis globalisasi bahwa pasar bebas (liberalisasi) akan mampu
memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen. Dengan tersedianya pilihan konsumen lebih
berdaya dan berkuasa sehingga untuk memberdayakan rakyat pemerintah harus mampu menawarkan
lebih banyak pilihan. Dan tidak ada cara lain untuk menambah pilihan bagi konsumen, kecuali dengan
membuka pasar domestik lebar-lebar. Semua hambatan dalam bentuk tarif dan regulasi dagang harus
direduksi bahkan dieliminasi demi terbukanya pasar bagi produk-produk impor. Kehadiran beragam
produk aneka buah impor, seperti jeruk, apel, anggur, dan pir hingga ke pasar-pasar "becek" di kota-kota
kecamatan kita adalah salah satu representasi dari keterbukaan pasar tersebut.

Globalisasi sering pula disebut sebagai McDonald-isasi karena sarat dengan penyeragaman. Saat ini,
penyeragaman (harmonisasi) proses, produk dan aturan-aturan pertanian sedang berlangsung dengan
intens. Salah satu klausul utama kesepakatan tentang pertanian (Agreement on Agricultur-AoA) dalam
kerangka GATT 1994, yang kemudian dikenal sebagai kesepakatan tentang sanitary dan phytosanitary
(the SPS Agreement) dalam rezim WTO, berbunyi "harmonization of sanitary and phytosanitary
measures based on internationally accepted and scientifically justifiable standards" (penyeragaman
tindakan sanitary dan phytosanitary berdasarkan standar yang diterima secara internasional dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah).

Meskipun kesepakatan tentang higiene dan keamanan pangan ini pasti mengatasnamakan konsumen
seluruh dunia, tetapi tetap mencerminkan "kemenangan" lobi negara-negara maju.

Menyikapi kesepakatan itu, negara-negara maju melakukan penyesuaian-penyesuaian regulasi
keamanan pangan mereka yang bertitik berat pada pengendalian proses dan pencegahan risiko dalam
keseluruhan daur produksi. Konsekuensinya, produsen di negara berkembang harus mencurahkan
segala daya upaya untuk melindungi konsumen di negara-negara maju. Namun, tentu saja, "harmonisasi"
sering menjadi penghambat ekspor produk pangan negara berkembang karena kesenjangan know-how
dan peralatan. Sebaliknya, produk pangan dari negara maju dengan mudah "melenggang" masuk ke
pasar negara-negara berkembang.

Paradoks

Kesenjangan kemampuan antara negara maju dan negara berkembang dalam mematuhi "harmonisasi"
keamanan pangan, mau tidak mau, telah menimbulkan suatu paradoks. Negara maju hanya menghadapi
kontaminan-kontaminan "kelas teri" dalam bahan dan produk pangan yang diimpor dari negara
berkembang.

Sebaliknya, negara berkembang sering kali harus menghadapi kontaminan-kontaminan yang "canggih"
dalam bahan dan produk pangan yang diimpor dari negara maju. Padahal, dalam mendeteksi
keberadaan kontaminan pangan, negara maju jelas memiliki kemampuan teknis yang lebih tinggi.
Akibatnya, negara berkembang harus "terbata-bata" mengejar standar yang ditetapkan di negara maju,
tetapi ironisnya melupakan konsumen domestiknya sendiri. Dengan kata lain, di negara berkembang
bahan dan produk pangan untuk pasar ekspor lebih terjamin keamanannya dibandingkan yang beredar di
pasar domestik.

Sebagai ilustrasi, dalam periode April 1997-April 1998 penahanan bahan dan produk pangan asal
Indonesia oleh Food and Drugs Administration (FDA) Amerika Serikat sebagian besar karena jenis
pelanggaran "kelas teri" yaitu filthy (lihat Sri Rahardjo, 1998 dalam Indonesian Food and Nutrition
Progress 5(2): 84-93).

Demikian pula dengan penahanan dalam periode April 2001-Juli 2001, jenis pelanggaran utamanya juga
filthy-dengan kasus terbanyak dialami komoditas biji kakao (sumber: Infomutu Vol 1, Juni 2001).



                                                                                                       2
Dikatakan "kelas teri" karena filthy menurut US-FDA berarti "sebagian atau seluruh bahan tercemar
kotoran dan bahan yang busuk atau tidak sesuai untuk pangan". Jadi, untuk mendeteksinya cukup
mengandalkan pengamatan fisik saja. Ini tentu hal yang mudah, jika tidak sangat mudah, untuk badan
sekuat US-FDA.

Ilustrasi di atas tentu sangat kontras jika dibandingkan dengan kisah "lolosnya" bahan dan produk
pangan dengan kandungan unsur transgenik (dapat diduga sebagian berasal dari Amerika Serikat) di
pasar Indonesia. Survei kualitatif oleh YLKI (Kompas, 8/2/02), yang baru menguak "puncak gunung es"
keberadaan unsur transgenik dalam produk pangan di pasar domestik, menunjukkan betapa lebarnya
"lubang jaring" pengamanan pangan di negeri ini.

Keadaan ini tentu terkait dengan keterbatasan kemampuan dalam mendeteksi unsur transgenik, baik
secara teknis maupun biaya. Negara berkembang, seperti Indonesia, dengan kemampuan terbatas harus
menghadapi kontaminan pangan sekelas unsur transgenik, yang hingga detik ini masih mengundang pro-
kontra di seluruh dunia. Sedangkan negara maju, seperti Amerika Serikat, hanya menghadapi
kontaminan pangan yang "kelas teri".

Dampak langsung paradoks tersebut adalah bahwa konsumen di negara maju jauh lebih terlindungi
keamanan pangannya daripada konsumen di negara berkembang. Keadaan ini tentu sangat
bertentangan dengan visi keamanan pangan universal, dalam the SPS Agreement, yang bermaksud
melindungi kesehatan konsumen pangan tanpa mengenal batas negara.

Paradoks ini menuntut pemerintah di negara berkembang, termasuk Pemerintah Indonesia, untuk
mempelajari dan menafsirkan kembali secara lebih tepat dan hati-hati prinsip-prinsip the SPS Agreement
dalam rezim WTO. Setidaknya tiga prinsip yang mutlak diperhatikan adalah "harmonisasi", "kesetaraan"
(equivalence), dan "kedaulatan nasional" (national sovereignty).

Selama ini, "harmonisasi" berlangsung secara timpang, hanya dalam moda satu arah demi perlindungan
konsumen di negara maju saja. Lebih jauh lagi, prinsip "kesetaraan"-yang memberi jaminan keamanan
yang sama bagi produk pangan impor dan domestik-ternyata tidak mampu melindungi konsumen
domestik di negara berkembang. Akhirnya, sebagai suatu tanggung jawab, setiap pemerintahan harus
mengutamakan perlindungan terhadap konsumen domestik sebagai manifestasi prinsip "kedaulatan
nasional".

Budi Widianarko Dosen Keamanan Pangan dan Lingkungan, Program Studi Teknologi Pangan,
Unika Soegijapranata, Semarang




                                                                                                      3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:243
posted:1/9/2011
language:Indonesian
pages:3