HOLLYWOOD IN DEMAK_Dzulfikr Islami

Document Sample
HOLLYWOOD IN DEMAK_Dzulfikr Islami Powered By Docstoc
					HOLLYWOOD IN DEMAK
Abu Muhammad Dzulfikr Islami

Tulungagung, 29 tahun

Wartawan Freelance

Leeds University, Leeds UK




Intisari

Globalisasi bukanlah ‘gombalisasi’ semata. Ia telah telah menjadi ‘symptom’ yang niscaya dengan empat
agregatnya: perubahan teknologi, terciptanya ekonomi global, globalisasi politik, dan globalisasi ide. Ia telah
meningkatkan hegemoni dan intensitas kerjasama sekaligus konflik di berbagai belahan bumi. Entah itu konflik
bersifat domestik atau antar-negara . Kedaulatan dan independsi sebuah negara ditantang menjawab semua ini. Di
tengah arus kuat globalisasi ini, kekuatan fragmentasi juga menjadi paradoks. Regionalisasi berbagai kekuatan
ekonomi, politik atau keamanan tidak bisa dinafikan. Bagaimana Indonesia menyikapi ini ? Lewat penelusuran
sejarah yang melatarbelakangi bangsa ini, kita akan belajar menapak sejarah baru Indonesia. Pengalaman masa lalu
seharusnya menjadikan introspeksi kolektif kita lebih bernas untuk menjawab problematika termasa. Sungguh,
bagsa ini memiliki berbagai potensi kekayaan sumber daya alam, budaya dan manusia yang tidak minimal.
Ungkapan dan harapan atau impian anak bangsa, sekalipun mungkin utopis akan mewujud sebagai salah satu
kontribusi wacana masa depan Indonesia. Pembunuhan akal budi adalah kejahatan utama yang membuat sebuah
bangsa menjadi mundur dan hancur.

Kata kunci: Globalisme, Fragmentasi, Regionalisme, Kedaulatan, Konflik, Kerjasama, Hegemoni

Pengantar

Siapa bilang bangsa kita belum mengikuti arus besar globalisasi ? Tengoklah berapa MNC
(Multi National Company) yang telah masuk dan tetap bertengger di negeri yang dulu kerap kita
dengar sebagai gemah ripah loh jinawi ini. Meskipun krisis ekonomi berkepanjangan sejak 1997
silam masih menghantam, toh para ‘merchantilist’ tetap mengeruk keuntungan yang bisa jadi
melebihi kekayaan pemerintah sendiri. Pernahkan Anda bayangkan berapa pendapatan kaum
pemilik Freeport yang telah puluhan tahun mengubah gunung emas di Irja menjadi danau curam
yang dikeduk setiap hari laksana mesin uang bagi kantor pusat mereka di New Orleans, AS ?
Bahkan paska krisis ekonomi ini, kaum MNC semakin dibukakan pintu yang selebar-lebarnya
untuk masuk dan membeli aset-aset bank yang dibekukan pemerintah untuk kemudian mereka
mengembangkan ekspansi bisnis di tanah air, yang bagi mereka adalah potensi pasar yang ‘ruar
biasa’ besarnya. Dan bagi pemerintah, secara simplis mekanis semakin banyak investasi
portofolio asing yang langsung ini akan semakin membuka lapangan kerja, memicu devisa dan
tentunya akan menggerakkan roda ekonomi yang sedang terhuyung ini.

Karena tinggal di sebuah desa di Demak, Penulis teringat betapa sebagian kecil paradoks
globalisasi ini juga menghinggapi sebagian penduduk kita. Setiap hari ribuan penduduk Demak
bekerja di kota Semarang yang memang berbatasan beberapa puluh kilometer. Bahkan tidak
hanya dari Demak, mereka yang kini disebut sebagai ‘commuter’ atau ‘penglaju’ ini juga
mencari penghidupan dari atau ke wilayah sekitar seperti: Kudus, Kendal, hingga Solo.
Transportasi yang relatif baik membuat mereka bertahan mencari sesuap nasi meski harus setiap
hari mengarungi perjalanan cukup melelahkan. Mungkin ini simetris dengan fenomena penduduk
sekitar kota metropolis Jakarta, Tokyo, London atau kota-kota besar lain di berbagai belahan
dunia. Tak jarang karena terlalu seringnya mereka menjadi commuter ini, perasaan mereka
layaknya menjadi sebuah komunitas antara sesama commuter dan penyelenggara jasa
transportasi ini.

Nah, dari komunitas semacam ini mungkin muncul istilah "Holywood in Demak" bagi kalangan
penglaju yang setiap hari menempuh jalur Kudus-Semarang, dimana sepanjang perjalanan akan
disuguhi pemandangan kehidupan sehari-hari sebagian masyarakat Demak yang tinggal di
pinggiran sungai. Entah bagaimana kaitannya, apakah masyarakat yang biasa mandi dan
berbusana minim di pinggiran sungai sepanjang Semarang-Demak-Kudus ini identik dengan
pemandangan Holywood, belum pernah ada yang meneliti. Atau apakah film-film Holywood
atau artisnya yang memang ‘berani’ berpose layaknya penduduk sekitar sungai tersebut sehingga
dinamakan demikian, tentu ini hanya spekulatif saja. Namun kenyataan inilah yang sudah
bertahun-tahun atau mungkin turun-temurun terjadi dan masih tetap eksis di depan mata kita
yang memperhatikan pemandangan sepanjang sungai Semarang-Demak-Kudus. Bahkan tidak
hanya mandi, penduduk juga mencuci, buang air, sikat gigi dan bermain, memancing atau
memandikan kerbau mereka.

Pertanyaan kita bukanlah apa hubungan Holywood dengan Demak, namun lebih agak filosofis
mengenai fenomena apa yang mendasari globasasi sehingga muncul berbagai paradoks
khususnya di negeri Indonesia ini. Tantangan apakah kira-kira yang terjadi tujuh belas tahun ke
depan, dan skenario seperti apa yang mungkin terjadi kiranya cukup menarik untuk dikritisi,
meskipun kita tidak mutlak dapat mengatakan mana yang sesungguhnya akan terjadi.

Globalisasi, mitos atau kenyataan

Perdebatan globalisasi itu ada atau tidak, nyata atau mitos sebenarnya sama tuanya dengan
apakah perdagangan bebas itu ada atau hanya fenomena baru-baru ini. Mereka yang menyatakan
globalisasi itu tidak ada, atau tepatnya bukanlah hal baru, mendasarkan pada fakta sejarah bahwa
sejak dahulu kala sudah ada perdagangan di Mesopotamia 3 milinium SM (Sebelum
Masehi/Before Christ). Di Abad 17 dan 18, banyak bukti pula betapa perdagangan internasional
antar benua Eropa, Afrika, Asia dan Amerika pun sudah terjalin. Kita juga masih ingat betapa
para saudagar Cina sudah berlabuh ke manca negara dan ilmu pengetahuan saat itu relatif
berkembang hingga negeri ini masyur dengan ungkapan dari Arab, "Belajarlah hingga ke Negeri
Cina". Konon semacam MNC saat itu juga sudah terbentuk dengan munculnya British East India
Company dan Peruzzi Company , juga VOC dan sejenisnya. Mulailah perdagangan semakin
global pada era kolonialisme dengan hegemoni Inggris, Portugis atau Spanyol yang menjadikan
negara jajahan mereka sebagai sapi perah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan
semangat "Gold, Glory and Gospel".

Di Indonesia yang dulu dikenal dengan Nusantara Penulis masih ingat setiap guru sejarah
menjelaskan bahwa era kolonisme kuno telah meluluh lantakkan keharmonisan persatuan antar
Kerajaan yang kala itu, kejayaan Eropa khususnya Belanda menerapkan politik licik ‘devide et
impera’ hingga mampu menjajah negeri zamrud katulistiwa ini selama tidak tangung-tanggung,
350 tahun. Sebuah proses panjang yang cukup menguras habis mental kemandirian beberapa
belas generasi. Soal penjajahan, konon Ibnu Khaldun sampai pada kesimpulan, ‘bangsa yang
terjajah akan memiliki mental terjajah dan mengimitasi beberapa pola pikir penjajahnya’. Entah
benar atau tidak ungkapan ini, Penulis masih kadang mendengar beberapa orang tua yang sempat
mengalami masa krisis ekonomi mutakhir sempat menggumam, "Kita masih enak dijajah
Belanda dulu, daripada masa krisis moneter ini dengan dampak inflasi dan kesulitan dimana-
mana." Mungkin beginilah gambaran kalau terlalu ‘nikmat’ dan lama dijajah hingga penjajahan
itu sendiri secara bawah sadar membenarkan tesis Ibnu Khaldun tadi.

Sejurus dengan maraknya gerakan pro-independen di negara jajahan para kolonialis di Asia,
Afrika dan Amerika Latin paska Perang Dunia Kedua, sejarah mencatat berbagai negara
merdeka bermunculan. Amerika Serikat yang sejak lebih tiga abad lalu merdeka dan waktu itu
dibawah bayang-bayang hegemoni Inggris mendukung hampir seluruh perlawanan kolonialisme.
Selama itu, setelah cukup memenuhi kebutuhan pangsa pasar dalam negeri, negeri adi daya ini
mencoba penetrasi pasar ke berbagai negara lain namun terhambat karena kolonialisme Inggris,
Belanda, Prancis, Spanyol atau Portugis. Berbagai peperangan panjang cukup menguras
ketahanan ekonomi para kolonialis hingga satu persatu wilayah jajahan Eropa lepas. Bahkan
Amerika berhasil menawarkan paket bantuan Marshal Plan pada Inggris sekaligus mengakhiri
era kolonialisme kuno. Terlebih kolapsnya komunisme Uni Soviet sekaligus mengakhiri era
Perang dingin yang menjadikan AS sebagai pemenang tunggal.

Mulailah negeri ini menjadi rezim yang hegemoninya menggantikan pendahulunya, Kerajaan
Britania Raya. Ibarat lepas dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau. Begitulah nasib bangsa
Indonesia paska penjajahan Belanda, Jepang, Inggris hingga merdeka ini. AS dengan perangkat
internasionalnya seperti IMF, Bank Dunia, WTO bahkan PBB pun di kooptasi dengan berbagai
hak privilege yang membuat negeri "Dunia Ketiga" menjadi korban neo-kolonialisme.

Meskipun reformasi telah bergulir di negeri yang mayoritas penduduknya muslim terbesar di
dunia, namun tetap saja pemerintah tidak bisa ‘merdeka’ menyusun pemerintah bahkan anggaran
belanja. Sebagaimana kita ketahui, ‘structural adjusment’ adalah selalu hal yang dituntut IMF
dari setiap negara yang pinjaman mereka ‘bermasalah’ seperti Indonesia. Padahal konon di
Inggris ada ungkapan, "Kalau kau pinjam uang dari bank seribu pounds sterling, kau sedang
bermasalah. Tetapi kalau kau pinjam sejuta pounds dari bank, bank-lah yang bermasalah". Tentu
ini bukan justifikasi kita untuk ‘say good-bye’ alias ‘ngemplang’ kepada IMF. Namun, begitulah
suatu saat negara kita mengatakan "Kami tidak mampu membayar hutang Anda lagi", Bank
Dunia dan IMF akan serta merta kalang-kabut. Oleh karena itu mereka sangat antisipatif jangan
sampai negeri ini mengatakan demikian.

Dampak Globalisasi, kerja sama atau konflik

Kenapa kita ‘terjebak’ hutang Bank Dunia yang diatur IMF setelah bermasalah ini ? Salah satu
penjelasan singkatnya adalah karena pemimpin negeri kita tergiur oleh iming-iming bunga
rendahnya, dan terlalu mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus situasi ‘oil boom’ saat itu yang
memberi keyakinan kita akan mampu bayar.
Namun lagi-lagi, kata Ibnu Khaldun, kekuasaan negara cenderung menjadi privatisasi kekuasaan
tatkala elit kita sudah menjadi tidak peka terhadap derita rakyat yang dipimpinnya. Maka mereka
menganggap negara ini bagai miliknya sendiri atau milik keluarganya tanpa mengindahkan
keinginan rakyat yang ingin benar-benar mandiri. Bahasa yang diucapkan elit terasa asing bagi
rakyat. "Marilah kita kencangkan ikat pinggang kita," kata elit negara, sementara rakyat sudah
tidak lagi memiliki pinggang. Inilah awal malapetaka alienasi kekuasaan, demikian Ibnu
Khaldun.

Tadinya rakyat berpikir, jalan untuk menembus lorong gelap orde baru yang otoriter adalah
reformasi. Kekuasaan yang menjadi asing di tangan elit harus direbut kembali dan masyarakat
sipil akan ditegakkan. Orde transisional cukuplah dipimpin seorang ‘murid’ orde baru bernama
Habibie yang telah sesaat mempersiapkan reformasi sesungguhnya kelak. Meskipun harga
transisi ini oleh beberapa kalangan nasionalis sangat disesalkan dengan lepasnya Timor-Timur
akibat referendum yang dimenangi pro-independen.

Akan halnya globalisasi tidak hanya menciptakan kerjasama, ia juga menciptakan konflik dan
fragmentasi. Ia juga menggoyahkan kedaulatan dan independensi sebuah negara, seperti yang
dialami Indonesia soal Timor-Timur. Tekanan hebat dunia internasional dan PBB memaksa
rezim internasional mengatur semua jalannya referendum yang kita semua telah ketahui hasilnya.

Sebuah paradoksal terjadi lagi, negeri besar yang sudah mapan saja ingin menciptakan kesatuan
blok-blok ekonomi dengan regionalisasi seperti Uni Eropa, AFTA, NAFTA dalam rangka
menghadapi arus kuat globalisasi. Sebaliknya negeri-negeri yang ‘imut-imut’ seperti Timor-
Timur baru muncul memecahkan diri bersiap berkompetisi dengan berbagai kekuatan blok
ekonomi yang tengah melesat. Tanpa maksud merendahkan martabat bangsa Timor-Timur,
betapa berat beban yang akan dipikul negeri Bumi Loro Sae ini dengan berbagai persoalan baru
jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang kini menggelayut. Persoalan di perbatasan
Atambua dengan kompleksitas pengungsi dan luka hati rakyat yang kalah referendum saja
mungkin belum usai terobati.

Gaung keberhasilan referendum ini menginspirasi wilayah lain yang tengah berjuang menuntut
ketidak-adilan pemerintah sentralistik Jakarta seperti: Aceh, Papua dan Republik Maluku
Selatan. Kalau alasan semata ekonomi menjadi alasan tuntutan pemisahan wilayah tersebut, ini
merupakan akumulasi berkepanjangan dari rezim terdahulu yang cenderung sentralistik dan
otoriter, serta korup. Namun apabila tuntutan itu sebagian karena adanya perbedaan etnis atau
preferensi primordial lain, dapat dibayangkan betapa Nusantara yang dulu oleh patih Gajah
Mada telah direkat dengan Sumpah Palapa-nya akan menjadi mitos dan cerita legenda anak cucu
kita yang tak berbekas. Nampaknya tawaran otonomi dari pemerintah kini yang sedang diuji-
cobakan perlu akselarasi yang signifikan. Fragmentasi yang hebat akibat tekanan kuat arus
globalisasi menjadikan kita naif apabila abai terhadap peran internasional yang juga memiliki
agenda masing-masing.

Kita tengah belajar meniti tangga demokratisasi yang lebih dewasa setelah orde transisi Habibie
terlewati. Orde seperti apakah yang sedang dimainkan oleh rezim Gus Dur ? Beberapa pengamat
sinis Indonesia menyatakan: No Orde alias tiada orde. Dalam sindiran Gus Dur sendiri; konon
Presiden pertama kita gila wanita, yang kedua gila harta, sedangkan presiden ketiga gila pesawat.
Presiden Ke-empat ? Gila yang memilih.

Beginilah rakyat ‘dihibur’ dengan ‘biarinisme’ dan guyonisme tingkat tinggi a la Gus Dur hingga
Wimar Witoelar ‘Perspective’ berkomentar, "acara saya tidak lagi laku dalam masa seperti ini,
karena pemerintah lebih lucu daripada talk-show saya". Ungkapan Wimar di "New York Times"
ini mencuat sebelum dirinya direkrut sebagai Juru Bicara Resmi Kepresidenan. Inilah salah satu
bukti kehandalan Gus Dur, mengakomodasi hampir semua lawan politiknya yang sangat keras
mengkritik ‘kegilaan-nya’ seperti ‘kegilaan’ tiga presiden pendahulunya. Berbagai isu atau fitnah
mulai dari selingkuh, Bulog-Gate, Brunei-Gate, Borobudur-Gate, seringnya pelesir ke luar
negeri, neo-KKN hingga manuver konflik politiknya yang cukup sengit silih berganti menerpa
Gus Dur.

Memang sejarah berulang, tandas Ibnu Khaldun pula. Lantas sampai kapan kita akan keluar dari
kemelut elit yang katastropis ini ? Masih menurut Ibnu Khaldun, konon selama empat generasi,
jilid demi jilid orde lama atau baru ini akan kita lalui. Sekiranya saja satu generasi ekuivalen
dengan 25 tahun, berarti minimal seratus tahun lagi rakyat kita akan mulai memiliki entitas
mental dan budaya yang diharapkan berbeda signifikan dari elit pendahulunya. Nah kapan atau
darimana kita awali menghitung seratus tahun itu, persiapan apa yang kita harus cukupi, dan
sederet pertanyaan lain akan semakin panjang dan menarik didiskusikan.

Saat tulisan ini bergulir, di tanah air sedang terjadi berbagai bencana alam dan ‘man-made’.
Banjir, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, konflik SARA, konflik elit politik,
pengangguran, merosotnya nilai tukar rupiah, hingga pengeboman tempat-tempat strategis atau
fasilitas umum dan rumah ibadah di malam Natal seolah menambah deret panjang penderitaan
massa akar rumput yang tiada henti. Menyitir syair Ebiet, "Mungkinkah alam mulai bosan,
bersahabat dengan kita…" ataukah pemimpin kita dan bangsa ini sedang benar-benar diuji atau
‘dihukum’ oleh sang Pencipta Alam.

Mungkin kedengarannya kurang scientific kalau kita bertanya demikian, namun hati kecil rakyat
se-rasional di Inggris pun mempertanyakan kenapa ‘global-warming’ terjadi mengakibatkan
banjir yang menghancurkan fasilitas di kota York, memutuskan jalur transportasi yang telah
dibangun ratusan tahun dengan biaya yang tidak sedikit, hingga tragedi kereta api bertabrakan
yang sudah berkali-kali pula. Editorial harian "The Independent" sempat mempertanyakan
sebagaimana syair Ebiet tadi seraya berspekulasi "Mungkinkah Tuhan marah dengan aturan
bebas yang semakin dilegalkan parlemen Inggris seperti gay/homoseksual/lesbianisme,
pembagian gratis ‘morning after pill’ yang makin populer, rencana melegalkan mariyuana dan
lain-lainnya. Kalau memang demikian, lanjut editorial "The Independent" ini seperti kata orang-
orang tua arif dahulu, bencana berkepanjangan ini merupakan "the divine disasters" dan ‘sabda
alam’ yang harus kita pelajari hikmahnya.

Skenario Indonesia, Impian dan Harapan.

Pada bagian ini Penulis akan mengutip pendapat R. Matindas saat mengulas jerih payah Komite
Kerja Indoensia Masa Depan –sebuah LSM gabungan berbagai komponen bangsa yang perduli
terhadap nasib tanah air yang akan datang. Gagasan mereka sangat penting untuk diungkap
karena, mungkin masih kurang banyak pihak yang secara serius menaruh perhatian khusus soal
wacana masa depan ini dengan metoda "dialog skenario".

Gagasan melakukan gerakan "dialog skenario" ini diilhami oleh sukses Afrika
Selatan keluar dari konflik yang berkepanjangan. Sebelumnya, sukses Afrika
Selatan telah dicontoh oleh Kolumbia dan Guatemala. Bahkan berapa negara
maju yang tidak direpotkan oleh situasi konflik dan krisis, misalnya Canada,
Norwegia , Singapura, Australia dan Jepang, ikut tertarik untuk menerapkan
pendekatan skenario untuk mengantisipasi masa depannya. Dan seandainya Anda
tertarik mengetahui skenario Rusia di tahun 2020, Anda bisa membaca di
cera.com.
Gerakan "dialog skenario" adalah usaha untuk merumuskan --lalu
mengkomunikasikan, memperdebatkan, dan merumuskan kembali-- sejumlah
kemungkinan di masa depan. Karena itu hasilnya selalu bersifat sementara. Di
sini sangat penting disadari bahwa skenario sama sekali bukan berarti usaha
merekaya, melainkan gambaran atau perumusan tentang kemungkinan perkembangan
situasi.
Perumusan diawali melalui analisis terhadap driving forces, atau daya dorong
perubahan. Pada dasarnya, daya dorong perubahan adalah kondisi atau situasi
yang arah perkembangannya masih belum pasti. Misalnya saja kondisi kebebasan
pers. Di satu pihak, kebebasan pers bisa melahirkan kecenderungan untuk
menciptakan pengawasan publik yang bermanfaat bagi pencerdasan bangsa. Tapi
di lain pihak, kebebasan ini juga bisa mengakibatkan isi berita didikte para
pemilik modal dan yang akhirnya terjadi justru usaha pembodohan. Contoh lain
adalah peran TNI, yang bisa berkembang menjadi militer profesional, atau
sebaliknya kembali meneguhkan doktrin dwifungsi. Hadirnya berbagai daya
dorong perubahan mengakibatkan masa depan menjadi sesuatu yang tidak pasti,
namun bukan berarti tidak dapat diantisipasi.
Perumusan skenario (scenario building) adalah salah satu cara mengantisipasi
masa depan sambil sedapat mungkin mengusahakan agar masa depan lebih
bersahabat dengan kepentingan bersama. Semangat perumusan skenario adalah
keyakinan bahwa masa depan bukan warisan generasi pendahulu, melainkan hasil
pembangunan bersama. Kegiatan ini berbeda dengan strategic planning yang
berusaha menemukan cara-cara untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan.
Hasil perencanaan strategis adalah daftar langkah yang harus diambil agar
tujuan bisa tercapai. Di lain pihak, hasil perumusan skenario adalah
pemahaman terhadap lebih dari satu kemungkinan yang bisa terjadi, serta
faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya perkembangan masa kini menuju masa
depan. Singkatnya, perumusan skenario umumnya membangkitkan kesadaran bahwa
bahwa masa depan bisa begini, tapi juga bisa begitu.
Ada dua pendekatan dalam perumusan skenario. Pertama, pendekatan pakar
dengan pengertian bahwa skenario dirumuskan oleh para pakar, dan disebut
sebagai skenario pakar. Kedua, pendekatan dialog. Skenario dirumuskan dengan
melibatkan sebanyak mungkin orang dengan latar belakang yang berbeda. Cara
seperti ini disebut sebagai "dialog skenario". Wajar, jika ada anggapan
bahwa skenario para pakar akan lebih akurat. Namun, sering dilupakan bahwa
pendekatan ini tidak mendidik masyarakat luas. Karena skenario hanya beredar
di kalangan para pakar, yang bisa mengantisipasi masa depan juga hanya para
pakar. Dengan kata lain, masyarakat tetap dibiarkan "bodoh", dibiarkan
bermimpi tentang datangnya keajaiban, dan juga dibiarkan frustrasi jika
keajaiban itu tak kunjung muncul. Pada akhirnya, masyarakat sebetulnya
dijebak untuk marah dan mengamuk.
Di lain pihak, dialog skenario memainkan peranan edukasi dan menyadarkan
masyarakat luas tentang kemungkinan-kemungkinan yang pesimistis. Masyarakat
jadi lebih siap, lebih realistis, tidak tenggelam dalam mimpi yang muluk.
Dengan demikian masyarakat juga lebih memahami kesulitan-kesulitan yang
dialami pemerintah, dan lebih toleran serta kooperatif. Kesadaran masyarakat
inilah yang dipercaya merupakan kunci sukses Afrika Selatan untuk mencapai
rekonsiliasi nasional setelah sekian lama dicabik-cabik oleh konflik yang
berkepanjangan. Kesadaran seperti inilah yang diharapkan dimiliki masyarakat
dan elite politik Indonesia, sehingga Kelompok Kerja Indonesia Masa Depan
memutuskan menggunakan pendekatan dialog dalam perumusan skenario Indonesia.
Meskipun belum final, sementara ini ada empat skenario yang dianggap punya
kemungkinan besar. Skenario satu, berjudul Di Ujung Tanduk adalah gambaran
mengenai Indonesia yang mengalami disintegrasi. Pemerintahan otoriter dengan
kebijakan ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan dan mengabaikan pemerataan
menyebabkan maraknya gejolak sosial dan rasa ketidakadilan di daerah.
Akibatnya, daerah bergolak dan satu persatu provinsi Indonesia melepaskan
diri.
Skenario dua, Masuk ke Rahang Buaya, melukiskan Indonesia yang pada awalnya
mencoba membuai rakyat melalui subsidi dan pemerataan, namun akhirnya gagal
karena mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Sesudah kudeta militer,
pemerintahan otoriter menekan rakyat dengan berbagai pelanggaran hak asasi
manusia.
Skenario tiga dan empat, berjudul Mengayuh Biduk Retak dan Lambat, tapi
Selamat, menggambarkan Indonesia yang demokratis. Beda skenario tiga dan
empat ada pada orientasi kebijakan ekoinominya. Yang ketiga mengejar
pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan terjadinya eksploitasi sumberdaya
alam. Inilah pertumbuhan ekonomi yang tidak didasari oleh kebijakan bersifat
jangka panjang, menyebabkan tetap adanya risiko terulangnya kriris yang
sekarang kita alami.
Di lain pihak, yang keempat, dengan pembangunan yang berorietasi pada
pemerataan serta kepentingan jangka panjang, menyebabkan ekonomi tumbuh
dengan lambat. Prioritas pemerintahan di tahun-tahun pertama adalah
menyelesaikan kasus-kasus masa lalu dan meletakkan dasar-dasar bagi
demokrasi dan supremasi hukum. Walaupun berkembang dengan lambat, Indonesia
memiliki landasan yang kokoh untuk kehidupan yang lebih baik.

Menanggapi empat skenario di atas, Penulis cenderung ‘mengimpikan dan berharap’ yang
keempatlah akan lebih menjadi pilihan. Selain sependapat dengan tesis Ibnu Khaldun soal
perubahan signifikan yang baru terjadi selama empat generasi, kultur Jawa seperti "alon-alon
waton kelakon" rupanya masih sulit dihilangkan. Berat sekali rasanya, meniru rekonsiliasi a la
Afsel yang memiliki Nelson Mandela dan Desmond Tutu, meskipun kita juga bangga punya Gus
Dur dan Amien Rais.

Di Afsel, Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (Truth and Reconciliation Committee) bekerja
keras siang malam hampir lima tahun lebih: merencanakan, mensosialisasikan, debat publik,
mengumpulkan data lebih dari dua puluh ribu rekaman dengar pendapat korban kekerasan
politik, memilah kasus demi kasus, mendaftarkan amnesti bagi pelaku kejahatan politik selama
era apartheid. Dan sebegitu jauh belum selesai memberikan kompensasi moril psikologis atau
finansial bagi para korban hingga kini. Padahal jumlah penduduk mereka tidak sampai
seperempat bangsa Indonesia dengan rentang konflik hebat lebih dari dua dekade.

Marilah kita bertanya pada diri kita, siapkah kita atau elit politik bangsa ini mendengar kasus
korban dan pelaku Gestapu diungkap kembali secara detil, kekejaman DOM di Aceh, tragedi
Tanjung Priok, kerusuhan Mei hingga konflik di Maluku, atau Poso dan deretan panjang
pelanggaran HAM melibatkan elit politik dan militer selama hampir tiga setengah dasawarsa
lebih tidak tuntas terselesaikan. Sementara di Jakarta saja beberapa waktu silam ‘trend’
membakar hidup-hidup pelaku kejahatan kriminal seperti pencopet masih marak. Memang
kejahatan kriminal berbeda dengan kejahatan politik, namun siapkah kita mendidik massa akar
rumput yang berjumlah ratusan juta dalam waktu singkat untuk membedakan hal-hal seperti itu.
Berapa dana yang dibutuhkan untuk itu semua, siapa kira-kira yang cukup independen
memimpin semua proses itu. Akankah dukungan masyarakat internasional cukup untuk
membantu dan kelak mangakui hasil sejarah rekonsialiasi yang kelak dibangun bangsa ini. Kerja
keras semua pihak dan optimisme sudah seyogianya mulai dibangkitkan.

Adalah harapan dan impian andaikata kerja besar Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi dimulai
dari petinggi kita yang sedang ‘asyik’ bermanuver politik atas nama rakyat. Terngiang di telinga
ini bahwa Gus Dur adalah tokoh Rekonsiliasi jempolan yang dulu saat kampanye pemilu selalu
dijanjikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Kini draft rekonsiliasi sudah lama mengendap dan
tertumpuk di Dewan yang juga dipimpin tokoh reformasi Amien Rais. Keduanya sampai hari ini
masih sibuk luar biasa dengan ‘jurus politik’ masing-masing. Namun untuk soal merekonstruksi
sejarah bangsa ini, merekonsiliasi, mengungkap kebenaran dan kesalahan yang selama ini samar
rasanya perlu terus menerus desakan berbagai kelompok kepentingan. Kita masih ‘terlalu’ diam
meretas jalan panjang rekonsiliasi, bahkan mungkin tidak tertarik. "The Truth hurts, But silence
kills" demikian semboyan rekan TRC Afsel.

Epilog

Akhirnya, "Hollywood in Demak" pada tahun 2017 adalah tetap sebuah prototip komunitas
kesahajaan yang masih inheren, paradoksal di tengah arus globalisasi. Teknologi komunikasi
semisal internet memang akan sudah menjamah dan makin jamak, namun itu bukanlah indikator
suksesnya globalisasi. Otonomi seluas-luasnya bagi daerah masih akan gamang dijalani,
meskipun peran eksekutif sudah mulai diimbangi kritik legislatif. Budaya meritokrasi sebagai
pengejawantahan salah satu ciri masyarakat sipil masih tertatih-tatih. Karena membangun
peradaban tidaklah laksana membalik tangan. Menundukkan kekerasan alam saja masih menjadi
tantangan besar bagi penduduk Demak. Akankah stereotip ini masih berlaku kelak: Demak
adalah kota wali, di musim penghujan kebanjiran, di musim kemarau kekeringan dan kesulitan
mandi bahkan air minum. Sejarah akan menjawab.

Leeds, akhir Desember 2000

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:47
posted:1/9/2011
language:Indonesian
pages:9