Get documents about "Bentuk Perjanjian Yang Dibiayai Oleh Finance
W
Description
Bentuk Perjanjian Yang Dibiayai Oleh Finance document sample
Document Sample
LAPORAN PELAKSANAAN JICA (Japan International Cooperation Agency)
I, II, III.
Berkat kegigihan dan perjuangan Yth. Ketua DPD RI yaitu Bapak Prof.
Dr. Ginanjar Kartasasmita, sedikit demi sedikit nama DPD RI berkiprah, salah
satu keberhasilannya adalah Rencana Kerja beliau dalam melobby
Negara sahabat, yakni Kerajaan Jepang untuk memberikan Program
Training / sejenis study banding, untuk menunjang keperluan dan
kebutuhan dalam pengembangan dan kemajuan DPD RI pada saat ini
dan dimasa mendatang, khususnya di 33 propinsi seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Kunjungan JICA (Japan International Cooperation Agency) ke- I
dilaksanakan pada tgl. 19 February s.d. 27 February 2006, dalam acara
“Seminar on Declaration and Role of Parliament and Its Secretariat in
Japan”.
Daerah-daerah yang dikunjungi antara lain :
1. Tokyo;
2. Akashi;
3. Kyoto;
4. Majelis Tinggi Jepang;
5. Kantor Pusat Japan International Cooperation Agency (JICA);
6. Kementerian Luar Negeri Jepang;
7. Kementerian Dalam Negeri Jepang;
8. Diskusi dengan pakar/narasumber dari National Graduate Institute
for Policy Studies;
9. Pemerintah Daerah Prefektur Kyoto;
10. DPRD Prefektur Kyoto.
I. Nama-Nama Anggota DPD RI/Peserta yang berangkat dalam acara
JICA ke I adalah sebagai berikut :
A. Anggota DPD RI
1. Drs. Rusli Rahman, M.Si. (B-34) Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
2. Ir. Ruslan Wijaya, SE., M.Sc. (B-24) Provinsi Sumatera
Selatan
3. Fajar Fairy Husni, SH. (B-35) Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
4. Muhammad Nasir (B-19) Provinsi Jambi
5. Ir. H.M Yunus Sjamsoedin (B-107) Provinsi Sulaweesi
Tenggara
6. Dr. Ir. Abdul M. Killian, Ms. (B-123) Provinsi Papua Barat
7. H. Yopie Sangkot Batubara (B-8) Provinsi Sumatera Utara
8. Dr. Piet Herman Abik, M.App, Sc (B-77) Provinsi Kalimantan
Barat
9. Joseph Bona Manggo (B-75) Provinsi Nusa Tenggara
Timur
10. H. Biem Triani Benyamin S. (B-43) Provinsi DKI Jakarta
B. Peserta dari Sekretariat Jenderal DPD RI :
1. Syiaruddin, SH.
2. Adam Bachtiar, SH, M.H.
3. Nursalim, SH.
4. Drs. Sadarieli Zebua, M.Si.
5. Drs. Irdam Imran, M.H.
II. Nama-Nama Anggota JICA ke II yang berangkat ke Jepang,
dilaksanakan pada tgl. 24 Maret s/d 2 April 2007 adalah sebagai berikut :
A. Anggota DPD RI :
1. Drs. H. Faisal Mahmud Provinsi Sulawesi Tengah
2. Ir. Hj. Nur Andriyani Provinsi Kalimantan Timur
3. Hj. Hariyanti Safrin, SH. Provinsi Lampung
4. Ishak Mandacan Provinsi Papua Barat
5. Dra. Hj. Mediati Hafni Hanum Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam
6. Aryanti Baramuli Putri Provinsi Sulawesi Utara
7. H. Rosman Djohan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
8. Tony Tesar, S.Sos Provinsi Papua
9. P.R.A. Arief Natadiningrat Provinsi Jawa Barat
10. Dra. Hj. Ratu Cicih Kurniasih Provinsi Banten
B. Sekretariat Jenderal DPD RI
1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.
2. Dra. Sri Sumarwati Isfandiari
3. Dra. Sri Susilowati
4. Drs. Muhammad Sururi
5. Anies Mayangsari Muninggar, SIP
Obyek Training Daerah-daerah Negara Jepang yang dikunjungi
rombongan JICA II adalah sbb :
1. Majelis Tinggi Jepang;
2. Kantor Pusat jepang International Cooperation Agency (JICA)
3. kantor Pusat Japang bank for International Coopertion (JBIC)
4. Kementerian Luar Negeri Jepang;
5. kementerian Dalam Negeri;
6. Diskusi dengan pakar/narasumber dari National Graduate
Institue for Policy Studies;
1
7. Pemerintah Daerah Kota Prefektur Kyoto;
8. DPRD Prefektur Kyoto;
9. DPRD Pemerintah Kota Nantan;
10. Desa Miyama; dan
11. Pemerintah Kota Yamato;
III. Nama-Nama Anggota JICA ke III, yang berangkat tanggal 2
Februari s/d 11 Februari 2008
Anggota DPD RI :
1. Drs. H.M Kafrawi Rahim Provinsi Sumatera Selatan
2. HJ. Djamila Somad, B.Sc Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
3. Ir. H. Idris Zaini, MBA Provinsi Kepulauan Riau
4. H. Amir Adam Provinsi Gorontalo
5. Wilhelmus Wua Openg Provinsi Nusa Tenggara Timur
6. Drs. Ida Bagus Gede Agastia Provisi Bali
7. Afdal, S.Si Provinsi Sumatera Barat
8. Dinawati , S.Ag Provinsi Riau
9. Drs. A.D. Khaly Provinsi Gorontalo
10. Mirati Dewaningsih, ST. Provinsi Maluku
A. Sekretariat Jenderal DPD RI
1. R. Wiweko SH., M.Si. (Kepala Biro Kerumahtanggaan DPD RI)
2. Dra. Eulis Watidihati M.Si. (Kepala Bagian Tata Usaha DPD RI)
3. Yunus Pasnaolif, SE. (Kepala Bagian Risalah DPD RI)
4. Drs. Marfungi ( KaBag. Persidangan Paripurna/PANMUS DPD RI
5. Rancang Aribowo, SE.(KaBag. Akomondasi dan Angkutan DPD RI).
Obyek Training perjalanan JICA III ke Jepang adalah sebagai berikut :
1. Kantor Pusat Japan International Cooperation Agency (JICA)
2. Kedutaan Besar Republik Indonesia
3. Ministary of Internal Affairs and Communications (MIC)
4. Japan International Cooperation Agency (JICA) Tokyo
5. Majelis Tinggi Jepang;
a. Perpustakaan Majelis Tinggi Jepang;
b. Kediaman Dinas Ketua Majelis Tinggi Jepang;
c. Ruang Rapat Majelis Tinggi Jepang;
d. Wisma Anggota Majelis Tinggi Jepang;
e. Fasilitas Akomodasi Anggota Majelis Tinggi Jepang;
6. DPRD Kabupaten/Kota Tokyo
7. Gubernur Prefektur Kochi
8. DPRD Prefektur Kochi
9. DPRD Kota Kochi
2
10. Walikota Kochi
11. Kepala Desa Umaji/ DPRD desa Umaji.
Untuk itu di sini diulas hanya kunjungan JICA ke III saja berhubung,
kunjungan JICA I, II, III pada dasarnya adalah sama yaitu studi
banding parlemen dan pemerintahan Jepang.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah menganut sistem
bikameral yang berarti ada dua lembaga legislasi dan mengawasi
pelaksanaan legislasi. Dalam pelaksanaannya lembaga DPD RI belum
mempunyai wewenang yang seimbang sehingga peranan check
and balances belum terlaksana. Bikameral di Indonesia masih
termasuk soft bikameralism atau bikameral yang lunak karena DPD RI
belum mempunyai wewenang untuk turut memutuskan.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) anggotanya terdiri atas wakil-
wakil daerah provinsi yang dipilih langsung oleh rakyat melalui
pemilihan umum dan merupakan calon independen yang
mempunyai kewajiban memberikan pertanggungjawaban secara
moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya. Sebagai
konsekuensi dari hal itu semua, Anggota Dewan Perwakilan Daerah
secara pribadi-pribadi mempunyai kewajiban untuk tangkas memacu
kreativitas, untuk menyerap, menghimpun, menampung dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah pemilihannya agar
apa yang diperlukan masyarakat dan daerah dapat menjadi
kenyataan atau paling tidak mendekati kenyataan, terutama yang
berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Menghangatnya isu daerah pada awal masa reformasi serta
menonjolnya keinginan melaksanakan otonomi daerah menjadikan
otonomi daerah sebgai instrumen utama dalam manajemen
hubungan pusat dan daerah, serta untuk dapat menekan angka
kemiskinan di daerah-daerah. Perlunya perhatian yang besar pada
kepentingan daerah juga disebabkan oleh kenyataan bahwa
Indonesia adalah sebuah negara yang sangat majemuk (heterogen).
UUD 1945 mengatur bahwa Pemerintahan daerah provinsi,
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan asas pembantuan
(medebewind). Dengan konsep otonomi diyakini bahwa daerah akan
lebih memacu perkembangan daerah dibandingkan dengan konsep
sentralisasi. Dengan pemberian otonomi daerah diharapkan segala
3
keanekaragaman dan kearifan lokal dapat muncul dan menjadi
kekuatan bagi daerah untuk berkembang.
Sejalan dengan tujuan nasional, kepentingan daerah untuk
mengembangkan potensi daerah guna memajukan kesejahteraan
rakyat diselenggarakan dengan tetap menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Sebagai lembaga negara yang menghimpun wakil-wakil daerah
dan berjuang untuk kepentingan daerah, kehadiran DPD
mengandung misi antara lain untuk memantapkan integrasi bangsa
sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah
bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Karena
itulah, berbagai upaya dilakukan oleh DPD guna menemukan
formulasi yang tepat bagi Indonesia dalam mewujudkan
pemerintahan daerah yang berkualitas, sekaligus konsep otonomi
daerah yang tepat bagi Indonesia. Kondisi ini mendorong DPD untuk
menindaklanjuti melalui program berupa studi khusus tentang
pemerintahan daerah dan implementasi otonomi daerah, dengan
memilih pengalaman negara Jepang.
Jepang dikenal sebagai negara yang sejak tahun 1947 telah
melakukan reformasi desentralisasi dalam rangka penataan ulang
hubungan pusat dan daerah.
Reformasi desentralisasi tersebut dilakukan dengan
menggabungkan beberapa wilayah pemerintahan daerah menjadi
satu wilayah pemerintahan daerah. Pada tahun 1888, Jepang
memiliki 71.314 daerah otonom yang disebut Municipalities. Melalui
reformasi desentralisasi dengan menerbitkan peraturan perundang-
undangan di bidang otonomi daerah, pada bulan Februari 2007,
Jepang hanya memiliki 1.811 Municipalities. Situasi ini berbanding
terbalik dengan Indonesia. Setelah reformasi dengan alasan untuk
mengembangkan kemampuan daerah dengan semangat otonomi
daerah, banyak terjadi pemekaran daerah dan terbentuk sekitar 173
kabupaten/kota baru sepanjang 1999 sampai dengan awal 2007 ini.
Selain dari pada itu Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga
baru diharapkan dapat memperkuat sistem Parlemen di indonesia
yang secara otomatis akan memperkuat sistem demokrasi di
Indonesia yang sedang mencari bentuk yang sesungguhnya dengan
mengacu sistem bikameralism murni.
4
Kegiatan training ini dimaksudkan untuk :
1. Memperoleh pengalaman tentang keberadaan Majelis Tinggi
dan Majelis Rendah dalam segala aspek, mekanisme sistem
ketatanegaraan dengan menganut sistem bikameral.
2. Studi khusus dari pengalaman Jepang dalam melakukan
reformasi desentralisasi sebagai masukan bagi Indonesia dalam
memformulasikan kebijakan otonomi daerah yang lebih maju
dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dinamika
otonomi daerah, konsep penyelenggaraan pemerintahan
daerah, termasuk dengan proses dan kriteria pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan wilayah di negara Jepang.
Sedangkan tujuan dari kegiatan training ini adalah :
1. Mencari bahan/pandangan untuk meningkatkan peran DPD
dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaran dengan
mekanisme proses penyusunan Legislasi sistem dua kamar;
2. Mencari format pelayanan sistem persidangan dua kamar
dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Mencari bahan/pandangan untuk bahan kajian DPD tentang
penyusunan kriteria pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan wilayah.
-------------------
5
SEKILAS TENTANG KEGIATAN TRAINING PROGRAM
Hari Minggu, 3 Februari 2008 merupakan permulaan kegiatan Training
Program ”Seminar on Decentralitation and Role of Parliament and Its
Secretariat in Japan” untuk waktu kurang lebih 9 (sembilan) hari. Dengan
menggunakan pesawat Japan Airlines, peserta training diketuai oleh Drs.
H. Kafrawi Rahim sebagai Ketua Rombongan berangkat menuju bandar
udara Narita Tokyo Jepang, dengan waktu tempuh 8 (delapan) jam.
Sesampainya di Jepang Anggota dan Sekretariat ini disambut oleh
koordinator training program Taki Kitada dan Sachi Akimoto (staf JICA)
yang juga sekaligus penterjemah yang mendampingi peserta training
dalam mengikuti program selama 9 (sembilan) hari.
Jepang merupakan negara kepulauan di Timur Asia, terletak di
Samudera Pasifik dan berbatasan dengan Cina bagian Timur, Korea, dan
Rusia. Huruf Kanji merupakan ciri khas Jepang yang berarti “Matahari
Terbit”, sehingga Jepang disebut juga sebagai “Negara Matahari Terbit”.
Ibu kota : Tokyo
Lagu Kebangsaan : Kimigayo
Sistem : Monarki Konstitusional
Pemerintahan
Kaisar : Kaisar Akihito
Perdana Menteri : Yasuo Fukuda, Partai Demokrasi
Liberal (LDP)
Konstitusi : Konstitusi Meiji
Luas Wilayah : 377.873 km2
Populasi : 128.085.000 (2005)
GDP : 2006
Total : $4.91 triliun
Perkapita : $38.341
Mata uang : Yen
Senin, 4 Februari 2008, pukul 10.10 s.d. 12.00 waktu setempat, kami
melakukan kunjungan kehormatan dan makan siang di Kedutaan Besar
Republik Indonesia berkuasa penuh untuk Jepang. Yusuf Anwar dialog dan
diskusi dengan Duta Besar di sampaikan beberapa pengarahan tentang
kondisi Jepang, adat dan budaya serta kebiasaan-kebiasaan rakyat
Jepang dalam kehidupan sehari-hari.
Pada hari yang sama, pukul 14.00 s.d. 15.00 waktu setempat, peserta
training mengadakan pertemuan dengan Mr. Watanabe Shiro, Deputy
6
Director of the Local Administration Division, MIC untuk mendapatkan
materi tentang sistem pemerintahan di Jepang.
Menjelang sore hari pukul 15.00 s.d. 16.00 kami mengadakan
pertemuan dengan Mr. Kurono Yoshiyuki, Deputy Derector of Helping
Striving Regions to Help Themselves di kantor Ministary of Internal Affairs and
Communications (MIC) tentang ”Program Mendukung Daerah (Helping
Striving Regions to Help Themselves)”. Pada pukul 16.45 s.d. 17.45
dijadwalkan untuk berdiskusi dan berdialog dengan mantan gubernur
Prefektur Kochi Bapak Hashimoto Daijoro dan menjelang malam hari pada
pukul 18.00 s.d. 18.30 bertempat di kantor JICA Tokyo diadakan pertemuan
dengan Mr. Watanabe Masato, Deputy Director-General, International
Cooperation Bereau, serving concurrently as Deputy Director-General,
Southeast and Southwest Asian Affairs Departement, Ministry of Foreign
Affairs diakhiri dengan acara welcome Party.
Selasa, 5 Februari 2008, peserta training melakukan peninjauan ke
National Diet Library, yang merupakan perpustakaan nasional Jepang
yang didirikan sejak tahun 1948. perpustakaan ini memberikan support
substansi materi kepada kebutuhan Majelis Tinggi dan Majelis Rendah
dalam penyusunan rancangan Undang-Undang yang akan dibahas
dalam parlemen. Anggaran perpusatakaan ini ditentukan panitia
musyawarah Jepang, dengan jumlah pegawai 923 (sembilan ratus dua
puluh tiga) orang dengan koleksi buku sebanyak 8.830.000 (delapan juta
delapan ratus tiga puluh ribu) eksemplar.
Rabu, 6 Februari 2008 merupakan jadwal bagi peserta training untuk
melakukan observasi di Majelis Tinggi Jepang, diskusi dan dialog dengan
Ketua Majelis Tinggi Mr. Eda Satsuki dan para pejabat Sekretariat Majelis
Tinggi. Peserta training memperoleh padangan/pendapat mengenai
tugas dan wewenang Majelis Tinggi serta dukungan yang diberikan oleh
Sekretariat Majelis Tinggi dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang
Majelis Tinggi. Di samping itu, peserta training juga berkesempatan
mengikuti Sidang Paripurna Majelis Tinggi Jepang yang sedang
memutuskan beberapa rancangan undang-undang (RUU). Sidang ini
berlangsung sangat cepat dan efektif, serta didukung oleh sistem absensi
kehadiran dan sistem penghitungan suara dengan komputer/digital pada
saat terjadi pemungutan suara untuk memutuskan persetujuan RUU.
peserta training juga berkesempatan untuk mengadakan observasi pada
pendidikan politik bagi pelajar.
7
Terkait dengan sarana dan prasarana Majelis Tinggi Jepang, peserta
training diberi kesempatan untuk meninjau beberapa ruang rapat alat
kelengkapan Majelis Tinggi dan studio mini. Setiap ruang rapat alat
kelengkapan Majelis Tinggi memiliki studio mini yang dapat digunakan oleh
stasiun televisi untuk menyiarkan secara langsung jalannya persidangan
atau rapat-rapat Alat Kelengkapan Majelis Tinggi.
Dalam kunjungannya peserta training juga mengadakan peninjauan
fasilitas kegiatan hubungan masyarakat (humas), kunjungan ke Ketua
Majelis Tinggi. Di akhir kunjungan di Majelis Tinggi, peserta training
berkunjung ke ruang rapat paripurna dam menyaksikan langsung jalannya
rapat paripurna, selanjutnya diadakan peninjauan pada ruang kerja
Anggota Majelis Tinggi Jepang. Ruang kerja ini tidak jauh berbeda dengan
ruang kerja yang dimiliki Anggota DPD RI.
Kamis, 7 Februari 2008, pukul 09.00 waktu setempat, peserta training
melakukan perjalanan ke Prefektur Kochi dengan menggunakan Pesawat
Japan airlines. Di Prefektur Kochi diterima dan berdialog dengan Gubernur
Kochi Mr. Ozaki Masanoa yang pernah bertugas di Kedubes Jepang di
Jakarta, mengenai kebijakan pembangunan daerah di bidang pertanian,
kehutanan, perdagangan, dan industri. Jepang dikenal sebagai negara
yang telah memiliki teknologi tinggi di berbagai bidang, sehingga tidak
aneh apabila teknologi telah menyentuh pedalaman pedesaan Jepang.
Selanjutnya peserta training mengadakan kunjungan kehormatan dan
dialog dengan Ketua DPRD Kota Kochi yang merupakan prefektur
percontohan (pilot project) dari pelaksanaan otonomi daerah. Pada
kesempatan ini, peserta training berkesempatan berdialog dengan Ketua
DPRD Kochi mengenai perkembangan desentralisasi di kota Kochi.
Jumat, 8 Februari 2008 peserta training mengadakan kunjungan
kehormatan dan diterima oleh Walikota Kochi Mr. Okazaki Seiya dan
kunjungan kehormatan kepada ketua DPRD Kota Kochi yang bertempat di
ruang tamu walikota dan peserta training mendapatkan materi tentang
pembangunan kota Kochi, proses pembuatan Peraturan Daerah (perda).
Kota Kochi adalah merupakan city system dengan kota Surabaya.
Rombongan disambut dengan meriah oleh staf dan pegawai kota
dengan mengibarkan bendera merah putih dan bendera Jepang.
Menjelang siang hari peserta training bertolak menuju desa umaji, dengan
jumlah penduduk kurang lebih 1150 jiwa. di kantor kepala desa, peserta
training berdialog dengan kepala desa dan Ketua DPRD tentang
pembangunan tekhnologi Industri, Pertanian, kehutanan, dan upaya
8
pembangunan desa umaji. Desa umaji adalah desa mandiri dan produsen
utama minuman kyuzu di Prefektur Kochi dan pabrik pengolahan kayu
Sabtu, 9 Februari 2008 peserta training kembali ke Tokyo dengan
menggunakan Japan Airlines, pada tanggal 10 Februari 2008 peserta
training mengadakan tour menuju Asakusa dan Akibahara, pada tanggal
11 Februari 2008 peserta training kembali ketanah air dengan
menggunakan pesawat Japan Airlines.
-----------------------------------
9
SISTEM PEMERINTAHAN JEPANG
A. Demokrasi Di Jepang
Pasca Perang Dunia II, sistem politik demokrasi yang menjadi
kerangka kerja bagi politik saat ini di Jepang dibangun dengan
dipimpin oleh Markas Umum (General Headquartes, GHQ) untuk
mencegah Jepang menjadi pihak yang berperang di masa yang
akan datang. Pejabat-pejabat pemerintah pra perang yang memiliki
poisi berpengaruh diberhentikan. Militerisme pun dihapus.
Penetapan Konstitusi Jepang pada tanggal 3 November 1946
dan diberlakukan mulai 3 Mei 1947. Kedaulatan rakyat berarti
keputusan terakhir berada di tangan rakyat. Konsitusi Jepang
menjelaskan bahwa Kaisar adalah simbol Negara dan simbol
pemersatu rakyat Jepang, serta Kaisar tidak boleh ikut campur dalam
keputusan pemerintah. Di samping itu, secara tegas Konsitusi Jepang
menyatakan bahwa perang tidak dipakai sebagai jalan penyelesaian
perselisihan dan diputuskan untuk tidak memiliki angkatan bersenjata.
Gambar 4.1. Pembagian Kekuasan Pemerintah
KUASA LEGISLATIF
DIET
Pemilihan Umum
Tuntutan
pembubaran
Kuasa Inspeksi
Majelis Rendah
Pengambilan kekonstitusionalitasan Pemecatan
keputusan hukum hakim oleh
atas mosi pengadilan
tidak percaya KEDAULATAN MUTLAK parlemen
terhadap RAKYAT
kabinet
Penilaian rakyat
Pernyataan terhadap Mahkamah
protes kepada Agung melalui
Pemerintah referendum nasional
Kuasa inspeksi atas pelanggaran konstitusi
KUASA EKSEKUTIF KUASA YUDIKATIF
KABINET PENGADILAN
Penunjukan Ketua Mahkamah Agung
Penugasan Hakim Agung
10
B. Parlemen (Demokrasi Parlementer)
Parlemen adalah badan pemegang kekuasaan tertinggi negara
yang menyampaikan aspirasi rakyat karena dipilih melalui pemilu
Parlemen terdiri atas Majelis Rendah (the House of Representatives
istilah Jepangnya Kokkai) dan Majelis Tinggi (the House of Councilors
istilah Jepangnya Sangiin). Keduanya dipilih oleh rakyat Majelis rendah
memiliki kelebihan daripada Majelis tinggi dalam kewenangan atas
beberapa jenis rancangan UU, persidangan masalah anggaran,
pengesahan perjanjian, pemilihan Perdana Menteri Pengesahan UU,
dan sebagainya
Majelis Rendah Majelis Tinggi
Dari distrik pemilu (tunggal): Dari distrik pemilu
300 orang Jumlah (tunggal): 146 orang
anggota
Wakil berdasarkan (kursi) Wakil berdasarkan
perbandingan: 180 orang perbandingan: 56 orang
20 tahun ke atas Hak pilih 20 tahun ke atas
Persayaratan
25 tahun ke atas 30 tahun ke atas
dipilih
4 tahun 6 tahun
(atau lebih, sampai (setengah jumlah
Masa tugas
dibubarkan) anggota dipolih setiap 3
tahun)
Sistem Pemilihan Umum:
Pemilu nasional (untuk kedua majelis)
Distrik pemilihan untuk kursi tunggal (pemilihan langsung oleh
penduduk)
Distrik perwakilan berdasarkan perbandingan (penduduk memberi
suara kepada partai politik pilihan mereka. Jumlah kursi yang
diberikan kepada partai tergantung jumlah suara yang diperoleh oleh
partai tersebut).
C. Kabinet (Sistem Kabinet Parlementer)
Kabinet dalam sistem ketatanegaraan jepang mempunyai kekuasaan
eksekutif tertinggi, terdiri atas Perdana menteri dan menteri-menteri
negara. Badan ini dirancang untuk mencerminkan kehendak
11
parlemen dengan benar dan melalui sistem kabinet parlementer
(kabinet dibentuk dengan dukungan parlemen dan kepada
parlemen inilah kabinet bertanggung jawab bersama-sama).
Perdana menteri dipilih dari anggota parlemen dengan persetujuan
parlemen , lalu dilantik oleh kaisar. Menteri-menteri negara diangkat
dan diberhentikan oleh perdana menteri, mayoritas menteri-menteri
diangkat dari parlemen.
D. Pengadilan (Kuasa Yudikatif yang independen)
Pengadilan dibagi menajdi dua tingkatan yaitu, Mahkamah
Agung dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah (pengadilan
tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Keluarga dan Pelabuhan
Sumir). Pengadilan pengadilan tersebut antara satu dengan yang lain
Independen. Keanggotaan mahklamah Agung berjumlah 15 orang
hakim agung, Ketua mahkamah agung dicalonkan oleh kabinet dan
dilantikik oleh kaisar. Hakim hakim ditunjuk oleh kabinet. Mereka dinilai
oleh rakyat melalui referendum nasional pada saat pemilihan umum,
sistim pengadilan tiga tingkaytan ini untuk menjkamin hak-hak individu.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tiga kekuasaan
pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif yang dipegang oleh Diet,
kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Kabinet (dipimpin oleh
Perdana Menteri), dan kekuasaan yudikatif yang dimiliki oleh
pengadilan.
Diet terdiri atas 2 kamar, yaitu the House of Representatives
(Kokkai /Majelis Rendah) dan House of Councilors (Sangiin/Majelis
Tinggi). Diet adalah lembaga kekuasaan tertinggi negara dan satu-
satunya lembaga negara pembentuk peraturan perundang-
undangan. Keduanya dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Majelis
Rendah memiliki kelebihan daripada Majelis Tinggi dalam
kewenangan atas beberapa jenis rancangan undang-undang (RUU),
persidangan masalah anggaran, pengesahan perjanjian, pemilihan
Perdana Menteri, pengesahan UU, dan sebagainya.
Kabinet adalah badan yang mempunyai kekuasaan eksekutif
tertinggi, terdiri atas Perdana Menteri dan menteri-menteri Negara.
Badan ini dirancang untuk mencerminkan kehendak parlemen
dengan benar. Kabinet dibentuk dengan dukungan parlemen dan
kepada parlemen inilah kabinet bertanggung jawab. Perdana
Menteri dipilih dari anggota parlemen dengan persetujuan parlemen
dan dilantik oleh Kaisar. Menteri-menteri Negara diangkat dan
12
diberhentikan oleh Perdana Menteri. Menteri-menteri dipilih dari
anggota parlemen.
Pengadilan dibagi menjadi dua tingkatan utama, yaitu
Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah
(pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan keluarga, dan
pengadilan sumir). Pengadilan independen satu sama lain.
Pengadilan lebih rendah tidak dikendalikan dan diawasi ole
pengadilan yang lebih tinggi. Mahkamah Agung terdiri dari 15 orang
Hakim Agung. Ketua Mahkamah Agung dicalonkan oleh kabinet dan
dilantik oleh Kaisar. Hakim-hakim yang lainnya ditunjuk oleh kabinet.
E. Sistem Administrasi
Adanya depresi berkepanjangan, Kabinet Koizumi menjalankan
reformasi structural pada tahun 2001 guna mewujudkan manajemen
pemerintahan dan pembuatan ketetapan politik yang pimpin oleh
politikus. Oleh sebab itu, defisit kekuangan yang telah mencapai 700
trilyun yen harus dipotong. Lalu, tidak berfungsinya pemerintahan
yang serius karena terbentuknya politik yang dipimpin birokrat melalui
ketergantungan yang tidak sehat antara komunitas politik dan
birokrasi harus diperbaiki. Reorganisasi ini dianggap paling besar sejak
Restorasi Meiji dan reformasi pasca perang. Reformasi tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Reorganisasi deprtemen pemerintah pusat, yaitu penciutan dari 1
kantor dan 22 departemen/badan menjadi 12 departemen/badan
(termasuk penghapusan dan penggabungan seksi pada tiap
departemen/badan dan pengurangan jumlah pegawai
pemerintah nasional);
2. Penguatan sistem bantuan pada Perdana Menteri (peningkatan
fungsi Sekretaris Kabinet) dan pendirian kantor kabinet;
3. Penempatan Wakil Menteri Senior dan Sekretaris Parlemen yang
membantu menteri-menteri;
4. Penghapusan, swastanisasi, serta penyerahan urusan dan proyek-
proyek yang dahulunya dikelola oleh pemerintah kepada sektor
swasta;
5. Penghapusan perusahaan swasta yang berafiliasi dengan
pemerintah. Pembentukan badan pemerintah yang independen
dan mereformasi perusahaan yang dibentuk untuk kepentingan
masyarakat;
13
6. Deregulasi dan penetapan zona khusus untuk reformasi.
F. Pemerintah Pusat dan Badan Pemerintah Daerah
Pasca Perang Dunia II, otonomi daerah dianggap sangat penting
bagi demokrasi. Oleh sebab itu itu, UU Negara, termasuk konstitusi
Jepang, menetapkan posisi sistem pemerintahan sendiri di daerah
dalam organisasi Negara dan menjamin otonomi daerah melalui
pemberian kekuasaan legislative. UU Otonomi Daerah yang
diresmikan pada tahun 1947 menetapkan hal-hal yang terpenting
mengenai pemerintahan daerah. UU Desentralisasi pada tahun 1999
memberikan otonomi dan kebebasan lebih jauh kepada badan
pemerintah daerah untuk memperluas desentralisasi.
Pada umumnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah
membentuk hubungan saling ketergantungan dan melengkapi. Prinsip
dasar yang melandasi filosofi sistem otonomi daerah adalah
pemerintah pusat harus menghormati otonomi daerah sebanyak
mungkin tanpa pengarahan, pengawasan atau campur tangan. Di
lain pihak proyek yang diwujudkan sukses oleh badan pemerintah
daerah akan mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat.
Unit administrasi pemerintah di Jepang ada tiga tingkat, yaitu
pemerintah negara, regional, dan dasar/terkecil. Sistem pemerintahan
daerah terdiri dari dua jenis kekuasaan. Yang pertama adalah
kekuasaan tingkat prefektur untuk pemerintahan unit regional. Yang
kedua adalah kekuasaan tingkat kota/desa untuk pemerintahan unit
dasar/terkecil.
Jepang terdiri dari 47 prefektur (provinsi) yaitu: Aichi, Akita, Aomori,
Chiba, Ehime, Fukui, Fukuoka, Fukushima, Gifu, Gumma, Giroshima,
Hokkaido, Hyogo, Ibaraki, Ishikawa, Iwate, Kagawa, Kagoshima,
Kangawa, Kochi, Kumamoto, Kyoto, Mie, Miyagi, Miyazaki, Nagano,
Nagasaki, Nara, Niigata, Oita, Okoyama, Okinawa, Osaka, Saga,
Saitama, Shiga, Shimane, Shizouka, Tochigi, Tokushima, Tokyo, Toottori,
Toyama, Wakayama, Yamagata, Yamaguchi, Yamanashi dengan
3200 buah kota/desa. Jumlah penduduk prefektur bervariasi, dari
Tokyo yang berpenduduk lebih dari 12 juta orang, sampai Prefektur
Tottori yang berjumlah sekitar 600 ribu orang. Pada kota/desa, ada
Kota Yokohama yang jumlah penduduknya lebih dari 3,5 juta,
sedangkan ada di beberapa desa, jumlah penduduknya beberapa
ratus orang. Saat ini, pemerintah nasional sedang mempromosikan
14
penggabungan kota/desa untuk meningkatkan usaha memperkuat
dasar keuangan mereka sehubungan dengan menurunnya angka
kelahiran dan meningkatknya kaum lanjut usia. Guna memenuhi
permintaan terhadap layanan administrative yang tumbuh lebih
memuaskan dan bervariasi serta untuk meningkatkan desentralisasi.
Sebanyak 23 buah ku (ward) Tokyo ditetapkan sebagai badan
pemerintah daerah khusus, tetapi pada prinsipnya diperlakukan
sebagai kota.
Pada sistem pemerintahan daerah di Jepang, penduduk secara
langsung memilih kepala pemerintah daerah dan anggota DPRD.
Selain itu, penduduk berhak meminta penarikan mundur kepala
pemerintah daerah atau pembubaran DPRD. DPRD membahas dan
memutuskan anggaran dan peraturan daerah. Penduduk berhak
meminta penetapan perubahan atau pencabutan peraturan daerah
tersebut. Kepala pemerintahan daerah dan DPRD mempunyai
wewenang yang setara, serta kedua-duanya secara langsung
bertanggung jawab kepada penduduk.
Otoritas pemerintahan daerah di Jepang dikenal sebagai
“Pemerintah yang paling sibuk di dunia”. Hal ini karena berbagai
ragam jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Sebagian besar pelayanan tersebut berkaitan langsung dengan
kehidupan penduduknya. Misalnya, urusan administrasi yang
berkaitan dengan register pokok penduduk; imunisasi; pembuangan
sampah; kesejahteraan orang tua; pengadaan dan manajemen
fasilitas pendidikan (sekolah ), polisi, pemadam kebakaran;
pembangunan dan manajemen pengolahan air limbah; sistem
penyediaan air dan jalan-jalan; serta promosi kegiatan budaya. Selain
itu, pemerintah daerah juga mengerjakan beberap urusan
administrasi pemerintah pusat yang berkaitan dengan pendataan
keluarga, pengumpulan premi asuransi pension nasional, pemilihan
anggota Majelis Rendah dan Majelis Tinggi.
Terkait dengan keuangan daerah, hanya sepertiga dari
pendapatan pemerintah daerah berasal dari pajak daerah. Namun,
pada kenyataannya, otoritas pemerintah daerah sangat tergantung
pada kekayaan nasional, seperti pembagian pajak yang dialokasikan
ke pemerintah daerah dan pembayaran kekayaan nasional. Salah
satu factor utama yang membatasi otonomi daerah adalah struktur
keuangan di bawah badan pemerintah daerah yang terpaksa
15
bergantung pada subsidi nasional yang hanya dapat digunakan
untuk pekerjaan umum skala besar. Beberapa tahun belakangan ini,
pemerintah pusat tengah mempromosikan reformasi tritunggal
terhadap administrasi perpajakan dengan kerja sama pemerintah
daerah. Reformasi ini difokuskan pada pemotongan subsidi untuk
pekerjaan umum skala besar dan menyediakan dana bebas untuk
dipergunakan oleh pemerintah daerah.
Sepertiga anggaran belanja pemerintah daerah ditujukan untuk
investasi, termasuk pekerjaan permesinan, pertanian, kehutanan, dan
perikanan yang dihitung sekitar sepertiga, dan seperempatnya untuk
belanja pegawai. Belanja pemerintah daerah ini merupakan masalah
yang utama, terutama bagi pemerintah daerah yang mengalami
kesulitan dalam keuangan karena banyaknya hutang daerah.
-------------------------
16
PARLEMEN JEPANG
Lembaga parlemen Jepang dinamakan Diet yang terdiri dari 2 kamar,
yaitu the House of Representatives (Shugi-in/Majelis Rendah) dan House of
Councilors (Kokkai/Majelis Tinggi). Perbedaan antara Majelis Rendah dan
Majelis Tinggi adalah sebagai berikut:
Majelis Rendah Majelis Tinggi
Dari distrik pemilu Dari distrik pemilu
(tunggal): 300 orang Jumlah Anggota (tunggal): 146 orang
Wakil berdasarkan (Kursi) Wakil berdasarkan
perbandingan: 180 orang perbandingan: 96 orang
20 tahun ke atas Hak Pilih 20 tahun ke atas
25 tahun ke atas Persyaratan 30 tahun ke atas
dipilih
4 tahun 6 tahun
(atau lebih, sampai (setengah jumlah
Masa Tugas
dibubarkan) anggota dipilih setiap 3
tahun)
Masa Sidang Diet adalah 150 hari kerja yang dimulai pada bulan
Januari setiap tahunnya yang dapat diperpanjang hanya satu kali oleh
Diet. Kabinet dapat memutuskan untuk mengadakan pertemuan di luar
masa sidang apabila diperlukan. Apabila Majelis Rendah dibubarkan,
persidangan Majelis Tinggi dihentikan.
Kedua Majelis memiliki pegawai dan peraturan tata tertib sendiri.
Setiap Majelis dibagi menjadi beberapa Panitia Ad Hoc, Panitia Khusus,
Panitia Penelitian/Pengkajian dan Komisi Penelitian/Pengkajian Konsitusi.
Jumlah Panitia Ad Hoc mengikuti pembagian kementerian dalam kabinet.
Masing-masing panitia terbagi lagi dalam sub panitia. Pembahasan materi
dilakukan oleh Panitia-panitia tersebut. Keanggotaan panitia/komisi
tersebut terdiri dari kelompok partai politik yang susunannya sesuai
dengan proporsional jumlah anggota partai politik dalam Majelis. Panitia
tersebut merupakan wahana bagi anggota Majelis dalam melakukan
perdebatan terhadap materi peraturan perundang-undangan.
17
Majelis Rendah memiliki kekuasan lebih besar dari pada Majelis Tinggi.
Majelis Rendah bukan hanya memilih perdana menteri, tetapi juga bisa
menolak keputusan Majelis Tinggi dengan suara mayoritas 2/3. Dalam
beberapa jenis perundang-undangan, Majelis Rendah bisa bertindak
tanpa persetujuan Majelis Tinggi. Rencana Anggaran Belanja yang
disahkan oleh Majelis Rendah otomatis akan jadi anggaran resmi jika
dalam waktu 30 hari Majelis Tinggi tidak mengambil keputusan. Hal ini juga
berlaku bagi ratifikasi perjanjian internasional. Kecuali mengenai
perubahan konstitusi, diperlukan suara 2/3 anggota kedua Majelis dan
kemudian mayoritas suara dalam referendum nasional.
Dalam hal persetujuan anggaran dan pemilihan perdana menteri,
Majelis Tinggi hanya dapat menunda pelaksanaan, tetapi tidak dapat
memveto legislasi. Majelis Tinggi tidak dapat dibubarkan oleh perdana
menteri.
Susunan pejabatan Majelis Tinggi Jepang terdiri dari satu orang Ketua
Majelis Tinggi, satu orang Wakil Ketua Majelis Tinggi, 17 orang Ketua Panitia
Ad Hoc, dan seorang Sekretaris Jenderal. Para pejabat tersebut dipilih
melalui Sidang Paripurna Majelis Tinggi. Sedangkan Pimpinan Panitia
Khusus, Panitia Penelitian/Pengkajian, dan Komisi Penelitian/Pengkajian
Konstitusi dipilih diantara anggota masing-masing panitia tersebut.
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, setiap Anggota
Majelis Tinggi memiliki tiga orang sekretaris/asisten yang membantu
Anggota Majelis Tinggi dalam membuat/ merumukan kebijakan atau
materi peraturan perundang-undangan. Ketiga sekretaris tersebut dibiayai
oleh anggaran negara. Anggaran dan kepegawaian Diet diatur dalam
undang-undang tersendiri. Jika dipandang perlu, Anggota Majelis Tinggi
dapat memperkerjakan lebih dari 3 orang sekretaris/asisten untuk
membantu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Namun, yang dibiayai
oleh Negara hanya 3 orang sekretaris/asisten.
18
Bagan 4.1. Struktur Organisasi Diet
Secretariat
Standing Committees
Judge Indictment Secretariat
Legislative Committee
Plenary Sitting Bureau
Special Committees
House of
Representatives
Research
Commission on the
Constitution
Conference Committee of Both Houses National Diet Library
DIET
Standing Committees Secretariat
Special Committees
Legislative
Bureau
Research Committees
House of Plenary Sitting Judge Secretariat
Councillors Impeachment
Court
Research Commission
on the Constitution
A. Fasilitas yang diberkan oleh pemerintah Jepang kepada Anggota dan
Sekretariat
1. Fasilitas Anggota
a. Gaji Anggota
Gaji/bulan Bonus
Jumlah
(1 bulan) (Desember Jumlah
orang (1tahun) ¥ (Jun) ¥
¥ )¥
2.182.0 26.184.0 5.062.2 36.783.0
Ketua 1 5.536.000
00 00 40 65
Wakil 1.593.0 19.116.0 3.695.7 26.853.9
1 4.042.000
Ketua 00 00 60 97
1.301.0 15.612.0 3.018.3 21.931.6
Anggota 240 3.301.288
00 00 20 08
b. Biaya Dokumen Komunikasi Transportasi
Ketua
1.000.000/bulan
Wakil Ketua
Anggota
c. Pilihan JR Pass (Japan Railway) – Kupon Tiket Pesawat
1) JR Pass
2) JR Pass + Kupon Tiket Pesawat (3 Kali PP)
3) Kupon Tiket Pesawat (4 Kali PP)
d. Majelis Tinggi – Majelis Rendah
Majelis Tinggi Majelis Rendah
Hak di Pilih (usia) 30 25
Masa keanggotaan (tahun) 6 4
Jumlah Anggota
yg (Orang) 242 480
ditentukan
(distrik) 146 300
(Proporsional) 96 180
44 45
(Anggota Wanita)
18% 9%
Pemilu terakhir Juli 2007 Desember 2005
Dll Setiap tiga tahun Jika Majelis
separuh dari Rendah
semua (121 dibubarkan semua
orang, distrik 73 anggota 480 orang
orang, (Distirik 300 orang.
proporsional 48 Proporsional 180
orang) dipilih orang) dihentikan
melalui pemilu. keanggotaannya
dan dilakukan
pemilu
2. Sekretariat Majelis Tinggi – Majelis Rendah
a. Garis Besar Sistem Kepegawaian
Pegawai Diet Pegawai negeri sipil
UU yang UU Pegawai Diet UU Pegawai negeri
diterapkan
Gaji Ketentuan mengenai UU mengenai
penggajian Pegawai Diet penggajian Pegawai
negeri sipil
Jumlah Ketentuan Jumlah Pegawai UU mengenai Jumlah
pegawai tetap Sekretariat Majelis Pegawai tetap sipil
tetap Tinggi
Organisasi UU Diet, UU Sekretariat UU Kabinet, UU pokok
Majelis, Ketentuan Komisi reformasi pemerintah
Riset UUD Majelis Tinggi pusat, UU
Pembentuakan
kementrian О О, UU
Organisasi Administrasi
Negara
Ketentuan Pembagian
tugas Administrasi
Sekretariat Majelis Tinggi. Hal
pembentukan kantor
perencanaan dan
koordinasi, Ketentuan Kantor
Riset Standing Committee
Majelis Tinggi. Hal
pembentukan kantor riset
khusus, Hal organisasi
secretariat kantor riset UUD.
UU Pada dasarnya mengenai pegawai Diet, disediakan
21
UU (ketentuan) khusus. Akan tetapi ada juga UU uang
pensiun pegawai negeri, UU koperasi asuransi mutural
pegawai negeri, UU perumahan dinas pegawai negeri
yang diterapkan pada pegawai Diet.
b. Gaji
О Jenis gaji dibagi menjadi gaji pokok dan tunjangan
О Keputusan gaji ditetapkan berdasarkan
1) Daftar gaji, 2). golongan, 3). jabatan
1) daftar gaji ada 5 jenis, 6 daftar berdasarkan jenis pekerjaan
Daftar gaji khusus, daftar penggajian pekerjaan tertentu,
daftar penggajian pegawai administrasi (1), daftar penggajian
pegawai administrasi (2), daftar penggajian petugas steno,
daftar penggajian petugas sekuriti.
2) Golongan, kategorisasi berdasarkan tingkat kerumitan,
kesulitan, berat tanggungjawab tugas
3) Jabatan ditentukan berdasarkan masa kerja di setiap
golongan
О tunjangan
Berdasarkan sifat khusus tugas
Bayaran biaya penyesuaian khusus gaji
Mengenai jam kerja khusus ..... Tunjangan kerja lembur
Mengenai tunjangan untuk kehidupan sehari-hari
Tunjangan keluarga, tunjangan rumah, tunjangan
transportasi, tunjangan tinggal pisah dari keluarga
Mengenai sifat daerah ..... tunjangan daerah (+ 16% jika di
Tokyo)
Bonus ..... bonus akhir tahun (3 bulan, gaji), Gaji rajin masuk
kerja (1.5 bulan gaji)
DLL. Uang perjalanan dinas, uang pemindahan tempat
kerja, uang pesangon, dll.
c. Kenaikan golongan, kenaikan jabatan, kenaikan gaji
О kenaikan golongan,ditugaskan yang lebih atas (kepala tim ,wakil
kepala seksi)
О kenaikan jabatan, naik jabatan dalam daftar gaji yang sama
kenaikan jabatan, dinaikan gaji dalam jabatan yang sama.
Setiap tahun pada 1 Januari dilakukan berdasarkan evaluasi
hasil kerja.
22
d. Jam kerja, hari libur, cuti
e. 40 jam kerja, sabtu, Minggu libur
f. 09.00 – 18.00 (istirahat 12:00 – 13:00)
g. Hari libur
h. Apabila bekerja pada hari libur, diganti dengan libur pada hari
kerja dalam 8 minggu kemudian.
i. cuti
j. Cuti tahunan (20 hari/tahun, tahun pertama 15 hari/tahun)
k. (jika tak terhabis cuti dalam 1 tahun, dapat digunakan juga pada
tahun fiskal berikutnya dengan batasan 20 hari)
l. cuti sakit
m. cuti khusus (pernikahan, sebelum dan setelah melahirkan, musim
panas dll)
n. cuti merawat
o. Gaji pegawai Sekretariat
Sekretaris Khusus Sekretaris 1 Sekretaris 2
untuk Kebijakan
Masa Kerja Usia 48thn 49thn
49thn ↑ 35thn ↓ 36thn ↑
(thn) 48thn ↓ ↓ ↑
~ 3 420.100 398.803 305.486
3 ~ 5 486.167 420.100 314.417
5 ~ 8 498.533 486.167 356.095
8 ~ 11 510.899 498.533 365.140
11 ~ 14 523.265 510.899 374.186
14 ~ 17 535.631 424.45
523.265 383.231
1
17 ~ 20 434.41
547.997 597.232 535.631 392.277
3
20 ~ 23 547.99 597.23
560.363 610.743 444.489
7 2
560.36 610.74
23 ~ 25 568.607 619.788 454.450
3 3
25 ~ 568.60 619.78
576.851 628.834 461.206
7 8
23
p. Bonus – Tunjangan Masuk Kerja Penuh
Juni Desember Jumlah
Bonus Gaji 1.4 bulan 1.6 bulan 3.0 bulan
Tunjangan
Masuk Kerja 0.75 bulan 0.75 bulan 1.5 bulan
Penuh
q. Tunjangan Rumah
Kontrak ¥ 27.000 (Bonus maksimal)
Rumah sendiri ¥ 2.500 (sampai 5 tahun sampai dibangun)
r. Tunjangan transportasi
Tak tergantung jaraknya semua ¥ 30.000 /bulan
s. Uang Pesangon
Tergantung alasan berhenti kerja (karena anggota berhenti kerja,
karena kepentingan)
t. Fasilitas Sosial
Ikut koperasi asuransi kesehatan sekretaris Dana pensiun sekretaris
u. ada juga program kompensasi kecelakaan pada waktu dinas
pulang/pergi
-------------------
24
HASIL-HASIL PELAKSANAAN SEMINAR
Manfaat dari beberapa kunjungan mengikuti training program
seminar decentralitation and role of parliament and its secretariat in japan
yang yang dapat diambil dan dipelajari dari pelaksanaan kegiatan
tersebut secara garis besar substansinya adalah sebagai berikut :
National Library Perpustakaan ini merupakan pusat buku nasional
yang mem mbawahi 26 (dua puluh enam) cabang yang tersebar di
seluruh departemen dan lembaga non departemen termasuk
perpustakaan khusus anak-anak yang didirikan pada tahun 2000. adapun
tugas-tugas pelayanan perpustakaan ini antara lain:
Melayani anggota Majelis Tinggi dan Majelis Rendah untuk kebutuhan
materi persidangan, dengan cara pemesanan melalui intranet yang
kemudian akan di antar langsung.
Melayani masyarakat umum dengan cara membaca di tempat
perpustakaan tersebut, dan bagi masyarakat umum tidak di
perkenankan meminjam buku dengan dibawa pulang.
Disamping pelayanan tersebut diatas perpustakaan nasional juga
memiliki dua bidang tugas:
pelayanan secara umum adalah pelayanan dengan cara mengkoreksi
buku, memfotokopi untuk dibaca di tempat perpustakaan
pelayanan khusus (legislative study) adalah departemen khusus riset-
riset, dan anggota Majelis Tinggi dan Majelis Rendah dapat meminta
kajian ke perpustakaan ini.
1. Peranan dan fungsi Diet
Berdasarkan pasal 41 konstitusi Jepang, DIET merupakan
lembaga tertinggi dalam kekuasaan Negara, dan merupakan satu-
satunya lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan
dalam Negara. Oleh karena Jepang menjalankan pemisahan
diantara tiga cabang kekuasaan yaitu:
a. Kekuasaan pembuatan undang-undang oleh DIET
b. Kekuasaan administratif oleh kabinet,
c. Kekusaan oleh Mahkamah Agung.
Maka dalam hubungan antara cabang-cabang kekuasaan itu
terdapat check and balances satu dengan yang lain.
Sesuai dengan ketentuan konstitusi Jepang, maka DIET adalah
lembaga tertinggi dalam Negara. Hal ini berarti bahwa DIET
25
merupakan lembaga utama dalam mewakili rakyat yang memiliki
kedaulatan. Sebagai satu-satunya lembaga pembuat undang-
undang dalam Negara, DIET merupakan kewenagan sebagai
berikut:
a. Memutuskan APBN
b. Melakukan amandemen konstitusi
c. Menyetujui perjanjian-perjanjian Internasional mengangkat
Perdana Menteri
d. Berhak memberhentikan seorang hakim melalui impeachment
2. Sistem parlemen Jepang
a. sistem Parlemen dua kamar (bicameral)
parlemen Jepang (DIET) mengadopsi sistem bikameral yang
terdiri atas Majelis rendah (House of Representative) dan Majelis
Tinggi (House of councillors). Anggota dari setiap Majelis dipilih
secara langsung dan mewakili seluruh rakyat. Oleh karena itu,
setiap Majelis sama-sama terdiri atas anggota-anggota yang
dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi kreteria kenggotaannya
dibedakan berdasarkan persyaratan usia setiap calon, batas-
batas daerah pemilihan, metode pemilihan dan berbagi
persyaratan lain. Dengan demikian, majelis mewakili berbagai
ragam opini masyarakat yang berbeda. Sistem kenggotaan dari
kedua majelis adalah sama, dan selama DIET bersidang setiap
anggota DIET tidak dapat ditahan tanpa persetujuan dari majelis
dimana yang bersangkutan menjadi anggota. Anggota DIET juga
tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas ucapan,
pendapat, perdebatan, dan hasil pemungutan suara (Voting)
yang dilaksanakan dalam sidang-sidang DIET. Setiap anggota
menerima pembayaran gaji dan tunjangan yang sesuai serta
bagi setiap anggota dipersiapkan 3 (tiga) orang sekretaris, dan
peralatan/perlengkapan kantor yang dibiayai oleh pemerintah.
b. Sistem Pemilihan Anggota Majelis Rendah dan Majelis Tinggi
Pasca pembubaran Majelis Rendah tanggal 8 Agustus 2005 oleh
PM Koizumi dan hasil pemilihan anggota Majelis Rendah yang
berlangsung tanggal 11 September 2005, majelis Tinggi memiliki
242 kursi, anggotanya dipilih setiap 6 tahun sekali, separuh
anggotanya dipilih setiap 3 tahun, berdasarkan single-seats
constituency sebanyak 146 kursi dan atas dasar proporsional
26
sebanyak 96 kursi. Disamping itu Majelis Rendah memiliki 480 kursi,
anggotanya dipilih setiap 4 tahun, sebanyak 300 kursi dipilih atas
dasar single-seats constituency dan 180 kursi dipilih atas dasar
perwakilan proporsional pada 11 regional block. Selain itu, dalam
Undang-Undang Pemilu Jepang ada ketentuan tentang sistem
deposit bagi setiap calon dengan jumlah yang berbeda untuk
masing-masing lembaga (Anggota Majelis Tinggi, Majelis Rendah,
Gubernur, Anggota DPRD, atau walikota) yang dilakukan
pemilihannya.
Adapun sistem pemilihan dari kedua majelis dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut:
SISTEM PEMILIHAN ANGGOTA
MAJELIS RENDAH DAN MAJELIS TINGGI
Candidates for Term of office Number of Seats constituencis
Public Service
Members of 4 years, 480 Single-seat
the House of though there constituencies: 300
Single-seat
representative may be a (constituency for I
constituencies:
s dissolution of seat)
300
the Diet Proportional
Proportional
representation
Representation:
constituencies: 11
180
(wide-area block: 6-29
Members of 6 years 242 Constituencies: 47
the House of though half (Prefectures: 1-4 seat
Single-seat
Councillors of the constituencies)
constituencies:
members are 146 Proportional Proportional
to be representation
representation
reelected constituencies: 96 constituencies: 1
every theree (entire country: 48)
years.
Prefectural 4 years 1 ---
governors
City / Town / 4 years 1 ---
Village Mayor
Members of 4 years Provided for in the In principle, city, ward
27
Candidates for Term of office Number of Seats constituencis
Public Service
the Prefectural ordinance within or country
Assemblies the provisions of
the Local
Autonomy Law
(within the range
of 40-130 in
accordance with
the population)
Members of 4 years Provided for in the No principle (ward in a
the City / Town ordinance within designaten city)
/ Village the provisions of
Assemblies the Local
Autonomy Law
(within the range
of 12-96 in
accordance with
the population)
Sumber : Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi (Ministry of
International Affairs and Communication), Tokyo
Jepang, 6 februari 2008
c. Hubungan antara Majelis Tinggi dengan Majelis Rendah
Pada prinsipnya Majelis Tinggi dan Majelis Rendah dalam
menjalankan tugasnya bekerja secara bebas dan independent
satu dengan yang lain. Seluruh keputusan penting yang
dihasilkan oleh Parlemen (Diet) harus mendapat persetujuan
bersama dan mencerminkan hubungan yang setara diantara
kedua Majelis kecuali dalam hal anggaran, perjanjian
internatsional dan lpengangkatan Perdana Menteri, Majelis
Rendah memiliki kedudukan yang lebih penting sebagaimana
telah diatur dalam konstitusi Jepang. Disamping itu, kedua majelis
memiliki otonom dalam memilih pegawai dan menetapkan tata
tertibnya.
1. Pengajuan Rancangan Undang-Undang dan Komite Bersama
(Conference Committe)
28
Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa hak
legislasi merupakan prerogatif dari Diet dan tidak ada fungsi
legislasi di luar Diet. Untuk mengajukan Rancangan Undang-
Undang, setiap anggota dari kedua majelis memiliki hak yang
sama, termasuk RUU lain yang berkaitan dengan pelaksanaan
APBN. Dalam pengajuan RUU seorang anggota dari kedua
majelis harus mengajukan secara tertulis kepada pimpinan
majelis dimana yang bersangkutan menjadi anggota serta
menjelaskan alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan
RUU tersebut. Perdana Menteri atas nama kabinet dapat
mengajukan sejumlah RUU kepada Diet, dan sejak
pembukaan sidang Diet jumlah RUU yang diajukan oleh
kabinet tidak dibatasi atau dapat lebih dari jumlah RUU yang
diajukan oleh anggota dari salah satu majelis secara
individual. Apabila anggota dari salah satu Majelis ingin
mengajukan sebuah RUU, ia harus mendapatkan dukungan
dari 20 atau lebih anggota Majelis Rendah dan 10 atau lebih
anggota dari Majelis Tinggi. Dalam hal pengajuan RUU yang
berkaitan dengan APBN, anggota harus mendapatkan
dukungan dari 50 atau lebih anggota Majelis Rendah dan 20
atau lebih anggota Majelis Tinggi. Selanjutnya Pimpinan Majelis
Tinggi mengirim usul RUU itu kepada Komisi sesuai dngan
bidang tugasnya, yang kemudian melaporkan hasil
pembahasannya kepada rapat pleno. Setelah melewati rapat
pleno, lalu RUU tersebut (disepakati bulat atau disepakati
dengan perubahan), dikirim kembali kepada Majelis Rendah,
dan jika disepakati oleh Majelis Rendah, kemudian dikirimkan
kepada Perdana Menteri (Kabinet), untuk selanjutnya diajukan
kepada Kaisar, kemudian disahkan menjadi Undang-Undang
sebaliknya, jika RUU dimaksud tidak disepakati oleh Majelis
Rendah, harus dikirim kembali kepada Majelis Tinggi, dan
disepakati, untuk selanjutnya diajukan kepada Kaisar,
kemudian disahkan menjadi Undang-Undang. Akan tetapi,
apabila kedua majelis berbeda pendapat, maka dibentuk
sebuah komisi bersama (conference committee) dari kedua
majelis, untuk melakukan penyesuaian.
2. Ketidaksepahaman diantara kedua Majelis dan kelebihan
Majelis rendah (House of Representative)
29
Meskipun telah dibentuk sebuah komisi bersama
(conference committee) dari kedua majelis, untuk melakukan
penyesuan, namun apabila kedua Majelis tetap mengambil
keputusan yang berbeda, maka keputusan Majelis Rendah
akan mendapat prioritas dalam hal sebagai berikut:
a) Sebuah RUU yang telah disetujui oleh Majelis Rendah akan
disahkan menjadi Undang-Undang setelah melalui
pembahasan kedua dalam Majelis Rendah (dengan
perolehan suara duapertiga atau lebih dari anggota yang
hadir), meskipun Majelis Tinggi membuat
keputusan/pendapat yang berbeda dengan Majelis
Rendah (Pasal 59 konstitusi Jepang)
b) APBN harus terlebih dahulu diajukan kepada Majelis
Rendah(pasal 60 konstitusi Jepang)
c) Dengan pertimbangan atas APBN, apabila Majelis Tinggi
membuat keputusan/pendapat yang berbeda dengan
Majelis Rendah dan jika tidak dicapai kesepakatan,
meskipun telah dibentuk komite bersama (conference
committee) antar kedua majelis yang dipersiapkan untuk
undang-undang itu, atau dalam hal Majelis Tinggi
gagal/tidak mencapai kesepakatan akhir dalam 30 hari
(tidak termasuk masa reses), setelah menerima APBN dari
Majelis Rendah, keputusan majelis rendah akan menjadi
keputusan DIET (pasal 60 konstitusi Jepang)
d) Sama halnya dengan pengangkatan perdana menteri,
yang menjadi prioritas adalah persetujuan majelis rendah
dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas.
Dalam hal ini batas waktu 30 hari dirubah menjadi 10 hari
(pasal 67 Konstitusi Jepang)
3. Kedudukan dan peranan penting majelis tinggi (house of
councillors)
Dalam sistem bikameral, majelis tinggi memainkan
peranan penting untuk mengisi kesenjangan
menyeimbangkan berbagai hal yang merupakan bagian lain
yang tidak termasuk dalam pembahasan majelis rendah dan
merefleksikan berbagai opini publik yang berbeda dalam
mewujudkan demokrasi politik. Pada dasarnya semua RUU
30
harus diajukan melalui majelis tinggi, meskipun khusus
mengenai anggaran harus terlebih dahulu oleh kabinet
diajukan kepada majelis rendah. Selain itu, majelis tinggi tidak
dapat dibubarkan oleh perdana menteri. Sejak awal
pembentukkannya, majelis tinggi telah melakukan yang
terbaik terutama dalam menjaga posisinya yang bersifat
”khusus” dengan sikap moderat, serta menjaga
keseimbangan (checks and balances) untuk melengkapi
kekuarangan-kekurangan majelis rendah.
Beberapa kebijakan sebagai wujud reformasi kelembagaan
Majelis Tinggi adalah sebagai berikut:
a) Pembentukan Komite Reset; komisi ini dibentuk pada tahun
1986 untuk mengani isu-isu jangka panjang. Anggotanya
ditunjuk dari antara anggota yang memiliki masa kerja
yang panjang yakni selama 6 tahun. Komisi riset ini tidak
dapat dibubarkan oleh majelis tinggi sebagaimana majelis
ini juga tidak dapat dibubarkan.
b) Pembentukan komisi pengawasan Administratif; Komisi
Tetap ini dibentuk mulai pada tahun 1998, dengan tugas
utama meningkatkan fungsi majelis tinggi dalam
melakukan pengawasan administrasi.
c) Push button voting; majelis tinggi telah menggunakan push
button voting pada sejak tahun 1998, sistem ini digunakan
untuk memperlihatkan siapa yang memilih atau
menentang sebuah RUU. Sistem voting ini digunakan untuk
lebih menjamin dan memperjelas pertanggungjawaban
politik dari setiap anggota.
d) Pemeriksaan keuangan lebih dini; Pada tahun 2003 majelis
tinggi memutuskan untuk melaksanakan pemeriksaan lebih
dini atas rekening tetap APBN selama pelaksanaan sidang-
sidang rutin DIET. Dengan demikian pembahasan atas hasil
pemeriksaan keuangan dapat disampaikan dalam APBN
tahun fiskal yang akan datang.
e) Pengiriman delegasi parlemen untuk penyelidikan overseas
Development Agency (ODA). Pada tahun 2004, majelis
tinggi telah mengirim delegasi parlemen untuk penyelidikan
ODA ke beberapa Negara, guna memberi kontribusi
terhadap peningkatan efisiensi kegiatan bantuan ODA dan
31
melakukan pemeriksaan atas keuangan ODA dari sejak
lembaga ini didirikan.
f) Membuat peraturan atau kebijakan untuk lebih membuka
majelis tinggi kepada publik. Meningkatkan penyiaran
melalui TV setiap pembukaan sidang DIET, membuka
layanan internet kepada masyarakat untuk mengikuti
sidang-sidang DIET dan menyiapkan database rekaman
atas kegiatan-kegiatan DIET; serta membuka ruang lobby
khusus bagi pengunjung.
4. Rapat Gabungan Komisi Tetap (Joint Meeting of The Standing
Committee)
Masing-masing komisi dari kedua majelis dapat
memutuskan dan mengajukan kepada pimpinan komisi untuk
melakukan rapat gabungan komisi tetap diantara kedua
majelis sesuai dengan bidang tugasnya. Setelah menerima
usul mengenai pelaksanaan rapat gabungan komisi tetap,
pimpinan komisi dari kedua Majelis, melakukan rapat konsultasi
diantara pimpinan komisi yang sesuai/terkait. Dalam rapat
konsultasi itu dibicarakan kapan mulai (tanggal, waktu dan
tempat), penentuan anggota rapat gabungan komisi dari
antara anggota komisi yang sesuai, dan siapa yang akan
memimpin rapat gabungan komisi dari antara pimpinan komisi
yang paling sesuai bidang tugasnya berkaitan dengan
substansi materi yang ingin dibahas antara kedua Majelis.
5. Hubungan antara majelis tinggi dengan masyarakat dan
lembaga pemerintahn
Dalam hal komisi ingin mengirimkan para anggota untuk
suatu tugas tertentu perlu mendapat persetujuan atau keputusan
majelis. Akan tetapi jika hal tersebut sangat penting dan majelis
sedang tidak bersidang, Ketua dapat menentukan
pengiriman/penugasan anggota dimaksud. Selanjutnya, sebuah
komisi, dengan persetujuan Ketua dapat mengirimkan
anggotanya untuk suatu tugas penyelidikan yang berkaitan
dengan permasalahnan tertentu. Apabila suatu komisi ingin
meminta dokumen dari kabinet, kantor pemerintah dan/atau
masyarakat atau pihak lain, maka harus diminta melalui Ketua
32
Majelis. Selanjutnya apabila sebuah komisi meminta lembaga
Audit untuk mengaudit sesuatu rekening dan meminta hasilnya,
harus dimintakan melalui Ketua Majelis. Jika ada keinginan untuk
menghadirkan seorang saksi untuk penyelidikan dalam rapat
pleno, Ketua dapat memutuskan untuk meminta kehadrannya,
setelah menyampaikannya kepada Majelis. Untuk meminta
kehadiran seorang saksi, sebuah komisi harus meminta melalui
ketua. Lalu Ketua Majelis atau ketua Komisi dapat terlebih dahulu
meminta kehadiran saksi dan ringkasan kesaksiannya. Seorang
saksi harus menghadiri sendiri secara fisik rapat Majelis untuk
memberi kesaksiannya. Akan tetapi dalam keadaan yang tidak
dapat dihindarkan, pernyataan tertulis dapat disampaikan
sebagai ganti kesaksiannya. Seorang saksi harus menyampaikan
keterangan tentang sesuatu hal yang diminta kesaksiannya.
Komisi dapat meminta kesaksian dari seorang relawan untuk
penyelidikan. Permintaan kehadiran seorang relawan harus
melalui Ketua Majelis.
6. Hubungan antara Majelis Tinggi dengan Partai Poliitik.
Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa Majelis
Tinggi (House of Councillors) di Jepang memiliki 242 kursi,
anggotanya dipilih setiap 6 tahun sekali, separuh anggotanya
dipilih setiap 3 tahun, berdasarkan single-seats constituency
sebanyak 146 kursi dan atas dasar proporsional sebanyak 96 kursi.
7. Hubungan antara Legislatif (DIET), Yudikatif (Pengadilan dan
Eksekutif (Kabinet)
Sesuai dengan ketentuan dalam konstitusi Jepang terdapat
pemisahan diantara cabang-cabang kekuasaan dalam sistem
ketatanegaraan Jepang yaitu kekuasaan Legislatif (DIET),
Kekuasaan Eksekutif (Kabinet), dan Kekuasaan Yudikatif
(Pengadilan). Walaupun dipisahkan tetap terjalin hubungan
timbal balik yang seimbang (Checks and Balances) diantara
cabang-cabang kekuasaan tersebut. Kekuasaan tertinggi
berada ditangan rakyat dan rakyat melalui pemilihan umum
memilih Anggota DIET, dan selanjutnya DIET memilih Perdana
Menteri. Selain itu rakyat dapat merubah sistem peradilan dalam
Mahkamah Agung melalui referendum nasional dan meminta
33
pelayanan administratif kepada Eksekutif (kabinet). Hubungan
timbal balik yang setara dan seimbang sebagaimana
digambarkan diatas, adalah prinsip yang paling penting dalam
demokrasi politik dan tidak boleh terjadi dominasi dari sebuah
lembaga sehingga lembaga lain berada pada posisi asymetric
Dr. Kohno Takeshi dari National Graduate Institute for Policy
studies (GRIPS), Tokyo Jepang mengemukakan hal itu dalam
pertemuan dengan delegasi DPD, 14 Maret 2006. Ia
menyarankan agar DPD RI berupaya memperoleh posisi yang
jelas dalam cabang-cabang kekuasaan negara khususnya
dalam pembentukan Undang-Undang, sebab kalau tidak, maka
kehadirannya tidak ada gunanya mengingat lembaga DPD
sudah terbentuk dengan biaya yang tidak sedikit. Kekuasaan
Legislatif (DIET) terdiri atas:
O Penghentian seorang hakim melalui persidangan
impeachment
O Memiliki hak suara mosi tidak percaya kepada kabinet.
Kekuasaan Yudikatif (Pengadilan) terdiri atas:
O Menguji keabsahan peraturan-peraturan pemerintah
O Menguji keabsahan peraturan-peraturan perundang-
undangn
Kekuasaan Eksekutif (Kabinet) terdiri atas:
O Mengajukan usul permbubaran Majelis Rendah (DPR)
O Pengangkatan Ketua Mahkamah Agung dan
pengangkatan hakim-hakim
Jenis-jenis Sidang
Diet tidak bersidang sepanjang tahun. Hanya ada tiga jenis
sidang dengan jangka waktu yang berbeda yaitu: sidang biasa,
sidang luar biasa, dan sidang khusus. Setiap anggota Kabinet
diharuskan hadir dalam sidang-sidang tersebut:
Sidang biasa, yaitu sidang yang dilaksanakan selama 150 hari,
pelaksanaannya dimulai pada bulan Januari dan
dilaksanakan sekali dalam setahun. Pada prinsipnya APPN
dan UU yang berkaitan dengan APBN dibahas dalam sidang
ini.
Sidang luar biasa, yaitu sidang yang dilakukan berkaitan
dengan kebutuhan yang mendesak. Lamanya sidang
ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Apabila seperempat
34
atau lebih dari jumlah anggota dari salah satu majelis dalam
DIET meminta pelaksanaan sidang luar biasa, maka kabinet
harus mematuhi dan melaksanakan hal itu.
Sidang khusus, yaitu sidang yang dilakukan sesudah pemilihan
umum, yang juga yang juga dilaksanakan dengan
pembubaran Majelis Rendah. Lamanya sidang ditentukan
setap waktu melalui resulusi dari Diet. Disamping itu rapat-
rapat komisi juga dapat dilaksanakan berdasarkan resolusi dari
DIET, meskipun DIET tidak bersidang. Apabila Majelis Rendah
dibubarkan, maka Majelis Tinggi juga ditutup dalam waktu
tyang sama. Akan tetapi dalam keadaan darurat, kabinet
dapat mengundang Majelis Tinggi unuk mengadakan sidang
darurat (pasal 54 konstitusi Jepang)
8. Pengorganisasian Majelis Tinggi
Pengambilan keputusan mengenai segala sesuatu yang
telah dipersiapkan oleh Majelis Tinggi diambil dalam sidang pleno
yang dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Tinggi. Materi
persidangan disiapkan oleh komite tetap, komite khusus, komite
riset dan komite riset konstitusi. Anggota dari beberapa komite ini
diisi oleh kelompok politik dengan proporsi yang mencerminkan
jumlah anggota dalam Majelis Tinggi
Komite tetap (standing committee) sebagaimana telah
ditetapkan dlam undang-undang tentang DIET, Majelis Tinggi
memiliki 17 komete tetap yang mempunyai tugas mengkaji
berbagai isu dan melakukan penyelidikan mengenai berbagai
hal terkait dengan kebijakan-kebijakan nasional.
Komite Khusus (spesial committee) beberapa komite khusus
dibentuk untuk setiap sidang Diet, yang mempunyai tugas
menyelidiki berbagai masalah yang memerlukan pengkajian
mendalam dan beberapa hal yang tidak dapat ditangani
oleh komite tetap. Sekarang terdapat 5 (lima) komite khusus.
Beberapa komite riset (research committee); salah satu
keunikan Majelis Tinggi yakni adanya komite riset yang
mempunyai tugas melakukan penelitian secara umum dalam
jangka panjang. Beberapa komite riset ini dibentuk setelah
pemilihan anggaran yang rutin. Mereka bekerja selama tiga
tahun hingga pemilihan berikutnya. Pembentukkan komite
35
riset diputuskan dalam sidang pleno dan sekarang terdapat 3
(tiga) komite riset.
Komisi riset konstitusi (research commission on the constitution);
komisi ini adalah sebuah organ/badan yang dibentuk untuk
melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang luas, dan
komprehensif terhadap konstitusi.
Adapun nama-nama komisi dalam Majelis Tinggi dan jumlah
anggotanya adalah sebagai berikut:
Komisi-komisi dalam Majelis Tinggi (House of Councillors).
No of
memb
ers
Standing Committee on cabinet 20
Committees Committee on General Affairs 25
Committee on Judicial Affairs 20
Committee on Foreign Affairs and Defense 21
Committee on Financial Affairs 25
Committee on Education, Culture and 20
Science
Committee on Health, Welfare and 25
Labaour
Committee on Agriculture, Forestry and 20
Fisheries
Committee on Economy and Industy 21
Committee on Land and Transport 25
Committee on Environment 20
Committee on Fundamental Natural 20
Policies
Committee on Budget 45
Committee on Audit 30
Committee on Oversight of Administration 30
Committee on Rules and Administration 25
Committee on Discipline 10
Special Special Committee on Disasters 20
Committees Special Committee on Okinawa and 20
Northern Problems
36
No of
memb
ers
Special Committee on Political Ethics and 35
Election System
Special Committee on North Korean 20
Abduction Issue and Related Matters
Special Committee on Official 30
Development Assistance and Related
Matters
Special Committee on Research on the 35
constitution of Japan
Research Research Committee on International 25
Committees Affairs
Research Committee on Economy, Industry 25
and Employment
Research Committee on Aged Society with 25
Declining Birthrate
Research Commission on the Constitution 45
Deliberative Council on Political Ethics 15
Sumber: sekretariat Majelis Tinggi (House of Councillors), Tokyo
Jepang, 5 Februari 2008
9. Pemilihan Pimpinan Majelis Tinggi
Para pimpinan dalam Majelis Tinggi adalah: Ketua (1), Wakil
Ketua (1), Ketua Komite Tetap (17), dan Sekretaris Jenderal (1).
Mereka dipilih dalam sidang pleno, sedangkan ketua komite
khusus, komite riset dan komisi riset konstitusi dipilih dari antara
anggota dalam setiap komite. Tata cara pemilihan pimpinan
Majelis Tinggi adalah sebagai berikut:
Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilakukan dalam sidang pleno.
a. Jika anggota Majelis Tinggi yang hadir telah mencapai
sepertiga dari jumlah seluruh anggota, pimpinan dapat
membuka sidang
b. Pemilihan ketua dilakukan melalui pemungutan suara secara
rahasia dengan cara satu demi satu.
37
c. Apabila namanya dipanggil, setiap anggota mengambil kartu
suara dan papan namanya menuju ke mimbar/bilik suara.
d. Sekretaris A, akan menerima papan nama dan sekretaris B,
menerima kartu suara.
e. Setelah selesai pemungutan suara terlebih dahulu dilakukan
penghitungan jumlah papan nama anggota dan jumlah kartu
suara
f. Apabila jumlah kartu suara melebihi jumlah papan nama
anggota, maka dilakukan pemungutan suara ulang
g. Apabila jumlah kartu suara sama dengan jumlah papan nama
anggota, maka Sekretaris Jenderal mengumumkan hasil
pemungutan suara.
h. Anggota yang memperoleh suara lebih dari setengah jumlah
anggota yang mengikuti pemungutan suara, dinyatakan
terpilih sebagai ketua.
i. Apabila tidak ada anggota yang memperoleh suara lebih dari
setengan jumlah anggota yang mengikuti pemungutan suara,
maka pemungutan suara untuk menentukan pemenang akan
dilakukan diantara dua anggota yang memperoleh suara
ternyak, dan salah satu anggota yang memperoleh suara
terbanyak dinyatakan terpilih sebagai ketua.
10. Desentralisasi dan otonomi Tata Pemerintahan (Local Self
Government)
Meskipun dari segi hierarkhi, struktur pemerintahan
Jepang terdiri atas tiga tingkat yaitu: pemerintah pusat
pemerintah prefektur, dan pemerintah municipality (pemerintah
daerah kota, town dan villages), namun dari persepektif
otonomi daerah (local autonomy) sistem pemerintah
daerah/lokal hanya terdiri atas dua tingkat yaitu: perfektur dan
meunicipality, walaupun, pemerintah pusat dan pemerintah
daerah/lokal di Jepang memiliki landasan, wilayah hukum serta
struktur yang berbeda, akan tetapi dalam hubungan pusat dan
daerah yang diatur dalam undang-undang otonomi daerah
Jepang. Terdapat hubungan timbal balik yang berlangsung
secara proporsional serasi, dan terpadu satu dengan yang lain.
Setiap pemerintah daerah memiliki Dewan Perwakilan
Daerah sebagai badan pengambil keputusan tertinggi, dengan
38
anggota-anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
Dewan Perwakilan Rakyat Derah berhak memutuskan APBD
dan berhak menetapkan peraturan daerah. Pemerintahan
prefektural City, Town dan Village dijalankan secara professional
berdasarkan sistem kepada pemerintahan (governors dan
Mayors), yang juga dipilih secara langsung oleh rakyat.
Menjawab pertanyaan anggota delegasi DPD mengenai
bagaimana pengelolaan pelabuhan Kochi, dalam pertemuan
dengan gubernur. (Prefektur Kochi Assembly), disampaikan
bahwa pengelolaan pelabuhan Kochi, sepenuhnya berada
ditangan pemerintahan Prefektur Kochi.
Adapun bentuk-bentuk pemerintahan daerah adalah
sebagai berikut:
BENTUK-BENTUK PEMERINTAHAN DAERAH
(Types of Local Government)
classificatio
n
Metropolis (to) (Tokyo) ....................................... 1
Province (do) (Hokaido) ................................... 1
prefectures 47
City prefectures (fu) (Osaka – Kyoto) ............... 2
Prefectures (Ken) .............................................. 43
Cities..... Government-designated cities. 14
739
Municipaliti 2.39
Core Cities................................... 35
es 5
Special case cities...................... 40
Other cities ................................ 650
Towns ....................................................................... 1.317
Villages ........................................................................ 339
Special
wards
........................................................................................ 23
(Established
in Tokyo)
Sumber: Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi (Ministry of
International Affairs and Communication), Tokyo Jepang, 6
februari 2008.
Pemerintah daerah relatif memiliki tanggungjawab dan fungsi
yang lebih besar dan sebagian besar kegiatan pemerintah daerah
39
diatur secara mandiri (local self government). Oleh karena itu,
masalah-masalah yang diatur dari pusat dalam bentuk undang-
undang sangat terbatas. Hubungan antara pemerintah pusat dan
daerah diwujudkan dalam bentuk perimbangan keuangan berupa:
local transfer tax, local special subsidi, local allocation tax, treasury
disbursement, dan rekruitmen pejabat pemerintah (PNS).
11. Desentralisasi dan Otonomi kepada Kesatuan Masyarakat Lokal
(Local Public Entities Autonomy)
Sebagaimana telah ditetapkan dalam konstitusi Jepang
pengaturan mengenai organisasi dan pemberian layanan
kepada masyarakat local sebagai suatu kesatuan, telah diatur
dalam undang-undang dngan ketaatan penuh pada prinsip-
prinsip otonomi daerah (local autonomy). Kemudian, pemilihan
anggota DPRD dan pimpinan daerah (gubernur, walikota, lurah
dan desa) dilakukan secara langsung oleh masyarakat local
sebagai suatu pluralistik dan heterogen. Lalu masyarakat local
sebagai suatu kesatuan, memiliki hak untuk mengelola segala
peralatan/asset urusan administrasi dan membuat peraturan-
peraturan darah mereka sendiri dalam kerangka undang-
undang otonomi. Disamping itu, ada ketentuan bahwa segala
bentuk rencana undang-undang khusus, yang berkaitan
dengan kepentingan masyarakat daerah tertentuk, tidak dapat
disahkan menjadi undang-undang tanp persetujuan dari
sebagian besar masyarakat yang ada di daerah tersebutl.
Dengan demikian terlihat bahwa secara fundamental ada dua
prinsip utama dalam pelaksanaan otonomi daerah (local
autonomy) di Jepang yaitu:
a. Otonomi bukan hanya diartikan sebagai otonomi
pemerintahan semata, akan tetapi otonomi kepada
kesatuan masyarakat local (local public entities)
b. Otonomi yang diberikan bukan dalam pengertian sempit
”kedaerah” yang sering dikaitkan dengan etnis dan suku
asli yang berdomisili di daerah tertentu, tetapi otonomi
kepada masyarakat lokal yang pluralistik dan heterogen.
Dengan pemahaman terhadap prinsip otonomi tersebut
diatas, kehidupan masyarakat lokasi di Jepang dapat
berlangsung secara serasi, aman dan tertib.
40
Disampaikan itu bahwa otonomi daerah dengan model
seperti sekarang, mulai dikembangkan sesudah Perang Dunia
Kedua. Bagi masyarakat Jepang yang paling penting bukanlah
apa yang tercantum dalam undang-undang secara normatif
atau teori saja, melainkan pelaksanaan nyata dari otonomi itu
sendiri. Meskipun demikian, otonomi daerah sebagai sebuah
sistem tidaklah kaku, tetapi bersifat dinamis mengikuti
perkembangan kehidupan masyarakat bangsa dan Negara.
Berkaitan dengan itu, kondisi yang demikian yang berkaitan
dengan keberadaan desa Umaji walaupun dengan jumlah
penduduk yang sangat sedikit : 1150 jiwa yang terbagi dalam
400 kepala keluarga dengan luas wilayang 96.% adalah hutan.
Pada desa tersebut juga merupakan simbol kekuatan
bahwa dengan wilayah daratan, wilayah hunian yang sangat
sedikit mampu menghasilkan kegiatan komoditas industri yang
sangat maju dengan jumlah kurang lebih ada 60 komoditas
dengan pendapatan sekitar 1,5 milyar Yen pertahun( sumber
Kepala desa Umaji )
12. Prinsip Keadilan dalam Pelayanan Masyarakat (Public Services
Equality)
Menjawab pertanyaan dan permintaan dan anggota
delegasi DPD, pada pertemuan denga Mr. Yamazaki Motoki,
Director International Affairs Office for Local Authorities dari
Kementrian Dalam Negeri Jepang mengenai bantuan
kemanusiaan untuk Rekonstruksi Aceh dan Nias yang sampai
saat ini realisasinya baru sekitar 20%, agar pelaksanaannya
langsung diserahkan kepada kontraktor dari Jepang dan bukan
semata-mata harus kontraktor dalam negeri karena banyak
kejanggalan dan ketidakjujuran dalam proses pelaksanaan
tender, beliau mengatakan bahwa pendapat itua akan
dipertimbangkan, namun ia juga menyarankan agar keinginan
tersebut terlebih dahulu dibicarakan dengan pihak yang
berwenang dallam negeri, mengingat kebijakan itu tidak dapat
diintervensi oleh pemerintah Jepang (Mr. Yamazaki Motoki, 14
Maret 2006)
Untuk mengegakkan prinsip keadilan dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat dan upaya mengatasi
41
kesenjangan antar daerah, serta kesenjangan antara
penerimaan dengan pengeluaran maka diambil kebijakan-
kebijakan mengenai sumber-sumber pendapatan Pemerintah
Derah sebagi berikut:
a. pajak Daerah (Local Tax)
b. Transfer Pajak dari Pusat (Local Transfer Tax)
c. Subsidi dari Pusat (Local Special Subsidi)
d. Hasil bagi Pajak dari Pusat (Local Allocation Tax)
e. Biaya infrastruktur dari Pusat (Treasury Disbursement)
f. Obligasi Daerah (Local Bonds)
g. Lain-lain
Ada hal yang menarik dalam perimbangan kecurangan
atara Pusat dan Derah di Jepang adalah bahwa pemerintah
daerah/lokal yang meiskin dan lebih bergantung pada Pusat,
kondisi anggarannya lebih sehat daripada pemerintah
daerah/lokal yang tidak bergantung seperti Kota Tokyo dan
Osaka. Selain itu, perbandingan penerimaan pajak nasional
dengan daerah adalah 3;2, sebaliknya perbandingan
pengeluaran nasional dengan pengeluaran daerah adalah 2;3
dalam satu tahun fiscal. Dengan demikian, terlihat bahwa ada
kesenjangan yang cukup lebar antara penerimaan dengan
pengeluaraan Negara. Hal ini merupakan masalah politik yang
sangat besar di Jepang (Kohno Takeshi, 14/03/2006). Kebijakan
jangka pendek untuk mengatasi masalah ini adalah dengan
mengizinkan daerah menerbitkan obligasi, tetapi dalam jangka
panjang hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya defisit
keuangan daerah serta semakin menurunnya kemampuan
keuangan Negara untuk membayar utang kepada rakyat.
Menurut pendapat Mr. Yamazaki Motoki, Director International
Affairs Office for Local Authorities dari Kementrian Dalam Negeri
Jepang, ada beberapa alternatif kebijakan yang dapat diambil
untuk mengatasi hal tersebut:
a. Menaikkan pajak, jika langkah ini diambil, maka dapat
menjadi masalah politik yang sangat tajam. Perdana
Menteri Koizumi tidak melakukan hal ini.
b. Mangurangi bagi hasil lpajak ke daerah. Walaupun hal ini
agak sulit, tapi dapat dicoba karena kebijakan ini lebih
42
baik daripada menaikkan pajak dengan asumsi bahwa
penerimaan pajak dapat maksimal
c. Mengurangi subsidi. Jika kebijakan ini diambil maka
berbagai jenis pelayanan kepada masyarakat akan
berkurang
d. Mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Walaupun kebijakan ini akan sulit diterima oelh rakyat tapi
harus dilakuan misalnya pemotongan gaji pegawai
pemerintah daerah dan sebagainya.
13. Pembaharuan Desentralisasi (desentralization reformed)
Meskipun Jepang sempat mengalami stagnasi ekonomi
berupa krisis moneter pada tahun 1992, yang telah
mengakibatkan pemerintah pusat, mengalami kesulitan
keuangan dalam membiayai pembangunan infrastuktur di
daerah dan beberapa pemerintah kota mengalami defisit
anggaran seperti Kota Tokyo dan Osaka. Akan tetapi Perdana
Menteri Junichiro Koizumi pada tahun 2001 mengambil langkah
kebijakan yang tepat yaitu mulai mengurangi bantuan luar
negeri secara bertahap. Dan pada tahun 2004 mencanangkan
reformasi yang disebut ”trinity reform” : fiscal, taxation and
administrative policies for central government and local
authority finance”
Reformasi dilakukan secara konsisten dalam bidang
perundang-undangan sistem keuangan, pajak dan belanja
pemerintah. Juga mencakup reformasi sistem jaminan social,
privatisasi dan stabilisasi pasar uang serta mengatasi deflasi nilai
mata uang yang berkepanjangan. Dalam pelaksanan
desentralisasi, dilakukan pembahauan yang disebut sebagai
”Decentralization Package Law”. Adapun garis besar isi
kebijakan tentang Pembaharuan siste desentralisasi tersebut
adalah sebagai berikut:
a. Hubungan Pusat dan Daerah/Lokal meliputi:
1) memperjelas peranan dari pemerintah pusat dan lokal
2) menghapuskan fungsi pengutusan/pembantuan dari
pusat ke daerah (sistem dekonsentrasi)
3) mengkaji ulang partisipasi pemerintah pusat dalam
pembangunan lokal
43
4) meningkatkan pendelegasian wewenang dari
pemerintah pusat kepada pemerintah lokal.
5) Membatasi pengaturan tentang organisasi pemerintah
lokal
b. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah/Lokal meliputi:
1) Pembaharuan kontribusi subsidi dari kas Negara ke
daerah
2) Transfer atau memindahkan penerimaan pajak dan
pemerintah pusat ke pemerintah daerah
3) Reformasi hasil bagi pajak antara pusat dan daerah
c. Penggabungan Municipality (Municipal Merger)
Dari sejumlah 71.314 municipality pada tahun 1889, telah
digabung menjadi 3.229 (April 1999), kemudian menjadi
2.834 (Januari 2005), dan direncanakan menjadi 1.820 pada
April 2006
d. Reformasi Administrasi Pemerintah Daerah/Lokal meliputi:
1) reorganisasi dan penyesuaian administrasi perkantoran
2) meningkatkan kontribusi/konsinyasi swasta
3) menjamin/menjaga jumlah pegawai yang sesuai
4) menjamin gaji yang sesuai bagi pegawai
5) mengkaji ulang keberadaan lperusahaan sektor-sektor
ketiga (patungan pemerintah dengan swasta)
6) mengumumkan/menyebarluaskan penggunaan
anggaran secara positif dengan menjelaskan rincian
biaya-biaya secara lengkap.
Berbagai langkah reformasi yang dilakukan telah
menunjukkan hasil positif, dimana situasi perekonomian yang saat
ini mulai pulih seiring denga berkembangnya kembali sektor
ekspor dan produksi. Tingkat pertumbuhan GDP untuk tahun 2005
mendekati 2,7% dan pada tahun 2006 ini diperkirakan akan
mendekati 2,9%
14. Dukungan Kesekretariatan
Struktur kesekretariatan Majelis Tinggi terdiri dari
Departemen Persidangan (3 Divisi), Biro Komisi-Komisi (8 Divisi)
menggambarkan tugas dan fungsi Komisi Tetap, Biro
Risalah/Record Hasil Sidang (5 Divisi), Biro Keamanan (4 Divisi),
44
Biro Urusan Umum (7 Divisi), Biro Administrasi
Properti/Perlengkapan (6 Divisi), dan Biro Urusan Internasional (2
Divisi), Pusat Perencanaan dan Koordinasi (3 Pusat Riset) serta
Pusat Penelitian Konstitusi (1 Divisi)
Semua urut kerja yang ada pada Sekretariat Majelis Tinggi
pada hakekatnya memiliki tugas pokok dan fungsi untuk
mendukung seluruh kegiatan Majelis Tinggi, termasuk dalam
bidang keamanan yaitu dibentuknya polisi khusus Majelis Tinggi
yang kepala polisinya diangkat langsung oleh Ketua Majelis,
dengan biaya Negara. Dari keseluruhan struktur organisasi pada
Sekretariat Majelis Tinggi terdapat beberapa pejabat yang
dapat berdiskusi langsung dengan delegasi DPD khususnya
pejabat Sekretariat Jenderal dengan ringkasan materi sebagai
berikut:
a. Divisi urusan Anggota adalah salah satu bagian pada
Departemen atau Biro Urusan Umum (general Affairs
Departemen)
Divisi inilah yang mengurusi semua urusan dan
kepentingan anggota Majelis, seperti masalah
kesejahteraan, asuransi kesehatan, perjalanan anggota
Majelis sebulan tiga kali ke daerah pemilihannya atas biaya
Negara, baik dengan kereta api maupun dngan pesawat
terbang serta masalah-masalah mengenai hubungan
anggota Majelis dengan konstituen dan stakeholder lainnya.
Namun demikian, untuk pengangkatan sekretaris pribadi
Anggota Majelis tidak dibiayai oleh Negara, dan oleh karena
itu anggota bebas mengangkat sekretaris pribadi, baik latar
belakang maupun jumlahya, asal dibiayai sendiri.
b. Divisi Personalia, juga salah satu bagian pada Departemen
atau Biro Urusan Umum (General Affairs Departement)
Bagian personalia, pada saat ini dikepalai oleh Mr.
Irozumi sekarang jumlah personalianya ada 1300 (seribu tiga
ratus) orang yang tersebar di seua unit kerja, termasuk di
kantor-kantor atau Sekretariat Daerah pemilihan, tempat
dimana seorang anggota Majelis Tinggi berasal. Sistem
rekruitmen pegawai yang menjadi tanggungjawab bagian
ini dilakukan dengan sangat ketat. Level pendidikan mulai
dari sekolah menengah hingga pendidikan tingggi dari
45
berbagai jenis bidang keahlian. Berdasarkan level
pendidikan inilah bisa dilihat prosplek kedepan karier
seorang pegawai Majelis Tinggi
c. Divisi penyelenggaraan sidang/rapat adalah salah satu
Bagian pada Departemen atau Biro Persidangan
(Proceeding Departement)
Pada saat ini, Mr. Okumura, menjabat Kepala Bagian
Persidangan menuraikan secara singkat tugas dan fungsi
bagian ini srta fasilitas pendukungnya. Dijelaskan bahwa
menjadi keharusan untuk mendukung target 100 (sertus)
undang-undang setiap tahun oleh Majelis Tinggi. Untuk itu
diperlukan dukungan personail persidangan yang cerdas,
cekatan efektif dan efisien.
Oleh karena itu, perlu diciptakan suasana kerja dari
peralatan kerja yang sangat mendukung misalnya setiap
ruangan rapat dilengkapi dengan beberapa kamera dan
dikendalikan dari ruangan khusus, gunanya adalah di
samping untuk memantau juga sekaligus merekam materi
yang sedang dibicarakan dan langsung diproses menjadi
tulisan atau risalah rapat. Oleh karena itu, pada saat rapat-
rapat komite, staf yang hadir di ruangan rapat hanya satu
dua orang saja untuk pelayanan yang bersifat insidental,
serta dua orang stenografer di ruang khusus yang terletak
ditengah antara meja pimpinan sidang dengan
ruang/tempat duduk anggota. Semua staf persidangan lain
bekerja di ruangan khusus pemantauan dengan
menggunakan peralatan canggih. Pada saat sidang
paripurna sedang berlangsung, dimana delegasi DPD hadir,
tak nampak satupun juru kamera televisi, yang ada hanya
beberapa juru kamera biasa yang mengambil gambar
dokumentasi dari balkon yang sama dengan tempat kita
berada. Itupun tak dibenarkan menggunakan lampu kilat.
d. Pusat Research ada dua jenis yaitu: Pusat Riset pada Komisi
Khusus dan Komisi Riset Majelis Tinggi, dan Pusat Riset pada
Komisi Riset Konstitusi (Research Commission on the
/constitution)
46
Pusat riset ini, sangat mengesankan karena personilnya
mencapai 200 (dua ratus) orang. Tugasnya adalah
menyiapkan supply berbagai informasi hasil survey dan
research, untuk membantu anggota Majelis Tinggi dalam
merancang sebuah undang-undang, membuat makalah
dan memberi saran atau nasehat-nasehat yang berkaitan
dengan berbagai bidang kedupan masyarakat. Pada Pusat
Riset ini pula ada staf khusus yang cakap dan handal dalam
menangani kajian atas kelemahan dan berbagai
permasalahan undang-undang yang sedang diberlakukan.
e. Divisi keuangan (Account Division) adalah salah satu bagian
pada Departemen atau Biro Urusan Umum (General Affairs
Departement).
Sebagai negara dengan pendapatan perkapita
sekitar US$ 30.000, jauh di atas rata-rata negara Asia, tentu
berpengaruh pada standar gaji anggota maupun pegawai
Majelis Tinggi yang relatif jauh lebih tinggi bila dibandingkan
dengan negara-negara lain di Asia maupun dunia. Gaji
seorang anggota Majelis Tinggi secara resmi adalah ¥
23.000.000, pertahun, belum termasuk berbagai tunjangan
dan honorarium. Akan tetapi, karena mereka umumnya
berasal dari partai, maka sebagian dari gaji tersebut harus
disumbangkan juga kepada partainya.
Oleh karena itu, agar tidak ada keperluan dan
kebutuhan Majelis Tinggi dan anggotanya yang tak
terakomodasi, maka bagian keuangan ini dalam
merancang anggaran tahunannya bekerja secara terus
menerus dari bulan Januari hingga Juli. Seperti diketahui
bahwa tahun anggaran di Jepang adalah bulan April-Maret.
Setelah itu bulan Agustus dimulai pembahasan anggaran
dengan departemen keuangan Jepang.
f. Divisi Humas (Public Information Divisin) adalah salah satu
bagian pada Departemen atau Biro Urusan Umum (General
Affairs Departement)
Pada saat ini Bagian Humas dikepalai oleh Ms. Aoki.
Sejak tahun 1981 Majelis Tinggi baru mulai membuka diri
kepada rakyat Jepang dan melakukan sosialisasi
47
lembaganya secara luas melalui berbagai media cetak dan
elektronik
Dijelaskan bahwa sejak tahun 1987 Majelis Tinggi sudah
menggunakan internet dan disediakan internet yang khusus
untuk anak-anak. Sedangkan pada tahun 1997 proses
sidang –sidangnya sudh disisarkan langsung melalui televisi
bekerjasama dengan stasiun televisi swasta.
Setiap tahun Majelis Tinggi dikunjungi tidak kurang dari
200 (dua ratus ribu) orang, mulai tingkat anak-anak sekolah
dasar sampai dengan mahasiswa dan masyarakat umum,
baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Oleh karena itu, bagian ini membuat berbagai bentuk
program simulasi persidangan bagi anak sekolah dari
berbagai tingkat, dan juga membuat brosur, booklet serta
leaflet khusus kartun dengan bahasa yang mudah dicerna
oleh anak-anak. Selain itu, bagi masyarakat umum
disediakan nomir telepon khusus untuk menampung
pertanyaan-pertanyaan dan siapa saja anggota
masyarakat tentang Majelis Tinggi.
----------------------------
48
KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP
A. Kesimpulan
a) Dukungan national diet library terhadap referensi dan substansi
yang dibutuhkan dalam penyusunan undang-undang kepada
majelis tinggi sangat tinggi dan hal ini patut untuk dicontoh di
Indonesia.
b) Dalam sistem parlemen Jepang, hubungan antara Majelis Tinggi dan
Majelis Rendah berjalan secara serasi dalam keseimbangan dan
kesetaraan. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya masing-masing
lembaga berada pada posisi bebas dan independen, saling
mengisi, saling melengkapi dan saling mengawasi (checks and
balances) sehingga terdapat sinergi diantara kedua Majelis. Hal ini
tercermin dari proses pengajuan RUU, pembentukan komite
bersama (Conference Committee) dan adanya rapat Gabungan
Komisi Tetap (Joint Meeting of The Standing Committee) diantara
kedua Majelis dan hal ini diatur oleh Undang-Undang.
c) Desentralisasi dan otonomi daerah dilaksanakan melalui tata
pemerintahan secara proporsional, serasi dan terpadu, baik antara
pusat dengan daerah/lokal, maupun antara prefektural,
municipality, towns dan villages. Otonomi diartikan bukan semata-
mata hanya otonomi pemerintahan kepada aparat lokal, melainkan
secara fundamental otonomi diberikan kepada kesatuan
masyarakat local (Local public entities). Pola seperti ini telah
menunjukkan hasil-hasil pembangunan yang menakjubkan di
Jepang. Meskipun sempat mengalami krisis moneter
berkepanjangan sejak tahun 1992, situasi perekonomian pemerintah
Jepang mulai pulih kembali seiring dengan berkembangnya laju
ekspor dan sektor produksi. Dengan perkiraan tingkat pertumbuhan
GDP pada tahun 2006, yang mendekati 2,9% diharapkan
kemampuan Jepang untuk mengurangi kesenjangan antar
penerimaan dan pengeluaran untuk pelayanan masyarakat
semakin meningkat.
d) Desentralisasi dan otonomi daerah dilaksanakan melalui tata
pemerintahan secara proporsional ini di jalankan dengan baik pada
Perfektur Kochi sebagai ( Pilot Project ), dan desa Umaji.
49
e) Dukungan kesekretariatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Majelis Tinggi Jepang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan
tugas-tugas majelis tinggi, mendapat dukungan penuh dari
sekretariat yang strukturnya terdiri dari Departemen/Biro
Persidangan, Biro Komisi-komisi sesui dengan jumlah Komisi Tetap,
Biro Risalah/Record hasil Sidang, Biro Keamanan, Biro Urusan Umum,
Biro Administrasi Properti/Perlengkapan, dan Biro Urusan
Internasional, serta Pusat Penelitian Konstitusi Pegawai Undang-
Undang Pegawai Parlemen (Diet), dengan sistem penggajian khusus
yang berbeda dengan pegawai Negeri Sipil biasa.
f) Pada umumnya, program/kegiatan yang didukung oleh ODA
mengalami peningkatan terutama produksi pertanian dan sarana
dan prasarana. Namun, apabila masa kontrak ODA terhadap
program/kegiatan tersebut, produksi pertanian kembali menurun
dan sarana dan prasarana tidak terpelihara bahkan di beberapa
wilayah mengalami kerusakan.
g) Jepang menganut sistem bikameral secara tegas, sehingga
kedudukan Majelis Rendah dan Majelis Tinggi setara, yaitu Majelis
Tinggi diberi kewenangan untuk ikut dalam pengambilan keputusan
suatu undang-undang dan hal ini diatur dengan jelas dalam
perundang-undangan lainnya.
h) Umumnya, Anggota Majelis Tinggi juga merupakan anggota partai
politik
i) Tidak adanya gejolak politik maupun faktor keragaman budaya
seperti di Indonesia, menjadikan reformasi desentralisasi yang
berupa penggabungan wilayah dapat terlaksana.
j) Penggabungan wilayah di Jepang didasarkan pada prinsip
konsistensi dan efisiensi, yaitu mendudukkan peran vital wilayah
dalam pembangunan ekonomi dan tetap konsisten dalam
mensejahterakan penduduknya. Alasan welfare sering kali
dinomorduakan, termasuk efek negatif pada pembangunan bidang
politik misalnya. Meskipun begitu, konsistensi untuk melindungi
daerah-daerah produktif tetap dilakukan.
B. Saran-saran
a) Belajar dari pelaksanaan tugas dari fungsi Majelis Tinggi Jepang
yang menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan hubungan
50
yang serasi dari setara dengan Majelis Rendah DPD RI perlu
berupaya memperjelas posisinya dalam cabang kekuasaan
legislatif, terutama dalam pengajuan RUU, pembahasan, dan
pengawasan terhadap undang-undang sehingga checks and
balances diantara cabang kekuasaan itu dapat diwujudkan secara
nyata dalam demokrasi politik di Indonesia
b) Belajar dari pengalaman pelaksanaan disentralisasi dan otonomi
daerah/lokal di Jepang, yang sejak lama telah diterapkan secara
konsisten dengan mengedepankan kepentingan dan kearifan
masyarakat lokal, perlu dilakukan evaluasi terhadap pemekaran
daerah dan perlunya pengkajian dan pembuatan grand desain
atau model disentralisasi dan otonomi yang sesuai dengan kondisi
masyarakat daerah/lokal di Indonesia.
c) Sudah saatnya didirikan perpustakaan DPD RI atau perpustakaan
MPR RI yang lengkap dan didukung tenaga yang handal dan
profesional sebagai sumber pengkajian dan pendukung kerja
Anggota.
d) Dengan mencermati pelaksanaan dukungan kesekretariatan
kepada Majelis Tinggi di Jepang, perlu diambil hal-hal positifnya
untuk menyesuaikan dan membangun kesekretariatan DPD baik dari
aspek kelembagaan maupun kepegawaian dengan sumber daya
aparatur yang memiliki standar kompetensi yang baik. Dengan
kondisi kelembagaan dan kepegawaian seperti itu, dukungan
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPD dapat dikerjakan
dengan secara lebih optimal. Perlu pelatihan dan peningkatan
tenaga kesekretariatan yang terus menerus. Tenaga Stenografer
(penulis cepat) masih perlu di pertahankan karena dinegara maju
seperti Jepang masih menggunakan Stenografi di Majelis lebih dari
100 orang.
e) Bagian research, yang di DPD disebut pusat pengkajian data dan
informasi, perlu dikaji lagi apakah tugas dan fungsi seperti di Majelis
Tinggi Jepang bisa kita terapkan. Kalau bisa apakah kita bisa
merekrut tenaga-tenaga ahli yang memiliki kompetensi hukum yang
memadai untuk itu. Tentu saja tergantung pada anggaran yang bisa
diperjuangkan. Persoalan tenaga ahli kelihatannya tidaklah terlalu
sukar untuk mendapatkannya.
f) Khusus bagi Angota Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan
persidangan, bahwa efektifitas waktu yang digunakan oleh majelis
51
tinggi dalam melaksanakan sidang komisi, sidang paripurna sangat
efisien dan efektif oleh karenanya apabila diterapkan di Dewan
Perwakilan Daerah terutama pembatasan waktu bicara dan
adanya catatan tertulis.
g) Perlu diadakan penghematan dan efisiensi dalam hidangan
persidangan atau rapat-rapat cukup dengan minuman dan
makanan yang sederhana.
h) Bagi kegiatan kehumasan semua sarana dan dengan dukungan
teknologi kegiatan persidangan telah dapat diakses oleh
masyarakat, hal ini layak untuk sesegera mungkin Dewan Perwakilan
Daerah mengikuti hal yang sama.
i) Terkait dengan sekretariat di daerah, Majelis Tinggi tidak memiliki
sekretariat di daerah. Namun demikian, setiap Anggota Majelis
Tinggi memiliki kantor sekretariat di daerah pemilihan yang seluruh
pembiayaannya berasal dari Anggota Majelis Tinggi .
C. Penutup
Demikian laporan dalam mengikuti training program seminar
decentralitation and role of parliament and its secretariat in japan
yang diselenggarakan oleh JICA pada tanggal 3 s.d 11 Februari 2008,
diakui masih banyak kekurangan dalam laporan ini karena tidak
mungkin mendapatkan semua hal-hal yang diinginkan dengan waktu
yang sangat terbatas dan kegiatan yang kurang terfokus.
Semoga kegiatan seminar ini ada manfaatnya dan atas
perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
52
