UU RI No 15 Th 2003 tentang Perpu No 1 Th 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme by kampusbaca22

VIEWS: 1,096 PAGES: 4

More Info
									                    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                          NOMOR 15 TAHUN 2003

                                    TENTANG

                             PENETAPAN
            PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
                         NOMOR 1 TAHUN 2002
                              TENTANG
                PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,
                       MENJADI UNDANG-UNDANG


                   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang    a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud
:               dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi
                segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
                memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
                ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan
                kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak
                diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan
                berkesinambungan;
             b. bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara
                Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa
                memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas,
                dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas
                terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional;
             c.   bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan
                  mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan
                  keamanan nasional maupun internasional;
             d. bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman
                serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian
                hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam
                pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada
                konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional
                yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah
                menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
                Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
             e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan
                huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
                undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
                         Terorisme menjadi Undang-undang;
Mengingat :      Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara
                 Republik Indonesia Tahun 1945;
                                  Dengan persetujuan bersama antara

                        DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
                                                dan
                                  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



                                         MEMUTUSKAN :
Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
:          PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
           PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-
           UNDANG.

                                                    Pasal 1

                     Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002
                     tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara
                     Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
                     Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-undang.

                                                    Pasal 2

                     Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
                     Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
                     undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
                     Indonesia.


                                                                 Disahkan di Jakarta
                                                                 pada tanggal 4 April 2003
                                                                 PRESIDEN REPUBLIK
                                                                 INDONESIA,
                                                                 ttd.
                                                                 MEGAWATI
                                                                 SOEKARNOPUTRI

 Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2003
 SEKRETARIS NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA,
              ttd.
  BAMBANG KESOWO


        LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 45
 Salinan
 sesuai
 dengan
 aslinya
SEKRET
 ARIAT
KABINET
   RI
 Kepala
  Biro
Peraturan
Perundan
   g-
undangan
   II,
  Ttd.
  Edy
Sudibyo



                                   PENJELASAN
                                      ATAS

                     UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                           NOMOR 15 TAHUN 2003

                                     TENTANG

                             PENETAPAN
            PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
                         NOMOR 1 TAHUN 2002
                              TENTANG
                PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,
                       MENJADI UNDANG-UNDANG

  I. UMUM

              Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik
      Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan
      hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang
      tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan
      Indonesia dengan dunia internasional.
               Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme
      yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan
      kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana
      internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan
      keamanan nasional maupun internasional.
             Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan
      dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
   memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta
   dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian
   abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap
   ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat
   internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan
   serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik
   yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan
   penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.
           Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada
   konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
   terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum
   dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana
   terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah
   Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
   Pidana Terorisme.
          Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan
   Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
   Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang.

II. PASAL DEMI PASAL

    Pasal 1
           Cukup jelas

    Pasal 2
           Cukup jelas



     TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4284

								
To top