Karya Tulis - Paradigma Reorganisasi LPMP DIY by Iyandri_TilukWahyono

VIEWS: 169 PAGES: 11

									                                          Oleh :
                                       Yoko Rimy
                               Widyaiswara utama muda /IV c
                                     NIP:. 130924376



     LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)
                              YOGYAKARTA
                                         2007


A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
       Keterlaksanaan penyelengaraan MBS perlu mendapatkan jaminan.             Pada
kenyataannya sekolah di Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah masih memerlukan
penjaminan dari luar (externally driven). Departemen Pendidikan Nasional , melalui
Kepmendiknas, nomor 087/O/2003, memutuskan bahwa Lembaga Penjamin Mutu
Pendidikan merupakan unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan Nasional yang
bertugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di propinsi
berdasarkan kebijakan nasional. Hal ini sesuai dengan PPRI Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan LPMP adalah unit pelaksana teknis
departemen yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi,
bimbingan , arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan
menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya pemjaminan mutu satuan
pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.
        Berdasarkan PPRI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
beberapa lingkup standar nasional pendidikan yang perlu mendapatkan jaminan mutu
meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan
tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar
pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.
        Dari hasil analisis SWOT terhadap fungsi LPMP ditemukan kelemahan, yang paling
utama adalah sistem organisasi. Oleh sebab itu sebagai alternatif untuk memecahkan
masalah kelemahan tersebut adalah melalui pengembangan sistem organisasi yang
memadai.


2. Tujuan
        Dalam penulisan ini disajikan sistem organisasi yang sudah ada yang digunakan
sebagai bandingan dengan paradigma baru. Sehingga secara kronologis penulisan ini akan
memberikan gambaran tentang paradigma pengembangan sistem organisasi di LPMP yang
dapat berfungsi untuk penjaminan mutu pendidikan.


B. VISI, DAN MISI
        Gambaran tentang inovasi visi, dan misi LPMP Yogyakarta, disajikan melalui
pembandingan antara visi, misi yang sudah ada dengan paradigma baru.
Tabel 1. Perbandingan Visi, dan Misi yang Ada dan Paradigma Baru
        ASPEK             PARADIGMA LAMA                    PARADIGMA BARU
 Visi                Menjadi lembaga penjamin mutu      Kami melakukan jaminan mutu
                     pendidikan dasar dan menengah      pendidikan Dasar dan
                     yang profesional bertandar         Menengah
                     nasional dan berwawasan global.

 Misi                1. Menyiapkan SDM sesuai           Menyediakan layanan jaminan
                        kebutuhan lembaga,              mutu pendidikan dasar dan
                     2. Menyiapkan sarana , prasarana   Menengah yang yang berstandar
                        dan fasilitas untuk mendukung   nasional dan internasional.
                        pelaksanaan tupoksi LPMP,
                     3. Menyiapkan renstra LPMP,        Melaksanakan layanan jaminan
                     4. Menyiapkan program              mutu pendidikan dasar dan
                        pengkajian pendidikan dasar     Menengah yang yang berstandar


                                                                                        1
                          dan menengah,                   nasional.
                     5.   Menyiapkan program sistem       Internasional.
                          informasi dan pengembangan
                          model pembelajaran
                          pendidikan dasar dan
                          menengah,
                     6.   Menyiapkan program
                          penjaringan, pengolahan, dan
                          penyajian data kependidikan,
                     7.   Menyiapkan program
                          perintisan pengembangan
                          pusat informasi, potensi dan
                          intelegensi SDM, dan
                     8.   Melaksanakan kegiatan
                          pemberdayaan tenaga
                          kependidikan.

       Dari tabel di atas, maka nilai organisasi LPMP adalah sebagai mitra kerja sekolah,
yang komitmen dengan orientasi mutu, dan memberikan pelayanan secara profesional.
Dengan demikian maka diperlukan pergeseran tugas LPMP, dari yang semula
melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi, berdasarkan
kebijakan nasional (Mendiknas, 2004), menjadi penyedia dan pelaksana layanan
penjaminan mutu pendidikan berstandar nasional dan internasional. Sehingga secara rinci
paradigma tugas LPMP adalah:
   1. Menyusun program penjaminan mutu pendidikan.
   2. Menyediakan dan melaksanakan layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan
       menengah untuk pencapaian :
       a.     standar isi,
       b.     standar proses,
       c.     standar kompetensi lulusan,
       d.     standar pendidik dan tenaga kependidikan,
       e.     standar sarana dan prasarana,
       f.     standar pengelolaan,
       g.     standar pembiayaan, dan
       h.     standar penilaian pendidikan.



                                                                                       2
C. KEBUTUHAN PELANGGAN
       Pelanggan penjaminan mutu pendidikan adalah semua pihak yang terkait dalam
peningkatan mutu pendidikan. Ini meliputi guru, pengurus sekolah, komite sekolah, dan
stake holder lainnya. Pelanggan –pelanggan ini memerlukan layanan penjaminan mutu
sehingga sekolah dapat meningkat mencapai standar isi, standar proses, standar kompetensi
lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar
pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dalam hal ini
pelanggan memerlukan layanan penjaminan mutu pendidikan yang terstandar dan
profesional.


D. STRATEGI PELAYANAN PENJAMINAN MUTU
1.    Konsep pejaminan mutu
               Titik tolak dari pejaminan mutu adalah adanya kepuasan stake holder akan
       mutu yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Penjaminan mutu adalah sebagai
       proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan sekolah dasar hingga
       menengah atas yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat mencapai mutu
       yang , dengan indikator :
       a.      Sekolah mampu menetapkan atau mewujutkan visinya melalui pelaksanaan
               misi sekolah yang ditetapkan.
       b.      Sekolah mampu memenuhi permintaan stakeholder berupa:
               -   Kompetensi kelulusan dapat melanjutkan kejenjang pendidikan lebih
                   tinggi.
               -   Kompetensi lulusan memenuhi kebutuhan pasar kerja.
               -   Kompetensi lulusan sesuai dengan nilai kebutuhan kemasyarakatan.
               -   Sarana prasarana sekolah dapat menjamin pencapaian kompetensi.
               -   Proses pembelajaran di sekolah menjamin pembentukan kompetensi
                   siswa.
               -   Sumberdaya sekolah mendukung pencapaian visi dan misi sekolah.
               Sekolah dalam hal ini harus mampu merencanakan, melaksanakan, dan
       mengendalikan mutu-mutu di atas.


                                                                                       3
2.   Tujuan Penjaminan Mutu
               Secara umum penjaminan mutu bertujuan agar sekolah mampu
      memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, sesuai
      dengan visi dan misinya, untuk memenuhi tuntutan stake holder.
             Secara rinci tujuan dari penjaminan mutu yaitu agar sekolah dapat mencapai
      standar pada aspek-aspek yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu meliputi :
      a.     standar isi,
      b.     standar proses,
      c.     standar kompetensi lulusan,
      d.     standar pendidik dan tenaga kependidikan,
      e.     standar sarana dan prasarana,
      f.     standar pengelolaan,
      g.     standar pembiayaan, dan
      h.     standar penilaian pendidikan.
3.   Prosedur Penjaminan Mutu
             Penjaminan mutu dilaksanakan dengan berdasarkan renstra yang telah
      dirumuskan sekolah dengan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh
      departemen, dan dinas pendidikan propinsi dan daerah. Manajemen pengendalian
      mutu dengan menggunakan model PDCA (Plan, Do, Check, Action), sehingga
      dihasilkan pengembangan berkelanjutan (continous development) atau kaizen mutu.
                                                                                     PDCA



                    Kaizen / continous improvement               SDCA
                                                          PDCA




                                      SDCA
                               PDCA




       SDCA                                                      S= standar


      Gb 1. Manajemen PDCA


                                                                                            4
               Diagram alir penjaminan mutu sebagai berikut :

                                      PENETAPAN
                                    STANDAR MUTU


                                    PELAKSANAAN
                                      RENSTRA

           PENJAMINAN                AUDIT MUTU                      PENJAMINAN
              LPMP                                                      LPMP

                                                           tidak
                                      PENCAPAIAN                     IDENTIFIKASI
                                           Tidak
                                         MUTU                         HAMBATAN
                                                ya                      ACTION

                                   KAIZEN STANDAR
                                        MUTU

       Gb 2. Flow chart Penjaminan Mutu


               Standar mutu yang telah ditetapkan oleh sekolah, kemudian dilaksanakan.
       Setelah itu dilakukan audit untuk melihat pencapain mutu. Audit akan menghasilkan
       dua kriteria yaitu memenuhi standar atau tidak memenuhi standar. Jika belum
       memenuhi standar maka harus melakukan action kembali dengan fasilitasi LPMP
       sehingga mencapai standar. Bagi yang telah memenuhi standar langsung menuju ke
       PDCA berikutnya dengan standar planing yang lebih tinggi dengan mendapatkan
       fasilitasi LPMP.

E. ORGANISASI KERJA
     Panjaminan mutu memerlukan organisasi kerja yang dapat berfungsi dan bekerja
secara tepat. Organisasi yang diperlukan menurut paradigma adalah adanya divisi-divisi
yang beranggotakan dari semua komponen, baik dari seksi kajian mutu pendidikan, seksi
data informasi, seksi pemberdayaan sumberdaya pendidikan, sub bagian umum, dan
fungsional. Setiap devisi melakukan kerja seperti diagram di atas.
     Secara makro organisasi LPMP adalah sbb :




                                                                                      5
                                         Ka. LPMP




      Seksi          Seksi Program     Seksi Fasilitasi     Sub Bagian         Tenaga
    Pemetaan           dan Sistem      Pemberdayaan           Umum            Fungsional
    mutu dan            informasi           SDP
    supervisi




     Devisi             Devisi             Devisi            Devisi              Devisi
  Pengembang         Pengembang         Pengembang        Pengemmbang        Pengembang
   Kurikulum           Teknologi          Evaluasi         Kompetensi           Inovasi
                     Pembelajaran       Pendidikan            SDP             Pendidikan

     Gb 3. Struktur Organisasi LPMP


     Dalam hal ini Ka LPMP sebagai manajemen tertinggi membawahi secara langsung
seksi kajian mutu pendidikan, seksi data dan informasi, seksi pemberdayan sumberdaya
pendidikan, sub bagian umum, dan tenaga fungsional. Kemudian seksi, sub bagian umum
dan tenaga fungsional bersama-sama membentuk/ membawahi 5 devisi. Devisi-devisi ini
yang nantinya menjalankan fungsi penjaminan mutu pendidikan di sekolah.
     Gambaran secara lengkap tentang tugas pokok, dan keanggotaan devisi seperti tabel
berikut:
Tabel 2. Devisi, Tugas Pokok dan Keanggotaan
      DIVISI               TUGAS POKOK                       KEANGGOTAAN
 Pengembang /         Terwujut standar isi dan       Fungsional
 perekayasa           standar kompetensi lulusan     Seksi kajian mutu pendidikan
 kurikulum                                           Seksi data dan informasi
                                                     Seksi pemberdayaan SDP
                                                     Sub bag umum.
 Pengembang /         Terwujutnya standar            Fungsional
 perekayasa           proses, pengelolaan, dan       Seksi kajian mutu pendidikan
 teknologi            sarana, dan biaya sekolah      Seksi data dan informasi
 pembelajaran                                        Seksi pemberdayaan SDP
                                                     Sub bag umum


                                                                                           6
 Pengembang /        Terwujutnya standar          Fungsional
 perekayasa          evaluasi pendidikan di       Seksi kajian mutu pendidikan
 evaluasi            sekolah                      Seksi data dan informasi
 pendidikan                                       Seksi pemberdayaan SDP
                                                  Sub bag umum
 Pengembang /        Terwujutnya standard         Fungsional
 perekayasa          tenaga pendidik dan tenaga   Seksi kajian mutu pendidikan
 pemberdayaan        kependidikan                 Seksi data dan informasi
 sumberdaya                                       Seksi pemberdayaan SDP
 manusia                                          Sub bag umum
 Pengembang /        Terwujutnya rancangan        Fungsional
 perekayasa          pengembangan sekolah di      Seksi kajian mutu pendidikan
 inovasi             masa datang                  Seksi data dan informasi
 pendidikan                                       Seksi pemberdayaan SDP
                                                  Sub bag umum


1.   Devisi Pengembang / Perekayasa Kurikulum
            Devisi ini mempunyai tugas pokok dalah hal fasilitasi yang terkait dengan
     pencapaian standar isi, dan standar kompetensi lulusan sekolah. Secara rinci job
     description itu meliputi :
     a. Menyusun program kerja devisi.
     b. Melakukan pengkajian / audit kurikulum sekolah.
     c. Melakukan fasilitasi pengembangan dan implementasi kurikulum sekolah.
     d. Memetakan kondisi kurikulum sekolah.
     e. Melakukan studi komparasi kuriklum pendidikan.
     f. Melakukan penelitian pengembangan kurikulum pendidikan.
     g. Menyusun laporan devisi.


2.   Devisi Devisi Pengembang / Perekayasa Teknologi Pembelajaran
            Devisi ini mempunyai tugas pokok dalam hal fasilitasi yang terkait dengan
     pencapaian standar proses dan sarana pendidikan di sekolah. Secara rinci job
     description itu meliputi :
     a. Menyusun program kerja devisi.




                                                                                    7
     b. Melakukan pengkajian / audit proses pembelajaran, bahan ajar, metode
        pembelajaran, pengelolan dan pembiayaan.
     c. Melakukan fasilitasi proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, metoda
        pembelajaran, pengelolaan, dn pembiayaan.
     d. Memetakan kondisi proses, bahan ajar, metode pembelajaran, pengelolaan, dan
        pembiayaan.
     e. Melakukan studi komparasi tentang proses, bahan ajar, metode pembelajaran,
        pengelolaan, dan pembiayaan.
     f. Melakukan penelitian pengembangan bahan ajar, metoda pembelajaran,
        pengelolaan, dan pembiayaan.
     g. Menyusun laporan devisi.


3.   Devisi Pengembang / Perekayasa Evaluasi Pendidikan
            Devisi ini mempunyai tugas pokok dalam hal fasilitasi yang terkait dengan
     pencapaian standar evaluasi pendidikan. Secara rinci job description itu meliputi :
     a. Menyusun program kerja devisi.
     b. Melakukan pengkajian / audit evaluasi pembelajaran di sekolah.
     c. Melakukan fasilitasi pengembangan, dan penyelenggaraan evaluasi pembelajaran
        di sekolah.
     d. Memetakan kondisi evaluasi pembelajaran di sekolah.
     e. Melakukan studi komparasi tentang evaluasi pembelajaran.
     f. Melakukan penelitian pengembangan evaluasi pembelajaran di sekolah.
     g. Menyusun laporan devisi.


4.   Devisi Pengembang / Perekayasa Pemberdayaan Sumberdaya Manusia
            Devisi ini mempunyai tugas pokok dalam hal fasilitasi yang terkait dengan
     pencapaian standar tenaga pendidik dan kependidikan. Secara rinci job description itu
     meliputi :
     a. Menyusun program kerja devisi.
     b. Melakukan pengkajian kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.


                                                                                           8
     c. Melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
     d. Memetakan kondisi kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
     e. Melakukan      studi   komparasi    tentang   kompetensi   tenaga   pendidik   dan
        kependidikan (internsional).
     f. Melakukan penelitian pengembangan tentang kompetensi tenaga pendidik dan
        kependidikan.
     g. Menyusun laporan devisi.


5.   Devisi Pengembang / Perekayasa Inovasi Pendidikan
            Devisi ini mempunyai tugas pokok dalam hal fasilitasi yang terkait dengan
     inovasi pendidikan untuk pencapaian standar pendidikan yang lebih tinggi. Secara
     rinci job description itu meliputi :
     a. Menyusun program kerja devisi.
     b. Melakukan pengkajian standar pendidikan (nasional, internasional).
     c. Melakukan fasilitasi peningkatan standar pendidikan .
     d. Memetakan kondisi standar mutu pendidikan.
     e. Melakukan studi komparasi standar pendidikan (nasional, internsional).
     f. Melakukan penelitian pengembangan standar pendidikan.
     g. Menyusun laporan devisi.




                                                                                         9
DAFTAR PUSTAKA

Sallis, E., 1993. Quality Management in Education. London : Kogan Page Limited

Sallis, E. and Jones, G. 2002 . Knowledge Management in Education . London : Kogan
        Limited

Perundang-undangan

Keputusan Menteri., 2003. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
      Nomor 087/O/2003 tentang Organisasi dan tatakerja Lembaga Pemjamin Mutu
      Pendidikan. Jakarta

Keputusan Menteri., 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 tahun 2007
      tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lembaga Pemjaminan Mutu
      Pendidikan. Jakarta




                                                                                 10

								
To top