Docstoc

Fiqh muamalah

Document Sample
Fiqh muamalah Powered By Docstoc
					Fiqh muamalah

 M. Yazid Afandi
                      Pengertian Fiqh
• Dihasilkan dengan melalui proses ijtihad
• Bersumber dari hukum syar’iyah
• Berkaitan dengan perbuatan manusia baik muamalah maupun ibadah
• Diperoleh dari dalil yang bersifat tafshili (menunjukkan hukum tertentu),
  yaitu al-Qur’an al-Sunnah, ijma’, qiyas dan lain-lain dengan proses istidlal,
  istinbath, al-nadzr dll
• Bedanya dengan syari’ah:
    - Syari’ah dalam arti luas: Keseluruhan ajaran Islam yang berupa norma-norma
      ilahiyah yang mengatur: tingkah laku batin dan tingkah laku konkrit baik
      individu maupun kolektif.
    - Syariah dalm arti Sempit: mengatur tingkah laku konkrit (fiqh).




                                                                                   2
       Pengertian Fiqh Muamalah
• Dalam arti luas: kumpulan hukum yang disyariatkan Agama
  Islam yang mengatur hubungan kepentingan antar sesama
  manusia dalam berbagai aspek.
• Dalam arti khusus: adalah peraturan yang menyangkut
  hubungan kebendaan; ia berisi pembicaraan tentang hak
  manusia dalam hubungannya satu sama lain, seperti hak
  pembeli terhadap harta dan hak penjual mendapatkan uang




                                                            3
         PEMBAGIAN HUKUM ISLAM
•   Ibnu Abidin (1198 H/1784M – 1252H/1836 M; berpendapat bahwa pokok-pokok
    Hukum Islam ialah akidah, akhlak, ibadah, muamalah dan jinayah. Dari pokok-
    pokok tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga: ibadah (shalat, zakat, puasa,
    haji dan jihad), Muamalah (transaksi keharta bendaan, perkawinan dan hal-hal
    yang berkaitan dengannya seperti gugat cerai, warisan dll, JInayah (qisas, zina,
    murtad dll)
•   Ulama’ mazhab Syafi’i: lapangan Hukum Islam adalah ibadah, muamalah,
    munakahah dan Uqubah.
•   Ulama’ kontemporer: fiqh ibadah, fiqh muamalah, fiqh siyasah, fiqh munakahat
    dan fiqh jinayah

•   Meskipun ada perbedaan pendapat dalam pembidangan Hukum Islam (fiqh);
    ulama’ sepakat secara garis besar Hukum Islam terbagai ke dalam dua bidang
    Ibadah dan Muamalah




                                                                                       4
   PEMBAGIAN FIQH MUAMALAH
• Ibnu Abidin: Maliyah (hukum kebendaan), Munakahat
  (Hukum Perkawinan), Murafa’at (Hukum Acara), Amanat dan
  ‘Ariyat (Pinjaman), Tirkah (Harta peninggalan).
• Ali Fikri membaginya: Muamalah al madiyah (muamalah yang
  mengkaji segi obyeknya, benda. Yakni benda yang halal,
  haram, madlarat, manfaat dll);Muamalah al-Adabiyah:
  (mengkaji dari sisi aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan
  aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat dari segi
  subyeknya, manusia sebagai pelakunya seperti jujur, dusta, iri,
  dendam dll)




                                                                5
   Ruang Lingkup Fiqh Muamalah
  Berdasarkan pembagian Ali Fikri, ruang
  lingkup fiqh Muamalah:
• Yang tekait dengan aturan transaksinya
  (muamalah adabiyah): ijab kabul, saling
  meridlai, hak dan kewajiban dll
• Yang terkait dengan pola transaksi pada
  obyeknya; seperti gadai, syirkah, ujrah,
  musaqah, syuf’ah dll.

                                             6
         Prinsip-prinsip fiqh Muamalah
•   Hak; Dari segi pemilik hak dibagi menjadi hak Allah, hak manusia, dan hak
    berserikat.
•   Dari segi Obyek, hak dibagi menjadi:
     -   haq al mal (hak yang terkait dengan harta),
     -   haq Ghairu al-Mal (yang tidak terkait dengan harta),
     -   haq al-Syakhsyi (hak pribadi),
     -   haq al-Aini (hak materi, misal meskipun sebuah harta ada ditangan pencuri tetapi ia
         tetap permanen milik yang punya),
     -   haq mujarrad (hak murni, misal: dalam persoalan hutang, jika pemberi utang
         menggugurkan hutangnya, maka hal tersebut tidak memberi bekas sedikitpun bagi yang
         berutang,
     -   Haq ghairu al-Mujarrad (hak apabila digugurkan akan tetap memberika bekas bagi yang
         melanggar hak, misal qisas, apabila ahli wris memaafkan pembunuh, pembunuh yang
         tadinya halal dibunuh haram dibunuh).




                                                                                               7
                       Lanjutan Prinsip….
•   Milik; adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkan
    untuk bertindak terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginannya. Sebab-
    sebab milik:
     -   Ikhraj al Mubahat; melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang
         atau badan hukum, seperti kayu di belantara.
     -   Al Milk bi al-Aqd; kepemilikan yang terjadi melalui suatu akad yang dilakukan dengan
         seseorang atau badan hukum, seperti jual beli, hibah dan waqaf.
     -   Al Milk bi al-Khalafiyah; kepemilikan yang terjadi dengan cara penggantian dari
         seseorang kepada orang lain (waris), maupun penggantian suatu dari suatu benda yang
         disebut tadmin atau ta’wid (ganti rugi).
     -   Tawallud min mamluk, yakni hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik
         hasil itu datang secara alami (seperti buah di kebun) atau melalui usaha pemiliknya
         (seperti hasil usaha sebagai pekerja atau keuntungan yang diperoleh seorang
         pedagang)




                                                                                                8
                              Lanjutan …..
•     Harta; segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik
      dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.
      Ulama’ fiqh membagi harta yang bisa dimiliki seseorang kepada tiga bentuk:
    1)    harta yang bisa dimiliki dan dijadikan dalam penguasaan seseorang secara khusus,
          misalnya milik yang dihasilkan melalui sebab-sebab kepemilikan
    2)    Harta yang sama sekali tidak bisa dijadikan milik pribadi, yaitu harta yang ditetapkan
          untuk kepentingan umum.
    3)    Harta yang hanya bisa dimiliki apabila ada dasar hukum yang membolehkannya,
          seperti harta wakaf yang biaya pemeliharaannya melebihi nilai harta itu sendiri.

(Lebih lanjut tentang harta didiskusikan dlm pertemuan tersendiri)




                                                                                                   9
                        Lanjutan ………
• Tasharruf; ialah segala tindakan yang muncul dari seseorang dengan
  kehendaknya dan syara’ menetapkan beberapa hak atas orang tersebut.
  Tasharruf ada dua macam:
    - tasharruf Fi’li; segala tindakan yang dilakukan dengan anggota badan selain
      lidah.
    - Tasharruf qauli; ada dua bentuk: Qauli aqdi ialah perkataan kedua belah pihak
      yang berhubungan seperti jual beli dan sewa menyewa; qauli gharu aqdi ialah
      pernytaan mengadakan hak atau menggugurkannya (seperti wakaf dan talak)
      dan ada yang berupa tuntutan hak seperti gugatan, ikrar dan sumpah untuk
      menolak gugatan.




                                                                                  10
           Prinsip-prinsip Dasar dalam Bermuamalah

1.   Tidak mencari rizki pada hal-hal yang haram, baik dari segi
     dzatnya maupun cara mendapatkannya serta tidak
     menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
2.   Tidak menzalimi dan tidak dizalimi
3.   Keadilan pendistribusian kemakmuran; (negara mempunyai
     wewenang melakukan intervensi jika dibutuhkan, tidak secara
     mutlak)
4.   Transaksi dilakukan atas dasar saling ridlo
5.   Tidak ada unsur riba
6.   Tidak ada maisir (perjudian)
7.   Tidak ada unsur gharar




                                                                   11
RIBA
                Pengertian
• Lughawi; kelebihan, tambahan
• Istilahi: kelebihan harta dalam suatu mumalah
  dengan tidak ada imbalan/gantinya.
  Tambahan tersebut merupakan akibat dari
  transaksi hutang piutang yang harus diberikan
  oleh pengutang kepada pemilik uang pada
  saat jatuh tempo.


                                              14
               Hukum Riba
• Ulama’ sepakat bahwa hukum riba adalah
  haram
• Pengharaman riba ditetapkan oleh al-Qur’an
  secara bertahap:




                                               15
                          Tahap pertama
• Allah menunjukkan bahwa riba itu bersifat negatif, pernyataan ini
  disampaikan oleh Allah SWT dalam surah al-Rum: 39:




• Ayat di atas merupakan ayat pertama yang berbicara tentang riba
• Akan tetapi ulama’ tafsir sepakat menyatakan bahwa ayat tersebut tidak
  berbicara tentang riba yang diharamkan. Al-Qurtubi menyatakan bahwa Ibn
  Abbas mengartikan riba dalat ayat tersebut dengan “hadiah” yang dilakukan
  orang-orang dengan mengaharapkan imbalan berlebih. Menurutnya riba
  dalam ayat tersebut termasuk riba yang diperbolehkan




                                                                         16
                   Tahap kedua
• Allah SWT telah memberi isyarat akan keharaman riba melalui
  kecaman terhadap praktek riba di kalangan masyarakat Yahudi. Hal ini
  disampaikan dalam surah an-Nisa’ 161:




  Artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal
  sesungguhnya mereka telah melarang daripadanya, dan karena
  mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah
  menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa
  yang pedih
• Ayat tersebut termasuk kelompok ayat madaniyah




                                                                       17
            Tahap Ketiga
• Allah SWT melarang salah satu bentuk riba,
  yaitu yang bersifat berlipat ganda dengan
  larangan yang tegas. Hal ini disampaikan
  oleh Allah dalam surah Ali Imran: 130 :




• Artinya Hai orang-orang yang beriman,
  janganlah kamu memakan riba dengan
  berlipat ganda
                                           18
                   Tahap terakhir
• Allah mengharamkan riba secara total dengan segala
  bentuknya. Hal ini disampaikan Allah SWT dalam al-
  baqarah, 275, 276 dan 278:




•   Dalam ayat 275 Allah SWT menyataka bahwa jual beli sangat berbeda dengan
    riba
•   Dalam ayat 276 Allah SWT menyatakan memusnahkan riba
•   Dalam ayat 277 Allah SWT memerintahkan untuk meninggalkan segala bentuk
    riba yang masih ada. Keharaman riba secara total ini , menurut ahli fiqh
    berkisar pada akhir tahun ke delapan Hijriyah atau awal tahun kesembilan
    Hijriyah


                                                                          19
                         Riba?
• Muhammad Ibn Abdullah ibn al-Arabi al Maliki
  mendefinisikan :
  ”Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, hatta yang
  yang dimaksud riba dalam ayat al-Qur’an yaitu setiap
  penambahan yang diambil tanpa adanya suatu ’iwad
  (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan Syari’ah”.
• Badru al-Dien al-Ayni mendefinisikan: ”Prinsip utama riba
  adalah penambahan. Menurut syari’ah berarti penambahan
  atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil”.
• Imam Syarakhshi: ”Riba adalah tambahan yang disyaratkan
  dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadl (padanan) yang
  dibenarkan Syari’ah atas penambahan tersebut”.
• sebagian umat Islam mencoba melakukan kajian dengan analisa
  yang lebih bersifat sosiologis-filosofis terhadap epistemologi riba.
  Pelarangan riba lebih dipahami dalam kaitannya dengan eksploitasi
  atas orang-orang yang tak beruntung oleh orang-orang yang relatif
  berkelebihan. Bagi golongan ini, Elemen ”eksploitatif” merupakan
  kata kunci dan sekaligus diberlakukan sebagai ‘illah dalam
  melakukan tafsir terhadap riba. Tidak semua tambahan yang
  diberlakukan oleh kreditur terhadap debitur bersifat eksploitatif,
  dan oleh karena itu tidak semua tambahan pada transaksi pinjam
  meminjam dapat disebut riba selama ‘illah ”eksploitatif” tersebut
  tidak ditemukan
  Dalam kelompok kedua ini, penulis juga memasukkan pendapat
  yang membedakan pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif.
  Pendapat ini di Indonesia disebar luaskan oleh Moh. Hatta, -untuk
  menyebut salah satu ekonom muslim yang meresepon persoalan
  riba. Dalam pengertian ini, sangat mungkin bagi pinjaman yang
  bersifat produktif untuk menetapkan sejumlah tambahan, karena
  pada kenyataanya pinjaman tersebut menghasilkan sesuatu, dan
  tambahan tersebut tidak layak dikategorikan sebagai riba.
  Sementara itu, pinjaman konsumtif yang biasa digunakan oleh si
  miskin untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari tidak layak
  dikenakan tambahan, dan inilah yang dimasukkan kategori riba.
• ‘illah tersebut dipahami dari analisanya terhadap ayat tentang
  riba yang terakhir turun (QS 2 : 279). Perlu dipertimbangkan
  tentang ayat tersebut yang mencantumkan lafadz la tazlimun
  wa la tudzlamun (engkau tidak mendzalimi dan tidak
  didzalimi) sebagai sebuah alasan (‘illah) dilarangnya masalah
  riba.
• Ini berbeda dengan pendapat yang menggunakan
  ”bertambahnya jumlah pinjaman” sebagai ‘illah. Hal ini akan
  berakibat pada sebuah kesimpulan bahwa tidak semua
  pinjaman yang dikembalikan dengan tambahan tertentu
  dikatakan riba. Bisa jadi, jika tambahan tersebut tidak
  memberikan dampak yang mendzalimi maka ia tidak dapat
  disebut riba.
• Ada kajian latar sosiologis dari pelarangan praktek riba pada
  masa Rasulullah. Riba pada masa lalu dilarang karena terkait
  dengan hutang piutang yang menimpa orang-orang miskin.
  Penumpukan hutang pada diri orang miskin
  menjerumuskannya jatuh pada cengkeraman orang kaya, dan
  menyebabkan si miskin menjadi budak yang pantas untuk
  diperjual belikan.
• Sedangkan misi Rasulullah SAW ketika itu adalah melakukan
  pembebasan masyarakat Arab dari segala penindasan dan hal-
  hal yang menjadikan seseorang jatuh ke dalam perangkap
  orang lain. Maka, sangat wajar, -untuk tidak menyebut harus-,
  jika Rasulullahpun melarang praktek penetapan tambahan
  dalam pinjaman, karena hal tersebut merupakan pintu masuk
  bagi perbudakan si miskin
               Bunga = riba
• Bahwa sistem bunga yang dipraktekkan oleh
  perbankan konvensional telah diidentifikasi
  sebagai sistem perbankan yang mengandung
  ribawi
• Tidak kurang Majelis Ulama’ telah
  menetapkan hukumnya haram
   Pengharaman riba disebabkan
• Menimbulkan ketidak adilan dalam masyarakat
• Penyebab utama berlakunya ketidak seimbangan
  antara pemodal dengan peminjam
• Menghambat investasi karena semakin tingginya
  tingkat bunga dalam masyarakat, maka semakin kecil
  kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi
• Memicu inflasi dan memperlemah daya beli
  konsumen
• bunga dianggap sebagai tambahan biaya
  produksi bagi para businessman yang
  menggunakan modal pinjaman. Biaya
  produksi yang tinggi tentu akan memaksa
  perusahaan untuk menjual produknya dengan
  harga yang lebih tinggi pula. Melambungnya
  tingkat harga, pada gilirannya, akan
  mengundang terjadinya inflasi akibat semakin
  lemahnya daya beli konsumen.
JUAL BELI GHARAR
                    Pengertian
• Lafdzi : keraguan, tipuan, tindakan yang merugikan orang
  lain; sesuatu yang pada lahirnya disenangi tetapi
  hakekatnya dibenci
• Istilahi:
- Menurut Imam al-Qarafi: suatu akad yang tidak diketahui
  dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak
- Imam al-Syarakhsyi: adanya ketidakpastian yang timbul dari
  adanya akad
- Ibn Qayyim : gharar adalah suatu obyek akad yang tidak
  mampu diserahkan baik obyek itu ada maupun tidak.
- Ibn Hazm: Gharar lebih dilihat dari ketidak tahuan salah
  satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi obyek
           Bentuk-bentuk gharar
• Terkait dengan persyaratan kontrak
  – Tidak mampunya penjual untuk menyerahkan obyek
    akad pada waktu akad terjadi, baik obyek akad itu
    sudah ada maupun belum ada. (misal: menjual janin
    yang masih ada dalam perut binatang ternak)
  – Menjual sesuatu yang belum berada di penguasaan
    penjual
  – Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi ; misalnya
    sebuah arloji dijual dengan harga 50 rb jika dibayar
    tunai dan 75 rb jika dibayar kredit, namun ketika akad
    berlangsung tidak ditegaskan akad yang dipilih.
  – Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran
    atau jenis benda yang dijual
• Terkait dengan obyek kontrak
  – Tidak adanya kepastian obyek akad; termasuk
    dalam pengertian ini jual beli dengan cara undian
  – Kondisi obyek akad tidak dijamin kesesuaiannya
    dengan yang ditentukan dalam transaksi
  – Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan
    obyek akad
  – Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari
    benda yang dijual
• Adanya keterpaksaan, antara lain berbentuk
- Ba’I al-hasha; jual beli lempar batu; seseorang
  melemparkan batu pada sejumlah barang
  yang terkena batu lemparan tersebut wajib
  dibeli
- Ba’I al-mulamasah; jual beli saling menyentuh
  yaitu jika seseorang menyentuh barang,
  barang tersebut wajib dibelinya meskipun
  orang tersebut tidak tahu barang yang akan
  dibelinya
         Gharar yang ditoleransi
• Sesuatu yang tidak disebutkan dalam akad jual beli
  tetapi termasuk dalam obyek akad tersebut; misalnya
  susu yang ada dalam kantong binatang yang dalam
  waktu akad tidak disebutkan, tetapi susu tersebut
  termasuk obyek akad. Atau fondasi bangunan
• Sesuatu yang menurut adat daerah tertentu dapat
  dimaafkan atau ditolerir dalam akad jual beli, baik
  karena sedikit jumlahnya maupun karena sulit
  memisahkan dan menentukannya, misalnya menjual
  kapas yang kemudian banyak isi-isi kapas karena
  suliltnya dipisahkan
MUDHARABAH
                  Pengertian
• Istilah Mudharabah dikemukakan oleh Ulama Iraq,
  sedangkan Ulama’ Hijaz menyebutnya dengan istilah
  qirad
• Adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik
  modal dan seseorang yang ahli dalam berdagang.
• Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja
  (pedagang) untuk diperdagangkan. Sedangkan
  keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan
  bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan,
  kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal.
                    Rukun
•   Jumhur:
-   Orang yang berakad
-   Modal
-   Keuntungan
-   Kerja
-   Akad
•   Hanafi : Ijab (ungkapan penyerahan modal
    dari pemiliknya)
              Syarat Mudharabah
• Terkait dengan orang yang melakukan transaksi: harus
  cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai
  wakil.
• Terkait dengan modal: berbentuk uang, jelas
  jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada
  pedagang.
• Terkait dengan keuntungan: pembagian keuntungan
  harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari
  keuntungan dagang tersebut. Jika ada persyaratan bagi
  rugi dari pemilik modal, maka dengan sendirinya –
  menurut Hanafi- persyaratan tersebut fasad, kerugian
  tetap ditanggung pemilik modal.
       Pembagian Mudharabah
• Mudharabah Mutlaqah : penyerahan modal
  secara mutlak tanpa syarat. Pekerja bebas
  mengelola modal untuk usaha apapun yang
  mendatangkan keuntungan dan daerah
  manapun yang ia inginkan
• Mudharabah Muqayadah: penyerahan modal
  dengan syarat-syarat tertentu. Pekerja harus
  mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh
  pemilik modal.
  Apakah sifat Akad Mudharabah mengikat kedua
                   belah pihak?
• Imam Malik: bahwa akad mudharabah bersifat mengikat kedua belah
  pihak, masing-masing pihak tidak bisa membatalkan akad secara
  sepihak, jika perdagangan telah dimulai oleh pekerja. Alasannya
  pembatalan akad sepihak akan mendatangkan madarat bagi pihak lain
• Abu Hanifah, Imam Syafi’I, Imam Ahmad Bin Hanbal; bahwa akad
  mudharabah tidak bersifat mengikat sekalipun pekerjaan telah dimulai.
  Sebab pekerja melakukan tindakan hukum atas milik orang lain atas
  seizinnya. Oleh sebab itu masing-masing pihak bisa membatalkan akad
  tersebut, seperti dalam akad wadi’ah. Namun demikian, jika akad akan
  dibatalkan oleh salah satu pihak, maka pihak lain harus diberiahu
    Jika Mudharabah memenuhi syarat dan rukun:
• Modal di tangan pekerja berstatus amanah, dan seluruh tindakannya
  sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli.
• Apabila akad ini berbentuk mudharabah mutlaqah, pekerja bebas
  mengelola modal dengan ketentuan diduga keras akan mendatangkan
  keuntungan. Akan tetapi, ia tidak boleh mengutangkan modal tersebut
  kepada pihak lain dan tidak boleh me-mudharabah-kan modal
  tersebut kepada orang lain.
• Jika kerja sama itu mendatangkan keuntungan, baik pihak Pekerja
  maupun pemilik modal dalam mudharabah berhak mendapatkan
  keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
• Jika kerja sama tersebut mengalami kerugian, kerugian ditanggung
  oleh pemilik modal, pekerja tidak boleh ditarik ganti rugi
Biaya pekerja dalam mengelola modal
• Imam Syafi’i: pekerja tidak boleh mengambil biaya
  hidupnya dari modal tersebut, sekalipun untuk
  bepergian bagi kepentingan dagang, kecuali dengan
  seizin pemilik modal.
• Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Ulama’ mazhab
  Zaidiyah: jika pekerja tersebut memerlukan bepergian
  dalam rangka perdagangan, maka ia boleh mengambil
  biayanya dari modal itu.
• Mazhab Hanbali: Pekerja boleh mengambil biaya
  hidupnya dari modal yang diputar selama mengelola
  modal tersebut.
   Berakhirnya akad Mudharabah
• Masing-masing pihak menyatakan akad tersebut batal,
  atau pekerja dilarang bertindak hukum, atau pemilik
  modal menarik modalnya.
• Salah seorang yang berakad gila
• Pemilik modal murtad
• Modal habis di tangan pemilik, sebelum dikelola oleh
  pekerja
• Salah seorang yang berakad meninggal dunia.
Akad Mudharabah jika ditinggal meninggal

• Jumhur Ulama’: bahwa akad tersebut tidak
  boleh diwariskan.
• Ulama’ mazhab Maliki: Jika salah seorang yang
  berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal,
  namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya,
  sebab akad mudharabah dapat diwariskan.
 Unsur-unsur Penting Dalam Mudharabah
1.Modal (capital)
  a. jumlah modal ditentukan secara jelas
  b. modal bukan merupakan pinjaman
  c. modal diserahkan langsung kepada mudlarib
  d. modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad
   yang disepakati
2. Manajemen (management)
   a. mudlarib bebas dalam melakukan manajemen usaha
   b. investor tidak boleh intervensi dalam manajemen
   c. ada 2 tipe manajemen:tidak terbatas dan terbatas
   (mazhab Hanafi)
3. Masa pelaksanaan (duration)
a. tidak ada syarat yang menetapkan masa tertentu
    (maz.Maliki & Syafi’i)
b. akad dapat diberhentikan oleh salah satu pihak
    dengan menginformasikan kpd pihak lainnya.

4. Jaminan (guarantee)
   tidak diperbolehkan meminta jaminan apapun dari
     mudlarib untuk mengembali-kan modal atau modal
     dan keuntungan. Karena hubungan investor dan
     mudlarib adalah hubungan fidusiari (wakil), dan
     mudlarib adalah orang yang dapat dipercaya. Tidak
     demikian menurut Malik dan asy-Syafi’i.
5. Sharing keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing)
   a. keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan
   b. investor mengambil risiko rugi sebagian atau keseluruhan. Sebaliknya
       mudlarib mengambil risiko tidak memperoleh apa-apa dari usahanya,
       seandainya perniagaan tidak dapat merealisasikan keuntungan.
   c. penentuan angka keuntungan berupa perbandingan bukan jumlah uang
      tertentu.
   d. sebelum mengambil jumlah keuntungan, usaha mudlarabah harus dikon-
       versi ke dalam mata uang, dan modalnya disisihkan.
   e. investor hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah
       diinvestasikan dalam usaha. Komitmen apapun memerlukan persetujuan
       investor.
   f. mudlarib berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari
       modal mudlarabah.
    g. jika mudlarib melanggar syarat akad, ia akan bertanggung jawab terhadap
     kerugian
        atau biaya yang diakibatkan oleh pelanggaran.
SYIRKAH
                   Pengertian
• Lafdzi: percampuran sehingga sulit dibedakan.
• Adalah ikatan kerja sama yang dilakukan oleh dua
  orang atau lebih dalam perdagangan.
• Ulama’ mazhab Maliki: suatu izin untuk bertindak
  secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama
  terhadap mereka.
• Mazhab Syafi’i dan Hanbali: hak bertindak hukum bagi
  dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka
  sepakati.
• Ulama’ mazhab Hanafi: akad yang dilakukan oleh
  orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan
  keuntungan.
                         Bentuk Syirkah
• Syirkah al-Amlak; adalah dua orang atau lebih memiliki harta
  bersama tanpa melalui akad syirkah. Syirkah dalam kategori ini
  terbagi menjadi:
- Syirkah Ihtiyar (perserikatan dilandasi pilihan orang yang
  berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum
  orang yang berserikat. Seperti dua orang bersepakat membeli suatu
  barang, atau mereka menerima harta hibah, wasiyat dll
- Syirkah Jabr; yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang
  atau lebih tanpa kehendak mereka, seperti harta warisan yang
  mereka terima dari orang yang wafat.
• Syirkah al-Uqud; adalah syirkah yang akadnya disepakati dua orang
  atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan
  keuntungan
       Pembagian syirkah al-Uqud
• Ulama’ madzhab Hanbali:
- Syirkah al-Inan; penggabungan harta atau modal dua orang atau
  lebih yang tidak harus sama jumlahnya
- Syirkah al-Mufawadhah; perserikatan yang modal semua pihak dan
  bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas dan
  kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata
- Syirkah al-abdan; perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya
  dibagi bersama
- Syirkah al-Wujuh; Perserikatan tanpa modal (zaman sekarang
  banyak dilakukan mirip makelar)
- Syirkah al-Mudharabah; bentuk kerja sama antara pemilik modal
  dan seseorang yang punya keahlian dagang, dan keuntungan dibagi
  dua.
• Ulama’ mazhab Maliki dan Syafi’i membagi
  syirkah al-uqud menjadi empat bentuk:
  Syirkah al-Inan, Syirkah al-Mufawadlah,
  syirkah al-abdan, syirkah al-Wujuh
• Ulama’ mazhab Hanafi membagi syirkah al-
  uqud kepada tiga bentuk: Syirkah al-Amwal,
  Syirkah al-A’mal, Syirkah al-Wujuh. Menurut
  mereka, ketiga bentuk perserikatan ini bisa
  masuk kategori al-Inan dan bisa juga al-
  Mufawadlah
                 Syirkah al-Inan
• Perserikatan harta dalam sebuah perdagangan
• Modal yang digabung oleh masing-masing pihak tidak
  harus sama
• Dalam soal tanggung jawab dan kerja juga tidak harus
  sama
• Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan
• Kerugian ditanggung sesuai dengan persentase modal
  masing-masing.
• Dalam hal ini Ulama’ fiqh membuat kaidah: “keuntungan
  dibagi sesuai kesepakatan, kerugian sesuai persentase
  modal masing-masing”.
                 Syirkah al-mufawadlah
• Perserikatan dua orang atau lebih pada suatu obyek
• Jumlah modal dari masing-masing pihak harus sama
• Pihak-pihak yang berserikat harus sama-sama kerja, tanpa ada yang lebih
  dominan
• Unsur terpenting dari syirkah dalam jenis ini adalah adanya hak dan
  kewajiban yang sama dari masing-masing pihak.
• Apabila modal, kerja, dan keuntungan masing-masing beda, maka
  menurut Ulama’ Hanafi, perserikatan tersebut berubah menjadi syirkah al-
  Inan.
• Masing-masing pihak bertindak atas nama orang-orang yang berserikat.
• Masing-masing pihak boleh melakukan transaksi jika mendapat
  persetujuan dari yang lain (menurut mazhab Hanafi), akan tetapi menurut
  mazhab Maliki tidak membolehkan akad syirkah mufawadhah seperti yang
  dipahami oleh Mazhab Hanafi ini. Syirkah mufawadlah dapat dianggap
  syah apabila masing-masing yang berserikat dapat bertindak hukum
  secara mutlak dan mandiri terhadap modal, kerja, tanpa minta izin kepada
  mitra serikatnya. Demikian pula mazhab Syafi’I dan Hanbali
         Syirkah al-Abdan/al-A’mal
• Ialah perserikatan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk
  menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, memperbaiki alat-
  alat elektronik, binatu dan tukang jahit.
• Hasil yang diterima dari pekerjaan tersebut dibagi bersama sesuai
  dengan kesepakatan
• Menurut Ulama’ mazhab Maliki, syirkah tersebut syah dengan
  syarat bahwa pekerjaan tersebut sejenis, satu tempat, serta hasil
  yang diperoleh dibagi sesuai dengan kuantitas kerja masing-masing.
• Menurut Mazhab Syafi’I dan Syiah Imamiyah, jenis syirkah ini tidak
  boleh, karena pada dasarnya yang menjadi obyek syirkah harus
  modal/harta atau modal dan kerja, bukan kerja semata. Di samping
  itu, kerja yang dilakukan dalam perserikatan tersebut tidak dapat
  diukur, sehingga terjadi kemungkinan penipuan dan menimbulkan
  perselisihan.
                  Syirkah al-Wujuh
• Syirkah yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal
  sama sekali, Pihak yang berserikat membeli barang secara kredit,
  atas dasar kepercayaan, kemudian barang yang mereka beli kredit
  tersebut mereka jual tunai, sehingga mereka meraih keuntungan.
• Menurut mazhab Hanafi, Hanbali, Zaidiyah bahwa syirkah ini boleh,
  karena masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain,
  sehingga pihak lain terikat pada transasksi yang telah dilakukan
  mitra serikatnya, di samping itu syirkah jenis ini telah menjadi urf
  dalam beberpa wilayah negara Islam
• Menurut Ulama mazhab Syafi’I, Maliki dan syiah Imamiyah syirkah
  seperti ini tidak syah, karena obyek dalam syirkah al-wujuh tidak
  jelas
       Berakhirnya akad syirkah
• Salah satu pihak mengundurkan diri, karena
  menurut ahli fikih akad perserkatan tidak
  bersifat mengikat, boleh dibatalkan
• Salah satu pihak yang berserikat meninggal
  dunia
• Salah satu pihak kehilangan kecakapan
  bertindak hukum, seperti gila yang sulit
  disembuhkan
• Salah satu pihak murtad dan merangi Islam
Murabahah
                   Pengertian
• Ethimologis: berasal dari masdar ribhun (keuntungan).
  Murabahah adalah masdar dari Râbaha – Yurâbihu –
  Murâbahatan (memberi keuntungan)
• Therminologis:Wahbah al-Zuhailiy sendiri
  mendefinisikan murabahah adalah jual beli yang
  dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah
  dengan keuntungan. Penjual menyampaikan harga beli
  kepada pembeli ditambah dengan permintaan
  keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli.
  Seperti ungkapan penjual kepada pembeli: “saya
  menjual barang ini kepada anda dengan harga beli
  sepuluh dinar. Mohon anda memberi kami keuntungan
  satu dirham”
               Dasar Hukum
• Al-Qur’an :
  tidak secara spesifik menyebutkan dasar
  hukum murabahah. Al-Qur’an menyebut
  larangan jual beli secara bathil secara umum:
                   Al-Hadis
                                                       •



Benar, bahwa Ketika Nabi menghendaki Hijrah, Abu
Bakar RA membeli dua ekor onta. Kemudian Nabi
berkata kepada Abu Bakar: Juallah dengan cara
“tauliyah” salah satunya kepada saya. Abu Bakar
menjawab: salah satunya untuk engkau gratis (Rasul).
Maka dijawab oleh Nabi: Jika tidak dengan harga,
maka tidak usah saya beli
                                                      •


• Diriwayatkan dari Ibn Mas’ud RA bahwa ia tidak
  memandang masalah terhadap jual beli yang
  dilakukan dengan menghitung setiap sepuluh
  mendapatkan laba satu atau dua dirham.

• Poin penting yang menghubungkan antara hadits ini
  dan akad murabahah adalah bahwa dari hadits
  tersebut didapatkan informasi tersirat tentang
  keniscayaan jual beli yang dilakukan dengan
  menyebut harga pokonya.
        Syarat-syarat Murabahah
• Harga awal harus dimengerti oleh kedua belah pihak
  (penjual dan pembeli). Dalam akad murabahah, penjual
  wajib menyampaikan secara transparan harga beli pertama
  dari barang yang akan ia jual kepada pembeli. Sedangkan
  pembeli mempunyai hak untuk mengetahui harga beli
  barang. Persyaratan ini juga berlaku bagi jual beli yang
  sejenis, seperti al-isyrak, al-tauliyah, al-wadli’ah.
• Besarnya keuntungan harus diketahui dan disepakati oleh
  kedua belah pihak; penjual wajib menyampaikan
  keuntungan yang diinginkan dan pembeli mempunyai hak
  untuk mengetahui bahkan menyepakati keuntungan yang
  akan diperoleh oleh penjual. Jika salah satu dari kedua
  belah pihak tidak sepakat terhadap keuntungan penjual,
  maka akad murabahah tidak terjadi.
• Harga pokok dapat diketahui secara pasti satuannya. Seperti satu
  dirham, satu dinar, seratus ribu rupiah, satu kilogram gandum, satu
  kwintal beras dan lain-lain. Sebab dalam murabahah, dan juga
  dalam jual beli amanah lainnya, yang dikehendaki adalah adanya
  transparansi antara harga pokok dan kumungkinan laba yang akan
  diperoleh. Jika barang yang akan ditransaksikan tidak diketahui
  satuannya, maka akan sulit menentukan keuntungan yang akan
  diperoleh. Sehingga murabahahpun tidak terjadi.
• Murabahah tidak bisa dicampur dengan transaksi ribawi. Pada jual
  beli barter misalnya, sebuah barang yang dibeli dengan timbangan
  atau takaran tertentu kemudian dibeli oleh orang lain dengan jenis
  barang yang sama dengan pembelian pertama tetapi dengan
  takaran yang lebih banyak, maka hal demikian disebut sebagai riba.
  Dalam transaksi murabahah kelebihan bukan disebut sebagai
  keuntungan, tetapi tetap dikatan sebagai riba. Lain halnya jika
  barang tersebut dibeli dengan mata uang kemudian dijual lagi
  dengan tambahan keuntungan. Atau dibeli dengan barang dengan
  jenis tertentu, kemudian dibeli lagi oleh orang lain dengan barang
  yang tidak sejenis. Maka ia tidak disebut sebagai riba.
• Akad pertama dalam murabahah harus shahih. Jika pada pembelian
  pertama tidak dilakukan dengan cara yang shahih, maka transaksi
  murabahah dianggap batal.
Bai’ salam
                Pengertian
• Adalah penjualan barang dengan cara
  menyebut sifat-sifatnya sebagai persyaratan
  yang disepakati dalam jual beli, sedangkan
  barangnya masih dalam tanggungan penjual
• Atau, pembelian barang yang diserahkan di
  kemudian hari, sementara pembayaran
  dilakukan di muka.
              Rukun salam
• Mulim (Pembeli (pemesan)
• Muslam ilaih( penjual/penerima pesanan)
• Muslam fih (barang yang dipesan)
• Ra’s al-mal (harga pesanan/modal yang
  dibayarkan)
• Shighat ijab qabul (ucapan serah terima)
                     Syarat salam
• Syarat Ra’s al mal:
   - Pembayaran ra’s al-mal harus di tempat akad.
   - Pembayaran salam tidak boleh berbentuk pembebasan hutang
     yang harus dibayar oleh muslam ilah (penjual/penerima
     pesanan).
• Syarat muslam fih;
   - Ditentukan dengan sifat
   - Satu jenis (tidak bercampur dengan jenis yang lain)
   - Barang yang sah diperjualbelikan
   Syarat-syarat dalam akad salam
• Menyebutkan jenis dan sifat yang bisa membedakan
  tujuan pemesan. Dengan ketentuan; barang yang akan
  disuplai harus diketahui jenis, kualitas dan jumlahnya.
• Kadar barang yang dipesan harus disebutkan dengan
  jelas, tujuannya untuk menghindari kesalahan akibat
  kekurangtahuan pada barang tersebut.
• Menyebutkan waktu penyerahan, jika dalam transaksi
  salam dibatasi dengan waktu.
                   Lanjutan ….
• Pesanan Harus ada ketika akan diserahkan
• Pesanan berupa barang yang lumrah ada.
• Menjelaskan tempat penyerahan pesanan, bila
  transaksi terjadi di tempat yang tidak layak dijadikan
  lokasi serah terima.
• Menerima ra’s al-mal (pembayaran) sebelum berpisah
• Akadnya harus kontan tidak boleh ada khiyar syarat
                 Salam Paralel
• Adalah melaksanakan dua transaksi ba’i salam, yakni
  antara LKS dengan nasabah dan antara LKS dengan
  pemasok atau pihak ketiga, dengan ketentuan akad
  kedua terpisah dengan akad pertama dan dilakukan
  setelah akad pertama syah.
• beberapa ulama’ kontemporer memberikan catatan
  atas transaksi salam paralel, terutama jika akad ini
  dilakukan secara terus menerus, karena hal tersebut
  diduga menjurus kepada praktek riba.
             Aplikasi dalam LKS
• Contoh: pengaplikasikan akad salam pada pembiayaan
  barang industri, misalnya produk pakaian. Saat nasabah
  mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen,
  LKS mereferensikan penggunaan produk tersebut. Hal
  itu berarti LKS memesan dari pembuat garmen dan
  membayarnya pada waktu pengikatan kontrak. Setelah
  itu, LKS mencari pembeli kedua. Pembeli tersebut bisa
  saja rekanan yang telah direkomendasikan oleh
  produsen garmen tersebut. Bila garmen telah selesei
  diproduksi, produk tersebut diantarkan kepada
  rekanan, rekanan kemudian membayar kepada LKS
  baik secara tunai maupun angsuran (salam paralel)
Bai’ Istishna’
                   Pengertian
• Akad jual beli dengan ketentuan Shani’ (Produsen)
  ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan)
  oleh mustashni’, sedangkan bahan baku/modal
  pembutannya dari pihak produsen dengan mengikuti
  cara-cara tertentu.
• Menurut Mayoritas Ulama’ bai’ al istishna’ merupakan
  suatu jenis khusus dari akad bai’ salam. Maka,
  ketentuan bai’ al-Istishna’ mengikuti ketentuan akad
  bai’ salam.
          Rukun bai’ al-istishna’
•   Shani’ (produsen)
•   Mustashni’ (pemesan/pembeli)
•   Mashnu’
•   Ra’s al-mal
•   Shighat ijab qabul
  Perbedaan akad salam dan istishna’
• Barang yang dijual dalam akad salam berupa dain
  (tanggungan), sedang di dalam istishna’ berupa ain
  (benda/barang)
• Dalam salam kebanyakan ulama’ mensyaratkan harus
  ada jangka waktu antara akad dan penerimaan barang
  yang dipesan, kecuali menurut mazhab syafi’i.
  sementara di dalam istishna’ tidak boleh ada jangka
  waktu.
• Akad salam berkonskuensi lazim (tidak boleh
  digagalkan), sedang dalam istishna’ diperbolehkan
  khiyar kecuali pendapat Imam Abu Yusuf
                    Lajutan ….
• Dalam akad salam, ra’s al-mal (pembayaran) harus
  diserahkan seluruhnya di waktu terjadinya transaksi.
  Sementara dalam istishna’ boleh menyerahkan ra’s al-
  mal sebagian atau tidak sama sekali di waktu terjadinya
  akad.
• Akad salam boleh menggunakan sesuatu yang biasa
  dibuat transaksi atau tidak biasa dibuat transaksi.
  Sedangkan di dalam istishna’ hanya tertentu pada
  sesuatu yang biasa dibuat transaksi.
   Landasan hukum bai’ istishna’
• Ahli fiqh kontemporer berpendapat bahwa
  bai’ al-istishna’ hukumnya syah atas dasar
  qiyas dan aturan umum syariah. Mereka
  bepandangan bahwa akad istishna’ termasuk
  jual beli biasa, dimana penjual memiliki
  kemampuan meyediakan barang saat
  penyerahan. Kemungkinan terjadinya
  perselisihan kualitas barang dapat
  diminimalisir dengan kesepakatan kriteria,
  ukuran, bahan material pembuatan barang
                 Lanjutan ….
• Mazhab Hanafi; bahwa bai’ istishna’ temasuk
  akad yang dilarang karena secara qiyasi
  bertentangan dengan semangat jual beli yang
  megharuskan barang yang dijual harus ada
  saat kontrak, sementara dalam istisna’ pokok
  kontrak belum ada. Namun demikian, mazhab
  Hanafi menyetujuai kontrak istishna’ atas
  dasar istihsan
          Alasan mazhab Hanafi
• Masyarakat telah mempraktekkan bai’ istishna’ dan
  terus menerus tanpa ada keberatan
• Dimungkinkan adanya penyimpangan dalil qiyas.
• Bai’ istishna’ ada karena ada kebutuhan masyarakat.
  Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia
  di pasar, sehinga mereka cenderung melakukan kontrak
  agar orang lain membuatkan barang yang diperlukan
  tersebut.
• Bai’ istishna’ syah sesuai dengan aturan umum
  mengenai kebolehan kontrak selama tidak
  bertentangan dengan nash atau syari’ah

				
DOCUMENT INFO