Docstoc

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA YANG DIAJUKAN SECARA PRODEO DAN IMPLIKASI YURIDISNYA DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR (STUDI PUTUSAN Nomor.414.Pdt.G/2006/PA.KRA)

Document Sample
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  PUTUSAN PERKARA YANG DIAJUKAN SECARA PRODEO  DAN IMPLIKASI YURIDISNYA DI PENGADILAN AGAMA  KARANGANYAR  (STUDI PUTUSAN Nomor.414.Pdt.G/2006/PA.KRA) Powered By Docstoc
					 DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
   PUTUSAN PERKARA YANG DIAJUKAN SECARA PRODEO
   DAN IMPLIKASI YURIDISNYA DI PENGADILAN AGAMA
                   KARANGANYAR
      (STUDI PUTUSAN Nomor.414.Pdt.G/2006/PA.KRA)




                         Penulisan Hukum
                             (Skripsi)


                    Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
                            Surakarta




                             oleh :
                      ARIF YUDISAPUTRO
                         NIM E0006084




                FAKULTAS HUKUM
      UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
                              2010
                  PERSETUJUAN PEMBIMBING


                      Penulisan Hukum (Skripsi)

     DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
     PUTUSAN PERKARA YANG DIAJUKAN SECARA PRODEO
      DAN IMPLIKASI YURIDISNYA DI PENGADILAN AGAMA
                        KARANGANYAR
             (Studi Kasus No.414/Pdt.G/2006/PA.KRA)


                                  Oleh
                            Arif Yudisaputro
                             NIM. E0006084


Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
      (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta




                          Surakarta, 27 Juli 2010




      Pembimbing I                             Pembimbing II



Soehartono, S.H.,M.Hum                  Syafrudin Yudowibowo, S.H.,M.H
NIP. 195604251985031002                 NIP. 197511302005011001
                      PENGESAHAN PENGUJI


                       Penulisan Hukum (Skripsi)
 DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
  PUTUSAN PERKARA YANG DIAJUKAN SECARA PRODEO
   DAN IMPLIKASI YURIDISNYA DI PENGADILAN AGAMA
                   KARANGAYAR
      (STUDI PUTUSAN Nomor.414.Pdt.G/2006/PA.KRA).

                                     Oleh:
                           ARIF YUDISAPUTRO
                              NIM E.0006084

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
          Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
                                     Pada :
                           Hari              : Selasa
                           Tanggal           : 10 Agustus 2010


                            DEWAN PENGUJI

(1) Harjono, S.H., M. H.                      : …………………………
    Ketua

(2) Syafrudin Yudowibowo, S.H., M.H. :…………………………
    Sekretaris

(3) Soehartono, S.H., M.Hum.                  :…………………………
    Anggota


                                  Mengetahui:
                                    Dekan,




                       Moh. Jamin, S.H, M.Hum
                      NIP. 19610930 198601 1001
                                 PERNYATAAN




Nama    : Arif Yudisaputro
NIM     : E0006084
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara yang diajukan
secara prodeo dan implikasi yuridisnya di Pengadilan Agama Karanganyar
(Studi Kasus No.414/Pdt.G/2006/PA.KRA) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-
hal yang bukan karya saya dalam Penulisan Hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi
dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti
pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik
berupa pencabutan Penulisan Hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari
penulisan hukum (skripsi) ini.


                                                  Surakarta, 27 Juli 2010
                                                  yang membuat pernyataan




                                                  Arif Yudisaputro
                                                  NIM. E0006084
                                 ABSTRAK

Arif yudisaputro, E0006084. 2010. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA YANG DIAJUKAN
SECARA PRODEO DAN IMPLIKASI YURIDISNYA DI PENGADILAN
AGAMA KARANGANYAR (Studi Kasus No.414/Pdt.G/2006/PA.KRA).
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.


      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam
memberikan izin berperkara secara Prodeo di Pengadilan Agama Karanganyar dan
untuk mengetahui implikasi yuridis pemeriksaan perkara secara Prodeo terhadap
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara
Nomor.414.Pdt.G/2006/PA.KRA.

        Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif.
Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Karanganyar
karena di Pengadilan Agama ini pernah diputus perkara cerai talak yaitu perkara
Nomor.414.Pdt.G/2006/PA.KRA. Jenis data yang digunakan adalah data primer
yaitu hasil wawancara Hakim Anggota Pemeriksa perkara dan data sekunder
berupa putusan Nomor.414.Pdt.G/2006/PA.KRA serta literatur-literatur lain yang
menunjang penelitian ini yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan
dengan teknik analisa data kualitatif.

       Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semua
perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama yang diatur dalam pasal 49
UU Nomor 3 tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama dapat diajukan izin pemeriksaannya secara Prodeo di
Pengadilan Agama Karanganyar. Karena berdasarkan pasal 237 HIR hanya
menegaskan diperbolehkannya berperkara secara prodeo bagi para pihak tidak
mampu membayar biaya perkara tetapi tidak menyebutkan jenis-jenis perkaranya.
Pemberian izin berperkara secara Prodeo ini juga diberikan hakim setelah
mempertimbangkan alat bukti yang diajukan pemohon yang menunjukkan bahwa
pemohon adalah benar orang yang tidak mampu ekonominya. Implikasi yuridis
perkara yang diperiksa secara Prodeo terhadap dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan karena hakim mempertimbangkan kondisi ekonomi
pemohon yang serba kekurangan, hakim tidak membebankan dalam putusannya
kepada Pemohon untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 149
Kompilasi Hukum Islam akibat putusnya perkawinannya karena cerai Talak
kepada Termohon yaitu bekas isrinya.

Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Pertimbangan Hakim, Perkara Prodeo.
                                  ABSTRACT

Arif Yudisaputro, E006084, 2010, THE JUDGE’S RATIONALE IN
SENTENCING THE CASE FILED IN PRODEO MANNER AND ITS
JURIDICAL        IMPLICATION         IN RELIGION COURT OF
KARANGANYAR (A CASE STUDY NO. 414/PDT.G/2006/PA.KRA). Law
Faculty of Sebelas Maret University.

        This research aims the judge’s rationale in giving permission for Prodeo
case in Karanganyar Religion Court and to find out the juridical implication of the
examination of Prodeo Case on the judge’s rationale in sentencing the case
Number 414/PDT.G/2006/PA.KRA.

        This study belongs to an empirical research that is descriptive in nature.
This research was taken place in Karanganyar Religion Court because here the
Case number 414/PDT.G/2006/PA.KRA had been decided. The data types
employed were primary one, namely, the result of interview with the member of
Judge examining the case and secondary one, namely, the decision number
414/PDT.G/2006/PA.KRA. Techniques of collecting data used were interview
and library study using qualitative data analysis technique.

        Based on research conducted, it can be concluded that all cases that the
authority of religious courts provided for in Article 49 of Law No. 3 of 2006
Amendment of Law Number 7 Year 1989 About the Religious Courts may permit
the examination be filed without cost in Karanganyar Religious Court. Because
the basis of Article 237 HIR only highlights the permissibility of litigants are
without cost to the parties can not afford the legal costs but does not mention the
types of case. The granting of this without cost litigants are also given the judge
after considering the evidence filed by the applicant to show that the applicant is
the right person who can not afford its economy. Juridical implications cases are
examined by the judge without cost to the basic consideration in the verdict
because the judge considering the economic conditions that deprived the
petitioner, the judge did not impose its decision to the applicant to meet their
obligations under Article 149 of Islamic Law Compilation marriage breakup due
to divorce due to the Respondent is the former wife.


Keywords: Juridical Implication, Judge’s rationale, Prodeo Case
                         Moto dan Persembahan


   “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selau menjadi orang yang
     selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil,
    dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong
          kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adil-lah, karena adil
           lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,
           sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan’’
                             ( Qs. Al Maidah : 8 )


  “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada mereka
     yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
 hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya
   Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya
                  Allah Maha mendengar lagi Maha meliahat”
                             ( Qs. An-Nisa’ : 58 )


“ Barang Siapa yang keluar rumah untuk belajar ilmu pengetahuan, maka ia telah
             berjalan fisabilillah sampai ia kembali kerumahnya “.
                           ( Hr. Tirmidzi dari Anas)




Karya kecil ini aku persembahan untuk:


                                                                         Allah Swt
                                                       Raja manusia pemilik rohku


                                               Bapak dan Ibuku yang tercinta
               Yang selalu memberiku cinta, semangat, kesabaran dan dukungan
                                             tanpa kalian aku bukan siapa-siapa.
                              KATA PENGANTAR




       Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa
melimpahkan berkat, rahmat dan kasih sayang-Nya yang begitu besar, sehingga
penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: DASAR
PERTIMBANGAN           HAKIM         DALAM    MENJATUHKAN           PUTUSAN
PERKARA YANG DIAJUKAN SECARA PRODEO DAN IMPLIKASI
YURIDISNYA       DI    PENGADILAN       AGAMA       KARANGAYAR          (STUDI
PUTUSAN Nomor.414.Pdt.G/2006/PA.KRA).
       Penulisan hukum (skripsi) ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat
mengikuti ujian guna emperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum
universitas Sebelas Maret Surakarta.
       Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan penulisan
hukum (skripsi) ini bukan semata-mata hasil jerih payah penulis, melainkan juga
berkat bimbingan, dorongan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu
penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:
   1. Prof.Dr.dr. Much Syamsul Hadi, Sp.KJ. Selaku Rektor Universitas Sebelas
       Maret Surakarta.
   2. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum
       Universitas Sebelas Maret;
   3. Bapak Prasetyo Hadi Purwandoko, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I
       Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah
       memberikan ijin penelitian;
   4. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara
       Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah
       memberikan izin, kesempatan, dan arahan kepada penulis untuk
       menyelesaikan skripsi ini;
   5. Bapak Soehartono, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah
       memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan penulisan
       hukum (skripsi) ini;
6. Bapak Syafrudin Yudowibowo, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang
   telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan
   penulisan hukum (skripsi) ini;
7. Ibu Adriana Grahani Firdausy, S.H.,MH. selaku Pembimbing Akademik
   penulis atas segala bimbingan dan pengarahan selama penulis menempuh
   perkuliahan di Fakultas Hukum Universitaas Sebelas Maret Surakarta;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
   Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu hukum kepada penulis
   selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas
   Maret Surakarta;
9. Segenap karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Sebelas
   Maret Surakarta;
10. Bapak Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H. Selaku Ketua Pengadilan Agama
   Karanganyar    yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk
   mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Karangayar;
11. Bapak Qomaroni, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Karangayar yang
   telah membantu penulis dalam memberikan bantuan informasi mengenai
   data yang diperlukan penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat
   selesai;
12. Ibu Tri Purwani SH, atas bantuan mengurus ijin dan kesediaannya dalam
   memberikan bimbingan serta memberikan pengarahan;
13. Seluruh Staf dan Karyawan Pengadilan Agama Karanganyar atas waktu,
   informasi dan bantuannya;
14. Keluarga besar penulis, Kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda,
   yang telah memberikan segalanya dalam kehidupan Penulis, baik materiil
   maupun spirituil. Tidak ada kata yang dapat mewakili rasa terima kasih
   Ananda yang dapat menggantikan budi baik Ayahanda dan Ibunda.
   Semoga Ananda dapat mambahagiakan kalian dengan memenuhi harapan
   kalian;
15. Usztad Ahmad Yani, L.c. terimaksih untuk nasihatnya kesabarannnya
   dalam mendidik penulis dan sebagai Pengasuh di Pesma Arroyan Solo.
   16. Sahabat-sahabatku, Rizky Amalia, Rud Tomico El Umam, Arshinta
      Puspitasari, Galuh Citra Nugraheni, Diah Kartika (toto), Dwi Wahyu
      Julianto (wece), yang ngisi waktu-waktu penulis selama penulis
      menempuh perkuliahan, disela-sela kuliah, lagi gak kuliah, refreshing,
      jalan-jalan, bengong, sedih, senang, gila-gilaan sama-sama, buang-buang
      uang buat makan enak, kumpul-kumpul gak jelas dan suatu saat jika sudah
      sukses kelak kita dapat berbagi cerita lagi.
   17. Keluarga besar Pesantren Mahasiswa Arroyan Solo yang menemani
      penulis belajar menjadi santri;
   18. Dosen dan Teman-teman di PUSAT KAJIAN KONSTITUSI DAN HAK
      ASASI MANUSIA UNIVERSITAS SEBELAS MARET                         (P3KHAM
      UNS) tempat penulis banyak menimba ilmu diluar dari kelas pekuliahan;
   19. Teman-teman di BEM UNS KABINET BERKOBAR, khususnya
      Departemen Dalam Negri divisi Advokasi tempat penulis belajar untuk
      mengaktualisasikan diri;
   20. Temen-temen di FOSMI FH UNS terimakasih atas kebersamaanya;
   21. Teman-teman Ndalem Pager Ijo, Yulian Amin Rais, Abdul Aziz, Hari
      Sulistyono,   M.    Iqomudin,     Prastowo     Aji   Nugroho,   mas   Iwan
      Aprilianto,S.E. yang nemenin hari-hari penulis sementara mengisi waktu
      senggang bersantai di vila pager ijo;
   22. Ervina Dwi Jayanti yang udah kasih semangat, dukungan, dan sudah
      bantuin buat ngerjain skripsi (ngecek EYD,Dsb);
   23. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2006 atas kebersamaanya
      menemani penulis menimba ilmu di FH UNS;
   24. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
      membantu dalam penulisan hukum (skripsi) ini;
      Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat
bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan memerlukan.


                                                            Surakarta, Juli 2010
                                                                  Penulis
                                        DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL ………………………………………………………                                                        i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ……………....................                                   ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI …………………............……...                                        iii
HALAMAN PERNYATAAN .....................................................................   iv
ABSTRAK………………………………………………………………….                                                          v
ABSTRACT………………………………………………………………..                                                         vi
                                                                                           vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN..........................…………………………
KATA PENGANTAR …………………………………………………….                                                       viii
DAFTAR ISI ………………………………………………………………                                                        xi
DAFTAR BAGAN…………………………………………………………                                                         xiii


BAB I        PENDAHULUAN……………………………………………..                                                1
             A. Latar Belakang ...............……...........………………………                       1
             B. Rumusan Masalah …………………………………………                                           4
             C. Tujuan Penelitian ……………………………………...…...                                    4
             D. Manfaat Penelitian ………………………………………....                                     5
             E. Metode Penelitian …………………………………………                                         5
             F. Sistematika Penulisan Hukum ……………………………..                                  13


BAB II       TINJAUAN PUSTAKA……………………………………….                                              15
                  A. Tinjauan tentang Pengadilan Agama                                     15
                      1. Pengertian dan Dasar Hukum Acara Peradilan
                          Agama………………………………………………                                          15
                      2. Asas-asas Umum Peradilan Agama………………...                           18
                      3. Kompetensi Badan-badan Pengadilan……………...                         21
                      4. Kewenangan Mengadili Oleh Pengadilan Agama...                     26
               B. Tinjauan tentang Proses Berperkara di Pengadilan
                    Agama                                                                             29
                    1. Perkara di Pengadilan Agama ……………………… 29
                    2. Prosedur dan Proses Berperkara di Pengadilan
                         Agama……………………………………………….                                                     30
                    3. Produk Peradilan Agama............................................             32


               C. Tinjauan tentang Prodeo.                                                            35
                    1. Pengertian Prodeo…………………………………..                                               35
                    2. Berperkara Perdata Secara Prodeo di Pengadilan
                         Agama……………………………………………….                                                     36


               D. Kerangka Pemikiran…………………………………….                                                   40
BAB III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN………………                                                       43
          A. Hasil Penelitian .....................................................................   43
          B. Pembahasan ..........................................................................    50
               1. Pertimbangan              Hakim         Dalam         Memberikan            Izin
                    Berperkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama
                    Karanganyar…………………………………………….. 50
               2. Implikasi Yuridis Pemeriksaan Secara Prodeo Terhadap
                    Dasar       Pertimbangan           Hakim        Dalam        Menjatuhkan
                    Putusan         Pada        Perkara         Cerai        Talak        Nomor
                    414.pdt.G/2006/P.A.KRA………………………………                                                55




BAB IV    PENUTUP……………………………………………………… 59
          A. Simpulan …….....………………………………………......                                                    59
          B. Saran ………………………………………………..............                                                   60


DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
                      DAFTAR BAGAN



Gambar 1. Model Analisis Interaktif …..………………………………… 12

Gambar 2. Kerangka pemikiran…………………………………………… 40
                                 BAB I
                             PENDAHULUAN

              A.     LATAR BELAKANG MASALAH

         Manusia dalam kehidupannya harus saling berhubungan antara
manusia satu dengan manusia lainya, baik secara individu maupun kelompok.
Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya antara manusia satu dengan manusia
yang lain dapat saling berhubungan dengan cara saling bekerja sama dan
tolong menolong. Hal itu dilakukan karena manusia dalam hidupnya tidak
dapat hidup secara menyendiri.

       Dengan adanya hal tersebut maka dibentuklah berbagai peraturan
hukum yang mengatur berbagai hal yang terjadi sepanjang kehidupan
manusia yaitu sejak lahir hingga kemudian kematian merenggutnya.
Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang
Dasar 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas
hukum. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum
yang berlaku di negara RI.

       Mengenai pelayanan dan bantuan hukum juga             harus terus
ditingkatkan agar masyarakat pencari keadilan dapat dengan mudah
memperoleh perlindungan hukum secara lancar, cepat dan tepat. Dalam
rangka mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum, perlu terus
diupayakan agar proses peradilan lebih disederhanakan, cepat dan tepat
dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berpijak dari itulah ternyata
begitu pentingnya hukum di negara Indonesia, dimana hukum bertujuan
untuk melindungi masyarakat dan memberikan keadilan serta ketentraman
hidup dalam bernegara. Selain itu setiap orang juga berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum ( Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945).
       Dalam kehidupan masyarakat tidak menutup kemungkinan terdapat
perbedaan-perbedaan    kepentingan    hukum     antar   anggotanya,   bahkan
perbedaan tersebut dapat menimbulkan pertentangan hukum antar anggota-
anggota masyarakat. Ketika pertentangan ini terjadi diantara masyarakat,
maka akan muncul suatu perkara hukum. Demi terciptanya kehidupan
masyarakat yang harmonis, maka setiap perkara hukum yang timbul haruslah
mendapatkan penyelesaian. Penyelesaian yang terbaik adalah dengan melalui
musyawarah untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berperkara.
Tercapainya suatu mufakat dipandang telah dapat menyelesaikan perkara
hukum mereka secara damai dan kekeluargaan, sehingga di dalam kehidupan
masyarakat tidak timbul pertentangan kepentingan. Apabila ternyata
penyelesaian perkara melalui jalan musyawarah tidak berhasil, maka perkara
tersebut dapat diselesaikan melalui badan peradilan.

       Tujuan dilakukannya gugatan oleh pihak yang merasa haknya telah
dilanggar oleh pihak lain adalah untuk mendapatkan perlindungan hak serta
perlindungan hukum dari pengadilan. Dalam beracara di Peradilan Agama,
untuk mengajukan gugatan haruslah membayar biaya perkara. Hal ini sesuai
Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Pasal 121 ayat (4), Pasal 182, Pasal 183 HIR/ Pasal
145, Pasal 193, Pasal 194 RBg. Namun demikian bagi anggota masyarakat
yang tergolong tidak mampu membayar biaya perkara, juga harus
mendapatkan pelayanan hukum yang sama. Sesuai dengan amanat Pasal 28 D
ayat (1) UUD 1945, golongan masyarakat yang tidak mampu ini tetap berhak
mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil,
serta perlakuan atau pelayanan hukum yang sama dihadapan hukum dengan
warga negara Indonesia yang lainya, termasuk pula dalam hal beracara
didalam pengadilan.

       Golongan masyarakat seperti ini sudah sepatutnya pula mendapat
bantuan hukum untuk beracara, salah satu bentuk bantuan hukum yang dapat
diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam beracara perdata
adalah diperbolehkannya untuk mengajukan perkara perdata tanpa biaya
perkara (Prodeo), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 237 sampai Pasal 245
HIR          (Yahya Harahap, 2007:92). kemudian Pasal 56 ayat (2) Undang-
undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 60 B ayat
(2) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-
undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

         Berkaitan dengan berperkara secara prodeo ini, masih banyak hal-hal
yang perlu diteliti dan dilihat lebih jauh. Mengingat petingnya pengetahuan
mengenai berperkara secara prodeo dimana dalam prakteknya di Pengadilan
Agama Karanganyar juga ditemukan penyelesaian perkara dengan cara
prodeo    pada   perkara   Nomor.414.Pdt.G/2006/PA.KRA       yaitu   perkara
permohonan cerai talak yang diperiksa secara prodeo dengan menggunakan
prosedur pemeriksaan yang berbeda dengan pengajuan perkara yang
menggunakan biaya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis
tertarik dalam penulisan hukum ini memfokuskan penelitian dengan
mengambil     judul “DASAR       PERTIMBANGAN           HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA YANG DIAJUKAN SECARA
PRODEO        DAN    IMPLIKASI YURIDISNYA             DI   PENGADILAN
AGAMA               KARANGAYAR                 (STUDI           PUTUSAN
Nomor.414.Pdt.G/2006/PA.KRA)”

                           B. Rumusan Masalah
         Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan
beberapa masalah sebagai berikut:
1. Apa      yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin
   berperkara secara Prodeo di Pengadilan Agama Karanganyar?

2. Apa implikasi yuridis perkara yang diperiksa secara prodeo terhadap
   dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara
   Nomor.414.Pdt.G/2006/PA.KRA?
                         C. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah:
1. Tujuan Obyektif
   a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan izin
      berperkara secara Prodeo di Pengadilan Agama Karanganyar.

   b. Untuk mengetahui implikasi yuridis perkara yang diperiksa secara
      prodeo terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
      putusan pada perkara Nomor.414.Pdt.G/2006/PA.KRA.

2. Tujuan Subyektif
   a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam memperluas
      pemahaman arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktik,
      khususnya Hukum Acara Peradilan Agama.

   b. Untuk memperoleh data yang lengkap sebagai bahan utama guna
      penyusunan penulisan hukum (skripsi) sebagai salah satu syarat untuk
      memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas
      Maret.




                          D. Manfaat Penelitian

    Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Praktis

    a. Memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat pada
       umumnya tentang pertimbangan hakim dalam memberikan izin
       berperkara secara Prodeo di Pengadilan Agama Karanganyar.

   c. Mengetahui implikasi yuridis perkara yang diperiksa secara prodeo
      terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada
      perkara Nomor.414.Pdt.G/2006/PA.KRA
2. Manfaat Teoritis

   a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kontribusi dan
       pengembangan bagi ilmu hukum pada umumnya, dan Hukum Acara
       Peradilan Agama pada khususnya.

   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
       masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.

                          E. Metode Penelitian.

      Istilah “Metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan
ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan
kemungkinan kemungkinan sebagai berikut:
1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara     tertentu     untuk        melaksanakan      suatu      prosedur.
    (Soerjono Soekanto, 2007:5)

     Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang
didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan
untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan
menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang
mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan
suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala
bersangkutan (Soerjono Soekanto,2007:43).

      Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk memecahkan
masalah dengan jalan menemukan, mengumpulkan, menyusun data guna
mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya
dituangkan dalam penulisan ilmiah (skripsi). Adapun metode penelitian
dalam penulisan hukum ini meliputi:
1. Jenis Penelitian
          Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah
   jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis. “pada penelitian hukum
   empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data skunder, kemudian
   dilanjutkan        pada   data   primer   di   lapangan,   atau   terhadap
   masyarakat”(Soerjono Sukanto,2007:52).

          Penelitian ini mengkaji mengenai apa yang menjadi pertimbangan
   hakim dalam memberikan izin berperkara secara prodeo di Pengadilan
   Agama Karanganyar serta implikasi yuridis pemeriksaan perkara secara
   prodeo terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
   di Pengadilan Agama Karanganyar melaui suatu proses wawancara yang
   dilakukan peneliti dengan pertanyaan mengenai pengetahuan serta
   pengalaman hakim untuk memperoleh kebenaran fakta dalam kehidupan
   nyata yang didukung dengan menelaah peraturan perundang-undangan
   yang berlaku dan studi kepustakaan, sehingga penelitian ini adalah
   penelitian hukum empiris.

2. Sifat Penelitian

          Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Soerjono
  Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk
  memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-
  gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk
  mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat
  teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2007:10). Penelitian ini memberikan
  gambaran yang lengkap mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim
  dalam memberikan izin berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama
  Karanganyar serta implikasi yuridis pemeriksaan perkara secara Prodeo
  terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di
  Pengadilan Agama Karanganyar
3. Lokasi Penelitian

          Lokasi dalam penelitian penulisan hukum ini adalah Pengadilan
   Agama Karanganyar. Lokasi tersebut dipilih karena berkas perkara yang
   dikaji dalam penelitian hukum ini diperiksa dan diputus di Pengadilan
   Agama Karanganyar, sehingga berkaitan dengan permasalahan yang
   dibahas dalam penelitian ini.

4. Jenis Data

          Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan
   antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari
   bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari
   masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang dipeoleh dari bahan-
   bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder ( Soerjono Soekanto,
   2007 : 51).

          Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

   a. Data Primer

                 Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh
       secara langsung melalui penelitian lapangan atau di lokasi penelitian.
       Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari sejumlah fakta
       atau keterangan yang diperoleh secara langsung melalui penelitian
       lapangan. Dalam penelitian ini, data primer berupa hasil wawancara
       dengan Qomaroni, S.H Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan
       mengadili perkara Nomor 414/Pdt.G/2006/PA. KRA.

   b. Data Sekunder

                 Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara
       langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan,
       yang terdiri Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor Nomor
       414/Pdt.G/2006/PA.KRA serta dari peraturan perundang-undangan,
      buku-buku, dokumen, bahan-bahan kepustakaan dan sumber tertulis
      lainnya.

5. Sumber Data
  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

   a. Sumber Data Primer
             Merupakan sumber data yang berasal dari pihak-pihak yang ada
      hubungannya langsung dengan masalah dalam penelitian. Sumber data
      primer dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama
      Karanganyar yang mengetahui dan memiliki pengalaman mengenai
      obyek penelitian, yaitu Qomaroni, S.H sebagai Anggota Majelis Hakim
      yang       memeriksa     dan      mengadili      perkara     Nomor
      414/Pdt.G/2006/PA.KRA
 b.   Sumber Data Sekunder
             Merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer,
      yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
      permasalahan yang diteliti penulis, antara lain Undang-Undang No. 50
      Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 7
      Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 48 Tahun
      2009 tentang kekuasaan Kehakiman, bahan hukum sekunder berupa
      buku-buku di bidang hukum yang berhubungan dengan permasalahan
      yang    diteliti dan berkas perkara serta putusan Pengadilan Agama
      Karanganyar Nomor.414.pdt.G/2006/PA.KRA           tentang   perkara
      permohonan cerai talak yang diajukan secara prodeo.

6. Teknik Pengumpulan Data

  a. Interview (Wawancara)
          Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan cara
      melakukan tanya jawab secara mendalam dengan sumber data
      primer, yaitu Qomaroni, SH sebagai Anggota Majelis Hakim yang
      memeriksa dan mengadili perkara Nomor.414.pdt.G/2006/PA.KRA.
      Dengan     teknik   wawancara    mendalam         ini   akan    mengungkap
      pengalaman dan pengetahuan ekspilisit dari hakim di Pengadilan.
      Dengan begitu penulis membuat responden lebih terbuka dan leluasa
      dalam memberikan informasi atau data, untuk mengemukakan
      pengetahuan dan pengalamannya terutama yang berkaitan dengan apa
      yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin berperkara
      secara Prodeo di Pengadilan Agama Karanganyar serta implikasi
      yuridis   pemeriksaan      perkara   secara   Prodeo       terhadap   dasar
      pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Agama
      Karanganyar. Sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian,
      sehingga terjadi diskusi, dengan hakim pengadilan mengenai teknis
      persidangan dan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan sebagai
      pemecah permasalahan agar muncul wacana yang detail dan mengarah
      untuk menjawab permasalahan penelitian. (Hamidi, 2004:71).


 b. Studi Kepustakaan

           Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data skunder, yaitu
     dengan     mempelajari   buku-buku    literatur,     peraturan    perundang-
     undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan
     bahan kepustakaan lain yang digunakan sebagai acuan penulis yang
     tentunya berkaitan dengan masalah yang diteliti.



7. Teknik Analisis Data

          Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis
   kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan
   penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian
   setelah data terkumpul maka tiga komponen teresbut berinteraksi dan bila
   kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian
   kembali mengumpulkan data lapangan (H.B. Sutopo, 2002 : 8).
Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah :

a. Reduksi Data

         Merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi dari
   data (fieldnote).

b. Penyajian Data

         Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam
   bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang dapat
   dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga
   dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

         Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mulai
   mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan,
   konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposi. Kesimpulan
   akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi
   kesimpulan telah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat
   menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-
   kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi
   itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam
   pemikiran Penganalisis selama ia menulis, atau mungkin dengan
   seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali (HB. Sutopo,
   2002 : 97).

         Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti
   berbagai hal yang ditemui. Dengan melakukan pencatatan peraturan-
   peraturan dan pola-pola, pernyataan-pernyataan dan konfigurasi yang
   mungkin,      arahan,   sebab   akibat,   dan   berbagai   kemungkinan,
   kesimpulan perlu dipastikan agar cukup mantap dan benar-benar bisa
   dipertanggungjawabkan.
       Untuk lebih jelasnya, analisis data kualitatif model interaktif
dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:


                           Pengumpulan
                               Data




Reduksi Data                                             Sajian Data




                      Penarikan Kesimpulan/
                      verifikasi


               Gambar 1. Model Analisis Interaktif

     (H.B. Sutopo . 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif)

       Maksud model analisis interaktif ini, pada waktu pengumpulan
data Peneliti selalu membuat reduksi dan sajian data. Reduksi dan sajian
data harus disusun pada waktu Peneliti sudah memperoleh unit data dari
sejumlah unit     yang   diperlukan     dalam   penelitian.   Pada     waktu
pengumpulan data sudah berakhir, Peneliti mulai melakukan usaha untuk
menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan pada semua hal yang
terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Jika kesimpulan dirasa
kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun
sajiannya,   maka    Peneliti   dapat    kembali     melakukan       kegiatan
pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung
kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data (HB. Sutopo, 2002 :
95 – 96).
                   F. Sistematika Penulisan Hukum
   Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sitematika
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baku dalam penulisan hukum,
maka penulis menyiapkan suatu sitematika penulisan hukum. Adapun
sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab
terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan
pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan
hukum tersebut adalah sebagai berikut:


BAB I     : Pendahuluan
          A. Latar belakang masalah
          B. Rumusan masalah
          C. Tujuan penelitian
          D. Manfaat penelitian
          E. Metode penelitian
          F. Sistematika penulisan hukum


BAB II    : Tinjauan Pustaka
          A. Kerangka Teori
               1. Tinjauan tentang Peradilan Agama
               2. Tinjauan tentang proses berpekara di Pengadilan Agama
               3. Tinjauan tentang prodeo
          B. Kerangka Pemikiran
          C.


BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan
           A. Hasil Penelitian
           B. Pembahasan
                1. Pertimbangan hakim dalam memberikan izin berperkara
                  secara Prodeo di Pengadilan Agama Karanganyar.
              2. Implikasi yuridis penanganan perkara secara prodeo
                 terhadap dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan
                 putusan pada Perkara Nomor.414.Pdt.G/2006/PA.KRA

BAB IV : Penutup
           A. Simpulan
           B. Saran
Daftar Pustaka
Lampiran
                                 BAB II

                           TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama.

  1). Penggertian dan Dasar Hukum Acara Peradilan Agama.

           Hukum Acara Peradilan Agama ialah peraturan hukum yang
    mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan
    perantara hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama
    dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana
    mestinya (H.A.Mukti Arto, 2008:7).

            Pada Pasal 54 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
    Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
    disebutkan bahwa: “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam
    lingkup peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada
    Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur
    secara khusus dalam Undang-undang ini” Perkara-perkara dalam bidang
    perkawinan berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku hukum
    acara perdata pada umumnya, hukum acara khusus ini meliputi kewenangan
    relatif Pengadilan Agama, pemanggilan, pembuktian, biaya perkara serta
    pelaksanaan putusan.

           Perkara pada pengadilan agama memiliki kekhususan dibanding
    dengan perkara di Pengadilan Umum, Kekhususan tersebut terletak pada
    nilai transendensi perkara yang ada. Maksudnya bahwa perkawinan
    bukanlah sekedar ikatan hukum perdata yang hanya melibatkan dua belah
    pihak, tetapi jauh dari itu perkawinan adalah ikatan yang melibatkan dua
    belah pihak dan Tuhan.(Eko Riadi,2007:8)

            Hukum acara peradilan Islam disebutkan dalam Hadits Rosullulah
    SAW, yang artinya: “aku (kata Rosullulah SAW) diperintahkan oleh Allah
untuk menyelesaikan suatu perkara menurut dhohirnya saja, sedangkan
perkara sir (hakekat) hanya Allah saja yang tahu”       ( Roihan A.Rasyid,
2000:10).

        Kata “Dhohir” disini bukanlah kebenaran formal menurut istilah
acara perdata umum, tetapi maksudnya adalah kebenaran hakekat secara
formil atau kebenaran materil menurut kemampuan manusia. Kata
“Dhohir” adalah seluruh daya dan upaya kemampuan manusia dalam
mempertimbangkan serta memutus suatu perkara yang didasarkan pada
ketentuan hukum yang berlaku baik formil maupun materil. Karena
wewenang peradilan agama mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan negara Republik Indonesia dan Syariat Islam sekaligus, maka
Pengadilan Agama disebut juga peradilan Islam di Indonesia (Roihan
A.Rasyid, 2000: 10).

     Nilai-nilai hukum Islam di Indonesia di akomodir dalam banyak
peraturan perundang-undangan. Kondisi Islam menunjukkan tanda-tanda
positif seperti yang disampaikan Howard M. Federspiel yaitu:
     “Islam in Indonesia is now finding a new place in society and politics
     following the demise of New Order. Overall, the position of Islam and
     the range of its activities is benign. It provides values of considerable
     worth to its followers and to the Indonesian Republic.. “Islam di
     Indonesia sekarang ini menemukan tempat dihati masyarakat dan
     dunia politik, posisi dalam Islam dan juga perluasan aktivitasnya
     berjalan dengan sangat baik. Islam memberikan nilai yang dianggap
     sangat tinggi bagi pemeluknya dan juga bagi Republik Indonesia
     (Howard M. Federspiel,2002:10).

     Selain dari Hukum Acara Perdata di Pengadilan Umum yang berlaku
di Pengadilan Agama, Hukum Acara Perdata khusus yang diatur dalam UU
No. 7 Tahun 1989 jo.UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009
yang menjadi pijakan Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, adalah
bidang acara perdata yang menyangkut persengketaan dalam perkawinan.
Hukum acara persengketaan dalam bidang perkawinan diatur dalam Pasal
65 sampai Pasal 91 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama.

          Sumber dan dasar hukum Peradilan Agama antara lain adalah
sebagai berikut:
a)     H.I.R (Het Herzine Indonesis Reglement) atau R.I.B (Reglement
       Indonesia yang diperbaharui), Stb. Tahun 1848 No.16, Stb. Tahun
       1941 No. 44 untuk Jawa dan Madura.
b)     RBg. (Rechtsreglement Buitengwestten) atau Reglemen Daerah
       Seberang, Stb. Tahun 1927 No.227 untuk luar Jawa dan Madura.
c)     Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
d)     UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
e)     Yurisprudensi Mahkamah Agung
f)     UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 14
       Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
g)     Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
       Penyelesaian sengketa
h)     Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA) dan Instruksi Mahkamah
       Agung.
i)    Peraturan Mahkamah Agung.
j)    UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun
       2009 Tentang Peradilan Agama.
k)     Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
l)    UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
m)     UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
n)     Undang-undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
o)     Kitab-kitab Fiqih dan sumber tidak tertulis lainnya.
     (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, 2009: 67-
       68).
2). Asas-asas Umum Peradilan Agama.

           Asas-asas merupakan pedoman umum dalam melaksanakan
   penerapan semangat undang-undang dan keseluruhan rumusan pasal. Oleh
   karna itu, pendekatan interprestasi, penerapan, dan pelaksanaanya tidak
   boleh menyimpang dan bertentangan dengan jiwa dan semangat yang
   tersurat dan tersirat dalam setiap asas;

   a) Asas Pesonalitas Ke Islaman.

            Dalam asas ini dinyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan
      Pengadilan    tingkat   pertama    untuk   memeriksa,   memutus,   dan
      meyelesaikan perkara-perkara antar orang-orang yang beragama Islam.
      Patokan asas personalitas keislaman didasarkan pada patokan umum
      dan patokan pada saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum berarti
      apabila seseorang telah mengaku beragama Islam maka bagi dirinya
      telah melekat asas personalitas keislaman, patokan saat terjadinya
      hubungan hukum adalah pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah
      pihak yang berperkara sama-sama beragama Islam dan hubungan
      hukum yang mereka laksanakan berdasarkan hukum Islam, maka
      sengketanya mutlak dan absolut tunduk menjadi kewenangan peradilan
      agama.

   b) Asas Kebebasan/Kemerdekaan.

            Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka
      untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
      keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum
      Republik Indonesia yang benar-benar dapat melaksanakan kehidupan
      berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum. Sejalan dengan ketentuan
      tersebut, salah satu perinsip penting negara hukum adalah adanya
      jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan
   bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menjalankan peradilan
   guna menegakkan hukum dan keadilan.

c) Asas Upaya Mendamaikan

         Asas ini mewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang
   berperkara. Selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat
   dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat
   pengadilan. Dengan adanya kesadaran perdamaian antara para pihak
   yang berperkara, tidak ada pihak yang dimenangkan dan dikalahkan
   atau win-win solution, sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana
   rukun dan persaudaraan. Peran hakim dalam mendamaikan para pihak
   yang berperkara terbatas pada anjuran, nasehat, penjelasan, dan
   memberi bantuan dalam perumusan sepanjang itu diminta oleh kedua
   belah pihak.

d) Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum di Kecualikan Dalam
   Perceraian.          Asas ini menerangkan bahwa jalannya persidangan
   tidak hanya diketahui oleh para pihak yang berperkara tetapi juga oleh
   publik. Tujuannya adalah agar persidangan berjalan        secara Fair,
   menghindari adanya pemeriksaan yang sewenang-wenanng atau
   menyimpang.       Pada   prinsipnya,   semua   sidang pemeriksaan   di
   pengadilan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menetukan
   lain, atau hakim memerintahkan pemeriksaan keseluruahan atau
   sebagian tertutup untuk umum. Ketentuan sidang terbuka untuk umum
   dikecualikan dalam perkara perceraian, hal ini diatur dalam Pasal 80
   ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Aagama jo.
   Pasal 33 dan Pasal 21 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
   Undang-undang       Nomor    1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang
   menyatakan pemeriksaan perkara perceraian tertutup untuk umum.

e) Asas Legalitas.
         Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-
   bedakan orang, dan wewenang menegakkan hukum harus berlandaskan
   hukum serta tidak bertindak di luar hukum. Hakim dilarang
   menjatuhkan hukuman yang bertentangan dengan hukum.

f) Asas Sedehana, Cepat, dan Biaya Ringan.

         Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara
   dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan
   biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat,
   namun demikian dalam pemeriksaan perkara tidak mengorbankan
   ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Tujuannya adalah
   agar pemeriksaan pengadilan relatif tidak memakan waktu lama sesuai
   dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri, serta proses
   persidangan yang tidak berbelit-belit.

g) Asas Equality

         Asas yang artinya adalah persamaan hak dan kedudukan di depan
   hukum sehingga tidak boleh ada diskriminasi, yang membedakan
   kedudukan orang di depan sidang pengadilan.

h) Asas Membantu Para Pencari Keadilan.
       Asas ini menjelaskan bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai
   pemimpin jalannya persidangan dan mencari serta menentukan
   hukumnya tiap perkara yang dia tangani. Namun juga memberi solusi
   terbaik sekaligus memberi bantuan kepada para pihak yang berperkara
   secara obyektif dan menjunjung tinggi rasa keadilan untuk terwujudnya
   peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Batas pemberian
   bantuan hakim dalam berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) adalah
   memberi pengarahan mengenai tata cara izin Prodeo (Mardani,2009:
   37-45).
3). Kompetensi Badan-badan Pengadilan.

            Tugas pokok dari Pengadilan adalah menyelenggarakan kekuasaan
   kehakiman yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan
   setiap perkara yang diajukan kepadanya. Masing-masing badan peradilan
   mempunyai kekuasaan atau kewenanagan mengadili perkara-perkara
   tertentu. Kekuasaan badan peradilan yang satu berbeda dengan yang
   lainnya, karenanya itu dalam membuat dan mengajukan gugatan atau
   permohonan harus di perhatikan benar-benar diajukan ke badan peradilan
   apa yang berwenang mengadili secara absolut atas perkara tersebut.
   Kemudian kewenangan relatif, diajukan ke pengadilan mana dalam satu
   badan peradilan sesuai wilayah hukumnya masing-masing (Afandi
   Mansur, 2009:44).

            Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengatur dua macam
   kompetensi antar badan peradilan, yaitu kompetensi absolut dan
   kompetensi relatif.

   a) Kompetensi Absolut
             Menjalankan kekuasan kehakiman di Indonesia terdapat empat
      lingkungan peradilan yang mempunyai fungsi pelaksana masing-masing
      dan    kewenangan    masing-masing.       Kompetensi   absolut   adalah
      kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum,
      batas antara masing-masing lingkungan ditentukan oleh bidang
      yurisdiksi yang dilimpahkan undang-undang. Empat lingkungan
      peradilan itu yaitu Peradilan Umum, Perdilan Tata Usaha Negara,
      Peradilan Agama,     Peradilan Militer. Kewenangan badan-badan
      peradilan disetiap lingkungan peradilan     tujuannya agar tetap terbina
      peradilan yang tertib dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di setiap
      lingkungan peradilan dan tidak saling berebut kekuasaan untuk
      menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara.(Mustofa, 2005: 9).
       Pembatasan kompetensi ini akan memberikan kepastian hukum
dan ketentraman bagi warga masyarakat yang mencari keadilan bagi
permasalahan hukumnya sehingga          jelas kemana mereka     akan
mengajukan perkaranya. Kekuasaan absolut Pengadilan dalam lingkup
Peradilan Agama ada dalam Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 perubahan
atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu
perkawinan waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan
ekonomi syari’ah. Adapun penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun
2006 sebagai berikut :
Pasal 49
Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan
syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang
dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah
termasuk orang         atau   badan hukum   yang   dengan sendirinya
menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-
hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan
ketentuan Pasal ini.
Huruf a
Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam
atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku
yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:
1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21
    (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga
    dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak
    bilamana    bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak
    mematuhinya;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami
    kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wall oleh pengadilan dalam hal
    kekuasaan seorang wall dicabut;
18. penunjukan seorang wall dalam hal seorang anak yang belum cult-
    up umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang
    tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang
    ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak
    berdasarkan hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk
    melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum
    Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
    dijalankan menurut peraturan yang lain.


Huruf b
Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi
ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian
masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta
peninggalap tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan
seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan
bagian masing-masing ahli waris.
Huruf c
Yang      dimaksud    dengan   "wasiat"   adalah   perbuatan seseorang
memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau
lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut
meninggal dunia.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pembegan suatu benda secara
sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada
orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "wakaf' adalah perbuatan seseorang atau
sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan
sebagian harts benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "zakat" adalah harta yang wajib disisihkan oleh
seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim
sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak
menerimanya.
Huruf g
Yang      dimaksud    dengan   "infaq"    adalah   perbuatan   seseorang
memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik
berupa     makanan,   minuman,     mendermakan,     memberikan rezeki
(karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan
rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "shadagah" adalah perbuatan seseorang
memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum
   secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah
   tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala
   semata.
   Huruf i
   Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau
   kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain
   meliputi:
   a. bank syari'ah;
   b. lembaga keuangan mikro syari'ah.
   c. asuransi syari'ah;
   d. reasuransi syari'ah;
   e. reksa dana syari'ah;
   f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
   g. sekuritas syari'ah;
   h. pembiayaan syari'ah;
   i. pegadaian syari'ah;
   j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
   k. bisnis syari'ah.
b) Kompetensi Relatif
          Kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan
   wilayah atau daerah. Kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama
   sesuai tempat dan kedudukannya, Pengadilan agama berkedudukan di
   kota atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah
   kota atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu
   kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi. Dalam
   penentuan pengadilan mana yang berwenang atas suatu perkara yang
   menjadi bidangnya, ditentukan oleh tempat tinggal para pihak yang
   berperkara atau keberadaan objek perkaranya. (Abdul Ghofur Anshori,
   2007: 18).
            Di dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
      Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
      kompetensi relatif ada beberapa perbedaan dalam pengaturannya, dalam
      perkara bidang perkawinan yaitu cerai talak dan cerai gugat diajukan ke
      Pangadilan Agama adalah diatur secara khusus dalam Pasal 66 dan
      Pasal 73 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
      Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
      sedangkan untuk perkara waris, hibah, wakaf, wasiat, shadaqah, zakat,
      infak dan ekonomi syari’ah, gugatan atau permohonan diajukan ke
      Pengadilan Agama sesuai ketentuan dalam hukum acara perdata yang
      berlaku di lingkunan Peradilan Umum yaitu diatur dalam Pasal 118
      HIR/ 142 Rbg. Pengadilan Agama juga menganut asas Actor sequitur
      forum rei (bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat
      kediaman tergugat). (Afandi Mansur, 2009:77).

4). Kewenangan Mengadili Oleh Pengadilan Agama.

        Kewenangan lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai salah satu
  badan peradilan     yang   melaksanakan     kekuasaan      kehakiman untuk
  menegakkan hukum. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 50 Tahun
  2009 yang berbunyi “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan
  kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai
  perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

      Peradilan agama adalah salah satu dari peradilan negara di Indonesia,
  yang bersifat peradilan khusus yang berwenang dalam jenis perkara tertentu,
  bagi orang Islam di Indonesia (Basiq Djalil, 2006:9-10).

  Kewenagan mengadili di Pengadilan Agama ada dua yaitu meliputi :
  a) Golongan Rakyat Tertentu.
           Asas personalitas ke Islaman yang berbunyi “Peradilan Agama
    merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan
    yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu”. Dalam
penjelasan umumnya dinyatakan bahwa pengadilan agama merupakan
pengadilan   tingkat   pertama   untuk     memeriksa,   memutus,   dan
menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam.
Karenanya asas ini dapat dijadikan acuan aturan mengenai siapa saja
yang dapat mengajukan perkara di pengadilan agama. Asas personalitas
ke Islaman yang melekat pada pengadilan agama yaitu sebagai berikut
(Mardani, 2009: 37-38):
1) Pihak-pihak yang berperkara/bersengketa harus sama-sama pemeluk
    agama Islam.
2) Perkara perdata yang di persengketakan harus mengenai perkara-
    perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat,
    wakaf, sedekah, dan ekonomi Syariah.

3) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut
    berdasarkan hukum Islam dan diselesaikan berdasarkan hukum
    Islam. maka para pihak tetap tunduk kepada kewenangan pengadilan
    agama walaupun pada saat terjadi sengketa salah satu pihak sudah
    beralih ke agama lain.

     Pengadilan Agama dalam mengadili perkara orang-orang yang
beragama Islam disini termasuk orang atau badan hukum yang dengan
sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam
mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. yang
dimaksud orang atau badan hukum dalam hal ini orang dapat ditafsirkan
orang Islam dan Non Islam, sedangkan badan hukum dimaksudkan badan
hukum pada umumnya (Afandi,2009:51). “Muslims and non-Muslims are
both required to live by laws enacted by the various forms of
government”. Kaum muslimin dan non-muslim keduanya tetap saling
membutuhkan hukum untuk melaksanakan berbagai bentuk implementasi
atas pemerintahan ( Denis J. Wiechman, Jerry D. Kendall, and
Mohammad K. Azarian,2009:36).
   b) Perkara-perkara Tertentu.

             Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas
        Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diketahui
        bahwa perkara-perkara tertentu yang menjadi tugas dan wewenang
        Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan meyelesaikan
        perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
        bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqoh,
        dan ekonomi Syariah. Jadi perkara-perkara di luar perkara tersebut bukan
        menjadi wewenang dari Pengadilan Agama. Pengadilan Agama juga
        mempunyai kewenangan memberikan keterangan atau nasihat mengenai
        perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat serta
        memberi penetapan “itsbat” terhadap kesaksian orang yang telah melihat
        atau menyaksikan hilal bulan pada pada setiap memasuki bulan
        Ramadhan dan bulan Syawal tahun Hijriah dalam rangka Mentri Agama
        mengeluarkan penetapan secara rasional untuk penetapan I (satu)
        Ramadhan dan I (satu) Syawal.

B. Tinjauan Tentang Proses Berperkara di Pengadilan Agama
  1)   Perkara di Pengadilan Agama.

              Di dalam Pengadilan Agama terdapat dua jenis perkara, yaitu jenis
       perkara voluntair dan contentius. Terdapat dua cara mengajukan perkara
       di Pengadilan Agama, untuk perkara contentious diajukan dalam bentuk
       gugatan dan untuk perkara voluntair diajukan dalam bentuk permohonan.

             Permohonan ialah suatu surat pemohonan yang di dalamnya berisi
       tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu
       hal yang tidak mengandung suatu sengketa, sehingga badan peradilan yang
       mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.
       Dalam permohonan ada istilah pemohon dan termohon. Peradilan perdata
       yang menyelesaikan perkara pemohonan disebut juirisdictio voluntaria
       (peradilan yang tidak sebenarnya). Disebut demikian karena ketika itu
   sebenarnya hanya menjalankan fungsi exsecutive power bukan yudicative
   power.      Namun,       dilingkungan   peradilan   agama,    dalam   perkara
   perkawinanan, walaupun disebut              permohonan tidak mutlak berarti
   voluntaria. Misalnya, permohonan cerai talak dan izin poligami, walaupun
   menggunakan istilah permohonan, tetapi termasuk perkara contentiosa.
   Suami berkedudukan sebagai pemohon, sedangkan istri berkedudukan
   sebagai termohon (Mardani, 2009: 80-81).



          Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah bahwa dalam
   perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan
   dan diputus, terdapat dua pihak yang saling berhadapan di Pengadilan.
   Dalam perkara yang disebut permohonan hakim mengeluarkan suatu
   penetapan yang amarnya berbentuk declaratoir atau konstitutif yaitu suatu
   putusan yang bersifat menerangkan atau menciptakan saja (Retnowulan
   sutantio dan Iskandar Ouripkartawinata, 1997:10).

2) Prosedur dan Proses Berperkara di Pengadilan Agama.
              Direktorat Jendral Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung
   Republik Indonesia pada tahun 2007 telah mengeluarkan pedoman teknis
   mengenai prosedur dan proses berperkara di Pengadilan Agama.
   a)   Prosedur berperkara di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah
        secara berurutan adalah sebagai berikut:
        (1) Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada
              pengadilan agama. Mengajukan gugatan secara lisan dan tertulis
              ini tidak bertentangan dengan pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg
              yang memungkinkan bagi pihak yang berperkara di pengadilan
              untuk berperkara secara lisan.
        (2)    Gugatan      diajukan   kepada    Pengadilan     Agama/Mahkamah
               Syar’iyah:
               (a) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
        (b) Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan
             diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah
             yang   daerah    hukumnya      meliputi   tempat    kediaman
             penggugat.
         (c) Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan
             kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, yang
             daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila
             benda tersebut terletak di beberapa wilayan Pengadilan
             Agama/Mahkamah Syar’iyah, maka gugatan dapat diajukan
             kepada salah satu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah
             yang dipilih oleh penggugat.
         (d) Penggugat membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu
             membayar dapat berperkara secara cuma-cuma sesuai Pasal
             237 HIR dan 137 RBg tentang berperkara secara cuma-
             cuma(Prodeo).
        (e) Penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri sidang
             pemeriksaan      berdasarkan       penggilan       Pengadilan
             Agama/Mahkamah Syar’iyah.

b) Proses Penyelesaian Perkara.
  (1) Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama/
        Mahkamah Syar’iyah.
  (2)     Pengggat dan tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama/
        Mahkamah Syar’iyah untuk menghadiri persidangan.
  (3) Tahapan persidangan:
        (a) Pada pemeriksaan pertama, hakim berusaha mendamaikan
            kedua belah pihak dan harus datang secara pribadi.
        (b) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua
            belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Perma
            No.2 Tahun 2003 tentang Mediasi).
             (c) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara
                   dilanjutkan dengan membacakan gugatan, jawaban gugatan,
                   jawab-menjawab, pembuktian, dan mengajukan rekonvensi
                   (gugat balik).
         (4) Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah atas gugatan
             tersebut sebagai berikut:
             (a) Gugatan dikabulkan, apabila tergugat tidak puas dapat
                    mengajukan banding melaui Pengadilan Agama/ Mahkamah
                    syar’iah tersebut.
             (b)     Gugatan ditolak, penggugat dapat mengajukan banding
                    melaui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iah.
             (c) Gugatan tidak diterima, penggugat dapat mengajukan
                    permohonan baru
             (d) Setalah putusan memperoleh kekeuatan hukum tetap, kedua
                    belah pihak dapat meminta salinan putusan.
             (e) Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan objek
                    sengketa, kemudian tidak mau menyerahkannya dengan
                    sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan
                    permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama/Mahkamah
                    Syar’iyah untuk memutus perkara tersebut.

3)   Produk Peradilan Agama

     a) Putusan (Vonis / Al-qadha)

           Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan
      berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan
      merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara contentiosa, yaitu
      produk pengadilan yang sesungguhnya. Disebut jurisdiction contentiosa,
      karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat
      dan tergugat). Terhadap perkara perdata yang para pihak berhasil
      didamaikan oleh hakim melaui mekanisme mediasi, maka dibuatkan akta
perdamaian yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim dihadapan
para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua
belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut.
(1) Macam-Macam Putusan:
   (b) Putusan akhir.
                Putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik
       yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak
       atau belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Putusan yang
       dijatuhkan sebelum sampai tahap akhir dari tahap pemeriksaan
       tetapi telah telah mangakhiri pemeriksaan yaitu:
       1) Putusan Gugur.
       2) Putusan verstek yang tidak diajukan verzet
       3) Putusan         yang   menyatakan   Pengadilan      Agama   tidak
           berwenang memeriksa (H.A. Mukti Arto, 2008:253).


                Dilihat   dari sifatnya   terhadap   akibat   hukum   yang
       ditimbulkan putusan akhir itu terbagi menjadi tiga (tiga) macam
       yaitu:
      1) Putusan Diklaratoir
                   Putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu
          sebagai suatu keadaan yang resmi menurut menurut hukum.
          putusan ini terjadi dalam dalam putusan permohonan talak,
          gugat cerai karana perjanjian ta’lik talak, penetapan ahli waris
          yang syah, penetapan adanya harta bersama, penetapan hak
          perawatan anak oleh ibunya, perkara volunter dan seterusnya.
      2) Putusan Konstitutif
                   Putusan yang menciptakan dan menimbulkan keadaan
          baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Putusan
          konstitutif terapat pada putusan pembatalan perkawinan,
          putusan verstek, guagatan cerai bukan karena ta’lik talak dan
          seterusnya.
        3) Putusan Komdemnatoir
                   Putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu
            pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu,
            atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk
            memenuhi        prestasi. Putusan ini mempunyai kekuatan
            eksekutorial, yang bila terhukum tidak mau melaksanakan isi
            putusan secara sukarela, maka atas permohonan penggugat
            putusan dapat dilaksanakan dengan paksa oleh Pengadilan
            Agama yang memutusnya. Putusan ini diterapkan diantaranya
            pada penyarahan pembagian harta bersama, penyerahan hak
            nafkah iddah, mut’ah dan sebagainya (Mardani,2009:120-121).
      (c) Putusan sela.
                Putusan yang dijatuhkan masih dalam proses persidangan
         sebelum    putusan      akhir   dibacakan   dengan   tujuan   untuk
         memperjelas dan memperlancar persidangan.
      (d) Putusan serta-merta.
                Putusan pengadilan agama yang pada putusan tersebut oleh
         salah satu pihak atau para pihak yang berperkara dilakukan upaya
         hukum baik verzet, banding maupun kasasi dan memakan waktu
         relatif lama, lalu ada suatu gugatan dari salah satu pihak, agar
         putusan    yang    telah    dijatuhkan   oleh   pengadilan    agama
         dilaksanakan terlebih dahulu, tidak lagi menunggu putusan yang
         mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2)     Kekuatan Hukum Putusan
                Putusan pengadilan mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu
         sebagai berikut:
         (a) Kekuatan Mengikat
            Putusan hakim mengikat para pihak yang berperkara. Kekuatan
            mengikat suatu putusan ada yang dalam arti positif dan dalam
            arti negatif. Dalam arti positif, yaitu bahwa yang telah diputus
                  hakim harus dianggap benar. Dalam arti negatif, yaitu bahwa
                  hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang sama, pokok
                  perkara yang sama, dan pihak yang sama (nebis in idem).




                (b) Kekuatan Pembuktian
                  Artinya putusan hakim telah memperoleh kepastian hukum,
                  bukti kebenaran hukum, dan mempunyai kekuatan hukum
                  tetap serta dapat dijadikan bukti dalam sengketa perdata yang
                  sama.
                (c) Kekuatan Eksekutorial
                  Yaitu kekuatan untuk dilaksanakan putusan peradilan itu
                  secara    paksa oleh aparat negara (executorial e kracht,
                  executorial power).

       b) Penetapan (Itsbat / Beschiking)
                 Adapun yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan
           pengadilan atas perkara permohonan (volunter), misalnya penetapan
           dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, perwalian,
           itsbat nikah,dan sebagainya. Pada penetapan hanya ada pemohon tidak
           ada lawan hukum. Sedangkan kekuatan hukum penetapan adalah
           hanya mempunyai kekuatan hukum sepihak, pihak lain tidak dapat
           dipaksakan untuk mengikuti kebenaran hal-hal yang dideklarasikan
           dalam putusan volunter, karena itu pula maka putusan volunter tidak
           mempunyai kekuatan hukum sebagai pembuktian.

C.   Tinjauan Tentang Prodeo

     1. Pengertian Prodeo

                Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,“ Prodeo” mempunyai
         arti gratis atau cuma-cuma. Dalam lapangan hukum khususnya dalam
         bidang peradilan, bahwa setiap orang yang hendak berperkara di
    pengadilan, maka harus membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan
    asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya. Ketentuan
    yang mengatur tentang biaya perkara terdapat dalam Pasal 121 ayat (4)
    HIR/145 ayat (4) RBg. Bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya
    perkara dapat mengajukan perkaranya secara prodeo. Artinya orang yang
    tidak mampu untuk membayar biaya perkara tersebut, dirinya harus
    medapatkan ijin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara dengan
    mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala
    desa/kelurahan dan diketahui oleh camat bersangkutan. Keterangan yang
    mengatur tentang bebas biaya ini terdapat dalam Pasal 237 HIR/ 273
    RBg.

2. Berperkara Perdata Secara Prodeo Di Pengadilan Agama.

           Pada asasnya setiap orang dapat menjadi pihak-pihak yang
    berperkara di Pengadilan, kecuali mereka yang sakit ingatan, dibawah
    pengampuan, dan orang yang belum dewasa (Retnowulan Sutantio dan
    Iskandar Oeripkartawinata, 1997: 14).     Pihak-pihak yang berperkara
    dapat bertindak untuk dirinya, atau dapat pula sebagai wakil dari orang
    lain (sebagai pihak kuasa ataupun sebagai Curator) serta dapat pula
    bertindak sebagai utusan dari suatu badan hukum berdasarkan anggaran
    dasar dan anggaran rumah tangga dari badan hukum tersebut.

           Dalam perkara perdata sendiri terdapat dua pihak yang
    berperkara, yaitu pihak yang mengajukan perkara perdata karena adanya
    suatu kepentingan. Kepentingan disini mengandung arti bahwa haknya
    telah dilanggar oleh orang lain (tergugat) dan karenanya, ia (penggugat)
    merasa dirugikan. Kemudian untuk mendapatkan haknya kembali,
    penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama, sedangkan
    pihak Tergugat merupakan pihak yang dianggap oleh Penggugat telah
    melanggar atau merebut haknya.
       Pada asasnya setiap orang yang berperkara khususnya dalam
perkara perdata, harus membayar sejumlah uang sebagai biaya perkara.
Tanpa membayar biaya perkara, maka perkara yang diajukan tersebut
tidak dapat didaftarkan ke dalam register yang ada di Pengadilan Agama.
Selain itu akibatnya perkara tersebut tidak dapat diperiksa dan diputus.
Pihak Penggugat atau kuasanya, apabila sudah siap membuat surat
gugatan yang dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Agama, harus
mendaftarkan surat gugatan itu ke bagian pendaftaran perkara. Besarnya
biaya perkara ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan perdata tersebut.
Biaya yang harus dibayar diperuntukkan:
(a) Biaya saksi;
(b) Biaya penyitaan;
(c) Biaya pemanggilan para pihak yang berperkara;

(d) Biaya pemeriksaan ditempat; biaya lain-lain.

      Biaya   yang harus dibayar oleh penggugat pada saat ia
mendaftarkan gugatannya adalah sebagai uang muka atau panjar terhadap
biaya perkara yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Agama
setempat.

      Sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR /Pasal 192 ayat (1)
RBg, pihak yang dikalahkan dengan putusan hakim, maka akan dihukum
membayar biaya perkara. Besar biaya perkara yang harus dibayar oleh
pihak yang dikalahkan tersebut diatur dalam Pasal 182 HIR/ Pasal 193
RBg yaitu :
(a) Biaya kantor panitera dan biaya materi yang perlu dipakai dalam
    perkara tersebut.
(b) Biaya saksi, orang ahli dan penerjemah (juru sita) terhitung juga
    biaya sumpah mereka itu, dengan pengertian bahwa pihak yang
    meminta periksa lebih dari lima orang saksi tentang suatu kejadian
      itu juga, tidak boleh menuntut biaya pembayaran penyaksian yang
      lebih dari itu kepada lawannya.
(c) Biaya pemeriksaan ditempat dan perbuatan hakim yang lain.
(e) Gaji pegawai yang disuruh melakukan pemanggilan, pemberitahuan
      dan segala surat juru sita yang lain.
(f)   Gaji yang harus dibayar kepada panitera atau pegawai lain karena
      menjalankan putusan.

         Dalam kenyataanya tidak semua orang yang mengajukan perkara
itu mampu untuk membayar biaya perkara, bagi mereka yang
mengajukan perkara perdata tetapi tidak mampu membayar biaya
perkara, maka undang-undang telah memberi jalan keluarnya dalam
Pasal 237 HIR/273 RBg, yang menjelaskan dalam pasalnya barang siapa
hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat,
tetapi tidak mampu membayar ongkos atau biaya perkara dapat
mengajukan perkara dengan ijin tidak membayar biaya perkara atau
secara prodeo. Jadi Perkara prodeo adalah perkara yang dibebaskan dari
biaya perkara, maka biaya yang timbul ditanggung oleh negara melalui
putusan sela majelis hakim. Bagi penggugat maupun tergugat yang tidak
mampu membayar biaya perkara, dapat diberi ijin untuk berperkara tanpa
biaya atau secara “Prodeo”. Pemberian izin beracara secara prodeo ini
berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan
tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus. Jika
permohonan prodeo ditolak gugatannya hanya dapat didaftarkan bila
sudah       dibayar      verskot     biaya    perkara   (http://www.pta-
banten.net/rumusan_hasil_diskusi.pdf).

         Penggugat yang meminta ijin untuk berperkara dengan cuma-
cuma (Prodeo), maka permohonan ijin harus diajukan pada waktu
mendaftarkan surat gugatan atau pada waktu menyampaikan gugatan
(Nawawi, 1999:5). Permohonan ijin untuk berperkara secara “Prodeo”
harus dilampiri surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/kelurahan
dan diketahui oleh camat bersangkutan ditempat kediaman pemohon
yang menerangkan bahwa menurut pemeriksaannya telah dinyatakan
Pemohon benar orang yang tidak mampu membayar biaya perkara (Pasal
238 ayat (3) HIR). Pemohon perkara secara prodeo akan ditolak apabila
ternyata penggugat adalah bukan merupakan orang yang tidak mampu
(Sudikno Mertokusumo, 1998:15).
                                           Sesuai   dengan    ketentuan
Pasal 181 HIR / Pasal193 RBg, pihak yang dinyatakan kalah dalam
putusan hakim, dihukum untuk membayar biaya perkara. Sehingga dapat
pula terjadi tergugat yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim tersebut
adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara yang
dibebankan kepadanya. Dalam hal ini tergugat juga dapat meminta ijin
kepada ketua Pengadilan Agama untuk berperkara secara “Prodeo”,
dimana ijin tersebut dimohonkan pada waktu mengajukan jawaban atas
gugatan penggugat (Pasal 238 ayat(2) HIR / Psaal 273 ayat (2) RBg)
dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala
desa/kelurahan dan diketahui oleh camat bersangkutan ditempat
tinggalnya sesuai yang dimaksud dalam Pasal 238 ayat (3) HIR / Pasal
274 ayat(3) RBg.
D.   Kerangka Pemikiran


                              Peradilan Agama
                 UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006
                         jo UU No.50 Tahun 2009.


                                Pengadilan Agama



                          Perkara-Perkara Tertentu: Pasal 2
                             dan 49 UU No.3 Tahun 2006



          Pengajuan Perkara               Pengajuan Perkara Secara
             Secara Biasa                   cuma-Cuma (Prodeo)


                                          Kriteria Pemberian Izin
                                       Berperkara Secara cuma-cuma
                                        (Prodeo) dan Pelaksanaanya.


                                          Pemeriksaan Perkara di
                                       Pengadilan Agama Karanganyar


                                     Putusan Hakim Pengadilan Agama
                                              Karanganyar


                               Implikasi Yuridis Perkara yang Ditangani
                                Secara Prodeo Pada Putusan Hakim No.
                                       414.pdt.G/2006/PA.KRA


                     Gambar 2. Kerangka Pemikiran
Keterangan:

          Pokok permasalahan        dalam penilitian ini adalah mengenai
Impilikasi yuridis penanganan perkara secara prodeo terhadap dasar
pertimbang hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Agama
Karanganyar.      Diawali dari perubahan       disegala   aspek kehidupan
masyarakat yang sangat signifikan mengakibatkan perkembangan hukum
meningkat, baik dari sisi produk materi hukum, sarana prasaran hukum,
maupun aparat penegak hukumnya. Hal tersebut harus terus ditingkatkan
agar tercipta suatu kepastian hukum dalam masyarakat.

          Perkembangan dalam masyarakat tidak lepas dari perbedaan-
perbedaan kepentingan yang dapat mengakibatkan gesekan kepentingan
diantara masyakat. Untuk menyelesaikan hal tersebut dapat dilakukan
dengan musyawarah untuk mufakat dari para pihak yang berperkara.
Namun apabila jalan musyawarah itu tidak berhasil maka sesuai dengan
prinsip negara hukum, maka perkara tersebut harus diselesaikan melalui
badan peradilan.
          Berdasarkan Pasal 2 dan 49 UU No 3 Tahun 2006 tentang
perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
kewenangan dari Pengadilan Agama adalah untuk mengangani perkara-
perkara     tertentu    bagi   orang-orang   yang   beragama   Islam   yang
menginginkan kepastian hukum atas perkara perkawinan, waris, wasiat,
hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqoh, ekonomi syariah. Untuk dapat
perkaranya diperiksa di Pengadilan Agama terlebih dahulu perkara itu
harus didaftarkan       ke pengadilan yang berwenang terkait kompetensi
realatif dan absolut.
          Bagi para pihak yang tidak mampu dapat mengajukan izin
berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) sesuai dengan pasal 273-245
HIR/273-277 RBg dimana permohonan berperkara secara prodeo ditulis
dalam surat gugatan/permohonan bersama-sama menjadi satu dengan
gugatan perkara. Demikian juga bagi tergugat/termohon apabila ingin
berperkara secara prodeo, maka hal itu disampaikan pula pada saat
pemeriksaan prodeo kepada majelis hakim yaitu pada saat tergugat
mengajukan jawabannya. Apabila permohonan secara prodeo ini
dikabulkan maka hakim menjatuhakan putusan sela yang isinya
mengabulkan permohonan untuk berperkara secara prodeo. Kemudian
apabila berperkara secara prodeo itu ditolak maka hakim akan
menjatuhkan putusan sela yang menolak permohonan berperkara secara
prodeo. Kemudian hakim memerintahkan kepada penggugat/pemohon
untuk membayar biaya perkara dan kemudian pemeriksaan perkara
dilanjutkan.

       Terkait dengan proses berperkara secara prodeo yang pada
pelaksanaanya terjadi di Pengadilan Agama Karanganyar pada perkara
Nomor.414.Pdt.G/2006/PA.KRA yaitu perkara permohonan cetai talak
yang diperiksa secara Prodeo yang berbeda dengan perkara biasanya yang
membayar biaya perkara maka dalam pemeriksaan perkara oleh hakim
juga terdapat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar bagi hakim
dalam menjatuhkan putusannya terhadap perkara-perkara yang telah di
berikan izin pemeriksaanya secara Prodeo oleh hakim di Pengadilan
Agama Karanganyar.
                                     BAB III

                     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

                             A. HASIL PENELITIAN


       Penulis   telah   melakukan     penelitian   mengenai    Implikasi   Yuridis
Penanganan Perkara Secara Prodeo Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam
Menjatuhkan Putusan di Pengadilan Agama Karanganyar. Penulis meneliti
perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Karanganyar, yaitu perkara
Nomor 414/Pdt.G/2006/PA.KRA tentang cerai            talak. Berdasarkan penelitian
yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Karanganyar maka untuk lebih
jelasnya penulis sajikan data atau kasus cerai talak sebagai berikut:

1.   Nomor Perkara            : 414/Pdt.G/2006/PA.Kra.

2.   Pemohon                  : TIH bin AB, umur 37 tahun, Agama Islam,
     pendidikan SD, pekerjaan Tk becak, alamat di Jongkang RT.04 RW.05 Desa
     Buran Kecamatan Tasik Madu, Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya disebut
     sebagai Pemohon.

3.   Termohon                 : DS binti SNN, umur 34 tahun, Agama Islam,
     bertempat tinggal di Jongkang Rt.04/05, Desa Buran, kecamatan Tasikmadu,
     Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

4.   Duduk Perkara :
     Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2006,
     yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar tertanggal 24
     Mei 2008, nomor : 414/ Pdt.G / 2006 /PA. Kra, telah mengajukan hal-hal
     yang pada pokoknya sebagai berikut :
     a. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon
       pada tanggal 16 Juni 2005 dihadapan pegawai pencatat nikah KUA
       Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta sebagai mana ternyata dalam Foto
  Copy kutipan akta nikah Nomor: 331/31/IV/2005 yang dikeluarkan oleh
  KUA Kecamatan Lawayan, Kota Surakarta;
b. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pernah
  tinggal bersama dirumah Termohon selama 2 bulan, kemudian di Solo
  selama 1 tahun, dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri
  (ba’da dukhul) namun belum di karuniai anak;
c. Bahwa sejak November 2005 rumah tangga Pemohon terjadi perselilisihan
  dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon tidak mau
  melakukan kewajibannya sebagai istri. Kemudian Termohon pergi tanpa
  pamit meninggalkan Pemohon sudah 4 bulan, sehingga rumah tangga
  menjadi goyah;
d. Bahwa perselisihan pertengkaran tersebut makin lama makin memuncak
  hingga akhirnya sejak Februari 2006, Termohon tinggal di Jongkang,
  Tasikmadu dan tidak mengadakan komunikasi;
e. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk rukun kembali dengan jalan
  musyawarah dengan termohon tetapi tidak berhasil;
f. Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dengan
  Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi;
g. Bahwa Pemohon adalah orang tidak mampu, berkerja hanya sebagai buruh
  yang hasilnya tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga
  untuk berperkara ini Pemohon tidak mampu untuk membayar biayanya;
h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada
  Ketua Pengadilan Agama Karanganyar untuk memeriksa perkara ini dan
  berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;
  PRIMAIR :
   1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
   2) Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan
       talaknya terhadap Termohon;
   3) Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-
       Cuma;
         4) Membebaskan Pemohon dari segala biaya yang timbul dari perkara
             ini;
         SUBSIDAIR :
         Jika pengadilan berpendapat lain mohon memberikan putusan yang
         seadil-adilnya;

5.   Putusan Sela
     Setelah Hakim membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini
     dan telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka Pengadilan;
                                Tentang Duduk Perkaranya
     Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk
     berperkara secara Cuma-cuma karna tidak mampu membayar biaya perkara;
     Manimbang bahwa sebelum melaksanakan pemeriksaan perkara perlu di
     pertimbangkan terlebih dahulu permohonan ijin berperkara secara Cuma-
     cuma tersebut;
                                   Tentang Hukumnya
     Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai
     mana tersebut diatas;
     Menimbang bahwa dari permohonan ijin berperkara secara Cuma-Cuma
     tersebut,saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
     tidak berkeberatan dan mendukung Pemohon untuk berperkara secara Cuma-
     Cuma;
     Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan, majelis hakim berpendapat
     permohonan ijin berperkara secara Cuma-Cuma yang diajukan oleh Pemohon
     merupakan suatu hal yang patut dikabulkan;
     Memperhatikan Pasal 237 HIR dan ketentuan hukum yang berhubungan
     dengan perkara tersebut;
                                     MENGADILI
     Mengabulkan Permohonan Pemohon;
     Memberi ijin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma
6.   Upaya Perdamaian oleh Majelis Hakim
     Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap
     sendiri dipersidangan, Termohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh
     orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakilnya meskipun telah
     dipanggil secara patut pada tanggal 31 Mei 2006 dan tanggal 15 Juni 2006
     agar hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim kemudian berusaha
     menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai, akan
     tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan yang ternyata
     isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

7.   Alat bukti yang diajukan oleh Pemohon
     Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah
     mengajukan bukti berupa :
     a. Surat :
         1) Photo Copy Akte Nikah Nomor: 331/31/VI/2005 tertanggal 16 Juni
             2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Laweyan, Kota
             Surakarta (Bukti P.1);
         2) Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 11.1202.121269.0002
             tanggal 10 Oktober 2004 (Bukti P.2);
     b. Saksi :
         1) SDT bin SKN, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat
              Desa, tempat tinggal di Jongkang Rt.03/05, Kelurahan Buran,
              Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar yang memberikan
              keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
              a) Bahwa saksi telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon
                  karena Tetangga;
              b) Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah tahun 2005
                  dan belum punya anak setelah menikah mereka tinggal bersama
                  selama 3 (tiga) bulan lalu Termohon pergi meninggalkan rumah
                  entah kemana karena Termohon kurang sehat pikirannya;
       c) Bahwa Pemohon berkerja sebagai tukang dan menyewanya dari
           juragan becak serta penghasilannya tidak cukup untuk
           memenuhi kebutuhan sehari-hari;
       d) Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar
           yang disebabkan karena Termohon tidak mau melayani
           Pemohon;
       e) Bahwa akibat pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pergi
           dari rumah sampai sekarang sudah empat bulan lamamnya;
   2) SHD bin CPO, Agama Islam, umur 46 Tahun, pekerjaan Kaur Kesra,
       Tempat Tinggal di Buran Kulon, Kelurahan Buran, Kecamatan
       Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar yang memberikan keterangan
       dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
       a) Bahwa saksi telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon
           karena Tetangga;
       b) Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada
           tahun 2005, belum punya anak, sempat tinggal bersama 3 bulan
           lalu tetapi kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah
           karena kurang sehat pikirannya;
       c) Bahwa pekerjaan Termohon adalah tukang becak yang becaknya
           menyewa dari juragan becak serta penghasilan Pemohon tidak
           cukup untuk kebutuhannya sehari-hari;
       d) Bahwa saksi tahu Pemohon dan temohon sering bertengkar yang
           disebabkan karna Termohon tidak mau melaksanakan tugas dan
           kewajibannya;
       e) Bahwa akibat pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pergi
           dari rumah tanpa pamit sampai sekarang sudah empat bulan
           lamanya;
Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Permohon menyatakan
menerima dan membenarkannya;
     Bahwa, Pemohon menyatakkan sudah tidak akan menyampaikan suatu hal
     apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Karanganyar segera menjatuhkan
     putusan ini;
     Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
     ditunjuklah hal-hal sebagai mana telah tercantum dalam berita acara sidang;

8.   Pertimbangan Hukum
     Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti
            diuraikan tersebut di atas;
     Menimbang berdasarkan pengakuan Pemohon dan                  Termohon serta
            sebagaimana ternyata pada bukti (Bukti P – 1) yang diajukan
            Pemohon maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi
            Hukum Islam terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat
            dalam perkawinan yang sah;
     Menimbang pada hari persidangan yang telah di tentukan Pemohon hadir
            sendiri dimuka persidangan sedangkan Termohon tidak hadir
            meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal
            26 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam agar ia
            hadir dipersidangan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini
            dilanjutkan hingga selesai tanpa hadirnya Termohon;
     Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada
            Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk cerai namun tidak
            berhasil;
     Menimbang, bahwa alasan Pemohon akan manjatuhkan talaknya kapada
            Temohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering
            bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak mau melakukan
            kewajibannya sebagai istri lalu Termohon pergi tanpa pamit Pemohon
            sudah 4 (empat) Bulan;
     Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi
            Pemohon telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan
            Termohohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering
            bertengkar masalah Termohon tidak mau melayani Pemohon dan
            sekarang sudah pisah rumah selama 4 (empat) bulan;
     Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa rumah
            tangga antara Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak ada
            harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga seperti telah ditentukan
            oleh Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan;
     Menimbang bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa alasan
            Pemohon akan menceraikan Termohon telah memenuhi ketentuan
            Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf f Kompilasi
            Hukum Islam;
     Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Al
            Qur’an surat Al Baqoroh ayat 227;
     Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon
            dikabulkan dengan Verstek;
     Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 237 HIR dan putusan sela Pengadilan
            Agama Karanganyar Nomor: 414/Pdt.G/PA. Kra. Tanggal 12 juni
            2006, maka Pemohon dibebasakan dari biaya perkara;

9.   Amar Putusan
     Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil
     syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini;
                                  MENGADILI
     a. Menyatakan bahwa Termohon yang dipanggil dengan sepatutnya untuk
        menghadap sidang tidak hadir;
     b. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
     c. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TIH bin AB) untuk
        mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (DS binti SNN) dihadapan
        sidang Pengadilan Agama Karanganyar;
     d. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya perkara;
                                 B. PEMBAHASAN


1.   Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Berperkara Secara
     Prodeo di Pengadilan Agama Karanganyar.

            Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan yang ada di
     Indonesia harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang
     menghendaki perlindungan hak serta perlindungan hukum dari pengadilan.
     Karena itu setiap orang juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
     kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal
     tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar
     1945. Demikian juga bagi masyarakat yang tidak mampu membayar biaya
     perkara maka mereka diberi bantuan hukum dalam beracara perdata yaitu di
     perbolehkannya mengajukan perkara tanpa biaya atau Prodeo. Ketentuan
     diperbolehkannya berperkara tanpa biaya atau Prodeo itu diatur dalam pasal
     237 HIR, Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
     Kekuasaan Kehakiman, Pasal 60 B ayat (2) Undang-undang         Nomor 50
     Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
     Tentang Peradilan Agama. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar para pencari
     keadilan dapat memeperoleh keadilan yg diinginkan secara adil dan mudah,
     serta bagi Pengadilan Agama itu sendiri dapat menyelesaikan perkara yang
     masuk secara maksimal.

            Tujuan penggugat atau pemohon mengajukan gugatannya ke
     Pengadilan Agama adalah tidak lain karena mereka ingin mencari keadilan
     berdasarkan persamaan kedudukan dihadapan hukum. Apabila harapan
     tersebut tidak terpenuhi, maka mereka akan enggan mengajukan tuntutan
     haknya kepada pengadilan.

            Penulisan hukum ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan
     penulis dengan melakukan wawancara. Penulis melakukan wawancara
     dengan hakim di Pengadilan Agama Karanganyar yaitu Qomaroni, S.H pada
hari Senin tanggal 14 Juni 2010 di Pengadilan Agama Karangayar.
Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Qomaroni,S.H yang dilakukan
penulis, Pengadilan Agama Karanganyar mempunyai wewenang memeriksa
perkara sesuai kewenangan relatifnya juga berdasarkan pada Pasal 2 dan 49
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dimana dalam
Pasal 2 ini Pengadilan Agama terikat dengan asas Personalitas Keislaman
dalam memeriksa, memutus, menyelesaiakan perkara diantara orang-orang
yang Beragama Islam, karenanya inilah yang dijadikan acuan Pengadilan
Agama Karanganyar mengenai siapa-siapa saja yang dapat mengajukan
perkara,   kemudian dalam Pasal 49 perkara          yang dapat diajukan
pemeriksaannya di Pengadilan Agama adalah dibidang Perkawinan, Wasiat,
Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shodaqoh, dan Ekonomi Syariah dengan dasar
inilah suatu perkara dapat diajukan pemeriksaannya oleh para Pihak di
Pengadilan Agama (Wawancara dengan Komaroni, S.H, hari Senin tanggal
14 Juni 2010 pukul 13.10 WIB).

       Terkait dengan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pihak yang
mengajukan perkara diwajibkan membayar biaya perkara agar perkaranya
dicatat di buku register perkara kemudian dilakukan pemeriksaan perkaranya.
Namun apabila pihak Penggugat atau Tergugat tidak mampu membayar biaya
perkara maka dapat mengajukan permohonan berperkara dengan tanpa biaya
(Prodeo). Permohonan berperkara Prodeo ini dapat diajukan terhadap perkara
yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama baik itu perkara di bidang
perkawinan atau perkara perdata lain yang menjadi kewenangan Pengadilan
Agama yaitu Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shodaqoh, dan Ekonomi
Syariah. Tidak hanya perkara di bidang Perkawinan saja yang dapat diajukan
pemeriksaan secara Prodeo, itu karena terkait dengan asas Persamaan di
hadapan hukum bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama
Karanganyar. Para pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara di
Pengadilan Agama dapat mengajukan izin berperkara secara Prodeo terhadap
perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, walaupun Posita dan
Petitum dalam gugatan atau permohonannya materi dasarnya mengenai harta
kebendaan atau tuntutan pokoknya menghukum untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu atau membayar sesuatu. Karena bisa jadi menurut Qomaroni,
S.H pihak pemohon atau penggugat pada saat mengajukan perkara benar-
benar dalam keadaan tidak mampu dari segi ekonominya dan ketidak
mampuannya itu dapat dia buktikan, bisa jadi juga pada saat penggugat
mengajukan perkara harta benda yang dipersengketakan itu dalam kekuasaan
tergugat sedangkan pemohon tidak punya harta benda kekayaan sama sekali
untuk digunakan membayar biaya berperkara di Pengadilan Agama
Karanganyar. Selain itu belum ada jaminan bahwa perkara itu akan
dimenangkan penggugat apabila penggugat kalah mutlak dimana gugatan
ditolak seluruhnya dan penggugat oleh Hakim dibebankan membayar biaya
perkara berdasar pasal 181 ayat (2) HIR sementara dia adalah orang yang
tidak mampu membayar biaya perkara maka disini juga menjadi
pertimbangan hakim untuk memberi izin berperkara secara Cuma-Cuma
(Wawancara dengan Komaroni,S.H, hari Senin tanggal 14 Juni 2010 pukul
13.10 WIB).

       Menurut Qomaroni, S.H dalam wawancara yang dilakukan Penulis
untuk dikabulkannya izin permohonan Prodeo di Pengadilan Agama
Karanganyar selain perkara yang diajukan merupakan perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Agama tersebut diatas, Hakim Pengadilan Agama
Karanganyar melakukan pemeriksaan pada sidang pertama yang berisi
mengenai permohonan beracara tanpa biaya yang dalam pemeriksaan tersebut
hakim akan memutuskan dengan putusan sela yang isinya menolak atau
mengabulkan permohonan beracara dengan cuma-cuma (Prodeo) di
pengadilan Agama Karanganyar. Dalam pemeriksaan sidang dengan putusan
sela tersebut akan dihadirkan pihak tergugat guna untuk menguatkan bahwa si
pemohon beracara secara Prodeo benar-benar orang tidak mampu, kemudian
juga untuk menguatkan surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan
bahwa si pemohon berperkara tanpa biaya (Prodeo) adalah benar-benar orang
yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, selain itu juga dihadirkan
saksi-saksi yang menyatakan dan mengetahui secara langsung keadaan
kemampuan prekonomian dari pihak yang mengajukan berperkara secara
cuma-cuma (Prodeo) adalah orang benar-benar layak di pertimbangkan
dikabulkannya izin berperkara secara Prodeo oleh hakim di Pengadilan
Agama Karanganyar (Wawancara dengan Komaroni,S.H, hari Senin tanggal
14 Juni 2010 pukul 13.10 WIB) .

       Apabila gugatan atau permohonan yang diajukan ke Pengadilan
Agama sudah diberi izin berperkara secara Cuma-cuma oleh hakim melaui
putusan sela, maka perkara itu harus segera diperiksa berdasarkan peradilan
sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena hal ini juga akan membawa
dampak positif bagi pengadilan itu sendiri yaitu akan menambah kepercayaan
masyarakat terhadap pengadilan, sehingga mereka akan mempercayakan
perkaranya untuk diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Selain itu, apabila
setiap ada perkara yang masuk kepadanya lantas segera diperiksa, maka akan
mengurangi penumpukan perkara. Tetapi Pengadilan Agama harus memberi
perlakuan yang sama terhadap diri orang di muka pengadilan, sesuai dengan
azas Equality before the law sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

       Menurut penulis pertimbangan hakim dalam memberikan izin
berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Karanganyar telah sesuai
dengan ketentuan yuridis. Hal ini dapat dilihat dari pengajuan perkara yang di
terima di pengadilan Agama Karanganyar sudah sesuai dengan kompetensi
Relatif dan Absolut Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal
118 HIR, Pasal 66 dan 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua      atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
peradilan Agama dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama dan asas Personalitas Keislaman Pasal 2 Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama.

       Dalam pengajuan izin berperkara secara Prodeo di Pengadilan Agama
Karanganyar dapat diberikan terhadap semua perkara yang menjadi
wewenang Pengadilan Agama ini sudah sesuai, karena dalam Pasal 237 HIR
hanya menyebutkan Pengggat maupun Tergugat yang hendak berperkara
tetapi tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan ijin
berperkara secara Cuma-cuma (Prodeo) berdasar pasal inilah semua perkara
yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dapat diajukan pemeriksaanya
secara Prodeo karena dalam ketentuan Pasal 237 HIR hanya menegaskan
diperbolehkannya berperkara secara Prodeo bagi para pihak tidak mampu
membayar biaya perkara tetapi tidak menyebutkan jenis-jenis perkaranya.
Kemudian dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Negara menanggung biaya
perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Berdasarkan pasal tersebut
menjadi dasar hukum bahwa biaya berperkara Prodeo ditanggung oleh
Negara. Hal ini menunjukan bahwa semua orang harus mendapatkan
perlakukuan dan keadilan yang sama dihadapan hukum kendatipun orang
tersebut adalah orang yang tidak mampu yang beracara di Pengadilan secara
Prodeo. Segala bentuk diskriminasi terhadap orang yang berperkara secara
Prodeo merupakan suatu pelanggaran terhadap asas equality before the law.

       Dalam proses Hakim Pengadilan Agama Karanganyar melakukan
pemeriksaan pada sidang pertama yang berisi mengenai permohonan beracara
tanpa biaya yang dalam pemeriksaan tersebut hakim akan memutuskan
dengan putusan sela yang isinya menolak atau mengabulkan izin permohonan
beracara dengan cuma-cuma (Prodeo) di Pengadilan Agama Karanganyar,
hakim dalam pertimbangannya, memperhatikan terlebih dahulu perkara yang
menjadi kewenangan Pengadilan Agama kemudian hakim memeriksa
     permohonan berperkara secara Prodeo dengan memeriksa alat bukti yang
     diajukan pemohon. Dalam acara perdata alat bukti diatur dalam Pasal 1866
     KUHPerdata, Pasal 164 HIR terdiri dari bukti tulisan, saksi, persangkaan,
     pengakuan dan sumpah. Dalam permohonan berperkara Prodeo ini bukti
     tulisannya adalah surat keterangan dari kelurahan setempat atau kepala
     kepolisian setempat yang menerangkan bahwa benar orang tersebut adalah
     tidak mampu membayar uang perkara ini sesuai dengan Pasal 238 ayat (3)
     HIR. Setelah hakim mengetahui pihak berperkara adalah orang tidak mampu
     berdasarkan surat keterangan dari kelurahan setempat, kemudian dihadirkan
     dalam pemeriksaan di persidangan saksi-saksi yang mengatahui keadaan
     perekonomian pihak yang mengajukan berperkara secara Prodeo untuk lebih
     menguatkan bahwa pemohon benar-benar layak untuk berperkara secara
     Prodeo. Selain itu akan dihadirkan pihak tergugat guna untuk menguatkan
     bahwa si pemohon mengajukan beracara secara Prodeo benar-benar orang
     tidak mampu.

            Hakim sebagai pihak yang memutus dan menyelesaikan suatu perkara
     apabila telah mengabulkan seseorang untuk beracara secara Prodeo maka
     hakim telah mempunyai pertimbangan yang cukup bahwa orang yang
     mengajukan perkara secara Prodeo itu adalah orang yang layak untuk
     berperkara secara Prodeo.

2.   Implikasi Yuridis Pemeriksaan Secara Prodeo Terhadap Dasar
     Pertimbangan     Hakim      Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara
     Cerai Talak Nomor.414.pdt.G/2006/PA.KRA.

            Dalam      pemeriksaan      perkara      cerai    Talak      Nomor
     414/Pdt.G/2006/PA.KRA yang diperiksa secara Prodeo yang penulis teliti
     terdapat implikasi yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam
     menjatuhkan putusan. Dalam wawancara dengan hakim anggota majelis yang
     memeriksa dan mengadili perkara yang diperiksa secara Prodeo tersebut yaitu
     Qomaroni,S.H menerangkan bahwa dalam pertimbangan putusannya,
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 237 HIR dan putusan sela Pengadilan
Agama Karanganyar Nomor:414/Pdt.G/PA.Kra. Tanggal 12 juni 2006, maka
Pemohon dibebasakan dari biaya perkara. Implikasinya menurut keterangan
hasil wawancara dari Qomaroni,S.H sebagai hakim anggota yang memeriksa
perkara tersebut hakim tidak membebankan kewajiban kepada pemohon
akibat putusnya perkawinan karena cerai talak beradasarkan Pasal 149
Kompilasi Hukum Islam. yaitu, menentukan besarnya nafkah yang
ditanggung oleh bekas suami kepada bekas istri, memberikan mut’ah yang
layak kepada bekas istri dan memberikan biaya hadhanah untuk anak-
anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun apabila
mereka mempunyai keturunan. Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini
termohon tidak hadir dan sudah dipanggil secara patut oleh pengadilan
Agama Karanganyar, karena ketidakhadiran termohon dalam pemeriksaan
perkara ini, sehingga termohon tidak menuntut apa yang menjadi haknya
sebagai mantan istri kepada mantan suaminya, sebenarnya hakim dalam hal
ini secara Ex Officio untuk menjamin hak-hak perempuan dapat
membebankan hak dan kewajiaban mantan suami kepada pemohon, walaupun
termohon tidak menuntut apa yang menjadi haknya. Namun karena
permohonan perkara cerai Talak ini diperiksa secara prodeo, karena untuk
membayar biaya perkara ini saja pemohon tidak mampu membayarnya
dikarenakan ketidakmampuan prekonomiannya           dan untuk memenuhi
kebutuhan sehari-harinya saja tidak mencukupi maka hakim dalam
putusannya tidak membebankan kepada Pemohon untuk memenuhi hak dan
kewajibannya akibat putusnya perkawinannya karena cerai talak kepada
termohon mantan istrinya (Wawancara dengan Komaroni,S.H, hari Senin
tanggal 14 Juni 2010 pukul 13.10 WIB).

         Demikian     halnya     dengan   perkara   cerai   Talak    Nomor
414/Pdt.G/2006/PA.KRA     ini,   berdasarkan   keterangan   diatas   penulis
berpendapat bahwa implikasi yuridis perkara yang diperiksa secara Prodeo
terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ini dapat
diketahui setelah adanya pertimbangan hakim dalam putusannya yang
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 237 HIR dan putusan sela Pengadilan
Agama Karanganyar Nomor:414/Pdt.G/PA.Kra. Tanggal 12 juni 2006, maka
Pemohon dibebasakan dari biaya perkara. berdasarkan pertimbangan itu,
hakim berpendapat menilai pemohon cerai talak yang perkaranya diperiksa
secara Prodeo ini adalah orang yang benar-benar tidak mampu secara
ekonominya bahkan untuk memenuhi kebutuhanya sehari-hari saja kurang
mampu. Karena pertimbangnya itu implikasinya hakim dalam menjatuhkan
putusannya tidak membebankan kewajiban kepada pemohon akibat putusnya
perkawinan karena cerai talak berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam
di sebutkan:
         Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami
wajib:
a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang
   atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
b. Memeberi nafkah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali
   bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nasyus dan dalam keadaan
   hamil;
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila
   qobla al dukhul;
d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya mencapai yang belum
   umur 21 tahun;
         Hakim dalam menjatuhkan putusannya pada perkara yang diperiksa
secara prodeo ini tidak membebankan kewajiban kepada pemohon akibat
putusnya perkawinan karena cerai talak kepada termohon yaitu bekas istrinya
ini sudah sesuai dengan ketetuan perundang-undangan karena Pasal 41 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan
jalan dengan ketentuan yang berbunyi: “pengadilan dapat mewajibkan kepada
bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu
kewajiban bagi bekas isteri”. karena dalam pasal tersebut terdapat kata
“dapat”, kata tersebut menunjukkan sebuah anjuran bagi hakim dalam
memutus untuk mewajibkan atau tidak mewajibkan bagi suami untuk
memenuhi hak-hak istri, atau sebuah alternatif bagi hakim dalam memutus
untuk menghukum Pemohon, disini diberikan kebebasan bagi hakim dalam
pertimbangannya menilai layak atau tidaknya Pemohon untuk mememenuhi
kewajibannya akibat putusnya perkawinan kepada bekas istrinya, sehingga
dalam memutus perkara tersebut hakim harus melihat terlebih dahulu keadaan
sosial ekonomi dari Pemohon cerai talak yang perkaranya diperiksa secara
Prodeo di Pengadilan Agama Karanganyar.
                                      BAB IV

                                    PENUTUP

                                    A. Simpulan

         Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan
implikasi yuridis penanganan perkara secara prodeo terhadap pertimbanagan
hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Agama Karanganyar (Studi
Putusan Nomor.414.Pdt.G/2006/PA.KRA), maka penulis dapat mengambil
simpulan sebagai berikut :


1.    Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Berperkara Secara Prodeo di
      Pengadilan Agama Karanganyar:
      a. Hakim berpendapat bahwa semua perkara yang menjadi kewenangan
         Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang
         Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
         1989 Tentang Peradilan Agama dapat diajukan pemeriksaanya secara
         prodeo. Karena dalam ketentuan Pasal 273 HIR hanya menegaskan
         diperbolehkan berperkara secara prodeo bagi para pihak yang tidak
         mampu membayar biaya perkara tetapi tidak menyebutkan jenis-jenis
         perkaranya.

      b. Hakim memberikan izin berperkara secara Prodeo di Pengadilan Agama
         juga telah melihat alat bukti yang diajukan pemohon yang menunjukkan
         bahwa pemohon adalah benar orang yang tidak mampu ekonominya yaitu
         dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/kecamatan setempat
         dan saksi-saksi yang diperiksa di persidangan.


2. Implikasi     Yuridis     Pemeriksaan    Secara    Prodeo   Terhadap   Dasar
     Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Cerai Talak
     Nomor.414.pdt.G/2006/PA.KRA adalah sebagai berikut:
       Implikasi yuridis perkara yang diperiksa secara Prodeo terhadap dasar
  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah hakim tidak
  membebankan dalam putusannya kepada Pemohon untuk memenuhi hak dan
  kewajibannya berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam akibat putusnya
  perkawinannya karena cerai Talak kepada Termohon yaitu bekas isrinya,
  karena hakim telah mempertimbangkan kondisi ekonomi Pemohon yang serba
  kekurangan.



                                   B. Saran

       Dari kesimpulan yang didapat oleh penulis, pada akhirnya penulis dapat
mengajukan saran kepada para pihak yang terkait sebagai berikut:
1. Hendaknya dalam menentukan krtiteria tidak mampu secara ekonomis, lebih
    ada kejelasan ketidakmampuan misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan
    tetap, penghasilannya kurang dari standar minimum atau mampu membayar
    biaya perkara, tapi tidak mampu membayar jasa kuasa hukum.

2. Hendaknya Pengadilan Agama Karanganyar lebih mempertimbangkan lagi
    dengan adanya perkembangan regulasi kependudukan, sebaiknya masyarakat
    yang tidak mampu juga bisa memanfaatkan kartu keluarga miskin (gakin).
    Untuk lebih memudahkan masyarakat sehingga tidak perlu lagi repot
    meminta keterangan miskin yang dikeluarkan lurah, kepala desa atau
    kecamatan setempat.

3. Hendaknya hakim dalam mengambil keputusannya terhadap perkara yang
    diperiksa secara Prodeo lebih bersikap bijaksana dan mengedepankan
    sanubari dan hati nuraninya agar lebih memberi rasa keadilan bagi para pihak.
                            DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori. 2007.Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3
      Tahun 2006. Cetakan pertama. Yogyakarta: UII Press.

Afandi Mansur. 2009. Peradilan Agama Strategi dan Taktik Membela Perkara di
       Pengadilan Agama. Malang: Setara Press.

Anonim.Rumusan Hasil Diskusi.
      http://www.Pta-banten.net/rumusan_hasil_diskusi.pdf [diakses 5 April
      2010 pukul 19.53].

Anonim. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
      http://www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php [diakses 5 April 2010
      pukul 20.53].

Basiq Djalil. 2006. Peradilan Agama    Agama di Indonesia. Jakarta: Prenada
      Media Group.

Denis J. Wiechman, Jerry D. Kendall, and Mohammad K. Azarian. 2002. Journal
      Islamic           Law            Myths           and           Realities.
      http://www.scribd.com/doc/7237893/Myths. [diakses 20 Juni 2010, 20:06]
Eko Riadi. 2007. Kajian Terhadap Putusan No. 269/Pdt.G/2006/PA.Btl Tentang
      Kesadaran Mekanis: Pola Pikir Hakim Yang Menyandera Keadilan.
      Jurnal Yudisial. Vol-1, No-2.
F.M. Suseno.1999. Etika Politik: Prinsip Modal Dasar Negara Modern. Jakarta:
      Gramedia.
H.A. Mukti Arto. 2008. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama.
      Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM-Press.


H.B. Sutopo. 2000. Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta:
       Universitas Sebelas Maret.


HIR. Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44.

Howard M. Federspiel. 2002. Indonesia, Islam, and U.S. Policy. The Brown
      Journal                           of World Affairs, Spring .volume ix.
              www.watsoninstitute.org. [diakses 5 Juli 2010 pukul 20.53].
Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam. Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Mardani. 2009. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah
      Syar’iyah. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2007. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama.
      Jakarta : Sinar Grafika

Mustofa. 2005. Kepanitraan Peradilan Agama. Jakarta: Prenada Media.


Nawawi. 1999. Taktik dan Strategi Membela Perkara Perdata. Jakarta: Fajar
     Agung.

RBg. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227

Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata. 1997. Hukum Acara Perdata
      dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju.

Roihan A. Rasyid. 2000. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: PT Raja
      Gravindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas
       Indonesia Press.

Sudikno Mertokusumo. 1998. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta:
      Liberti.

Tim. 2009. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II.
       Jakarta : Mahmakah Agung RI.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
      No.7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama.

Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
      undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Peraturan-Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang
       No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi.

				
DOCUMENT INFO
Description: DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA YANG DIAJUKAN SECARA PRODEO DAN IMPLIKASI YURIDISNYA DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR (STUDI PUTUSAN Nomor.414.Pdt.G/2006/PA.KRA)