Clipping of Articles by hcj

VIEWS: 111 PAGES: 36

									                                                                  Clipping of Articles


                                                                              Forestry
                                                                              July 28-30, 2007



INDEX.

   1. Media Indonesia : Enam Tempat Penggergajian Kayu Ditutup

   2. Media Indonesia : BKSDA Autopsi Bangkai Gajah

   3. Media Indonesia : Penindakan Perambah Hutan Diskriminatif di Simalungun

   4. Kompas : Perda Berlawanan dengan UU PP Juga Mengandung Kontroversi

   5. Kompas : Hak Masyarakat Masih Diabaikan

   6. Koran Tempo : Perhutani Kantongi Rp 1,4 Triliun

   7. Analisa : Menhut: Pemberantasan ‗Illegal Logging‘ di Hutan Ilegal

   8. Analisa : Dalam Memberantas Illegal Logging Diperlukan Kejujuran

   9. Analisa : Degradasi Hutan dan Lahan Jadi Keprihatinan Dunia

   10. Analisa : Luas Gambut di Riau Makin Berkurang

   11. Pontianak Post : Selesaikan Segera Masalah Kehutanan Kalbar
       Dihut Jangan Sekadar Menginventaris Masalah

   12. Kedaulatan Rakyat : Perhutani Kesulitan Melarang Pendaki

   13. Suara Merdeka : Warga Melawan Petugas Operasi Illegal Logging Satu Truk Kayu Disita

   14. Banjarmasin Post : Ratusan Kubik Kayu Disita

   15. Banjarmasin Post : Kayu Tiga Meter Kubik Bebas Dokumen

   16. Banjarmasin Post : Rp 4,7 M untuk Padamkan Api

   17. Media Indonesia : Menteri Kehutanan: 'Tidak Ada Pembalakan Liar di Riau'

   18. Media Indonesia : Ekspor Anggrek Dilarang
19. Media Indonesia : Pembawa Satwa Dilindungi Ditangkap BKSDA

20. Media Indonesia : 1.002 Jiwa Terisolasi di Gunung

21. Kompas : Editorial: Banjir dan Perubahan Iklim

22. Kompas : Korban Butuh Bantuan Persediaan Bahan Pangan Habis Terendam Lumpur

23. Kompas : Ribuan Hektar Lahan Telantar

24. Kompas : Australia Beri Bantuan Penting, Pendidikan tentang Planet Bumi Terkait Pemanasan
    Global

25. Kompas : Pembalakan Liar Menhut Bantah Membela Adelin Lis

26. Kompas : Warga Tolak Rencana Pembangunan HTI

27. The Jakarta Post : Haze returns to Jambi

28. Jawa Pos : Korban Tewas Banjir Morowali 70

29. Suara Pembaruan : Banjir Morowali Akibat Kerusakan Hutan

30. Suara Pembaruan : Polri Evaluasi Hasil Penyelidikan Pembalakan Liar

31. Suara Merdeka : KPH Banyumas Barat Perluas Hutan Pinus Gondorukem Dibeli China

32. Banjarmasin Post : Hutan Hilang

33. Banjarmasin Post : Rakyat Bisa Kelola Hutan Izin Bisa Dicicil 60 Tahun

34. Kedaulatan Rakyat : 7.000 Warga Belum Diketahui Nasibnya; Banjir di Morowali, 72 Tewas

35. Sinar Harapan : Antara Bencana dan Perusakan Hutan di Morowali

36. Suara Pembaruan : Banjir dan Longsor di Sulsel, Sulut, dan Sulteng
    Ratusan Rumah Kembali Tergenang, 21 Desa Terisolir

37. Sinar Harapan : Harus Moratorium Penebangan Hutan
    Lima Institusi Bertanggung Jawab atas Kerusakan Hutan

38. Suara Pembaruan : 15 Tahun Lagi Hutan Alam Indonesia Habis

                                               ***
1. Media Indonesia

July 30, 2007

Enam Tempat Penggergajian Kayu Ditutup




BANJARMASIN (Media): Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel),
menutup enam perusahaan penggergajian kayu (sawmill) liar di sekitar kawasan hutan Bangkal,
Kecamatan Cempaka, Banjarbaru.

Dalam operasi penertiban itu, petugas juga menyita ratusan meter kubik kayu gelondongan, kayu
olahan, dan 10 mesin gergaji. Sejumlah pemilik perusahaan juga masih diperiksa di kantor kepolisian
setempat.

Kepala Bagian Humas Kepolisian Daerah Polda Kalsel Ajun Komisaris Besar (AKB) Puguh Raharjo,
kemarin, mengatakan penutupan dan penyitaan sejumlah barang bukti itu dilakukan dalam Operasi
Hutan Lestari yang digelar Polresta Banjarbaru, Sabtu (28/7).

''Saat ini perusahaan kayu tersebut ditutup dan para tersangkanya diperiksa,'' katanya.

Lokasi enam perusahaan penggergajian kayu yang ditutup itu berada di sekitar kawasan hutan di
perbatasan antara Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut. Kayu-kayu yang
dimanfaatkan perusahaan tersebut dan akhirnya disita polisi merupakan kayu jenis tanaman keras
seperti durian, karet, akasia, kelapa, dan karamunting.

Para pemilik perusahaan penggergajian kayu liar yang kini menjadi tersangka dan harus menjalani
pemeriksaan petugas di antaranya bernama Jahrani, Anang, Sayuti, Arul, Sahlan, Haris, Alfianoor, dan
Syahroni. Dari keterangan para tersangka, perusahaan tanpa izin itu sudah beroperasi lama dan
memanfaatkan kayu dari kawasan hutan sekitar.

''Diduga masih ada sejumlah sawmill lain yang beroperasi di wilayah tersebut dan akan terus kita
tertibkan,'' ujar Puguh.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Suhardi mengatakan kawasan hutan di sepanjang
perbatasan antara Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tapin, dan Kota Banjarbaru saat ini menjadi
kawasan hutan kritis. ''Kondisi kawasan hutan di wilayah itu kritis akibat maraknya penebangan liar,''
katanya.

Meski aparat penegak hukum gencar melakukan operasi penertiban, praktik penebangan liar tetap
marak, termasuk di wilayah kawasan hutan konservasi Taman Hutan Raya Sultan Adam seluas
112.000 hektare. Marak beroperasinya usaha penggergajian itu diduga kuat menjadi penyebab
semakin parahnya kerusakan kawasan hutan di sana. (DY/N-1)
2. Media Indonesia

July 30, 2007

BKSDA Autopsi Bangkai Gajah




TIM Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau bersama World Wild Fund (WWF)
mengautopsi bangkai gajah yang ditemukan di Sungai Aia Godang, Desa Pinggir, Kecamatan
Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, kemarin.

Untuk keperluan autopsi, tim mengambil sejumlah organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan
ginjal. Organ itu selanjutnya akan dikirim ke laboratorium veteriner di Bogor, Jawa Barat, guna
mengetahui penyebab kematian gajah.

''Hasil autopsi dan penelitian akan diperoleh dalam satu bulan,'' kata Rini Deswita, salah seorang
anggota tim BKSDA.

Gajah yang mati tersebut ditemukan warga Desa Pinggir pada Rabu (25/7). Kondisi gajah yang
diperkirakan berumur 20 tahun itu mengenaskan karena kedua gadingnya telah hilang. Data WWF
Riau menyebutkan, kasus kematian gajah sejak 2004 hingga 2007 mencapai 47 ekor. Tingginya
konflik manusia dengan gajah juga mengakibatkan korban pada manusia. Dalam kurun waktu yang
sama 10 orang meninggal dunia. (RK/N-1)




3. Media Indonesia

July 30, 2007

Penindakan Perambah Hutan Diskriminatif di Simalungun




"MALANG tak bisa ditolak, untung tak bisa diraih". Barangkali itulah yang dialami Karto Sihombing, 45,
penduduk Desa Bintang Maria, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara
(Sumut). Baru beberapa tahun tinggal di pinggiran Bukit Simbolon sudah dijadikan tersangka pelaku
perambah hutan di kawasan setempat.

Tak pelak, suratan takdir dilahirkan sebagai orang tidak punya alias miskin hingga membuatnya
bermukim di perkampungan Bintang Maria di areal hutan register 1 Bukit Simbolon pun disesalinya.

Bagaimana tidak? Gara-gara mencari peruntungan dengan memanfaatkan lahan bekas hutan seluas 1
hektare (ha), Karto harus merasakan dinginnya 'sel' kamar Hotel Prodeo. "Entah kenapa saya yang
jadi korban. Inilah nasib orang tak punya, (gara-gara) membuka lahan bekas hutan ini, saya dipenjara,"
ujarnya kepada Media Indonesia di Medan, pekan lalu.
Padahal, bukan dirinya saja yang bermukim di kawasan tersebut. Setidaknya masih ada 65 kepala
keluarga (KK) lain yang 'beradu' nasib di kawasan tersebut. Jauh sebelum mereka bermukim di sana,
katanya, sejumlah perusahaan sudah memelopori praktik pengambilan kayu di hutan.

Karto ditangkap pihak Kepolisian Resor (Polres) Simalungun dan Dinas Kehutanan pada 24 Agustus
2006 bersama tujuh warga lainnya. Mereka adalah Parto, Ferry, Karimin, Rama Silalahi, Ahad, dan P
Matondang beserta istrinya. Bersamaan dengan mereka, tiga warga Desa Kampung Baru, Kecamatan
Panombean Pane, juga digelandang polres setempat. Pada 9 Maret 2006, polres juga menangkap
empat warga setempat.

Diskrimasi

Gencarnya operasi menimbulkan kegalauan warga setempat. Menurut B Sitorus, 47, tokoh
masyarakat Desa Bintang Maria, warga ketakutan dan trauma setiap melihat polisi datang ke kampung
mereka. Bila polisi datang, warga langsung lari bersembunyi ke hutan dan baru kembali ke desa
setelah hari gelap.

Padahal, tutur Sitorus, warganya sudah turun-temurun sejak 1979 menempati kawasan itu. Tercatat
ada 40 KK dari Desa Kampung Baru dan 65 KK dari Desa Bintang Maria yang 'menumpang' dan
memanfaatkan lahan di kawasan di register 1 Bukit Simbolon seluas 23.619 ha itu.

Warga membudidayakan aneka jenis tanaman mulai dari karet, kemiri, durian, jengkol, dan petai
dengan hasil Rp1 juta per bulan. Hasil pertanian itu dijual ke Kota Pematang Siantar yang berjarak
sekitar 35 km dari Desa Bintang Maria dan Kampung Baru. "Dibanding pengusaha dan pejabat yang
membuka puluhan ha areal hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, pendapatan warga tidak
seberapa."

Senada dengan itu, Agus Marpaung, Direktur Bina Insani juga melayangkan protes. Padahal,
tandasnya, nama-nama pengusaha dan pejabat yang membuka lahan di kawasan itu terdaftar di Dinas
Kehutanan (Dishut) Simalungun sebagai penguasa areal kawasan hutan register 18. "Ini bukti terjadi
diskriminasi dalam penindakan perambahan hutan di Simalungun."

Masalahnya, nama pengusaha pelaku penguasaan dan perambah hutan di kawasan itu sudah sering
diekspos, tapi tidak ditindak.

Bahkan, Kepala Dishut Simalungun Bahrum Sipayung pun menantang untuk menangkap warga
setempat. Menurut Sipayung, dari sedikitnya 276 warga yang berada di kawasan hutan Register 18,
ada 40 orang di antaranya pengusaha dan pejabat. "Kalau mereka ditangkap, apakah masyarakat
sudah siap ditangkap?" ujarnya pada dialog publik, pekan lalu. Sipayung menjelaskan, pengusaha
yang terlibat di antaranya adalah Kok Liang dan Iskandar Sinaga. Pernyataan itu jelas menyulut
kemarahan warga yang merasa dikorbankan pihak aparat hukum. "Seharusnya, kalau hukum mau
ditegakkan, semua termasuk pengusaha Kok Liang, China Dingin, dan Edi harus diproses. Jangan
kami rakyat kecil saja yang ditangkap," protes Ruminta, salah seorang warga yang ikut dalam diskusi
tersebut.

Direktur Walhi Sumut Hardi Munthe menilai ada yang salah dengan regulasi di bidang kehutanan.
Buktinya, dari 56 orang yang ditangkap dan dipenjarakan karena tuduhan menduduki dan menguasai
kawasan hutan yang ditunjuk SK Menteri Kehutanan (Menhut) No 44/2005, hanya 22 yang
disidangkan oleh pengadilan negeri setempat. Sisanya dibebaskan karena dinilai batas hutan belum
jelas.

Ujung pangkal ketidakberesan peraturan itu, jelas Hardi, bersumber pada ketidakpastian luas areal
kawasan hutan. Sebelumnya, pada SK 44/2005 disebutkan luas kawasan 3.742.120 ha, namun
kemudian keluar lagi SK Menhut No 201/2006 yang menyatakan luas kawasan hutan berubah.
Dengan keluarnya SK 201 ini luas kawasan berkurang, menjadi 2.969.448 ha. "Mana yang mau
dijadikan acuan?" (Kennorton Hutasoit/Yennizar Lubis/N-4)




4. Kompas

July 30, 2007

Perda Berlawanan dengan UU
PP Juga Mengandung Kontroversi

Pekanbaru, Kompas - Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pedoman Pengendalian Kebakaran
Hutan, Lahan dan Dampak Lingkungan Hidup bertentangan dengan peraturan yang lebih tingggi.
Pasal yang bertentangan terkait kewenangan membakar areal hutan buat masyarakat adat dan sanksi
pidana yang minim.

"Pasal itu berpotensi membuat kontroversi dan akan menghambat program pengendalian kebakaran
hutan di Riau sendiri. Niatan mencegah kebakaran hutan justru akan terkendala oleh aturan yang
dibuat di daerah sendiri," ujar Nursamsu, Forrest Crime Modul Leader WWF Riau di Pekanbaru,
Minggu (29/7).

Pasal 3 ayat (1) Perda itu menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan membakar hutan
dan atau lahan. Namun, ayat (3) menyebutkan, aturan itu tidak berlaku kepada masyarakat tempatan
yang mengolah lahan secara tradisional dengan lahan sampai dua hektar.

Dan, pada ketentuan pidana pasal 25 disebutkan, kesengajaan atau kelalaian membakar hutan dan
lahan hanya diganjar pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.
Tindak pidana pembakar hutan pun hanya dikategorikan sebagai pelanggaran.

Nursamsu menambahkan, aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, UU No 41/1999 tentang
Kehutanan tegas melarang siapa saja untuk membakar hutan. Ancaman hukuman membakar hutan
paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar. Tindak pidana pembakar hutan adalah
kejahatan.

"Dengan perda yang memberi ancaman hukuman minimal dan dapat diganti denda minimal, kekuatan
perda itu justru menjadi tidak ada lagi," ujar Nursamsu.

Kapolda Riau Brigjen Pol Sutjiptadi sempat mengungkapkan, kalaupun Perda Riau diberlakukan, polisi
tidak akan menjerat pembakar hutan dengan aturan itu. "Polisi hanya akan memakai undang-undang,"
kata Sutjiptadi.

Ketua Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah Riau, Lukman Abbas mengungkapkan, Perda
Kebakaran Hutan Riau itu sudah berada di tangan Mendagri untuk segera disahkan.

PP 4/2001

Kontroversi perundang-undangan tentang pembakar hutan, menurut Bambang Hero Saharjo dari
Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Institut Pertanian Bogor, sebenarnya sudah dimulai dari
Peraturan Pemerintah No 4/2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan
Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
Pada penjelasan pasal 17 PP 4/2001 menyebutkan bahwa penanggulangan kebakaran lahan tidak
berlaku bagi masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan kebunnya,
kecuali kebakaran terjadi sampai di luar lahannya.

Nursamsu menyebutkan, kontroversi perundang-undangan seharusnya tidak boleh terjadi bila
pemerintah serius mengurusi kebakaran hutan yang senantiasa berulang setiap tahun. (SAH)




5. Kompas

July 30, 2007

Hak Masyarakat Masih Diabaikan




Kasus-kasus perambahan hutan terjadi karena banyak perusahaan yang mengabaikan hak-hak
rakyat. Perusahaan berkasus biasanya karena perusahaan memanfaatkan ijin hak pengusahaan hutan
dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang tidak diawasi pelaksanaannya secara
benar oleh Dinas Kehutanan. Direktur Reserse dan Kriminal Polda Sumut Kombes Ronnie Sompie
dalam pesan singkatnya, Minggu (29/7) mencontohkan kasus perusahaan sawit PT Rimba Mujur
Mahkota yang dibiayai kredit Rp 41 Miliar dari BNI 46 Jakarta juga untuk membangun kelapa sawit,
yang sampai sekarang belum dibangun. (wsi)




6. Koran Tempo

July 30, 2007

Perhutani Kantongi Rp 1,4 Triliun




Jakarta - Perum Perhutani memperoleh pendapatan Rp 1,454 triliun dari hasil produksi kehutanan dan
nilai sisa persediaan 2007. Hingga bulan ini, perusahaan negara itu telah memenuhi 50,20 persen dari
target pendapatan Rp 2,4 triliun. "Pendapatan itu diperoleh dari tiga unit wilayah hutan produksi seluas
1,8 juta hektare," kata Direktur Perhutani Transtoto Handadari akhir pekan lalu. Cheta Nilawaty




7. Analisa

July 30, 2007

Menhut: Pemberantasan ‘Illegal Logging’ di Hutan Ilegal

Medan, (Analisa)

Menteri Kehutanan HMS Kaban menegaskan, pemberantasan illegal logging (pembalakan liar)
dilakukan di kawasan yang tidak memiliki izin.
―Jadi, saya sebagai pemerintah tetap melindungi perusahaan kayu yang memiliki izin. Walaupun
terkadang tidak semua perusahaan yang punya izin itu baik,‖ sebut Menhut HMS Kaban didampingi
Kadis Kehutanan Sumut JB Siringoringo dan Korwil PMPHI Sumut Drs Gandi Parapat, Jumat (27/7).

Kalau ternyata ada perusahaan yang diberi izin hak pengelolaan hutan telah melanggar aturan pidana,
tetap juga harus ditindak secara pidana sesuai dengan kejahatannya.

―Tapi, pemberantasan illegal logging ada di hutan yang ilegal. Itu harus diingat. Itu instruksi presiden,‖
tegas Menhut lagi seraya berharap semua kalangan termasuk kalangan aktivis bisa memahami hal itu
lebih jauh.

Menurut Menhut, hingga kini Departemen Kehutanan tetap menjalankan visi dan misinya untuk
memberantas illegal logging. Karena itu merupakan salah satu dari lima target poin yang menjadi
target Dephut.

Selain itu, prioritas lain Dephut lainnya untuk melakukan rehabilitasi dan konservasi hutan. Terkait hal
itu, lanjut Menhut, dari puluhan juta kubik jatah tebang selama ini, kini sudah diperkecil hanya 9,1 juta
kubik saja.

Di sisi lain, Dephut terus menerus mendorong masyarakat luas untuk melakukan penanaman hutan
kembali dengan target dua juta hektar per tahun.

―Coba cari di dunia ini, negara mana yang melakukan penanaman dua juta hektar per tahun, selain
yang Indonesia buat saat ini,‖ tutur Menhut seraya menjelaskan, itu satu bentuk dari sikap pemerintah
Indonesia yang tidak saja memberantas illegal logging, tapi juga mengembalikan hutan demi masa
depan bangsa. (nai)




8. Analisa

July 30, 2007

Dalam Memberantas Illegal Logging Diperlukan Kejujuran




Medan, (Analisa)

Dalam memberantas illegal logging, yang diperlukan adalah kejujuran. Jika memang tak mampu
menangkap aktor intelektualnya dan mengganjar hukuman yang setimpal, maafkan saja. Jangan
sampai urusan penegakan hukum menjadi ajang pemerasan.

Karena semuanya bisa dihitung dengan analisa SWOT, yakni strength (kekuatan), weekness
(kelemahan), opportunity (peluang), dan threaten (tantangan). Hal ini diungkapkan dr Robert Valentino
Tarigan SPd dalam talk show bertajuk ‗Memberantas Illegal Logging‘ di Radio Simponi Medan.

Dengan analisa SWOT itu, katanya, seyogianya para pemimpin republik ini dapat menyimpulkan,
apakah memungkinkan melakukan penindakan terhadap pencuri kayu. Kalau tidak ya maafkan saja.
Tapi ke depan pelaku (otak)-nya, kalau perlu dihukum mati atau seberat-beratnya agar menimbulan
efek jera.
Sebaiknya kita kata Robert, mencontoh China dalam pemberantasan korupsi yang begitu menggurita.
Presiden yang menjabat sekarang mengumumkan, pelaku korupsi yang lalu-lalu diberi pengampunan.

Tetapi sejak dia menjabat ke depan, setiap pelaku korupsi di atas 50 ribu dolar AS harus masuk peti
mati. Enam bulan setelah dia menjabat, Walikota Beijing dieksekusi mati.

Sang presiden menyiapkan 100 peti mati, 99 untuk para koruptor dan 1 untuk dirinya, jika tak
melaksanakan program tersebut. Dirinya pun jika terbukti korupsi harus pula masuk mati pati.

Reboisasi juga seyogianya memakai manajemen SWOT sehingga tidak jadi program yang sia-sia.
―Itulah gunanya kita bersekolah, sehingga ada hitung-hitungannya, tidak hantam kromo dan sok
pahlawan (berjasa),‖ tekan Valentino.

Untuk itu ia mencontohkan Afrika Selatan dengan Nelson Mandelanya. Setelah habis masa jabatannya
sebagai presiden, Nelson tidak merasa berjasa membebaskan Afrika Selatan dari cengkraman politik
apharthaid.

Malah ia minta rakyat untuk tidak mencalonkan dirinya kembali karena sekolahnya tidak sampai tamat
SLTP. Akhirnya terplihlah doktor besar (S3) yang dulu adalah wakilnya.

SADAR

Nelson sadar bahwa mengurus negara haruslah dengan ilmu pengetahuan. Ia sendiri setelah tak
menjabat lagi, jadi bapak bangsa, urainya.

Valentino yang juga Pimpinan BB/BS BIMA dan Direktur LSM Pelindung Bumimu ini, lebih jauh
mengemukakan, di Sumut pencuri-pencuri kayu itu dibeking oleh petugas kepolisan.

Karena itu, ketika aktivis melakukan advokasi hutan, bukan malingnya yang dikejar, malah sang aktivis
yang diteror. Saya sudah sejak Oktober 2005 diikuti oleh oknum-oknum petugas dalam upaya
menakut-nakuti.

Bertitik tolak dari hal itulah Valentino mengkhawatirkan, kelak -- karena kehebatan maling kayu
tersebut -- kudeta sesungguhnya tidak datang dari rakyat, jenderal, atau politisi, melainkan dari maling
kayu. Mereka bisa mengatur dan memerintah oknum-oknum bersenjata.

Narasumber lain dalam talk show itu, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Ir Wiratno
MSc yang menyebutkan, 20.000 hektar kawasan Leuser telah mengalami penggundulan. Sedangkan
120.000 hektar lagi berpotensi rusak. (rrs)



9. Analisa

July 30, 2007

Degradasi Hutan dan Lahan Jadi Keprihatinan Dunia

Langsa, (Analisa)

Degradasi hutan dan lahan di tanah air saat ini menjadi keprihatinan dunia, dimana menurut data
terakhir tentang laju kerusakan hutan dan lahan di Indonesia diperkirakan mencapai angka 2,83 juta
ha/tahun.
Kerusakan hutan dan lahan itu terjadi pada berbagai fungsi hutan dan lahan seperti halnya kawasan
hutan mangrove.

Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Aceh Timur, Nasruddin Abubakar saat membuka workshop
―Formulatif Meeting Manggrove‖ Kabupaten/Kota NAD kerjasama dengan Japanese Red Cross
Societes di Hotel Kalifah Idi Rayeuk belum lama ini.

Bencana alam gempa bumi dan tsunami yang melanda NAD akhir tahun 2004 lalu menjadikan saksi
nyata betapa kerusakan hutan dan lahan memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi
kehidupan umat manusia di muka bumi ini, tidak terkecuali NAD dan Aceh Timur khususnya.

Kegiatan workshop ini diharapkan dapat mempercepat upaya rehabilitasi hutan dan lahan sebagai
prioritas yang diarahkan bagi upaya penanggulangan bencana alam, sehingga bencana-bencana
tersebut tidak akan terjadi lagi atau dapat diminimalisir sekecil mungkin.

Delegasi Project Manggrove Japanese Red Cross Societes, Jun Takashima dalam kesempatan itu
mengatakan, kegiatan formulatif meeting mangrove ini merupakan pelatihan tentang penanggulangan
kerusakan hutan bakau dan pantai serta budidaya tanaman bakau.

Sebagian besar lahan di Aceh Timur sebutnya, ditumbuhi tanaman bakau dan ini perlu dibudidayakan
sebagai pencegahan terjadinya abrasi pantai, apalagi selama ini banyak kawasan mangrove dibabat
untuk kepentingan bahan baku arang.

Kegiatan ini juga untuk menjalin silaturahmi dengan sesama anggota PMI yang ada di NAD seperti
halnya dari PMI Cabang Aceh Timur, Lhokseumawe, Sabang, Bireuen, Aceh Utara, Pidie dan Aceh
Besar.

Selain itu diharapkan diperoleh data akurat tentang keadaan hutan mangrove di masing-masing
kawasan, untuk nantinya dapat ditindaklanjuti dengan program yang lebih bermanfaat lagi. (ed)




10. Analisa

July 30, 2007

Luas Gambut di Riau Makin Berkurang




Pekanbaru, (Analisa)

Luas kawasan gambut di Provinsi Riau semakin berkurang. Lahan gambut di Sumatera ada 7,2 juta ha
dan dari jumlah itu Riau memiliki 4,044 juta ha (56,1) persen.

Demikian diungkapkan Direktur Lembaga Pemerhati Hutan Indonesia (LPHI) wilayah Sumatera,
Sukardi Ali Zahar, kepada Analisa, Minggu (29/7). Dikatakan, dirinya yang selalu prihatin terhadap
kelangsungan lahan gambut di Riau. Dia mengakui luas lahan gambut semakin berkurang.

―Lahan gambut memiliki fungsi sebagai pengendali perubahan iklim global, karena kemampuannya
dalam menyerap dan menyimpan cadangan karbon cukup besar. Lahan Gambut juga mampu
menjaga kestabilan tata air serta menyerap dan melepas air secara herizontal,‖ katanya.
Sukardi juga prihatin, karena secara umum lapisan masyarakat di Riau berlomba-lomba menanam
sawit demi keuntungan harga CPO yang tinggi di pasaran internasional.

―Sedikitnya empat juta hektare luas kebun sawit di Riau, telah mengubah fungsi hutan dan tetap saja
mengundang celaka bagi manusia,‖ ujarnya.

Pohon sawit juga penyebab terjadinya pemanasan global, karena memantulkan cahaya matahari
kepermukaan bumi. Akibat konversi dan eksploitasi lahan gambut menyebabkan terlepasnya emisi
karbon (CO2).

―Ini dapat dipastikan terganggunya sistem water table (sistem hidrologis) secara keseluruhan,‖
jelasnya.

Dia membeberkan, saat ini di Kampar masih memiliki hutan yang kaya akan flora dan fauna yang
dilindungi.

―Ada 32 spesies tumbuhan di sana. Selain itu 21 spesies hewan dilindungi. Harimau sumatera, ikan
Arwana, buaya muara dan beruang madu merupakan spesies potensial, tetapi tetap saja terancam
pemusnahan lokal,‖ jelasnya.

Sementara di Kabupaten Kampar memiliki dua kubah gambut dengan kedalaman lebih 20 meter.
Tetapi sudah terancam rusak akibat adanya konversi hutan rawa gambut. (dw)




11. Pontianak Post

July 30, 2007

Selesaikan Segera Masalah Kehutanan Kalbar
Dihut Jangan Sekadar Menginventaris Masalah

Pontianak,- Anggota Komisi B DPRD Kalimantan Barat dari Partai Demokrat, Herman Ivo, menilai
bahwa masalah penanganan kehutanan di daerah ini masih semrawut. Buktinya, permasalahan
kehutanan dari tahun ke tahun selalu sama dan tidak terselesaikan.


Ia mencontohkan dalam hal penertiban izin pengolahan kayu. ―Penertiban masalah perizinan kayu kok
dari tahun ke tahun tak pernah selesai. Padahal penertiban izin ini juga ada kaitannya dengan
pemberantasan pembalakan liar. Tapi anehnya, penertiban izin ini sampai sekarang tidak selesai dan
masih jadi agenda yang dikerjakan,‖ katanya.


Sebelumnya Kepala Dinas Kehutanan Kalbar Agus Aman Sudibyo mengatakan bahwa saat ini
kapasitas terpasang untuk pemenuhan industri primer perkayuan sejumlah 2,3 juta meter kubik/tahun,
tidak sebanding dengan jumlah produksi hutan Kalbar yang hanya mencapai 500.000 m3/tahun.


Karena itu, Dishut Kalbar berkoordinasi dengan Disperindag berupaya untuk melakukan restrukturisasi
industri perkayuan disamping mengembangkan hutan tanaman. ―Langkah awal yang kita lakukan
yakni menginventarisasi, berapa jumlah riil industri perkayuan kita. Mudah-mudahan segera selesai
dalam waktu dekat, untuk kemudian kita sikapi apakah industri yang ada akan diperbarui izinnya atau
tidak,‖ kata Agus.
Sementara itu menurut Herman Ivo, permasalahan klasik lainnya yang tak kunjung terselesaikan yakni
program gerakan rehabilitasi lahan (gerhan). ―Dinas Kehutanan jangan hanya menginventarisir
permasalahan. Akhirnya permasalahan dari tahun ke tahun sama. Seharusnya mereka sudah harus
menentukan skala prioritas masalah mana yang harus diselesaikan, dan indikatornya jelas. Sehingga
langkah penyelesaian persoalan juga jelas,‖ katanya. (zan)




12. Kedaulatan Rakyat

July 30, 2007

Perhutani Kesulitan Melarang Pendaki

TEMANGGUNG (KR) - Perhutani kesulitan untuk melarang pendakian di Gunung Sumbing-Sindoro
yang berada diwilayah Kabupaten Temanggung meskipun saat musim kemarau. Karena, pendakian di
gunung itu belum tentu dilakukan oleh kalangan pecinta alam, melainkan dapat pula dilakukan oleh
warga yang tinggal di seputar kawasan gunung tersebut.

Lazimnya warga yang tinggal di lereng gunung Sumbing-Sindoro itu naik gunung untuk mencari
rumput untuk pakan ternak. Kalau dilarang kan kasihan mereka, karena tak bisa mencari rumput,‖
papar Asisten Perhutani Temanggung, Ir Soni Diantoro kepada KR di kantornya, Jumat (27/7).


Hanya saja, untuk mengantisipasi agar kawasan hutan lindung di gunung tidak rusak atau terbakar,
terutama pada musim kemarau ini maka mereka diberikan pengertian agar tetap menjaga kawasan
hutan. Sebab, katanya, jika hutan rusak yang menanggung kerugian warga dari hulu hingga hilir.

Seperti dituturkan Soni, untuk mengantisipasi kebakaran hutan, Perhutani telah memberikan
sosialisasi kepada 7 desa yang tinggal di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Parakan, Bansari, Kledung
dan Bulu. Sekitar 6-7 orang dari 7 desa tadi diberikan cara-cara pengendalian kebakaran hutan di
Desa Pagergunung, Kecamatan Bulu. Sosialisasi tersebut terus dilakukan rutin hingga akhir musim
kemarau, yang diperkirakan berakhir sampai September 2007. 'Untuk sosialisasi yang akan datang
dilakukan di desa yang berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo serta Magelang,' paparnya.

Selain itu, katanya, untuk mengantisipasi kebakaran hutan mengaktifkan kembali pos-pos pendakian
yang terdapat di tiga tempat masing-masing pos pendakian di Desa Pagergunung (Bulu), Jetis
(Selopampang) dan pos pendakian di Batursari (Kledung).
(Mud/Yhr)-s




13. Suara Merdeka

July 29, 2007

Warga Melawan Petugas Operasi Illegal Logging

Satu Truk Kayu Disita

SLAWI -Sejumlah warga Desa Karangmalang, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal
melakukan perlawanan terhadap petugas gabungan Polres Tegal dan Perum Perhutani KPH
Pemalang yang melakukan operasi illegal logging di wilayah itu, kemarin.
Mereka melawan dengan cara melempari batu ke arah petugas. Kedatangan puluhan petugas yang
dilengkapi dengan senjata laras panjang membuat kaget warga. Mereka tidak menduga aparat
melakukan operasi di desanya.

Konsentrasi massa membuyar setelah petugas memberikan tembakan peringatan.

Warga pun berhamburan melarikan diri. Semakin siang suasana semakin panas. Kondisi itu mereda
setelah petugas meninggalkan lokasi.

Kendati demikian, petugas berhasil mengamankan satu truk lebih kayu yang diduga gelap karena tidak
dilengkapi dengan surat -surat, seperti faktur angkut kayu bulat, faktur angkut kayu olahan, dan faktur
hasil hutan bukan kayu.

Wakil ADM KPH Pemalang Sasongko mengatakan, operasi tersebut diurungkan untuk sementara
waktu karena ada perlawanan dari warga.

Meski demikian pihaknya berencana akan melakukan operasi susulan di tempat yang sama. Sebab, di
desa itu masih terdapat barang bukti sekitar dua hingga tiga truk.

"Operasi ini kami urungkan karena sejumlah warga melempari petugas dengan batu. Itu berlangsung
sekitar 15-30 menit," katanya.

Adiministratur KKPH Pemalang Ir Ananda Artono MP mengatakan, reaksi dari masyarakat menjadi
modus yang digunakan agar upaya petugas untuk menggeledah dan mengamankan barang bukti dan
target operasinya bisa ditunda. "Desa tersebut menjadi target operasi kami karena adanya laporan dari
masyarakat yang peduli terhadap lingkungan."

Dia mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen untuk melakukan operasi hutan lestari (OHL) dan
melakukan pembinaan kepada masyarakat supaya ada itikad yang sama untuk memberantas illegal
logging. (H3-45)




14. Banjarmasin Post

July 29, 2007

Ratusan Kubik Kayu Disita

Polres Razia Sawmil

BANJARBARU, BPOST - Kebisingan suara mesin penggergajian kayu (bansaw) di sawmil kawasan
Bangkal Kecamatan Cempaka tiba-tiba terhenti, ketika petugas Polresta Banjarbaru, Sabtu (28/7)
pukul 13:00 Wita melakukan razia.

Para pekerja terkejut dan tak bisa menghindar ketika puluhan batang kayu gelondongan dan ratusan
potongan papan diberi pita kuning sebagai garis polisi.

"Sementara sawmil bapak tidak diizinkan beroperasi sampai menunggu hasil pemeriksaan kami," ujar
Kompol Abdul Muthalib, Kabag Ops Polres Banjarbaru didampingi Kasatrekrim AKP Kus Subiyantoro
Sik, kepada H Jahrani alias H Ijah, pemilik sawmil.
Aparat melakukan operasi bersandi Hutan Lestari dan menyisir sejumlah titik sawmil di Bangkal.
Hasilnya, dari tiga lokasi polisi menyita sekitar 10 mesin bansaw dan ratusan kayu bentuk log, plat dan
juga papan kayu.

Kebanyakan kayu yang ditemukan bukan dari jenis komersial seperti meranti atau balau, tapi jenis
kayu rambutan, durian, asam, kelapa dan karamunting. Sebagian lagi jenis kayu karet dan akasia.

Pantauan BPost, tim bergerak sampai ke perbatasan Sungai Tiung-Bangkal. Sasaran operasi
dipusatkan sekitar RT 1 Bangkal. Ada tiga lokasi yang dirazia, yaitu sawmil milik Anang. Di sini
petugas mengamankan satu mesin bansaw puluhan keping kayu akasia dan satu batang kayu asam.

Di Jalan Mistar Cokrokusumo sekitar 100 meter menjorok masuk ke kanan jalan, tim menemukan lagi
sejumlah sawmil.

Di sini, ada empat mesin bansaw yang disita bersama ratusan kayu papan gesekan dan batang
gelondongan berbagai jenis seperti durian, karet, karamunting, akasia, pohon kelapa.

Mesin dan kayu tersebut milik H Ijah, Sayuti dan Arul alias Kacong. Selanjutnya tim memasuki
kampung Cambai RT1, Bangkal, dan menemukan lima mesin bansaw. Masing-masing pengelolanya di
sawmil Sahlan, disita satu mesin bansaw dan 20 batang akasia.

Di sawmil Haris Yajidi, polisi menyita satu mesin dan puluhan kayu akasia dan ramania. Di sawmil
Alfianor, satu mesin bandsaw dan puluhan batang karamunting serta kayu dadap.

Sawmil M Syahroni, disita mesin dan puluhan kayu akasia dan kayu campuran dan di sawmil H Ijah
juga disita satu unit mesin bansaw dan puluhan batang akasia dan karet.

Pengakuan seorang pemilik kayu, mereka sebagian sengaja menggesek kayu untuk menyuplai bahan
bangunan untuk perumahan. "Karena kayu langka, jadi jenis pohon buah pun bisa digesek. Harganya
berkisar 300 sampai 400 ribu per meter kubik,"akunya. niz




15. Banjarmasin Post

July 29, 2007

Kayu Tiga Meter Kubik Bebas Dokumen

Dishut Jamin Kebutuhan Kayu Lokal

PALANGKA, BPOST - Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah memberikan toleransi kepada
masyarakat yang membeli kayu di pangkalan atau tempat penggesekan (bansaw) untuk kebutuhan
pembangunan rumah bebas dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH).

Kepala Dinas Kehutanan Kalteng, Anang Acil Rumbang, Jumat (27/7) mengatakan, Gubernur Agustin
Teras Narang telah menerbitkan aturan pembelian kayu kebutuhan masyarakat, yaitu pembelian di
bawah tiga meter kubik yang digunakan untuk kebutuhan pembangunan perumahan masyarakat.

Menurutnya, kebijakan tersebut dikeluarkan untuk mengantisipasi kebutuhan kayu lokal yang selama
ini masih langka. Kelangkaan ini sangat mengganggu program pembangunan perumahan rakyat.
Pihaknya telah membenahi aturan peredaran kayu untuk kebutuhan masyarakat tersebut, pasca
terjadinya kelangkaan. "Kita berusaha memudahkan masyarakat mendapatkan kayu, sehingga di
bawah tiga meter kubik diperbolehkan tanpa dokumen," ujarnya.

Saat ini, lanjutnya bansaw yang beroperasi maupun tempat penumpukan kayu di pangkalan telah
dilengkapi perizinan yang sah. Apabila ada pemeriksaan dari aparat, pembeli cukup memperlihatkan
bukti nota pembelian kayu.

"Kayu-kayu yang digesek di bansaw dan ditumpuk di pangkalan merupakan kayu resmi yang
bersumber dari industri pengolahan kayu yang memiliki izin pemanfaatan kayu (IPK)," ujarnya seraya
mengatakan, bansaw-bansaw yang beroperasi di Kalteng telah mendapatkan suplai kayu resmi dari
IPK.

Sedangkan suplai kayu untuk kebutuhan lokal dari industri besar hak pengelolaan hutan (HPH) yang
diwajibkan menyisihkan sebanyak lima persen untuk kebutuhan lokal, masih belum bisa dilaksanakan
karena tidak ada kecocokan harga dengan pemilik bansaw.

Wakil Gubernur H Achmad Diran menegaskan, tim gabungan terus bekerja memberantas pembalakan
liar meski dengan segala keterbatasan. "Daerah yang dikenal penghasil kayu besar malah mengalami
kelangkaan kayu. Artinya pemberantasan pembalakan liar cukup sukses. Tapi kita kini malah
membawa dampak sosial.Salah satu solusinya yakni kita arahkan warga ke sektor perkebunan dan
pertanian," imbuhnya.tur




16. Banjarmasin Post

July 29, 2007

Rp 4,7 M untuk Padamkan Api

PALANGKA, BPOST - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan Rp 4,7 miliar untuk
mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan, tahun 2007, dari anggaran pendapatan belanja daerah
(APBD).

Kepala Badan Pengendalian dan Pengelolaan lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kalimantan Tengah,
Moses Nicodemus Sabtu (28/7) mengatakan dana tersebut telah tersedia dan tinggal digunakan bila
terjadi kebakaran.

Anggaran ini cukup besar karena seperti tahun lalu, kebakaran lahan di jalan trans kalimantan, kata
Moses, sulit ditangulangi akibat minimnya persediaan alat karena kurang dana tersedia.

Kawasan yang rawan kebakaran, lanjut Moses berada di seputar jalan Trans Kalimantan, seperti di
Desa Tumbang Nusa, Gohong Kabupaten Pulang Pisau, Anjir dan kawasan Proyek Lahan Gambut
Kabupaten Kapuas."Tahun lalu kebakaran dikawasan itu cukup luas dan sulit ditanggulangi," ujarnya.

Gubernur telah menyurati pengusaha perkebunan, pertambangan dan kehutanan, menyarankan agar
segera membentuk dan membangun posko penanggulangan kebakaran lahan didaerahnya masing-
masing.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, asal Kalimantan Tengah Prof KMA Usop
mengharapkan, dana sebesar 4,7 Miliar itu benar-benar diperuntukan sesuai kebutuhan, yaitu
pemadaman api di lahan dan hutan.
"14 kabupaten/kota diberikan sesuai porsi kebutuhan masing-masing, walaupun di daerah masing-
masing ada juga alokasi dana untuk itu," jelas, Usop.

Mantan Rektor Upar ini menyatakan setuju pemberian sanksi seberat-beratnya kepada pembakar
lahan dan kebun sebagai penegakan hukum. Selama ini pemilik lahan dan kebun juga tetap
melakukan pembakaran meski ada larangan dan ancaman sanksi.

Pantauan di beberapa lokasi seperti di Danau Lais, Kahayan Tengah Pulang Pisau, lahan disana habis
terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, apakah sengaja di bakar atau tidak.

Sejumlah petani mengakui pembakaran sering dilakukan sore dan malam hari karena saat itu asap
yang dihasilkan umumnya tidak terlalu banyak.

"Agar api tidak merembet ke lahan lain, petani sengaja menjaganya berbekal air dan alat pemadaman
api seadanya," ujar Dany petani setempat. ck1/sut




17. Media Indonesia

July 28, 2007

Menteri Kehutanan: 'Tidak Ada Pembalakan Liar di Riau'

SERDANG BEDAGAI (Media): Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban tetap bersikeras tidak ada
kegiatan pembalakan liar (illegal logging) di hutan Riau.

Alasannya, izin yang diberikan kepada 22 perusahaan di Riau tidak menyalahi peraturan karena izin
yang diberikan kepada perusahaan itu berada di hutan produksi, bukan di hutan lindung.

"Dari awal sudah saya katakan tidak terjadi illegal logging bagi perusahaan yang telah mendapat
perizinan. Yang paling paham soal hutan adalah Departemen Kehutanan," tandas Menhut seusai
membuka Perkampungan Remaja Masjid se-ASEAN di Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Sumatra
Utara (Sumut), kemarin.

Kendati begitu, lanjut Menhut, untuk melihat fakta yang terjadi di sana telah dibentuk tim investigasi
gabungan dari Departemen Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Mabes Polri. "Pada 31
Juli hasilnya akan diumumkan."

Ia mengatakan, dengan adanya hasil dari tim investigasi itu, pihak investor tidak akan ragu-ragu lagi
menanamkan investasinya di hutan tanaman industri. "Tidak ada lagi keragu-raguan dari mereka,"
tukasnya.

Sementara itu, ketika disinggung soal rencana Kepolisian Daerah (Polda) Riau untuk memanggilnya
sebagai saksi dalam kasus pembalakan liar di Riau, Kaban tidak bereaksi. "Itu kan katanya," ujarnya
sambil berlalu.

Sebelumnya, Kapolda Riau Brigjen Sutjiptadi mengatakan pihaknya berencana memeriksa Kaban
terkait dengan kasus yang kini menyeret dua tersangka mantan pejabat Dinas Kehutanan Riau, yakni
Asral Rachman dan Sudirno.
"Keduanya (Dirno dan Asrul) diduga memberikan (konsesi) HTI (Hutan Tanaman Industri) di kawasan
lindung dan rimba kepada 22 perusahaan sehingga merugikan negara puluhan triliunan rupiah," ujar
Sutjiptadi, beberapa waktu lalu.

Meski mereka telah ditetapkan sebagai tersangka sebulan lalu, keduanya sampai saat ini belum
ditahan. Selain, Sudirno dan Asrul, Polda Riau juga telah memeriksa dua pejabat Dishut lainnya, yakni
Kepala Subdinas Pengembangan Fachrizal Labay dan Kepala Subdinas Perencanaan Fredrik Suli.
(YN/N-2).




18. Media Indonesia

July 28, 2007

Ekspor Anggrek Dilarang

Makassar, Sulawesi Selatan - KETUA Umum Persatuan Anggrek Indonesia (PAI) Mufidah Jusuf
Kalla melarang ekspor anggrek jenis apa pun ke luar negeri. Hal itu dikemukakan Mufidah saat
melantik pengurus daerah Sulawesi Selatan (Sulsel), kemarin.

Menurut Mufidah, anggrek perlu dilestarikan terutama untuk membiakkan anggrek jenis unggul yang
mulai punah. "Pameran anggrek ini adalah wadah promosi yang baik dan sangat efektif. Selain itu bisa
dijadikan sebagai wahana seleksi lokal jenis-jenis anggrek," ujar Mufidah.

Di Indonesia, jelasnya, terdapat sekitar 30 ribu spesies anggrek, baik hasil budi daya, endemik, dan
langka. Sementara khusus di Sulsel, menurut pengurus PAI Sulsel Murniati yang juga dosen Kultur
Jaringan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar, ada sekitar 1.000 spesies. Salah satu
anggrek yang langka di Indonesia, katanya, adalah anggrek hitam yang ada di Sulawesi dan kawasan
Indonesia timur. "Tapi sayangnya anggrek ini sudah sangat langka dan sulit ditemukan karena belum
ada cara yang tepat untuk mengultirnya," jelas Murni. (LN/N-4)




19. Media Indonesia

July 28, 2007

Pembawa Satwa Dilindungi Ditangkap BKSDA

Jember, Jawa Timur - APARAT Kepolisian Sektor (Polsek) Rambipuji, Jember, Jawa Timur (Jatim)
menangkap Suaib, 50, warga Desa Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jatim, karena
kedapatan membawa tujuh ekor satwa langka dan dilindungi, kemarin.

Ketujuh satwa langka dan dilindungi itu, yakni lima ekor bangau tong-tong (Leptopilus), seekor elang
ular bido (Spilornis cheela), dan seekor elang brontok (Spizaetus cirrhatus).

Suaib ditangkap saat menunggu bus di Terminal Tawang Alun, Jember. Karena tidak dapat
menunjukkan kelengkapan atas satwa yang dibawanya, Suaib langsung digelandang ke Polsek
Rambipuji untuk dimintai keterangan. Sedangkan tujuh ekor satwa yang dibawa Suaib, dikirim ke
Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jatim II Jember. Suaib diduga telah melanggar
Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya, dengan ancaman hukuman penjara satu tahun dan denda maksimal Rp50 juta. (AM/N-
4)




20. Media Indonesia

July 28, 2007

1.002 Jiwa Terisolasi di Gunung




JAKARTA (Media): Memasuki hari keenam musibah tanah longsor di Kabupaten Morowali, Sulawesi
Tengah (Sulteng), kemarin, sekitar 1.002 jiwa di Desa Salubiro, Kecamatan Mamosalato, masih
terisolasi di gunung. Bantuan makanan, obat-obatan, dan tenaga kesehatan terhambat untuk
diterjunkan.

dapat masuk mengingat sulitnya medan.

Hingga kemarin, proses evakuasi korban dan distribusi bantuan pascabencana banjir bandang dan
tanah longsor di Morowali masih sulit untuk dilakukan karena sejumlah akses transportasi darat
terputus.

Ketua Posko Bantuan Peduli Bencana, Muhamad Fadli, ketika dihubungi Media Indonesia, Jumat
(27/7), mengatakan hingga saat ini tiga desa mengalami kerusakan terparah, yaitu Desa Ueruru, Desa
Boba, dan Desa Kolo Atas.

"Posko mendapat laporan bahwa 80 orang dinyatakan meninggal dunia atau hilang akibat bencana ini.
Namun, dari jumlah itu, hanya 18 mayat yang berhasil ditemukan. Sisanya masih tertimbun atau
terbawa ke tempat yang sulit untuk dievakuasi," ujar Fadli.

Belum cukup banyak bantuan yang dapat menjangkau desa-desa tersebut. Sejumlah jembatan yang
menjadi penghubung desa-desa tersebut rusak parah sehingga kendaraan yang membawa bantuan
tidak dapat menjangkau korban. "Upaya yang dilakukan dengan menempuh jalur laut pun sulit
mengingat saat ini ketinggian gelombang bisa mencapai 5 meter. Namun, besok, pemerintah bersama
sejumlah tim kepolisian dan tentara berniat untuk mendistribusikan bantuan obat-obatan dan bahan
makanan kepada korban-korban di ketiga desa tersebut," paparnya.

Pemkab Morowali mengerahkan seluruh kemampuan untuk membangun jembatan-jembatan darurat
guna menggantikan jembatan yang terbawa arus banjir di wilayah perbatasan Kabupaten Morowali
dengan Kabupaten Banggai.

"Mobilisasi bantuan melalui jalur darat Banggai-Morowali lebih efektif jika isolasi yang menghubungkan
kedua wilayah tersebut dapat dibuka kembali," kata Bupati Bupati Morowali Datlin Tamalagi.

Sebanyak 710 orang korban banjir di wilayah Bungku Utara telah dievakuasi ke posko di Desa
Baturube dan 50 korban asal Kecamatan Soyo Jaya dievakuasi ke posko Kolonodale. Korban yang
dievakuasi umumnya anak-anak dan perempuan.

Selain itu, sebanyak 20 korban luka serius asal Desa Ueruru, yang sebelumnya dievakuasi ke
Baturube, telah diberangkatkan ke Kolonodale menumpang KM Gunung Tokala guna mendapat
perawatan lebih lanjut di RSUD setempat.
Masih terendam

Sementara itu, dari Manado dilaporkan puluhan rumah di Desa Mukalo, Kecamatan Pusomain,
Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, masih terendam air setinggi 25 cm.

Pengamatan Media Indonesia di lokasi, kemarin, ratusan warga di desa tersebut masih diungsikan ke
tempat-tempat ibadah yang dinilai layak untuk dihuni.

Warga di tempat pengungsian tampak kekurangan bahan makanan, minyak tanah, dan obat-obatan
karena desa tersebut masih sulit ditembus oleh kendaraan sehingga bantuan belum bisa masuk.
Untuk menuju sejumlah lokasi di Kecamatan Pusomain warga hanya bisa berjalan kaki.

Di lokasi berbeda di Kecamatan Belang, tanah longsor yang menimbun ruas jalan utama sebagai jalur
perekonomian rakyat antara Ratahan dan Belang sudah bisa dilalui setelah masyarakat dan aparat
keamanan membersihkan tumpukan tanah longsor.

Di Kecamatan Belang juga terdapat 800 KK pengungsi di 22 titik (di tempat-tempat ibadah dan
sekolah-sekolah). Pengungsi di kecamatan tersebut juga mengeluh kurangnya pasokan bahan
makanan dan obat-obatan.

Data yang diperoleh di lapangan, bencana alam dan tanah longsor di Kabupaten Minahasa Tenggara,
yang meliputi lima kecamatan, mengakibatkan 98 rumah rusak berat dan 1 bangunan SD ambruk
dihantam air sungai. Sampai sekarang masih terdapat 20 desa terpencil di kabupaten itu yang
terisolasi.

Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi
bertemu dengan korban bencana alam di Desa Buku, Kecamatan Belang dan Kecamatan Pusomain.
Ia meminta warga yang terkena bencana maupun yang terhindar harus waspada karena curah hujan
masih tinggi. (VL/LN/Tmi/Ant/X-8).




21. Kompas

July 28, 2007

Editorial: Banjir dan Perubahan Iklim

Bisa dibayangkan betapa menderitanya korban banjir di Morowali. Sementara jalur darat terputus,
transportasi laut maupun udara terganggu buruknya cuaca.

Masyarakat di Sulawesi Tengah itu harus bertahan berhari-hari sebelum bantuan datang. Sementara
itu, mereka yang bertugas memberikan bantuan harus mengalami tekanan batin karena merasa tidak
berdaya untuk membantu mereka yang sedang menderita.

Peristiwa di Morowali setidaknya memberikan dua pelajaran penting kepada kita. Pertama, betapa
Indonesia ini negara besar. Karena luasnya, tidak mudah bagi kita bertindak ketika ada sesuatu yang
terjadi secara tiba-tiba. Bahkan, ketika semua yang dibutuhkan ada, baik alat transportasi maupun
bahan makanan, tetap tidak mudah disalurkan.

Kedua—dan ini yang paling penting bagi kita—iklim semakin sulit diprediksi. Ketika di Pulau Jawa
orang mulai berteriak kekurangan air, di belahan Indonesia lain orang justru sedang menghadapi hujan
dan banjir.
Perubahan iklim bukan hanya terjadi di Indonesia. Di seluruh dunia sedang terjadi iklim yang berubah
dan itu membuat banyak warga menderita.

Untuk itulah kemudian orang mulai mengingatkan pentingnya kita menjaga lingkungan. Semua orang
diajak ikut mengontrol dampak dari rumah kaca dengan melakukan tindakan yang bisa mengurangi
terjadinya hal itu, seperti mengurangi polusi.

Pertanyaannya, cukupkah imbauan itu mengentakkan kesadaran kita untuk ikut menjaga lingkungan?
Kita harus jujur menjawab, "Tidak." Hanya sekadar imbauan akan sulit untuk membangkitkan
kesadaran, pada diri kita masing-masing terdapat sebuah tanggung jawab besar untuk ikut menjaga
kelestarian lingkungan.

Sekarang ini boro-boro kita bicara soal lingkungan, urusan perut saja belum terselesaikan. Tidak usah
heran apabila orang lalu lebih memikirkan dirinya sendiri. Tanpa mau peduli apa akibatnya, demi
mempertahankan hidup, semua merasa boleh melakukan apa saja.

Bayangkan, di tengah kekhawatiran dunia akan perubahan iklim dan memikirkan cara untuk bisa
menjaga lingkungan, di Indonesia masih terjadi penebangan hutan secara besar-besaran. Anehnya,
kita tidak berbicara mengenai bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana lalu menghindarinya, kita
malah memperdebatkan apakah pencurian itu ada atau tidak.

Ketika seorang kepala kepolisian daerah mengangkat isu itu, hal tersebut seharusnya berangkat dari
fakta yang benar. Di samping dipikirkan penanganannya secara hukum, yang tidak kalah penting
dipikirkan, seberapa besar praktik seperti itu masih terjadi dan sistem seperti apa yang seharusnya kita
terapkan untuk bisa menghentikan praktik yang bisa membahayakan kita semua.

Perubahan iklim yang sangat drastis akan membahayakan kita semua sebagai umat manusia.
Dampaknya bisa langsung, yakni terhadap tubuh kita yang akan dipaksa untuk bisa menyesuaikan
terhadap cuaca yang berubah secara drastis, tetapi juga tidak langsung seperti budidaya pertanian.
Keadaan yang menakutkan itu sedang terjadi dan kita tidak bisa tidak peduli.




22. Kompas

July 28, 2007

Korban Butuh Bantuan
Persediaan Bahan Pangan Habis Terendam Lumpur




Makassar, Kompas - Banjir dan longsor di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah sudah surut, tetapi
nasib korban sangat memprihatinkan. Baik pengungsi maupun mereka yang sudah kembali ke rumah
saat ini sangat membutuhkan bantuan pangan dan obat-obatan. Juga susu dan air bersih.

"Saat meninggalkan rumah, tidak ada sama sekali yang bisa kami bawa, kecuali anak dan pakaian
yang melekat di badan. Seluruh isi rumah tertimbun longsor dan sudah rata dengan tanah," kata
Samsan (30), warga Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Jumat
(27/7).

Dia mengaku sudah mendapat bantuan, tetapi jumlahnya masih sangat kurang.
Menurut Kepala Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Rusli Basri, bahan makanan dan air bersih
mendesak karena umumnya rumah mereka tertimbun longsoran dan bebatuan. Sawah siap panen dan
gabah yang mau dijual juga habis terendam lumpur, sehingga warga tidak mempunyai apa-apa lagi.

Air bersih juga sangat dibutuhkan karena air sumur keruh, sementara sungai juga penuh lumpur.

Camat Larompong A Syamsu mengakui belum adanya bala bantuan yang menyentuh pengungsi.
Padahal, Larompong adalah daerah terparah terkena bencana dengan korban meninggal 13 orang.

Soal bantuan bahan pangan dan obat-obatan juga sangat diharapkan korban banjir dan longsor di
Morowali, Sulawesi Tengah, maupun Minahasa di Sulawesi Utara. Apalagi jumlah pengungsi di
Morowali terus bertambah, sementara jumlah tenaga medis sangat terbatas.

Padahal sebagian dari 7.107 pengungsi itu kini tengah menderita sakit, seperti diare, gatal- gatal, dan
luka-luka akibat tertimpa material tanah longsor.

Dalam dua hari terakhir, puluhan korban yang menderita luka berat telah dievakuasi ke Rumah Sakit
Morowali di Kolonodale dengan menggunakan helikopter dan tiga buah Kapal Republik Indonesia
(KRI).

Selain untuk menangani pengungsi yang sakit dan luka-luka di empat Posko Pengungsi itu, tenaga
medis juga perlu ditempatkan di sejumlah desa yang tidak memiliki Posko Pengungsi.

Apalagi, diperkirakan, banyak warga yang sakit tidak mampu menuju empat posko pengungsi karena
beratnya medan yang harus ditempuh. Sampai kemarin, transportasi darat menuju puluhan desa yang
dilanda banjir masih lumpuh total.

Balikpapan

Banjir juga terjadi di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, akibat meluapnya Waduk Manggar. Luapan
waduk akibat hujan berhari-hari di Kota Minyak itu menyebabkan sebagian wilayah Kelurahan Karang
Joang di Balikpapan Timur terendam air. (ren/rei/zal/bro)




23. Kompas

July 28, 2007

Ribuan Hektar Lahan Telantar




Jayapura, Kompas - Ribuan hektar lahan jatah transmigran di Distrik Kurik, Anim Ha, dan Malind,
Kabupaten Merauke, Papua, telantar dan menjadi lahan tidur. Lahan itu dinilai para transmigran
kekurangan zat kapur sehingga tidak bisa diolah.

"Saya menjadi transmigran tahun 2001 dan menerima jatah lahan di Kampung Harapan Makmur. Tapi,
tanahnya kekurangan kapur," kata Suharno, transmigran di Distrik Kurik, Jumat (27/7).
Kepala Distrik Kurik Jumadi Renhard membenarkan lahan yang dibagikan kepada transmigran tidak
bisa ditanami padi. "Jumlahnya memang besar. Jika di satu UPT saja luasan lahan jatah yang tidak
bisa ditanami padi lebih dari 200 hektar, berarti total luasan lahan tidur 2.000 hektar lebih," kata dia.

Pada kampung Harapan Makmur saja, luas lahan jatah transmigran yang tidak dapat ditanami
mencapai 457 hektar. Adapun Distrik Kurik, Anim Ha, dan Malind memiliki 10 unit permukiman
transmigran (UPT) yang sebagian besar lahan jatahnya tidak bisa ditanami padi. Kini, lahan-lahan itu
berubah menjadi savana dan ladang penggembalaan ternak.

Ribuan transmigran petani, seperti Suharno, kemudian mencari dan membeli lahan pertanian sendiri.
Hanya saja, sawah mereka itu pun hanya bisa ditanami setahun sekali karena tidak ada irigasi.

Menurut Suharno, para transmigran Kampung Harapan Makmur membeli tanah sendiri seluas 368
hektar. "Jadi, lahan yang kami tanami itu sawah yang kami beli sendiri. Tahun 1986, kami membeli
tanah dengan harga Rp 550.000 per hektar. Kami bayarnya nyicil. Baru lunas tahun 1992," tutur dia.

Hanya saja, sawah tersebut tidak memiliki irigasi hingga sekarang. "Sawah kami sebagian besar
adalah sawah tadah hujan. Akibatnya, hanya bisa tanam satu kali per tahun," ujar Suharno.

Menurut Jumadi, luasan sawah di Distrik Kurik, Anim Ha, dan Malind sekitar 7.500 hektar per musim
tanam. "Namun, sampai saat ini baru 250 hektar sawah yang memiliki saluran irigasi. Hanya sawah
seluas itu yang bisa ditanam dua kali per tahun," katanya.

Saluran irigasi yang ada itu pun sudah tua dan merupakan peninggalan Belanda. "Dahulu, sawah di
Kurik merupakan bagian dari proyek padi Kumbe yang dibuat Belanda. Irigasinya berupa longstorage
yang mengambil air dari Raya Mayo dan Kali Kumbe, dialirkan dengan mengatur pintu air di kedua
sumber air," kata Jumadi. (ROW)




24. Kompas

July 28, 2007

Australia Beri Bantuan
Penting, Pendidikan tentang Planet Bumi Terkait Pemanasan Global




Nusa Dua, Kompas - Perdana Menteri Australia John Howard mendukung komitmen Pemerintah
Indonesia untuk menangani masalah perubahan iklim dengan cara menerapkan berbagai kebijakan
pembangunan yang berorientasi pada lingkungan. Untuk itu, Pemerintah Australia telah memberikan
bantuan 10 juta dollar Australia kepada Pemerintah Indonesia untuk penghijauan hutan kembali.

Dengan bantuan tersebut, diharapkan penggundulan hutan akan dapat diperlambat sehingga
membawa keuntungan bagi semua negara di dunia.

Demikian dikatakan PM Howard saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono di Nusa Dua, Bali, Jumat (27/7). Acara itu dihadiri anggota delegasi kedua
negara.
Howard menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Indonesia menyelenggarakan
program penanganan perubahan iklim yang akan dibahas pada pertemuan APEC di Sydney,
September mendatang.

Menurut Presiden Yudhoyono, pihaknya juga menjelaskan kepada Howard mengenai rencana
Indonesia melaksanakan konferensi tentang program penanganan perubahan iklim yang akan
diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Desember mendatang di Bali.

Sebelumnya, Presiden Yudhoyono dan PM Howard memimpin pertemuan bilateral membahas tindak
lanjut kemitraan strategis kedua negara yang telah ditandatangani tahun 2005 saat kunjungan
kenegaraan Presiden Yudhoyono.

Presiden didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Boediono, Menteri Luar Negeri Hassan
Wirajuda, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat
Witoelar, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto. Sementara
PM Howard didampingi Duta Besar Australia untuk Indonesia Bill Farmer, penasihat senior Kantor PM
Andrew Shearer, serta Sekretaris PM dan Kabinet Hugh Borrowmen.

Pentingnya pendidikan

Dalam forum The 10th Kyoto University International Symposium di Bandung, kemarin, sejumlah
ilmuwan kebumian hadir dan mendiskusikan isu mutakhir pemanasan global, gempa bumi, tsunami,
dan gunung berapi.

Profesor dari Princeton University S George Philander menegaskan pentingnya pendidikan mengenai
Planet Bumi secara lebih menyeluruh terkait dengan isu pemanasan global. Planet Bumi, menurut dia,
harus mulai dipahami oleh semua orang seperti orang dapat memahami kondisi tubuhnya. Dengan
memahami kondisi Planet Bumi, diharapkan setiap orang dapat berbuat sesuai dengan kondisi Planet
Bumi kini.

Apa yang terjadi sekarang membuat banyak orang bertanya tentang pemanasan global kepada
ahlinya. Padahal, seharusnya jika paham, dia bisa bersikap benar terhadap kondisi di negaranya
sendiri. "Jangan terlalu terkesima melihat apa yang akan terjadi pada 50 tahun mendatang, tetapi
mulailah hadapi apa yang ada di hadapan kita sekarang dan mulailah bertindak." (HAR/ISW)




25. Kompas

July 28, 2007

Pembalakan Liar
Menhut Bantah Membela Adelin Lis




Medan, Kompas - Menteri Kehutanan MS Kaban membantah membela terdakwa kasus pembalakan
liar, Adelin Lis, lewat surat tertanggal 27 September 2006. "Surat itu bukan pembelaan. Surat itu sudah
jelas. Tidak perlu saya jelaskan lagi karena tidak ada interpretasi lain. Saya menyayangkan adanya
tudingan macam-macam kepada saya. Sebelum menuding, lebih baik memikirkan dahulu apa yang
disampaikan," kata MS Kaban di Medan, Jumat (27/7).
Menurut dia, penjelasan atas surat itu tidak perlu dilakukan di persidangan Adelin. "Saya tidak mau
berandai-andai. Susah menjawabnya," kata Kaban.

Dia menuturkan, pemberantasan pembalakan liar difokuskan pada kayu ilegal yang berasal dari hutan
ilegal. "Pemerintah melindungi perusahaan pemegang HPH (hak pengusahaan hutan). Namun, tidak
semua perusahaan yang berizin itu beres. Jika mereka melanggar, tentu bisa dipidanakan," katanya.

Jaksa kasus Adelin Lis, Harli Siregar, mengaku tidak terpengaruh dengan pernyataan Kaban.
"Keterangan saksi di persidangan sudah cukup kuat untuk mengatakan bahwa terdakwa benar-benar
melakukan pelanggaran pidana. Kesaksian Umasda, mantan anak buah Adelin di persidangan,
menyatakan, banyak ketentuan harus dipenuhi terdakwa untuk membuat rencana kerja tahunan. Di
lapangan tidak seperti yang ada. Inilah pelanggaran pidananya," katanya. (NDY)




26. Kompas

July 28, 2007

Warga Tolak Rencana Pembangunan HTI




Padang, Kompas - Masyarakat Adat di Kepulauan Mentawai menolak rencana pembangunan hutan
tanaman industri atau HTI seluas lebih kurang 70.000 hektar di Pulau Siberut. Selain mengakibatkan
kemunduran ekosistem dan lingkungan, mereka khawatir kebudayaan asli penduduk Kepulauan
Mentawai akan semakin terancam.

"Kebijakan pembangunan HTI sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat. Lingkungan akan rusak
dan kebudayaan penduduk Mentawai secara perlahan akan hilang," ujar Ulrik Tatubeket, Ketua Aliansi
Masyarakat Adat Peduli Mentawai, di Padang, Jumat (27/7).

Ulrik menyatakan, hingga saat ini belum ada perusahaan pengelola HTI di Indonesia yang tetap
menjaga kelestarian lingkungan. "Yang terjadi, konflik antara pengusaha dan penduduk akibat
kerusakan lingkungan yang semakin parah," katanya.

Dirinya mencontohkan penebangan pohon kemenyan warga, di Kabupaten Humbang Hasundutan,
Sumatera Utara. "Itu satu bukti bahwa HTI tidak banyak berguna bagi kepentingan warga, tetapi justru
menyengsarakan warga," katanya.

Pemerintah Provinsi Sumbar berencana memberikan izin kepada pengusaha Korea Selatan yang
tertarik mengembangkan HTI seluas 70.000 hektar di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk ditanami
akasia.

Kondisi Pulau Siberut dengan luas 403.000 hektar, sekarang sudah terbagi-bagi. Untuk Taman
Nasional Siberut 190.000 hektar, HPH kepada Koperasi Andalas Madani dan PT Salaki Summa
Sejahtera, yang masing-masing mendapat lahan seluas 49.500 hektar. (MHD)
27. The Jakarta Post

July 28, 2007

Haze returns to Jambi




JAMBI, Jambi: Haze from forest fires has returned to Jambi city and surrounding areas during the past
two days and may become worse with the dry season already in full swing.

Jambi Governor Zulkifli Nurdin said regents and mayors had to take responsibility for slash-and-burn
practices often used to clear land in their areas.

"All related authorities should stay alert when facing forest fires," Zulkifli said.

Jambi Police deputy chief Sr. Comr. Agus Yudarto said his office was currently investigating several
forest fires.

According to the Jambi Meteorology and Geophysics Agency, the most recent haze is yet to affect
visibility or flights.

Based on data collected by a North Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) satellite, 148 hot
spots have been spotted in the province's productive forests, palm oil plantations and farms this month.
-- JP




28. Jawa Pos

July 28, 2007

Korban Tewas Banjir Morowali 70

MAKASSAR - Banjir bandang yang disertai tanah longsor di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah
(Sulteng), sudah memasuki hari ketujuh. Namun, nasib 7.000 lebih warga masih belum diketahui.
Sampai kemarin, hujan deras masih terus mengguyur beberapa kecamatan. Akibatnya, air kembali
meluap ke permukiman penduduk.

Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Morowali Rosmaniel Songko mengatakan, pendistribusian bantuan
baru menembus tiga di antara empat kecamatan yang dihajar banjir dan tanah longsor, yakni
Kecamatan Bungku Utara, Soyo Jaya, dan Petasia.

Sedangkan kondisi Kecamatan Mamosalato belum diketahui karena akses transportasi dan
komunikasi ke daerah tersebut putus total. Kecamatan yang memiliki 14 desa itu terbagi atas enam
desa di wilayah pesisir, empat desa di lembah, serta masing-masing dua desa di kawasan perbukitan
dan dataran.

Jarak ibu kota Kecamatan Mamosalato dari Kolonodale, ibu kota Morowali, sekitar 46 kilometer melalui
darat dan 45 mil lewat laut. Namun, perjalanan melalui darat tidak bisa dilakukan karena belum
memiliki akses jalan raya yang memotong Cagar Alam Morowali.
Kapolres Morowali AKBP Drs Sri Suhartono menyebutkan, jumlah korban meninggal mencapai 70
orang. 26 diantaranya sudah di evakuasi dan langsung dimakamkan secara masal. 44 lainnya belum
ditemukan dan diperkirakan tertimbun tanah longsor. "Jumlah korban hilang belum termasuk kejadian
susulan yang mengakibatkan 20 warga terasing hilang," jelasnya.

Untuk memperkuat tim bantuan, Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin mengirim 17 dokter dan
paramedis yang tergabung dalam Brigade Siaga Bencana Wilayah Indonesia Timur ke Posko
Bakornas di Sorowako.

Tim yang terdiri atas dokter spesialis bedah umum, spesialis bedah tulang, spesialis anestesi, spesialis
radiologi, dan paramedis itu diangkut pesawat Dast milik maskapai penerbangan Pelita Air Service.
"Tim akan membantu tenaga medis di RSUD Morowali selama empat hari dan akan diganti dengan tim
lainnya," ujar Sekretaris Brigade Siaga Bencana Wilayah Indonesia Timur Khalid Saleh di Bandara
Hasanuddin Makassar kemarin.

Yang diberangkatkan ke Sorowako itu adalah tim yang berpengalaman menangani masalah kesehatan
di daerah bencana dan konflik. Sebelum ke Sorowako, Tim Brigade Siaga Bencana telah dikirim untuk
memberikan pelayanan kesehatan terhadap korban tsunami di Atambua dan Aceh, korban gempa di
Papua dan Jogjakarta, korban gempa di Iran dan Pakistan, serta sejumlah wilayah konflik di Timor
Timur, Ambon, dan Maluku Utara.

"Selain tim yang berangkat ke Sorowako, sebuah tim RHA (rapid health assessment) beranggota 21
dokter spesialis juga telah diterbangkan untuk membantu korban banjir di Palopo yang hingga kemarin
telah menewaskan 18 penduduk," kata Khalid.

Banjir bandang menggenangi empat kecamatan di Morowali sejak Selasa (17/7) dan memuncak pada
Minggu (22/7) dengan ketinggian air mencapai lebih dari dua meter. (lib/ttn/noe/jpnn)




29. Suara Pembaruan

July 28, 2007

Banjir Morowali Akibat Kerusakan Hutan




[JAKARTA] Banjir bandang disertai tanah longsor yang merenggut puluhan korban jiwa di Kabupaten
Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) terjadi akibat kerusakan hutan yang sangat parah.

Kerusakan itu disebabkan kebijakan pemerintah yang sangat liberal dalam memberikan izin
pengelolaan hutan sejak zaman Orde Baru sampai sekarang. Kemudian diperparah lagi dengan
pembalakan liar yang menjadi penyebab utama rusaknya hutan di Morowali.

Demikian siaran pers Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah (Walhi Sulteng ) yang diterima SP
Jumat (27/7). Direktur Walhi Sulteng, Supardi Lasaming dan Koordinator Advokasi dan Kampanye,
Wilianita Selviana mengatakan, sejak tahun 1990-an eksploitasi hutan secara besar-besaran sudah
terjadi di Morowali dan Kabupaten Banggai oleh perusahaan kayu nasional dan lokal.

Eksploitasi hutan itu dilakukan dengan bertamengkan izin pemerintah seperti hak pengusahaan kayu
(HPH), hutan tanaman industri (HTI), izin pemanfaatan kayu (IPK) yang sarat kolusi dan nepotisme.
Kendatipun HPH dan HTI dihentikan karena kerusakan hutan Indonesia yang semakin parah, namun
pemerintah masih juga menerbitkan izin-izin baru seperti izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
(IUPHHK), IPK dan sebagainya.

"Jadi ibarat hanya ganti baju saja, izin lama dihentikan tapi dikeluarkan izin baru. Izin pengelolaan
kayu tersebut telah dimanfaatkan para pengusaha kayu untuk menghisap habis kayu di wilayah itu
tanpa memikirkan akibatnya," tandasnya.

Menurut Data

Menurut data Walhi Sulteng, di Morowali lantaran tahun 2001-2006 terjadi laju perubahan tutupan
hingga 169,32 persen per tahun. Kerusakan hutan terparah berada di daerah-daerah yang tertimpa
banjir bandang di Morowali yang berbatasan dengan Banggai seperti Baturube, Kecamatan Bungku
Utara, Mamosalata, Sayojaya dan Petasia.

Sementara itu, banjir dan longsor juga melanda tiga kecamatan di Kabupaten Agam Sumatera Barat.
Ketiga kecamatan tersebut yakni Lubuk Basung, Ampek Nagari dan Tanjung Mutiara.

Menurut Satkorlak Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Agam mencatat, total kerugian akibat
banjir yang melanda tiga kecamatan di Kabupaten Agam sejak Senin hingga Rabu (23-25/7) mencapai
Rp 4,6 miliar.

Bupati Agam Aristo Munandar men- jelaskan, pihaknya akan mengupayakan pemulihan kembali
fasilitas sarana trans- portasi ke daerah tersebut dalam waktu singkat. [128/BO/136/148]




30. Suara Pembaruan

July 28, 2007

Polri Evaluasi Hasil Penyelidikan
Pembalakan Liar

Oleh
Rafael Sebayang

Jakarta-Tim khusus pembalakan liar tengah mengevaluasi hasil penyelidikan langsung ke beberapa
lokasi terjadinya proses pembalakan liar di Provinsi Riau selama ini. Hasil evaluasi ini segera akan
dilaporkan ke Kapolri Jenderal Sutanto dan Menhut MS Kaban.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Sisno Adiwinoto mengatakan kepada SH, Jumat (27/7).
Tim yang berada di bawah koordinasi Kepala Bagian Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri
Komjen Bambang Hendarto Dahuri ini, menurut Sisno, sebelumnya telah melakukan penyelidikan
melalui udara dan tinjauan ke lokasi kebeberapa titik di Kabupaten Rokan Ilir dan Indragiri Hilir Riau.

Perihal hasil evaluasi ini, Sisno mengaku belum mengetahui. ―Nanti Kabareskrim yang langsung
melaporkan hasilnya ke Kapolri dan Menhut,‖ kata Sisno.

Pembentukan tim pembalakan liar yang terdiri dari Polri, LSM, Dephut, dan Kementerian Lingkungan
Hidup merupakan bagian dari upaya penyelidikan atas kasus-kasus pembalakan liar yang selama ini
telah diungkap di Riau. Tim yang langsung dikirimkan dari pusat ini akan mencocokkan data-data hasil
penyelidikan di lapangan dengan data-data hasil pengungkapan sebelumnya.
Sebelumnya menanggapi keraguan Dephut dalam temuan 1 juta m3 kayu ilegal oleh Polda Riau
beberapa waktu lalu, Kepala Bidang Umum Mabes Polri menegaskan langkah Polda Riau dalam
menahan kayu tersebut sudah berlandaskan hukum dan UU yang berlaku sehingga dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum.

―Kita lakukan penyelidikan dalam konsep penegakkan hukum selalu berdasar pada ketentuan hukum
dan bukan asumsi. Oleh karenanya bagi pihak-pihak yang meragukan kebenaran kinerja Polri
dipersilahkan untuik melakukan klarifikasi di pengadilan,‖ katanya.

Demikian pula atas sikap Dephut yang mempertanyakan langkah Polda Riau mengumumkan suatu
hasil tangkapan ke publik sebelum dilaporkan ke Kepolri dan Menhut, sudah sesuai prosedur menurut
Bambang.

Temuan kayu 1 juta m3 diungkapkan Kapolda Riau Brigjen Sutjiptadji dengan sebuah aktivis
Lingkungan di Pekan Baru beberapa waktu lalu. Temuan itu kata Sutjiptadji diketahui ketika pihaknya
meninjau kewilayah Indragiri Hilir dan menemukan tumpukan kayu yang di duga illegal di tengah hutan
dan jauh dari akses jalan umum.

Ketika dilakukan pengecekan ternyata tumpukkn kayu dari berbagai jenis tersebut terlihat sepanjang 7
km dengan tinggi 2 m adalah berada di areal PT Bina Duta Laksana (BDL).

Sementara itu, ikhwal ketidakterlibatan Kejaksaan Agung dalam tim khusus ini Jaksa Agung Muda
pada Tindak Pidana Umum Kejagung Abdul Hakim Ritonga kepada SH mengatakan Kejagung
memang tidak dilibatkan, akan tetapi kejaksaan tinggi maupun kejaksaan tinggi di Riau pasti dilibatkan
dalam penanganannya. n




31. Suara Merdeka

July 28, 2007

KPH Banyumas Barat Perluas Hutan Pinus

Gondorukem Dibeli China




PURWOKERTO-Untuk memenuhi kapasitas produksi gondorukem dan terpentin, Perhutani KPH
Banyumas Barat membutuhkan tambahan lahan hutan pinus seluas 9.000 hektare. Hutan pinus di
KPH Banyumas Barat saat ini 19.000 hektare dan belum bisa memenuhi kapasitas Pabrik
Gondorukem dan Terpentin (PGT) Cimanggu.

Sangudi Mohamad, Kepala KPH Banyumas Barat menjelaskan PGT Cimanggu berkapasitas 17.000
ton/tahun. Namun dengan luasan hutan pinus yang sekarang baru terpenuhi 13.250 ton/tahun.

''Kapasitas tak terpenuhi karena produksi getahnya terbatas mengingat areal hutan pinusnya kurang.
Dari 19.000 hektare baru 16.000 hektare yang disadap,'' jelasnya, kemarin.

Untuk memenuhi kapasitas PGT Cimanggu itu, pihaknya akan mendesin ulang kawasan hutannya.
Kawasan hutan sekarang akan lebih banyak ditanami pinus. ''Hutan pinus akan ditambah dari 19.000
hektare menjadi 28.000 hektare,'' ungkapnya.
Potensial

Penambahan areal hutan pinus perlu karena gondorukem dan terpentin produksi PGT Cimanggu
sangat potensial dan mampu bersaing dengan produk luar negeri. ''Sebagian besar produk PGT
Cimanggu untuk ekspor. Bahkan China penghasil gondorukem terbesar dunia membeli dari
perusahaan itu. Alasannya, ada keistimewaan yang tak dimiliki gondorukem dari manapun di dunia,''
jelasnya.

Mengingat nilai ekonomis getah pinus sangat tinggi, ke depan KPH Banyumas Barat tidak banyak
mengembangkan bisnis dari sektor kayu. Pohon pinus yang ditanam lebih banyak diambil getahnya
daripada dijual kayunya.

''Memang tidak selamanya pinus bisa disadap getahnya. Tapi karena nilai ekonominya lebih tinggi dari
kayu, pada usia lebih dari 30 tahun baru akan ditebang untuk dijual kayunya,'' jelasnya.(G23-27)




32. Banjarmasin Post

July 28, 2007

Hutan Hilang

BANJARMASIN, BPOST - Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda)
Kalimantan Selatan Rachmadi Kurdi menilai, hilangnya sejumlah kawasan hutan menjadi penyebab
utama bencana banjir di Banua.

"Hilangnya kawasan hutan tersebut selain disebabkan perambahan atau penebangan liar, juga karena
upaya reboisasi yang tak seimbang dengan penebangan," kata Rachmadi, Jumat (27/7) di kantornya.

Rachmadi belum melihat banjir itu disebabkan aktivitas pertambangan batu bara. "Saya kira kegiatan
pertambangan batu bara juga bisa dibilang turut andil dalam kerusakan lingkungan, tapi belum bisa
dikatakan penyebab utama bencana banjir," ujarnya.ant




33. Banjarmasin Post

July 28, 2007

Rakyat Bisa Kelola Hutan

Izin Bisa Dicicil 60 Tahun




BANJARBARU, BPOST - Berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan dari sisi kebijakan
pembangunan hutan mulai diminimalisir.

Sejak 2007, departemen kehutanan membuka kesempatan kepada masyarakat, memanfaatkan hasil
hutan dengan memegang izin penguasaan.
Hal tersebut dibahas pada sosialisasi Peraturan Menteri Kehutanan No:P.23/Menhut-II/2007 tentang
tata cara permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK), pada hutan tanaman
rakyat dalam hutan tanaman di Banjarbaru, Jumat (27/7).

Peraturan pemerintah (PP) No 6/2007 menetapkan pemberian IUPHHK pada hutan tanaman rakyat.
Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam, Direktorat Jenderal Produksi Kehutanan Dephut RI, Listya
Kusumawardhani, mengatakan tujuannya tak lain untuk menyejahterakan rakyat.

"Izin untuk hutan tanaman rakyat yaitu hutan tanaman yang dibangun kelompok masyarakat dalam
rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi yang menjamin kelestarian sumber daya
hutan dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Sosialisasi, lanjutnya bertujuan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat baik dari sisi
hukum, kepada lembaga keuangan dan akses pasar dalam hal pemanfaatan hutan produksi.

Menurut Listya, tiga dekade terakhir kebijakan pembangunan di sektor kehutanan di masa lalu
menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan. Dampak pembangunan kehutanan pada
peningkatan kesejahteraan tidaklah cukup nyata karena adanya proses marginalisasi masyarakat
sekitar hutan.

Tak heran, muncul kesenjangan kesejahteraan dan kemiskinan. Belum lagi ketidakseimbangan antara
orientasi ekonomi dan kelestarian lingkungan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu yang berlebihan.

Implementasi pemberian izin kepada masyarakat untuk mengelola hutan, ungkap Listya akan
memberdayakan masyarakat. Ada tiga pola yang ditawarkan yaitu pola mandiri, pola kemitraan dan
developer.

Salah satu pola, kepemilikan lahan hutan dengan cara dicicil. Dengan luasan yang sudah ditentukan,
hutan tanaman rakyat yang telah dimiliki bisa dicicil selama 60 tahun, dimana masa pemberian izin
berlaku.

Di Kalsel, Dephut merencanakan alokasi lahan HTR sampai tahun 2010 di sembilan Kabupaten.
Luasnya, 217.208 hektare. Lahan tersebut harus ditanami tumbuhan berkayu dan sejenisnya.




34. Kedaulatan Rakyat

July 28, 2007

7.000 Warga Belum Diketahui Nasibnya; Banjir di Morowali, 72 Tewas

MOROWALI (KR) - Banjir bandang disertai tanah longsor di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah
(Sulteng), sampai Jumat (27/7) sore memasuki hari kesembilan. Jumlah korban tewas sudah
mencapai 72 orang dan lebih dari 7.000 warga belum diketahui nasibnya.

Tim evakuasi dan pendistribusian bantuan baru menembus tiga dari empat kecamatan yang dihajar
banjir dan tanah longsor, yakni Kecamatan Bungku Utara, Soyo Jaya dan Petasia.

Menurut Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Morowali Rosmaniel Songko di Kolonodale (eks ibukota
Kabupaten Morowali), nasib korban banjir di Mamosalato belum diketahui karena akses transportasi
dan komunikasi ke daerah tersebut putus total.
‖Terbatasnya tenaga dan sarana membuat posko penanggulangan korban banjir masih memfokuskan
penyelamatan korban yang disertai tanah longsor di wilayah Bungku Utara,‖ katanya seperti dilansir
Antara.

Menurut Rosmaniel, banjir bandang menggenangi empat kecamatan di Morowali sejak Selasa (17/7)
dan memuncak pada hari Minggu (22/7) dengan ketinggian air mencapai lebih dua meter. Bahkan
kondisi desa Ueruru dan Boba di kecamatan Bungku Utara sudah rata dengan tanah, akibat tertimbun
longsoran bukit disertai lumpur tebal.

Bupati Morowali Drs Datlin Tamalagi mengatakan, akibat banjir terbesar dalam sejarah daerahnya ini
telah menewaskan sedikitnya 72 orang dan sekitar lebih 40-an lainnya masih dinyatakan hilang. ‖Tapi
angka korban tewas ini besar kemungkinan masih akan bertambah, sebab banyak desa hingga kini
belum melaporkan keadaan masyarakatnya,‖ katanya.

Bencana alam ini juga telah merusaki ribuan rumah penduduk dan fasilitas umum, ribuan hektar areal
persawahan dan perkebunan, termasuk memaksa lebih 20 ribu warga dari empat kecamatan
mengungsi ke berbagai tempat yang dianggap aman.

Sementara itu, sebanyak 31 dari puluhan mayat korban bencana alam banjir dan tanah longsor di
Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah telah dikebumikan di Baturube, Ibukota Kecamatan Bungku
Utara. Penguburan para korban banjir dan tanah longsor tersebut dilakukan pada satu lokasi khusus di
desa Baturube.

Sebagian besar dari mayat-mayat yang dikebumikan itu, merupakan korban tertimbun tanah longsor di
Desa Uweruru dan Boba Kecamatan Bungku Utara. Sementara korban yang dinyatakan hilang dan
diduga kuat telah meninggal dunia tertimbun tanah longsor dan banjir di tiga kecamatan yaitu
Mamosalato, Joyo Jaya dan Bungku Utara mencapai 80-an orang.

Petugas gabungan hingga kini masih kesulitan mengevakuasi para korban yang masih terkubur tanah
longsor, disebabkan selain medannya sangat sulit untuk dijangkau dan hujan masih terus mengguyur,
juga ketiadaan alat berat.

Wakil Presiden M Jusuf Kalla telah menginstruksikan Kepala Brigade Siaga Bencana kawasan Timur
Indonesia yang berkedudukan di Makassar Prof Idrus Patturusi segera mengirimkan tim medis untuk
membantu penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Morowali. ‖Tadi Wapres
menginstruksikan Prof Idrus Patturusi agar BSB Makassar segera mengirimkan tim medis ke
Morowali,‖ kata Sekretaris BSB Makasar dr Khalid Shaleh di Bandara Hassanuddin Makassar.

Atas perintah Wapres tersebut, BSB Makassar mengirim 18 personel yang terdiri atas 11 dokter
spesialis berbagai keahlian dan sisanya tenaga para medis. Ke-11 dokter tersebut antara lain spesialis
bedah, spesialis tulang, anestasia, anak dan dokter ahli lainnya. (Has)-n




35. Sinar Harapan

July 27, 2007

Antara Bencana dan Perusakan Hutan di Morowali
Oleh Erna Dwi Lidiawati

PALU – Sudah sepekan lamanya ribuan korban banjir di Morowali, Sulawesi Tengah, merasakan tidak
nyaman hidup di tempat pengungsian. Mereka tidur seadanya beralaskan tikar. Kecemasan masih
tergambar di wajah ribuan orang itu sejak malam permukiman mereka dihantam banjir bandang dan
tanah longsor.

Betapa tidak, musibah yang menghantam Desa Ueruru, Kecamatan Bungku Utara, serta 10 desa
lainnya sejak Minggu (22/7) sekitar pukul 19.00 itu membuat rumah-rumah dan hamparan sawah
dengan padi yang menghijau tak terlihat lagi. Maka dipastikan, seluruh korban kini kelaparan dan mulai
terserang penyakit.

Sejumlah bantuan baik obat-obatan, sandang, maupun pangan hingga hari ini belum juga tersalur ke
lokasi karena jalan darat yang terputus. Oleh karena itu, sangat diharapkan Jumat (27/7) hari ini
bantuan dapat diangkut melalui jalur udara. Rencananya bantuan disalurkan dengan CN-235 dan Heli
Super Puma.

Dalam musibah ini, siapa yang salah? Memang tidak bijak saling menyalahkan di tengah bencana.
Namun paling tidak, ada hal yang menjadi pelajaran. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi
Tengah melihat perusakan hutan di Morowali menjadi penyebab utama banjir bandang dan tanah
longsor yang memakan korban meninggal puluhan jiwa tersebut.

Walhi mencatat di Kabupaten Morowali luas tutupan hutan pada tahun 2001 adalah 1.013.931 hektare
yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) 447.170 ha, Hutan Produksi (HP) 193.649 ha, Hutan Produksi
Terbatas (HPT) 230.567 ha, Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi 80.294 ha, dan Hutan Suaka Alam
62.251 ha.

Kebijakan pemerintah (pusat dan daerah) yang sangat liberal dalam memberikan legalisasi terhadap
eksploitasi (pengusahaan maupun pemanfaatan) hasil hutan kayu, turut berperan dalam mempercepat
perubahan tutupan hutan di Sulteng, khususnya di Morowali.

Legalisasi yang dimaksud adalah dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK),
Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK). Selain itu, oknum yang
tidak bertanggung jawab dengan melakukan pembalakan liar di areal hutan juga berperan besar
terhadap berkurangnya areal tutupan hutan tersebut.

Dari hasil analisis data base Walhi Sulteng 2001-2007, kondisi hutan di Morowali mengalami kritis
yang disebabkan oleh areal konsesi berupa perkebunan sawit dengan luas HGU sebesar 9.855 ha,
pertambangan 71.590,007 Ha, HPH 105.000 Ha, IPKTM 1.770 Ha.

―Itu tidak sebanding dengan jumlah tutupan hutan yang tersedia serta laju perubahan tutupan hutan
169,32 Ha/tahun sejak 2001. Sementara tingkat kekrtitisan lahannya mencapai 3,29% atau sama
dengan 20.260 Ha,‖ ungkap Wilianita Selviana, Koordinator Advokasi dan Kampanye Eksekutif Daerah
Walhi Sulawesi Tengah, kepada SH.

Pengusaha Kayu
Menurutnya, perusakan hutan di Morowali selama lima tahun terakhir sangat marak terjadi. Untuk
menghindari jeratan hukum, para pengusaha kayu memanfaatkan masyarakat setempat untuk
melakukan penebangan dan pembalakan. Ada tiga perusahaan yang memiliki IPKTM di Morowali, di
mana luas areal tebangan tidak kurang dari 800 ha.

Tidak mengherankan jika kemudian terjadi bencana banjir dan longsor di daerah tersebut. Kurang
lebih empat kecamatan saat ini terendam banjir antara lain Kecamatan Bungku Utara, Mamosalato,
Sayojaya dan Petasia.

Seperti juga banjir yang terjadi April 2007, akibat perambahan hutan yang terjadi di Hulu Sungai Togo.
Di wilayah ini, potensi korban sangat besar dengan jumlah jiwa di Kecamatan Bungku Utara 18.142
jiwa, Mamosalato 7.933 jiwa, Petasia 28.662 jiwa, dan Kecamatan Soyojaya 4.945 jiwa.
Supardi Lasaming, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Tengah, menyatakan kejadian ini harus
menjadi peringatan bagi Pemerintah Kabupaten Morowali dan Provinsi Sulawesi Tengah agar tidak
lagi sewenang-wenang memberikan izin pengusahaan hutan ataupun renacana pembangunan yang
mengorbankan areal tutupan hutan. Adapun tawaran resolusi untuk jangka pendek dan jangka
panjangnya adalah efektivitas moratorium pembalakan liar.

Supardi mengingatkan banjir dan tanah longsor di Morowali bukan hanya disebabkan oleh kondisi
iklim, namun karena pembalakan liar yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan di wilayah hutan
daerah tersebut. Walhi mencatat salah satunya CV Karya Abadi yang memiliki Izin Pengelolaan Kayu
(IPK) di lokasi banjir tersebut, di hutan Desa Tiu, Kecamatan Petasia.

Kemudian sejumlah perusahaan perkayuan dan perkebunan juga merusak cagar alam dan suaka
margasatwa di Morowali. Menurut Supardi, luasan hutan yang rusak mencapai 20.260 ha, terdiri dari
10.626 ha dalam kawasan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa Bangkiriang, serta 9.634 ha di luar
kawasan.

―Itu ditambah lagi dengan rusaknya hutan di daerah aliran sungai, menyebabkan Sungai Laa dan
Salato yang membelah Morowali tidak bisa menahan debit air yang tinggi,‖ kata Supardi.

Walhi Sulteng sebenarnya sudah meminta pemerintah untuk menghentikan pemberian IPK dan
mengelola daerah aliran sungai (DAS) dengan sebaik-baiknya. ―Kami sudah meminta pemerintah
meninjau kembali jumlah IPK yang ada dan industri HPH, termasuk juga penghentian izin-izin hak
guna usaha untuk perkebunan kelapa sawit. Namun itu tidak pernah diperhatikan pemerintah,‖ kata dia
lagi.

Penebangan liar yang terjadi di hutan-hutan, terutama kayu hitam, juga tak terpantau. Walhi Sulteng
bahkan memprediksi bila tak ada yang bisa mengerem aksi pembalakan liar itu, bukan mustahil hutan
alam tropis itu bakal tidak ditemukan lagi di Sulteng dalam sepuluh tahun mendatang.

Lempar Tanggung Jawab
Walhi menyatakan kasus penghancuran hutan tropis di Sulteng kurun lima tahun terakhir ini cukup
mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup masyarakat dan alam. Sementara itu, Dinas Kehutanan
Sulteng terkesan melempar tanggung jawab dengan mengatakan bahwa kewenangan pemberian Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sepenuhnya ada di tangan Dinas Kehutanan
Kabupaten setempat.

Laju perubahan penutupan lahan hutan sampai tahun 2005 di Sulteng sekitar 62.012 Ha per tahun.
Artinya, hutan alam di Sulteng berkurang sekitar 7,2 ha per jam atau sembilan kali ukuran lapangan
bola (standar internasional) setiap jam.

Kepala Seksi Produksi Dinas Kehutanan Sulteng, Armin, mengungkapkan bahwa Dinas Kabupaten
semestinya mengirimkan salinan atau tembusan IUPHHK yang sudah diberikan kepada perusahaan
kepada pihak Dinas Kehutanan Provinsi. Namun selama ini prosedur administrasi tidak berjalan
seperti semestinya.

Terkait laporan adanya tumpang tindih lahan konsesi beberapa perusahaan, Armin membantahnya.
―Kalau lahan konsesi tumpang tindih, tentu saja kami tidak bisa memberikan pertimbangan teknis. Itu
artinya perusahaan dimaksud tidak dapat menerima IUPHHK,‖ kata Armin.

Pembalakan liar yang diduga menjadi penyebab bencana tersebut juga diamini oleh Wakil Kepala
Polda (Wakapolda) Sulteng I Nyoman Sindra. ―Bisa jadi karena iklim saat ini, namun tidak menutup
kemungkinan karena maraknya pembalakan liar akhir-akhir ini,‖ kata Sindra. n
36. Suara Pembaruan

July 27, 2007

Banjir dan Longsor di Sulsel, Sulut, dan Sulteng

Ratusan Rumah Kembali Tergenang, 21 Desa Terisolir




[PALU] Ratusan rumah kembali tergenang banjir setinggi 1-2 meter di Desa Togumulia, Kabupaten
Morowali, Sulawesi Tengah. Sejumlah 230 keluarga di desa itu saat ini sudah mengungsi lagi.
Sementara itu 21 desa, di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Sulawesi Utara (Sulut) terisolir
akibat tertimbun tanah longsor.

Demikian disampaikan Pejabat Bupati Mitra Albert Pontoh dan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), Rosminael Songko yang dihubungi SP secara
terpisah, Jumat (27/7).

Sekitar 10.500 warga masih bertahan di 15 titik lokasi penampungan pengungsi di Kecamatan
Ratahan, Belang dan Pasemaen di Kabupaten Mitra (90 km sebelah Tengara Kota Manado), akibat
banjir yang melanda kawasan itu sejak Rabu (25/7), kata Albert Pontoh.

Droping makanan ke lokasi pengungsi dan 21 desa terisolasi, tambahnya, terus dilakukan untuk
mencegah agar korban tidak menderita kelaparan. Sedangkan kerugian akibat banjir dan tanah
longsor mencapai Rp 117 miliar.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Morowali, Rosminael Songko
mengatakan, sebanyak 24 orang dalam kondisi luka parah akibat diterjang banjir dan tanah longsor di
Kabupaten Morowali, Sulteng saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Kolonedale.

Para korban antara lain mengalami patah kaki, remuk tulang belakang, lengan, kepala dan
sebagainya. Mereka antara lain berasal dari Desa Ueruru dan Desa Bosa, Kecamatan Bungku Utara,
dan berhasil dievakuasi anggota tim SAR Polres Morowali dan TNI yang membantu masyarakat sejak
terjadi banjir bandang Senin (23/7).

Hujan deras masih terus menguyur beberapa kecamatan di Morowali. Akibatnya air kembali meluap ke
pemukiman penduduk. Beberapa desa di Kecamatan Petasia dan Sayojaya kembali dilanda banjir.

Dikatakan, Pemkab Morowali kembali menyalurkan bantuan makanan dan obat-obatan bagi para
korban baik melalui laut, udara maupun darat. Penyaluran bantuan lewat udara menggunakan
pesawat helikopter milik TNI AU dan juga dari perusahaan tambang nikel PT Inco yang beroperasi di
Soroako, Sulsel dan Morowali.

Mengenai 24 korban terluka parah yang dirawat di RS Kolonedale, menurut Rosminale, tenaga medis
di Morowali tidak cukup untuk membantu perawatan para korban terluka parah yang diperkirakan
masih terus bertambah.

Sampai Jumat, sudah 31 korban tewas yang dievakuasi dan dikuburkan di Desa Baturube, Bungku
Utara. Sedangkan jumlah warga yang hilang bertambah jadi 87 orang. "Jadi jumlah yang meninggal
dan hilang masih bersifat sementara, data masih berubah-ubah," ujarnya.
Cuaca Buruk

Wakil Presiden (Wapres) Muhammad Jusuf Kalla mengakui, terlambatnya bantuan untuk para korban
bencana di Morowali Sulteng karena cuaca buruk. Penyaluran bantuan hanya bisa dilakukan lewat
udara, itupun sulit karena cuaca buruk. Tetapi dia berjanji, akan memberi bantuan secara maksimum.

"Bantuan sudah saya kirim, saya sudah kirim heli ke sana. Saya kira hari ini tiba, karena tidak bisa
dicapai dengan darat dan laut maka kita kirim lewat udara. Saya kirim helikopter mulai hari ini, tetapi
sebenarnya sudah mulai dari kemarin tapi mungkin hari ini baru sampai. Baru sampai di Said. Kita
ambil base-nya di Sorowako," kata Wapres di kantor Wapres Jakarta, Kamis (26/7).

Sementara itu, sebanyak tiga desa di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan
(Sulsel) masih terisolir akibat banjir dan longsor yang melanda daerah tersebut sejak Selasa lalu.
Ketiga desa itu adalah Desa Binturu, Bukit Sutra dan sebagian wilayah Komba.

Bupati Luwu Basmin Mattayang mengakui, hubungan ke desa itu memang sempat terisolir sejak
bencana banjir dan longsor. Namun, mulai Kamis kemarin sudah dapat ditembus setelah aparat
pemerintah bersama masyarakat, dibantu Kepolisian dan TNI, berhasil membuka isolasi ke desa
tersebut. Bantuan pangan juga dipastikan sudah dapat disalurkan untuk ribuan warga yang terjebak
longsor

Banjir yang melanda tiga kecamatan di Luwu yakni Suli, Suli Barat dan Larompong, menyebabkan
aktivitas belajar siswa terhenti. Sedikitnya 50 sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah lanjutan
atas diliburkan sejak hari pertama banjir dan hingga Jumat. [148/128/Ant/A-21]




37. Sinar Harapan

July 27, 2007

Harus Moratorium Penebangan Hutan
Lima Institusi Bertanggung Jawab atas Kerusakan Hutan

Jakarta-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah untuk mengeluarkan
kebijakan penghentian sementara (moratorium) penebangan hutan. Jika tidak, dalam waktu 15 tahun
ke depan, hutan alam akan habis di Indonesia.

Kerusakan hutan saat ini menjadi tanggung jawab empat institusi. Keempat institusi yang harus
bertanggung jawab atas kerusakan hutan, yakni Departemen Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan, dan Departemen Luar Negeri.

Demikian Direktur Eksekutif Walhi Khalid Muhammad dalam diskusi bulanan di Kantor GP Ansor
Jakarta, Kamis (26/7). Diskusi itu juga dihadiri Ketua Umum GP Ansor Saifullah Yusuf.

Menurut Khalid, tingkat kerusakan hutan setiap tahun mencapai 2,7 juta hektare. Sementara itu,
berdasarkan data pemerintah, kerusakan hutan mencapai 1,8 juta per tahun dan data FAO mencapai
2,2 juta hektare per tahun.

Kebijakan Menteri Kehutanan, kata Khalid, tidak mendukung pemberantasan pembalakan liar, karena
berpandangan kalau perusahaan sudah mengantongi izin, itu hanya pelanggaran administratif. ―Saya
kira, Departemen Kehutanan selama beberapa periode ini bertanggung jawab atas kerusakan hutan,
karena tak sanggup mempertahankan hutan alam,‖ katanya.
Tak Ada Lagi Hutan
Dia mengatakan, kalau tidak ada kebijakan yang terukur, lima tahun dari sekarang semua hutan alam
di Sumatera akan habis. Kemudian, 10 tahun dari sekarang, seluruh hutan alam di Kalimantan akan
habis dan 15 tahun dari sekarang, semua hutan alam di Indonesia akan habis.

―Kebijakan yang tepat, lakukan moratorium. Kalau tidak, hutan akan moratorium diri sendiri.
Moratorium itu dilakukan baik penebangan legal maupun ilegal,‖ katanya.

Sementara itu, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dinilai tidak optimal dalam mencegah kerusakan
hutan, karena banyak tersangka perusak hutan yang lolos atau tidak dikenai hukuman yang setimpal.
Di berbagai tempat, banyak penyelundup kayu yang lolos begitu saja.

Departemen Luar Negeri, tambah Khalid, tidak mampu melakukan diplomasi dengan negara tetangga,
guna menutup pintu bagi penyelundupan kayu ilegal. Tapi, karena kelemahan diplomasi itu, telah
menyebabkan kayu ilegal bisa masuk ke Malaysia atau Singapura.(ady/edl)




38. Suara Pembaruan

July 27, 2007

15 Tahun Lagi Hutan Alam Indonesia Habis

[JAKARTA] Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengingatkan, hutan alam yang ada di Indonesia akan
habis hanya dalam waktu 15 tahun lagi. Karena itu perlu langkah cepat dan konkret dari pemerintah
kalau tidak ingin hal itu terjadi. Misalnya dengan menyatakan darurat hutan alam dan menghentikan
penebangan kayu, baik legal apalagi ilegal.

Peringatan itu dikemukakan ketua umumnya, Saifullah Yusuf ketika menyimpulkan hasil diskusi
bertajuk "Hutan Rusak, Siapa Bertanggungjawab?" yang digelar di Sekretariat GP Ansor, di Jakarta,
Kamis (26/7). Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Chalid Muhammad juga hadir
sebagai pembicara dalam diskusi itu.

Chalid mengungkapkan, berdasarkan data Walhi, setiap tahunnya hutan alam yang musnah di
Indonesia mencapai 2,7 juta hektare (ha). Angka itu sama dengan empat kali luas Pulau Bali. Atau
untuk setiap menit kita kehilangan hutan lima kali lapangan sepakbola.

Angka ini, katanya, diakui berbeda dengan versi Departemen Kehutanan yang menyebut musnahnya
hutan sekitar 1,8 juta ha per tahun. Sedangkan angka versi FAO adalah 2,2 juta ha hutan per tahun.
Namun yang perlu diperhatikan adalah jumlah hutan yang rusak yang setiap harinya terasa semakin
cepat. Di Pulau Sumatera misalnya, diperkirakan lima tahun mendatang, hutan alam akan musnah. Di
Kalimantan hal serupa akan terjadi sekitar 10 tahun lagi.

Walhi juga mengungkapkan, sampai saat ini hutan alam yang sudah rusak dan bahkan musnah
mencapai 72 persen. Dikatakan, Badan planologi Dephut justru memperkirakan pada 2004, hutan
yang rusak mencapai 101,73 juta ha. Namun, lanjut dia, pada 2005, Dephut mengklaim hutan yang
rusak hanya mencapai 59,17 juta ha. Dicontohkannya di Riau, hutan yang rusak lebih dari 2/3 dari
hutan yang ada, yakni dari delapan juta hektare hutan, saat ini tinggal 1,3 juta hektare. [Y-




** 38 articles

								
To top