Docstoc

Surat Dakwaan _ Saksi Mahkota

Document Sample
Surat Dakwaan _ Saksi Mahkota Powered By Docstoc
					TENTANG SURAT DAKWAAN DAN SAKSI MAHKOTA
                             Oleh : ACHMAD GUNTUR, SH
                             Pengadilan Negeri Kab.Malang




I. PENDAHULUAN:
      Sebelum membahas lebih jauh tentang “Surat Dakwaan” ada baiknya
dikemukakan lebih dahulu pengertian dari Surat Dakwaan. Surat Dakwaan adalah
suatu surat yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana berdasarkan hasil
pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan
pemeriksaan dipersidangan.
      Sejak berlakunya Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP ,
yang berwenang membuat Surat Dakwaan adalah Jaksa sebagai Penuntut Umum
sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf d KUHAP.
      Surat Dakwaan ini sangat penting didalam pemeriksaan suatu perkara
pidana karena uraian Surat Dakwaan inilah yang menjadikan dasar atau batasa n-
batasan bagi Hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana. Dengan demikian
seorang terdakwa tidak dapat dihukum oleh Hakim terhadap suatu tindak pidana
yang tidak disebutkan didalam dakwaan kecuali dalam hal-hal tertentu yang tindak
pidananya sejenis masih dapat dijatuhi hukuman terhadap terdakwa, misalnya
didakwakan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sedangkan
yang terbukti adalah “Pencurian” yang tidak didakwakan, maka walaupun
dakwaan pencurian tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, Hakim dapat
menjatuhkan pidana dengan kawalifikasi pencurian.
      Begitu pentingnya kwalitas suatu Surat Dakwaan didalam suatu proses
persidangan banyak terjadi didalam praktek persidangan mungkin terdakwa
melakukan suatu tindak pidana, namun karena tidak cermatnya Penuntut Umum
membuat surat dakwaan maka bebaslah terdakwa dari apa yang didakwakan oleh
Penuntut Umum. Oleh karena itu Penuntut Umum harus bersikap hati-hati dan
cermat serta penuh rasa tanggung jawab. Artinya Penuntut Umum harus dapat
                                           2



memperkirakan        kemungkinan-kemungkinan     yang   akan    timbul   dimuka
persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan Hakim yang membebaskan
terdakwa hanya karena tidak cermatnya surat dakwaan .


II. PERMASALAHAN.
       Didalam praktek peradilan pidana, untuk membuktikan dakwaannya
Penuntut Umum akan menggunakan alat bukti seperti yang disebutkan dalam
pasal 184 KUHAP, namun yang menjadi permasalahan pada saat ini adalah
didalam membuktikan dakwaannya dipersidangan diajukan “ Saksi Mahkota “ .
Apakah mengajukan saksi mahkota dibenarkan oleh Undang-Undang.


III. PEMBAHASAN :
       Sebelum membahas        lebih lanjut mengenai “Saksi Mahkota” akan
dikemukakan beberapa hal mengenai surat dakwaan.


1. Syarat-Syarat Surat Dakwaan:
       Syarat-syarat yang harus dipenuhi didalam pembuatan surat dakwaan
diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu :


a. Syarat Formal:
-   Surat Dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum.
-   Berisi identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal
    lahir, jenis kelamin ,kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan
    terdakwa.


b.Syarat Materiil:
       Surat dakwaan harus memuat secara cermat , jelas dan lengkap mengenai
tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak
pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa.
       Sehubungan dengan syarat materiil perlu dinyatakan kembali adanya
ketentuan KUHAP pasal 143 ayat (3) yang berbunyi : “Surat dakwaan yang tidak
                                         3



memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi
hukum.


2.Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan:
       Ada beberapa bentuk surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum dalam
mengajukan terdakwa dipersidangan yaitu :
a.Surat Dakwaan Tunggal.
b.Surat Dakwaan Kumulatif (bersusun).
c.Surat Dakwaan Alternatif (pilihan).
d.Surat Dakwaan Subsidair (berlapis).
e.Surat Dakwaan Kombinasi :
   - Kumulatif Subsidair.
   - Kumulatif Alternatif.
   - Subsidair Kumulatif.


       Untuk membuktikan dakwaannya , Penuntut Umum biasanya mengajukan
alat bukti seperti tersebut diatas sehingga nantinya apa yang didakwakan terbukti
dipersidangan sehingga terdakwa akhirnya akan dijatuhi hukuman sesuai dengan
kwalifikasi suatu tindak pidana.
       Dalam praktek peradilan dikenal adanya “ Saksi Mahkota” walaupun secara
tegas didalam Undang-Undang tidak mengatur mengenai istilah “Saksi Mahkota”.
       Saksi mahkota ini awalnya muncul bertitik tolak kepada pemikiran bahwa
lebih baik seorang terdakwa dapat dikenai tindak pidana dari pada kedua duanya
bebas. Kalau diajukan dua terdakwa dalam satu berkas mengalami kekurangan
alat bukti .
         KUHAP    begitu     memperhatikan   status   seseorang   yang   diajukan
dipersidangan sebagai terdakwa disatu sisi dan sebagai saksi disisi lain, dimana
kedudukan dan haknya masing-masing adalah berbeda.
Perbedaannya adalah seorang saksi dituntut untuk berkata benar dan mempunyai
hak untuk mengundurkan diri dalam hal tertentu sedangkan seorang terdakwa
mempunyai hak ingkar.
                                         4



      Apabila dihubungkan dengan saksi mahkota , dimana disatu sisi sebagai
saksi dalam suatu perkara dan disisi lain sebagai terdakwa dalam perkaranya ,
maka terhadap diri saksi mahkota tersebut akan ada sesuatu yang saling bertolak
belakang seperti yang disebutkan diatas yaitu sebagai saksi harus berkata jujur
sedangkan sebagai terdakwa mempunyai hak ingkar, dengan kata lain terdakwa
diperbolehkan/ dimungkinkan untuk berkata tidak jujur, walaupun nantinya bila
diketahui memberikan keterangan yang tidak jujur kalau ketahuan akan menjadi
pertimbangan tersendiri bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan.
      Kalau diperhatikan dalam praktek peradilan mengenai penerapan saksi
mahkota ini masih terdapat 2 (dua) perbedaan pendapat yang masing-masing
dengan argumentasinya.
      Pendapat    pertama    adalah     saksi    mahkota   tidak   dapat   diajukan
dipersidangan karena bertentangan dengan Hukum Acara Pidana mengenai hak
dan kedudukan antara saksi dan terdakwa yang saling bertolak belakang
sedangkan status tersebut ada pada satu orang yaitu saksi mahkota tersebut.
      Mengenai hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia terhadap kasus Marsinah dimana para terdakwa kasus Marsinah telah
dibebaskan oleh Mahkamah Agung R                I karena   dalam pemeriksaannya
menggunakan saksi mahkota.
      Pendapat yang demikian memandang suatu perbuatan pidana yang
dilakukan oleh   beberapa    terdakwa     merupakan    satu   kesatuan     sehingga
pendapatnya adalah saksi yang digunakan harus diluar dari para pelaku suatu
perbuatan pidana tersebut.
      Pendapat yang lain, adalah saksi mahkota dapat diajukan dipersidangan
dengan berpijak kepada :
1. Adanya ketentuan pasal 142 KUHAP yang pada intinya memungkinkan
   Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa
   secara terpisah apabila terdapat beberapa pelaku suatu tindak pidana.
2. Bahwa kekuatan pembuktian keterangan saksi penilaiannya diserahkan
   kepada hakim, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan
   pembuktian bebas.
                                         5



        Pendirian pada pendapat kedua ini memandang bahwa satu berkas
perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan dan disidangkan
adalah berdiri sendiri sehingga seorang saksi yang dihadapkan kemuka
persidangan tetap utuh dipandang sebagai saksi dengan segala hak dan
kedudukannya, dalam hal ini tidak diperhatikan apakah saksi tersebut dalam
perkara lain juga sebagai terdakwa.
        Namun demikian untuk menilai kekuatan pembuktian saksi mahkota harus
ekstra hati-hati, artinya aspek lain didalam pembuktian ini dapat digali dari segala
segi misalnya segi logika, sosiologi, psycologi bahkan ilmu kedokteran forensik
maupun produk-produk teknologi lainnya sehingga nantinya akan terangkum
secara keseluruhan yang mengungkapkan adanya suatu tindak pidana.
        Mahkamah Agung RI sendiri tidak ada kesamaan dalam menyikapi adanya
saksi mahkota ini, karena disatu pihak menolak adanya saksi mahkota (kasus
Marsinah) dan disatu sisi lagi membenarkan tentang penerapan saksi mahkota
yang tercermin dalam putusan MARI No.1986/K/Pid/ tahun 1989 tanggal 21 Maret
1990.
        Adanya   prinsip dalam pemeriksaan perkara pidana           yaitu mencari
kebenaran materiil serta mencapai “Keadilan Substansiil” ,maka penerapan
adanya saksi mahkota tidaklah mengesampingkan Hak Azasi Manusia dan tidak
pula melanggar Undang-Undang sepanjang didukung oleh alat bukti lain, sebab
disamping menjunjung hak dan kedudukan terdakwa maupun saksi , juga harus
diperhatikan kepentingan dari korban yang menanggung akibat dari adanya suatu
tindak pidana.
        Kalau kita perhatikan pula pasal 169 ayat 1 KUHAP yang menegaskan
bahwa dalam hal yang bersama-sama sebagai terdakwa, dapat mengundurkan
diri sebagai saksi apabila menghendakinya dan terdakwa serta penuntut umum
menyetujuinya maka saksi tersebut harus bersumpah. Hal ini dapat diartikan
bahwa bukan tidak ada kemungkinan menurut Undang-Undang seorang saksi
yang menjadi pula sebagai terdakwa dalam perkara lain didengar keterangannya
sebagai saksi.
                                           6



       Dengan demikian dalam hal-hal tertentu, penerapan saksi mahkota masih
sangat dibutuhkan dalam praktek peradilan dengan tanpa mengesampingkan hal-
hal seperti tersebut diatas.


IV. P E N U T U P.
Kesimpulan:
-   Surat Dakwaan merupakan dasar dan batasan-batasan dari pemeriksaan
    hakim dipersidangan oleh karena itu surat dakwaan hendaknya dibuat secara
    cermat sesuai ketentuan yang terdapat didalam KUHAP.
-   Penerapan saksi mahkota dalam praktek peradilan masih terdapat 2 pendapat
    dengan argumentasi masing-masing. Pendapat pertama tidak menghendaki
    penerapan adanya saksi mahkota karena hak dan kedudukan antara saksi
    dengan terdakwa bertolak belakang , yaitu terdakwa mempunyai hak ingkar
    sedangkan saksi dituntut berkata jujur karena memberikan keterangan
    dibawah sumpah, sedangkan pendapat kedua setuju dengan penerapan saksi
    mahkota.
-   Karena kebutuhan dalam praktek peradilan untuk mencari keadilan substa nsiil
    maka dalam hal sangat minimnya alat bukti, dapat dibenarkan penerapan saksi
    mahkota dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, dan dapat pula untuk
    melengkapi alat bukti lain yang belum begitu jelas adanya suatu tindak pidana.


Saran-Saran :
       Dalam memeriksa suatu perkara pidana            janganlah secara mudah
menggunakan saksi mahkota. Sebelum menerapkan adanya saksi mahkota
hendaknya digali lebih dahulu alat-alat bukti lain.
Kalau setelah digali alat bukti lain ataupun untuk menegaskan alat bukti lain
tentang adanya suatu tindak pidana maka barulah saksi mahkota digunakan.
       Demikian makalah ini disajikan untuk melengkapi “ Pelatihan Khusus ,
Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme Bagi Hakim Tingkat Pertama
Peradilan Umum dan Peradilan Agama Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Tinggi Agama se Indonesia “ semoga dapat bermanfaat untuk kita
                                    7



semua yang berkecimpung dalam praktek peradilan       dan apabila terdapat
kekurangan dalam penulisan ini mohon adanya koreksi dan kritik sehingga
mencapai sesuatu yang sempurna.


                                  Malang, 28 AGUSTUS 2002,
                                  Penulis :
                                  ACHMAD GUNTUR, SH
                                  Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1116
posted:12/27/2010
language:Indonesian
pages:7