Docstoc

Perkembangan Hukum HAM Internasional (PDF)

Document Sample
Perkembangan Hukum HAM Internasional (PDF) Powered By Docstoc
					Enny SOEPRAPTO
18 Januari 2006




       PERKEMBANGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
       (THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW)*




# Pokok Pengajar Hukum Hak Asasi Manusia di Fakultas Hukum Negeri dan Swasta di
Indonesia Tahap II diselenggarakan atas kerja sama Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universites Islam Indonesia (Pus-HAM UII) Yogyakarta dengan Norwegian Centre for
Human Rights (NCHR). Oslo, Norwegia, Hotel Jogja Plaza, Yogyakarta, 23-27 Januari
2006.
0519-jf-a-r
                                                       DAFTAR ISI



i.        Pendahuluan ..........................................................................................1

II.       Perkembangan selama 1919-1945                             ................................................2.

III.      Perkembangan selama 1945-1989                             ................................................3

         A. Piagam PBB 1945 ............................................................................. 3
         B. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
              (DUHAM) 1948 .................................... : ........................................ 4
         C. Instrumen "turunan" DUHAM 1948 ................................................... 5
              (1) Instrumen hukum internasional menge-
                     nai hak asasi dan kebebasan funda-
                     mental     ..                                    •.................................... 6
              (2) Instrumen hukum internasional menge
                     nai hak asasi dan kebebasan funda-
                     mental yang bersifat tematis ................................................ 7
                     (A) Instrumen yang dibuat antara
                           10 Desember 1948 dan 16 Desember
                           1966 ........................................................................... 7
                     (B) Instrumen yang dibuat sesudah
                           16 Desember 1966 ....................................................8
          D. "Hukum lunak" ("Soft-laws") ............................................................. 9

IV.       Perkembangan sejak 1989 ..................................................................11
          Konferensi Sedunia tentang HAM, 1993 .............................................12

V.        Kejahatan menurut hukum internasional .............................................13
          A. Piagam Tribunal Militer Internasional, 1945…………………………..14
          B. Konvensi tentang Pencegahan dan
             Penghukuman Kejahatan Genosida, 1948 .....................................14
          C. Pasal 15 ayat 1 KIHSP 1966 ...........................................................15
          D. Statuta Tribunal Kriminal Internasional
             untuk Bekas Yugoslavia, 1993 ........................................................15
          E. Statuta Tribunal Internasional untuk
             Rwanda, 1994 .................................................................................17
          F. Statuta [Roma] Mahkamah Pidana Inter
             nasional, 1998                                                                                      17
          G. Karakteristik umum kejahatan yang termasuk
             yurisdiksi pengadilan internasional sejak
             TMI 1945 sampai dengan ICC 1998 ...............................................19

VI. Catatan penutup ....................................................................... .................20
Catatan akhir ....................................................................................................22
  Enny SOEPRAPTO
  18 Januari 2006


       PERKEMBANGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
       (THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW) *


  I.      PENDAHULUAN


  1. Meskipun tidak menggunakan istilah "fundamental human rights" (hak manusia
     yang asasi) atau "human rights and fundamental freedoms" (hak manus1ia"dan
     kebebasan asasi) sebagaimana yang kita kenal sejak 1945,1 melainkan istilah
     "rights" (hak), atau "liberties" (kebebasan), atau "droits de 1'homme et du citoyen"
     (hak manusia dan warga negara), konsep hak asasi dan kebebasan fundamental,
     yang di Indonesia dikenal sebagai "hak asasi manusia" dengan akronimnya
     "HAM", sebagai konsep hak dan kebebasan yang melekat pada diri manusia yang
     harus dihormati dan dilindungi, lahir di tingkat nasional, khususnya di Inggris,
     Amerika Serikat, dan Prancis, pada abad ke-17 dan ke-18 dengan dikeluarkannya
     instrumen HAM nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional
     atau instrumen deklaratif yang memuat ketentuan atau yang meagenai HAM,
     yakni:
          (a) Bill of Rights (judul lengkapnya berbunyi "An Act Declaring the Rights
              and Liberties of the Subjects and Settling the Succession of the
              Crown'") di Inggris pada 1688;

          (b) Virginia Declaration of Rights (yang disusun George Mason sebulan
              sebelum dikeluarkannya Declaration of Indepen= dence) di Amerika
              Serikat pada 1776;

          (c) Declaration of Independence (yang disusun Thomas Jefferson) di
              Amerika Serikat pada 1776;
          (d) Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen di Prancis
              pada 1789; dan

          (e) Bill of Rights di Amerika Serikat pada 1791.2

 2. Pada abad ke-19 konsep penghormatan dan perlindungan HAM mulai
    berkembang di tingkat internasional, artinya dianut oleh komunitas bangsa-bangsa
    dalam hubungan antara mereka, sebagaimana dapat dilihat dari perkembangan
    berikut:

          (a) Pengutukan praktik perbudakan dalam Traktat3Perdamaian Paris, yang
              ci5uat ole" Inggris daa Prancis pada 1814; 3


 # Pokok-pokok paparan pada Pelatihan Hukum Hak Asasi Manusia untuk
    Dosen Pengajar Hukum Hak Asasi Manusia di Fakultas Hukum Negeri
    dan Swasta di Indonesia Tahap II diselenggarakan atas kerja sama Pusat
    Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pus-HAM UII)
    Yogyakarta dengan Norwegian Centre for Human Rij~hts (NCHR) Oslo,
    Norwegia, Hotel Jogja Plaza, Yogyakarta, 23-27 Januari 2006.
0519-if-a-r
               (b) Pembentukan (.omite International de la Croix Rouge - CICR)
                  (International Committee of the Red Cross - ICRC) (Komite Internasional
                  Palang Merah - KIPM) pada 1863, yang memprakarsai penyusunan
                  Convention for the Amelioration of the Wounded in Armies in the Field
                  (Konvensi bggi Perbaikan Orang yang Luka dalam Tentara di Darat),
                  1864. 4



II.       PERKEMBANGAN SELAMA 1919-1945


      3. 1919 dapat dianggap sebagai tahun dimulainya penerimaan komunitas
         internasional bahwa penghormatan dan perlindungan hak asasi dan kebebasan
         fundamental manusia merupakan kewajiban komunitas internasional menurut
         hukum internasional, terutama dengan dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa (LBB)
         (League of Nations)

      4. Beberapa hal yang dapat dianggap sebagai perkembangan pengakuan
         komunitas internasional bahwa hak asasi dan kebebasan fundamental
         merupakan masalah internasional dan bahwa perlindungan hak asasi dan
         kebebasan fundamental merupakan masalah hukum internasional dapat dicatat,
         antara lain, sebagai berikut:

          (a) Pasal 22 Kovenan LBB yang mewajibkan negara-negara pemegang mandat
               wilayah yang ditempatkan di bawah mandat LBB (yakni wilayah "bekas
               jajahan yang belum mampu berdiri sendiri dalam kondisi berat dunia
               modern") untuk menjamin kebebasan keyakinan dan agama dan, dalam
               hubungan ini, dibentuknya Komisi Mandat Permanen guna mempelajari
               laporan yang harus dibuat oleh negara-negara pemegang mandat;

         (b)    Pasal 23 Kovenan LBB yang menetapkan keharusan diperlakukannya
                rakyat wilayah-wilayah mandat secara adil;

         (c) Persetujuan Perdamaian 1919 dengan negara-negara Eropa Timur dan
             nagara-negara Balkan yang memuat ketentuan tentang perlindungan
             minoritas dan yang dalam kerangka pelaksanannya ketentuan-ketentuan
             tersebut diawasi oleh LBB dan di mana pihakpihak golongan minoritas
             yang merasa dilanggar haknya dapat mengajukan petisi kepada LBB;
         (d) Bagian XIII Traktat Versailles yang menetapkan dibentuknya Organisasi
             Perburuhan Internasional (OPI) (International Labour Organization) (ILO),
             yang bertujuan, antara lain, untuk memajukan standar yang lebih baik
             bagi kondisii kerja serta dukungan pada hak berserikat;

         (e) Diangkatnya Komisaris Tinggi untuk Pengungsi (Friedtjof Nansen) dan
              dibentuknya Kantor Internasional Nansen untuk Pengungsi (Nansen
              International Office for Refugees), yang bertugas melindungi hak asasi
              dan kebebasan fundamental pengungsi.

      5. Kekejaman rezim Nazi Jerman sebelum, dan lebih-lebih, sejak dilancarkannya
         Perang Dunia II pada 1939, menanamkan keyakinan pada bangsa-bangsa yang
         menentang rezim ini mengenai pentingnya penghormatan hak asasi dan
         kebebasan fundamental bagi umat manusia secara keseluruhan. Ketetapan
         demikian sudah diambil jauh sebelum usainya Perang Dunia II, yakni ketika pada
         1 Januari 1942, di Washington, D.C., Amerika Serikat, 26 bangsa yang melawan
         Kekuatan Poros (Axis Powers) menandatangani Deklarasi Perserikatan Bangsa-
         Bangsa (PBB), yang menyatakan dalam preambulnya, antara lain, tentang
         "esensialnya mempertahankan hidup, kebebasan, kemerdekaan dan kebebasan
         agama, dan melindungi hak [asasi] manusia serta keadilan dalam wilayah
         mereka sendiri dan juga di negeri lain".

III.     PERKEMBANGAN SELAMA 1945-1989

       6. Kurun waktu 1945-1989 ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa 1945
          adalah tahun berakhirnya Perang Dunia II, terbentuknya PBB, mulainya era baru
          hubungan antarbangsa yang ditandai, terutama, oleh niat bersama untuk
          mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional, menyelesaikan
          persengketaan antarnegara secara damai, dekolonisasi sebagai perwujudan
          pengakuan hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, upaya
          komunitas internasional untuk memajukan penghormatan dan perlindungan hak
          asasi dan kebebasan fundamental dengan lahirnya DUHAM 1948 serta dua
          instrumen utama mengenai hak asasi dan kebebasan fundamental, yakni
          Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB)
          (1966) dan:-Kovenan-Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) (1966) -
          yang tersebut dua terakhir merupakan instrumen internasional yang mengikat
          secara hukum -, lahirnya instrumen-instrumen internasional "turunan" DUHAM
          1948 dan/atau KIHESB 1966 dan/atau KHISP 1966, baik yang mengikat secara
          hukum maupun yang bersifat anjuran ("soft laws"), namun yang, pada kurun
          waktu yang sama, juga ditandai o eh ketegangan-ketegangan hubungan
          antarbangsa karena "perang dingin" yang, pada gilirannya, berpengaruh pada
          upaya komunitas internasional untuk memajukan penghormatan dan perlin-
          dungan hak asasi dan kebebasan fundamental secara universal. 1989 adalah
          tahun berakhirnya "perang dingin" yang disusul oleh bubarnya pakta pertahanan
          salah satu kelompok negara yang semula terlibat dalam "perang dingin",
          disintegrasi Uni Soviet, demokratisasi negara-negara di Eropa Timur, beralihnva
          penganutan banyak negara dari ekonomi terencana ke ekonomi liberal, dan
          mengemukanya perhatian dan kepentingan komunitas internasional pada upaya
          pemajuan dan perlindungan hak asasi dan kebebasan fundamental di semua
          negara di dunia.


A.       PIAGAM PBB 1945


       7. Piagam PBB,.yang diterima oleh lima puluh bangsa dalam pertemuan mereka di
          San Francisco, Amerika Serikat, pada 25 April-25 Juni 1945 mengukuhkan
          Deklarasi PBB 1942 (lihat supra, para 5) dalam paragraf preambuler kedua,
          Pasal 1 ayat 3, Pasal 55 huruf c, dan Pasal 56, yang masing-masing berbunyi
          sebagai berikut:

         (a) Paragraf preambuler kedua:

             "untuk menegaskan kepercayaan [kami] dalam hak manusia yaiig asasi,
              dalam martabat dan nilai orang [sebagai] manusia, dalam persamaan hak
              laki-laki dan perempuan serta persamaan hak bangsa besar dan kecil; ...";
         (b) Pasal 1 ayat 3:
              "3. Untuk mencapai kerja sama internasional dalam pemecahan
              permasalahan yang bersifat ekonomis, sosial, kultural, atau humaniter, dan
              dalam pemajuan dan pendorongan penghormatan hak manusia dan
              kebebasan asasi bagi semua tanpa perbedaan mengenai ras, jenis kelamin,
              atau agama; ...";
         (c) Pasal 55 huruf c:
             "c. penghormatan universal dan ketaatan pada hak manusia dan kebebasan
             asasi bagi semua tanpa perbedaan mengenai ras, jenis kelamin, dan
             agama.";

         (d) Pasal 56:
              "Semua Anggota berikrar untuk mengambil tindakan bersama dan terpisah
               dengan kerja sama dengan Organisasi [PBB] demi tercapainya maksud
               sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55.".

      8. Piagam PBB adalah sebuah instrumen internasional yang mengikat secara
         hukum negara-negara yang mengesahkannya. Oleh karena itu, ketentuan-
         ketentuan Piagam sebagaimana disebut dalam para 7(a)-(d) di atas, yang
         merupakan ketentuan hukum HAM internasional, harus dihormati, ditaati dan
         dilaksanakan oleh negara-negara pihak padanya, artinya negara-negara anggota
         PBB, sebagai kewajiban menurut hukum internasional.

      9. Dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dikutip dalam supra, para 7(a)-(d)
         Piagam PBB 1945, pada hakikatnya, sudah mengawali penggarisan sebagian
         prinsip hak asasi dan kebebasan fundamental, yakni prinsip nondiskriminatif,
         yang dalam perkembangannya akan menjadi salah satu prinsip dasar instrumen-
         instrumen hak asasi dan kebebasan fundamental, baik instrumen internasional
         maupun peraturan perundang-undangan nasional.


B.       DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA (DUHAM) 1948


     10. Upaya komunitas internasional untuk memantapkan pengakuan, penghormatan,
         dan perlindungan hak asasi dan kebebasan fundamental mencapai kulminasinya
         pada 10 Desember 1948 dengan diterima dan diproklamasikannya Deklarasi
         Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) (Universal Dec'aration of Human Rights)
         (UDHR) oleh Majelis Umum (MU) PBB. DUHAM 1948 merupakan "katalog" hak
         asasi dan kebebasan fundamental manusia dan yang terdiri atas tiga puluh
         pasal, dalam garis besarnya menetapkan hak dan kewajiban yang harus diakui
         dan dihormati oleh semua bangsa secara universal serta kewajiban yang harus
         dipenuhi oleh setiap orang. Hak dan kebebasan manusia yang tercantum dalam
         DUHAM 1948 dapat dikelompokkan dalam dua bidang besar, yakni:
         (a) Hak sipil dan politik (Pasal 3-Pasal 21); dan
         (b) Hak ekonomi, sosial, dan budaya (Pasal 22-27).

     11. Pasal-pasal lainnya, yakni Pasal 28 menetapkan hak setiap orang yang bersifat
         umum, yakni hak atas tata sosial dan internasional yang menjamin terwujudnya
         hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam DUHAM 1948, Pasal 29 menetapkan
         kewajiban setiap orang dalam hubungan dengan pelaksanaan hak dan
         kebebasan yang diatur dalam Pasal 1-Pasal 28, sedangkan Pasal 30 merupakan
         ketentuan "pengaman" yang menetapkan bahwa DUHAM 1948 tidak boleh
         ditafsirkan sebagai memberikan negara, kelompok, atau orang mana pun hak
         untuk menjalankan kegiatan atau melakukan tindak yang bertujuan
         menghancurkan hak dan kebebasan mana pun yang diatur dalam DUHAM 1948.
      12. DUHAM 1948 memang bukan instrumen yang mengikat secara hukum per se,
          namun beberapa ketentuannya merupakan prinsip umum hukum (general
          principles of law) (perhatikan Pasal 38 ayat 1.c Statuta Mahkamah Internasional)
          atau mempunyai bobot hukum internasional kebiasaan, karena menjadi rujukan
          banyak instrumen internasional yang mengikat'-secara-hukum yang mengatur
          dan/atau menjabarkan secara lebih rinci aspek tertentu hak asasi dan/atau
          kebebasan fundamental tertentu yang termaktub pokoknya dalam DUHAM 1948,
          serta diterimanya secara luas dan digunakannya DUHAM 1948 oleh komunitas
          bangsa-bangsa sebagai tolok ukur perilaku negara galam hubungannya dengan
          hak asasi dan kebebasan fundamental. 6



C.        INSTRUMEN "TURUNAN" DUHAM 1948


      13. Sebagaimana dikemukakan sebe'.umnya, DUHAM 1948 bukanlah, stricto sensu,
          instrumen internasional yuridis melainkan instrumen internasional deklaratif yang
          memuat "katalog" hak asasi dan kebebasan fundamental yang harus dihormati
          dan dilindungi oleh semua bangsa secara universal (lihat supra, para 10 dan
          para 12). Agar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam DUHAM 1948
          mempunyai daya ikat secara hukum, maka ketentuan-ketentuan itu harus
          ditransformasikan dan dirinci dalam instrumen-instrumen hukum internasional
          mengenai hak asasi dan kebebasan fundamental. Maksud ini diupayakan oleh
          komunitas bangsa-bangsa, khususnya PBB, dengan mensponsori disusunnya
          instrumen-instrumen demikian yang dapat dibagi dalam dua jenis, yakni:

          (a) Pertama, instrumen-instrumen hukum internasional mengenai hak asasi dan
              kebebasan fundamental yang bersifat umum, dasar, dan induk; dan

          (b) Kedua, instrumen-instrumen hukum internasional mengenai hak asasi dan
              kebebasan fundamental yang bersifat tematis, artinya yang mengatur
              tema.hak asasi dan/atau kebebasan fundamental tertentu.


(1)       Instrumen hukum internasional mengenai hak asasi dan kebebasan
          fundamental yang bersifat umum, dasar, dan induk


      14. Upaya komunitas internasional, khususnya PBB, guna menyusun instrumen
          hukum internasional mengenai hak asasi dan kebebasan fundamental telah
          berlangsung melalui proses parijang berikut:

          (a) Pada 1948 MUPBB meminta Komisi HAM PBB untuk menyusun rancangan
              kovenan, jadi instrumen yuridis, mengenai HAM beserta rancangan tindak
              pelaksanaannya;

          (b) (i)    Pada 1949 MUPBB menerima sebuah resolusi yang menyatakan bahwa
                    "penikmatan kebebasan sipil,dan politik serta kebebasan ekonomi,
                    sosial, dan budaya bersifat berkaitan dan saling bergantung" (huruf
                    tebal oleh penulis);
               (ii) Selaras dengan pernyataan ini MUPBB memutuskan memasukkan ke
                    dalam rancangan kovenan [yang harus disusun oleh Komisi HAM PBB]
                    dua pokok, yakni:
                    Pertama: hak ekonomi, sosial, dan budaya; dan
                    Kedua: pengakuan persamaan laki-laki dan perempuan dalam hak-hak
                    tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Piagam PBB;
    (c) Pada 1952, 4engan resolusi 543(VI) 5 Februari 1952, MUPBB memutuskan
        pokok-pokok berikut:
        (i)   meminta Komisi HAM PBB untuk merancang dua kovenan, yakni:
              pertama, kovenan yang akan mengatur hak ekonomi, sosial dan
              budaya; dan
              kedua, kovenan yang akan mengatur hak sipil dan politik;
        (ii)  agar kovenan itu dapat diterima dan dibuka bagi penandatanganan
              secara serentak untuk menekankan kesatuan tujuan kedua kovenan
              tersebut, meminta (Komisi HAM PBB) untuk memasukkan sebanyak
              mungkin ketentuan yang sama dal;am kedua kovenan itu:

    (d) Pada 1953 dan 1954 Komisi HAM PBB menyelesaikan dua rancangan
        kovenan sebagaimana diminta dan dikehendaki oleh MUPBB (lihat huruf (c)
        di atas);

    (e) Pada 1954 MUPBB memutuskan untuk mempublikasikan rancangan naskah
        kedua kovenan itu seluas mungkin agar pemerintah-pemerintah dapat
        mernpelajarinya secara mendalam dan agar publik dapat menyampaikan
        opininya secara bebas. Untuk maksud ini MUPBB merekomendasikan agar
        Komisi Ketiga MUPBB (Sosial, Humaniter, dan Budaya) membahas kedua
        rancangan naskah kovenan tersebut;

    (f)   Pada 1955 Komisi Ketiga MUPBB memulai pembahasan rancangan naskah
          dua kovenan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas. Namun, baru
          pada 1966, atau sebelas tahun kemudian, rancangan naskah final kedua
          instrumen tersebut dapat diselesaikan, yakni:

          (i) Rancangan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan
               Budaya; dan
          (ii) Rancangan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;

    (g) Selain menyelesaikan naskah final kedua rancangan Kedua kovenan
        tersebut dalam huruf (f) di atas, pada 1966 itu juga, Komisi Ketiga MUPBB,
        menyelesaikan pula penyusunan naskah Rancangan Protokol Opsional pada
        Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang menetapkan
        mekanisme internasional bagi penanganan komunikasi yang disampaikan
        oleh indi-vidu yang mengaku menjadi korban pelanggaran hak yang
        tercantum.dalam Kovenan Internasionall tentang Hak Sipil dan Politik;

    (h) Akhirnya, pada 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A(XXI), MUPBB
        menerima (adopted) ketiga instrumen hukum internasional mengenai hak
        asasi dan kebebasan fundamental tersebut huruf (f) dan (g) di atas.

15. Demikianlah perjalanan panjang proses penyusunan Kovenan Internasional
    tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) serta Kovenan
    Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Kedua kovenan ini, yang
    merupakan instrumen hukum internasional mengenai hukum internasional di
    bidang hak asasi dan kebebasan fundamental, yang -.merupakan transformasi
    ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam DUHAM 1948 yang bersifat
    deklaratif menjadi ketentuan-ketentuan yuridis serta dalam format yang lebih
    rinci, serta yang merupakan instrumen internasional tentang hak asasi dan
    kebebasan fundamental yang bersifat umum, dasar, dan induk, bersama dengan
    DUHAM 1948, lazim disebut sebagai "International Bill of Human Rights"
    (Undang-undang Internasional Hak Manusia).
(2)    Instrumen hukum internasional mengenai hak asasi dan kebebasan
       fundamental yang bersifat tematis

(A)    Instrumen yang dibuat antara 10 Desember 1948 dan 16 Desember 1966

  16. Sementara PBB melakukan upaya penyusunan instrumen hukum internasional
      yang akan mentransformasikan ketentuan-ketentuan deklaratif yang tercandum
      dalam DUHAM 1948 menjadi ketentuanketentuan yuridis yang bersifat umum,
      dasar, dan induk yang, sebagaimana dideskripsikan dalam supra, para 14-16,
      berlangsung melalui proses negosiasi yang sulit dan berlangsung dalam waktu
      yang sangat lama, demi kebutuhan praktis dan mendesak, pada masa yang
      bersamaan PBB juga mensponsori pembuatan instrumen hukum internasional
      guna mentransformasikan dan menjabarkan tema deklaratif tertentu DUHAM
      1948 menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara yuridis. Sejak
      diproklamasikannyq. DUHAM 1948 sampai [sebelum] diterimanya KIHESB 1966
      dan KIHSP 1966 telah dibuat 'tujuh instrumen hukum internasional mengenai hak
      dan/atau kebebasan fundamental yang bersifat tematis sebagai tersebut di
      bawah ini, yang dalam paragraf-paragraf preambulnya (jadi dalam
      konsideransnya) masin--mas7tng merujuk, antara lain, merujuk ketentuan
      tertentu DUHAM 1948: 7


       (a) Konvensi mengenai Status Pengungsi (diterima pada 28 Juli 1951 oleh
           Konferensi PBB (dari) Wakil-Wakil Berkuasa Penuh tentang Status
           Pengungsi dan Orang Tanpa Kewarganegaraan yang diselenggarakan
           berdasarkan resolusi MUPBB 429(V) tertanggal 14 DEsember 1950);

      (b) Konvensi tentang Hak Politik Perempuan (dibuka untuk penadatangan
          dan ratifikasi oleh resolusi MUPBB 640(VII) tertanggal 20 Desember
          1952);

      (c)   Konvensi tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan (diterima
            pada 28 September 1954 oleh Konferensi Wakil-wakil Berkuasa Penuh
            yang diselenggarakan resolusi Dewan Ekogomi dan Sosial [PBB]
            526A(XVII) tertanggal 26 April 1954); 8

      (d) Konvensi Tambahan tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan
          Budak, dan Lembaga serta Praktik yang Serupa dengan Perbudakan
          (diterima pada 7 September 1956 oleh Konferensi Wakil-wakil Berkuasa
          Penuh yang diselenggarakan berdasarkan resolusi Dewan "Vconomi dan
          Sosial [PBB] 608(XXI) tertanggal 30 April 1956); 9

      (e) Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan [yang] Kawin (dibuka
          untuk penandatanganan dan ratifikasi oleh resolusi MUPBB 1040(XI)
          tertanggal 29 Januari 1957);

      (f)   Konvensi tentang Persetujuan untuk Perkawinan, Usia Minimum bagi
            Perkawinan,   dan     Pendaftaran      Perkawinan  (dibuka    untuk
            penandatangan dan ratifikasi oleh resolusi MUPBB 1763A tertanggal 7
            November 1962);

      (g)    Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk
            Diskriminasi Rasial (diterima dan dibuka untuk penandatanganan dan
            ratifikasi oleh MUPBB dengan resolusi 2106A(XX) tertanggal 21 Desember
            1965).
     17. Tersebut dalam para 16(a)-(g) di atas adalah tujuh instrumen hukum
         internasional mengenai hak asasi dan kebebasan fundamental yang bersifat
         tematis, artinya yang mengatur tema hak asasi dan/atau kebebasan fundamental
         tertentu, yang merujuk ketentuan tertentu dalam DUHAM 1948 dan yang
         mentransformasikannya menjadi ketentuan yuridis yang dibuat setelah
         diproklamasikannya DUHAM (10 Desember 1948) dan sebelum diterimanya
         Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (16 Desember
         1966) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (16 Desember
         1966).

(B)      Instrumen yang dibuat sesudah 16 Desember 1966

     18. 16 Desember 1966 adalah tanggal diterimanya dua instrumen hukum
         internasional mengenai hak asasi dan kebebasan fundamental yang,
         sebagaimana disebut dalam supra, para 15, bersifat umum (artinya mencakup
         semua hak asasi dan kebebasan fundamental), dasar (artinya menetapkan hal-
         hal.yang sangat pokok dan konseptual), dan induk (artinya merupakan~hnkuth-
         internasional mengenaihak asasi dan kebebasan fundamental yang dapat
         menjadi rujukan utama, disamping instrumen deklaratif DUHAM 1948 yang dapat
         dianggap sebagai hukum internasional kebiasaan, bagi penyusunan instrumen-
         instrumen internasional lain, baik yang bersifat mengikat secara hukum maupun
         yang bersifat rekomendatif ("soft laws"), aspek atau tema tertentu hak asasi
         dan/atau kebebasan fundamental secara lebih rinci, sebagai penjabaran
         ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan pokok yang tercantum dalam
         KIHESP dan/atau KIHSP.


     19. Sampai dibuatnya kertas ini, telah dibuat, setidak-tidaknya, tiga instrumen hukum
         internasional "turunan" KIHESP dan/atau KIHSP, yang paragraf-paragraf
         preambulernya merujuk pokok-pokok tertentu KIHESB dan/atau KIHSP (dan juga
         Piagam PBB dan/atau DUHAM). Ketiga instrumen termaksud adalah sebagai
         berikut:

         (a) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
             Perempuan (diterima dan dibuka untuk penandatanganan, ratifikasi, dan_
             Aksesi oleh MUP.BB dengan resolusi 34/180 tertanggal 18 Desember
             1979);

         (b) Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman
             Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat
             (diterima dan dibuka untuk penandatanganan, ratifikasi, dan aksesi oleh
             MUPBB dengan resolusi 39/46 tertanggal 10 Desember 1984);

         (c) Konvensi tentang Hak Anak (diterima dan dibuka untuk penandatanganan,
             ratifikasi, dan aksesi dengan resolusi 44/25 tertanggal 20 November-1989).


D.       "HUKUM LUNAK" ("SOFT .LAWS")

     20. Instrumen internasional yang sering disebut "hukum lunak" ("soft laws") adalah
         instrumen internasional mengenai atau yang berkenaan dengan hak asasi
         dan/atau kebebasan fundamental yang tidak tertuang dalam instrumen yur:L_dis
         (seperti,perjanjian internasional, konvensi, kovenan, persetujuan, statuta, atau
         protokol yang harus diratifikasi atau diaksesi oleh negara yang berkehendak
         menjadi pihak padanya dan yang mengikat secara hukum) melainkan yang
         tertuang dalam instrumen yang berbentuk lain yang tidak mengikat secara hukum
         melainkan [hanya] bersifat seruan atau rekomendasi. Meskipun tidak mengikat
    secara yuridis, ketentuan-ketentuan yang termuat dalam "hukum lunak" dapat
    dijadikan pedoman atau acuan para pejabat negara atau pihak yang
    berkepentingan yang bukan pejabat negara dalam menjalankan tugas dan fungsi
    masing-masing dan/atau dapat ditransformasikan menjadi peraturan perundang-
    undangan nasional yang mengikat secara hukum dan/atau peraturan lain yang
    bersifat petunjuk pelaksanaan tugas.

21. "Hukum lunak" tersebut pada umumnya tertuang dalam instrumen internasional
    (deklarasi, ketentuan, prinsip, pedoman, dan sebagainya) dan yang diterima
    dan/atau diproklamasikan oleh MUPBB, atau badan PBB lainnya, badan khusus,
    atau konferensi internasional yang penyelenggaraannya disponsori oleh PBB. Di
    bawah ini dicatat sebagian "hukum lunak" termaksud dari demikian banyak
    "hukum lunak", khususnya yang pembuatannya disponsori oleh PBB ("hukum
    lunak" yang berkenaan dengan administrasi pengadilan saja dan yang
    pembuatannya disponsori oleh PBB berjumlah enam belas).

22. Karena terlampau banyak untuk disebut semua, di bawah ini hanya dicatat
    sejumlah "hukum lunak" yang dapat dianggap sebagai "turunan" KIHESB
    dan/atau KIHSP (karena dibuat sesudah dibuatnya kedua kovenan ini pada 16
    Desember 1966 dan dirujuknya pokok-pokok relevan kedua instrumen tersebut
    dalani paragrafparagraf preambuler dan/atau ketentuan-ketentuan operatif
    "hukum lunak"), terutama', yang berkenaan dengan administrasi peradilan:

    (a) Dekiarasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Situasi
        Darurat dan Konflik Bersenjata (diproklamasikan oleh MUPBB dengan
        resolusi 3318(XXIX)-tertanggal 14 Desember 1974);

    (b) Standar Minimum Ketentuan bagi Perlakuan Orang yang Dipenjarakan
        (diterima oleh Kongres PBB I tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan
        terhadap Pelaku Kejahatan, Jenewa, 1955, dan disetujui oleh Dewan
        Ekonomi dan Sosial [PBB] dengan resolusi 663C(XXIV) tertanggal 31 Juli
        1957 dan 2076(LXII) tertanggal 13 Mei 1977;

    (c) Kode Perilaku Pejabat Penegak Hukum (diterima oleh MUPBB dengan
        resolusi 34/169 tertanggal 17 Desember 1979);

    (d) Dekiarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Ketidaktoleransian dan
        Diskriminasi yang Didasarkan pada Agama atau Kepercayaan
        (diproklamasikan oleh MUPBB tertanggal 25 November 1981);

    (e) Penjagaan (Safeguards) untuk Menjamin Perlindungan Hak Orang
        yang Menghadapi Hukuman Mati (diterima oleh Dewan Ekonomi dan
        Sosial [PBB] dengan resolusi 1984/50 tertanggal 25 Mei 1984);

    (f)   Ketentuan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi
          Pengadministrasian Peradilan Anak ("Ketentuan Beijing") (diterima oleh
          MUPBB dengan resolusi 40/33 tertanggal 29 November 1985);

    (g) Prinsip Dasar tentang Independensi Peradilan (diterima oleh Kongres
        PBB VII tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku
        Kejahatan, Milan, 26 Agustus-6"September 1985 dan dikukuhkan oleh
        MUPBB dengan resolusi 40/32 tertanggal 29 November 1985 dan 40/146
        tertanggal 13 Desember 1985);

    (h) Dekiarasi tentang Prinsip Sosial dan Legal mengenai Perlindungan dan
        Kesejahteraan Anak, dengan Rujukan Khusus pada Penempatan
                Pengangkatan dan Adopsi secara Nasional dan Internasional) (diterima
                MUPBB dengan resolusi 41/85 tertanggal 3 Desember 1986);

          (i) Kumpulan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang yang Berada dalam
              Penahanan atau Pemenjaraan dalam Bentuk Apa pun (diterima oleh
              MUPBB dengan resolusi 43/173 tertanggal 9 Desember 1988);

          (j)   Prinsip Dasar bagi Perlakuan terhadap Orang yang Dipenjarakan
                (diterima oleh MUPBB dengan resol.usi 45/111 tertanggal 14 Desember
                1990);

          (k) Prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh
              Pejabat Penegak Hukum (diterima oleh Kongres PBB VIII tentang
              Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, Havana,
              Kuba, 27 Agustus-7 September 1990);

          (1) Prinsip Dasar tentang Peran Pengacara (diterima oleh Kongres PBB VIII
              tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan,
              Havana, Kuba, 27 Agustus-7 September 1990);

          (m) Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Pencegahan Kejahatan
              Anak ("Pedoman Riyadh") *(diterima dan diproklamasikan oleh MUPBB
              dengan resolusi 45/112 tertanggal 14 Desember 1990);

          (n) Ketentuan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perlindungan Anak yang
              Diambil Kebebasannya (diterima oleh MUPBB dengan resolusi 45/113
              tertanggal 14 Desember 1990);

          (o) Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa
              (diterima oleh MUPBB dengan resolusi 47/133 tertanggal 18 Desember
              1992);

          (p) Deklarasi tentang Hak Orang yang Termasuk Minoritas Rumpun
              Bangsa atau Etnis, Keagamaan, dan Bahasa (diterima oleh MUPBB
              dengan resolusi 47/135 tertanggal 18 Desember 1992).

      23. "Hukum lunak" yang disebut dalam para 22 di atas hanya nieliputi sebagai
          "hukum lunak" yang berkenaan dengan pengadministrasian peradilan dan yang
          berkenaan dengan beberapa tema lain hak asasi dan kebebasan fundamental.
          "Hukum lunak" yang menyangkut tema lain, seperti tema yang berkenaan
          dengan tema kesejahteran, kemajuan, dan pembangunan sosial, tidak disebut,
          untuk menghindari terlampau panjangnya daftar. Di samping itu, sudah tentang
          masih terdapat banyak "hukum lunak" yang dibuat sesudah 1992 yang juga tidak
          disebut dalam para 22 di atas karena pertimbangan yang sama.10




IV.         PERKEMBANGAN SEJAK 1989


      24. 1989 adalah tahun yang dapat dianggap sebagai tahun berakhirnya "perang
          dingin", karena pada 1989 itulah diruntuhkannya tembol Berlin yang merupakan
          lambang "perang dingin". Berakhirnya "perang dingin" membawa implikasi
          perkembangan politis drastis di Eropa Timur, terutama dengan dibubarkannya
          Pakta Warsawa, disintegrasi Uni Soviet yang mengakibatkan republikrepublik
          yang semula menjadi komponen Uni Soviet memisahkan diri dan menjadi
          negara-negara merdeka, serta ditinggalkannya sosialisme sebagai landasan
     politik dan ekonomi oleh negaraneggara.di Eropa Timur. Sepanjang yang
     menyangkut hak asasi dan kebebasan fundamental dapat dicatat perkembangan
     berikut yang berlangsung di tingkat nasional dan internasional:


     (a) Di tingkat nasional dapa- dicatat pemberian perhatian terhadap
         pernghormatan dan perlindungan hak asasi dan kebebasan fundamental
         terutama di negara-negara yang sebelumnya menganut sistem sosialisme;
         dan

     (b) Di tingkat internasional meningkatnya penekanan pada permasalahan hak
         asasi inanusia dan kebebasan fundamental dalam hubungan antarbangsa.

 25. Pergeseran juga terjadi dalam hubungan bilateral antara negara-negara Barat
     dan negara-negara berkembang. Selama "perang dingin" perhatian negara-
     negara Barat terhadap permasalahan hak asasi dan kebebasan fundamental
     sering ditundukkan pada kepentingan dalam hubunngan dengan "perang dingin",
     yakni berpihaknya negara yang bersangkutan pada Barat, meskipun rekaman
     jejak (track records) penghormatan dan perlindungan hak asasi dan kebebasan
     fundamental negara yang bersangkutan tidak baik.

 26. Sangat meningkatnya perhatian komunitas internasional pada komitmen guna
     menghormati dan melindungi hak asasi dan kebebasan fundamental juga
     tercermin dalam meningkat drastisnya jumlah negara yang menjadi pihak pada
     KIHESB 1966 dan KIHSP 1966 sebagaimana dapat dicatat sebagai berikut:

      (a) Sampai 1990 (atau 24 tahun sejak dibuatnya kedua kovenan tersebut):
        (i)         Jumlah negara pihak pada KIHESB:               91;
        (ii)         Jumlah negara pi.hak pada KIHSP:                99;
      (b) Pertambahan negara yang menjadi pihak selama kurun waktu waktu 1991-
         2005 (atau selama 14 tahun):
        (i)         Pada KIHESB:        61    (sehingga jumlah negara pihak
                                              pada KIHESB menjadi 152 pada
                                               2005);
        (ii)        Pada KIHSP:         56    (sehingga jumlah negara pihak
                                               pada KIHSP menjadi 155 pada
                                                2005).


KONFERENSI SEDUNIA TENTANG HAM, 1993

 27. Indikasi lain yang menunjukkan bahwa hak asasi dan kebebasan fundamental
     tidak lagi merupakan pertikaian (contention) hubungan Barat-Timur khususnya
     (setelah berakhirnya "perang dingin") dan mengemukanya hak asasi dan
     kebebasan fundamental dalam hubungan internasional secara keseluruhan
     adalah terselenggaranya Konferensi Sedunia tentang. HAM (World Conference
     on Human Rights) di Wina pada 14-25 Juni 1993.

 28. Konferensi Sedunia 1933 tersebut, yang menghasilkan Deklarasi dan Program
     Aksi Vienna (Vie.nna Declaration and Programme of Action), yang terdiri atas 16
     paragra-f preambuler, 39 pasal Deklarasi, dan 100 pasal Program Aksi,
     menetapkan beberapa pokok tersebut di bawah ini yang sangat dasar sifatnya
     dalam perkembangan penghormatan dan perlindungan hak asasi dan kebebasan
         fundamental:

         (a) Penegasan tanggung jawab semua negara, sesuai dengan Piagam PBB,
             untuk mengembangkan dan mendorong penghormatan hak manusia dan
             kebebasan fundamental bagi semua, tanpa pembedaan ras, jenis kelamin,
             bahasa, atau agaria (paragraf preambuler kelima);

         (b) Penegasan bahwa semua HAM adalah universal (universal), tidak terbagi
             (indivisable), saling bergantung (interdependent), dan saling berkait
             (interrelated) (Pasal 5 Deklarasi).

     29. Benar bahwa dokumen Wina tersebut dalam para 28 di atas bukan dokumen
         yuridis sehingga negara-negara tidak terikat padanya. Namun demikian,
         dokumen Wina tersebut mempunyai arti politis yang sangat penting bagi kerja
         sama internasional guna meni_ngkatkan penghormatan dan perlindungan hak
         asasi dan kebebasan fundamental. Signifikansi dua pokok dokumen Wina yang
         dikutip dalam para 28 di atas adalah sebagai berikut:

         (a) Penegasan yang tersebut pertama mengingatkan semua negara akan
             tanggung jawabnya menurut hukum internasional untuk mengembangkan
             dan mendorong penghormatan hak asasi dan kebebasan fundamental di
             wilayah kekuasannya masing-masing tanpa diskriminasi;

         (b) Penegasan kedua yang mengakhiri polemik tentang klaim adanya nilai-nilai
             regional yang tidak harus sama satu dengan lainnya. Pokok tersebut dalam
             para 28(b) di atas jelas-jelas menegaskan pendirian komunitas internasional
             sifat-sifat HAM, yakni universalitas, tidak terbagi, saling bergantung, dan
             saling be rkait.


V.       KEJAHATAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL


     30. Memang, sampai sekarang, tidak ada instrumen internasional yang memuat
         definisi "kejahatan menurut hukum internasional" (crimes under international law)
         atau "kejahatan internasional" (international crimes). Meskipun demikian,
         pengertian konsep ini, yaitu konsep bahwa suatu kejahatan dianggap sebagai
         kejahatan menurut hukum internasional atau kejahatan internasional, dapat
         dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik kejahatan yang bersangkutan
         serta konsep hukum internasional dan kesepakatan komunitas internasional
         dalam penanganan kejahatan demikian. Pengidentifikasian demikian dapat
         dilakukan dengan menyimak berbagai instrumen yuridis sejak Piagam Tribunal
         Militer Internasional (Charter of the International Military Tribunal) 8 Agustus
         1945 (yang juga dikenal publik dengan sebutan "Piagam Tribunal Nuerenberg",
         karena sidang-sidangnya yang diadakan di Nuerenberg, Jerman) sampai Statuta
         (Roma) Mahkamah Pidana Internasional ([Rome] Statute of the International-
         Criminal Court) 17 Juli 1998 sertacesepaTcatan komunitas internasional,
         terutama PBB dalam penanganan kejahatan yang bersangkutan.
A.        PIAGAM TRIBUNAL MILITER INTERNASIONAL, 1945


     31. Piagam Tribunal Militer Internasional (TMI) yang.t dilampirkan pada Persetujuan
         bagi Penuntutan dan Penghukuman Penjahat Perang Utama (dari) Poros Eropa
         (Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals od
         the European Axis), yang dibuat di London pada 8 Agustus 1945 (jadi sebelum
         adanya Piagam PBD 24 Oktober 1945), menetapkan, antara lain, pokbkpokok
         berikut:
         (a) Pemberlakuan. Piagam TMI secara retroaktif:
            Meskipun tidak expressis verbis, penetapan kewenangan TMI untuk mengadili
            dan menghukum penjahat perang utama (dari) Poros Eropa pada hakikatnya
            menetapkan pemberlakuan retroaktif Piagam TMI, karena augaan kejahatan
            yang dilakukan yang bersangkutan berlangsung selama Perang Dunia II
            sudah berakhir pada 7 Mei 1945 (di kawasan Eropa; di kawasan Asia-Pasifik
            pada 14 Agustus 1945); (chapeau, kalimat pertama);

         (b) Tanggung jawab individual:
            Piagam TMI mengintroduksikan konsep baru, meskipun berlingkup terbatas,
            yakni konsep individu sebagai subjek hukum internasional dengan
            menetapkan bahwa kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi TMI
            merupakan tanggung jawab individual pelaku yang bersangkutan (chapeau,
            kalimat kedua) dan, sesuai dengan konsep ini, terdakwa yang bertindak
            berdasarkan perintah pemerintah atau atasannya tidak membebaskannva dari
            tanggung jawab (namun dapat dipertimbangkan dalam peringanan hukuman
            (Pasal 8);

         (c) Jenis kejahatan yang termasuk yurisdiksi TMI:
            Tanpa menyebutnya sebagai kejahatan menurut hukum internasional atau
            kejahatan internasional, tiga jenis atau kategori kejahatan tersebut di bawah
            ini dinyatakan sebagaill jenis atau kategori kejahatan yang termasuk yurisdiksi
            TMI:
            (i) Kejahatan terhadap perdamaian (crimes against peace);
            (ii) Kejahatan perang (war crimes); dan
            (iii) Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity);

         (d) Posisi resmi terdakwa tidak membebaskannya dari tanggung jawab:
            Posisi resmi terdakwa, baik sebagai kepala negara maupun sebagai pejabat
            yang bertangg'ing jawab dalam suatu instansi pemerintahan tidak akan
            dipertimbangkan sebagai alasan pembebasan tanggung jawab atau
            peringanan hukuman (Pasal 7).


B.       KONVENSI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGHUKUMAN KEJAHATAN
         GENOSIDA, 1948

     32. Konvensi ini, yang disetujui dan diusulkan oleh MUPBB untuk ditandatangani,
         iratifikasi, atau diaksesi dengan resolusi 260A(III) tertanggal 9 Desember 1948,
         merujuk dalam salah satu paragraf preambulernya (paragraf preambuler
         pertama) resolusi MUPBB 96(I) tertanggal 11 Desember 1946 yang menyatakan
         bahwa "genosida adalah kejahatan menurut hukum internasional, (huruf
         tebal oleh penulis) bertentangan dengan semangat dan tujuan Perserikatan
         Bangsa-Bangsa, dan dikutuk oleh dunia beradab".


     33. Dengan demikian dapat dicatat bahwa resolusi MUPBB 96(I) tertanggal 11
         Desember 1946 itulah instrumen internasional yang riencerminkan sikap
         komunitas internasional yang menyatakan bahwa genosida adalah "kejahatan
         menurut hukum internasional".


C.       PASAL 15 AYAT 2 KIHSP 1966


     33. Pasal 15 ayat 2, yang merupakan ketentuan pengecualian terhadap konsep
         legalitas atau nonretroaktivitas yang tercantum dalam ayat 1, menyatakan dapat
         diadili dan dihukumnya seseorang karena melakukan suatu perbuatan atau tidak
         melakukan perbuatan (omission) yang, pada saat dilakukannya perbuatan itu,
         perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana "menurut prinsip umum hukum
         yang diakui oleh komunitas bangsa-bangsa"           (huruf tebal oleh penulis).
         Pasal 15 ayat 2 KIHSP berbunyi selengkapnya sebagai berikut:
                   "2. Tidak sesuatu pun dalam pasal ini boleh mengganggu
                         pengadilan dan penghukuman seseorang karena suatu
                         tindak atau karena tidak melakukan suatu tindak yang,
                         pada saat dilakukan atau tidak dilakukannya tindak
                         tersebut, adalah tindak pidana menurut prinsip umum
                         hukum yang diakui oleh komunitas bangsa-bangsa."

                ("2.   Nothing in this article sdhall prejudice the trial and
                       punishment of any person for any act or omission which,
                       at the time when it was committed, was criminal according
                       to the general principles of law recognized by the
                       community of nations.').

     34. Pasal 15 ayat 2 KIHSP tersebut, pada hakikatnya, membenarkan
         diberlakukannya secara retroaktif ketentuan hukum pidana dengan ketentuan
         bahwa perbuatan yang bersangkutan, pada waktu dilakukan, merupakan
         perbuatan pidana menurut prinsip umum-hukum yang diakui oleh komunitas
         bangsa-bangsa. Konsep ini mengukuhkan penerapan retroaktif Piagam TMI
         1945, karena berbagai tindak yang termasuk salah satu jenis atau kategori
         kejahatan yang termasuk yurisdiksi TMI, seperti perang agresi dan perang
         dengan melanggar perjanjian internasional (kejahatan terhadap perdamaian),
         pelanggaran hukum dan kebiasaan perang (kejahatan perang), serta
         pembunuhan, pemusnahan, pembudakan, deportasi, tindak tak manusiawi lain
         terhadap penduduk sipil, persekusi atas dasar politis, rasial, atau keagamaan
         (kejahatan terhadap kemanusiaan), merupakan tindak yang oleh komunitas
         bangsa-bangsa diakui sebagai bersifat pidana, kapan pun tindak itu dilakukan.


D.       STATUTA TRIBUNAL           KRIMINAL      INTERNASIONAL         UNTUK      BEKAS
         YUGOSLAVIA, 1993

35.      Sebagaimana halnya Tribunal Nuerenberg (International Military Tribunal), 1945
         dan Tribunal militer Tokyo (International Military Tribunal for the Far East),1948
    Tribunal untuk Bekas Yugoslavia juga diberi nama Tribunal lnternasional dengan
    nama lengkap Tribunal Kriminal untuk Bekas Yugoslavia (International Criminal
    Tribunal for Former Yugoslavia - ICTY), yang diputuskan pembentukannya oleh
    Dewan Keamanan PBB (DKPBB) pada 1993 (resolusi S/RES/808 (1993)
    tertanggal 22 Februari 1993 dan yang statutanya diterima oleh DKPBB pada
    1993 itu juga (resolusi S/RES/827 (1993) tertanggal 25 Mei 1993).

33. Resolusi DKPBB S/RES/808 tertanggal 22 Februari 1993 yeng memutuskan
    pembentukan ICTY menetapkan "penuntutah(,orang yang bertanggung jawab
    atas pelanggaran berat hukum humaniter internasional yang dilakukan di
    wilayah bekas Yugoslavia sejak 1991" (huruf tebal oleh penulis). Kewenangan
    demikian dinyatakan [lagi] dalam Statuta ICTY yang diterima oleh DKPBB
    dengan resolusi S/RES/827 (1993 tertanggal 25 Mei 1993 (lihat para 32 di atas),
    yakni dalam Pasal 1 yang berjudul "Kewenangan Tribunal Internasional".

34. Selanjutnya, Pasal 2-Pasal 5 menetapkan jenis atau kategori kejahatan yang
    termasuk "kekuasaan" (power) ICTY, yakni:
    (a) Pelanggaran berat Konvensi-konvensi Jenewa 1949 (Grave breaches of the
        Geneva Convenstions of 1949) (Pasal 2);

    (b) Pelanggaran hukum atau kebiasaan perang (Violations of the laws or
        customs of war) (Pasal 3);
    (c) Genosida (Genocide) (Pasal 4); dan

    (d) Kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes against humanity) dalam
        hal''perbuatan [pidana] yang termasuk kategori kejahatan terhadap
        kemanusiaan ini dilakukan dalam konflik bersenjata (Pasal 5).

35. Ditafsirkan secara ketat, mandat ICTY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
    Statutanya, sesungguhnya hanya meliputi kategori kejahatan sebagaimana
    tersebut dalam para 34(a) (pelanggaran berat Konvensi-konvensi Jenewa. 1949)
    dan 34(b) di atas (pelanggaran hukum atau kebiasaan perang), karena keduanya
    inilah yang merupakan pelanggaran berat hukum humaaiter internasional
    (serious violations of international humanitarian law). Dengan demikian, di
    samping pelanggaran berat hukum humaniter internasional, ICTY diberi
    kewenangan juga menangani kategori kejahatan yang bukan merupakan
    pelanggaran (berat) hukum humaniter internasional melainkan pelanggaran
    (berat) hukum HAM internasional, i.c. genosida dan kejahatan terhadap
    kemanusiaan.

36. Sebagaimana halnya dengan Statuta Tribunal Nuerenbetg1945 dan Tribunal
    Tokyo 1946, Statuta ICTY juga berlaku retroaktif, karena meliput kejahatan yang
    terjadi di wilayah bekas Yugoslavia sejak 1991 (lihat Pasal 1), padahal Statuta
    ICTY baru berlaku sejak 25 Mei 1993 (lihat supra, para 32).

37. Konsep tanggung jawab [kriminal] individual, yang diintroduksikan oleh Statuta
    TMI 1945 dan Tribunal Tokyo 1946, juga dianuL oleh Statuta ICTY 1993 (lihat
    Pasal 7).
E.         STATUTA TRIBUNAL INTERNASIONAL UNTUK RWANDA, 1994

     38. Keputusan DKPBB untuk membentuk dan menerima Statuta Tribunal
         Internasional untuk Rwanda (yang nama lengkapnya "International Criminal
         Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other
         Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory
         of Rwanda and Rwndan citizens responsible for genocide and other such
         violations committed in the territory of neighbouring States, between 1 January
         1994 and 31 December 1994 dengan akronim "resmi"
         "The International Tribunal for Rwanda" namun yang lebih terkenal dengan
         "ICTR" sebagai akronim "International Criminal Tribunal for Rwanda       diambil
         pada 8 November 1994 dengan resolusi S/RES/955.

     39. Baik dari resolusi DKPBB tentang pembentukan dan penerimaan Statuta ICTY
         dan dari Statuta ICTR itu sendiri dapat dicatat beberapa karakteristik berikut
         yang, beberapa di antaranya, juga menjadi ciri Statuta TMI 1945 dan Statuta
         ICTY 1993:

         (a) Pemberlakuan retroaktif instrumen hukum yang bersangkutan:
            Pemberlakuan retroaktif Statuta ICTR dapat dicatat hal bahwa instrumen
            yuridis ini diterima oleh DKPBB pada 8 Nr.vember 1994 (lihat para 38 di atas)
            sedangkan peristiwa yangrtermasuk yurisdiksi ICTR,adalah pelanggaran yang
            sebagian besar waktu terjadi sebelum 8 November 1994, yakni yang terjadi
            antara 1 Januari 1994 sampai dengan 31 Desember 1994;

         (b) Kewenangan ICTR mencakup dua jenis atau dua kategori kejahatan, yakni,
            pertama, pelanggaran berat hukum humaniter internasional• (lihat paragraf
            operatif 1 resolusi DKPBB S/RES/955) dan, kedua, jenis kejahatan yang tidak
            termasuk kategori pelanggaran berat hukum humaniter internasional
            melainkan yang sudah dinyatakan sebagai kejahatan menurut hukum
            internasional, i.c. genosida (lihat paragraf operatif 1 resolusi S/RES/955 dan
            Pasal 1 Statuta) dan yang pernah termasuk yurisdiksi pengadilan
            internasional sebelumnya (TMI 1945 dan/atau ICTY 1993), yakni genosida
            (lihat para operatif 1 resolusi S/RES/955 serta Pasal 1 Statuta (pelanggaran
            berat hukum humaniter internasional), Pasal 2 (genosida), dan Pasal 3
            (kejahatan terhadap kemanusiaan);

         (c) Penetapan konsep yang juga sudah diterapkan oleh TMI 1945 dan ICTY

            1993, yakni konsep tanggung jawab pidana individual (individual criminal

            responsibility).



F.       STATUTA [ROMA] MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL, 1998


     40. Disponsori oleh PBB, di Roma, Italia, pada 15 Juni sampai dengan 17 Juli 1998,
         diselenggarakan Konferensi Diplomatik PBB untuk membentuk sebuah
         mahkamah pidana internasional yang bersifat independen dan permanen dengan
         yurisdiksi terhadap "kejahatan paling berat yang menjadi urusan komunitas
         internasional secara keseluruhan" (the most serious crimes of concern to the
         internationai community as a whole).
41. Akhirnya, pada 17 Juli 1998, konferensi yang dihadiri menerima instrumen
    hukum internasional yang menjadi dasar pembentukan mahkamah pidana
    internasional sebagaimana disebut dalam para 40 di atas dengan nama Statuta
    [Roma] Mahkamah Pidana Internasional [Rome Statute of tha International
    Criminal Court - ICC), yang mulai berlaku pada 1 Juli 2002.

42. Anfara ICC dan tribunal-tribunal internasional ad hoc yang pernah dibentuk atau
    yang'masih berfungsi (TMI 1945, Tribunal Toyko 1948, ICTY 1993, dan ICTR
    1994) dapat dicatat perbedaan dan persamaan berikut:
    (a) ICC bersifat ermanen, sedangkan tribunal-tribunal internasional ad hoc
        yang dibentuk atau pernah dibentuk sebelumnya bersifat sementara;
    (b) Akta konstitutif, i.c. Statuta, ICC berlaku untuk kejahatan yang termasuk
        yurisdiksi ICC yang terjadi setelah [mulai] berlakunya Statutanya, jadi
        terhitung mulai 1 Juli 2002, dan tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan
        secara retroaktif sebagaimana halnya akta-akta konstitutif tribunal-tribunal
        internasional yang dibentuk atau pernah dibentuk sebelumnya;

    (c) Akta konstitutif ICC tertuang dalam instrumen hukum internasional, i.c
        perjanjian internasional, yang untuk menjadi pihak padanya, negara-negara
        yang bersangkutan harus melakukan dua tindak, yakni,,pertama, di tingkat
        nasional, dengan mengesahkannya menurut prosedur konstitusionalnya
        masing-masing dan, kedua, dengan menimpankan piagam ratifikasi,
        penerimaan, persetujuan,"atau aksesi (Persetujuan London 8 Agustus 1945
        yang menetapkan dan melampirkan Piagam TMI - lihat supra, para 31 -,
        meskipun juga berhentuk perjanjian internasional namun disetujui oleli
        negara-negara pembuat dan negara-negara pihaknya untuk mulai berlaku
        sejak penandatanganannya, yakni 8 Agustus 1945. Statuta ICTY 1993 dan
        Statuta ICTR 1994 ditetapkan oleh DKPBB dengan resolusi, jadi tidak dalam
        bentuk perjanjian internasional yang memerlukan proses pengesahan di
        tingkat nasional serta proses ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi
        di tingkat internasional. Meskipun demikian, semua anggota PBB dituntut
        untuk mematuhi keputusan DKPBB);

    (d) Penegasan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menerapkan yurisdiksi
        pidana terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan
        internasional (pernyataan demikian tidak ada dalam instrumen konstitutif
        tribunal-tribunal internasional ad hoc yang ada atau pernah ada
        sebelumnya);
    (e) ICC bersifat melengkapi (complementary) yurisdiksi pidana nasional (sama
        halnya dengan yang tersebut (d) di atas);

    (f) Kategori atau jenis kejahatan yang termasuk yurisdikdiksi ICC sebagaimana
        disebut dalam batang tubuh Statutanya diklasifikasikan sebagai "kejahatan
        paling berat yang menjadi urusan komunitas internasional secara
        keseluruhan" (the most serious crimes of concern to the international
        community as a whole) ((fialam instrumen konstitutif TMI 1945, ICTY 1993,
        dan ICTR 1994 hanya disebut kategori atau jenis kejahatan yang termasuk
        yurisdiksi masing-masing tanpa mengklasifikannya secara umum);
    (g) Kategori atau jenis kejahatan yang termasuk yurisdikdiksi ICC sebagaian
        sama dengan yang termasuk dalam yurisdiksi TMI 1945, ICTY 1993,
        dan/atau ICTR 1994. Empat kategori atau
        (i) Kejahatan genosida (juga termasuk dalam Statuta ICTY 1993 dan
              Statuta ICTR 1994 (lihat supra, para 34 dan para 39(b) );
        (ii) Kejahatan terhadap kemanusiaan (juga termasuk dalam Piagam TMI
              1945, Statuta ICTY, dan Statuta ICTR 1994);
        (iii) Kejahatan perang (juga termasuk dalam mandat TMI 1945, ICTY 1993
              (dengan istilah "pelanggaran hukum dan kebiasaan perang), tetapi tidak
                   termamandat ICTR 1994 (mengenai mandat yang menyangkut
                   pelanggaran bera' hukum humaniter internasional Statuta ICTR 1994
                   menujuk secara khusus [pelanggaran] Pasal 3 yang sama pada
                   Konvensikonvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II, 1977);
              (iv) Kejahatan dgresi (tidak termasuk mandat TMI 1945, ICTY 1993, atau
                   ICTR 1994);
         (h) Penetapan konsep tanggung jawab kriminal individial (yang juga dianut oleh
            TMI 1945, ICTY 1993, dan ICTR 1994).


G.       KARAKTERIS1'1K UMUM KEJAHATAN YANG TERMASUK YURISDIKSI
         PENGADILAN INTERNASIONAL SEJAit TMr 1945 SAMPAT DENGAN ICC
         1998

     43. Dari instrumen konstitutif pengadilan-pengadilan internasional yang pernah ada
         atau yang ada sejak 1945 (TMI 1945, ICTY 1993, ICTR 1994, ICC 1998)
         sebagaimana dirujuk dalam supra, para 31-33 dan para 35-42, dapat dicatat
         karakteristik umum mengenai kewenangan pengadilan-pengadilan internasional
         tersebut, khususnya yang .._berkenaan dengan .. yurisdiksi materiil (ratione
         materiae), yurisdiksi personal (ratione personae), yurisdiksi temporal (ratione
         temporis), dan kewajiban komunitas internasional sebagai berikut:

         (a) Yurisdiksi materiil:
              Jenis atau kategori kejahatan yang termasuk yurisdiksi pengadilan-
              pengadilan internasional tersebut adalah jenis atau kategori kejahatan yang
              niat, bentuk tindak, dan akibatnya mengguncang secara sangat dalam hati
              nurani manusia yang beradab dan yang dipandang sebagai kepentingan
              komunitas internasional secaral eseluruhan untuk menuntut dan menghukum
              pelakunya, yakni:
             (i)     Kejahatan terhadap perdamaian;
             (ii)    Kejahatan perang;
             (iii)   Pelanggaran berat hukum humaniter internasional;
             (iv)    Kejahatan genosida;
             (v)     Kejahatan terhadap kemanusiaan;

         (b) Yurisdiksi personal:
              Dikukuhkannya konsep tanggung jawab kriminal individual dalam hal
              terjadinya kejahatan sebagaimana disebut dalam huruf (a) d1i atas;
         (c) Yurisdiksi temporal:
             Dapat diberlakukannya secara retroaktif ketentuan yang relevan untuk kasus
             tertentu melalui pengadilan internasional yang bersifat ad hoc, bukan yang
              bersifat permanen;
         (d) Kewajiban negara:
             Kewajiban penuntutan dan penghukuman pelaku kejahatan sebagaimana
             tersebut dalam huruf (a) di atas merupakan kewajiban semua negara (erga
             omnes).

     44. Meskipun hanya kejahatan genosida yang oleh MUPBB secara eksplisit
         diklasifikasikan sebagai "kejahatan menurut hukum internasional" (resolusi 96(I)
         tertanggal 11 Desember 1946
      - lihat supra, para 32), memperhatikan ciri-ciri umum sebagaimana disebut dalam
      para 43 di atas, dapat kiranya disimpulkan bahwa, selain kejahatan genosida,
      kejahatan lain sebagaimana tersebut dalam para 43(a) di atas, yakni kerjahatan
      terhadap perdamaian, kejahatan perang, pelanggaran berat hukum humaniter,
      dan kejahatan terhadap kemanusiaan juga termasuk kejahatan menurut hukum
      internasional atau kejahatan internasional. 13




VI.    CATATAN PENUTUP


  45. Dari pokok-pokok yang dikemukakan dalam para 1-44 dapat kiranya dibuat
      catatan penutup berikut:

      (a) Hukum HAM internasional berkembang secara "embrionik" sejak 1919,
          terutama dengan terbentuk dan diambilnya tindaktindak, walaupun terbatas,
          bagi penghormatan dan perlindungan HAM oleh LBB;

      (b) Impetus baru perkembangan hukum HAM internasional terjadi dengan
          pembentukan PBB pada 1945 yang dalam Piagamnya menyatakan
          pemajuan dan pendorongan penghormatan HAM merupakan salah satu
          tujuan PBB;

      (c) Meskipun bukan instrumen internasional yuridis, DUHAM 1948 merupakan
          instrumen paling penting bagi pengembangan hukum internasional;

      (d) 1966 merupakan tahun bersejarah yang sangat penting dalam perkembangan
           hukum HAM internasional karena pada 1966 itulah komunitas internasional
           menerima dua instrumen yang mengikat secara hukum dan yang bersifat
           umum, dasar, dan induk, yakni KIHESB dan KIHSP, karena kedua instrumen
           ini kemudian "menurunkan" instrumen-instrumen hukum HAM internasional
           yang "hukum lunak" yang semuanya bertujuan memajukan penghormatan
           den perlindungan HAM secara universal;
      (e) Meskipun jenis atau bentuk kejahatan yang termasuk yurisdiksi TMI 1945,
           ICTY 1993, ICTR 1994, dan Statuta [Roma] ICC 1998 tidak dinyatakan oleh
           instrumen konstitutif masingmasing sebagai pelanggaran HAM per se,
           bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk kategori kejahatan yang berada di
           bawah yurisdiksi TMI 1945 dan/atau ICTY 1993 dan/atau ICTR 1994
           dan/atau ICC 1998, selain merupakan tindak pidana, juga merupakan
           pelanggaran hak asasi dan/atau kebebasan fundamental tertentu sebagai-
           mana tercantum dalam DUHAM 1948 dan/atau KIHESB 1966 dan/atau
           KIHSP 1966;

      (f) Terbentuknya ICC pada 1998 merupakan raihan sangat penting upaya
           komunitas internasional untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan menurut
           hukum internasional yang bentuk-bentuknya, merupakan juga pelanggaran
           hak asasi dan/atau kebebasan fundamental, akan.dituntut dan dihukum oleh
           pengadilan nasional atau pengadilan internasional.
CATATAN AKHIR

1.   (a) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1945 [mulai] menggunakan istilah
     "fundamental human rights" (hak manusia yang asasi) (paragraf preambuler kedua)
     dan "human rights and fundamental freedoms" (hak manusia dan kebebasan asasi)
     (Pasal 1.3 dan Pasal 55.c); (b) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
     1948 menggunakan istilah "human rights" (hak manusia) (judul, paragraf
     preambuler kedua, ketiga, dan keenam, serta paragraf awal diktum), "fundamental
     human rights" (hak manusia yang asasi) (paragraf preambuler kelima), dan "human
     rights and fundamental freedoms" (hak manusia dan kebebasan asasi) (paragraf
     preambuler keenam); (TT Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1950
     menggunakan istilah "hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia" Cjudul
     Bagian V), Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDSRI) 1950
     menggunakan istilah "asas-asas dasar" (judul Bagian VI), sedangkan Undang-
     Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menggunakan
     istilah "hak asasi manusia" (judul Bab XA), demikian pula halnya dengan Undang-
     Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) yang
     juga menggunakan istilah "hak asasi manusia" yang di beberapa bagian UU
     39/1999 dipergunakan akronimnya, yakni "HAM" (judul, pertimbangan, dasar
     hukum, diktum, serta sejumlah pasal dalam batang tubuh dan penjelasannya); (d)
     Memperhatikan huruf (c) di atas rupanya Indonesia menggunakan padanan istilah
     yang terdapat dalam paragraf preambuler kedua Piagam PBB 1945 (lihat (a) di
     atas) yang juga kemudian digunakan dalam paragraf preambuler kelima DUHAM
     1948, yakni "fundamental human rights" yang padanannya bahasa Indonesia
     seharusnya berbunyi I'hak manusia yang asasi" namun padanan yang digunakan
     yang yang telah menjadi baku adalah "hak asasi manusia" dengan akronimnya
     "HAM".

2.   Sesungguhnya merupakan pasal-pasal amendemen Konstitusi Amerika Serikat,
     yakni Amendemen I sampai dengan X, yang dibuat pada 1.791 dan yang terkenal
     dengan "Ten Original Amendments (Bill of Rights)" (Sepuluh Amendemen Asli
     (Undang-Undang Hak).

3.    Konsep bilateral ini berkembang menjadi konsep internasional 112 tahun kemudian
     menjadi konsep internasional dengan dibuatnya sebuah konvensi internasional
     yang bertujuan menghapuskan perbudakan dan perdagangan budak, yakni Slavery
     Convention (Konvensi Perbudakan) 1926 (yang kemudian diubah dengan Protocol
     amending the Slavery Convention signed at Geneva
     on 25 September 1926 (Protokol Perubahan Konvensi Perbudakan yang
     ditandatangani di Jenewa pada 25 September 1926) yang dibuat pada 1953 dan
     selanjutnya ditambah dengan Supplementary Convention on the Abolition of
     Slavery, Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery (Konvensi
     Tambahan tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Institusi
     serta Praktik Yang Serupa dengan Perbudakan) yang dibuat pada 1956.
4.    Konvensi 1864 ini, yang terdiri dari hanya sepuluh pasal, memuat asasasas yang
     masih berlaku sampai sekarang. Setelah mengalami beberapa kali perubahan,
     pelengkapan, dan perluasan lingkup berlakunya , yang juga mencakup
     perlindungan korban perang, termasuk perlindungan penduddk sipil dalam konflik
     bersenjata, asas-asas tersebut kemudian terangkum dalam empat Konvensi
     Jenewa 1949, yang kemudian ditambah dengan dua Protokol Tambahan pada
     1977. Instrumen-instrumen internasional ini, yang sekarang dikenal sebagai
     instrumen hukum humaniter (humanitarian law), esensinya bertujuan melindungi
     hak asasi dan kebebasan fundamental orang-orang yang berada dalam situasi
      konflik bersenjata, baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat-di dalamnya.

5.    (a) DUHAM diterima oleh MUPBB dengan pnmungutan suara r1engan hasil 48
      setuju, tidak ada yang menolak, dan delapan abstain (Arab Saudi, Bielorusia,
      Cekoslowakia, Pdlandia, Ukrainia, Uni Afrika Selatan, Uni Soviet, dan Yugoslavia);
      (b) Pada Desember 1948 jumlah negara anggota PBB adalah 57.

6.     Indonesia menyatakan bahwa, "bangsa Indonesia, sebagai anggota Perserikatan
       Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum (huruf tebal
       oleh penulis) untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal
       tentang Hak Asasi Manusia ..." (lihat "Menimbang", huruf d, Undang-Undang
       Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Pernyataan demikian, yang
       tertuang dalam instrumen nasional yang mengikat secara hukum, i.c. undang-
       undang, dapat diartikan bahwa Indonesia menerima DUHAM 1948 sebagai
       hukum internasional kebiasaan.


7.     Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida diterima
       (adopted) oleh MUPBB pada 9 Desember 1948, jadi [sehari] sebelum diterima dan
       diproklamasikannya DUHAM pada 10 Desember 1948. Oleh karena itu paragraf-
       paragraf preambuler Konvensi ini tidak merujuk DUHAM 1948 melainkan
       instrumen lain yang pernah dikeluarkan oleh MUPBB sebelumnya, yaitu Deklarasi
       yang dikeluarkan oleh MUPBB dalam reslusinya 96(I) tertanggal 11 Desember
       1946 yang menyatakan bahwa "genosida adalah kejahatan menurut hukum
       internasional, bertentangan dengan semangat dan tujuan Perserikatan Bangsa-
       Bangsa, dan dikutuk oleh dunia beradab".

8.     Konvensi tentang Pengurangan Ketiadaan Kewarganegaraan, yang diterima pada
       30 Agustus 1961 oleh Konferensi Wakil-wakil Berkuasa Penuh yang diadakan
       pada 1959 dan diselenggarakan lagi pada 1961 sesuai dengan resolusi MUPBB
       896(IX) tertanggal 4 Desember 1954, hanya mempunyai dua paragraf preambuler,
       yang pertama merujuk resolusi MUPBB 896(IX) tertanggal 4 Desember 1954
       tersebut dan, yang kedua [hanya] menyatakan keseyogyaan (desirability) untuk
       mengurangi ketiadaan kewarganegaraan dengan pembuatan perjanjian
       internasional. Rujuan pada DUHAM 1948 tidak ada.

9.     Dua instrumen yang mengatur tema sejenis, yakni yang berkenaan dengan
       penghapusan perbudakan atau institusi_ lain yang serupa adalah Konvensi bagi
       Penindasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi Orang Lain (diterima
       oleh MUPBB dengan resolusi 317(IV) tertanggal 2 Desember 1949) dan Protokol
       Perubahan Konvensi Perbudakan yang Ditandatangani di Jenewa pada 25
       September 1956 (diterima oleh MUPBB dengan resolusi 794(VIII) tertanggal 23
       Oktober 1953), yang walaupun dibuat sesudah diterima dan diperoklamasikannya
       DUHAM 1948 tidak merujuk instrumen ini dalam paragraf-paragraf preambulernya.
       Paragraf-paragraf preambuler Konvensi tersebut pertama (1949) menyatakan
       perlu dikonsolidasikannya instrumen-instrumen yang mengatur permasalahan
       yang sama yang dibuat pada-1904, 1910, 1921, dan 1933. Paragraf preambuler
       Konvensi tersebut kedua, yang terdiri atas dua paragraf, [hanya] menyatakan perlu
       diteruskannya tugas dan fungsi Liga Bangsa-Bangsa menurut Konvensi
       Perbudakan 1926 oleh PBB.

10.    Meskipun dibuat pada 1992, jadi melampaui kurun waktu yang diliput oleh Bab III
       kertas ini (1945-1989), "hukum lunak" tersebut para 22 (o) dan (p) dimasukkan
      dalam daftar demi kelengkapan rangkuman.

11.   Piagam TMI 1945 tidak menyebut genosida dalam jenis kejahatan yang termasuk
      yurisdiksi TMI. Ketiadaan ini mungkin disehabkan oleh hal bahwa pengertian
      "genosida" sebagai kejahatan menurut hukum internasional baru disebut untuk
      pertama kali oleh MUPBB pada 1946 (resolusi MUPBB 96(I) tertanggal 11
      Desember 1946).

12.   Dalam daftar di bawah (a) ini tllak dimasukkan "kejahatan agresi" karena
      pengertian dan/atau unsur-unsu_ dan/atau bentuk-bentuknya, sampai dibuatnya
      kertas ini, belum dirumuskan dan/atau dibuat. Statuta [Roma] ICC hanya
      menyebutnya sebagai salah satu jenis atau kategori "kejahatan paling berat yang
      menjadi urusan komunitas internasional secara keseluruhan" dan termasuk
      yurisdiksi ICC, tetapi tidak memuat unsur-unsur dan/atau menyebut bentuk-bentuk
      kejahatannya.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:260
posted:12/27/2010
language:Indonesian
pages:24