Sidang Dewan HAM PBB by zmikin

VIEWS: 74 PAGES: 2

									Sidang Dewan HAM PBB
Hak Asasi Dimulai sejak Sarapan Pagi
                        Budiman Tanuredjo Selasa, 12 Desember 2006

Tanggal 10 Desember 2006 adalah Hari Hak Asasi Manusia atau HAM Internasional. Lima puluh
enam tahun lalu, Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia. Mungkin karena bertepatan dengan hari Minggu, tidak ada peringatan khusus
untuk memperingati Hari HAM itu. "Ya, mungkin karena jatuh pada hari Minggu," kata Norbert
Barlocher, Wakil Kepala Seksi Kebijakan Hak Asasi Manusia Departemen Luar Negeri Swiss di
Bern, Minggu (10/12).

Di Bern, ibu kota Swiss, tampak Amnesti Internasional membuka tenda penggalangan dana. Di
Geneva, ruang Sidang Dewan HAM PBB di Palais des Nations kembali sepi. Persidangan ketiga
Dewan HAM yang digelar maraton 27 November-8 Desember 2006 telah berakhir. "Empat
resolusi dan tiga keputusan dihasilkan Dewan HAM," kata Benny YP Siahaan, Sekretaris Satu
Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Dewan HAM PBB di Geneva.

Dewan HAM dibentuk berdasarkan Resolusi PBB No 60/251 menggantikan Komisi HAM PBB
yang dikritik karena terlalu sering melakukan politisasi dan menerapkan standar ganda.
Komisaris Tinggi HAM PBB Louis Arbour menganggap lahirnya Dewan HAM sebagai revolusi di
bidang HAM meski bagi ahli hukum dari Institut Studi Internasional Geneva, Andrew Clapham,
pernyataan Arbour terlalu dini karena usia Dewan HAM belum setahun.

Ahli hukum Andrea Bianchi dari universitas yang sama pun meragukannya. "Sebagai bagian dari
reformasi PBB, terbentuknya Dewan HAM terlalu kecil untuk bisa berperan dalam penghormatan
HAM," katanya.

Wakil Tetap RI di Dewan HAM PBB Makarim Wibisono melihat dari sisi kelembagaan mungkin
memang bisa disebutkan revolusioner. Dewan HAM dibentuk Majelis Umum PBB dengan
anggota 47 negara, sementara Komisi HAM dibentuk Dewan Ekonomi Sosial PBB. Adapun Duta
Besar Puja Wesaka dari Perwakilan Tetap RI di Geneva mengatakan, Komisi HAM PBB dalam
masa hidupnya selama 61 tahun melahirkan lima special session, sementara Dewan HAM yang
baru bersidang tiga kali akan menghasilkan empat special session. Terakhir, dibentuk special
session untuk Darfur, Sudan.

Lepas dari kritik atas lambatnya pembentukan kelembagaan itu, Dewan HAM harus mampu
mengawal amanat untuk menuju keadaan dunia sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi
Universal HAM 1948 yang disebut John Humphrey, mantan Direktur Komisi HAM PBB, sebagai
Magna Charta Umat Manusia.

Deklarasi itu disahkan 10 Desember 1948, tanpa suara penolakan. Menurut Humphrey, tujuh
negara—semua negara komunis yang menjadi anggota PBB, Arab Saudi, dan Afrika Selatan—
memberikan suara abstain. Deklarasi HAM itu disepakati sebagai standar pencapaian HAM yang
lalu diturunkan dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya.

Lalu bagaimana kondisi dunia sekarang? Julia Hauserman, mantan Sekjen Right and Humanity,
pada tahun 1991 dengan mengutip laporan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan
menyebut, "Kita hidup dalam sebuah dunia paradoks yang kejam, Hampir 1/5 penduduk dunia
hidup dalam kemiskinan mutlak, melarat, kumuh, dan sengsara, yang benar-benar tidak dapat
diterima. Mereka hanya berjuang demi kelangsungan hidup. Kelaparan menjadi keseharian
mereka."

Kini, tahun 2006, keadaan belum banyak berubah. Kemiskinan tetap menjadi potret riil mayoritas
penduduk dunia. Kelaparan masih bisa dijumpai. Pendidikan tak sepenuhnya bisa diikuti anak
usia sekolah. Akses ke kesehatan tetap menjadi masalah besar. Pertemuan pemimpin dunia
yang melahirkan Millennium Development Goals melahirkan tekad bersama untuk mengurangi
kemiskinan. Kini dunia dihadapkan pada ancaman terorisme. Dunia menyaksikan penanganan
terorisme seperti di Guantamao, Bagram, dan sejumlah penjara rahasia yang dilakukan CIA di
negara Eropa.

Di Tanah Air, potret serupa masih bisa dijumpai: kemiskinan, pengangguran, akses kepada
pendidikan dan kesehatan yang merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang
masih tertelantarkan, sementara korban pelanggaran HAM gagal mencari keadilan, terlebih
setelah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) gugur sebelum lahir. Mahkamah Konstitusi
menjadi jagal kelahiran KKR yang prosesnya amat lambat.

Sejumlah mahasiswa eks ikatan dinas (mahid) masih tinggal di sejumlah negara Eropa karena
paspor dan kewarganegaraan mereka dicabut pemerintahan awal Orde Baru. Sobron Aidit saat
meluncurkan cerpennya di Jakarta beberapa waktu lalu, menulis, untuk dapat kembali ke
Indonesia ia harus melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Sobron Aidit berkewarganegaraan
Perancis dan tinggal di Paris. Belum ada penyelesaian konkret meskipun telah empat presiden
setelah Soeharto menjabat.

Dari sarapan pagi

Bicara soal HAM adalah bicara soal dua hal. Menarik yang dikatakan mantan Presiden Senegal
Leopold Senghor, yang sering dikutip orang, HAM itu dimulai dengan sarapan pagi. Itu berarti,
untuk kelangsungan hidup manusia, butuh makanan yang cukup, air bersih, papan, dan
perawatan kesehatan. "Memerhatikan setengah dari HAM sama dengan memerhatikan setengah
kemanusiaannya," tulis Julia Hauserman dalam buku Human Right (1991) yang disunting Pieter
Davies. Kenyataan itu paling tidak memberikan gambaran, kebebasan sipil dan politik tetap
membutuhkan roti. "Apa artinya demokrasi kalau tak ada roti," kata Mulya Lubis, suatu saat.

Pekerjaan rumah tampaknya masih harus dikerjakan dunia yang sedang bergerak dan berubah.
Seperti ditulis Pangeran Sadruddin Aga Khan, pendiri The Independent Commission on
International Humanitarian Issue, "Kita hidup dalam suatu periode antara senja dan subuh. Kita
telah meninggalkan dunia kemarin, tetapi kita belum lagi sepenuhnya memahami dunia esok."
Masa senja itu kini mewujud dalam dunia yang di ambang peperangan di Palestina, Irak, dan
Lebanon. Sementara kemiskinan menjadi potret riil.

Dunia seakan kehilangan visi humanisme universal. Humanisme adalah orientasi dasar ke arah
kesejahteraan seluruh bangsa manusia. Ia menuntut apa saja yang menyimpang dari
kesejahteraan manusia harus dipertanyakan, terlepas dari pengaruhnya terhadap pertumbuhan
ekonomi, kekuasaan politik, atau kestabilan suatu tatanan.

Geneva yang sedang kedinginan perlu mereaktualisasi visi humanisme universal, bukan hanya
sekarang perpolitikan dan semangat retaliasi. Humanisme harus ditempatkan pada tempatnya
yang sah sebagai pusat perhatian budaya dan peradaban.

								
To top