Esensi Islam n Kemasyarakatan-ok

							Bismihi Taala

Esensi Ajaran Islam tentang Kemasyarakatan
Oleh Andito

1.   Pusat kemanusiaan adalah masing-masing pribadi manusia dan kemerdekaan pribadi adalah hak
     asasinya yang pertama. Tiada sesuatupun yang berharga selain kemerdekaan itu.
2.   Di sisi lain, kehidupan manusia sec ara fitri bersifat kemasyarakatan yang hidup dalam suatu bentuk
     hubungan tertentu dengan dunia sekitarnya. Kebutuhan, keuntungan, kepuasan, karya dan kegiatan
     manusia tidak mungkin terpenuhi dengan baik tanpa berada di tengah sesamanya dalam suatu
     perangkat tradisi dan sistem tertentu.
3.   Masyarakat merupakan senyawa sejati, sebagaimana senyawa ilmiah, yang bersintesis dalam
     kebudayaan, buk an kefisikan. Sedangkan yang disintesis adalah jiwa, pikiran dan hasrat manusia
     yang memas uki kehidupan bermasyarakat. Dengan karunia-karunia y ang diperoleh dari alam dan
     kemampuan-kemampuan bawaan mereka, secara kejiwaan melebur unt uk mendapatkan suatu
     identitas baru, yaitu jiwa k emasyarakatan. Sintesis ini bersifat alamiah, unik dan khas. Unsur unsur
     individu dan masyarak at saling mempengaruhi dan diubah oleh pengaruh timbal balik untuk
     mendapakan suatu kepribadian baru.
4.   Namun, suatu bentuk dan identitas baru ini tidak mengubah kejamakan perseorangan menjadi suatu
     ketunggalan. Sintesis tidak menjadikan manusia tunggal, suat u entitas kefisikan yang di dalamnya
     seluruh inividu terlebur secara fisikal. Masyarak at yang diartikan sebagai suatu entitas tunggal
     kefisikan hanyalah sebuah abstraksi rekaan. Individu yang merupak an salah sat u unsur pembentuk
     masyarakat – selain alam dan sistem sebagai ikatan kemanusiaan – tetap merdeka dalam berfikir dan
     berkehendak secara perseorangan. Keberadaan individu mendahului masyarak atnya.
5.   Pertanggungjawaban individual terjadi ketika sebuah perbuatan memiliki dua dimensi, pelaku (sebab-
     aktif) dan sasaran yang disiapkan oleh pelaku (sebab -akhir). Apabila dalam perbuatan tersebut
     terdapat dimensi ketiga, berupa saran dan peluang y ang diberikan untuk terjadinya tindakan tersebut
     menjadi tindakan kolektif. Masyarakat adalah pih ak yang memberikan landasan bagi tindakan kolektif
     dan membentuk sebab material. Untuk itu, ia menjadi catatan amal suat u bangsa di hari akhir.
6.   Tidak ada manusia yang memiliki hak secara intrinsik untuk mengatur orang lain, bahkan jika ia
     mengeluarkan ketetapan-k etetapan yang benar dan adil, karena semua orang, sebagaimana
     makhluk-makhluk lain, adalah diciptakan dan merupakan kepuny aan Allah Yang Mahak uasa, dan tak
     seorang pun y ang boleh turut campur dengan kepunyaan orang lain tanpa izin pemiliknya. Seora ng
     manusia tidak memiliki hak, bahk an untuk menggunakan anggot a tubuhny a sendiri dengan c ara yang
     bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan sebagai konsekuensinya, ia tidak bisa membiarkan orang
     lain melakukannya juga. Karenany a, satu-sat unya yang memiliki hak mutlak untuk memerintah dan
     menolak siapapun dan apapun hanyalahTuhan Yang Mahaesa. Semua ot oritas dan wilayah harus
     berasal dari Dia atau paling tidak sesuai dengan hukum-hukum-Nya.
7.   Islam tidak hanya menek ankan pentingnya kehidupan sosial, bahkan menga nggap perhatian pada
     permasalahan sosial dan perjuangan bagi kepentingan semua umat manusia sebagai suatu
     kewajiban. Tidak peduli pada permasalahan semacam itu, dalam Islam dianggap sebagai dosa besar.
8.   Agar t ercipta k eteraturan sosial, diperlukan suatu hukum dalam kehidupan sosial, karena tak ada
     masyarakat yang bisa bertahan hidup t anpa adanya peraturan dan ketentuan s osial. Tujuan hukum
     bukan hanya untuk menciptak an peraturan dan disiplin sosial, namun lebih dari itu adalah untuk
     menjaga keadilan sosial.
9.   Dalam perpsektif Islam, hukum-hukum sosial harus bisa mempersiapkan landasan dan kondisi yang
     mendukung perk embangan spiritual dan kebahagiaan abadi bagi manusia. Paling tidak, hukum -
     hukum sosial tidak boleh bertentangan dengan perkembangan spiritual. Bahk an jika suatu hukum
     bisa menegakkan suatu tatanan sosial namun meny ebabkan kemalangan abadi bagi manusia, dari
     sudut pandang Islam hukum ini tidak bisa dit erima, bahkan jika hukum t ersebut diterima oleh
     mayoritas.
10. Teori yang berlak u di kebanyakan masyarakat dewasa ini adalah bahwa hukum harus disahkan dan
    disepakati oleh masyarakat itu sendiri, atau wakil-wakil mereka. Karena konsensus dari semua
    anggota masyarakat maupun dari semua wakil-wakil mereka itu praktis mustahil t erjadi, maka
    pendapat mayoritas (bahkan jika hanya setengah plus satu) merupak an krit eria validitas hukum
    tersebut.
11. Dari sudut pandang Islam, huk um-hukum harus disahkan sedemikian rupa sehingga bisa memberikan
    manfaat bagi anggota masyarakat, khususnya bagi mereka yang ingin meningkatkan diri dan ingin
    memperoleh kebahagiaan abadi. Jelas bahwa hukum semacam itu harus disahkan oleh seseorang
    yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang manfaat yang sejati dan ses ungguhnya bagi
    manusia, dan y ang k edua, yang tidak mengorbankan manfaat bagi orang lain demi kepentingannya
    pribadi dan nafsu yang sia-sia.
12. Jelas bahwa tak ada yang lebih bijaksana daripada Tuhan Yang Mahakuasa, yang tidak memiliki
    kepentingan atas hamba-hamba-Nya atau apa yang mereka lak ukan, dan yang telah menet apkan
    ketentuan ketuhanan hanya demi memberikan manfaat bagi hamba -hamba-Nya itu. Tentu saja,
   hukum-hukum sosial yang digambarkan dalam kitab-kitab yang diturunkan dari langit itu tidak sec ara
   eksplisit menyatakan semua ketentuan sosial yang berlaku di semua tempat dan waktu melainkan
   sekadar memberikan kerangka umum yang bisa menjadi sumber penetapan perat uran yang
   diperlukan, berkaitan dengan perbedaan waktu dan tempat.
13. Islam, sebagaimana kebanyak an mazhab politik yang lain, membutuhkan k eberadaan suatu negara
    sebagai kekuatan yang bisa mencegah penyimpangan hukum, dan kelemahan suatu negara akan
    berarti terhambatnya penerapan hukum, keadaan chaos, dan pelanggaran hak-hak kaum yang
    lemah.
14. Jelas bahwa ada dua kualifikasi fundament al bagi mereka y ang bertugas menerapkan hu kum,
    terutama bagi yang berada di puncak piramida kekuasaan: pertama, pengetahuan yang memadai dari
    hukum tersebut untuk menghindari penyimpangan y ang disebabkan oleh ketidaktahuan; dan yang
    kedua, kont rol pribadi atas kehendaknya untuk mencegah keinginan yang disengaja untuk
    menerapkan huk um secara salah. Dalam termonologi religius, orang seperti ini disebut sebagai
    maksum (terjaga dari dosa). Semua umat Islam percaya pada kemaksuman Nabi Muhammad saw.
15. Di sisi lain, kita menget ahui bahwa kecuali bagi para nabi tidak ada orang lain yang secara khusus
    ditunjuk oleh Tuhan untuk menjalankan hukum dan untuk memerintah. Jadi, manusia harus berusaha
    untuk menemukan orang-orang yang sebisa mungkin menyerupai para nabi, yang kemudian lebih
    dikenal dengan istilah manusia sempurna (insan kamil).[]


Makalah ini merupakan sebagian dari bahan rek onstruksi NDP. Disampaikan pada Intermediate Training
Tingkat Nasional HMI Cabang Ciamis, 9 Juli 2005. Penulis adalah Ketua PBHMI Bidang Pembinaan
Anggota (2004-2005) dan MAULA (Masyarakat Universal Lintas Agama) (sejak 1999).

Alamat: Jl. Buncit Raya Kav. 35 Pejaten Barat JAKARTA 12510
aandito@yahoo.com
0812 9642 333, [021] 7065 8931
faks. [021] 799 6777