JR Perpres 36 2005 by zmikin

VIEWS: 202 PAGES: 21

									 Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
                                                  Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Jakarta, 20 September 2005


Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara No. 23
Jakarta Pusat


Hal       :   Gugatan Hak Uji Materiil Kepada Presiden Republik Indonesia Melalui Mahkamah
              Agung Republik Indonesia terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia
              Nomor 36 Tahun 2005 Tanggal 3 Mei 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
              Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.


Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

       MUNARMAN,S.H.                           DANIEL PANJAITAN, SH LLM
       A. PATRA MIJAYA,SH,LLM                  IFDHAL KASIM,SH
       SYAMSUL BAHRI,SH                        A.H. SEMENDAWAI,SH,LLM
       CHAIRIL SYAH,SH                         JHONSON PANJAIT AN,SH
       FREDY K SIMANUNGKALIT.SH                HENRY DAVID OLIVER SITORUS,SH
       JEVELINA PUNUH,SH                       ZEN SMITH, SH
       HIRARIZA AL RABIKA,SH                   LUKMANUL HAKIM,
       ERSAN BUDIMAN,SH                        UNGGUL CIPTA,SH
       ECOLINE SITUMORANG,SH                   ULI PARULIAN SIHOMBING,SH
       SULISTIONO,SH                           ERNA RATNANINGSIH,SH
       M.ARFIANDI FAUZAN,SH                    INES THEOREN SITUMORANG, SH

Kesemuanya adalah Advokat yang dalam kepentingan ini secara bersama-sama memilih nama TIM
ADVOKASI UNTUK RAKYAT TOLAK PENGGUSURAN, beralamat di Jalan Diponegoro No. 74,
Jakarta Pusat, Telp, (021) 3145518, fax, (021) 3190140.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir), bertindak untuk dan atas nama PARA PENGGUGAT :

1. Nama             : Dwi Astuti
   Jenis Kelamin    : Wanita
   Umur             : 44 Tahun
   Pekerjaan        : Ibu Rumah Tanggal
   Alamat           : Perum Sindangpalay Rt 03/Rw 05 Kecamatan Cibeureum, Suka            Baumi

2. Nama          : Syaiful Bahari
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Umur           : 38 Tahun
   Pekerjaan      : Pekerja Sosial
   Alamat         : Kp. Gelar Wangi Rt 004/Rw 001




                                                                                                     1
 Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
                                                  Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

3. Nama          : Wigatiningsih BSC
   Jenis Kelamin : Perempuan
   Umur           : 47 Tahun
   Pekerjaan      : Pekerja Sosial
   Alamat         : Jalan Tugu Rt 04/04 No. 42, Cipayung- Jakarta Timur

4. Nama          : Dwi Komadiwati
   Jenis Kelamin : Perempuan
   Umur           : 44 Tahun
   Pekerjaan      : Pekerja Sosial
   Alamat         : BTN Narorgong Megah II Blok E9 No. 14 Bekasi 171155

5. Nama          : Naning Baeti
   Jenis Kelamin : Perempuan
   Umur           : 36 Tahun
   Pekerjaan      : Pekerja Sosial
   Alamat         : Perum. Taman Adiyasa Blok D 27 No. 22, Desa Cikasungka –
                     Tangerang

6. Nama          : Tumino
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Umur           : 44 Tahun
   Pekerjaan      : Pekerja Sosial
   Alamat         : Perum Griya Alam Sentosa Blok B.10/32, Kel, Pasir Angin,
                    Cileungsi – Bogor 16820



7. Nama          : Sutaryo
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Umur           : 40 Tahun
   Pekerjaan      : Pekerja Sosial
   Alamat         : Perum. Vila Bekasi Indah V, Blok J2/56 Tambun Bekasi

8.   Nama            : N. Anah Rohanah
     Jenis Kelamin    : Perempuan
     Umur             : 43 Tahun
     Pekerjaan        : Pekerja Sosial
     Alamat           : Perum. Wisma Jaya, Jln. Kusmah Barat VIIIC blok CC 10/7 Rt.
                        11/29 Kel. Duren Jaya – Bekasi 17111.

9. Nama              :   Urip Suprayogi
    Jenis Kelamin    :   Laki-laki
    Umur             :   40 Tahun
    Pekerjaan        :   Pekerja Sosial
    Alamat           :   Pondok Gede Permai, jln. Merak Raya Gg. V/13 Jatirasa, Jatiasih –
                         Bekasi

10. Nama         : Muhamad
    Jenis Kelamin : Laki-laki
    Umur         : 36 Tahun


                                                                                                     2
 Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
                                                  Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

    Pekerjaan        : Pekerja Sosial
    Alamat          : Jln. Lingkar Sari No. 8 Rt. 07/09 Pasar Rebo, Jakarta 12790

11. Nama         : Esrom Aritonang
    Jenis Kelamin : Laki-laki
    Umur         : 34 Tahun
    Pekerjaan     : Pekerja Sosial
    Alamat       : Jln. Utan Kayu Gg. A No. 14 – Jakarta Timur

12. Nama              : Suharjono
    Jenis Kelamin     : Laki-laki
    Umur              : 38 Tahun
    Pekerjaan         : Pekerja Sosial
    Alamat            : Perum. Griya Alam Sentosa Blok C11 No. 18, Cileungsi 16820 – Bogor

13. Nama              : Yuyu Rahayu
    Jenis Kelamin     : Perempuan
    Umur              : 33 tahun
    Pekerjaan         : Pekerja Sosial
    Alamat            : Komp. DPR RI Meruya II Blok D73 – Jakarta 11650

14. Nama              : Sholeh
    Jenis Kelamin     : Laki-laki
    Umur              : 40 Tahun
    Pekerjaan         : Pekerja Sosial
    Alamat            : Desa Kebocoran, Kec. Kadungbanteng, Purwokerto, Banyumas – Jawa Tengah
                        (depan SDN 01).

15. Nama           : Jumiko
    Jenis Kelamin    : laki-laki
    Umur           : 32 Tahun
    Pekerjaan      : Pekerja Sosial
   Alamat         : Perum Wisma Jaya, jln. Kusumah Barat VIII.C Blok CC10/7 Rt. 11/29 Kel. Duren
                        Jaya – Bekasi 17111

16. Nama              : Lily Noviani Batara
    Jenis Kelamin     : Perempuan
    Umur              : 29 Tahun
    Pekerjaan         : Pekerja Sosial
    Alamat            : Gg. Madrasah Rt. 008/001 Rawajati, Pancoran – Jakarta Selatan

17. Nama              : Ika Nirillah Krisnayanti
    Jenis Kelamin     : Perempuan
    Umur              : 39 tahun
    Pekerjaan         : Pekerja Sosial
    Alamat            : Komp MPR jln Nusa Indah No. 166A Cilandak – Jakarta 12430

18. Nama               : Tina. E. T. V. Napitupulu
    Jenis Kelamin     : Perempuan
    Umur              : 25 tahun
    Pekerjaan         : Pekerja Sosial


                                                                                                     3
 Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
                                                  Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

    Alamat           : Jln. Kalijati Indah 26 Antapani – Bandung 40291

19. Nama             : Ir.Irfansyah.MSi
    Jenis Kelamin    : Laki-laki
    Umur             : 37 tahun
    Pekerjaan        : Karyawan
    Alamat           :Perum Darmaga Pratama Blok D1 Rt 02/Rw 05 Kelurahan Cibadak,Kecamatan
                        Ciampea

20. Nama             : H. Thamrin Bambang Widiyatmoko
    Jenis Kelamin    : Laki-laki
    Umur             : 55 tahun
    Pekerjaan        : Pegawai Swasta
   Alamat            : Jl.Cibodas Blok C-9 Nomor 134 Rt 016/012 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan
                        Pondok Gede


Bahwa PARA PENGGUGAT dengan ini mengajukan Gugatan Hak Uji Materiil terhadap Presiden
Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Merdeka Utara Nomor 18 Jakarta Pusat ( selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT) sehubungan dengan penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2005 Tanggal 3 Mei 2005 T entang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk kepentingan umum (Untuk selanjutnya disebut Perpres 36/2005).

Adapun alasan-alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:


A. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

I. Kedudukan Hukum Para Penggugat

 1. Bahwa PARA PENGGUGAT (Bukti P. 1) adalah warga negara dijamin haknya oleh UUD 45
    yaitu, Pasal 27 ayat (1), pasal 28 C ayat (2), pasal 28 D ayat (1), pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 H
    ayat (4) ; Pasal 28 I ayat (3).

 2. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga negara dijamin haknya oleh Undang-undang No. 39
    tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 3 ayat (2) dan (3), pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan
    ayat (3), pasal 7 ayat (1), pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), pasal 17, pasal 29 ayat (2), pasal 36 ayat
    (1) dan ayat (2);

 3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (4) PERMA No. 1 Tahun 2004 "Pemohon keberatan adalah
    kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada
    Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat yang lebih
    rendah dari Undang-undang”,

 4. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka PARA PENGGUGAT adalah Warga Negara Republik
    Indonesia yang mempunyai hak yang sama dimuka hukum dan berkepentingan atas Perpres No.
    36/2005.




                                                                                                        4
 Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
                                                  Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

II. Kepentingan Hukum Para Penggugat

 1. Bahwa dengan berlakunya Perpres 36/2005, TERGUGAT telah mengeluarkan aturan yang
    bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 45 yang menyatakan “ setiap orang berhak atas
    pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
    sama dihadapan hukum”, sehingga kepentingan hukum para penggugat berupa kepastian
    hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum tidak diakui, tidak terjamin dan
    tidak dilindungi ;


 2. Bahwa dengan berlakunya Perpres 36/2005, TERGUGAT telah mengeluarkan aturan yang
    bertentangan dengan pasal 28 H ayat (2) UUD 45 yang menyatakan “Setiap orang berhak
    mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat
    yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”, sehingga kepentingan hukum para
    penggugat berupa Hak untuk mendapat kemudahan, hak mendapat perlakuan khusus untuk
    memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
    menjadi hilang ;

 3. Bahwa dengan berlakunya Perpres 36/2005, TERGUGAT telah mengeluarkan aturan
    bertentangan dengan pasal 28 H ayat (4) UUD 45 yang menyatakan “ setiap orang berhak
    mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara
    sewenang-wenang oleh siapapun”, sehingga kepentingan hukum Para Penggugat terhadap
    hak milik tidak dapat terlindungi ;

 4. Bahwa dengan berlakunya Perpres 36/2005, TERGUGAT telah mengeluarkan aturan
    bertentangan dengan pasal 28 J ayat (2) UUD 45 yang menyatakan “dalam menjalankan hak
    dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
    dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
    penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil
    sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum
    dalam suatu masyarakat demokratis”, sehingga tindakan Perpres aquo sudah melangkahi
    kewenangan undang-undang.

 5. Bahwa dengan berlakunya Perpres 36/2005, TERGUGAT telah mengeluarkan aturan yang
    bertentangan dengan pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
    Manusia yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan
    dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang
    sama di depan hukum”, sehingga kepentingan hukum para penggugat kepentingan hukum para
    penggugat berupa kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum tidak
    diakui, tidak terjamin dan tidak dilindungi ;


B. DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGAT AN HAK UJI MATERIIL

   1. Bahwa berdasar Pasal 24 A ayat (1) UUD 45 menyatakan bahwa :
      “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang-
      undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang
      lainnya yang diberikan Undang-undang”.

   2. Bahwa berdasar Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2004                       Tentang
      Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa:


                                                                                                     5
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
                                                 Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

      Jenis dan Hierarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
      a. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
      b. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;
      c. Peraturan Pemerintah ;
      d. Peraturan Presiden ;
      e. Peraturan Daerah ;

  3. Bahwa berdasar Pasal 11 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004
     Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 31 ayat 1, ayat (2) dan pasal 31 A ayat (1)
     Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 14 tahun 1985 tentang
     Mahkamah Agung jo Pasal 1 butir (1) PERMA No. 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil,
     Mahkamah Agung diberi kewenangan Hak Uji Materiil (HUM) atau Judicial Review Power
     terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, sesuai dengan asas lex
     superior derogat legi inferior, yang dibarengi dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk
     menyatakan invalidated (tidak sah) dan memerintahkan pencabutan peraturan perundang-
     undangan .

      Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-undang nomor 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman
      menyatakan bahwa :
      “MA mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-
      undang"

      Pasal 11 ayat (3) Undang-undang nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
      menyatakan bahwa :
      “Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian
      sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi
      maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung”,

      Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 14 tahun
      1985 tentang Mahkamah Agung :
      “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah
      undang-undang terhadap undang-undang

      Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 14
      tahun 1985 tentang Mahkamah Agung :
      Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-
      undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
      atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku

      Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 14
      tahun 1985 tentang Mahkamah Agung :

      “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
      undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung,
      dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

  4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 , angka 2 , dan angka 3 PERMA No. 1 tahun 2004 :
     Pasal 1 angka 1 PERMA No. 1 tahun 2004 menyatakan :




                                                                                                    6
 Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
                                                  Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

       “Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menguji secara materiil terhadap
       peraturan perundangan-undangan, sehubungan dengan adanya gugatan atau permohonan
       keberatan”,
       Pasal 1 angka 2 PERMA No. 1 tahun 2004 menyatakan :
       “Peraturan Perundang-undangan adalah suatu peraturan yang mengikat umum dibawah
       Undang-undang”,

       Pasal 1 angka 3 PERMA No. Tahun 2004 menyatakan :
       “Gugatan adalah tuntutan kepada badan atau pejabat tata usaha negara terhadap peraturan
       perundang-undangan dibawah Undang-undang dan diajukan ke Mahkamah Agung untuk
       mendapatkan keputusan” ;

   5. Bahwa gugatan ini masih dalam tenggang waktu pengajuan yang ditentukan Pasal 2 ayat (4)
      PERMA No. 1 Tahun 2004, karena diajukan dalam waktu 180 hari sejak berlakunya peraturan
      perundang-undangan yang bersangkutan. Pasal 2 ayat (4) PERMA No.1 Tahun 2004
      menyatakan bahwa :

       “ Gugatan diajukan dalam tenggang waktu 180 hari (seratus delapan puluh) hari sejak
       berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan “

       Dalam hal ini, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005, ditetapkan oleh
       Presiden tanggal 3 Mei 2005, sehingga secara formil, belum melampaui batas tenggang waktu
       yang ditentukan Pasal 2 ayat (4) PERMA dimaksud ;

   6. Bahwa dengan demikian Gugatan ini telah sesuai dengan Ketentuan PERMA No. 1 Tahun
      2004, dan oleh karenanya Mahkamah Agung berwenang untuk menguji secara materiil Perpres
      No. 36/ 2005 ;


C. LATAR BELAKANG GUGAT AN

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2005 TERGUGAT telah menerbitkan Peraturan Persiden Republik
   Indonesia Nomor 36/2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
   kepentingan umum ;

2. Bahwa Perpres No.36/2005 tersebut berisikan tentang prosedur dan tata cara pelepasan atau
   penyerahan hak atas tanah atau pencabutan hak atas tanah disertai dengan pelaksanaan ganti
   kerugian bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

3. Bahwa didalam Perpres No.36 tahun 2005 ini tidak terdapat adanya jaminan pemberian kepastian
   hukum serta memuat ketentuan-ketentuan yang tidak memberikan kepastian hukum, tidak adil,
   tidak menjamin dan melindungi kepentingan warga negara.

4. Bahwa berdasarkan pada: a) sejarah penerapan peraturan tentang pembebasan tanah sebelumnya
   telah menimbulkan ekses negatif secara massif, dan b) apabila secara substansial diperbandingkan
   dengan peraturan pembebasan tanah yang pernah ada, Perpres 36 tahun 2005 memiliki potensi
   yang lebih besar untuk menimbulkan penderitaan rakyat.

5. Bahwa masih banyaknya kasus pertanahan yang belum terselesaikan sampai saat ini yang
   menuntut agar pemerintah segera dapat menyelesaikannya, berdasarkan data base Konsorsium



                                                                                                     7
 Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
                                                  Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

   Pembaharuan Agraria (KPA) 30 Desember 2001, Konflik Agraria berjumlah 1.753 (Seribu Tujuh
   Ratus Lima Puluh Tiga) kasus yang terdapat di 26 Propinsi (Bukti P. 2) .

6. Bahwa Konflik Agraria yang mewarnai Negeri persada ini dibumbuhi dengan Tindak Kekerasan
   terhadap pemilik tanah yang notabene kebanyakan dari para petani, adapun tindak kekerasan itu
   berupa penganiayaan, pembunuhan, penggusuran, pengusiran, penembakan, penculikan,
   penangkapan, pembakaran atau perusakan rumah atau pondok, Pembabatan atau pembakaran
   tanaman, teror, intimidasi, pemerkosaan dan tindakan-tindakan lain yang bermaksud timbulnya
   ketakutan para petani atau pemilik tanah, yang dilakukan oleh pemilik modal dengan backing
   aparat.

7. Bahwa harus diketahui jika Perpres No.36/2005 merupakan implementasi dari Infrastructure
   Summit pada 17 Januari 2005;

8. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2005 Pemerintah Republik Indonesia melalui Menko
   Perekonomian Aburizal Bakrie mengungkapkan bahwa pemerintah segera mengumumkan 14
   regulasi dibidang infrastruktur bersamaan dengan pelaksanaan pertemuan puncak Infrastucture
   Summit 2005 di Hotel Shangri-la 17 s.d. 18 Januari. Sebelas (11) Regulasi berupa rancangan
   peraturan pemerintah dan tiga (3) rancangan Peraturan Presiden (dikutip dari Pikiran Rakyat, Senin
   17 Januari 2005/ www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/ 0105/17/0104.htm). (Bukti P. 3).

9. Bahwa dalam KTT tersebut Pemerintah Republik Indonesia melalui menteri Hukum dan HAM
   Hamid Awaluddin menyatakan akan menerbitkan beberapa aturan akuisisi lahan dalam rangka
   meningkatkan kepercayaan investor asing untuk lebih jauh menanamkan modal/dana didalam
   negeri (dikutip dari www.kompas.com/utama/news/0501/18/145210.htm ) (Bukti P. 4) ;

10. Bahwa selanjutnya menurut Hamid Awaludin terkait dengan investor yang akan menanamkan
    modalnya di Indonesia, pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah departemen. Dijelaskannya
    “kerjasama ini akan menyinergikan perangkat-perangkat hukum baik ditingkat pusat maupun
    daerah sehingga bisa mengakomodir kepentingan investor (dikutip dari
    www.kompas.com/utama/news/0501 /18/145210.htm ) ;

11. Bahwa Hamid Awaludin juga menyatakan “ selama ini permasalahan lahan termasuk
    pembebasannya masih menjadi sorotan pengusaha karena banyak
    menjadi permasalahan ketika bisnis berlangsung” ( dikutip dari
    www.kompas.com/utama/news/0501/18/145210.htm );

12. Bahwa TERGUGAT diskriminatif karena mengikuti serta menjalankan kemauan dan kepentingan
    investor dengan mengeluarkan Perpres No. 36/2005 pada tanggal 3 Mei 2005.

13. Bahwa Perpres aquo menimbulkan reaksi penolakan dari beberapa fraksi di Dewan Perwakilan
    Rakyat Indonesia.

14. Bahwa Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI melalui suratnya tertanggal 1 Juli 2005,yang ditujukan
    kepada Presiden Republik Indonesia telah meminta pencabutan Perpres 36/2005. Salah satu
    alasan pencabutan terhadap Perpres aquo adalah :
    “Bahwa peraturan Presiden ini tidak memiliki definisi yang tegas tentang Kepentingan Umum.
    Pasal 5 Perpres ini menyebutkan , “yang dimaksud dengan kepentinganumum adalah kepentingan
    sebagian besar masyarakat”. Tak dijelaskan batasan/kriteria yang dimaksud dengan kepentingan
    umum. Berbeda dengan Keppres 55/1993, kepentingan umum dibatasi ; yang dilakukan dan
    selanjutnya dimiliki oleh pemerintah, serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan


                                                                                                     8
 Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
                                                  Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

     (profit).Penambahan obyek , dari 14 (Keppres) menjadi 21 (Perpres) tak menjawab batasan
     kepentingan umum. Kaburnya definisi ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis/swasta.
     (Bukti P.5)

15. Bahwa Fraksi Partai Amanat Nasional dalam Pernyataan Sikapnya tentang Perpres No. 36/2005
    tertanggal 30 Juni 2005 telah meminta Presiden untuk segera merevisi Perpres No. 36/2005 karena
    sangat merugikan rakyat banyak, terutama rakyat kecil. (Bukti P.6)


16. Bahwa dengan Perpres No. 36/2005, Presiden telah melakukan tindakan dalam bentuk Peraturan
    Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5
    tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961
    tentang Pencabutan Hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, dan Undang-
    undang No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.


D. ALASAN-ALASAN ADANYA FAKT A HUKUM YANG BERTENTANGAN

I.   Tergugat, Melanggar Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang
     Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.


     1. Bahwa pasal 11 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 menyatakan :
       “Materi Muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang Undang atau
        materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah”;

     2. Bahwa dalam dasar hukum pembentukan Perpres No. 36 tahun 2005 mencantumkan Undang-
        undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang
        No. 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya,
        Undang-undang 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan benda-benda
        diatasnya dan Undang-undang No. 24 tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

     3. Bahwa apabila dilihat dari substansi dan materi perpres aquo bukanlah merupakan aturan
        pelaksana dari Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
        Agraria, Undang-undang No. 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang
        berhak atau kuasanya, Undang-undang Nomor. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak
        Atas Tanah dan benda-benda diatasnya dan Undang-undang No. 24 tahun 1992 Tentang
        Penataan Ruang.

     4. Bahwa apabila dilihat dari pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960, sepanjang yang mengatur tentang
        pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum, secara tegas diatur dengan Undang-
        Undang. Undang-Undang yang dimaksud dalam pasal 18 tersebut adalah UU No.20 Tahun
        1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Diatasnya.

     5. Bahwa UU No. 51/Prp/1960, sama sekali tidak mengatur mengenai pengadaan tanah untuk
        kepentingan umum.

     6. Bahwa UU No. 20 Tahun 1961, telah secara tegas mengatur tata cara pencabutan hak atas
        tanah dan tidak memerintahkan untuk membuat peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan
        Presiden.



                                                                                                     9
 Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
                                                  Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

   7. Bahwa UU No. 24 Tahun 1992, juga tidak mengatur tentang pengadaan tanah untuk
      kepentingan umum apalagi memberikan kewenangan pencabutan hak atas tanah.

   8. Bahwa Materi Perpres No. 36/2005, justru mengatur mekanisme baru tentang pencabutan hak
      atas tanah yang sama sekali menyimpang dari UU No. 20 Tahun 1961. Sehingga dengan
      demikian Perpres No. 36 Tahun 2005 bukan merupakan peraturan pelaksana dari Undang-
      undang yang dijadikan sebagai konsideran.

   9. Bahwa oleh karena perpres No. 36 Tahun 2005 bukan merupakan aturan pelaksana dari
      Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-
      undang No. 51/Prp/1990 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau
      kuasanya, Undang-undang 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan
      benda-benda diatasnya dan Undang-undang No. 24 tahun 1992 Tentang Penataan Ruang,
      maka dengan demikian Peraturan Presiden aquo harus dinyatakan tidak sah dan cacat hukum
      dan karenanya BAT AL DEMI HUKUM.


II. Tergugat, Melanggar Pasal 6 Huruf i UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
    Perundang-undangan .

A. Tergugat melanggar pasal 6 i UU No.10 tahun 2004 karena materi muatan Perpres 36 Tahun 2005
    menimbulkan ketidaktertiban hukum dan kepastian hukum.

   1. Pasal 6 Huruf i UU No. 10 Tahun 2004 Menyatakan : “ Materi Muatan Peraturan Perundang-
      undangan Mengandung asas ketertiban dan kepastian hukum”.

   2. Bahwa berdasarkan pada pasal 6 huruf i UU No 10 Tahun 2004 tersebut, seharusnya Perpres
      No. 36/2005 merupakan peraturan pelaksana dari UU yang dicantumkan dalam konsiderannya,
      khususnya UU No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan benda-benda
      diatasnya.

   3. Bahwa dalam pasal 3 ayat (2) Perpres No. 36/2005 menyatakan :
      “Pencabutan Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf b dilakukan
      berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas
      tanah dan benda-benda yang diatasnya ;

   4. Bahwa didalam Perpres aquo selain memuat mekanisme pencabutan hak atas tanah dengan
      menggunakan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam UU No.20 Tahun 1961, juga
      mengatur mekanisme tersendiri pencabutan hak atas tanah bagi pembangunan untuk
      kepentingan umum yang justru menyimpang dari ketentuan UU No.20 Tahun 1961;

   5. Bahwa Perpres aquo tidak menjelaskan apakah mekanisme pengadaan tanah bagi
      pembangunan untuk kepentingan umum tersebut digunakan hanya untuk pelepasan atau
      penyerahan hak atas tanah, atau juga dipergunakan untuk pencabutan hak atas tanah ;

   6. Bahwa oleh karena perpres 36 Tahun 2005, memuat ketentuan tersendiri tentang mekanisme
      pencabutan hak atas tanah dan tidak secara tegas mengatur apakah mekanisme tersebut
      berlaku hanya untuk pelepasan hak atau penyerahan hak atas tanah atau juga digunakann
      untuk pencabutan hak atas tanah, maka dengan demikian Perpres aquo telah melanggar azas
      ketertiban hukum dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum.



                                                                                                    10
 Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
                                                  Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

   7. Bahwa dengan demikian Perpres No 36 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 6 Huruf i UU
      No. 10 Tahun 2004, sehingga harus dinyatakan Tidak Sah dan Cacat Hukum dan oleh
      karenanya BATAL DEMI HUKUM ;


B. Defenisi kepentingan umum yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Presiden No. 36 /2005,
   abstrak dan tidak limitatif.

   1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1 angka 5 Perpres No. 36 Tahun 2005
      menyatakan :
      “kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat“;

   2. Bahwa apabila dibandingkan dengan Keppres No. 55 Tahun 1993, rumusan kepentingan umum
      dibatasi untuk :

       “Kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki Pemerintah, serta tidak
       digunakan untuk mencari keuntungan”.

   3. Bahwa Perpres 36 Tahun 2005 sama sekali tidak merumuskan dengan jelas definisi dari
      kepentingan umum tersebut, sehingga akan sangat mudah disalahgunakan.

   4. Bahwa menurut Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung Republik definisi kepentingan umum
      adalah kepentingan orang banyak yang untuk mengaksesnya tidak mensyaratkan beban
      tertentu. Bagir Manan mencontohkan, kepentingan umum pembuatan jembatan yang orang
      bisa melewatinya tanpa harus membayar, berbeda dengan masuk hotel jika masuk hotel yang
      harus membayar. (dikutip dari Harian Kompas, Senin tanggal 20 Juni 2005, halaman 6). (Bukti
      P.7)

   5. Bahwa selanjutnya Bagir Manan juga menyatakan, persoalan lainnya adalah jaminan atas hak
      milik pribadi yang dicabut oleh pemerintah tersebut tidak boleh menurunkan kualitas hidup si
      pemilik. Jika memang harga tanah disuatu daerah sudah ada standar ketentuan, konpensasi
      harga beli dari pemerintah harus sesuai dengan harga pasaran.
      Jika akibat pencabutan hak milik pribadi tersebut menyebabkan si pemilik kehilangan
      pekerjaannya, pemerintah juga harus memikirkan konpensasi atas kehilangan pekerjaannya itu.
      Oleh karena itu perlu ada pendefinisian yang jelas mengenai kepentingan umum dan khusus
      yang jelas mengenai kepentingan umum dan konfensasi yang diberikan agar kepentingan
      rakyat juga terlindungi (http://kompas.com/kompas-cetak/0506/20/politikhukum/1824878.htm)

   6. Bahwa dalam Rekomendasi Komisi II DPR –RI Terhadap Peraturan Presiden Republik
      Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
      Untuk Kepentingan Umum, halaman 2, angka II.Pokok Masalah, butir 1 Pengertian dan
      pembatasan kepentingan umum menyebutkan bahwa “
      “kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar masyarakat, yang terdiri dari 21 item
      pembangunan yang dikategorikan sebagai kepentingan umum. Tidak begitu jelas, kriteria –
      kriteria yang digunakan untuk menjelaskan batasan kepentingan umum. Perpres ini
      menunjukan bahwa batasannya lebih banyak ditentukan oleh pemerintah tanpa melibatkan
      pendapat pihak lain. Unsur subyektivitas akan lebih mengemuka berdasar pada selera dan
      kepentingan pemerintah. Apakah 21 item pembangunan yang disebutkan dalam perpres
      seluruhnya layak dikatagorikan sebagai kepentingan umum. ( Bukti P.8 )




                                                                                                    11
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
                                                 Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

  7. Bahwa jenis kepentingan umum yang diatur dalam Perpres aquo, yaitu jalan tol dan saluran air
     minum/air bersih, Pos dan telekomunikasi, Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana
     pendukungnya, tempat pembuangan sampah, pembangkit, transmisi, dan distribusitenaga listrik
     yang ada di Indonesia saat ini pada faktanya dimiliki dan dikuasai oleh swasta.

  8. Bahwa pada faktanya di Jakarta, PDAM yang sebelumnya dikuasai oleh negara untuk
     memenuhi kebutuhan air masyarakat Jakarta ternyata 95 persen sahamnya telah dimiliki oleh
     Thames Water (Inggris) dan Suez-Lyonnaise (Perancis). ( dikutip dari
     http://www.kompas.com/kompas/cetak/0309/23/nasional/574940.htm.)
     (Bukti P.9).

  9. Bahwa ada rencana privatisasi 90 persen PDAM. Delapan PDAM tercatat telah mengikuti
     program penyehatan melalui bantuan Bank Dunia yakni PDAM Kota Jambi, PDAM Kab. Lebak,
     PDAM Kota Cirebon, PDAM Kota Makassar, PDAM Kota Kendari, PDAM Kota Manado,
     menyatakan, dari segi keuangan, langkah konkret pemerintah guna membenahi PDAM adalah
     dengan meminta bantuan dana dari Bank Dunia. Menurut data, Bank Dunia akan memberikan
     utang          US$              115            juta          .          (dikutip  dari
     http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/04/27/brk,20040427/25,id.html.
      (Bukti P.10 ).
  10. Bahwa menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa investasi
      asing yang telah ditanamkan dalam sektor Telekomunikasi di Indonesia pada tahun 2000 telah
      mencapai 1.012,3 juta Dolar Amerika, yaitu dari negara Singapura, Inggris, Prancis, Malaysia,
      Korea Selatan, Pulau Cayman dan Mauritius. Yang diwujudkan dalam bentuk konstruksi
      telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, jasa penyewaan satelit, informasi multi
      media, jasa radio panggil dan Internet. Yang tersebar kedalam perusahaan-perusahaan yang
      bergerak dalam sektor telekomunikasi. Sumber dapat dilihat pada web berikut ini :
      http://www.mastel.or.id/indonesia/dokumen/kebij-ina-tel.htm (Bukti P.11)
  11. Bahwa Perusahaan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk pada Per tanggal 30
      September 2003, pendapatan tol tercatat Rp 247,18 miliar dengan laba bersih Rp 62,85 miliar.
      Saat ini total aset CMNP sebesar Rp 1,269 triliun. CMNP bermaksud melebarkan sayapnya di
      beberapa daerah di Indonesia saat ini sedang melakukan persiapan SDM yang terlatih dan
      persiapan management yang baik. Dalam rangka itu perseroan telah membentuk dua anak
      perusahaan sebagai subholding yaitu PT Global Infrastruktur Investindo untuk menangani
      investasi infrastruktur di bidang jalan tol dan PT Global Network Investindo untuk investasi
      infrastruktur di non- jalan tol. Selain kedua anak perusahaan tersebut, CMNP juga memiliki
      anak-anak perusahaan lain yaitu Citra Marga Finance B.V yang bergerak di sektor keuangan,
      PT Citra Margatama Surabaya yang mengoperasikan tol lingkar Timur Surabaya, di mana
      CMNP memegang 85 persen saham. http://www.sinarharapan.co.id/ceo/2004/0105/ceo1.html.
      (Bukti P.12).
  12. Bahwa Pada tahun 1994 sampai dengan 1997, PT PLN (Persero) telah menandatangani 27
      kontrak dengan pengembang proyek listrik swasta (IPP- Independent Power Producers) untuk
      memenuhi kebutuhan listrik yang meningkat rata-rata sebesar 12% saat itu. Keberhasilan
      Pemerintah dalam menyelesaikan renegosiasi terhadap 26 kontrak tersebut merupakan
      kejadian yang sangat penting, tidak hanya dalam menyelesaikan masalah krisis listrik namun
      lebih jauh lagi menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan
      mengembalikan kepercayaan investor untuk melakukan investasi di Indonesia.adapun Proyek-
      proyek tersebut adalah PLTP Karaha Bodas, PLTU Tanjung Jati-A, PLTU Serang, PLTU
      Cilacap, PLTU Cilegon, PLTU Tanjung Jati- C, PLTGU Pasuruan, PLTU Paiton I, PLTU Paiton



                                                                                                   12
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
                                                 Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

      II, PLTP Salak, PLTP Darajat, PLTGU Cikarang, PLTD Pare-Pare, PLTGU Sengkang, PLTU
      Tanjung Jati-B, PLTGU Palembang Timur, PLTU Amurung, PLTU Sibolga, PLTA Asahan, PLTP
      Bedugul, PLTP Sibayak, PLTP Sarulla, PLTP Cibuni, PLTP Kamojang, PLTP Wayang Windu,
      PLTP      Dieng     dan        PLTP      Patuha.    Berita     dapat dilihat pada   :
      http://www.esdm.go.id/beritalistrik.php?news_id=176. (Bukti.P.13 )
  13. Bahwa di Indonesia terdapat 10 stasiun televisi swasta, yang berlomba-lomba dalam mengejar
      elorating yang tinggi dari kalangan pemirsanya, dengan tujuan dengan naiknya antusias
      penonton maka banyak produk yang akan menawarkan jasa iklan merk perusahaannya apada
      acara yang digandrungi oleh pemirsa. Contohnya, ketika program kriminalitas bernuansa dar-
      der-dor bertajuk "Patroli" di Indosiar berhasil menyedot penonton, stasiun lain mengikutinya.
      Muncullah "Buser" di SCTV, "Kriminal" di TransTV, "TKP" di TV7, dan "Sergap" di RCTI.
      http://www.gatra.com/2004-07-22/versi_cetak.php?id=41752. (Bukti. P.14 ).
  14. Kerusuhan di Bojong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Senin (22/11) lalu bukanlah yang pertama
      kali. Penolakan masyarakat terhadap proyek swasta yang didukung pemerintah seringkali
      terjadi. Apalagi terhadap proyek yang mengganggu kehidupan masyarakat sekitarnya. Mungkin
      reaksi warga masyarakat yang begitu hebat, baru pertama kali saat Presiden Susilo Bambang
      Yudhoyono memerintah. Konflik persampahan di TPST Bojong, merupakan kasus kedua
      dimana aparat kepolisian datang dan menembaki warga, tujuh orang jadi korban timah panas.
      Sebanyak 19 orang warga dijadikan tersangka yang memprovokasi kerusuhan. Pengelola
      TPST Bojong, PT. Wira Guna Sejahtera, amat terpukul dan menderita kerugian materi sekitar
      Rp. 30 miliar. Kasus pertama terjadi di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Bantargebang,
      Kota Bekasi, 10 Desember 2001. Selain rusuh, warga bersama Pemerintah dan DPRD Kota
      Bekasi melakukan penutupan TPA Bantargebang.
      http://www.tempo.co.id/hg/khusus/jakartakita/ (Bukti P.15) dan
      http://www.tempo.co.id/hg/narasi/2004/11/25/nrs,20041125-06,id.html (Bukti P.16)
  15. Bahwa berdasarkan contoh-contoh tersebut diatas ternyata kepentingan umum berupa saluran
      air bersih, jalan tol, telekomunikasi, listrik, TPA, transmisi, televisi, dan radio bukanlah
      merupakan jenis kepentingan umum sebagaimana definisi kepentingan umum yang
      disampaikan oleh ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, dikarenakan penggunaan atas fasilitas
      ini dibebani syarat tertentu berupa biaya/pembayaran untuk mengaksesnya.
  16. Bahwa pembangunan kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah hanya merupakan
      kedok belaka, karena Perpres aquo ini merupakan suatu alat yang dipergunakan sebagai
      legalisasi dari pemilik modal baik perseorangan maupun badan hukum diluar pemerintahan
      dalam artian dimiliki oleh pihak swasta dalam menanamkan investasinya.
  17. Bahwa Penerbitan Perpres aquo tersebut TERGUGAT telah sewenang-wenang dengan
      mengatasnamakan kepentingan umum guna kemakmuran rakyat, namun konsekwensi logis
      yang akan diterima masyarakat akibat pelaksanaan perpres aquo ini adalah hilangnya hak-hak
      yang dimilikinya, seperti : hak untuk bertempat tinggal yang layak, hak untuk mendapatkan
      pekerjaan, hak untuk dan hak-hak yang berhubungan atas keberadaannya pada lapangan
      agraia tersebut.
  18. Bahwa Oleh karenanya Peraturan Presiden aquo cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak
      sah dan BAT AL DEMI HUKUM




                                                                                                   13
 Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
                                                  Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum




III.   TERGUGAT Melakukan Tindakan Melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
       Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

A.     Tergugat Melanggar Tujuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan
       Dasar Pokok-Pokok Agraria,

       1. Bahwa dalam penjelasan Umum angka I huruf a, alinea ke-8 Undang-undang Nomor 5 tahun
          1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan bahwa yang menjadi
          tujuan pokok Undang-undang Pokok Agraria ialah :

          “meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan
          alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat,
          terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur” ;

       2. Bahwa Menurut Mr. Sadjarwo (pidato pengantar UU Pokok Agraria, 12 September 1960),
          landreform di Indonesia tidak dipisahkan dari revolusi nasional Indonesia, yang bertujuan :
          a. untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang
              berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian yang adil atas sumber penghidupan
              rakyat tani yang berupa tanah dengan maksud agar ada pemgabian yang adil pula
              dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara revolusioner guna merealisir
              keadilan social ;
          b. untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani agar tidak terjadi lagi tanah sebagai objek
              spekulasi dan objek pemerasan ;
          c. untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga Negara
              Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, yang berfungsi sosial. Suatu pengakuan dan
              perlindungan terhadap privat-bezit yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat, bersifat
              perorangan dan turun temurun, tetapi berfungsi sosial.
          d. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah
              secara besar-besaran dengan tak terbatas dengan menyelenggarakan batas maksimum
              dan batas minimum untuk tiap keluarga ;
          e. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang
              intensif secara gotong royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan
              adil, dibarengi dengan suatu sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan
              ini.

       3. Bahwa dilihat dari segi materi dan substansi, Perpres No. 36 Tahun 2005, jelas-jelas
          bukanlah ditunjukan untuk kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 5 Tahun
          1960

       4. Bahwa dilihat dari latar belakang terbitnya Perpres 36 Tahun 2005, sebagaimana yang telah
          di uraikan pada bagian latar belakang gugatan ini, jelas-jelas diltarbelakangi oleh desakan
          investor dan bertujuan untuk menjamin kepentingan investor dalam melakukan pembangunan
          infrastruktur.

       5. Berdasarkan uraian diatas maka Perpres No.36/2005 secara substansial nyata-nyata
          bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
          Pokok Agraria dan Peraturan Presiden aquo juga melanggar asas lex superior derogat lex
          inferior.


                                                                                                    14
 Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
                                                  Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum


      6. Bahwa Oleh karenanya Peraturan Presiden aquo cacat hukum sehingga harus dinyatakan
         tidak sah dan BAT AL DEMI HUKUM.
B.   TERGUGAT Melanggar UU No. 5 tahun 1960 berkaitan dengan azas Perlindungan bagi
      Golongan Warga Negara Ekonomi Lemah.


     1. Bahwa perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah nyata-nyata diatur dalam Undang-
        undang No. 5 tahun 1960 sebagaimana dijelaskan dalam angka 6 Dasar-Dasar Hukum
        Agraria, Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
        Pokok-Pokok Agraria, menyatakan :......Dalam hubungan itu dapat ditunjuk pula ketentuan-
        ketentuan yang dimuat dalam pasal 11 ayat (1), yang bermaksud mencegah terjadinya
        penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam bidang-
        bidang usaha agraria, hal mana bertentangan dengan asas keadilan sosial yang
        berprikemanusiaan.

     2. Selanjutnya dinyatakan bahwa “ Segala usaha bersama dalam lapangan agraria harus
        didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional (pasal 12 ayat (1))
        dan Pemerintah berkewajiban untuk mencegah adanya organisasi dan usaha-usaha
        perseorangan dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli swasta (pasal 13 ayat (2).
        Bukan saja usaha swasta, tetapi juga usaha-usaha pemerintah yang bersifat monopoli harus
        dicegah jangan sampai merugikan rakyat banyak.

     3. Ketentuan Pejelasan umum (III angka 2) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang
        Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dasar-Dasar Untuk Mengadakan Kesatuan Dan
        Kesederhanaan Hukum menyatakan bahwa :

        Didalam menyelenggarakan kesatuan hukum itu, Undang-undang Pokok Agraria tidak
        menutup mata terhadap masih adanya perbedaan dalam ajaran masyarakat dan keperluan
        hukum golongan-golongan rakyat. Berhubung dengan itu ditentukan dalam pasal 11 ayat (2),
        bahwa : “Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat
        dimana perlu dan bertentangan dengan kepentingan yang diperhatikan”.

        Yang dimaksud dengan perbedaan yang didasarkan atas golongan rakyat misalnya
        perbedaan dalam keperluan hukum rakyat kota dan rakyat pedesaaan, pula rakyat yang
        ekonominya kuat dan rakyat yang lemah ekonominya. Maka ditentukan dalam ayat (2)
        tersebut selanjutnya bahwa dijamin perlindungan kepentingan golongan yang ekonomi lemah.

     4. Bahwa dilihat latar belakang terbitnya Perpres dan materi serta substansi Perpres secara
        keseluruhan merupakan bukti tidak adanya perlindungan bagi golongan Rakyat Ekonomi
        Lemah.

     5. Berdasarkan uraian diatas maka Peraturan Presiden yang telah diterbitkan oleh Presiden
        secara substansial nyata-nyata bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
        tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Presiden aquo juga melanggar
        asas lex superior derogat lex inferior.

     6. Bahwa Oleh karenanya Peraturan Presiden aquo haruslah dinyatakan tidak syah dan BATAL
        DEMI HUKUM.




                                                                                                    15
 Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
                                                  Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

IV.   TERGUGAT MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1961 TENTANG
      TENTANG PENCABUTAN HAK-HAK AT AS TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DI
      AT ASNYA.

      1. Bahwa ketentuan pencabutan hak atas tanah yang diatur dalam Perpres No. 36 tahun 2005
         bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 20 tahun 1961 dimana Prosedur
         Tentang pencabutan hak atas tanah telah diatur sebelumnya oleh Undang-undang aquo
         tetapi Perpres No. 36 tahun 2005 telah membuat mekanisme tersendiri didalam usaha
         pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum.

      2. Bahwa dalam BAB III pasal 6 sampai 18 Perpres No.36 Tahun 2005, mengatur tentang tata
         cara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang sama sekali
         bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 1961.

      3. Didalam Pasal 2 UU No. 20 Tahun 1961 menyebutkan pr osedur yang harus dijalankan oleh
         Pemerintah dalam Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda Benda yang Ada Diatasnya,
         yaitu setelah menerima permintaan untuk pencabutan hak atas tanah yang diajukan kepada
         Presiden dengan perantaraan Menteri Agraria, melalui Kepala Inspeksi Agraria yang
         bersangkutan. Kepala Inspeksi Agraria meminta kepada Kepala daerah yang bersangkutan
         untuk memberikan pertimbangan mengenai permintaan tersebut, dan juga meminta kepada
         Panitia Penaksir untuk melakukan penaksiran tentang ganti kerugian mengenai tanah dan
         Hak yang ada diatasnya. Dalam waktu 3 (tiga) bulan Kepala Daerah harus menyampaikan
         pertimbangannya kepada Kepala inspeksi Agraria, begitu juga dengan Panitia Penaksir harus
         sudah menyampaikan taksirannya. Setelah hal tersebut dilakukan maka laporan tersebut
         diserahkan kepada Menteri Agraria. Jika dalam waktu yang ditentukan pertimbangan dan
         taksiran ganti kerugian belum diterima oleh Kepala Inpeksi agraria, maka permintaan tersebut
         dapat langsung diminta kepada Menteri Agraria tanpa menunggu pertimbangan dari Kepala
         daerah dan Panitia Penaksiran untuk taksiran ganti rugi, kepala inspeksi agraria memberikan
         pertimbangannya sendiri termasuk taksiran ganti Kerugian. Namun apabila telah diterima
         pertimbangan dan taksiran ganti kerugian tersebut dan diserahkan laporannya kepada
         Menteri agraria, Dengan pertimbangan, taksiran ganti rugi tersebut dan pertimbangan Menteri
         Kehakiman serta Menteri yang bersangkutan, segera diajukan kepada Presiden untuk
         mendapatkan keputusan, penguasaan tanah dan yang terdapat diatasnya baru dapat
         dilakukan apabila telah mendapatkan surat Keputusan pencabutan hak dari Presiden dan
         setelah dilakukan pembayaran ganti kerugian, surat keputusan tersebut diumumkan dalam
         berita negara Republik Indonesia dan surat-surat kabar, turunannya disampaikan kepada
         yang berhak atas tanah dan/atau benda-benda yang haknya dicabut. Proses ini dapat kita
         temukan pada Pasal 2, 3,5 dan 7 UU No.20 tahun 1961.

      4. Dalam Keadaan yang mendesak yang memerlukan tanah dan/atau benda-benda
         bersangkutan dengan segera atas permintaan Kepala Inspeksi Agraria menyampaikan
         permintaan langsung kepada Menteri agraria tanpa melalui pertimbangan Kepala daerah dan
         taksiran ganti kerugian panitia penaksir. Maka menteri Agraria dapat mengeluarkan surat
         keputusan yang memberi perkenan kepada yang berkepentingan untuk menguasai tanah dan
         seluruh yang ada diatasnya, sedangkan keputusan penguasaan tersebut segera diikuti
         keputusan presiden mengenai dikabulkannya atau ditolaknya permintaan tersebut. Bilamana
         kemudian permintaan pencabutan haknya tidak dikabulkan, yang berkepentingan harus
         mengembalikan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan keadaan semua dan/atau
         atas ganti kerugian yang sepadan kepada yang mempunyai. Proses in dapat kita temukan
         pada Pasal 6 UU No. 20 Tahun 1961.



                                                                                                    16
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
                                                 Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

    5. Di dalam Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1961 menyebutkan :

       “ Jika yang berhak atas tanah dan/atau benda-benda yang haknya dicabut itu tidak bersedia
       menerima ganti kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat Keputusan Presiden tersebut
       pada pasal 5 dan 6, karena dianggapnya jumlahnya kurang layak, maka ia dapat minta
       banding kepada Pengadilan Tinggi, yang daerahnya....”

    6. Bahwa didalam Perpres 36 Tahun 2005 prosedur yang ditempuh dalam mengatur tentang
       tata cara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, adalah sebagai
       berikut

       -   Tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk
           kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh
           Bupati/Walikota atau gubernur. Sedangkan pengajuan pembelian tanah diatas tanah
           tersebut, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.
       -   Dibentuknya panitia pengadaan tanah yang diangkat oleh Kepala daerah dimana wilayah
           kabupaten/kota berada, sedangkan untuk propinsi DKI Jakarta dibentuk oleh Gubernur.
       -   Tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten/kota atau lebih Panitia pengadaan Tanah
           diangkat oleh Gubernur dimana wilayah tersebut, sedangkan untuk dua provinsi yang
           berbeda di bentuk oleh Menteri Dalam Negeri.
       -   Panitia pengadaan tanah bertugas mengadakan inventarisasi dan penelitian atas tanah
           dan benda yang ada diatasnya, penelitian terhadap status hukum tanah, menaksir dan
           mengusulkan besarnya ganti rugi, memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai
           rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut, mengadakan musyawarah dengan para
           pemegang hak atas tanah dan pemerintah atau pemerintah daerah, menyaksikan
           pelaksanaan penyerahan gantirugi kepada para pemegang hak atas tanah, membuat
           berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dan mengadministrasikan dan
           mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanahdan menyerahkan kepada yang
           berkompeten.
       -   Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah secara
           langsung antara pemegang hak atas tanah, yang dipimpin oleh ketua pengadaan tanah.
       -   Musyawarah dilakukan dalam jangka waktu 90 hari dalam hal kegiatan pembangunan
           untuk kepentingan umum tidak dapat dialihkan secara tehnis tata ruang ke tempat atau
           lokasi lain.
       -   Apabila musyawarah melewati 90 hari dan tidak menemui kesepakatan, maka panitia
           pengadaan tanah menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi dan menitipkannya kepada
           pengadilan negeri yang sesuai dengan wilayah hukum dimana tanah twersebut berada
       -   Pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan Panitia pengadaan tanah
           dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota atau Menteri dalam Negeri, dan
           weweang mereka untuk mengeluarkan keputusan yang dapat mengukuhkan atau
           mengubah keputusan panitia pengadaan tanah mengenai bentuk dan atau besarnya ganti
           rugi yang akan dioberikan.
       -   Apabila upaya ini tetap tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi tersebut
           tidak bisa dipindahkan maka Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri dalam Negeri
           sesuai kewenangna mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutahak atas
           tanah berdasarkan UU No. 20 1961.
       -   Usul tersebut diajukan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri dalam Negeri
           sesuai kewenangan kepada Kepala BPN dengan tembusan kepada menteri dari instansi
           yang terkait
       -   Kepala Badan Pertanahan akan berkonsultasi dengan menteri dari instansi yang terkait
           dan menteri HAM


                                                                                                   17
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
                                                 Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

       -   Permintaan tersebut disampaikan kepada Presiden oleh Badan Pertanahan Nasional yang
           ditandatangani oleh menteri yang terkait dan Menteri hukumdan Ham.

    7. Dari uraian prosedur diatas kami menganalisis pertentangan yang tampak jelas diantara
       kedua atauran tersebut, dimana Perpres No.36 Tahun 2005 telah membuat suatu mekanisme
       hukum baru yang bertentangan dengan UU No.20 Tahun 1961, perbedaan tersebut dapat
       kami jabarkan sebagai berikut :

       -   Menurut UU No. 20 Tahun 1961, yang berkepentingan atas Hak Tanah tersebut akan
           mengajukan permintaan untuk pencabutan hak atas tanah kepada presiden dengan
           perantara Menteri agraria, melalui kepala Inspeksi agraria Sedangkan menurut Perpres
           No. 36 Tahun 2005 yang berkepentingan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari
           Gubernur dan Bupati/walikota dalam membeli tanah yang ditetapkan sebagai lokasi
           pelaksanaan pembangunan kepentingan umum, sedangkan untuk pengajuan pencabutan
           Hak atas tanah diajukan oleh Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri Dalam Negeri

       -   Didalam UU No. 20 tahun 1961 wewenang Gubernur, Walikota/Bupati adalah sebagai
           pemberi pertimbangan boleh atau tidaknya tanah tersebut dijadikan sebagai objek
           pencabutan hak atas tanah yang diminta oleh Kepala Inspeksi agraria. Sedangkan
           didalam Perpres No.36 Tahun 2005 peran Gubernur, walikota/Bupati sebagai pemilik
           wewenang untuk menetapkan lokasi wilayah yang dijadikan rencana pembangunan untuk
           kepentingan umum, selain itu mereka memiliki wewenang untuk mengajukan usul
           pencabutan Hak atas tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional

       -   Didalam UU No. 20 Tahun 1961 apabila pemilik hak atas tanah berkeberatan atau tidak
           bersedia menerima atas biaya ganti rugi karena dianggap tidak layak atau sesuai dapat
           mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi setempat sesuai dengan wilayah hukum
           tanah tersebut. Sedangkan didalam Perpres 36 tahun 2005 tidak terdapat satu pasalpun
           yang menjamin hak warga untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui mekanisme
           pengadilan

    8. Bahwa dari penjabaran diatas jelaslah sudah Perpres No. 36 tahun 2005 memiliki kontradiksi
       dengan UU No.20 Tahun 1961 dimana terdapat perubahan wewenang, seharusnya didalam
       UU No. 20 Tahun 1961 merupakan wewenang dari Kepala Inspeksi Agraria yang meminta
       Gubernur selaku kepala daerah sebagai pemberi pertimbangan atas permintaan pencabutan
       hak atas tanah, namun didalam Perpres No. 36 tahun 2005 diatur sebaliknya Gubernur,
       Walikota/Bupatilah yang mengajukan usul kepada Kepala badan Pertanahan Nasional untuk
       melakukan pencabutan hak atas tanah.

    9. Bahwa adanya prosedur yang berbeda sangat mencolok diantara aturan ini yang
       menggambarkan bahwa mekanisme yang dibuat oleh Perpres 36 tahun 2005 adalah sangat
       berbeda dengan UU No. 20 Tahun 1961, bisa kita lihat pada argumen yang menyatakan :
       yang berkepentingan atas tanah tersebut menurut UU No. 20 tahun 1961, mereka harus
       mengajukan usul tersebut kepada Presiden dengan perantara Menteri Agraria melalui Kepala
       Inspeksi Agraria, namun dalam Perpres No. 36 Tahun 2005 yang berkepentingan dapat
       melakukan pembelian tanah tersebut setelah mendapatkan Persetujuan Gubernur,
       Walikota/Bupati.

    10. Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 1961 , hak masyarakat
        untuk mendapat perlindungan atas haknya melalui pengadilan apabila tidak terdapat kata



                                                                                                   18
 Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
                                                  Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

        sepakat melalui mekanisme musyawarah. Namun Perpres 36 tahun 2005 tidak memuat
        ketentuan untuk mempertahankan haknya melalui lembaga Pengadilan.

     11. Bahwa mencermati ketentuan diatas sudah jelas bahwa Pencabutan hak atas tanah
         seharusnya tunduk dan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang N0. 20
         Tahun 1961.

     12. Bahwa dengan demikian secara substansial Perpres aquo nyata-nyata bertentangan dengan
         Undang-undang Nomor 21 Tahun 1960 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan
         benda–benda yang ada diatasnya juga melanggar asas lex superior derogat lex inferior.

     13. Bahwa Oleh karenanya Peraturan Presiden aquo cacat hukum sehingga harus dinyatakan
         tidak sah dan BAT AL DEMI HUKUM.


V. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PENGGUGAT mohon kepada Mahkamah Agung
Republik Indonesia untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan keberatan PARA PENGGUGAT seluruhnya.

2. Menyatakan TERGUGAT telah melanggar Undang – undang nomor 5 tahun 1960 tentang
   Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

3. Menyatakan TERGUGAT telah melanggar Undang – undang nomor 20 tahun 1961 tentang
   Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya

4. Menyatakan TERGUGAT telah melanggar Undang – undang nomor 10 tahun 2004                     tentang
   Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5. Menyatakan Tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Perpres No. 36/2005,tanggal 3 Mei
   2005 tidak sah dan Perpres aquo tidak berlaku untuk umum.

6. Memerintahkan TERGUGAT untuk segera mencabut Perpres NO. 36/2005, dengan ketentuan
   apabila dalam tempo 90 hari setelah putusan dikirimkan (disampaikan) ternyata tidak dilaksanakan
   pencabutan, demi hukum Perpres yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.

7. Menghukum Presiden Republik Indonesia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
   Gugatan ini.

Demikian Gugatan ini kami sampaikan. Terima kasih.


                                          Kuasa Hukum
                                        PARA PENGGUGAT



       MUNARMAN,S.H.                           DANIEL PANJAITAN, SH LLM



                                                                                                    19
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
                                                 Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum


      A. PATRA MIJAYA,SH,LLM                  IFDHAL KASIM,SH


      SYAMSUL BAHRI,SH                        A.H. SEMENDAWAI,SH,LLM




                                                                                                   20
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
                                                 Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum




                                                                                                   21

								
To top