Get documents about "JR Perpres 36 2005
Document Sample
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Jakarta, 20 September 2005
Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara No. 23
Jakarta Pusat
Hal : Gugatan Hak Uji Materiil Kepada Presiden Republik Indonesia Melalui Mahkamah
Agung Republik Indonesia terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2005 Tanggal 3 Mei 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini,
MUNARMAN,S.H. DANIEL PANJAITAN, SH LLM
A. PATRA MIJAYA,SH,LLM IFDHAL KASIM,SH
SYAMSUL BAHRI,SH A.H. SEMENDAWAI,SH,LLM
CHAIRIL SYAH,SH JHONSON PANJAIT AN,SH
FREDY K SIMANUNGKALIT.SH HENRY DAVID OLIVER SITORUS,SH
JEVELINA PUNUH,SH ZEN SMITH, SH
HIRARIZA AL RABIKA,SH LUKMANUL HAKIM,
ERSAN BUDIMAN,SH UNGGUL CIPTA,SH
ECOLINE SITUMORANG,SH ULI PARULIAN SIHOMBING,SH
SULISTIONO,SH ERNA RATNANINGSIH,SH
M.ARFIANDI FAUZAN,SH INES THEOREN SITUMORANG, SH
Kesemuanya adalah Advokat yang dalam kepentingan ini secara bersama-sama memilih nama TIM
ADVOKASI UNTUK RAKYAT TOLAK PENGGUSURAN, beralamat di Jalan Diponegoro No. 74,
Jakarta Pusat, Telp, (021) 3145518, fax, (021) 3190140.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir), bertindak untuk dan atas nama PARA PENGGUGAT :
1. Nama : Dwi Astuti
Jenis Kelamin : Wanita
Umur : 44 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tanggal
Alamat : Perum Sindangpalay Rt 03/Rw 05 Kecamatan Cibeureum, Suka Baumi
2. Nama : Syaiful Bahari
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Pekerja Sosial
Alamat : Kp. Gelar Wangi Rt 004/Rw 001
1
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
3. Nama : Wigatiningsih BSC
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Pekerja Sosial
Alamat : Jalan Tugu Rt 04/04 No. 42, Cipayung- Jakarta Timur
4. Nama : Dwi Komadiwati
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 44 Tahun
Pekerjaan : Pekerja Sosial
Alamat : BTN Narorgong Megah II Blok E9 No. 14 Bekasi 171155
5. Nama : Naning Baeti
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Pekerja Sosial
Alamat : Perum. Taman Adiyasa Blok D 27 No. 22, Desa Cikasungka –
Tangerang
6. Nama : Tumino
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 44 Tahun
Pekerjaan : Pekerja Sosial
Alamat : Perum Griya Alam Sentosa Blok B.10/32, Kel, Pasir Angin,
Cileungsi – Bogor 16820
7. Nama : Sutaryo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Pekerja Sosial
Alamat : Perum. Vila Bekasi Indah V, Blok J2/56 Tambun Bekasi
8. Nama : N. Anah Rohanah
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Pekerja Sosial
Alamat : Perum. Wisma Jaya, Jln. Kusmah Barat VIIIC blok CC 10/7 Rt.
11/29 Kel. Duren Jaya – Bekasi 17111.
9. Nama : Urip Suprayogi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Pekerja Sosial
Alamat : Pondok Gede Permai, jln. Merak Raya Gg. V/13 Jatirasa, Jatiasih –
Bekasi
10. Nama : Muhamad
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 36 Tahun
2
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Pekerjaan : Pekerja Sosial
Alamat : Jln. Lingkar Sari No. 8 Rt. 07/09 Pasar Rebo, Jakarta 12790
11. Nama : Esrom Aritonang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Pekerja Sosial
Alamat : Jln. Utan Kayu Gg. A No. 14 – Jakarta Timur
12. Nama : Suharjono
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Pekerja Sosial
Alamat : Perum. Griya Alam Sentosa Blok C11 No. 18, Cileungsi 16820 – Bogor
13. Nama : Yuyu Rahayu
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 33 tahun
Pekerjaan : Pekerja Sosial
Alamat : Komp. DPR RI Meruya II Blok D73 – Jakarta 11650
14. Nama : Sholeh
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Pekerja Sosial
Alamat : Desa Kebocoran, Kec. Kadungbanteng, Purwokerto, Banyumas – Jawa Tengah
(depan SDN 01).
15. Nama : Jumiko
Jenis Kelamin : laki-laki
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Pekerja Sosial
Alamat : Perum Wisma Jaya, jln. Kusumah Barat VIII.C Blok CC10/7 Rt. 11/29 Kel. Duren
Jaya – Bekasi 17111
16. Nama : Lily Noviani Batara
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 29 Tahun
Pekerjaan : Pekerja Sosial
Alamat : Gg. Madrasah Rt. 008/001 Rawajati, Pancoran – Jakarta Selatan
17. Nama : Ika Nirillah Krisnayanti
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 39 tahun
Pekerjaan : Pekerja Sosial
Alamat : Komp MPR jln Nusa Indah No. 166A Cilandak – Jakarta 12430
18. Nama : Tina. E. T. V. Napitupulu
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 25 tahun
Pekerjaan : Pekerja Sosial
3
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Alamat : Jln. Kalijati Indah 26 Antapani – Bandung 40291
19. Nama : Ir.Irfansyah.MSi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 37 tahun
Pekerjaan : Karyawan
Alamat :Perum Darmaga Pratama Blok D1 Rt 02/Rw 05 Kelurahan Cibadak,Kecamatan
Ciampea
20. Nama : H. Thamrin Bambang Widiyatmoko
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Jl.Cibodas Blok C-9 Nomor 134 Rt 016/012 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan
Pondok Gede
Bahwa PARA PENGGUGAT dengan ini mengajukan Gugatan Hak Uji Materiil terhadap Presiden
Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Merdeka Utara Nomor 18 Jakarta Pusat ( selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT) sehubungan dengan penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2005 Tanggal 3 Mei 2005 T entang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk kepentingan umum (Untuk selanjutnya disebut Perpres 36/2005).
Adapun alasan-alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:
A. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT
I. Kedudukan Hukum Para Penggugat
1. Bahwa PARA PENGGUGAT (Bukti P. 1) adalah warga negara dijamin haknya oleh UUD 45
yaitu, Pasal 27 ayat (1), pasal 28 C ayat (2), pasal 28 D ayat (1), pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 H
ayat (4) ; Pasal 28 I ayat (3).
2. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga negara dijamin haknya oleh Undang-undang No. 39
tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 3 ayat (2) dan (3), pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3), pasal 7 ayat (1), pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), pasal 17, pasal 29 ayat (2), pasal 36 ayat
(1) dan ayat (2);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (4) PERMA No. 1 Tahun 2004 "Pemohon keberatan adalah
kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada
Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat yang lebih
rendah dari Undang-undang”,
4. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka PARA PENGGUGAT adalah Warga Negara Republik
Indonesia yang mempunyai hak yang sama dimuka hukum dan berkepentingan atas Perpres No.
36/2005.
4
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
II. Kepentingan Hukum Para Penggugat
1. Bahwa dengan berlakunya Perpres 36/2005, TERGUGAT telah mengeluarkan aturan yang
bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 45 yang menyatakan “ setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum”, sehingga kepentingan hukum para penggugat berupa kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum tidak diakui, tidak terjamin dan
tidak dilindungi ;
2. Bahwa dengan berlakunya Perpres 36/2005, TERGUGAT telah mengeluarkan aturan yang
bertentangan dengan pasal 28 H ayat (2) UUD 45 yang menyatakan “Setiap orang berhak
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat
yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”, sehingga kepentingan hukum para
penggugat berupa Hak untuk mendapat kemudahan, hak mendapat perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
menjadi hilang ;
3. Bahwa dengan berlakunya Perpres 36/2005, TERGUGAT telah mengeluarkan aturan
bertentangan dengan pasal 28 H ayat (4) UUD 45 yang menyatakan “ setiap orang berhak
mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara
sewenang-wenang oleh siapapun”, sehingga kepentingan hukum Para Penggugat terhadap
hak milik tidak dapat terlindungi ;
4. Bahwa dengan berlakunya Perpres 36/2005, TERGUGAT telah mengeluarkan aturan
bertentangan dengan pasal 28 J ayat (2) UUD 45 yang menyatakan “dalam menjalankan hak
dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum
dalam suatu masyarakat demokratis”, sehingga tindakan Perpres aquo sudah melangkahi
kewenangan undang-undang.
5. Bahwa dengan berlakunya Perpres 36/2005, TERGUGAT telah mengeluarkan aturan yang
bertentangan dengan pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan
dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang
sama di depan hukum”, sehingga kepentingan hukum para penggugat kepentingan hukum para
penggugat berupa kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum tidak
diakui, tidak terjamin dan tidak dilindungi ;
B. DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGAT AN HAK UJI MATERIIL
1. Bahwa berdasar Pasal 24 A ayat (1) UUD 45 menyatakan bahwa :
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang-
undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang
lainnya yang diberikan Undang-undang”.
2. Bahwa berdasar Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa:
5
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Jenis dan Hierarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
a. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
b. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;
c. Peraturan Pemerintah ;
d. Peraturan Presiden ;
e. Peraturan Daerah ;
3. Bahwa berdasar Pasal 11 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004
Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 31 ayat 1, ayat (2) dan pasal 31 A ayat (1)
Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung jo Pasal 1 butir (1) PERMA No. 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil,
Mahkamah Agung diberi kewenangan Hak Uji Materiil (HUM) atau Judicial Review Power
terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, sesuai dengan asas lex
superior derogat legi inferior, yang dibarengi dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk
menyatakan invalidated (tidak sah) dan memerintahkan pencabutan peraturan perundang-
undangan .
Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-undang nomor 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman
menyatakan bahwa :
“MA mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-
undang"
Pasal 11 ayat (3) Undang-undang nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
menyatakan bahwa :
“Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian
sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi
maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung”,
Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 14 tahun
1985 tentang Mahkamah Agung :
“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang
Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 14
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung :
Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku
Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 14
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung :
“Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung,
dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 , angka 2 , dan angka 3 PERMA No. 1 tahun 2004 :
Pasal 1 angka 1 PERMA No. 1 tahun 2004 menyatakan :
6
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
“Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menguji secara materiil terhadap
peraturan perundangan-undangan, sehubungan dengan adanya gugatan atau permohonan
keberatan”,
Pasal 1 angka 2 PERMA No. 1 tahun 2004 menyatakan :
“Peraturan Perundang-undangan adalah suatu peraturan yang mengikat umum dibawah
Undang-undang”,
Pasal 1 angka 3 PERMA No. Tahun 2004 menyatakan :
“Gugatan adalah tuntutan kepada badan atau pejabat tata usaha negara terhadap peraturan
perundang-undangan dibawah Undang-undang dan diajukan ke Mahkamah Agung untuk
mendapatkan keputusan” ;
5. Bahwa gugatan ini masih dalam tenggang waktu pengajuan yang ditentukan Pasal 2 ayat (4)
PERMA No. 1 Tahun 2004, karena diajukan dalam waktu 180 hari sejak berlakunya peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan. Pasal 2 ayat (4) PERMA No.1 Tahun 2004
menyatakan bahwa :
“ Gugatan diajukan dalam tenggang waktu 180 hari (seratus delapan puluh) hari sejak
berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan “
Dalam hal ini, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005, ditetapkan oleh
Presiden tanggal 3 Mei 2005, sehingga secara formil, belum melampaui batas tenggang waktu
yang ditentukan Pasal 2 ayat (4) PERMA dimaksud ;
6. Bahwa dengan demikian Gugatan ini telah sesuai dengan Ketentuan PERMA No. 1 Tahun
2004, dan oleh karenanya Mahkamah Agung berwenang untuk menguji secara materiil Perpres
No. 36/ 2005 ;
C. LATAR BELAKANG GUGAT AN
1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2005 TERGUGAT telah menerbitkan Peraturan Persiden Republik
Indonesia Nomor 36/2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
kepentingan umum ;
2. Bahwa Perpres No.36/2005 tersebut berisikan tentang prosedur dan tata cara pelepasan atau
penyerahan hak atas tanah atau pencabutan hak atas tanah disertai dengan pelaksanaan ganti
kerugian bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
3. Bahwa didalam Perpres No.36 tahun 2005 ini tidak terdapat adanya jaminan pemberian kepastian
hukum serta memuat ketentuan-ketentuan yang tidak memberikan kepastian hukum, tidak adil,
tidak menjamin dan melindungi kepentingan warga negara.
4. Bahwa berdasarkan pada: a) sejarah penerapan peraturan tentang pembebasan tanah sebelumnya
telah menimbulkan ekses negatif secara massif, dan b) apabila secara substansial diperbandingkan
dengan peraturan pembebasan tanah yang pernah ada, Perpres 36 tahun 2005 memiliki potensi
yang lebih besar untuk menimbulkan penderitaan rakyat.
5. Bahwa masih banyaknya kasus pertanahan yang belum terselesaikan sampai saat ini yang
menuntut agar pemerintah segera dapat menyelesaikannya, berdasarkan data base Konsorsium
7
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Pembaharuan Agraria (KPA) 30 Desember 2001, Konflik Agraria berjumlah 1.753 (Seribu Tujuh
Ratus Lima Puluh Tiga) kasus yang terdapat di 26 Propinsi (Bukti P. 2) .
6. Bahwa Konflik Agraria yang mewarnai Negeri persada ini dibumbuhi dengan Tindak Kekerasan
terhadap pemilik tanah yang notabene kebanyakan dari para petani, adapun tindak kekerasan itu
berupa penganiayaan, pembunuhan, penggusuran, pengusiran, penembakan, penculikan,
penangkapan, pembakaran atau perusakan rumah atau pondok, Pembabatan atau pembakaran
tanaman, teror, intimidasi, pemerkosaan dan tindakan-tindakan lain yang bermaksud timbulnya
ketakutan para petani atau pemilik tanah, yang dilakukan oleh pemilik modal dengan backing
aparat.
7. Bahwa harus diketahui jika Perpres No.36/2005 merupakan implementasi dari Infrastructure
Summit pada 17 Januari 2005;
8. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2005 Pemerintah Republik Indonesia melalui Menko
Perekonomian Aburizal Bakrie mengungkapkan bahwa pemerintah segera mengumumkan 14
regulasi dibidang infrastruktur bersamaan dengan pelaksanaan pertemuan puncak Infrastucture
Summit 2005 di Hotel Shangri-la 17 s.d. 18 Januari. Sebelas (11) Regulasi berupa rancangan
peraturan pemerintah dan tiga (3) rancangan Peraturan Presiden (dikutip dari Pikiran Rakyat, Senin
17 Januari 2005/ www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/ 0105/17/0104.htm). (Bukti P. 3).
9. Bahwa dalam KTT tersebut Pemerintah Republik Indonesia melalui menteri Hukum dan HAM
Hamid Awaluddin menyatakan akan menerbitkan beberapa aturan akuisisi lahan dalam rangka
meningkatkan kepercayaan investor asing untuk lebih jauh menanamkan modal/dana didalam
negeri (dikutip dari www.kompas.com/utama/news/0501/18/145210.htm ) (Bukti P. 4) ;
10. Bahwa selanjutnya menurut Hamid Awaludin terkait dengan investor yang akan menanamkan
modalnya di Indonesia, pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah departemen. Dijelaskannya
“kerjasama ini akan menyinergikan perangkat-perangkat hukum baik ditingkat pusat maupun
daerah sehingga bisa mengakomodir kepentingan investor (dikutip dari
www.kompas.com/utama/news/0501 /18/145210.htm ) ;
11. Bahwa Hamid Awaludin juga menyatakan “ selama ini permasalahan lahan termasuk
pembebasannya masih menjadi sorotan pengusaha karena banyak
menjadi permasalahan ketika bisnis berlangsung” ( dikutip dari
www.kompas.com/utama/news/0501/18/145210.htm );
12. Bahwa TERGUGAT diskriminatif karena mengikuti serta menjalankan kemauan dan kepentingan
investor dengan mengeluarkan Perpres No. 36/2005 pada tanggal 3 Mei 2005.
13. Bahwa Perpres aquo menimbulkan reaksi penolakan dari beberapa fraksi di Dewan Perwakilan
Rakyat Indonesia.
14. Bahwa Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI melalui suratnya tertanggal 1 Juli 2005,yang ditujukan
kepada Presiden Republik Indonesia telah meminta pencabutan Perpres 36/2005. Salah satu
alasan pencabutan terhadap Perpres aquo adalah :
“Bahwa peraturan Presiden ini tidak memiliki definisi yang tegas tentang Kepentingan Umum.
Pasal 5 Perpres ini menyebutkan , “yang dimaksud dengan kepentinganumum adalah kepentingan
sebagian besar masyarakat”. Tak dijelaskan batasan/kriteria yang dimaksud dengan kepentingan
umum. Berbeda dengan Keppres 55/1993, kepentingan umum dibatasi ; yang dilakukan dan
selanjutnya dimiliki oleh pemerintah, serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan
8
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(profit).Penambahan obyek , dari 14 (Keppres) menjadi 21 (Perpres) tak menjawab batasan
kepentingan umum. Kaburnya definisi ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis/swasta.
(Bukti P.5)
15. Bahwa Fraksi Partai Amanat Nasional dalam Pernyataan Sikapnya tentang Perpres No. 36/2005
tertanggal 30 Juni 2005 telah meminta Presiden untuk segera merevisi Perpres No. 36/2005 karena
sangat merugikan rakyat banyak, terutama rakyat kecil. (Bukti P.6)
16. Bahwa dengan Perpres No. 36/2005, Presiden telah melakukan tindakan dalam bentuk Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5
tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961
tentang Pencabutan Hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, dan Undang-
undang No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
D. ALASAN-ALASAN ADANYA FAKT A HUKUM YANG BERTENTANGAN
I. Tergugat, Melanggar Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
1. Bahwa pasal 11 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 menyatakan :
“Materi Muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang Undang atau
materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah”;
2. Bahwa dalam dasar hukum pembentukan Perpres No. 36 tahun 2005 mencantumkan Undang-
undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang
No. 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya,
Undang-undang 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan benda-benda
diatasnya dan Undang-undang No. 24 tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
3. Bahwa apabila dilihat dari substansi dan materi perpres aquo bukanlah merupakan aturan
pelaksana dari Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, Undang-undang No. 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang
berhak atau kuasanya, Undang-undang Nomor. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak
Atas Tanah dan benda-benda diatasnya dan Undang-undang No. 24 tahun 1992 Tentang
Penataan Ruang.
4. Bahwa apabila dilihat dari pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960, sepanjang yang mengatur tentang
pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum, secara tegas diatur dengan Undang-
Undang. Undang-Undang yang dimaksud dalam pasal 18 tersebut adalah UU No.20 Tahun
1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Diatasnya.
5. Bahwa UU No. 51/Prp/1960, sama sekali tidak mengatur mengenai pengadaan tanah untuk
kepentingan umum.
6. Bahwa UU No. 20 Tahun 1961, telah secara tegas mengatur tata cara pencabutan hak atas
tanah dan tidak memerintahkan untuk membuat peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan
Presiden.
9
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
7. Bahwa UU No. 24 Tahun 1992, juga tidak mengatur tentang pengadaan tanah untuk
kepentingan umum apalagi memberikan kewenangan pencabutan hak atas tanah.
8. Bahwa Materi Perpres No. 36/2005, justru mengatur mekanisme baru tentang pencabutan hak
atas tanah yang sama sekali menyimpang dari UU No. 20 Tahun 1961. Sehingga dengan
demikian Perpres No. 36 Tahun 2005 bukan merupakan peraturan pelaksana dari Undang-
undang yang dijadikan sebagai konsideran.
9. Bahwa oleh karena perpres No. 36 Tahun 2005 bukan merupakan aturan pelaksana dari
Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-
undang No. 51/Prp/1990 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau
kuasanya, Undang-undang 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan
benda-benda diatasnya dan Undang-undang No. 24 tahun 1992 Tentang Penataan Ruang,
maka dengan demikian Peraturan Presiden aquo harus dinyatakan tidak sah dan cacat hukum
dan karenanya BAT AL DEMI HUKUM.
II. Tergugat, Melanggar Pasal 6 Huruf i UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan .
A. Tergugat melanggar pasal 6 i UU No.10 tahun 2004 karena materi muatan Perpres 36 Tahun 2005
menimbulkan ketidaktertiban hukum dan kepastian hukum.
1. Pasal 6 Huruf i UU No. 10 Tahun 2004 Menyatakan : “ Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan Mengandung asas ketertiban dan kepastian hukum”.
2. Bahwa berdasarkan pada pasal 6 huruf i UU No 10 Tahun 2004 tersebut, seharusnya Perpres
No. 36/2005 merupakan peraturan pelaksana dari UU yang dicantumkan dalam konsiderannya,
khususnya UU No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan benda-benda
diatasnya.
3. Bahwa dalam pasal 3 ayat (2) Perpres No. 36/2005 menyatakan :
“Pencabutan Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf b dilakukan
berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas
tanah dan benda-benda yang diatasnya ;
4. Bahwa didalam Perpres aquo selain memuat mekanisme pencabutan hak atas tanah dengan
menggunakan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam UU No.20 Tahun 1961, juga
mengatur mekanisme tersendiri pencabutan hak atas tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum yang justru menyimpang dari ketentuan UU No.20 Tahun 1961;
5. Bahwa Perpres aquo tidak menjelaskan apakah mekanisme pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum tersebut digunakan hanya untuk pelepasan atau
penyerahan hak atas tanah, atau juga dipergunakan untuk pencabutan hak atas tanah ;
6. Bahwa oleh karena perpres 36 Tahun 2005, memuat ketentuan tersendiri tentang mekanisme
pencabutan hak atas tanah dan tidak secara tegas mengatur apakah mekanisme tersebut
berlaku hanya untuk pelepasan hak atau penyerahan hak atas tanah atau juga digunakann
untuk pencabutan hak atas tanah, maka dengan demikian Perpres aquo telah melanggar azas
ketertiban hukum dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum.
10
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
7. Bahwa dengan demikian Perpres No 36 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 6 Huruf i UU
No. 10 Tahun 2004, sehingga harus dinyatakan Tidak Sah dan Cacat Hukum dan oleh
karenanya BATAL DEMI HUKUM ;
B. Defenisi kepentingan umum yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Presiden No. 36 /2005,
abstrak dan tidak limitatif.
1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1 angka 5 Perpres No. 36 Tahun 2005
menyatakan :
“kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat“;
2. Bahwa apabila dibandingkan dengan Keppres No. 55 Tahun 1993, rumusan kepentingan umum
dibatasi untuk :
“Kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki Pemerintah, serta tidak
digunakan untuk mencari keuntungan”.
3. Bahwa Perpres 36 Tahun 2005 sama sekali tidak merumuskan dengan jelas definisi dari
kepentingan umum tersebut, sehingga akan sangat mudah disalahgunakan.
4. Bahwa menurut Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung Republik definisi kepentingan umum
adalah kepentingan orang banyak yang untuk mengaksesnya tidak mensyaratkan beban
tertentu. Bagir Manan mencontohkan, kepentingan umum pembuatan jembatan yang orang
bisa melewatinya tanpa harus membayar, berbeda dengan masuk hotel jika masuk hotel yang
harus membayar. (dikutip dari Harian Kompas, Senin tanggal 20 Juni 2005, halaman 6). (Bukti
P.7)
5. Bahwa selanjutnya Bagir Manan juga menyatakan, persoalan lainnya adalah jaminan atas hak
milik pribadi yang dicabut oleh pemerintah tersebut tidak boleh menurunkan kualitas hidup si
pemilik. Jika memang harga tanah disuatu daerah sudah ada standar ketentuan, konpensasi
harga beli dari pemerintah harus sesuai dengan harga pasaran.
Jika akibat pencabutan hak milik pribadi tersebut menyebabkan si pemilik kehilangan
pekerjaannya, pemerintah juga harus memikirkan konpensasi atas kehilangan pekerjaannya itu.
Oleh karena itu perlu ada pendefinisian yang jelas mengenai kepentingan umum dan khusus
yang jelas mengenai kepentingan umum dan konfensasi yang diberikan agar kepentingan
rakyat juga terlindungi (http://kompas.com/kompas-cetak/0506/20/politikhukum/1824878.htm)
6. Bahwa dalam Rekomendasi Komisi II DPR –RI Terhadap Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum, halaman 2, angka II.Pokok Masalah, butir 1 Pengertian dan
pembatasan kepentingan umum menyebutkan bahwa “
“kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar masyarakat, yang terdiri dari 21 item
pembangunan yang dikategorikan sebagai kepentingan umum. Tidak begitu jelas, kriteria –
kriteria yang digunakan untuk menjelaskan batasan kepentingan umum. Perpres ini
menunjukan bahwa batasannya lebih banyak ditentukan oleh pemerintah tanpa melibatkan
pendapat pihak lain. Unsur subyektivitas akan lebih mengemuka berdasar pada selera dan
kepentingan pemerintah. Apakah 21 item pembangunan yang disebutkan dalam perpres
seluruhnya layak dikatagorikan sebagai kepentingan umum. ( Bukti P.8 )
11
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
7. Bahwa jenis kepentingan umum yang diatur dalam Perpres aquo, yaitu jalan tol dan saluran air
minum/air bersih, Pos dan telekomunikasi, Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana
pendukungnya, tempat pembuangan sampah, pembangkit, transmisi, dan distribusitenaga listrik
yang ada di Indonesia saat ini pada faktanya dimiliki dan dikuasai oleh swasta.
8. Bahwa pada faktanya di Jakarta, PDAM yang sebelumnya dikuasai oleh negara untuk
memenuhi kebutuhan air masyarakat Jakarta ternyata 95 persen sahamnya telah dimiliki oleh
Thames Water (Inggris) dan Suez-Lyonnaise (Perancis). ( dikutip dari
http://www.kompas.com/kompas/cetak/0309/23/nasional/574940.htm.)
(Bukti P.9).
9. Bahwa ada rencana privatisasi 90 persen PDAM. Delapan PDAM tercatat telah mengikuti
program penyehatan melalui bantuan Bank Dunia yakni PDAM Kota Jambi, PDAM Kab. Lebak,
PDAM Kota Cirebon, PDAM Kota Makassar, PDAM Kota Kendari, PDAM Kota Manado,
menyatakan, dari segi keuangan, langkah konkret pemerintah guna membenahi PDAM adalah
dengan meminta bantuan dana dari Bank Dunia. Menurut data, Bank Dunia akan memberikan
utang US$ 115 juta . (dikutip dari
http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/04/27/brk,20040427/25,id.html.
(Bukti P.10 ).
10. Bahwa menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa investasi
asing yang telah ditanamkan dalam sektor Telekomunikasi di Indonesia pada tahun 2000 telah
mencapai 1.012,3 juta Dolar Amerika, yaitu dari negara Singapura, Inggris, Prancis, Malaysia,
Korea Selatan, Pulau Cayman dan Mauritius. Yang diwujudkan dalam bentuk konstruksi
telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, jasa penyewaan satelit, informasi multi
media, jasa radio panggil dan Internet. Yang tersebar kedalam perusahaan-perusahaan yang
bergerak dalam sektor telekomunikasi. Sumber dapat dilihat pada web berikut ini :
http://www.mastel.or.id/indonesia/dokumen/kebij-ina-tel.htm (Bukti P.11)
11. Bahwa Perusahaan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk pada Per tanggal 30
September 2003, pendapatan tol tercatat Rp 247,18 miliar dengan laba bersih Rp 62,85 miliar.
Saat ini total aset CMNP sebesar Rp 1,269 triliun. CMNP bermaksud melebarkan sayapnya di
beberapa daerah di Indonesia saat ini sedang melakukan persiapan SDM yang terlatih dan
persiapan management yang baik. Dalam rangka itu perseroan telah membentuk dua anak
perusahaan sebagai subholding yaitu PT Global Infrastruktur Investindo untuk menangani
investasi infrastruktur di bidang jalan tol dan PT Global Network Investindo untuk investasi
infrastruktur di non- jalan tol. Selain kedua anak perusahaan tersebut, CMNP juga memiliki
anak-anak perusahaan lain yaitu Citra Marga Finance B.V yang bergerak di sektor keuangan,
PT Citra Margatama Surabaya yang mengoperasikan tol lingkar Timur Surabaya, di mana
CMNP memegang 85 persen saham. http://www.sinarharapan.co.id/ceo/2004/0105/ceo1.html.
(Bukti P.12).
12. Bahwa Pada tahun 1994 sampai dengan 1997, PT PLN (Persero) telah menandatangani 27
kontrak dengan pengembang proyek listrik swasta (IPP- Independent Power Producers) untuk
memenuhi kebutuhan listrik yang meningkat rata-rata sebesar 12% saat itu. Keberhasilan
Pemerintah dalam menyelesaikan renegosiasi terhadap 26 kontrak tersebut merupakan
kejadian yang sangat penting, tidak hanya dalam menyelesaikan masalah krisis listrik namun
lebih jauh lagi menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan
mengembalikan kepercayaan investor untuk melakukan investasi di Indonesia.adapun Proyek-
proyek tersebut adalah PLTP Karaha Bodas, PLTU Tanjung Jati-A, PLTU Serang, PLTU
Cilacap, PLTU Cilegon, PLTU Tanjung Jati- C, PLTGU Pasuruan, PLTU Paiton I, PLTU Paiton
12
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
II, PLTP Salak, PLTP Darajat, PLTGU Cikarang, PLTD Pare-Pare, PLTGU Sengkang, PLTU
Tanjung Jati-B, PLTGU Palembang Timur, PLTU Amurung, PLTU Sibolga, PLTA Asahan, PLTP
Bedugul, PLTP Sibayak, PLTP Sarulla, PLTP Cibuni, PLTP Kamojang, PLTP Wayang Windu,
PLTP Dieng dan PLTP Patuha. Berita dapat dilihat pada :
http://www.esdm.go.id/beritalistrik.php?news_id=176. (Bukti.P.13 )
13. Bahwa di Indonesia terdapat 10 stasiun televisi swasta, yang berlomba-lomba dalam mengejar
elorating yang tinggi dari kalangan pemirsanya, dengan tujuan dengan naiknya antusias
penonton maka banyak produk yang akan menawarkan jasa iklan merk perusahaannya apada
acara yang digandrungi oleh pemirsa. Contohnya, ketika program kriminalitas bernuansa dar-
der-dor bertajuk "Patroli" di Indosiar berhasil menyedot penonton, stasiun lain mengikutinya.
Muncullah "Buser" di SCTV, "Kriminal" di TransTV, "TKP" di TV7, dan "Sergap" di RCTI.
http://www.gatra.com/2004-07-22/versi_cetak.php?id=41752. (Bukti. P.14 ).
14. Kerusuhan di Bojong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Senin (22/11) lalu bukanlah yang pertama
kali. Penolakan masyarakat terhadap proyek swasta yang didukung pemerintah seringkali
terjadi. Apalagi terhadap proyek yang mengganggu kehidupan masyarakat sekitarnya. Mungkin
reaksi warga masyarakat yang begitu hebat, baru pertama kali saat Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono memerintah. Konflik persampahan di TPST Bojong, merupakan kasus kedua
dimana aparat kepolisian datang dan menembaki warga, tujuh orang jadi korban timah panas.
Sebanyak 19 orang warga dijadikan tersangka yang memprovokasi kerusuhan. Pengelola
TPST Bojong, PT. Wira Guna Sejahtera, amat terpukul dan menderita kerugian materi sekitar
Rp. 30 miliar. Kasus pertama terjadi di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Bantargebang,
Kota Bekasi, 10 Desember 2001. Selain rusuh, warga bersama Pemerintah dan DPRD Kota
Bekasi melakukan penutupan TPA Bantargebang.
http://www.tempo.co.id/hg/khusus/jakartakita/ (Bukti P.15) dan
http://www.tempo.co.id/hg/narasi/2004/11/25/nrs,20041125-06,id.html (Bukti P.16)
15. Bahwa berdasarkan contoh-contoh tersebut diatas ternyata kepentingan umum berupa saluran
air bersih, jalan tol, telekomunikasi, listrik, TPA, transmisi, televisi, dan radio bukanlah
merupakan jenis kepentingan umum sebagaimana definisi kepentingan umum yang
disampaikan oleh ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, dikarenakan penggunaan atas fasilitas
ini dibebani syarat tertentu berupa biaya/pembayaran untuk mengaksesnya.
16. Bahwa pembangunan kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah hanya merupakan
kedok belaka, karena Perpres aquo ini merupakan suatu alat yang dipergunakan sebagai
legalisasi dari pemilik modal baik perseorangan maupun badan hukum diluar pemerintahan
dalam artian dimiliki oleh pihak swasta dalam menanamkan investasinya.
17. Bahwa Penerbitan Perpres aquo tersebut TERGUGAT telah sewenang-wenang dengan
mengatasnamakan kepentingan umum guna kemakmuran rakyat, namun konsekwensi logis
yang akan diterima masyarakat akibat pelaksanaan perpres aquo ini adalah hilangnya hak-hak
yang dimilikinya, seperti : hak untuk bertempat tinggal yang layak, hak untuk mendapatkan
pekerjaan, hak untuk dan hak-hak yang berhubungan atas keberadaannya pada lapangan
agraia tersebut.
18. Bahwa Oleh karenanya Peraturan Presiden aquo cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak
sah dan BAT AL DEMI HUKUM
13
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
III. TERGUGAT Melakukan Tindakan Melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
A. Tergugat Melanggar Tujuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria,
1. Bahwa dalam penjelasan Umum angka I huruf a, alinea ke-8 Undang-undang Nomor 5 tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan bahwa yang menjadi
tujuan pokok Undang-undang Pokok Agraria ialah :
“meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan
alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat,
terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur” ;
2. Bahwa Menurut Mr. Sadjarwo (pidato pengantar UU Pokok Agraria, 12 September 1960),
landreform di Indonesia tidak dipisahkan dari revolusi nasional Indonesia, yang bertujuan :
a. untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang
berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian yang adil atas sumber penghidupan
rakyat tani yang berupa tanah dengan maksud agar ada pemgabian yang adil pula
dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara revolusioner guna merealisir
keadilan social ;
b. untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani agar tidak terjadi lagi tanah sebagai objek
spekulasi dan objek pemerasan ;
c. untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga Negara
Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, yang berfungsi sosial. Suatu pengakuan dan
perlindungan terhadap privat-bezit yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat, bersifat
perorangan dan turun temurun, tetapi berfungsi sosial.
d. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah
secara besar-besaran dengan tak terbatas dengan menyelenggarakan batas maksimum
dan batas minimum untuk tiap keluarga ;
e. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang
intensif secara gotong royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan
adil, dibarengi dengan suatu sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan
ini.
3. Bahwa dilihat dari segi materi dan substansi, Perpres No. 36 Tahun 2005, jelas-jelas
bukanlah ditunjukan untuk kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 5 Tahun
1960
4. Bahwa dilihat dari latar belakang terbitnya Perpres 36 Tahun 2005, sebagaimana yang telah
di uraikan pada bagian latar belakang gugatan ini, jelas-jelas diltarbelakangi oleh desakan
investor dan bertujuan untuk menjamin kepentingan investor dalam melakukan pembangunan
infrastruktur.
5. Berdasarkan uraian diatas maka Perpres No.36/2005 secara substansial nyata-nyata
bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria dan Peraturan Presiden aquo juga melanggar asas lex superior derogat lex
inferior.
14
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
6. Bahwa Oleh karenanya Peraturan Presiden aquo cacat hukum sehingga harus dinyatakan
tidak sah dan BAT AL DEMI HUKUM.
B. TERGUGAT Melanggar UU No. 5 tahun 1960 berkaitan dengan azas Perlindungan bagi
Golongan Warga Negara Ekonomi Lemah.
1. Bahwa perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah nyata-nyata diatur dalam Undang-
undang No. 5 tahun 1960 sebagaimana dijelaskan dalam angka 6 Dasar-Dasar Hukum
Agraria, Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, menyatakan :......Dalam hubungan itu dapat ditunjuk pula ketentuan-
ketentuan yang dimuat dalam pasal 11 ayat (1), yang bermaksud mencegah terjadinya
penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam bidang-
bidang usaha agraria, hal mana bertentangan dengan asas keadilan sosial yang
berprikemanusiaan.
2. Selanjutnya dinyatakan bahwa “ Segala usaha bersama dalam lapangan agraria harus
didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional (pasal 12 ayat (1))
dan Pemerintah berkewajiban untuk mencegah adanya organisasi dan usaha-usaha
perseorangan dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli swasta (pasal 13 ayat (2).
Bukan saja usaha swasta, tetapi juga usaha-usaha pemerintah yang bersifat monopoli harus
dicegah jangan sampai merugikan rakyat banyak.
3. Ketentuan Pejelasan umum (III angka 2) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dasar-Dasar Untuk Mengadakan Kesatuan Dan
Kesederhanaan Hukum menyatakan bahwa :
Didalam menyelenggarakan kesatuan hukum itu, Undang-undang Pokok Agraria tidak
menutup mata terhadap masih adanya perbedaan dalam ajaran masyarakat dan keperluan
hukum golongan-golongan rakyat. Berhubung dengan itu ditentukan dalam pasal 11 ayat (2),
bahwa : “Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat
dimana perlu dan bertentangan dengan kepentingan yang diperhatikan”.
Yang dimaksud dengan perbedaan yang didasarkan atas golongan rakyat misalnya
perbedaan dalam keperluan hukum rakyat kota dan rakyat pedesaaan, pula rakyat yang
ekonominya kuat dan rakyat yang lemah ekonominya. Maka ditentukan dalam ayat (2)
tersebut selanjutnya bahwa dijamin perlindungan kepentingan golongan yang ekonomi lemah.
4. Bahwa dilihat latar belakang terbitnya Perpres dan materi serta substansi Perpres secara
keseluruhan merupakan bukti tidak adanya perlindungan bagi golongan Rakyat Ekonomi
Lemah.
5. Berdasarkan uraian diatas maka Peraturan Presiden yang telah diterbitkan oleh Presiden
secara substansial nyata-nyata bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Presiden aquo juga melanggar
asas lex superior derogat lex inferior.
6. Bahwa Oleh karenanya Peraturan Presiden aquo haruslah dinyatakan tidak syah dan BATAL
DEMI HUKUM.
15
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
IV. TERGUGAT MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1961 TENTANG
TENTANG PENCABUTAN HAK-HAK AT AS TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DI
AT ASNYA.
1. Bahwa ketentuan pencabutan hak atas tanah yang diatur dalam Perpres No. 36 tahun 2005
bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 20 tahun 1961 dimana Prosedur
Tentang pencabutan hak atas tanah telah diatur sebelumnya oleh Undang-undang aquo
tetapi Perpres No. 36 tahun 2005 telah membuat mekanisme tersendiri didalam usaha
pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum.
2. Bahwa dalam BAB III pasal 6 sampai 18 Perpres No.36 Tahun 2005, mengatur tentang tata
cara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang sama sekali
bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 1961.
3. Didalam Pasal 2 UU No. 20 Tahun 1961 menyebutkan pr osedur yang harus dijalankan oleh
Pemerintah dalam Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda Benda yang Ada Diatasnya,
yaitu setelah menerima permintaan untuk pencabutan hak atas tanah yang diajukan kepada
Presiden dengan perantaraan Menteri Agraria, melalui Kepala Inspeksi Agraria yang
bersangkutan. Kepala Inspeksi Agraria meminta kepada Kepala daerah yang bersangkutan
untuk memberikan pertimbangan mengenai permintaan tersebut, dan juga meminta kepada
Panitia Penaksir untuk melakukan penaksiran tentang ganti kerugian mengenai tanah dan
Hak yang ada diatasnya. Dalam waktu 3 (tiga) bulan Kepala Daerah harus menyampaikan
pertimbangannya kepada Kepala inspeksi Agraria, begitu juga dengan Panitia Penaksir harus
sudah menyampaikan taksirannya. Setelah hal tersebut dilakukan maka laporan tersebut
diserahkan kepada Menteri Agraria. Jika dalam waktu yang ditentukan pertimbangan dan
taksiran ganti kerugian belum diterima oleh Kepala Inpeksi agraria, maka permintaan tersebut
dapat langsung diminta kepada Menteri Agraria tanpa menunggu pertimbangan dari Kepala
daerah dan Panitia Penaksiran untuk taksiran ganti rugi, kepala inspeksi agraria memberikan
pertimbangannya sendiri termasuk taksiran ganti Kerugian. Namun apabila telah diterima
pertimbangan dan taksiran ganti kerugian tersebut dan diserahkan laporannya kepada
Menteri agraria, Dengan pertimbangan, taksiran ganti rugi tersebut dan pertimbangan Menteri
Kehakiman serta Menteri yang bersangkutan, segera diajukan kepada Presiden untuk
mendapatkan keputusan, penguasaan tanah dan yang terdapat diatasnya baru dapat
dilakukan apabila telah mendapatkan surat Keputusan pencabutan hak dari Presiden dan
setelah dilakukan pembayaran ganti kerugian, surat keputusan tersebut diumumkan dalam
berita negara Republik Indonesia dan surat-surat kabar, turunannya disampaikan kepada
yang berhak atas tanah dan/atau benda-benda yang haknya dicabut. Proses ini dapat kita
temukan pada Pasal 2, 3,5 dan 7 UU No.20 tahun 1961.
4. Dalam Keadaan yang mendesak yang memerlukan tanah dan/atau benda-benda
bersangkutan dengan segera atas permintaan Kepala Inspeksi Agraria menyampaikan
permintaan langsung kepada Menteri agraria tanpa melalui pertimbangan Kepala daerah dan
taksiran ganti kerugian panitia penaksir. Maka menteri Agraria dapat mengeluarkan surat
keputusan yang memberi perkenan kepada yang berkepentingan untuk menguasai tanah dan
seluruh yang ada diatasnya, sedangkan keputusan penguasaan tersebut segera diikuti
keputusan presiden mengenai dikabulkannya atau ditolaknya permintaan tersebut. Bilamana
kemudian permintaan pencabutan haknya tidak dikabulkan, yang berkepentingan harus
mengembalikan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan keadaan semua dan/atau
atas ganti kerugian yang sepadan kepada yang mempunyai. Proses in dapat kita temukan
pada Pasal 6 UU No. 20 Tahun 1961.
16
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
5. Di dalam Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1961 menyebutkan :
“ Jika yang berhak atas tanah dan/atau benda-benda yang haknya dicabut itu tidak bersedia
menerima ganti kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat Keputusan Presiden tersebut
pada pasal 5 dan 6, karena dianggapnya jumlahnya kurang layak, maka ia dapat minta
banding kepada Pengadilan Tinggi, yang daerahnya....”
6. Bahwa didalam Perpres 36 Tahun 2005 prosedur yang ditempuh dalam mengatur tentang
tata cara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, adalah sebagai
berikut
- Tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh
Bupati/Walikota atau gubernur. Sedangkan pengajuan pembelian tanah diatas tanah
tersebut, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.
- Dibentuknya panitia pengadaan tanah yang diangkat oleh Kepala daerah dimana wilayah
kabupaten/kota berada, sedangkan untuk propinsi DKI Jakarta dibentuk oleh Gubernur.
- Tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten/kota atau lebih Panitia pengadaan Tanah
diangkat oleh Gubernur dimana wilayah tersebut, sedangkan untuk dua provinsi yang
berbeda di bentuk oleh Menteri Dalam Negeri.
- Panitia pengadaan tanah bertugas mengadakan inventarisasi dan penelitian atas tanah
dan benda yang ada diatasnya, penelitian terhadap status hukum tanah, menaksir dan
mengusulkan besarnya ganti rugi, memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai
rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut, mengadakan musyawarah dengan para
pemegang hak atas tanah dan pemerintah atau pemerintah daerah, menyaksikan
pelaksanaan penyerahan gantirugi kepada para pemegang hak atas tanah, membuat
berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dan mengadministrasikan dan
mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanahdan menyerahkan kepada yang
berkompeten.
- Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah secara
langsung antara pemegang hak atas tanah, yang dipimpin oleh ketua pengadaan tanah.
- Musyawarah dilakukan dalam jangka waktu 90 hari dalam hal kegiatan pembangunan
untuk kepentingan umum tidak dapat dialihkan secara tehnis tata ruang ke tempat atau
lokasi lain.
- Apabila musyawarah melewati 90 hari dan tidak menemui kesepakatan, maka panitia
pengadaan tanah menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi dan menitipkannya kepada
pengadilan negeri yang sesuai dengan wilayah hukum dimana tanah twersebut berada
- Pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan Panitia pengadaan tanah
dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota atau Menteri dalam Negeri, dan
weweang mereka untuk mengeluarkan keputusan yang dapat mengukuhkan atau
mengubah keputusan panitia pengadaan tanah mengenai bentuk dan atau besarnya ganti
rugi yang akan dioberikan.
- Apabila upaya ini tetap tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi tersebut
tidak bisa dipindahkan maka Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri dalam Negeri
sesuai kewenangna mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutahak atas
tanah berdasarkan UU No. 20 1961.
- Usul tersebut diajukan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri dalam Negeri
sesuai kewenangan kepada Kepala BPN dengan tembusan kepada menteri dari instansi
yang terkait
- Kepala Badan Pertanahan akan berkonsultasi dengan menteri dari instansi yang terkait
dan menteri HAM
17
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Permintaan tersebut disampaikan kepada Presiden oleh Badan Pertanahan Nasional yang
ditandatangani oleh menteri yang terkait dan Menteri hukumdan Ham.
7. Dari uraian prosedur diatas kami menganalisis pertentangan yang tampak jelas diantara
kedua atauran tersebut, dimana Perpres No.36 Tahun 2005 telah membuat suatu mekanisme
hukum baru yang bertentangan dengan UU No.20 Tahun 1961, perbedaan tersebut dapat
kami jabarkan sebagai berikut :
- Menurut UU No. 20 Tahun 1961, yang berkepentingan atas Hak Tanah tersebut akan
mengajukan permintaan untuk pencabutan hak atas tanah kepada presiden dengan
perantara Menteri agraria, melalui kepala Inspeksi agraria Sedangkan menurut Perpres
No. 36 Tahun 2005 yang berkepentingan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari
Gubernur dan Bupati/walikota dalam membeli tanah yang ditetapkan sebagai lokasi
pelaksanaan pembangunan kepentingan umum, sedangkan untuk pengajuan pencabutan
Hak atas tanah diajukan oleh Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri Dalam Negeri
- Didalam UU No. 20 tahun 1961 wewenang Gubernur, Walikota/Bupati adalah sebagai
pemberi pertimbangan boleh atau tidaknya tanah tersebut dijadikan sebagai objek
pencabutan hak atas tanah yang diminta oleh Kepala Inspeksi agraria. Sedangkan
didalam Perpres No.36 Tahun 2005 peran Gubernur, walikota/Bupati sebagai pemilik
wewenang untuk menetapkan lokasi wilayah yang dijadikan rencana pembangunan untuk
kepentingan umum, selain itu mereka memiliki wewenang untuk mengajukan usul
pencabutan Hak atas tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional
- Didalam UU No. 20 Tahun 1961 apabila pemilik hak atas tanah berkeberatan atau tidak
bersedia menerima atas biaya ganti rugi karena dianggap tidak layak atau sesuai dapat
mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi setempat sesuai dengan wilayah hukum
tanah tersebut. Sedangkan didalam Perpres 36 tahun 2005 tidak terdapat satu pasalpun
yang menjamin hak warga untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui mekanisme
pengadilan
8. Bahwa dari penjabaran diatas jelaslah sudah Perpres No. 36 tahun 2005 memiliki kontradiksi
dengan UU No.20 Tahun 1961 dimana terdapat perubahan wewenang, seharusnya didalam
UU No. 20 Tahun 1961 merupakan wewenang dari Kepala Inspeksi Agraria yang meminta
Gubernur selaku kepala daerah sebagai pemberi pertimbangan atas permintaan pencabutan
hak atas tanah, namun didalam Perpres No. 36 tahun 2005 diatur sebaliknya Gubernur,
Walikota/Bupatilah yang mengajukan usul kepada Kepala badan Pertanahan Nasional untuk
melakukan pencabutan hak atas tanah.
9. Bahwa adanya prosedur yang berbeda sangat mencolok diantara aturan ini yang
menggambarkan bahwa mekanisme yang dibuat oleh Perpres 36 tahun 2005 adalah sangat
berbeda dengan UU No. 20 Tahun 1961, bisa kita lihat pada argumen yang menyatakan :
yang berkepentingan atas tanah tersebut menurut UU No. 20 tahun 1961, mereka harus
mengajukan usul tersebut kepada Presiden dengan perantara Menteri Agraria melalui Kepala
Inspeksi Agraria, namun dalam Perpres No. 36 Tahun 2005 yang berkepentingan dapat
melakukan pembelian tanah tersebut setelah mendapatkan Persetujuan Gubernur,
Walikota/Bupati.
10. Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 1961 , hak masyarakat
untuk mendapat perlindungan atas haknya melalui pengadilan apabila tidak terdapat kata
18
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
sepakat melalui mekanisme musyawarah. Namun Perpres 36 tahun 2005 tidak memuat
ketentuan untuk mempertahankan haknya melalui lembaga Pengadilan.
11. Bahwa mencermati ketentuan diatas sudah jelas bahwa Pencabutan hak atas tanah
seharusnya tunduk dan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang N0. 20
Tahun 1961.
12. Bahwa dengan demikian secara substansial Perpres aquo nyata-nyata bertentangan dengan
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1960 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan
benda–benda yang ada diatasnya juga melanggar asas lex superior derogat lex inferior.
13. Bahwa Oleh karenanya Peraturan Presiden aquo cacat hukum sehingga harus dinyatakan
tidak sah dan BAT AL DEMI HUKUM.
V. PETITUM
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PENGGUGAT mohon kepada Mahkamah Agung
Republik Indonesia untuk memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Gugatan keberatan PARA PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melanggar Undang – undang nomor 5 tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Menyatakan TERGUGAT telah melanggar Undang – undang nomor 20 tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya
4. Menyatakan TERGUGAT telah melanggar Undang – undang nomor 10 tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Menyatakan Tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Perpres No. 36/2005,tanggal 3 Mei
2005 tidak sah dan Perpres aquo tidak berlaku untuk umum.
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk segera mencabut Perpres NO. 36/2005, dengan ketentuan
apabila dalam tempo 90 hari setelah putusan dikirimkan (disampaikan) ternyata tidak dilaksanakan
pencabutan, demi hukum Perpres yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Menghukum Presiden Republik Indonesia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
Gugatan ini.
Demikian Gugatan ini kami sampaikan. Terima kasih.
Kuasa Hukum
PARA PENGGUGAT
MUNARMAN,S.H. DANIEL PANJAITAN, SH LLM
19
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
A. PATRA MIJAYA,SH,LLM IFDHAL KASIM,SH
SYAMSUL BAHRI,SH A.H. SEMENDAWAI,SH,LLM
20
Gugatan Uji Materiil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
21
Related docs
Other docs by zmikin
MIND MAPPING DALAM METODE QUANTUM LEARNING PENGARUHNYA TERHADAP PRESTASI BELAJAR DAN KREATIFITAS SISWA
Views: 1056 | Downloads: 26
